Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini kembali mengalami penguatan. Bahkan, penguatan mata uang Garuda tersebut cukup signifikan.

Mengutip data Bloomberg, Kamis, 11 Juli 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp16.194 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik sebanyak 46 poin atau setara 0,28 persen dari posisi Rp16.240 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

"Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup menguat 46 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 55 poin di level Rp16.194 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp16.240 per USD," kata analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya.

Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp16.195 per USD. Rupiah menguat 39 poin atau setara 0,24 persen dari Rp16.234 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp16.200 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 56 poin dari perdagangan di hari sebelumnya di level Rp16.256 per USD.

Baca juga: Rupiah Unjuk Gigi Kembali ke Level Rp16.100/USD

Subsidi energi tahun ini membengkak

Sementara itu, realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini akan membengkak. Peningkatan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Pada semester I-2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp155,7 triliun, dibandingkan dengan Rp161,9 triliun pada periode yang sama tahun lalu, menunjukkan penurunan 3,8 persen. Namun, angka ini belum memasukkan kompensasi yang akan dihitung pada semester II.

Untuk menghindari defisit APBN yang semakin melebar, pemerintah berencana melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, dengan tujuan mengurangi jumlah pemakaian BBM subsidi.

Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah, atau kepala desa.

"Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara. Sedangkan, defisit APBN 2024 diproyeksikan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan," terang Ibrahim.

Sehingga, dengan pengetatan penggunaan BBM subsidi, biaya subsidi bisa ditekan, alhasil pemerintah semakin dapat menghemat APBN 2024 dan berencana mendorong penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin. "Penggunaan bioetanol dapat mengurangi polusi udara dan memiliki kadar sulfur yang rendah," ungkap Ibrahim menjelaskan.

(HUS)

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191) untuk membatasi pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi, sebagai langkah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia yang berbeda-beda.

Erick juga mengatakan langkah tersebut dilakukan pemerintah agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

"Pembatasan tidak ada, kan jumlah penduduk Indonesia makin banyak, tetapi kan segi keekonomian masing-masing penduduk Indonesia berbeda-beda. Jadi, tepat sasaran yang lebih diutamakan," kata Erick dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.
Erick juga mengatakan Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan dari wacana tersebut. Tetapi dia menyebutkan, saat ini wacana tersebut masih didiskusikan di antara kementerian terkait.

"Ini kan masih wacana karena kalau kami kan di BUMN itu kan menteri yang menaungi korporasi bukan kebijakan. Jadi, diskusi antara kementerian mengenai BBM ini masih berlangsung," ujar Erick.

Baca juga: Mulai 17 Agustus, Pemerintah Bakal Perketat Pembelian BBM Subsidi

Pemerintah juga atur soal LPG dan listrik tepat sasaran

Kementerian BUMN mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatur bantuan-bantuan yang seharusnya didapat oleh masyarakat, termasuk listrik dan gas.

Meski begitu, Erick mengaku Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Namun, sebagai korporasi negara, BUMN hanya menunggu pengesahan revisi Perpres 191.

"Dan seyogianya memang tentu masyarakat yang mampu tidak boleh mempergunakan BBM yang bersubsidi, seperti juga listrik. Cuma, proses ini masih berlangsung, kita tunggu saja," ucap Erick.

Selain itu, Erick juga berharap agar hal tersebut tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Apalagi, hal itu sudah digodok hampir setahun lebih, sehingga bukan sesuatu yang baru.

"Nggak usah dipolemikkan, itu sesuatu yang saya rasa dari tahun ke tahun sudah ada diskusinya," imbuh Erick.

(ANN)

Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan Promo Juleha (Juli Lebih Hemat) sehingga masyarakat dapat membeli tiket kereta api dengan diskon hingga 20 persen dari tarif normal.

Promo tersebut akan berlaku pada 22 ribu tiket dengan tarif promo untuk kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Promo ini berlangsung pada 13-16 Juli 2024 untuk keberangkatan 15-31 Juli 2024. Pembelian tiket Promo Juleha dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI.

"Promo ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen pascalibur sekolah dengan tarif yang terjangkau. KAI berharap masyarakat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya karena jumlahnya terbatas," kata VP Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.

Baca juga: KAI Beri Diskon Tiket Kereta hingga 15% di Jakarta Fair, Cek Syaratnya!

Berikut daftar kereta api yang mendapatkan tarif Promo Juleha:

1. Ambarawa Ekspres relasi Semarang Poncol-Surabaya Pasarturi pp (Kelas ekonomi).
2. Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasarturi pp (Kelas eksekutif).
3. Argo Merbabu relasi Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng pp (Kelas eksekutif).
4. Argo Muria relasi Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng (Kelas eksekutif).
5. Argo Parahyangan relasi Gambir-Bandung pp (Kelas eksekutif dan ekonomi).
6. Argo Sindoro relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Gambir (Kelas eksekutif).
7. Arjuno Ekspres relasi Surabaya Gubeng-Malang pp (Kelas eksekutif).
8. Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Solo Balapan pp (Kelas eksekutif dan ekonomi).
9. Blambangan Ekspres relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang pp (Kelas eksekutif dan ekonomi).
10. Blora Jaya relasi Semarang Poncol-Cepu pp (Kelas ekonomi).
11. Joglosemarkerto relasi melingkar Jawa Tengah (Kelas eksekutif dan ekonomi).
12. Kaligung relasi Tegal-Semarang Poncol pp (Kelas eksekutif dan ekonomi).
13. Kamandaka relasi Purwokerto-Semarang Tawang Bank Jateng pp (Kelas eksekutif dan ekonomi).
14. Kutojaya Utara relasi Jakarta Kota-Kutoarjo pp (Kelas ekonomi).
15. Lodaya relasi Bandung-Solo Balapan pp (Kelas eksekutif dan ekonomi).
16. Menoreh relasi Pasarsenen-Semarang Tawang Bank Jateng pp (Kelas ekonomi).
17. Pangandaran relasi Gambir-Banjar pp (Kelas eksekutif dan ekonomi).
18. Papandayan relasi Gambir-Garut pp (Kelas eksekutif dan ekonomi).
19. Purwojaya relasi Gambir-Cilacap pp (Kelas eksekutif).
20. Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng pp (Kelas eksekutif dan ekonomi).
21. Sawunggalih relasi Pasarsenen-Kutoarjo pp (Kelas eksekutif dan ekonomi).
22. Senja Utama Yk relasi Pasarsenen-Yogyakarta pp (Kelas eksekutif dan ekonomi).
23. Sribilah Utama relasi Medan-Rantauprapat pp (Kelas eksekutif dan bisnis).
24. Tegal Bahari relasi Pasarsenen-Tegal pp (Kelas eksekutif dan bisnis).

Dengan adanya promo Juleha ini, maka tiket-tiket KA di atas mendapatkan potongan harga 20 persen. Contohnya KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasarturi dapat dibeli dengan hanya Rp496 ribu dari tarif normalnya sebesar Rp620 ribu. Atau KA Menoreh relasi Pasarsenen-Semarang Tawang Bank Jateng dapat dibeli dengan hanya Rp152 ribu dari tarif normalnya sebesar Rp190 ribu.
"Diharapkan melalui promo ini, mampu meningkatkan animo masyarakat dalam melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, dan selamat," ucap Anne.

(ANN)

Jakarta: Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) dipastikan akan terbit sebelum periode kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) selesai.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tidak (diperpanjang) siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," ujar Bahlil, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.
Bahlil mengatakan, sejak 2018, Indonesia sudah memegang saham Freeport sebesar 51 persen, dengan rincian sebesar 10 persen dipegang oleh BUMD Papua, dan 41 persen dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.

Baca juga: Freeport Kantongi Izin Ekspor hingga Desember 2024

Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10%

Oleh karena itu, menjelang perpanjangan IUPK Freeport, Bahlil mengatakan Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10 persen, sehingga saham Freeport yang dipegang oleh Indonesia menjadi 61 persen.

Lebih lanjut, Bahlil juga mengatakan berdasarkan laporan Freeport pada 2024, pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

"Insyaallah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal. Jadi kita sudah untung," ucap dia.

Selain membahas perpanjangan IUPK Freeport dan proses pembelian saham, Bahlil juga menyinggung pentingnya hilirisasi hasil tambang Freeport untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya hilirisasi inilah yang menjadi latar belakang dari pembangunan tempat peleburan (smelter) tembaga yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

"Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Sekarang (nilai) smelter USD3 miliar dibangun di Gresik (Jawa Timur)," kata Bahlil.

Smelter tersebut diperkirakan akan menghasilkan sekitar satu juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun.

(ANN)

Jakarta: Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susut dan Sisa Pangan (SSP) guna menurunkan angka sisa pangan (food waste) di Indonesia.

baca juga: Bangun Kemandirian Pangan, Petani Lokal Jadi 'Anak Emas' Pemerintah

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis mengatakan upaya itu diinisiasi dan dilakukan bersama sejumlah pemangku kepentingan pangan sebagai bagian dari gerakan penyelamatan sektor tersebut.

"Penyusunan rancangan Perpres SSP ini terus bergulir dan hari ini kita melakukan finalisasi rancangan untuk segera berproses sesuai mekanisme yang ada, tentu dengan melibatkan seluruh unsur atau stakeholder pangan," kata Nita, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Nita menyampaikan sudah tujuh kali melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, pakar di bidang pangan dan gizi, kementerian dan lembaga, asosiasi hingga organisasi kemasyarakatan.
"Semua kita libatkan, sehingga rancangan Perpres ini tentunya menghadirkan suatu pengaturan yang representatif untuk mendorong upaya penyelamatan pangan," jelas dia.

Selaras dengan penyusunan regulasi SSP ini, lanjut Nita, pemerintah melalui Bappenas juga telah meluncurkan Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam peta jalan tersebut ditargetkan pengurangan SSP hingga 75 persen pada 2045.

Penurunan kuantitas pangan

Dalam peta jalan tersebut dijelaskan susut pangan merupakan penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Sedangkan sisa pangan merupakan pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah makanan pada tahap distribusi dan konsumsi.

"Yang juga penting untuk dipahami bersama adalah bahwa susut dan sisa pangan itu bukan limbah. Jadi sisa pangan itu adalah makanan yang masih bisa dimakan, namun tidak bisa dikonsumsi karena faktor tertentu. Misalnya, makanan yang tersisa karena tidak habis terjual. Sisa pangan ini masih layak konsumsi dan dalam kondisi aman untuk dimakan," terang Nita.

Terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan rancangan Perpres akan memberikan progres positif terhadap upaya bersama mengurangi susut dan sisa pangan.

"Proses ini terus kita dorong untuk menghadirkan satu regulasi terkait pengurangan susut dan sisa pangan. Dengan Perpres ini kita harapkan seluruh stakeholder terkait dapat berkontribusi lebih baik. Food waste harus kita tekan, karena berdampak pada ketahanan pangan, bahkan lingkungan dan ekonomi kita," ujar Arief.

(SAW)

Jakarta: Utang jatuh tempo pada 2025 dinilai berpotensi berdampak terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada semestar I-2024. Menurut Menkeu, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp162,7 triliun.

Bendahara Negara ini menyampaikan, di tengah dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran hingga akhir 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.

Baca juga: Mengatasi APBN yang Besar Pasak daripada Tiang

Apa itu defisit anggaran?

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), defisit anggaran adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif.

Sementara laman OCBC mengulas secara sederhana, defisit anggaran adalah situasi yang terjadi ketika pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Jika defisit melanda, harus segera ditangani agar tidak berakhir menjadi utang.

Utang, apabila tidak segera dilunasi akan bertambah berkali-kali lipat. Peningkatan tersebut bisa berasal dari bunga utang dan meningkatnya suku bunga.

Saat mengalami defisit, kreditur merasa takut jika debitur akan sulit mengumpulkan dana dan dikhawatirkan tidak mampu melunasi utangnya. Sehingga kreditur bisa saja menaikkan suku bunga lebih tinggi seiring risiko utang tidak dilunasi juga semakin tinggi.

Apa penyebab defisit anggaran?

Banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang atau kelompok mengeluarkan lebih banyak uang. Sehingga bisa dikatakan defisit anggaran adalah suatu kondisi yang dapat terjadi pada siapa saja, baik skala kecil maupun skala besar seperti negara.

Apalagi kalau tidak memiliki manajemen keuangan atau utang yang baik, hal tersebut bisa meningkatkan peluang pengeluaran lebih besar dari pemasukan.

Namun, untuk kasus defisit anggaran negara bukanlah suatu hal yang baru. Itu karena pemerintah memang secara sengaja membuat akun tersebut dalam anggaran tahunan sesuai kebijakan fiskal ekspansif.

Ini disebabkan pengeluaran pemerintah dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja baru, pemotongan pajak, dan sebagainya.

Baca juga: Ini Pengertian APBN, RAPBN, serta Proses Penyusunannya

Dampak defisit anggaran

Dampak defisit anggaran terdiri dari dua hal, positif dan negatif.

Dampak positif:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja pemerintah dalam berbagai sektor.
2. Menciptakan lapangan kerja baru melalui proyek-proyek pembangunan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial.

Dampak negatif:

1. Meningkatkan utang negara karena pemerintah harus meminjam dana untuk menutupi defisit.
2. Menurunkan nilai tukar mata uang negara.
3. Menyebabkan inflasi jika defisit anggaran berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama.

Pengelolaan defisit anggaran

Pemerintah biasanya mengelola defisit anggaran melalui beberapa cara, antara lain:

1. Mengurangi belanja pemerintah.
2. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan bea cukai.
3. Menjual aset negara.
4. Meminjam dana dari lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
5. Dalam pengelolaan defisit anggaran, pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan negara.

Defisit anggaran yang terlalu besar dapat berdampak negatif pada perekonomian dalam jangka panjang, namun defisit anggaran yang terlalu kecil juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Mengenal APBN si Penyelamat Perekonomian Indonesia

Strategi menghadapi defisit anggaran

Ada dua cara untuk mengurangi defisit anggaran, yakni menghabiskan lebih sedikit uang atau menghasilkan lebih banyak uang.

Melansir laman Pluang, dalam skala negara, defisit anggaran adalah hal yang lebih mudah untuk dihadapi. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dengan menaikkan tarif pajak. Sisi negatifnya, hanya sedikit orang yang tertarik membayar tarif pajak lebih tinggi.

Cara lain untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan produktivitas negara. Jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, masuk akal bahwa bisnis negara tersebut akan menghasilkan lebih banyak uang. Dan mereka pun akan membayar tarif pajak yang sama dengan tingkat pendapatan lebih tinggi.

Defisit anggaran merupakan salah satu kebijakan fiskal yang perlu dikelola dengan cermat oleh pemerintah. Defisit anggaran yang dikelola dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, defisit anggaran yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada perekonomian negara.

(AHL)

Jakarta: Sebanyak 16 perusahaan milik negara diusulkan dana segar melalui Penyertaan Modal negara (PMN) dengan total Rp44,24 triliun tahun depan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah melakukan rapat kerja dengan Komisi VI untuk membahas hal tersebut.

Erick mengatakan PMN diberikan kepada perusahaan-perusahaan pelat merah untuk memastikan agar ke depan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ada kebingungan.
"PMN itu 90 persen penugasan. Nah ini ya kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick dilansir Antara Kamis, 11 Juli 2024.

Ia juga menyinggung soal kontribusi BUMN ke negara melalui dividen yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Mei 2024, ia menyebut dividen mencapai sekitar Rp56,7 triliun.

"Mengenai ini kan nomor satu dividen kita ke negara sudah masuk Mei ini Rp56,7 triliun kalau nggak salah dari yang kita harapkan di Rp80 triliun lebih. Nah tahun depan kita juga akan memberikan dividen Rp85 triliun lebih," ujar dia.

Baca juga: 9 Fraksi Komisi VI DPR Dukung PMN 2025 Sebesar Rp44,2 Triliun

Berikut daftar BUMN yang diusulkan mendapatkan PMN 2024:

1. PMN terbesar akan diperoleh PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Fase 2 dan 3.
2. PMN PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.
3. PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun dalam rangka Program Listrik Desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diusulkan PMN senilai Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.
5. PMN untuk PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.
6. PMN untuk PT Biofarma (Persero) senilai Rp2,21 triliun dalam rangka capex fasilitas baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp2 triliun.
9. PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun.
10. PT Danareksa (Persero) Rp2 triliun.
11. PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp1,62 triliun dalam rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah.
13. PT PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.
14. Perum Damri Rp1 triliun.

Perumnas Rp1 triliun.
PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.

(ANN)

Jakarta: Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi yang melanda Kabupaten Batang pada 7 Juli 2024 lalu, PT Kawasan Industri Terpadu Batang (Grand Batang City) memberikan bantuan berupa 300 sak semen dan 100 paket sembako.

"Kami berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat yang terdampak gempa untuk segera bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka. KITB akan terus berkomitmen untuk mendukung masyarakat dalam kondisi apapun," ucap Direktur Utama Grand Batang City Ngurah Wirawan dikutip dari siaran pers, Kamis, 11 Juli 2024.

Sesuai visi dan misi Grand Batang City, menjadi kawasan industri yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama hadir saat bencana melanda.
Wirawan mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta memberikan dukungan dan bantuan bagi korban bencana.

Baca juga: Kawasan Industri Batang Dorong Kemajuan Ekonomi Nasional

Dorong kepedulian perusahaan lain

Bantuan yang disalurkan KITB tersebut pun diapresiasi berbagai pihak, utamanya oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

"Pengusaha-pengusaha di sini peduli kepada masyarakat ini yang memang saya harapkan seperti KITB (Grand Batang City) yang memberikan bantuan bahan bangunan berupa 300 semen dan 100 paket sembako untuk meringankan beban masyarakat yang akan memperbaiki rumahnya," tutur dia.

"Dan ini kita harapkan juga kepada pengusaha yang lain kita imbau dalam kondisi seperti ini perlu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena efek dari gempa bumi ini," tambah Nana.

(HUS)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi kendaraan bermotor hingga periode Mei 2024 mencapai sebesar Rp9,39 triliun atau naik sebesar 5,36 persen year-on-year (yoy), meskipun penjualan kendaraan domestik turun 13,29 persen di periode yang sama.

"Secara umum, premi kendaraan bermotor tidak hanya bersumber dari asuransi atas kendaraan baru, namun juga asuransi atas kepemilikan kendaraan yang sudah berjalan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Ogi menyampaikan, OJK mendorong perusahaan asuransi untuk berinovasi dan mendiversifikasi penawaran produk mereka guna mengurangi ketergantungan pada asuransi kendaraan bermotor.
"Ini dapat mencakup promosi asuransi berbasis penggunaan, telematika, atau jenis produk asuransi lain yang memenuhi kebutuhan dan perilaku konsumen yang berubah," kata dia lagi.

Perluas asuransi kendaraan listrik

Khusus kendaraan listrik, Ogi mengatakan mendukung industri untuk dapat mengembangkan asuransi ini lebih luas seiring dengan dukungan OJK terhadap inisiatif sustainable finance.

Dia mengingatkan, asuransi kendaraan listrik juga merupakan salah satu produk asuransi yang dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan minat masyarakat yang meningkat terhadap kendaraan jenis ini.

Ogi mengungkapkan, saat ini reviu tarif kendaraan bermotor juga sedang dibahas dan ada keinginan industri untuk memisahkan rate asuransi kendaraan listrik secara tersendiri.

"Pembahasan ini masih berjalan dan OJK bersama industri secara bersama akan mencapai solusi yang bermanfaat kepada masyarakat luas," kata Ogi.

Baca juga: Naik 20% Lebih, Premi Asuransi Kredit Nyaris Rp10 Triliun

Total aset industri asuransi

Sebelumnya, dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan, OJK melaporkan total aset industri asuransi pada Mei 2024 mencapai Rp1.120,57 triliun atau naik 1,30 persen (yoy) dari posisi yang sama di tahun sebelumnya.

Jika dirinci, total aset asuransi komersial mencapai Rp900,99 triliun atau naik 2,10 persen (yoy). Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi naik 8,59 persen (yoy), yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 2,23 persen serta premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 16,94 persen (yoy).

Di sisi lain untuk asuransi non-komersial yang terdiri dari aset BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp219,58 triliun atau terkontraksi 1,86 persen (yoy).

(HUS)

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) untuk membangun perumahan berkonsep hunian bertingkat dan berorientasi pada transit oriented development (TOD).

"Nah, konsep dari Perumnas ke depan sendiri tidak mungkin bisa berdiri sendiri, tetapi lebih kepada pembangunan rumah bertingkat," kata Erick dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Erick menyampaikan pentingnya membangun perumahan berkonsep tingkat, karena berkaitan dengan lahan yang ada di Indonesia hanya sekitar 30 persen, sedangkan selebihnya merupakan wilayah laut atau perairan.
"Jadi, contoh, misalnya seperti yang saya usulkan ke depan mungkin dengan situasi dari lahan atau luas tanah di Indonesia ini memang 70 persen laut, 30 persen justru yang bisa dipijak," ujar dia.

Baca juga: Perumnas Bangun 13.545 Unit Rumah dari Dana PMN

Erick menuturkan hal itu sedang dipaparkan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar konsep dari pada bisnis tersebut bisa diterima.

Selain itu, dia menyebut ada beberapa kesuksesan Perumnas dalam membangun beberapa apartemen di kawasan stasiun kereta api. Pembangunan itu, dinilai memberikan peningkatan aset yang positif dan keberterimaan di masyarakat juga sangat baik.

"Dan juga penerimaan dari masyarakat juga sangat baik. Kenapa? Karena lokasinya baik dan tentu untuk transportasi juga lebih mudah," ucap dia.

Erick juga menekankan bahwa pembangunan hunian harus disertai dengan fasilitas pendukung, mulai dari akses jalan, listrik, hingga air.

Hunian TOD

Selain itu, konsep pembangunan hunian berorientasi transit menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan juga akses untuk bekerja atau berusaha.

"Nah, hal-hal ini memang terobosan yang terus-terus kita galakan konsep-konsep daripada TOD seperti ini ke depan dibandingkan membangun perumahan berdiri sendiri tanpa ada infrastruktur yang mendukung," imbuh dia.

Meski begitu, dia mengakui terdapat beberapa catatan perlunya dukungan ketika penugasan pembangunan rumah di daerah-daerah, mesti ada komitmen dari pemerintah daerah ataupun kementerian lain, sehingga fasilitas pendukung bisa terpenuhi.

"Dengan begitu tidak hanya membangun rumah di tempat yang tidak ada aksesibilitasnya. Nah ini yang menjadi catatan mungkin bagaimana pembangunan perumahan ke depan ini benar-benar harus tepat sasaran, ada jalannya, ada listriknya, ada airnya," tutur dia.

(ANN)

Jakarta: Sembilan Fraksi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikap dukungan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,2 triliun di 2025 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

baca juga: DPR Restui Pemerintah Suntik Rp3 Triliun ke PLN, untuk Apa?

Dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu malam, sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Sarmuji memahami dan menerima usulan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir demi keberlangsungan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dalam RDP tersebut, Sarmuji dari Partai Golkar menyatakan, banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN sebesar Rp44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI itu. Salah satunya, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

"Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Dividen BUMN lebih besar

Hal senada diungkapkan wakil dari fraksi PDIP Haris Turino yang menyadari dividen yang diberikan BUMN kepada negara Rp279,7 triliun selama 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya Rp226,1 triliun.
"Selain menyumbangkan dividen kepada negara, kami mengapresiasi BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," ujar Haris.

Dukungan juga dilayangkan dari Fraksi PKB. Melalui juru bicara PKB Tommy Kurniawan, partainya ingin PMN 2025 dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan-perusahaan BUMN.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan penggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN," tambah Haris.

(SAW)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengapresiasi kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir karena di masa kepemimpinannya, Penyertaan Modal Negara (PMN) saat ini dari dividen. Berbanding terbalik di era sebelumnya yang berasal dari utang negara.

baca juga: DPR Restui Pemerintah Suntik Rp3 Triliun ke PLN, untuk Apa?

"Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya, bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri. Saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi VI itu menyampaikan hal tersebut saat menggelar rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu malam. Pimpinan rapat Sarmuji mengatakan rapat kali ini akan mengambil keputusan terkait PNM 2025.

"Kita sudah rapat dan debat cukup panjang serta mendalami masalah-masalah yang di BUMN, tiba saatnya kita akan ambil keputusan pada malam ini," ujar Sarmuji.
Sebelum mengambil keputusan, Sarmuji mengatakan terdapat hal yang positif dalam kinerja BUMN untuk beberapa tahun terakhir. Sarmuji mengatakan PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

"Ada satu hal menggembirakan yang bisa kita petik dalam pengajuan PMN, terutama dalam lima tahun terakhir," ucap Sarmuji.

Menurut Sarmuji, PMN di era terdahulu biasanya berasal dari utang luar negeri. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada BUMN era Erick Thohir.

Dividen lebih besar dari PMN

Sarmuji menyebut nilai dividen saat ini bahkan lebih besar dari PMN yang diterima BUMN. Ia menyampaikan total dividen mulai 2020 sampai 2024 sebanyak Rp279,8 triliun. Sedangkan sebaran PMN tunai pada 2020 sampai 2024 sebesar Rp217,9 triliun.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang ditemui sebelum memasuki ruang rapat Komisi VI DPR RI, mengatakan PMN untuk memastikan agar ke depan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ada kebingungan.

"PMN itu 90 persen penugasan. Nah ini ya kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick.

(SAW)