Menyusul guncangan pasokan gas alam pada 2022 dan penyeimbangan kembali secara bertahap pada 2023, pasar gas mengalami pertumbuhan yang signifikan pada paruh pertama 2024. Hal ini diungkapkan dalam Gas Market Report yang dipublikasikan oleh International Energy Agency (IEA).

Dalam laporannya IEA memaparkan permintaan gas global meningkat sebesar 3% secara tahunan atau year-on-year (YoY), jauh di atas tingkat pertumbuhan rata-rata historis sebesar 2% antara 2010 dan 2020.

Meski pertumbuhannya kuat, IEA menilai pemulihan permintaan gas alam global ini masih rapuh. Pasalnya, produksi LNG global masih tergolong buruk kuartal kedua, sementara ketegangan geopolitik memicu volatilitas harga.

Sepanjang 2024, permintaan gas alam global diperkirakan akan meningkat sebesar 2,5%, yang utamanya akan didorong oleh pertumbuhan pasar Asia yang pesat.

Data IEA menunjukkan bahwa permintaan gas alam global meningkat sebesar 3% pada paruh pertama tahun 2024. Namun, 70% dari pertumbuhan permintaan ini terkonsentrasi pada kuartal pertama.

Sementara, pasokan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) turun secara tahunan pada kuartal kedua. Hal ini menciptakan tekanan pada harga gas di pasar impor utama, yang pada gilirannya membebani pertumbuhan permintaan.

Sepanjang paruh pertama 2024, Asia menyumbang sekitar 60% peningkatan permintaan gas global, dengan permintaan di Tiongkok dan India meningkat lebih dari 10% YoY. Penggunaan gas yang lebih tinggi di industri berkontribusi terhadap hampir 65% pertumbuhan permintaan global pada paruh pertama tahun ini.

Ini terutama didukung oleh ekspansi ekonomi di pasar Asia yang berkembang pesat, dimana penggunaan gas di sektor ketenagalistrikan tumbuh sebesar 2% YoY, karena peningkatan yang kuat di Amerika Utara, Asia, dan Eropa sebagian diimbangi oleh rendahnya pembangkit listrik berbahan bakar gas di Eropa.

Adapun, permintaan gas di sektor perumahan dan komersial tumbuh sebesar 1% YoY di tengah suhu hangat yang tidak sesuai musimnya pada kuartal pertama.

Meski demikian, pertumbuhan pasokan LNG global masih lesu pada paruh pertama tahun ini, hanya meningkat sebesar 2%, atau sekitar 6 miliar meter kubik, dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini sepenuhnya terkonsentrasi pada kuartal pertama karena produksi LNG meningkat sebesar 4,5% atau 6,5 bcm.

Sebaliknya, produksi LNG teratat turun sebesar 0,5%, atau 0,5 bcm pada kuartal II-2024. Ini merupakan penurunan kuartalan pertama sejak 2020, ketika lockdown yang disebabkan oleh pandemi covid-19 secara drastis mengurangi permintaan LNG dan menyebabkan pembatalan kargo secara luas.

Pada kuartal II-2024, penurunan produksi LNG sebagian besar disebabkan oleh kombinasi masalah pasokan gas umpan dan pemadaman listrik yang tidak terduga.

IEA memperkirakan pertumbuhan permintaan gas global akan turun di bawah 2% YoY pada paruh kedua tahun ini. Pelonggaran ini sebagian mencerminkan pemulihan permintaan secara bertahap, yang sudah berlangsung pada paruh kedua tahun 2023.

Sepanjang tahun ini, permintaan gas global diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,5%, atau lebih dari 100 bcm. IEA memperkirakan terbatasnya peningkatan pasokan LNG global akan menahan pertumbuhan di pasar impor.

"Industri muncul sebagai kekuatan pendorong terpenting di balik permintaan global, karena penggunaan gas di sektor ketenagalistrikan diperkirakan hanya meningkat sedikit. Hal ini karena pertumbuhan di pasar Asia yang berkembang pesat dan negara-negara kaya gas alam di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Utara diperkirakan akan sebagian diimbangi oleh penurunan di Eropa," tulis laporan IEA, dikutip Minggu (21/7).

Setiap tahun, Indonesia diprediksi menghasilkan lebih dari 10 juta ton sekam dari penggilingan padi dan 2 juta ton abu boiler dari pabrik pengolahan kelapa sawit. Kini, limbah agroindustri tersebut dapat disulap menjadi produk biosilika yang bernilai ekonomi.

Peneliti Pusat Riset Agroindustri (PRA) berhasil mengubah limbah padi dan kelapa sawit menjadi produk biosilika. Hal ini dipaparkan dalam webinar Agroinfuture #7 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.

"Sekam padi dan abu boiler kelapa sawit memiliki kandungan silika (SiO₂) yang cukup tinggi, berturut-turut sebesar 15-20% dan 50-60%. PRA telah menghasilkan beberapa produk riset biosilika, yaitu biosilika cair dan biosilika bubuk yang berbahan dasar sekam padi dan abu boiler kelapa sawit dalam bentuk nanopartikel," kata Peneliti PRA BRIN Hoerudin, dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (21/7).

Ia memaparkan, dari 5 ton panen padi per hektare dan 20 ton panen tandan buah sawit per hektare, masing-masing sekitar 230 kg dan 154 kg silika ikut terangkut bersama hasil panen. Silika yang terangkut tersebut setara dengan dosis pupuk makro, yang diberikan.

Menurut Hoerudin, biosilika cair lebih efektif dalam pengaplikasiannya sebagai pupuk cair, karena lebih mudah diserap tanaman. Saat ini, produk biosilika cair telah diujicoba di 22 provinsi di Indonesia untuk tanaman padi, bawang merah, dan tebu. Uji coba dilakukan bekerja sama dengan instansi pemerintah, industriawan, dan kelompok tani.

Dalam penjelasannya, ia mengemukakan bahwa biosilika menyimpan potensi aplikasi yang cukup beragam. Selain sebagai pupuk dan pestisida, penggunaan biosilika juga dapat dimanfaatkan untuk tekstil fungsional dan menggurangi penggunaan krom pada proses penyamakan kulit. Tak hanya itu, biosilika juga berpotensi diaplikasikan sebagai kandidat alternatif material graf pengganti tulang di bidang kedokteran gigi.

"Upaya pengembangan produksi biosilika dari sekam padi dan abu boiler kelapa sawit dapat menjadi produk alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan produk silika dari bahan tambang seperti pasir kuarsa, kuarsit dan pelsfar yang tidak terbarukan dan proses produksinya membutuhkan banyak energi," ujarnya.

Upaya tersebut, menurutnya dapat membantu Indonesia mengurangi impor silika komersial untuk kebutuhan berbagai industri, yang nilai impornya terus meningkat.

"Kelapa sawit dan padi adalah tanaman silica accumulator. Tanaman yang masuk kategori ini banyak membutuhkan, menyerap dan mengandung silika. Jika produksinya meningkat, maka limbah argoindustri dari komoditas tersebut pun meningkat. Ini perlu diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi, sekaligus mengurangi potensi masalah lingkungan dan sosial akibat penumpukan limbah yang tidak termanfaatkan," kata Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN Puji Lestari.

Sebuah studi menemukan bahwa jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di India kemungkinan 8 kali lebih tinggi dibandingkan angka resmi yang dirilis pemerintah.

Varian Delta sempat menghebohkan India pada 2021, ketika rumah sakit kehabisan tempat tidur dan oksigen, orang-orang meninggal terengah-engah di luar fasilitas perawatan kesehatan, dan rumah kremasi di seluruh negeri penuh.

Namun penelitian yang ditulis bersama oleh 10 demografer dan ekonom dari lembaga internasional, yang diterbitkan dalam jurnal Science Advances, menemukan bahwa ada 1,19 juta kematian di India pada 2020, atau pada gelombang pertama pandemi.

Angka tersebut 8 kali lebih tinggi dari angka resmi pemerintah yang hanya 148.738 kematian untuk 2020, bahkan lebih tinggi dari data resmi terkait jumlah total kematian akibat virus di India hingga akhir 2021 yang mencapai 481.000.

Angka-angka dalam penelitian tersebut, yang didasarkan pada Survei Kesehatan Keluarga Nasional (NFHS) pemerintah India tahun 2019-21.

NFHS merupakan sebuah laporan komprehensif tentang kondisi kesehatan dan kesejahteraan keluarga negara tersebut, juga 1,5 kali lipat dari perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk jumlah kematian Covid-19 di India pada tahun 2020.

Meskipun 481.000 orang India meninggal karena pandemi, menurut pemerintah, WHO memperkirakan bahwa jumlah kematian sebenarnya berada di antara 3,3 juta dan 6,5 juta orang India – jumlah tertinggi untuk negara mana pun.

Pemerintah yang dipimpin Narendra Modi telah menolak angka-angka WHO, dengan alasan bahwa model yang digunakan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perhitungan mungkin tidak berlaku untuk India.

Tetapi bukan hanya badan-badan global. Pakar dan peneliti kesehatan masyarakat independen telah berulang kali menuduh pemerintah India tidak menghitung jumlah kematian di tengah pandemi.

“Upaya pemerintah jauh lebih singkat daripada yang dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan dalam akses ke layanan kesehatan,” kata T. Sundararaman, pakar kesehatan masyarakat yang pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Pusat Sumber Daya Sistem Kesehatan Nasional, lembaga pemikir Kementerian Kesehatan India dikutip dari Al Jazeera, Minggu (21/7).

“Pemerintah perlu mengungkap data tersebut ke publik untuk diteliti. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan tidak terlibat dalam penelitian ini,” imbuhnya, merujuk pada temuan dalam penelitian terbaru.

Aashish Gupta, salah seorang penulis laporan ini mengatakan bahwa ketika pandemi melanda, peneliti seperti dirinya percaya bahwa “pemerintah akan memahami pentingnya data mortalitas yang baik”. Sebaliknya, katanya, “hal-hal yang sebelumnya tersedia tidak lagi dipublikasikan”.

Penelitian baru tersebut hanya mengekstrapolasi angka untuk tahun 2020 karena tidak adanya data berkualitas untuk membaca angka yang sesuai untuk tahun 2021 ketika varian Delta menyerang.

“Ada kesenjangan data di mana-mana yang kita lihat,” imbuh Gupta. “Perkiraan untuk tahun 2021 diperkirakan akan lebih tinggi dari tahun 2020.”

Prabhat Jha, direktur Pusat Penelitian Kesehatan Global di Toronto, yang termasuk di antara para ahli yang mendukung perhitungan kematian berlebih WHO, mengatakan, “Dari pemahaman kami dan pekerjaan yang akan datang, gelombang Delta jauh lebih mematikan daripada tahun 2020.”

“Perkiraan kami untuk keseluruhan periode [pandemi] adalah sekitar 3,5-4 juta kematian lebih banyak dan hampir 3 juta berasal dari gelombang Delta,” kata Jha, seraya menambahkan bahwa ia menemukan estimasi studi baru untuk tahun 2020 “jauh lebih tinggi” dari yang ia perkirakan.

Jha mengutip gangguan dalam pengumpulan data untuk survei NFHS selama pandemi sebagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas data yang digunakan untuk penelitian baru tersebut.

Namun Gupta berpendapat bahwa penulis mencantumkan “sejumlah pemeriksaan data dalam makalah yang menunjukkan bahwa kualitas data tidak terganggu karena pandemi”. Penulis studi tersebut juga mencatat bahwa sampel tersebut “mewakili seperempat populasi”.

Semua ahli sepakat pada satu hal: Transparansi yang lebih besar dalam data yang dikumpulkan oleh pemerintah dapat memberi tahu India untuk selamanya berapa banyak orang yang meninggal karena pandemi.

“Pemerintah India dapat menutup seluruh perdebatan ini dengan merilis data yang memiliki bukti langsung tentang kematian berlebih,” kata Jha.

Pemerintah Vietnam akan menghentikan pemberian fasilitas bebas pajak pada 2025. Ini merupakan bagian dari pengetatan kebijakan fiskal karena sejak pandemi pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif untuk menghidupkan kembali perekonomian.

Mengutip Vietnamnet Global, Menteri Keuangan Vietnam Ho Duc Phoc mengatakan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat untuk memulihkan anggaran negara yang telah bekerja keras mendorong pemulihan ekonomi hingga 2024.

"Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat, dengan penghentian pengurangan pajak, dan berkonsentrasi menghilangkan hambatan bagi dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Phoc, dikutip dari Vietnamnet Global.

Ia memaparkan, pendapatan negara pada semester I-2024 telah melebihi 1.000 triliun vietnamese dong (VND) atau setara dengan Rp 640,13 triliun. Ini mencapai 61% dari target tahunan, dan meningkat 17,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Phoc, peningkatan pendapatan yang signifikan ini merupakan buah dari kebijakan-kebijakan yang mendukung dunia usaha, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi positif, dengan peningkatan PDB sebesar 6,42% dan kenaikan inflasi sebesar 4,08% selama enam bulan.

Sejak pandemi Covid-19, pemerintah Vietnam telah memberikan berbagai skema insentif pajak yang bahkan masih berlaku hingga tahun ini. Misalnya, pemangkasan tarif PPN dari 10% menjadi 8%. Kebijakan ini diberikan sejak 2022 untuk menjaga momentum pertumbuhan konsumsi, dan telah diperpanjang hingga 31 Desember 2024.

Sejak pandemi melanda Vietnam, Kementerian Keuangan telah menerapkan kebijakan yang disetujui oleh Majelis Nasional dan Pemerintah, yakni memberikan pengurangan pajak, biaya, dan sewa sebesar 184 triliun VND atau setara dengan Rp 117,78 triliun di tengah kondisi ekonomi dan keuangan publik yang menantang.

"Kebijakan fiskal Vietnam yang ekspansif akan berakhir tahun ini, dan beralih ke siklus baru yang berfokus pada peningkatan kapasitas keuangan publik untuk proyek infrastruktur dan reformasi gaji," ujarnya.

Dunia internasional bereaksi terhadap vonis International Court of Justice (ICJ) yang menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina melanggar hukum dan harus segera diakhiri. Beberapa negara meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel.

Pejabat Palestina memuji putusan pengadilan internasional sebagai momen penting dalam perjuangan mereka selama puluhan tahun untuk mendapatkan keadilan.

Israel dengan cepat mengutuk putusan ICJ pada Jumat (19/7), sementara sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), menkritik putusan itu sehari kemudian, Sabtu (20/7), setelah awalnya diam.

Meskipun tidak mengikat, putusan penasihat oleh 15 hakim ICJ menemukan bahwa Israel tidak memiliki hak atas kedaulatan atas wilayah yang diduduki, telah melanggar hukum internasional yang melarang perolehan wilayah dengan kekerasan dan menghalangi hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Lebih lanjut, putusan tersebut menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan keberadaan Israel di wilayah tersebut. Berikut reaksi beberapa negara di dunia:

Australia

Pemerintah Perdana Menteri Anthonny Albanese mengatakan bahwa mereka menghormati peran ICJ dalam menegakkan hukum internasional dan tatanan berbasis aturan.

“Kami ingin melihat langkah konkret yang diambil oleh Israel untuk menghentikan perluasan permukiman sebagai respons terhadap aktivitas ekstremis,” kata pemerintah Australia dalam sebuah pernyataan seraya menambahkan bahwa mereka masih mempertimbangkan secara saksama detail dari putusan itu.

Belgia

Menteri Luar Negeri Hadja Lahbib mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial: “Belgia akan selalu mendukung penghormatan terhadap hukum internasional

Brazil

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa putusan tersebut meneguhkan perlunya solusi dua negara, dengan negara Palestina yang merdeka dan layak yang hidup berdampingan dengan Israel, dalam kedamaian dan keamanan, di dalam perbatasan tahun 1967, yang meliputi Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Bolivia

Kementerian Luar Negeri meminta PBB dan negara-negara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan di Jalur Gaza dan menjamin hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Bolivia memutuskan hubungan dengan Israel pada hari-hari awal perang dan kemudian menjadi negara Amerika Latin pertama yang mendukung kasus genosida terpisah yang diajukan terhadap Israel oleh Afrika Selatan di ICJ.

Mesir

Kementerian Luar Negeri meminta Israel untuk segera mengakhiri pendudukan, menghentikan semua kegiatan permukiman baru, dan mengevakuasi semua permukiman yang ada.

Kementerian juga mendesak pihak-pihak internasional untuk menghormati dan melaksanakan pendapat penasihat ICJ, membantu rakyat Palestina dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan berupaya untuk mengakhiri penderitaan kemanusiaan yang mereka alami.

Islandia

Kementerian Luar Negeri mengatakan putusan ICJ jelas. “Pendudukan Israel yang berkelanjutan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah melanggar hukum, begitu pula kegiatan permukimannya. Islandia meminta Israel untuk menghentikan semua kegiatan yang melanggar hukum internasional,” katanya.

Amerika Serikat

Pemerintahan Presiden Joe Biden, yang sering menekankan tatanan berbasis aturan, mengkritik putusan tersebut meskipun mengakui bahwa permukiman Israel tidak konsisten dengan hukum internasional.

“Kami khawatir bahwa luasnya pendapat pengadilan akan mempersulit upaya untuk menyelesaikan konflik dan mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi yang sangat dibutuhkan dengan dua negara yang hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan,” kata Departemen Luar Negeri AS kepada Reuters.

Indonesia

Pemerintah Indonesia mengatakan putusan itu menjawab aspirasi Indonesia dan seluruh masyarakat internasional dalam memberikan keadilan bagi Palestina.

“Indonesia meminta Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan untuk memenuhi permintaan pengadilan dengan mempertimbangkan cara yang tepat dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri kehadiran ilegal Israel di Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri.

Irlandia

Menteri Luar Negeri Michael Martin mengatakan dia akan bekerja dengan mitra di UE dan PBB untuk melihat bagaimana kita sekarang dapat melaksanakan pendapat otoritatif pengadilan ini untuk mengakhiri ... kehadiran ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Qatar

Kementerian Luar Negeri mengatakan putusan ICJ “mencerminkan ketentuan hukum internasional yang tinggi yang harus dihormati”.

Ia menegaskan kembali “posisi tegas Qatar terhadap keadilan perjuangan Palestina dan keharusan moral untuk mendukung hak-hak sah rakyat Palestina yang bersaudara”.

Yordania

Menteri Luar Negeri Ayman Sadadi mengatakan: “Impunitas Israel harus diakhiri. Kejahatan perangnya harus dihentikan. Israel harus dimintai pertanggungjawaban.”

Kuwait

Kementerian Luar Negeri negara Teluk itu meminta masyarakat internasional untuk melaksanakan “tugas hukum, politik, dan moralnya guna mencapai aspirasi rakyat Palestina yang bersaudara untuk mendirikan negara merdeka dan menghentikan agresi terhadap Gaza”.

Liechtenstein

Misi kerajaan Eropa di PBB mengatakan bahwa ICJ “menempatkan supremasi hukum di pusat penyelesaian sengketa internasional”.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan semua Negara berdasarkan [putusan] tersebut, khususnya untuk memastikan penerapan penuh hak untuk menentukan nasib sendiri,” katanya pada X.

Malaysia

Malaysia memuji putusan penting tersebut. “Malaysia menyerukan kepada semua negara untuk memaksa Israel mematuhi putusan ICJ dan segera mengakhiri dukungan mereka kepada Israel dalam melanjutkan pendudukan ilegalnya di Palestina,” katanya.

Norwegia

Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide menyebut putusan ICJ sangat jelas. “Kebijakan dan praktik Israel harus dianggap sebagai pencaplokan sebagian besar Wilayah Palestina yang Diduduki, dan melanggar hukum internasional,” tulisnya di X.

Spanyol

Madrid mengatakan putusan itu “mencakup pernyataan penting tentang ilegalitas pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan permukiman, di antara aspek-aspek lainnya”.

“Pemerintah mendesak PBB dan masyarakat internasional untuk mempertimbangkan kesimpulan laporan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat dalam hal ini,” katanya.

Slovenia

Kementerian Luar Negeri meminta Israel “untuk mematuhi tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional” sebagaimana ditetapkan dalam pendapat ICJ.

Afrika Selatan

Menteri Hubungan dan Kerja Sama Internasional Ronald Lamola mengatakan putusan itu “menegaskan posisi lama Afrika Selatan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina tetap melanggar hukum menurut hukum internasional”.

“Sekarang ada kewajiban hukum tambahan bagi semua negara untuk mengakhiri keterlibatan dalam tindakan ilegal Israel dan bertindak untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Inggris Raya

Pemerintahan Buruh yang baru dibentuk mengatakan bahwa mereka “menghormati independensi ICJ” dan sedang mempertimbangkan putusan tersebut sebelum memberikan tanggapan resmi.

Kementerian Luar Negeri menambahkan bahwa Inggris “sangat menentang perluasan permukiman ilegal dan meningkatnya kekerasan pemukim”.

Uni Emirat Arab

UEA, yang menjalin hubungan diplomatik formal dengan Israel pada tahun 2020, “menyambut baik” putusan tersebut.

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa mereka “menolak semua tindakan yang bertujuan untuk mengubah status historis dan hukum wilayah Palestina yang diduduki dan semua praktik yang bertentangan dengan resolusi tentang legitimasi internasional yang mengancam eskalasi dan ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan tersebut dan menghambat upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas”.

Arab Saudi

Kerajaan menyambut baik putusan tersebut sambil menekankan “perlunya mengambil langkah-langkah praktis dan kredibel untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif bagi perjuangan Palestina”.

Turki

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa masyarakat internasional “wajib mengambil sikap tegas dan tegas untuk mengakhiri praktik ilegal Israel”.

Harga minyak turun lebih dari US$ 2 pada Jumat (19/7) ke level terendah sejak pertengahan Juni karena investor mengamati kemungkinan gencatan senjata di Gaza, sementara dolar yang menguat mendorong harga lebih rendah lagi.

Harga minyak mentah Brent turun US$ 2,48, atau 2,9%, menjadi US$ 82,63 per barel. Sedangkan Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun US$ 2,69, atau 3,3%, menjadi US$ 80,13.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan gencatan senjata yang telah lama dicari antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas sudah di depan mata.

“Saya yakin kita berada di dalam garis 10 yard dan melaju menuju garis gawang dalam mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan gencatan senjata, memulangkan para sandera dan menempatkan kita di jalur yang lebih baik untuk mencoba membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng,” kata Blinken, menggunakan analogi sepak bola, dikutip dari Reuters, Minggu (21/7).

Perang di Gaza telah menyebabkan investor memperhitungkan premi risiko saat memperdagangkan minyak, karena ketegangan mengancam pasokan global. Jika gencatan senjata tercapai, pemberontak Houthi yang didukung Iran dapat meredakan serangan mereka terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah, karena kelompok itu menyatakan serangan itu untuk mendukung Hamas.

“Geopolitik mulai sedikit mereda sehingga itu seharusnya menguntungkan kita, menyusul berita gencatan senjata ini,” kata Tim Snyder, kepala ekonom di Matador Economics.

Pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan permukimannya di sana adalah ilegal dan harus ditarik sesegera mungkin, yang selanjutnya meningkatkan harapan akan berakhirnya konflik tersebut.

Indeks dolar AS naik setelah data yang lebih kuat dari perkiraan di pasar tenaga kerja dan manufaktur AS minggu ini, menekan harga minyak, kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group.

Mata uang AS yang lebih kuat melemahkan permintaan minyak berdenominasi dolar dari pembeli yang memegang mata uang lain. Pejabat Cina mengakui bahwa daftar tujuan ekonomi yang ditegaskan kembali di akhir pertemuan Partai Komunis minggu ini berisi banyak kontradiksi yang rumit, yang menunjukkan jalan yang bergelombang untuk implementasi kebijakan.

Perekonomian Cina tumbuh lebih lambat dari yang diharapkan sebesar 4,7% pada kuartal kedua, mengutip data resmi, yang memicu kekhawatiran atas permintaan minyaknya.

Gangguan teknologi global mengganggu operasi di berbagai industri, dengan maskapai penerbangan menghentikan penerbangan, beberapa penyiar berhenti mengudara dan sektor-sektor dari perbankan hingga perawatan kesehatan dilanda masalah sistem.

Sementara itu, dua kapal tanker minyak besar terbakar setelah bertabrakan di dekat Singapura. Singapura adalah pusat perdagangan minyak terbesar di Asia dan pelabuhan pengisian bahan bakar terbesar di dunia. Perairan di sekitarnya merupakan jalur air perdagangan vital antara Asia dan Eropa serta Timur Tengah dan salah satu jalur laut global tersibuk.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) yang yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak tahun 1967 melanggar hukum, kepada Majelis Umum.

Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam pernyataannya mengatakan Guterres akan segera menyerahkan temuan tersebut ke Majelis Umum PBB, yang telah meminta nasihat pengadilan pada 2022. “Keputusan ada di tangan Majelis Umum bagaimana akan melanjutkan masalah ini,” kata dia, dikutip Minggu (21/7).

Guterres menegaskan kembali bahwa semua pihak harus terlibat kembali dalam jalur politik yang telah lama tertunda untuk mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik sejalan dengan hukum internasional, resolusi PBB yang relevan, dan perjanjian bilateral.

Menurut dia, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah visi dua negara, Israel dan Palestina yang independen, demokratis, layak dan berdaulat, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan, dalam batas-batas yang aman dan diakui, berdasarkan perjanjian sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara.

ICJ dalam opininya menyatakan pendudukan Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu “melanggar hukum” dan harus diakhiri “secepat mungkin.”

Dikatakan bahwa Israel harus menghentikan aktivitas permukiman baru, dan "mengevakuasi" seluruh pemukim dari Wilayah Palestina yang diduduki.

Majelis Umum telah mengadopsi resolusi yang meminta ICJ memberikan pendapat hukum mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967.

Bagaimana kebijakan dan praktik Israel mempengaruhi status hukum pendudukan, dan apa dampak hukum yang timbul bagi seluruh negara bagian dan PBB dari status tersebut.

Guterres juga menegaskan seruan mendesak bagi gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan sandera yang ditawan di Gaza tanpa syarat.

Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan progres jalan tol Balikpapan - IKN sudah mencapai 90%.

Jalan tol ini ditargetkan bisa difungsikan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Danis H. Sumadilaga mengatakan saat ini Kementerian PUPR tengah mengerjakan pembangunan tol sesi 3A, 3B, dan 5A.

“Insya Allah progresnya rata-rata sudah 90%, yang akan kita fungsionalkan satu jalur dengan masing-masing tiga lajur dan dua lajur untuk digunakan menuju IKN,” ujar Danis dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (21/7).

Saat ini, perjalanan darat untuk sampai ke IKN dari Balikpapan kurang lebih dua setengah jam. Melalui tol baru, perjalanan darat dapat ditempuh dengan satu jam perjalanan darat.

“Kami sudah uji coba, kalau fungsional waktu tempuh perjalanan darat sekitar satu jam, hemat waktu satu setengah jam untuk sampai ke Kota Nusantara dari Kota Balikpapan. Mudah-mudahan pada 17 Agustus itu sudah bisa terealisasi,” kata Danis.

Danis juga menjelaskan berbagai progres perkembangan terkini pembangunan IKN, seperti kesiapan lapangan upacara, kantor presiden, dan infrastruktur air untuk mendukung kelancaran perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Di IKN sudah ada sumber air baku, selain itu ada sumber lain yaitu Bendungan Sepaku Semoi. Kapasitasnya secara teknis di Intake Sepaku adalah 3.000 liter per detik. Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi adalah 2.500 liter per detik,” ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk tahap satu sumber air baku yang akan digunakan bersumber dari Intake Sepaku.

“Ini yang akan diproses melalui pengolahan air bersih di samping intake ini kemudian dialirkan melalui pipa sepanjang 16 km ke pusat pemerintahan dari sana didistribusikan ke setiap persil setiap Gedung yang menjadi air bersih yang nanti digunakan di IKN,” katanya.

Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (19/7) menyatakan pendudukan Israel di wilayah Israel adalah ilegal dan melanggar hukum internasional. ICJ kemudian memerintahkan Israel segera mengosongkan permukiman ilegal yang didirikan di Palestina.

Meski tidak mengikat, putusan Pengadilan Tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu memiliki yurisdiksi dan dapat melemahkan dukungan terhadap Israel.

"Permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta rezim terkait, telah didirikan dan dipertahankan dengan melanggar hukum internasional," kata Presiden ICJ Nawaf Salam, dikutip dari Reuters, Sabtu (20/7).

Selain itu, ICJ juga memerintah Israel untuk membayar ganti rugi dan mengevakuasi semua pemukiman di wilayah tersebut.

Kementerian Luar Negeri menyebut keputusan ICJ sebagai sesutau yang "salah secara fundamental" dan sepihak. Israel menegaskan bahwa penyelesaian masalah di wilayah Palestina hanya bisa dicapai melalui proses negoisasi.

"Bangsa Yahudi tidak bisa menjadi penjajah di tanahnya sendiri," kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

ICJ, yang berbasis di Den Haag, Belanda, menggelar sidang tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, pada 19-26 Februari 2024.

Selama persidangan, lebih dari 50 negara dan tiga organisasi internasional yaitu Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Uni Afrika, membahas isu tersebut.

Respons Pemerintah Palestina

Kepresidenan Palestina menyambut putusan ICJ yang menyatakan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina adalah aneksasi “de facto” yang melanggar hak rakyat Palestina dan hukum internasional.

ICJ memerintahkan Israel untuk segera menghentikan pendudukannya, mengosongkan semua permukiman ilegal yang didirikan di wilayah Palestina, dan memberikan kompensasi atas semua kerugian yang ditimbulkan.

“Putusan ICJ merupakan kemenangan bagi keadilan dan menegaskan bahwa penjajahan Israel adalah ilegal,” demikian pernyataan Kepresidenan Palestina melalui media sosialnya.

Menurut Kepresidenan Palestina, putusan ICJ menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, hak mereka atas wilayahnya, serta hak mereka untuk bernegara.

Palestina mendorong komunitas internasional mematuhi putusan ICJ tersebut dan memaksa Israel, sebagai kuasa penjajah, untuk segera menarik diri dari wilayah Palestina tanpa syarat.

Putusan ICJ pada Jumat itu juga mementahkan penolakan Israel atas pendirian negara Palestina, sebagaimana yang disahkan oleh parlemen Israel, Knesset, pada Kamis (18/7) serta dukungan tak henti AS kepada Israel.

“Kepresidenan Palestina menegaskan bahwa impunitas harus diakhiri, karena telah membuat Israel merasa berhak menolak hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri selama 76 tahun,” ucap Kepresidenan Palestina.

Impunitas itu, menurut pihak Palestina, juga melanggengkan apartheid, penangkapan sewenang-wenang, dan genosida terhadap rakyat Palestina sebagaimana yang kini disaksikan dunia.

Kepresidenan Palestina juga mendesak Majelis PBB dan Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan lebih untuk memastikan pendudukan Israel atas tanah Palestina segera berakhir.

RI Menyambut Baik Keputusan ICJ

Kementerian luar Negeri Indonesia menyambut positif fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) tentang tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina.

“Fatwa hukum tersebut telah memenuhi aspirasi Indonesia dan masyarakat internasional untuk mewujudkan keadilan bagi Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya di platform X, Sabtu (20/7).

Indonesia menilai Mahkamah telah memenuhi perannya dalam menegakkan rules based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di wilayah pendudukan Palestina.

Oleh karena itu, Indonesia mendukung pandangan ICJ agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel.

“Sejalan dengan fatwa Mahkamah, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di wilayah pendudukan Palestina,” kata Kemenlu.

Indonesia juga mendesak Israel untuk mengakhiri pembangunan pemukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Kemudian mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan ICJ untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina.

“Indonesia mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina,” ujar Kemenlu.

Pesawat Wings Air dengan rute Bali-Waingapu, Sumba Timur batal terbang pada sore ini, Sabtu (20/7) akibat gangguan teknis. Sebanyak 72 penumpang terpaksa menunda penerbangannya hingga besok setelah menunggu akibat pesawat delay selama berjam-jam.

Kekecewaan diungkapkan Dinda, 33 tahun, yang seharusnya telah memiliki jadwal yang padat besok. "Ini bukan hanya rugi waktu, tapi tenaga dan uang," ujar Dinda ditemui di Bandara Ngurah Rai, Denpasar pada Sabtu (20/7).

Ia mengkritisi buruknya layanan Lion Air Group itu. Menurut Dinda, ia seharusnya menginap di hotel sekelas resort, tetapi hanya mendapatkan pengganti hotel bintang dua sekelas hostel oleh Wings Air untuk menunggu penerbangan besok pagi.

Kekesalan juga dirasakan penumpang lainnya, Diah, 32 tahun. juga bersama rombongan terpaksa menggunakan Wings Air karena hanya maskapai tersebut yang satu-satunya melayani penerbangan ke Waingapu, Sumba Timur. Harga tiketnya bahkan jauh lebih mahal dari pada Jakarta-Bangkok dengan pesawat full service baru-baru ini.

"Kemarin bulan Mei, beli tiket Jakarta-Bangkok Rp 2,1 juta maskapai full service. Ini maskapai budget, penerbangan pendek, harganya lebih mahal, begini pula," kata dia.

Menurut dia, kondisi seperti ini dapat membuat wisatawan domestik kapok berwisata di dalam negeri.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id yang berada dalam penerbangan yang sama, ada perbedaan penjelasan antara satu petugas dengan petugas yang lain terkait penyebab batalnya penerbangan.

Petugas keberangkatan pesawat Lion Adi Saputra menjelaskan, alasan pesawat terlambat adalah karena masalah teknis. Menurut dia, sempat ada masalah yang menyebabkan pesawat. Ia juga menyebut, tujuan Bandara Waingapu sudah tutup jika pesawat tetap diterbangkan pada sore hari setelah delay berjam-jam.

"Ada masalah teknis. Kurang tahu karena apa? Dari engineer sebut ada masalah di baling-baling atau yang lain. Kami belum tahu keadaan pesawat bagus atau tidak," kata dia.

Namun demikian, ia memastikan maskapai memberikan penggantian sesuai aturan yakni penginapan bagi para penumpang.

Kronologi Pesawat Wings Air Delay Berjam-jam hingga Batal Terbang

Penerbangan Wings Air Bali-Waingapu semula dijadwalkan terbang pukul 14.40 WITA. Namun mendekati jam tersebut, terdapat pengumuman bahwa pesawat yang akan mengangkut para penumpang ke Sumba Timur itu baru tiba sekitar pukul 15.30 WIB.

Pihak maskapai pun akhirnya mengumumkan pembatalan penerbangan sekitar pukul 16.30 WIB. Para penumpang kemudian diarahkan untuk mendapatkan kembali bagasi mereka dan diantarkan ke penginapan pilihan Wings Air.

Corporate Communications Strategic of Lion Group Danang Mandala Prihantoro menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh penumpang akibat penundaan penerbangan. Ia menyebut penundaan disebabkan oleh alasan operasional.

Wings Air telah mengoptimalkan layanan operasional di rute ini untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. "Sebagai bentuk tanggung jawab, Wings Air juga telah menjalankan kompensasi keterlambatan (delay management) sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Danang.

Menurut dia, penerbangan IW-1884 dijadwalkan ulang dan akan berangkat pada Minggu, 21 Juli 2024 dari Bali ke Waingapu pada pukul 04.55 WITA.

Wings Air menjadi satu-satunya maskapai yang melayani penerbangan langsung dari Bali ke Waingapu, Sumba Timur. Layanan penerbangan dengan menggunakan pesawat ATR ini memakan waktu 1 jam 45 menit dengan harga tiket mencapai Rp 2,5 juta, belum termasuk bagasi.

Penerbangan lainnya ke Waingapu juga dapat dilakukan melalui Kupang. Wings Air juga menjadi satu-satunya maskapai yang melayani penerbangan ini dengan harga tiket rata-rata mencapai Rp 1,8 juta.

Sementara itu, penerbangan lain menuju Pulau Sumba dapat dijangkau dengan NAM Air dari Bali menuju Sumba Barat. Penerbangan ini mempuh waktu 1 jam dengan harga tiket sekitar Rp 1,1 juta.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep belum memutuskan untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah atau Jakarta pada pilkada serentak mendatang.

"Survei saya di DKI kan kecil. Terakhir Litbang Kompas di angka satu. Alhamdulillah, di Jateng dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada 'billboard', Alhamdulillah nomor satu di Jateng," katanya, di Semarang, Sabtu (20/7).

Hal tersebut disampaikan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut saat peresmian kantor DPD PSI di Kota Semarang.

Namun mengenai keputusan untuk maju di pilkada mana, Kaesang meminta untuk menunggu kabar selanjutnya pada Agustus atau saat tahapan pendaftaran Pilkada Serentak 2024.

"Tunggu nanti, ya, di bulan Agustus saat pendaftaran. Kalaupun saya mendaftar di Jateng, pasti ketemu lagi nanti. Peluang menang, Alhamdulillah sangat besar di Jawa Tengah," katanya.

Kemungkinan Berduet dengan Kapolda Jateng

Menanggapi kemungkinan berduet dengan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng 2024, ia mengatakan bahwa Luthfi adalah sosok yang pantas menjadi Gubernur Jateng.

"Kita lihat lagi bahwa Provinsi Jateng ini sangat besar dan Pak Ahmad Luthfi sendiri juga sebagai Kapolda sudah pernah, yang beliau lakukan sudah banyak, khususnya di Jateng," katanya.

Akan tetapi, Kaesang kembali menegaskan untuk meminta banyak pihak menunggu terkait keputusannya untuk maju di pilkada mana, sebagai apa, dan dengan siapa, termasuk jika pun maju di Jateng bersama Ahmad Luthfi.

"Saya rasa beliau memang pantas menjadi gubernur di Jateng untuk periode selanjutnya. Tapi, balik lagi, untuk masalah Luthfi-Kaesang atau Kaesang- Luthfi, lihat nanti ya," katanya.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian. Salah satunya, fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor mesin pertanian.

Hal ini diungkapkan Yuliot pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan di Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (19/7).

Yuliot mengatakan kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi seperti yang sedang berjalan di Merauke melalui pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik.

Adapun fasilitas pembebasan bea masuk tersebut diberikan untuk sektor pertanian dan perkebunan yang mendukung ketahanan pangan serta energi di dalam negeri.

“Fasilitas importasi mesin peralatan untuk sektor pertanian itu kan tidak ada. [Saat] ini harus melalui mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita ke depan untuk pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor pertanian kita masukkan sebagai sektor yang mendapatkan fasilitas,” katanya.

Industri Gula Klaster 3

Yuliot juga membeberkan perkembangan investasi perkebunan tebu dan industri gula di Merauke. Di antaranya melalui pengembangan klaster 3 dari lahan tebu dengan luas 2 juta hektare (ha) di Kabupaten Merauke terus berjalan.

“Pembangunan industri gula klaster 3, direncanakan ada 5 pabrik yang akan dibangun dan terintegrasi dengan bioetanol," kata Yuliot.

Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan infrastruktur dan pendanaan oleh pelaku usaha untuk pelatihan di Merauke agar masyarakat setempat bisa terlibat.

"Kami juga telah membangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA),” kata Yuliot.

Melihat perkembangan investasi yang sedang berlangsung, Yuliot memberikan apresiasi atas keseriusan perusahaan dalam merealisasikan rencana perusahaan.

“Kami sudah melihat bagaimana fasilitas yang sudah disiapkan. Standar yang disiapkan jauh lebih baik dari pada fasilitas yang ada di Australia sendiri. Jadi, kita melihat ada keseriusan dari pelaku usaha," ujarnya.

Total Investasi Perkebunan Tebu

Rencananya, total investasi perkebunan tebu terintegrasi pada swasembada gula dan bioetanol klaster 3 di Merauke, Papua Selatan ini mencapai US$ 5,62 miliar atau setara Rp 83,27 triliun.

Investasi ini terdiri dari perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian Rp 29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol Rp 53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia Rp 120 miliar, dan pembangunan fasilitas riset dan inovasi Rp 150 miliar per tahun.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan tanggal 19 April 2024.

Dalam ketentuan itu, satgas dibentuk untuk mempercepat fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Terdapat lima klaster wilayah dengan total lebih dari 2 juta ha yang akan menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol. Klaster 1 dan 2 seluas 1.000.000 ha, klaster 3 seluas 504.373 ha, dan klaster 4 seluas 400.000 ha