Harga tiket pesawat dari Jakarta ke Indonesia Timur setara tiket Jakarta-Tokyo atau Jakarta-Seoul. Keluhan semacam itu banyak muncul di media sosial akhir-akhir ini. Salah satunya dari aktris, Kirana Larasati.

Kirana yang hobi berpergian ke sejumlah wilayah di Indonesia untuk menyelam mengeluhkan harga tiket pesawat ke Indonesia Timur yang dianggap tidak masuk akal. Ia mencontohkan harga tiket penerbangan ke Alor, Nusa Tenggara Timur yang memakan waktu tempuh 3 jam 50 menit mencapai sekitar Rp 4 juta untuk sekali jalan.

“Sebagai golongan mampu, saya saja bilang mahal. Dengan Rp 4 juta, saya bisa melancong ke beberapa negara tetangga, bahkan tambah beberapa ratus ribu lagi bisa ke Korea Selatan,” ujar Kirana dalam akun Instagramnya pada awal bulan ini.

Kirana menekankan, harga tiket mahal tak hanya terjadi untuk tujuan Alor, tetapi banyak destinasi lainnya di Indonesia Timur. Banyak komunitas yang ingin mengembangkan potensi wisata untuk memajukan perekonomian di wilayah tersebut tetapi terpentok dengan harga tiket pesawat. Kebanyakan penerbangan ke bagian timur hanya dilayani oleh satu maskapai swasta dengan harga cukup tinggi.

Keluhan harga tiket pesawat mahal juga sudah lama di keluhkan pemerintah daerah. Ayodhia G L Kalake saat masih menjabat sebagai Pelaksana Jabatan (PJ) Gubernur NTT pernah mengadukan persoalan ini kepada Menteri Perhubungan Budi Karya pada Oktober 2023.

Ia mengeluhkan harga tiket pesawat Kupang ke Labuan Bajo yang mencapai sekitar Rp 2 juta dan dari Maumere-Kupang yang bahkan bisa mencapai Rp 5 juta. Budi Karya menanggapi keluhan tersebut dan menjanjikan akan berupaya mendorong harga tiket pesawat lebih terjangkau.

Keluhan serupa juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini. Mengutip RRI, Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumasukan berharap tarif tiket pesawat lebih terjangkau agar Papua tak semakin jauh tertinggal dari daerah lain.

Harga tiket pesawat penerbangan domestik yang lebih mahal dibandingkan penerbangan internasional sebenanya bukan hanya terjadi untuk wilayah Indonesia Timur, tetapi juga wilayah lainnya.

Hal ini antara lain dirasakan Febriany Dian, 35 tahun yang tinggal di Medan, Sumatera Utara. Alih-alih ke Jakarta untuk menonton konser musisi asal Amerika Serikat, Bruno Mars, Febri lebih memilih terbang ke Kuala Lumpur. “Terbang ke Kuala Lumpur cuma Rp 600 ribu sekali jalan. Ke Jakarta di atas Rp 1 juta, ini bisa untuk pulang pergi,” ujar Febri kepada Katadata.co.id, Selasa (17/9).

Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id, harga tiket pesawat Medan-Kuala Lumpur maupun sebaliknya pada pekan ini dibanderol mulai dari sekitar Rp 400 ribu. Di sisi lain, harga tiket pesawat Medan-Jakarta maupun sebaliknya dibanderol paling murah Rp 1,6 juta.

Penerbangan Medan-Kuala Lumpur hanya membutuhkan waktu tempuh 1 jam 10 menit, hampir separuh Medan-Jakarta yakni 2 jam 10 menit. Maka tak heran jika harga tiket pesawatnya lebih murah.

Namun nyatanya, tiket pesawat Jakarta-Kuala Lumpur bisa diperoleh dengan harga hampir sepertiga tiket Jakarta-Medan meski hanya berselisih waktu penerbangan 5-10 menit. Kondisi tak jauh berbeda pun berlaku untuk penerbangan domestik vs internasional tujuan lainnya.

Perbandingan Tarif Tiket Pesawat (Katadata)

Mengapa Harga Tiket Pesawat Domestik Lebih Mahal?

Di mata wisatawan nusantara, harga tiket pesawat domestik yang lebih mahal makin kasat mata di tengah gempuran diskon maskapai. Sepanjang bulan lalu, ada dua maskapai asing dan satu maskapai lokal full service yang mengadakan gelaran travel fair. Tiket pesawat pulang pergi untuk rute Jakarta-Tokyo dan Jakarta-Seoul ditawarkan dengan harga mulai Rp 5 juta.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, harga tiket pesawat ke luar negeri terkadang memang lebih murah dibandingkan tiket penerbangan domestik lantaran tak diatur oleh tarif batas atas dan batas bawah. Maskapai dapat menjual harga tiket murah dan memberikan promosi besar-besaran saat musim sepi penerbangan atau low season, dan menjual tarif sangat mahal saat peak season.

Hal senada juga sempat diungkapkan pengamat penerbangan Gerry Soejatman. Ia menjelaskan, tarif batas atas dan batas bawah tak diberlakukan di banyak negara. Hal ini bisa membuat maskapai dapat memasang harga sangat murah saat low season dan sangat mahal saat peak season sehinga mendapatkan rata-rata harga tiket sesuai dengan biaya penerbangan yang dibutuhkan.

"Kenapa di luar negeri tiket bisa murah? Iya, pas sepi mereka berani jual rugi, karena pas ramai mereka bisa jual harga tinggi. Mereka bisa jual harga hingga 5 kali lipat dari biaya yang seharusnya dikelurkan," ujar Gerry dalam akun Twitter-nya.

Selain tarif batas atas dan batas bawah, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin Lie melihat ada persoalan lain yang menjadi penyebab tarif tiket pesawat domestik lebih mahal, yakni komponen pajak. "Rute domestik dikenakan PPN (pajak pertambahan nilai) 11%, rute internasional tidak dikenakan PPN. Jadi kalau terbang dari Jakarta-Surabaya itu kena PPN, kalau Jakarta-Kuala Lumpur tidak kena PPN," ujar Alvin kepada Katadata.co.id.

Pajak itu juga dikenakan pada pembelian avtur untuk penerbangan domestik dan tak dikenakan untuk penerbangan ke luar negeri. Ia mencontohkan pembelian avtur untuk pesawat dengan penerbangan Jakarta-Manado dikenakan PPN 11%, sedangkan pembelian avtur untuk penerbangan Jakarta-Hong Kong tidak dikenakan pajak tersebut.

Selain itu, beberapa penerbangan ke sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di bagian timur memakan biaya operasional yang besar. Jam operasional bandara yang terbatas dan permintaan penerbangan belum banyak sehingga risiko bagi maskapai lebih besar. Hal ini yang menyebabkan tak banyak maskapai yang tertarik dan harga tiketnya menjadi lebih mahal.

"Jangan harga tiket penerbangan dengan pesawat baling-baling dibandingkan dengan jet. Karena biaya angkut per kilometer jauh lebih tinggi. Rute Indonesia Timur ini banyak dilayani pesawat baling-baling, seperti ATR," ujarnya.

CEO AirAsia Tony Fernandes sempat mengeluhkan, harga avtur di Indonesia yang lebih mahal 28% dibandingkan harga di negara tetangga lainnya. Harga avtur yang mahal menjadi salah satu penyebab harga tiket pesawat domestik yang lebih tinggi.

Halaman selanjutnya: Benarkah Harga Tiket Pesawat Domestik akan Turun Bulan Depan?

Benarkah Harga Tiket Pesawat Domestik akan Turun?

Rencana penurunan harga tiket pesawat semakin menjadi fokus pemerintah pada Juli 2024 dengan pembentukan satuan tugas. Satgas ini dibentuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menyebut tarif tiket pesawat di Indonesia salah satu yang paling mahal di dunia, setelah Brasil.

Ini sebenarnya bukan upaya pertama pemerintah mencoba menurunkan tarif tiket pesawat. Pada 2019, Budi Karya sempat mencetuskan ide untuk mengundang maskapai asing masuk ke penerbangan domestik untuk memangkas harga tiket pesawat.

Pemerintah bahkan menurunkan tarif batas atas sebesar 12% hingga 16% pada Mei 2019 agar harga tiket pesawat menjelang Idul Fitri tak terlalu tinggi. Pada tahun berikutnya saat pandemi Covid-19, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan insentif diskon tiket pesawat hingga 50% demi mendorong masyarakat untuk tetap bepergian.

Budi Karya pada pekan lalu bahkan menjanjikan harga tiket pesawat bisa turun hingga 10% bulan depan. Namun dengan syarat, dua kebijakan pemerintah yang kemungkinan direalisasikan dalam waktu dekat sudah bisa berjalan, yakni pembebasan pajak suku cadang pesawat dan bisnis pengadaan avtur dibuka.

Avtur Pertamina (Pertamina Patra Niaga)

Sebenarnya, ada empat rekomendasi yang dibuat Kemenhub yang bekerja dalam satgas untuk menurunkan harga tiket pesawat yakni sebagai berikut:

1. Memberikan insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U).
2. Penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta kesetaraan perlakuan dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya.
3. Menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur yang selama ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019.
4. Melaksanakan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengajukan sistem multiprovider atau tidak monopoli untuk pasokan avtur.

Budi mengaku telah mengajukan usulan untuk menekan harga tiket pesawat rute domestik. Namun, dari empat usulan hanya dua yang dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Usulan penyesuaian pajak suku cadang pesawat telah diterima Kementerian Keuangan, sedangkan pembukaan bisnis pengadaan avtur di bandar udara telah mendapat respon positif dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Kalau dua usulan tersebut dijalankan, harga tiket akan turun. Namun kalau kedua usulan tersebut tidak diterima, ya harga tiket tidak bisa turun bulan depan," kata Budi.

Di sisi lain, menurut Budi, usulan yang belum mendapatkan sinyal positif adalah penyesuaian PPN tiket pesawat. Namun menurut dia, hal ini sulit karena ada barang lainnya yang juga harus diperlakukan sama jika kebijakan tersebut dihapus pada tiket pesawat karena dapat menciptakan kecemburuan. "Jadi, usulan ini dilematis," ujarnya.

Alvin Lie pesimistis dengan rencana yang tengah disusun pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Namun, ia menekankan, kebijakan pemerintah tak boleh mengorbankan industri penerbangan. "Saya tidak tahu rumus apa yang akan dipakai pemerintah karena biaya operasional maskapai ini naik, sedangkan tarif tiket pesawat sudah 5 tahun sebenarnya tidak naik," kata dia.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra mengatakan, upaya menekan harga tiket pesawat harus dilihat secara holistik. Ia menilai penentuan biaya apa dan harus ditanggung oleh siapa oleh pemangku kebijakan akan berpengaruh terhadap harga tiket. "Mesti dilihat komponen secara keseluruhan yang memengaruhi harga tiket," kata Irfan kepada Katadata.co.id.

Irfan pun menilai, saat ini banyak biaya yang tidak pantas dibebankan ke penumpang. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja biaya yang dimaksud.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurut dia, banyak pajak yang seharusnya tidak dibebankan ke penumpang.

Ia pun memastikan pembahasan kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik akan segera dirilis pada akhir bulan depan, sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo lengser. "Pembahasan penekanan harga tiket pesawat sudah sampai tahap akhir, karena akhir Oktober mau diluncurkan aturannya," ujar Sandiaga.

Nikel merupakan salah satu mineral penting dalam transisi energi. Sejak kebijakan pembatasan ekspor nikel mentah, produksi nikel bergeser menjadi produk turunannya seperti bahan baku stainless steel, hingga baterai kendaraan listrik.

Aktivitas industri yang mengembangkan produk hulu menjadi hilir tentu memberikan dampak ekonomi yang positif. Misalnya, meningkatkan harga jual, potensi membuka lapangan pekerjaan baru, hingga diversifikasi produk.

Dampak ekonominya sudah terbukti dalam dua tahun terakhir. PDRB wilayah nikel seperti Sulawesi Tengah meningkat hingga mencapai 15% pada 2022.

Dalam paradigma pembangunan, pertumbuhan ekonomi mengindikasikan aktivitas ekonomi yang berkembang. Artinya, pertumbuhan ekonomi tinggi akan memicu dampak positif terhadap suatu wilayah.

Kontribusi Ekonomi Hilirisasi Nikel

Peningkatan investasi yang besar akan berdampak pada penerimaan negara. Data Ditjen Minerba menunjukkan penerimaan pajak yang diterima negara dari sektor ini mencapai Rp2,97 triliun pada 2020.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk royalti yang diterima negara pada 2020 mencapai Rp2,92 triliun. Nilai royalti tersebut meningkat sebesar 4 kali dari royalti yang diterima negara pada 2015 yang tercatat sebesar Rp531 miliar.

Pada 2022, PNBP nikel melesat naik menjadi Rp4,18 triliun atau meningkat sekitar 43,15% dari 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya Harga Mineral Acuan (HMA) nikel pada Mei 2022.

Peningkatan investasi juga berdampak pada pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah yang meningkat signifikan sejak 2021 sebesar 11,7% dan sebesar 15,17% pada tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan tren PMA ke sektor nikel.

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sulawesi Tengah mengalami penurunan walau tidak signifikan.

Aliran Pembiayaan dan Rekam Jejak Hilirisasi Nikel

Diversifikasi produk nikel menjadi turunan nikel tentu memerlukan investasi. Riset PRAKARSA (2024) menemukan bahwa mayoritas investasi nikel di Indonesia berasal dari Tiongkok. Akumulasi investasi Tiongkok pada 2012-2022 mencapai US$14,2 miliar. Sedangkan negara lain seperti Australia, Kanada, Korea Selatan dan Amerika Serikat, nilai investasi mencapai US$1,5 miliar dalam periode yang sama.

Bentuk aliran pembiayaan pun beragam. Ada yang merupakan pinjaman korporasi dan berbasis proyek hingga dalam bentuk obligasi. Pada investasi asing yang berasal dari Tiongkok teridentifikasi masuk melalui pinjaman korporasi yang diperoleh perusahaan induk, seperti Tsingshan dan Huayou. Kedua perusahaan ini kemudian menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan di IMIP dan IWIP untuk melakukan proses peleburan (smelting).

Proses peleburan ini memerlukan pembangunan smelter dan smelter memerlukan pembangkit listrik (PLTU Captive). Pada 2023, total PLTU Captive untuk smelter nikel mencapai 7,2 GW. Ini belum termasuk 8 GW yang masih tahap pembangunan dan 2 GW tahap pra-pembangunan.

PLTU Captive ini memberikan banyak dampak lingkungan, seperti pencemaran air dan air laut, pencemaran udara, penurunan produktivitas lahan pertanian, dan dampak kesehatan.

Dalam track transisi, hal ini seharusnya tidak terjadi. Transisi hijau yang dijanjikan adalah upaya untuk memitigasi perubahan iklim, mencapai target net zero emission, dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Pada kasus hilirisasi nikel, hanya memenuhi pembukaan lapangan pekerjaan baru. Artinya belum ada pergeseran paradigma pembangunan. Hal ini bisa membahayakan Indonesia baik dalam hal mencapai target net zero maupun momentum untuk menjadi pemain utama mineral kritis.

Pasalnya, ledakan (booming) ekspor olahan nikel terjadi pada 2023 lalu yang menyebabkan harga nikel turun. Hasil olahan nikel pun masih pada tahap ferronickel atau bahan baku stainless steel. Praktik ini masih Business as Usual dibalut “green” dan membuat potensi ekonomi nikel Indonesia tidak optimal.

Pentingnya Kebijakan dan Peran Sentral Perbankan

Keberhasilan transisi dan hilirisasi tidak bisa dilepaskan dari faktor kebijakan dan aspek pembiayaan. Dalam konteks hilirisasi, Indonesia telah mengatur tentang ekspor mineral mentah, tetapi belum mengatur terkait aktivitas pertambangan dan hilirisasi yang sesuai dengan agenda transisi.

Kebijakan ini membawa investor dan mengubah pola industri, namun tidak mengikat para investor dan perusahaan untuk melakukan praktik bisnis berkelanjutan.

Seharusnya, kebijakan terkait hilirisasi juga mengadopsi prinsip dan tujuan untuk mencapai target net zero. Adanya kebijakan ini dinilai dapat memberikan sinyal kuat bagi investor maupun perbankan yang memiliki standar pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) untuk investasi di Indonesia.

Dengan begitu, Indonesia tidak harus bergantung pada satu investor besar seperti Tiongkok dan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan juga terpenuhi.

Kecerdasan buatanatau artificial intelligence (AI) semakin banyak digunakan dalam operasional bisnis di berbagai industri, termasuk perhotelan. Saat ini, beberapa hotel sudah mulai menggunakan chatbot dan contactless check-ins untuk meningkatkan efisiensi kerja dan pendapatan.

Namun, menurut laporan Accenture, adopsi AI dalam industri turisme dan travel masih ketinggalan dari sektor lain seperti retail dan asuransi. Lantaran hanya 13% dari perusahaan travel yang memiliki tingkat kematangan AI tinggi. Hal ini menjadi alarm bagi industri perhotelan sebab transformasi AI diprediksi akan terjadi rata-rata 16 bulan lebih cepat dibanding transformasi digital.

Mahalnya biaya investasi, kesenjangan literasi digital, dan kurangnya kesadaran tentang AI menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara lain. Bagi industri perhotelan, penggunaan AI memiliki tantangan sendiri, yakni dalam menyeimbangkan peran manusia dan AI.

Industri ini menekankan pentingnya membangun relasi, suatu hal yang tidak dapat dilakukan AI. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemanfaatan AI yang dapat membantu interaksi manusia agar menjadi lebih bermakna.

Manusia: Pemeran Utama dalam Penggunaan AI

Turis tentu ingin disambut dengan hangat, terutama oleh pekerja di industri pariwisata. Interaksi sosial adalah jiwa dari industri ini, maka AI seharusnya digunakan sebagai alat yang membantu pekerja dan juga konsumen. Menganggap AI sebagai pengganti manusia merupakan strategi yang tidak akan bertahan untuk jangka waktu lama.

Para pemilik hotel dapat menyeimbangkan perkembangan teknologi dengan tetap mengutamakan manusia dalam penggunaan AI. Contohnya, menggunakan machine learning models untuk mengumpulkan data hasil pencarian dan preferensi konsumen. Staf hotel dapat menggunakan data ini untuk memberikan rekomendasi aktivitas dan restoran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Salah satu solusi AI yang umum digunakan industri perhotelan adalah dynamic pricing algorithm, yakni menggunakan data pencarian dari konsumen untuk memberikan harga pada properti sesuai dengan tren di pasar.

Selain itu, para pemilik bisnis hotel juga mulai menggunakan chatbot dan asisten virtual untuk meningkatkan layanan konsumen. Terjemahan otomatis dengan AI juga membantu turis asing untuk mendapatkan jawaban kapanpun mereka mau, sehingga hal ini meringankan beban kerja staf hotel.

Agen travel online (OTA) dan berbagai jenama hotel yang memiliki banyak properti dapat menggunakan generative AI (GenAI) untuk menganalisa sentimen konsumen. Caranya, dengan menyimpulkan review dari jutaan masukan. Hal ini membantu pemilik properti untuk meningkatkan layanan serta memudahkan konsumen memilih properti yang tepat bagi mereka.

GenAI juga memungkinkan semua orang untuk membuat konten, baik itu video, foto, atau teks, dengan kualitas tinggi. Pemilik hotel dan villa dapat memanfaatkan teknologi ini untuk membuat konten yang menarik bagi konsumen dan media sehingga meningkatkan citra perusahaan.

Semakin banyak konten, dapat menjangkau lebih banyak pengguna di media sosial dan menarik lebih banyak konsumen. Tren penggunaan AI dalam kapasitas ini akan terus bertumbuh dan sangat bermanfaat untuk menciptakan layanan yang lebih baik serta meningkatkan pendapatan.

Menuai Manfaat Ekonomi AI

Laporan Accenture menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan travel yang menggunakan AI meningkat lebih dari dua kali lipat dari 2018 sampai 2021. Jumlahnya diperkirakan meningkat tiga kali lipat pada 2024.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa tahun lalu industri pariwisata menyumbang Rp1,4 triliun atau 3,9% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan bantuan AI, angka ini bisa naik tiga kali lipat menjadi Rp4,2 triliun.

Keuntungan dari integrasi AI pada industri perhotelan sangat menjanjikan, tetapi investasi awal untuk mengadopsi AI juga tidak kalah tingginya. Perusahaan membutuhkan software yang tepat, infrastruktur data yang baik, dan beberapa perusahaan bahkan membutuhkan posisi baru seperti Chief AI Officer yang khusus memahami industri pariwisata.

Banyak pemain di industri yang ragu untuk mulai mengadopsi AI karena hambatan-hambatan tersebut. Terutama karena tren digitalisasi industri pariwisata masih terbilang baru.

Tahun lalu, Cisco mengeluarkan AI Readiness Index di Indonesia yang menunjukkan bahwa mayoritas (51%) perusahaan dari berbagai sektor baru sampai pada tahap “cukup siap” untuk menerapkan AI.

Memang 90% organisasi sudah berinvestasi dalam pelatihan pekerja untuk mengatasi kesenjangan keterampilan digital. Namun, para pimpinan bisnis masih mencari cara terbaik untuk mengintegrasikan AI secara menyeluruh di organisasi mereka. Para pemilik hotel bisa memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan mereka dan bereksperimen dengan berbagai layanan AI third-party untuk menemukan solusi yang cocok.

Kebutuhan pemilik hotel dengan satu properti tentunya berbeda dengan yang memiliki banyak properti. Maka, mengadopsi AI hanya untuk ikut-ikutan tanpa pertimbangan yang matang perlu dihindari. Jika sudah menemukan solusi yang relevan, mereka kemudian harus memikirkan strategi pengembangan AI untuk jangka panjang.

Salah satu cara pemilik hotel independen bisa ikut merasakan manfaat dari AI adalah melalui bermitra dengan perusahaan manajemen properti. Perusahaan seperti ini memiliki lebih banyak kemampuan untuk menerapkan AI yang lebih canggih. Seperti menggunakan algoritma yang mutakhir dan berinvestasi lebih banyak untuk meningkatkan keterampilan karyawan.

Strategi ini dapat membantu pemilik hotel independen untuk menyederhanakan proses percobaan AI dan meningkatkan pendapatan dengan lebih cepat.

Membangun Ekosistem yang Mempercepat Pertumbuhan AI

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno baru-baru ini mengatakan bahwa AI telah membantu pemerintah mengumpulkan dan menganalisa tren turisme yang lebih “personal, customised, dan localised.” Dengan begitu memudahkan pemerintah mengidentifikasi turis-turis yang berkualitas. Menurutnya, semua kemajuan teknologi ini baru awal mula dari transformasi AI pada industri pariwisata.

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mempromosikan AI, yakni dengan menunjukkan contoh nyata penggunaannya, serta meningkatkan pengetahuan dan adopsi AI. Tapi hal mendasar yang pemerintah harus lakukan adalah dengan membuat regulasi, terutama untuk pengelolaan data.

Adanya regulasi memberikan kepastian hukum yang membuat implementasi AI lebih mudah bagi pebisnis. Selain itu, meningkatkan infrastruktur seperti internet yang stabil di seluruh Indonesia juga akan mendorong lebih banyak lagi penggunaan AI.

Pemanfaatan AI di berbagai industri akan terus meningkat di masa depan. Kita perlu bersiap untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan lanskap AI yang terus berkembang.

Berinvestasi pada perangkat yang tepat dan mempersiapkan tenaga kerja merupakan langkah penting untuk memastikan keberhasilan implementasi AI. Namun, hal terpenting yang harus dilakukan dalam industri perhotelan adalah selalu memprioritaskan hubungan manusia dan keramahtamahan sebagai bagian tak terpisahkan dari inovasi.

Siang itu, selasar Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, terasa sempit. Ratusan baju bertumpukan di depan jejeran kios. Sebagian besar baju masih tersimpan di dalam karung goni dan lainnya terikat tali plastik.

Tampak orang berlalu-lalang di pasar tekstil yang usianya hampir tiga abad tersebut tapi tak terlihat aktivitas jual-beli. Salah satu pegawai toko di Pasar Blok A Tanah Abang, Aldo, menyebut sepinya pengunjung sudah berlangsung sejak awal Agustus. Pelanggan enggan datang karena isu maraknya razia barang impor ilegal.

Sehari-hari, ia berjualan baju anak. Aldo mengaku produk impor di tokonya hanya sekitar 10%, sisanya merupakan buatan lokal. Ia mendapatkan barang-barang tersebut dari toko grosir.

Selain sepi pembeli, ia juga kesulitan memasok barang baru untuk tokonya. “Agak susah karena barang dari grosir tidak ada. Kalaupun ada, harga barangnya mahal,” kata Aldo kepada Katadata.co.id, Jumat (30/8).

Seorang pegawai toko lainnya, yang enggan disebut namanya, juga mengatakan hal serupa. Pasokan dari vendor menurun dalam sebulan terakhir. Begitu pula dengan pembelian di tokonya. Sejak isu razia muncul, jumlah pembeli menurun drastis.

Kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Mal Mangga Dua, Jakarta Pusat. Aktivitas di sana nyaris tidak ada. Jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan elektronik itu dapat dihitung jari pada setiap lantainya.

Mayoritas kios masih buka tapi yang biasanya penuh kini hanya terisi satu-dua produk. Lina Christian, salah satu pemilik toko, menyebut kunjungan selama Agustus 2024 merupakan yang terburuk sepanjang tahun ini.

Produk komponen komputer di tokonya nyaris tak ada yang beli. Ia sampai tidak membeli stok barang selama sebulan terakhir. “Sepi sekali. Tidak ada kehidupan di sini,” ujarnya.

Pegawai HJ Computer bernama Ivan juga mengeluhkan hal serupa. Selain sepi pembeli, harga barang jualannya pun naik secara bulanan. Dugaannya pengetatan barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok membuat biaya pengiriman melonjak.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan ekspos barang impor ilegal. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.)

Banjir Barang Impor

Isu razia barang-barang impor muncul usai pemerintah membentuk satuan tugas pengawasan barang impor ilegal pada pertengahan Juli lalu. Sekitar 1,5 bulan usai pembentukannya, Satgas ini telah melakukan pemusnahan barang ilegal sebanyak tiga kali. Nilai pemusnahannya mencapai Rp 116,36 miliar.

Semua produk yang kena penindakan, Zulhas menyebut, berstatus ilegal karena tidak memiliki laporan surveyor, nomor pendaftaran barang, tidak berstandar nasional Indonesia (SNI), dan tidak memiliki layanan purna jual.

Ia meyakini kehadiran Satgas ampuh membuat sebagian kapal yang diduga mengangkut barang impor ilegal berbalik arah. Pusat perbelanjaan yang menjajakan produk tersebut pun kini mulai tutup.

“Importir negara asing yang bermarkas di Tanah Abang, Mangga Dua, dan Jawa Timur sekarang menghentikan kegiatan dulu,” ujarnya pada 21 Agustus lalu. “Mungkin mereka pulang ke negaranya.”

Namun, efektivitas Satgas tidak ampuh seratus persen. Alih-alih takut, Zulhas menyebut para importir ilegal hanya semakin lincah menghindari aparat. “Importir ilegal itu seperti kuman,” ucapnya.

Unjuk Gigi Satgas Impor Ilegal (Katadata/Andrey Rahman Tamatalo)

Kehadiran Satgas Impor Ilegal merupakan buah dari kisruh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Larangan Pembatasan Barang Impor. Di dalamnya terdapat 518 kode harmonized system atau HS yang direlaksasi sehingga tidak perlu mendapatkan rekomendasi pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian.

Zulhas mengeluarkan Permendag itu usai terjadi penumpukan 26 ribu kontainer di pelabuhan karena tertahan aturan lama pembatasan barang impor. Sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejak 10 Maret lalu.

Kabar penumpukan ini membuat Presiden Joko Widodo berang. Dalam rapat di Istana Negara pada 17 Mei 2024, ia memerintahkan para menterinya untuk merevisi Permendag impor yang telah diubah dua kali.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 pun muncul keesokan harinya. Aturan ini merelaksasi tujuh komoditas, yaitu elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik, perbekalan rumah tangga, dan tas.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menggelar konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang di dalam 26 ribu kontainer itu pun bisa masuk.

Kinerja industri manufaktur 2024 (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nz.)

Dua bulan kemudian, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia dan Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia mengkritik langkah pemerintah. Relaksasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 membuat produk impor ilegal semakin merajalela. Para peretail sampai menahan hingga mengurangi jumlah toko dalam mal.

Lalu, Kementerian Perindustrian ikut mengkritik kebijakan itu. “Jika yang menumpuk paling banyak bahan baku atau penolong, mengapa yang direlaksasi barang konsumsi atau barang hilir?” ucap Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif saat konferensi pers pada 7 Agustus lalu.

Relaksi seharusnya menyasar bahan baku yang dibutuhkan sektor manufaktur. “Ini ibarat yang sakit otaknya, yang diobati dengkulnya,” kata Febri, melansir dari Tempo.co.

Selanjutnya: Kinerja Manufaktur Terus Merosot

Kinerja Manufaktur Terus Merosot

Persoalan banjir produk impor menjadi sulit terbendung. Padahal efeknya sudah terasa dengan penurunan kinerja industri pengolahan atau manufaktur yang berimbas pada banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan.

Data dari perusahaan pemeringkat global, S&P, menunjukkan indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Indonesia semakin jeblok pada Agustus 2024, usai masuk ke level kontraksi pada Juli. Angkanya turun dari 49,3 menjadi 48,9.

Indeks di bawah 50 menunjukkan terjadi kontraksi dan PMI manufaktur pada bulan lalu menjadi kondisi yang terburuk dalam tiga tahun terakhir. “Ditandai dengan penurunan tajam pada permintaan baru dan output,” kata Economic Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, dalam siaran persnya pada 2 September 2024.

Smith melihat harga bahan baku atau input masih naik di tengah penurunan inflasi. Pemicu kenaikannya adalah adanya hambatan dari segi pasokan yang membuat harga terus naik. Lalu, sempat terjadi lonjakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Selain persoalan bahan baku, permintaan pasar juga turun pada bulan lalu dibandingkan bulan lalu. Penurunan permintaan dari luar negeri juga turun tajam sejak Januari 2023. Kondisi ini yang menyebabkan melemahnya ekspor.

Banyak pelaku industri merespon kondisi itu dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, angka PHK pada bulan lalu melonjak. Jumlahnya pada Januari hingga Agustus 2024 naik 23,71% secara tahunan menjadi 46.240 orang.

PHK terbanyak terjadi di sektor manufaktur, khususnya pada industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Provinsi dengan jumlah tenaga kerja paling banyak kena PHK adalah Jawa Tengah. Posisi kedua ditempat DKI Jakarta. Selisih keduanya sekitar 13 ribu orang.

Langkah pemerintah juga terbukti tak ampuh menghentikan produk impor masuk ke Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada periode Juli 2024 justru terjadi kenaikan impor pakaian.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan impor pakaian dan aksesoris rajutan naik 55,46%. Paling banyak dari Cina, Vietnam, Bangladesh, Turki, dan Italia. “Untuk HS62 (produk pakaian dan aksesoris bukan rajutan) naik 29,01%,” katanya pada pertengahan bulan lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengakui industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, mesin, dan karet tengah tertekan. “Mungkin permintaannya memadai tapi ada kompetisi dari impor,” ujarnya.

Industri tekstil tumbuh stagnan 0,0%, alas kaki hanya tumbuh 1,9%, mesin minus 1,8%, dan karet hanya tumbuh 2,1%. Ia akan menerbitkan peraturan menteri keuangan untuk mengatur bea masuk atau memakai tarif dalam mengatur barang impor.

Perbaikan industri pengolahan menjadi penting karena perannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Data Kemenperin menunjukkan, pada 2023 manufaktur menyumbang 72,24% nilai ekspor nasional. Industri ini menyerap 18,82 juta orang pada semester pertama 2024.

Namun, kontribusinya terhadap produk domestik bruto terus merosot selama sembilan tahun terakhir. Pada 2014, berdasarkan data BPS, angkanya masih 21,02%. Lalu, pada 2023 turun menjadi 18,67%.

Banyak pihak menyebut Indonesia kini memasuki deindustrialisasi karena peran manufaktur yang semakin turun. Dampaknya, lapangan kerja formal ikut merosot, pekerja informal justru naik.

Amalia sempat menyebut Indonesia mengalami deindustrialisasi dini karena terjangkit Dutch disease. Penyakit tersebut merujuk pada kondisi perekonomian negara yang terpuruk akibat eksplorasi sumber daya alam.

Istilah itu pertama kali muncul pada 1977 pada tulisan majalah The Economist. Ketika itu Belanda sedang mengalami krisis setelah menemukan cadangan gas alam sangat besar di Laut Utara pada 1959.

Kekayaan alam itu dieksploitasi besar-besaran sehingga mata uang gulden Negeri Kincir Angin meroket. Di sisi lain, produk non-minyaknya yang lebih padat karya menjadi kurang kompetitif dan produksinya mandek. Pengangguran pun melonjak dan investasi negara tersebut menurun.

Demo Buruh Tekstil (Katadata/Andi M. Arief)

Ancaman Badai PHK

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nandi Herdiaman menyebut langkah pengetatan impor oleh pemerintah belum efektif. Selain itu, Satgas Impor Ilegal hanya menyasar importir besar, sedangkan praktik impor borongan masih marak terjadi.

Alhasil, impor pakaian jadi ilegal ke pasar lokal belum hilang. Kondisi tersebut diperburuk dengan volume pakaian jadi impor yang tak kunjung habis masuk ke pasar domestik akibat berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

Pakaian jadi impor pun kini terlanjur masuk ke Indonesia. “Untuk saat ini kami belum merasakan dampak kehadiran Satgas Impor Ilegal,” kata Nandi kepada Katadata.co.id, Kamis (5/9).

Pabrik garmen skala menengah dan kecil juga belum dapat manfaat apapun dari pengetatan impor pemerintah yang sudah berjalan sejak Mei lalu. Di tingkat retail, pedagang grosir maupun daring sedang berusaha menghabiskan stok di tengah sepinya pembeli.

Arus kas para produsen garmen saat ini sudah cekak karena tidak ada produksi di pabrik. Utilisasi pabrik garmen skala menengah dan kecil kini hanya 30%. Pabrik kelas menengah yang umumnya memproduksi 16 ribu lembar pakaian per hari, kini hanya 2.500 lembar.

Sebanyak 25 pabrik garmen kelas kecil yang bekerja sama dengan pabrik menengah tersebut pun kini terpaksa meliburkan karyawannya. "Kami saat ini tidak kesulitan mencari bahan baku tapi tidak ada pekerjaan di pabrik karena pasar lokal masih dipenuhi pakaian jadi impor," ujarnya.

Para pelaku industri petrokimia juga mengeluhkan produk impor, khususnya dari Cina, yang sulit dibendung. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia alias Inaplas menyebut banyak industri plastik tutup imbas relaksasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

“Jika ini dibiarkan, pabrik produk plastik akan banyak yang tutup dan merugikan industri turunannya, seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, otomotif, dan tekstil,” kata Direktur Kemitraan Dalam Negeri dan Internasional Inaplas Budi Susanto dalam konferensi pers pada 9 Agustus 2024.

Industri bahan baku plastik kini hanya berjalan sekitar 50% sampai 60% dari kapasitasnya. Padahal, industri ini merupakan hulu dari produk plastik dalam negeri. “Kondisi perusahaan semakin melemah karena menanggung kerugian signifikan,” ucapnya.

Budi khawatir keterpurukan ini akan berdampak ke sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 3 juta tenaga kerja berada dalam industri plastik. Ia berharap pemerintah segera merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan aturan pengetatan impor menjadi jamu pahit bagi perekonomian nasional. Meskipun langkahnya tepat, namun sulit mengubah situasi karena Indonesia sudah lebih 20 tahun banjir produk impor.

“Sudah candu dengan produk impor,” ucap Faisal. Upaya memakai Satgas dan bea masuk tidak dapat berlaku secara permanen. Pemerintah perlu membuat kebijakan peningkatan daya saing lokal.

Dengan naiknya daya saing, penyerapan tenaga kerja pun menjadi meningkat. Langkah ini pun dapat memperbaiki isu pelemahan daya beli kelas menengah yang terjadi pasca-pandemi Covid-19.

BPS mencatat, jumlah kelompok kelas menengah turun sejak pandemi. Pada Maret 2024 angkanya 47,85 juta dari sebelumnya 57,33 juta pada 209. Faisal menyebut kondisi ini terjadi karena banyak buruh sektor manufaktur terkena PHK.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia memprediksi pelemahan di sektor manufaktur akan berlanjut hingga akhir tahun. “Perlu kebijakan yang ketat untuk melindungi pasar domestik dari serbuan impor,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin Bobby Gafur Umar.

Pemerintah juga harus membuat program jangka pendek untuk menyelesaikan isu pelemahan permintaan ekspor dan penurunan daya beli masyarakat. Kedua kondisi ini telah menyebabkan utilisasi sebagian pabrikan sektor manufaktur kurang dari 40%.

Padahal, untuk dapat bertahan hidup, utilisasi pabrik minimal 50%. “Situasi ini sudah sangat berbahaya karena bisa terjadi gelombang PHK,” ujarnya.

Pemerintah tengah menggodok pembentukan family office yang akan menjadi upaya untuk turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5% untuk menjadi negara maju pada 2045.

Family office saat ini dimiliki negara-negara Asia lainnya seperti Singapura, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini, Indonesia masih memiliki peluang besar jika membentuk family office.

Seperti apa peluang family office di Indonesia dan sejauh mana persiapan pemerintah? Direktur Katadata Insight Centre Gundy Cahyadi mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di sela-sela Indonesia Africa Forum di Nusa Dua Bali pada Minggu (1/9). Berikut wawancara lengkapnya.

Prospek perekonomian global akan sedikit menurun dan resesi kelihatannya akan terjadi di Amerika dan beberapa negara maju lainnya. Saya ingin minta pendapat Pak Luhut, seberapa kuat perekonomian kita dalam satu tahun ke depan, Pak Luhut?

Memang kalau kita lihat geopolitik sekarang ini, banyak tidak menentunya. Di Cina sendiri, properti bermasalah, mereka berupaya menyelesaikan masalah itu sekarang. Ini tentu akan membawa perlambatan ekonom, karena pasar besar dunia kan Tiongkok.

Di Amerika, kita lihat pemilihan presiden, semua tahu bagaimana kerasnya antara Demokrat dengan Republik. Kemudian Gaza, Timur Tengah juga belum selesai. Ukraine juga belum selesai. Dan banyak lagi ketidakpastian dunia sekarang kita lihat.

Tapi kita beruntung, selama 10 tahun Pak Jokowi ini sudah meletakkan landasan-landasan yang cukup bagus. Saya pikir Presiden terpilih, Prabowo akan lebih mudah untuk mengkapitalisasi itu. Jadi saya optimis melihat ekonomi kita. Tapi tentu harus ada kehati-hatian.

Kita tumbuh tahun lalu kan sekitar 5%. Kita berharap memang harus bisa tumbuh 6,5%-an sampai nanti tahun 2045. Kita harus hati-hati karena bonus demografi akan habis pada 2040. Saat itu, tidak ada lagi yang mendorong ekonomi ke depan. Jadi di samping semua yang baik-baik, kendala-kendala ini harus kita cermati dengan baik.

Salah satu kendala yang selama ini menjadi sorotan adalah investasi. Salah satu wacana bagaimana caranya kita bisa meningkatkan pertumbuhan investasi adalah dengan regulasi family office. Bagaimana sebenarnya persiapannya?

Jadi sebenarnya, kami sudah pelajari ini mungkin hampir 7 bulan. Belajar ke mana? ke Abu Dhabi, karena dulu kan hukum syariah di sana, mereka bikin jadi ada common law.

Belajar juga ke Dubai, Shenzhen, Hong Kong, Singapura. Jadi pada dasarnya kita belajar ke semua tempat lah. Kami juga ajak ahli hukum dari UGM, konsultan-konsultan, macam-maca lah.

Kenapa kita terpikir dengan family office ini? Family office itu di Singapura itu mungkin ada hampir 1.500, berapa triliun dolar di situ? Duit nangkring di sana. Tapi orang melihat sekarang Singapura itu kok makin nano gitu loh. Kita melihat ada peluang.

Karena dari data yang kita dapat ada 128 ribu jutawan-jutawan yang mencari tempat singgah untuk uangnya. Katakanlah mereka punya 20 juta dolar aja setiap orangnya, sudah berapa triliun dolar itu?

Kalau saja kita ambil 10% dari jumlah itu dengan menawarkan mereka tidak bayar pajak, kita kasih segala macam insentif, asal mereka investasikan kembali dananya di sini. Paling tidak dana itu masuk bisa memperkuat tadi cadangan devisa kita atau memperkuat rupiah. Jadi saya pikir sih banyak sekali ya keuntungan di dapat.

Persiapannya sekarang ini, kita sedang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus mengenai insentif apa yang diberikan. Saya lihat ini sedang jalan.

Memang, kita kadang-kadang suka untuk berpikir negatif saja. Nanti ada money laundering, segala macam. Ya kalau enggak diawasi ini bisa saja terjadi. Kita kan ada sistem, seperti KYC di perbankan itu sudah luar biasa. Jadi saya tidak melihat ada isu.

Sekarang yang jadi isu terkait revisi PP 40 adalah bagaimana common law itu bisa dipakai di sini. Jadi best practice di daerah special economic zone.

Sebenarnya ada beberapa hal yang menurut saya juga bisa jadi terobosan. Misalnya pakai arbitrase, karena orang tidak percaya ketidakpastian hukum di Indonesia.

Kita melihat di Abu Dhabi, mereka pakai arbitrase ya common law internasional. Jadi judge-nya dari internasional yang diambil. Sehingga betul-betul independen dan tidak boleh banding lagi. Kalau sudah kalah, kalah dan bisa juga dieksekusi. kepastian hukumnya itu yang diminta oleh orang-orang yang mau investasi.

Saya lihat sudah banyak yang berminat. Saya juga ketemu dengan keluarga Porsche, yang punya perusahaan mobil. Kami bertemu di Bali. Mereka sangat ingin sekali meletakkan duitnya di Indonesia. Mereka sangat suka Bali.

Kami juga akan benahi bali sehingga menjadi quality tourism. Jadi,sebenarnya pembenahan-pembenahan ini akan membawa mungki 2 triliun dolar. Itu kalau kita hitung bodo-bodoan saja yang sekarang uangnya berputar mencari tempat singgah. Tentu kita harus berikan insentif yang bagus.

Ada kesempatan ya pak. Kalau dari segi regulasi yang jelas, investor-investor ini banyak yang sedang memikirkan kemungkinan mereka masuk ke Indonesia?

Jadi sebenarnya itu, kita berpikirnya jangan dibolak-balik. Karena kita pikirkan, wah kita nggak kenakan pajak,berarti tidak dapat apa-apa? Tapi kan tidak berhenti disitu. uangnya diinvestasikan. Ada perputaran yang membuat kita punya rupiah tambah ku dan membuat confidence orang lebih banyak. Jadi saya kira multiplier efek-nya harus dilihat.

Seperti saya bicara sama Porsche Family itu. Dia bilang saya suka sekali di Bali. Ya kan kalau suka, repot udah itu. Dia bilang ya di sini so beautiful, so relax.

Ya sudah. Nanti kita tinggal benchmark saja dengan family office di Dubai, di Abu Dhabi, di Hong Kong, di Singapura. Kita bikin sedikit penyesuaian-penyesuaian. Kalau bisa di sana, kenapa gak bisa di sini?

Kalau dari sisi SDM, bagaimana persiapannya?

Seperti kamu yang dari Stanford, ada banyak anak-anak muda, ini kan peluang. Ada juga perusahaan yang bilang, boleh nggak kami broker-in orang untuk masuk ke sini? Mereka minta fiat.

Itu urusan mereka. Kami hanya menyiapkan regulasi, tempat yang cocok untuk mereka menaruh uang. Jadi saya pikir, akan banyak sekali pergerakan.

Jangan lupa, Indonesia itu proyeknya paling banyak. Jadi, misalnya dia taruh duit US$ 100 juta atau US$ 1 miliar, mau investasi, ,kita bikin aturan. Jadi menurut saya, peluang-peluang semacam ini yang sekarang modelnya harus kita angkat.

Terkait Ray Dalio pak, sosok yang legendaris di pasar finansial. Pastinya sudah memberikan wawasannya tentang family office ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit?

Ray Dalio memang legendaris di hedge fund. Dia salah satu saya kira terbesar, kira-kira US$ 124 miliar. Kalau dari pembicaraan, saya lihat dia sangat tertarik dengan Indonesia. Kita lihat nanti perjalanannya. Dia juga ingin bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk bicara mengenai banyak hal, Saya usul dia memberikan komentar mengenai family office ini.

Kalau secara pribadi pandangan Pak Luhut soal prospek family office di Indonesia?

Yang saya tahu, Indonesia ini tempat yang sangat bagus. Kalau kita punya aturan yang bagus, memang itu cara untuk menarik investor datang.

Kita harus memberi dulu baru mengambil, bukan mengambil baru memberi. Jadi itu menurut saya juga perlu kita lihat-lihat. Karena kalau kita tidak seperti itu, mungkin dia akan ke tempat lain, kita rugi.

Ray Dalio akan bertemu dengan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo. Kira-kira apa harapan dari pertemuan ini dan apakah nantinya Ray bisa menjadi penasihat informal family office?

Tujuan kita seperti itu. Tidak ada makan siang gratis. Saya pikir karena Ray Dalio sudah teman, saya sudah mulai bisik-bisik ke dia untuk bantu kita meyakinkan orang untuk menaruh dana di Indonesia.

Mungkin juga dia akan investasi di family office. Kalau orang-orang seperti dia masuk, keluarga Porsche masuk, terlihat sukses, beberapa orang kaya lain juga akan masuk.

Selain family office, mungkin dari pelajaran Pak Luhut dalam 10 tahun terakhir, apa sebenarnya bisa kita lakukan untuk meningkatkan performance dari ekonomi?

Sebenarnya, landasan sudah dibuat Pak Jokowi, misalnya hilirisasi, digitalisasi. Itu kan luar biasa. Jadi efisiensi terjadi, korupsi akan pasti berkurang.

Saya pikir, kita harus bangga jadi orang Indonesia. Karena apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun ini saya kira sangat bagus. Ya tentu tidak ada yang sempurna, ada yang kurang.

Pak Jokowi sudah menyiapkan semua detail apa yang sudah sedang dan akan dikerjakan untuk nanti diteruskan pada presiden terpilih. Presiden terpilih saya lihat sangat detail juga mempelajari sehingga beliau tidak mulai dari nol lagi seperti waktu mungkin tahun 2014.

Jadi saya lihat. Mungkin nanti Pak Prabowo dilantik 20 Oktober. Dia pasti akan lebih cepat sudah bisa mengayuh kapal yang dipimpinnya ini.

Salah satu orang terkaya di dunia, Ray Dalio, mengirim kapal eksplorasi dan penelitian ilmiah OceanX miliknya ke Indonesia. Kapal tersebut menjalankan misi eksplorasi dalam rangka pengumpulan data biodiversitas laut Indonesia untuk keperluan mitigasi bencana alam di masa depan.

Berbeda dengan orang kaya dunia lainnya seperti Elon Musk dan Jeff Bezos yang mengeksplorasi luar angkasa, Ray punya alasan khusus memilih laut. Pilihan Ray ini terkait pengalaman masa kecilnya yang menonton Jacques Cousteau, penjelajah samudera asal Perancis.

Ray yang sejak usia belasan tahun berinvestasi saham, memiliki perusahaan dana lindung nilai (hedge fund) Bridgewater Associates. Lembaga ini mengelola dana sebesar US$ 124 miliar. Majalah Fortune menyebut Bridgewater sebagai perusahaan swasta terpenting kelima di Amerika Serikat.

Direktur Katadata Insight Centre Gundy Cahyadi mendapat kesempatan mewawancarai Ray Dalio di sela-sela Indonesia Africa Forum di Nusa Dua, Bali pada Senin (2/9). Gundy melemparkan pertanyaan terkait ekonomi di Amerika dan Cina, kemajuan teknologi di India, potensi Indonesia hingga mata uang kripto. Berikut wawancara lengkapnya:

Saya ingin memulai diskusi kita tentang ekonomi Amerika Serikat. Pada awal Agustus lalu, terjadi Black Friday di tengah kekhawatiran resesi yang membayangi AS. Bagaimana pendapat Anda tentang seberapa buruk penurunan ekonomi AS berikutnya?

Menurut saya, selalu ada perubahan dan pergerakan. Saya pikir kita terlalu memperhatikan hal itu. Dan saya ingin memulai dengan memaparkan lima kekuatan besar yang sedang bekerja dan telah ada sepanjang sejarah.

Saya meneliti sejarah dalam 500 tahun terakhir dan lima kekuatan ini terjadi berulang kali dan menggerakkan segalanya, hingga sekarang.

Apa saja lima kekuatan itu?

Pertama, kekuatan yang berkaitan dengan uang, yaitu utang, dan aktivitas ekonomi. Bila Anda menyediakan banyak uang dengan mencetak lebih banyak, akan membuat harga-harga naik, dan kemudian membuat utang terlalu banyak, sehingga Anda memiliki masalah.

Kedua, siklus keteraturan dan kekacauan internal. Perbedaan itu baik antara kaya dan miskin, kelompok kiri dan kanan, ini menyebabkan konflik internal yang besar. Sekarang sedang terwujud dalam politik, pemilihan umum, dan sebagainya. Kondisi ini akan berdampak besar pada pasar dan ekonomi karena kebijakan-kebijakan yang sangat berbeda yang akan mereka terapkan akan berdampak pada perpajakan, kapitalisme versus sosialisme.

Ketiga, geopolitik yang besar, kebangkitan dan kemunduran kekuatan-kekuatan besar dan persaingan, yang tentu saja kita lihat. Amerika, Cina, perubahan tatanan dunia, di mana Indonesia berada di tengah-tengahnya.

Ray Dalio (Katadata)

Selanjutnya?

Nomor empat, sejarah selalu terhubung dengan alam. Kekeringan, banjir, dan pandemi telah menewaskan lebih banyak orang daripada perang. Dan memiliki dampak yang lebih besar terhadap segalanya.

Kelima, perubahan iklim, merupakan faktor yang sangat besar, bukan hanya karena perubahan iklim secara langsung, tetapi karena uang yang dibutuhkan. Kira-kira menghabiskan US$ 8 triliun per tahun dalam ekonomi dunia yang bernilai US$ 100 triliun.

Kelima kekuatan ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sepanjang sejarah, selalu ada kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi. Saat ini kita sedang mengalami perubahan teknologi terbesar yang pernah ada, karena perubahan ini terjadi pada cara kita berpikir atau dengan kecerdasan buatan, dan hal ini berlaku pada semua hal. Berpengaruh pada semuanya. Bukan hanya perubahan yang sempit.

Jadi kelima kekuatan tersebut dan interaksinya sangat penting. Jadi, ketika Anda mengajukan pertanyaan tentang, katakanlah, gejolak di pasar dan seterusnya, saya pikir kita harus mundur dan melihat konteksnya. Jika Anda mau, saya akan menjelaskan bagaimana urutannya menurut saya.

Bagaimana urutannya itu terjadi?

Jadi, hal yang paling penting bagi Amerika dan dunia dalam jangka pendek ini, adalah pemilu dan setelah pemilu. Ada konflik ekstrem kanan versus agak ekstrem kiri.

Orang-orang melihat kandidat-kandidat secara individual, tetapi Anda harus melihat partai-partai dan ideologi yang mereka wakili. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah transisi akan berlangsung dengan cara yang tertib? Ada kemungkinan bahwa jika ada yang kalah, salah satu pihak tidak akan menerima kekalahan tersebut.

Anda juga harus memahami bahwa di Amerika Serikat, yang tertuang dalam konstitusi adalah kebebasan untuk membawa senjata. Ide di balik kebebasan ini, setiap orang selalu bisa memberontak. Dan, jumlah senjata di Amerika Serikat lebih banyak daripada jumlah orangnya.

Pertanyaannya, apakah akan ada transisi kekuasaan yang teratur karena kedua belah pihak memiliki perbedaan yang tidak dapat didamaikan.

Jadi ini adalah periode yang sangat dramatis di mana kita akan belajar banyak selama setahun ke depan.Bagaimana pengaruhnya?

Kondisi ini akan mempengaruhi pajak. Hal ini akan mempengaruhi kapitalisme karena pada dasarnya ada pendekatan kapitalis ekstrem versus kapitalis keras, sehingga mempengaruhi pasar dan ekonomi. Tentu saja, hal ini memiliki implikasi geopolitik yang besar dan untuk seluruh dunia.

Kemudian, Amerika memiliki masalah utang. Bagaimana cara mengatasinya tidak akan mudah. Karena di mana pun di dunia ini, tidak ada cukup uang ketika Anda mempertimbangkan siapa yang memiliki cukup uang untuk kebutuhan mereka.

Jadi ada pertanyaan tentang monetisasi utang, tetapi saya membahasnya terlalu panjang, jadi saya akan berhenti di situ.

Dalam hal utang, bagaimana AS akan menangani hal itu, deleveraging utang, dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi ekonomi?

Selama tahun depan Anda akan melihat ini, dan Anda juga akan melihat kelompok kanan geopolitik. Tatanan dunia. Kita memiliki dua perang.

Selama tahun depan, kita akan belajar banyak hal. Dan, tentu saja, teknologi akan berubah. Akan berdampak pada tahun depan, seperti halnya perubahan iklim.

Jadi, jika Anda membayangkan tahun depan, kita akan mengalami tahun yang penuh gejolak, menurut saya. Dan saya rasa ini akan menjadi tahun di mana kita akan belajar banyak.

Anda berbicara tentang pilar ketiga tentang kebangkitan dan kejatuhan kekuatan besar di dunia. Awal tahun ini, saya membaca tentang pendapat Anda yang menyatakan Cina akan menghadapi satu dekade yang hilang seperti yang dialami Jepang sebelumnya. Bagaimana keadaan telah berubah selama enam bulan terakhir? Apakah keadaan menjadi lebih baik, atau malah memburuk di Cina?

Ada beberapa masalah, tetapi masalahnya soal utang. Sekitar 70 persen dari tabungan orang Cina dalam bentuk real estate. Sebanyak 20 persen dari kegiatan ekonomi digunakan untuk menciptakan real estat. Jadi telah terjadi kerugian dalam real estate.

Hal itu berdampak pada perekonomian dan berdampak pada kekayaan banyak orang. Selain itu, di pemerintah daerah yang merupakan 83 persen dari seluruh pengeluaran di Tiongkok, mendapatkan uangnya dengan menjual tanah. Jadi penjualan tanah telah berhenti, dan itu juga dengan meminjam uang. Kondisi ini, bersama dengan jatuhnya pasar saham dan ketidakpastian pekerjaan, telah menciptakan serangkaian keadaan yang perlu ditangani.

Sebagai investor global, di banyak negara, saya telah melihat proses ini terjadi berkali-kali. Empat kasus di Amerika Serikat sebanding atau lebih parah, dan perlu ada restrukturisasi utang dan kebijakan moneter yang tepat untuk menanganinya dengan baik. Jadi ini adalah sesuatu yang dapat ditangani dengan baik, dan ada sesuatu yang, jika tidak ditangani dengan baik, dapat berlangsung lama, seperti situasi Jepang.

Ray Dalio (Berbagai Sumber)

Apakah ini juga yang harus kita anggap sebagai sebuah blip dalam hal kenaikan siklus besar Cina? Apakah Cina masih akan menjadi kekuatan dominan seperti yang Anda tulis dalam buku Anda?

Sepanjang sejarah, Cina selalu menjadi negara yang paling kuat, paling sukses dengan siklus yang besar. Dan, ada beberapa elemen pendekatan.

Ada kebijaksanaan yang datang dari pemahaman sejarah dan bagaimana segala sesuatunya berjalan. Namun, seperti yang dikatakan oleh Presiden Xi, ada badai seratus tahun di depan mata.

Itu perspektifnya. Saya pikir dia benar. Jadi bagaimana Anda melewati badai itu sangat, sangat penting. Bagaimana Anda menjaga ketertiban, bagaimana Anda membuat perubahan struktural untuk menghadapinya sangatlah penting.
Jadi elemen-elemennya sudah ada, dan kemudian ada tantangan besar di depan, dan itu akan tergantung pada bagaimana hal itu ditangani.

Namun, dalam jangka panjang, apakah kita masih harus bersikap positif terhadap kebangkitan Cina?

Anda tahu, periode waktu yang sulit ini bisa berlangsung selama sepuluh atau lima belas tahun. Elemen-elemen fundamental di Cina sangat-sangat kuat, dan kita akan sampai di sana.

Anda harus memahami budayanya. Anda harus memahami secara internasional konsep sistem upeti, konsep bagaimana Cina berhubungan dengan seluruh dunia. Anda harus memahami seni perang dan juga mengerti Konfusianisme.
Jika Anda memahaminya, Anda akan melihat bahwa pendekatannya sangat bijaksana. Ini seperti materialisme dialektika. Dialektika adalah ketika dua hal berselisih, dan kemudian bagaimana ketika mereka berselisih, hal itu diselesaikan untuk bergerak maju.

Pemahaman tentang sejarah dan pelajaran dari sejarah lebih baik di Cina daripada di tempat lain. Jadi itu akan menjadi kekuatan yang besar.

Kapal OceanXplorer milik OceanX, di Pelabuhan Teluk Banyur, Padang, Sumatera Barat, Minggu (23/6). ( Katadata/Ezra Damara Putra)

Saya adalah penggemar berat buku Anda, The Changing World Order. Dan, Anda tahu, dalam hal siklus tentang negara adidaya global yang besar ini, akankah ada suatu masa di mana kita akan memiliki tidak hanya satu tapi dua kekuatan dunia? Misalnya, risiko geopolitik saat ini antara AS dan Cina.

Selama ada persaingan di antara keduanya dan kita tidak memiliki pemerintahan dunia atau sistem hukum dunia di mana Anda mengajukan kasus Anda ke hakim dan hakim membuat keputusan tentang bagaimana menyelesaikannya, Anda akan memiliki konflik kekuasaan. Sekarang tergantung bagaimana mereka mendekati konflik kekuasaan tersebut. Oke?

Saya pikir dalam waktu dekat, kita akan mengalami perdamaian yang relatif, stabilitas yang relatif. Akan ada pengujian kekuatan dan sebagainya. Tapi Anda memiliki dinamika itu melalui sejarah. Cara yang sering kali digunakan untuk menyelesaikannya adalah dengan adanya perang, dan kemudian ada kekuatan yang dominan, dan kemudian menciptakan tatanan dunia yang baru. Jadi, pada tahun empat puluhan, kita mengalami perang. Tahun 1944, kita memulai tatanan dunia baru.

Dan ketika ada kekuatan dominan, maka Anda memiliki tatanan dunia yang diatur oleh kekuatan dominan, lewat aturan. Tak seorang pun ingin melawan kekuatan tersebut.

Salah satu hal menarik lainnya yang saya baca dari buku Anda, yang saya ambil dari buku tersebut adalah, ketika kita melihat tentang inovasi teknologi. Saat ini, hanya ada dua negara yang saya tangkap mengalami inovasi teknologi yang sedang meningkat, yaitu Cina dan India. Benarkah?

Kekuatan utama dari perkembangan teknologi, kita berbicara tentang Amerika terlebih dulu, kemudian Cina. Mereka adalah dua negara yang benar-benar memiliki perkembangan teknologi yang paling maju. Namun, India sedang melakukan transformasi yang luar biasa dalam banyak hal untuk menciptakan transformasi teknologi yang luar biasa.

Apa saja hal yang telah dilakukan India yang juga bisa dipelajari Indonesia?

Indonesia dan India berada di posisi yang sama dalam siklus ini. Jadi beberapa hal yang akan saya katakan tentang India juga berlaku untuk Indonesia.

India adalah tempat di mana Cina berada kira-kira ketika Deng Xiaoping mengambil alih. Dengan kata lain, sebagian besar belum berkembang. Ada dua kebijakan yang saling terkait. Yaitu kebijakan pintu terbuka, yang berarti membawa orang asing yang juga tahu bagaimana melakukan sesuatu. Jadi hal ini berhubungan dengan reformasi.

Pintu terbuka dan reformasi menciptakan modal, ide-ide baru, dan sebagainya. Modi adalah Deng Xiaoping-nya India. Jadi kombinasi antara berada dalam kurva pertumbuhan ketika Anda memiliki modal internal yang cukup sehingga dapat berinvestasi dengan baik dan mendapatkan dorongan produktivitas. Ketika Anda tidak memiliki cukup uang dan tidak memiliki kepemimpinan yang berkualitas, Anda berada di posisi yang tidak akan berhasil.

Namun ketika Anda memiliki kepemimpinan yang berkualitas untuk melakukan reformasi, dan memiliki uang, itulah yang terjadi di India.

Mereka tidak memiliki masalah utang. Mereka memiliki banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, banyak orang India yang mampu melakukan hal-hal ini, dan mereka membuat perubahan yang luar biasa.

Indonesia juga berada di posisi yang sama. Presiden yang akan segera menjabat, berada di posisi yang sangat mirip, karena memimpin negara yang memiliki potensi besar. Indonesia memiliki uang dan kemauan untuk berinvestasi dengan baik, untuk meningkatkan produktivitas dengan berbagai cara, dan harus mengikuti jalan yang sama.

Saya ingin mengetahui pendapat Anda tentang AI dan apa artinya bagi dunia. Apakah ini akan memiliki dampak yang signifikan seperti, misalnya, revolusi industri?

Ini akan menjadi lebih signifikan daripada revolusi industri karena ini berlaku untuk semua pemikiran. Dan pemikiran adalah hal yang menciptakan kemajuan dan dampak. Pada revolusi industri, pekerjaan manusia digantikan oleh mesin, dan mereka menggunakan mesin uap.

Sekarang ini adalah sebuah tantangan juga. Hal ini dapat memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi produktivitas. Tetapi hal ini juga akan menggantikan banyak orang,

AI merupakan alat yang dapat digunakan untuk kebaikan atau perang. Jadi kita harus berurusan dengan bagaimana hal itu akan digunakan.

Bagaimana pendapat Anda mengenai cryptocurrency, apakah cryptocurrency akan menjadi alat penyimpan nilai yang dapat diandalkan? Bisakah ia menjadi mata uang cadangan?

Saya pikir mata uang, semua mata uang, akan memiliki masalah. Dan itu karena utang adalah mata uang. Ini adalah janji untuk memberikan mata uang.

Ada terlalu banyak utang, dan utang tumbuh dengan cepat. Daripada terjadi gagal bayar utang yang besar, bank sentral akan selalu mencetak uang untuk mengatasinya.

Jadi uang yang kita kenal, uang tradisional itu, dipertanyakan. Oke? Lalu pertanyaannya adalah, apa uang alternatifnya? Uang harus menjadi alat tukar dan penyimpan kekayaan. Sebagai alat tukar, Anda selalu bisa berurusan dengan uang meskipun itu didevaluasi, apa pun itu.

ROV dan personel Andrew Craig Kapal OceanX (Katadata/Ade Rosman)

Ada beberapa masalah kripto. Pertama, ia tidak bergerak secara andal dalam kaitannya dengan nilai uang. Jadi jika Anda melihat pergerakannya, hampir tidak mungkin untuk mengetahuinya. Jadi ini bukan penyimpanan kekayaan standar klasik. Jika Anda memiliki tempat penyimpanan kekayaan yang ideal, Anda akan berkata, oke.

Apakah akan konsisten dengan apa yang saya belanjakan? Apakah akan sesuai dengan tingkat inflasi saya? Apakah akan konsisten dengan itu? Jadi ini sangat tidak dapat diandalkan. Ini adalah hal yang sangat spekulatif.

Saya pikir emas masih lebih baik dari alternatif-alternatif tersebut. Namun, saya pikir, beberapa mata uang kripto, dan, mungkin Bitcoin, masih tetap menjadi, sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai elemen diversifikasi.

Saya ingin beralih ke pertanyaan yang sedikit lebih personal, terkait pengalaman Anda membangun Bridgewater Associates. Saya ingin tahu, apa saja tujuan yang ada di benak Anda saat memulai inisiatif OceanX?

Ketika saya masih kecil, saya menonton Jacques Cousteau di televisi. Dia adalah seorang penjelajah, dan, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa, menunjukkan ke media dan dia menginspirasi banyak orang.

Ketika saya punya cukup uang, saya bisa mendukung penjelajahan samudra. Saya memiliki kapal penelitian oseanografi, dan saya menyuruh para peneliti untuk pergi ke sana. Ketika saya tumbuh dewasa, ketika saya menjadi seorang ayah, saya mengajak anak saya menyelam. Anak saya, Mark, jatuh cinta pada scuba diving, sampai-sampai dia bekerja di National Geographic yang berhubungan dengan alam.

Kemudian dia dan James Cameron (sutradara) datang kepada saya. Mereka mendatangi saya dan berkata, Anda harus menunjukkan apa yang dilakukan para ilmuwan ini di sana. Maka kami menciptakan OceanX, yang memiliki platform oseanografi terbaik, laboratorium, ilmu pengetahuan yang hebat, kendaraan yang bisa turun ke kedalaman enam ribu meter, dan segala macam hal, serta kemampuan media terbaik untuk menangkapnya, semuanya dirancang oleh Jim Cameron.

Jadi itu membawa kami ke Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati bawah laut terbesar di dunia, dan masih belum dieksplorasi. Berkat kepemimpinan di sini, kami telah menjelajahinya bersama-sama. Saya ingin memastikan bahwa kami menunjukkannya, sehingga semua orang di Indonesia atau di seluruh dunia dapat melihat apa yang Anda miliki.

Saya baru saja diberitahu oleh menteri Luhut kemarin bahwa mereka baru saja menemukan ini, spesies ikan yang sudah ada sejak empat ratus juta tahun yang lalu.

Empat ratus juta tahun, dan mereka menemukan ini dalam misi kami. Mereka menemukan di mana mereka berada dan mereka bertelur, tumbuh, bertahan. Dan masih banyak lagi. Ini perlu ditunjukkan. Ini sangat menarik.

Jika Anda memulai sebuah perusahaan dana investasi sekarang dan membandingkannya dengan pengalaman Anda lima puluh tahun yang lalu, apakah itu akan menjadi tantangan yang lebih besar sekarang, atau akan lebih mudah karena kemajuan teknologi dan AI dan yang lainnya?

Ini adalah elemen dasar yang sama. ini seperti video game dalam perjalanan hidup. Kau tahu? Yang terjadi adalah Anda harus masuk ke dalamnya, dan Anda harus memainkan permainan dan mengalaminya, dan pengalaman tersebut mengajarkan Anda banyak hal. Sekarang faktanya adalah siapa pun bisa melakukan ini.

Saya memulai investasi saat berusia 12 tahun. Saat itu saya tidak memiliki sumber daya apapun. Dan saat ini, dengan teknologi dan apa yang tersedia, siapa pun bisa masuk ke dalamnya dan memainkan permainan ini.

Anda akan menemukan rintangan, belajar, dan kemudian melakukan sesuatu dengan lebih baik. Ketika melakukan dengan lebih baik, Anda dapat menghasilkan uang dalam permainan. Jadi itu adalah perjalanan yang sama.

Belajarlah dari pengalaman Anda, yang paling penting dari kegagalan, pengalaman sulit Anda. Jika Anda dapat memahami bagaimana realitas bekerja, hal ini berlaku untuk semua kehidupan, bukan hanya pasar. Jika Anda harus memahami cara kerja realitas, terimalah bahwa realitas memang seperti itu dan ketahui cara menghadapinya dengan baik.

Dekarbonisasi transportasi udara harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan (stakeholders) di tanah air. IATA, asosiasi transportasi udara internasional, memprediksi pasar penerbangan Indonesia menjadi yang terbesar keempat di dunia pada 2039. Pasar penerbangan lokal akan terus membesar karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat, kondisi geografis, dan pembangunan di luar Pulau Jawa, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tanpa intervensi berarti, emisi CO2 penerbangan domestik diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat pada 2060 dibandingkan dengan emisi sebelum pandemi Covid-19. Cara mengurangi emisi tersebut bisa dengan beralih ke moda transportasi dengan level emisi CO2/kilometer yang lebih rendah, seperti mobil dan kereta api. Tapi metode ini kurang cocok diterapkan di negara kepulauan seperti Indonesia.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) memasang target emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) di dunia penerbangan internasional pada 2050. Sementara itu, sektor aviasi bertanggung jawab terhadap 2,5% emisi CO2 global dan 4% pemanasan global. Di skala nasional, pada 2021 transportasi menjadi sektor penghasil emisi CO2 terbesar kedua di Indonesia – di bawah sektor energi – dengan produksi emisi lebih dari 130 MtCO2. Subsektor transportasi udara bertanggung jawab terhadap 5% dari emisi tersebut.

Meski persentase emisinya lebih kecil ketimbang transportasi darat, perjalanan transportasi udara menuju NZE terasa lebih panjang karena belum ada teknologi elektrifikasi yang sudah matang untuk diterapkan di pesawat. Kendala teknis yang menghambatnya berkaitan dengan kepadatan energi pada baterai. Per satuan massa, baterai hanya mampu menyimpan energi 40-50 kali lebih sedikit dibandingkan avtur.

Teknologi termutakhir untuk dekarbonisasi aviasi adalah menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku limbah tanaman. Bahan baku ini bisa langsung digunakan tanpa perlu memodifikasi mesin pesawat. SAF menjadi isu hangat di dunia penerbangan Indonesia menjelang rencana Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk meresmikan Peta Jalan Pengembangan SAF pada gelaran Bali International Air Show pada September ini.

Salah satu bahan baku SAF yang sudah disetujui oleh ICAO adalah Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah. Pemangku kebijakan perlu mendorong pemanfaatan UCO sebagai bahan pembuatan SAF mengingat besarnya potensi yang dimiliki Indonesia.

Pemanfaatan Minyak Jelantah

Pada 2021, penduduk Indonesia mengonsumsi 16 juta kilo liter minyak goreng dan menghasilkan 3 juta kilo liter UCO. Di area Jakarta saja ada 390 ribu liter limbah UCO saban harinya. Limbah tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan avtur Indonesia yang tahun lalu menembus 4 juta kiloliter.

Pemanfaatan UCO sebagai SAF membutuhkan sistem pengumpulan, pengolahan, dan distribusi yang terstruktur. Pemangku kepentingan perlu merancang mekanisme pengumpulan hingga level rumah tangga.

Hingga kini, regulasi yang mengatur hal tersebut masih belum memadai, bahkan survei Traction Energy Asia (2022) menunjukkan bahwa 78% rumah tangga dan unit usaha mikro di Jawa-Bali masih membuang UCO ke saluran air.

Pemerintah perlu mengembangkan alat tracking untuk meningkatkan recovery rate UCO yang baru mencapai 8%. Contohnya, platform digital Sistem Informasi Minyak Jelantah (Simijel) yang berbasis data geotag location.

Setelahnya, fokus berlanjut ke tahap pengolahan. Per Juli 2023, ASTM International telah menyetujui 11 metode pengolahan SAF. Pengolahan UCO bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu hydroprocessed esters and fatty acids (HEFA) dan catalytic hydrothermolysis jet fuel (CHJ). Pemerintah perlu memberi dukungan lebih kepada Pertamina dalam memasifkan pengolahan SAF dalam negeri melalui kilang ramah lingkungan (green refinery).

Proses pembuatan SAF yang Pertamina lakukan di Kilang Cilacap diproses menggunakan metode HEFA. Produksi tersebut telah memenuhi kriteria CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) oleh ICAO. Pertamina perlu memaksimalkan Kilang Cilacap agar dapat mengolah berbagai jenis feedstock, termasuk UCO.

Selain Cilacap, pengembangan green refinery di Plaju yang ditargetkan dapat selesai pada 2027. Kilang tersebut mampu memproduksi 20 kilo barrel per day (KBPD), tetapi juga perlu dipastikan dapat mengolah UCO untuk menyapu potensi di Pulau Sumatra.

Langkah selanjutnya adalah distribusi. SAF perlu dicampur terlebih dahulu dengan avtur konvensional di sebuah fuel terminal sebelum disalurkan ke pesawat. Tahapan pencampuran tersebut membutuhkan sertifikasi berstandar internasional.

Indonesia memiliki dua fuel terminal yang telah mendapatkan sertifikasi, yakni terminal bahan bakar di Bandara Ngurah Rai Bali dan Soekarno-Hatta Jakarta. Melalui Pertamina, pemerintah perlu memastikan bahwa dua terminal bahan bakar tersebut bisa segera beroperasi dan memasok SAF.

Target ICAO menuju NZE 2050, ditambah dengan kesadaran masyarakat global terkait isu perubahan iklim yang semakin tinggi, diprediksi akan meningkatkan kebutuhan SAF hingga 35 juta ton pada 2030. Sementara itu produksi SAF diperkirakan baru mencapai 18,3 juta ton per tahun. Selisih antara demand dan supply ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menyeruak menjadi eksportir SAF skala global.

Kemunculan Kaesang Pangarep di rapat Partai Solidaritas Indonesia pada Rabu (4/9) malam menjadi sorotan. Kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinanti setelah namanya terseret dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi.

Penggunaan jet pribadi ini terendus usai istrinya, Erina Gudono membagikan konten di Instagram Story saat bepergian ke Amerika Serikat. Saat itu ia ditemani Kaesang untuk mengurus persiapan melanjutkan pendidikan S2 di University of Pennsylvania di Negeri Paman Sam.

Sejumlah sumber menyebut jet pribadi Gulfstream G650ER yang dipakai Erina dan Kaesang adalah milik perusahaan game online Garena yang berada di bawah naungan Sea Limited, Singapura. Pengamat penerbangan Alvin Lie dalam unggahan di akun Facebook pribadi pada Jumat (23/8) menyampaikan, pesawat dengan registrasi N588SE itu sangat misterius lantaran data penerbangan dihapus, sehingga tidak bisa dilacak pergerakannya.

Aktivitas Kaesang dan Erina itu menjadi sorotan lantaran terjadi bersamaan dengan heboh revisi Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah di DPR. Revisi itu disebut-sebut akan menguntungkan Kaesang untuk maju pemilihan gubernur. Pengesahan revisi dibatalkan lantaran ada aksi besar-besaran dari kelompok masyarakat dan mahasiswa yang membuat pembahasan di DPR dihentikan.

Spanduk dukungan politik jelang Pilkada di Jakarta (ANTARA FOTOFoto/Muhammad Ramdan/aww.)

Hingga kini, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu belum memberi penjelasan terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang yang beberapa hari ke belakang menghilang dari publik sempat direncanakan akan dimintai klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Kaesang sudah diungkap oleh Wakil Ketua KPK Alex Marwata. Pada Jumat (30/8) ia mengatakan KPK sudah menyiapkan surat untuk meminta Kaesang melakukan klarifikasi. “Suratnya sedang dikonsep,” ujar Alex saat itu.

Permintaan klarifikasi dari KPK merupakan tanggapan atas laporan yang dibuat masyarakat. Sebelumnya KPK telah menerima dua laporan. Pada Rabu (28/8) Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun terkait dugaan gratifikasi yang diterima Kaesang Pangarep.

Belakangan rencana KPK meminta klarifikasi dari Kaesang mendapat pro dan kontra. Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga merupakan kakak ipar Kaesang menyebutkan pemanggilan untuk klarifikasi tidak bisa dilakukan lantaran adik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming itu bukan penyelenggara negara.

Adapun Kaesang yang ditemui awak media usai rapat di kantor PSI tak berkomentar ihwal polemik jet pribadi yang dialamatkan publik kepadanya. Ia hanya mengucapkan halo dan selamat malam seraya berjalan menuju mobil yang sudah diparkir di depan kantor PSI.

KPK undang Kaesang untuk klarifikasi (ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/aww.)

Kewenangan Usut Gratifikasi

Soal permintaan klarifikasi, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut komisi memiliki kewenangan dalam mengusut Kaesang. Meski Kaesang bukan pejabat negara, ia merupakan putra dari Presesang tidak bisa dilihat individu secara personal belaka. Ia menepis KPK memberikan perlakuan khusus dalam menangani kasus Kaesang. Di sisi lain Nawawi memastikan KPK bisa mengusut dugaan gratifikasi yang menyeret Kaesang.

"Kita mengenal ada instrumen-instrumen hukum, seperti trading influence, perdagangan pengaruh, apakah memang kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait dengan jabatan yang barangkali disandang oleh sanak kerabatnya," tutur Nawawi.

KPK pun menurut Nawawi telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat KPK untuk melakukan penjadwalan klarifikasi terhadap Kaesang. Ia pun mengatakan, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga telah rapat untuk menyusun daftar pihak mana saja yang akan dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut.

Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih mengatakan KPK tidak perlu ragu untuk mengusut kasus Kaesang. Ia menyebut dalam perkara ini, Kaesang tidak bisa hanya dilihat sebagai pribadi.

“Kita harus memposisikan bagaimana posisi subjeknya Kaesang itu dengan posisi dalam keluarganya itu ada pejabat publik, ada pejabat penyelenggara-negara atau tidak,” ujar Yenti saat berbincang dengan Katadata.co.id.

Menurut Yenti persoalan pemakaian jet pribadi bisa diklarifikasi dengan menelusuri rekam jejak penggunaan jet pribadi. Ia mengatakan penggunaan fasilitas dengan biaya besar seperti jet pribadi yang berbiaya besar harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Artinya kan ini ada pemilik private jet gitu kan, dipakai seseorang itu statusnya apa, dipinjam, disewakan atau apa gitu,” ujar Yenti. Penelusuran menurut Yenti seharusnya bisa dilakukan dengan menelusuri rekam jejak perjalanan dari Singapura ke Indonesia baru berangkat ke Amerika Serikat.

Yenti mengatakan penelusuran diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya gratifikasi yang diterima Kaesang dalam penggunaan jet pribadi. Merujuk Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

“Pasti ada catatannya di situ. Itu pertanggungjawaban hukumnya yang harus ada penjelasan,” ujar Yenti lagi.

Pelibatan PPATK

Penelusuran dugaan gratifikasi yang menjerat Kaesang juga bisa melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Mencurigakan (PPATK). Yenti menyebutkan pada saat penegak hukum sudah menemukan siapa yang menyewa jet pribadi kemudian dilakukan penelusuran transaksi. “Apakah memang dia nyewa? Kalau nyewa transaksinya bagaimana?” ujar Yenti.

Pelibatan PPATK dinilai akan memudahkan dalam menuntaskan perkara. Menurut Yenti bila penegak hukum serius, akan mudah melacak apakah transaksi penyewaan sesuai dengan profil keuangan yang bersangkutan.

Penggunaan fasilitas yang diluar profil seorang penyelenggara negara menurut Yenti bisa saja menjadi celah gratifikasi dan berujung pada penyuapan. Ia mengingatkan saat ini sudah ada beberapa kasus penyuapan yang tidak dilakukan secara langsung kepada penyelenggara negara.

“Kadang-kadang orang itu tidak langsung menyuap pejabatnya, tapi memberikan kepada kerabat terdekatnya, itu juga harus diusut,” ujar Yenti.

Dalam Pasal suap menyuap UU Tipikor menjelaskan bahwa pemberi dan penerima suap dapat dipidana penjara maupun denda. Adapun tindakan suap menyuap bisa untuk tujuan jangka pendek atau manfaat yang bisa dirasakan di masa yang akan datang.

Sementara itu Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara tak mengaburkan fakta bahwa keluarganya merupakan pejabat negara. Atas alasan Kaesang adalah anak pejabat negara maka harus ada penjelasan kepada publik peminjaman jet pribadi dilakukan untuk apa.

Pemeriksaan Kaesang menurut Abdul Fickar bisa saja dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang bebas KKN yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang KPK. Adapun dalam Undang-Undang tentang Tipikor terdapat ruang bagi penegak hukum untuk mengusut harta benda istri, anak dan kerabat penyelenggara negara seperti tertuang dalam Pasal 37 A.

“Seorang penyelenggara negara dilarang KKN itu termasuk juga keluarganya. In case istri dan anak-anaknya, karena itu dibuat UU yang mewajibkan setiap pejabat publik membuat LHKPN,” ujar Abdul Fickar.

Sidang vonis Rafael Alun ditunda (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.)

Gratifikasi Keluarga Penyelenggara Negara

Soal potensi pemanggilan Kaesang dalam kapasitas sebagai anak penyelenggara negara juga disorot oleh Mahfud MD yang kini menjadi guru besar Universitas Gajah Mada. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu mengatakan sudah ada beberapa kasus korupsi di Indonesia yang terungkap setelah dilacak melalui keluarga.

Mahfud mencontohkan kasus gratifikasi dan suap yang menyeret eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun. Kasus yang menyita perhatian publik pada pertengahan 2023 itu terungkap setelah anak Rafael, Mario Dandy Satrio, terseret kasus pidana penganiayaan.

Kasus Gratifikasi itu terendus setelah masyarakat menyorot gaya hidup mewah anak Rafael yang dinilai tidak sesuai dengan profil penyelenggara negara. KPK kemudian melacak kaitan harta Mario Dandy dengan jabatan Rafael sehingga terbongkar kasus suap dan gratifikasi.

Dalam perkara gratifikasi dan suap, Rafael dinyatakan bersalah dan dihukum 14 tahun penjara. Hal ini pulalah yang menurut Mahfud membuat kasus Kaesang tidak bisa hanya dilihat dari posisi Kaesang sebagai penyelenggara negara atau bukan.

“Kalau alasan hanya karena bukan pejabat (padahal patut diduga) lalu dianggap tak bisa diproses maka nanti bisa setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya,” ujar Mahfud seperti dikutip dari akun X @mohmahfudmd.

Sementara itu, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII) Christina Clarissa Intania mengatakan bahwa dugaan gratifikasi terhadap pejabat negara harus mendapat perhatian yang sama. Penegakan prinsip semua orang sama di mata hukum menurut Christina perlu dilakukan agar praktik tersebut tidak menjadi sebuah kewajaran.

"Perlu menjadi keresahan bahwa praktik gratifikasi yang sedemikian rupa tetap umum dilakukan jika tidak dinormalisasi oleh pejabat atau bahkan sampai ke aparat penegak hukum dari sumber yang berbagai macam," kata Christina.

Menurut dia, gratifikasi merupakan penyebab birokrasi maupun penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan muruah. Ia menilai gratifikasi menciptakan konflik kepentingan di antara pihak yang terlibat.

Ia menyebut dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas pesawat jet pribadi oleh Kaesang seharusnya menjadi peringatan bagi pejabat publik lainnya. Di sisi lain, aspek penegakan hukum juga harus ditelusuri agar isu tersebut tidak sekadar menjadi pembicaraan hangat. Ia menyebut gratifikasi menunjukkan adanya permasalahan integritas, profesionalisme, dan etika pada pejabat publik.

"Pemberian gratifikasi juga membuat penentuan keputusan oleh penerimanya menjadi terganggu dan bias kepentingan. Ada utang balas budi yang mengiringinya," ujar Christina.

Ia menilai penegakan hukum terkait dengan gratifikasi bersifat darurat dan mendesak. Selain penegakan hukum, menurut Christina, budaya gratifikasi juga harus tegas ditolak oleh instansi pemerintah dan individu di dalamnya.

Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam keseharian kita. Hampir setiap hari medsos dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti berkomunikasi, belanja online, membaca berita, hiburan, dan berbagi fotoatau video. Selain itu, medsos digunakan untuk mengopinikan pendapat untuk mengajak orang lain melakukan pro atau kontra terhadap isu tersebut.

Dalam artikel ini, kami akan meninjau lebih jauh peran medsos dalam menanggapi isu putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memicu demonstrasi pada 22 Agustus lalu. Kami melakukan analisis multiplatform medsos Twitter/X dan Tikto dengan menggunakan tools Enigma SNA dalam periode sekitar seminggu setelah putusan MK ditetapkan. Enigma SNA merupakan tools analitik khusus untuk media sosial yang dibuat oleh perusahaan Celcius Co. Ltd.

Pengunjuk rasa menuntut Dewan Perwakilan Rakyat untuk mematuhi keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang diterbitkan pada 20 Agustus 2024. Putusan MK 60 menjabarkan panduan baru terkait ambang batas pencalonan gubernur/wakil gubernur dan bupati atau walikota beserta wakilnya pada Pilkada 2024. Sementara itu, putusan MK 70 menjelaskan tentang batas usia minimal calon gubernur/bupati/wali kota.

Ambang batas pencalonan pada putusan MK 60 secara keseluruhan lebih rendah dari ambang batas yang ditetapkan pada Pasal 40 ayat 1 UU Pilkada, yakni 20% dari kursi DPRD atau 25% dari suara sah dalam pemilu terakhir.

Putusan MK 60 membuka ruang bagi munculnya calon-calon gubernur/walikota/bupati baru terutama yang diusung oleh partai yang sebelumnya tidak dapat mengusung calon sendiri karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas 20% kursi DPRD. Dengan adanya calon-calon baru, kontestasi pilkada akan semakin menarik karena pilihan kandidat menjadi lebih beragam.

Sebelumnya, sebanyak 12 partai telah membentuk Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus). Koalisi ini menguasai 470 kursi atau sekitar 81% kursi di DPR. Menilik kemungkinan partai-partai di daerah untuk mengikuti bentuk koalisi di tingkat nasional, tanpa adanya putusan MK 60, besar kemungkinan pilkada 2024 akan menjadi pilkada dengan opsi pilihan hanya berupa calon dari KIM Plus beserta calon independen atau kotak kosong.

Pada 21 Agustus 2024, Badan Legislatif (Baleg) DPR melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada sekaligus menindaklanjuti putusan MK. Baleg kemudian membuat keputusan terkait pencalonan gubernur/bupati/walikota yang berbeda dengan putusan MK 60 dan 70.

Baleg DPR berencana membawa keputusan tersebut ke dalam rapat paripurna DPR tanggal 22 Agustus 2024 sekaligus mengesahkannya menjadi undang-undang. Kabar ini memunculkan reaksi publik terutama melalui tagar #KawalPutusanMK di berbagai platform media sosial.

Berikut analisis kami menggunakan Enigma SNA, suatu perangkat lunak analisis media sosial yang sangat mudah dipergunakan untuk mengamati dan membandingkan gaung isu #KawalPutusanMK di Twitter/X dan Tiktok.

Unjuk rasa kawal putusan MK di Surabaya (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/tom.)

#KawalPutusanMK di Twitter/X

Sebagai platform media sosial yang didominasi oleh konten tekstual, Twitter/X banyak digunakan untuk menyampaikan dan menyebarkan berita yang bersifat real-time. Fitur “trending” di Twitter/X memberikan gambaran kepada pengguna mengenai isu lokal atau nasional terkini yang sedang banyak dibicarakan publik.

Di Twitter/X, tagar #KawalPutusanMK mulai muncul dan menjadi salah satu topik tren untuk Indonesia sejak 20 Agustus 2024, yaitu tepat di hari MK mengeluarkan putusan MK 60 dan 70. Pembicaraan mengenai topik ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 23 Agustus 2024 dengan lebih dari lima juta postingan. Jumlah tweets per hari secara lengkap dapat dilihat pada platform Enigma SNA di gambar berikut:

Tagar "#KawalPutusanMK" sebagai trending topic untuk Indonesia di Twitter/X di bulan Agustus 2024

Pada 23 Agustus pagi, keseluruhan topik trending di Twitter/X untuk Indonesia didominasi oleh perbincangan terkait putusan MK dan event yang berkaitan seperti rapatparipurna DPR ataupun demonstrasi di gedung DPR pada hari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Twitter/X merupakan platform yang sangat efektif untuk amplifikasi isu terkini dikarenakan isu trending di twitter tersebut sangat relevan dengan realitas yang sedang terjadi.

Trending topic untuk Indonesia di Twitter/X pada tanggal 23 Agustus 2024 pagi

Hampir seluruh topik populer Twitter/X di 23 Agustus 2024 menyuarakan narasi yang sama untuk isu #KawalPutusanMK yakni sentimen negatif, yakni perlawanan publik terhadap perilaku institusi negara: DPR, pemerintah, ataupun kepolisian. Kontra narasi melalui topik “pilihdamai barengprabowo” tidak berhasil menetralisasi karena volume percakapannya sangat kecil dibandingkan dengan percakapan netizen yang bersifat organik yang bukan kampanye media sosial.

Postingan paling banyak disukai di Twitter/X adalah dari akun @icannn__dengan lebih dari 144 ribu likes. Postingan itu berisi harapan dan doa untuk pergerakan rakyat terhadap penguasa. Sementara itu, postingan yang paling viral dari akun @wildanalamsyahh yang sudah dilihat lebih dari enam juta kali. Postingan tersebut menyertakan tampilan video terkait arogansi oknum polisi saat menghadapi demonstran pada 22 Agustus 2024.

Postingan populer / viral di Twitter/X untuk tagar #KawalPutusanMK yang ditunjukan dari jumlah retweet

Menarik untuk disimak bahwa postingan-postingan viral di Twitter/X berasal dari akun-akun dengan latar belakang dan audiens yang berbeda-beda. Seperti divisualisasikan pada jejaring top influencer Twitter/X untuk tagar #KawalPutusanMK, para top influencer topik ini tidak saling terkait tetapi masing-masing mampu membuat postingan atau konten yang viral terkait #KawalPutusanMK di Twitter/X.

Representasi akun media pada jejaring top influencer hanya diwakili oleh akun @Metro_TV, sementara itu akun lainnya merupakan akun individual atau akun komunitas seperti @literarybase atau @WEBCOMICFESS. Hal ini menunjukkan bahwa isu #KawalPutusanMK berhasil menjadi satu isu organik populer, yang menggerakkan warga Twitter/X, termasuk mereka yang pada situasi normal tidak tertarik dengan isu kenegaraan atau politik, untuk bereaksi dan bersuara mengenai isu tersebut.

Isu organik artinya bahwa isu tersebut memang berasal dari kebanyakan pemikiran orang, bukan berasal dari kelompok kelompok tertentu yang ingin mengkondisikan isu.

Jejaring top influencer Twitter/X untuk tagar #KawalPutusanMK (Katadata)

Pada periode 22-26 Agustus 2024, postingan-postingan populer dengan tagar #KawalPemiluMK telah dilihat sebanyak lebih dari 25 juta kali dan disukai lebih dari satu juta akun. Angka ini berasal dari 35 postingan paling populer yang berhasil mencatatkan rasio interaksi pengguna sebesar 5,76%. Key metrics ini dapat dilihat dengan mudah pada platform Enigma SNA.

Statistik postingan populer di Twitter/X untuk tagar #KawalPutusanMK (Katadata)

#KawalPutusanMK di Tiktok

Tiktok merupakan platform media sosial yang populer di kalangan anak muda terutama Gen Z. Jika Twitter merupakan platform sosial media dengan mayoritas konten berupa teks, konten di Tiktok pada umumnya merupakan video singkat yang dapat muncul di beranda pengguna melalui algoritma viralitas Tiktok. Tidak banyak platform analisis yang bisa melakukan analisis terhadap data dari Tiktok. Beruntung bahwa Enigma merupakan platform yang menyediakan fitur untuk menganalisis Tiktok.

Konten populer atau viral terkait tagar #KawalPutusanMK di Tiktok memiliki nuansa yang lebih beragam. Jika konten di Twitter/X hampir seluruhnya didominasi oleh perlawanan ataupun sentimen negatif warga Twitter/X terhadap pemerintah, warga Tiktok menyikapi isu #KawalPutusanMK dari sudut pandang yang berbeda.

Video populer/viral di Tiktok untuk tagar #KawalPutusanMK

Misalnya saja, video tentang aksi demonstrasi mahasiswa Trisakti yang sudah ditonton lebih dari sembilan juta kali. Warga Tiktok lebih menyoroti penjebolan gerbang sebagai suatu aksi heroik dan keren, dibandingkan dengan esensi demonstrasi mahasiswa itu sendiri.

Video populer lain misalnya tentang kekaguman terhadap Erina Gudono dan segala pencapaiannya maupun simpati kepada Presiden Jokowi yang telah dilihat sebanyak 9 juta dan 8 juta kali. Kedua video tersebut pada dasarnya merupakan dukungan kepada Presiden Jokowi dan keluarga dari warga Tiktok yang sangat kontras dengan kecaman dan sentimen negatif warga Twitter terhadap Presiden Jokowi.

Salah satu komentar di Tiktok dari @the_buj4nkbrothers misalnya, menyoroti perihal kesabaran presiden RI ke-7 tersebut dalam menghadapi berbagai tuduhan dan kecaman. Komentar tersebut disukai oleh dari 39 ribu warga Tiktok.

Salah satu komentar di Tiktok berupa simpati dan dukungan kepada Presiden Jokowi (Katadata)

Aspek lain yang menarik untuk dicermati lebih lanjut adalah daya jangkau Tiktok terhadap penggunanya. Jika postingan populer/viral dengan tagar #KawalPutusanMK di Twitter/X telah dilihat sebanyak lebih dari 25 juta kali, postingan populer dengan topik serupa telah dilihat sebanyak 61 juta kali di Tiktok, atau sekitar 2,5 kali dari jumlah impresi di Twitter.

Rasio interaksi pengguna di Tiktok untuk video populer terkait #KawalPutusanMK juga lebih tinggi, yakni 11%, dibandingkan dengan rasio interaksi pengguna di Twitter/X pada 5,76%.

Statistik postingan populer di Tiktok untuk tagar #KawalPutusanMK (Katadata)

Akan tetapi, perlu diingat bahwa konten populer di Tiktok sebagian besar bukan merupakan bentuk kecaman kepada pemerintah, melainkan dukungan dari warga Tiktok kepada pemerintah terutama Presiden Jokowi dan keluarga.

Pilkada 2024 dan Media Sosial

Media sosial memiliki peranan yang sangat vital sebagai salah satu saluran yang digunakan oleh calon gubernur/bupati/walikota untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih. Terdapat perbedaan karakteristik dari pengguna Tiktok dan Twitter/X sebagai salah satu faktor penting dari sisi pemilih pada Pilkada 2024.

Kesuksesan calon pemimpin daerah yang menggunakan media sosial dalam kampanye akan ditentukan juga dari strategi kampanye calon tersebut di masing-masing platform sosial media.

Sebagai platform media sosial yang penggunanya didominasi oleh generasi muda, Tiktok merupakan representasi suara pemilih generasi muda, sebagai kategori pemilih terbanyak pada Pilkada 2024. Keberhasilan kampanye di Tiktok dapat mendukung terpilihnya suatu calon pada Pilkada 2024.

Pertanyaan warga Twitter/X mengenai tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi yang masih tinggi dapat dijawab dari masih dominannya dukungan warga Tiktok kepada Presiden Jokowi di tengah isu #KawalPutusanMK, meskipun Twitter/X telah menjadi “echo chamber” suara perlawanan dan sentimen negatif terhadap pemerintah.

Social network analisis dalam pilkada 2024 ini akan sangat menarik apabila kita bisa melihat lebih detail terkait popularitas dari calon pilkada, isu organik atau berbayar, termasuk mengkaitkan aktor-aktor utama influencer. Analisis yang dilakukan tidak menjamin kebenarannya.

Sulit dibayangkan sehari tanpa plastik. Dari wadah makanan-minuman, kosmetik. kantong isi-ulang sabun, deterjen, sampai kartu ATM, semua plastik.

Plastik adalah material ajaib: ringan, higienis, kedap, murah, dan awet. Namun, proses produksi plastik berbahan baku fosil menyebabkan masalah perubahan iklim. OECD memproyeksikan kenaikan konsumsi plastik global dari 460 juta ton pada 2019, menjadi 1.231 juta ton pada 2060. Konsumsi didominasi plastik non-recycled berbahan baku fosil.

Sementara sampah plastik global meningkat dari 353 juta ton pada 2019 menjadi 1.014 juta ton pada 2060. Kenaikan sampah plastik didorong oleh pertumbuhan sampah plastik sekali pakai. Separuh dari sampah tersebut akan menjadi landfill, mencemari udara, air, dan tanah.

Ditemukannya plastik di tempat-tempat yang tak terduga, seperti di laut dalam, atmosfer, dan plasenta manusia memperjelas bahwa polusi plastik merupakan masalah global. Peta jalan untuk keberlanjutan yang disusun UNEP pada 2018 menyoroti plastik sekali pakai sebagai masalah terbesar yang mendesak.

Plastik Sekali Pakai

Kebanyakan kemasan plastik adalah sekali pakai atau single use plastics (SUP). Plastik ini hanya digunakan satu kali sebelum dibuang atau didaur ulang, seperti tas kresek, kemasan makanan-minuman, sedotan, kantong sabun. Karena mudah dan murah, banyak kemasan produk konsumen beralih ke SUP.

UNEP melaporkan 46% sampah plastik dunia pada 2021 dari industri kemasan. Pada 2019, Tiongkok penghasil terbesar sampah SUP sebanyak 25,4 juta ton, disusul Amerika 17,2 juta ton. Pada 2060 negara-negara OECD diprediksi masih akan menghasilkan lebih banyak sampah plastik per kapita (rata-rata 238 kg) dibanding negara-negara non-OECD (rata-rata 77 kg).

Hanya 9% dari sampah plastik berhasil didaur-ulang, 50% berakhir sebagai landfill, 19% dibakar, dan 22% tidak terkelola. OECD memperkirakan jumlah sampah yang menjadi landfill akan jadi dobel tahun 2060 jika dibiarkan.

SUP Menjadi Momok Dunia

Plastik mencemari darat, perairan, dan udara. Plastik agrikultural, seperti kantong bibit tanaman, pembungkus buah, dan plastik pengepakan hasil panen, menimbulkan sampah di tanah. Angin menerbangkan mikro dan nanoplastik dari darat ke udara. Pembakaran sampah plastik di beberapa negara berkembang untuk tungku masak dan penghangat menimbulkan gas berbahaya.

Sampah plastik liar masuk ke sistem perairan, mengalir ke laut, terakumulasi dan terurai menjadi partikel kecil dan mengeluarkan zat beracun yang membahayakan kehidupan biota laut dunia. Sampah plastik mematikan lebih dari 100.000 spesies laut tiap tahun.

Pendorong Pertumbuhan Sampah SUP

Pasar SUP global pada 2023 US$41,43 miliar dan diprediksi tumbuh rata-rata 5,85% per tahun mencapai US$69,18 miliar pada 2032. Biaya produksi SUP yang umumnya lebih rendah daripada material lain seperti kaca atau metal, dan volume produksinya menjadi daya tarik dunia usaha.

Sebuah riset menjelaskan salah satu faktor pendorong tumbuhnya SUP adalah sistem makanan (food system) yang telah bergantung pada SUP. Kemasan makanan memfasilitasi penyimpanan, penanganan, transportasi, distribusi, proteksi dan pengawetan makanan, dan juga sebagai cara untuk mengkomunikasikan informasi produk. Sektor makanan mengkonsumsi 35% produksi kemasan global, dan hampir 95% kemasan makanan dibuang setelah sekali pakai.

McKinsey menyorot e-commerce sebagai salah satu faktor yang akan mengubah industri kemasan dalam 10 tahun ke depan. Pandemi Covid-19 memicu perubahan perilaku konsumen yang mengakibatkan lonjakan e-commerce. Pasar e-commerce global pada 2023 US$16,29 triliun, kemudian US$18,77 triliun pada 2024, dan diramalkan tumbuh rata-rata 15,2% per tahun mencapai US$67,05 triliun pada 2033.

Pertumbuhan e-commerce ikut memperburuk masalah sampah plastik. Pada 2019 industri e-commerce diperkirakan menggunakan 1 juta ton plastik untuk kemasan, dan hampir seluruhnya menjadi sampah. Jumlah tersebut diprediksi dobel pada 2025.

Studi di Korea menemukan pergeseran ke belanja online menimbulkan 488 kali lebih banyak sampah kemasan dibanding belanja offline. Studi lain mencatat tambahan 11,4 sampai 17,4 kiloton kemasan plastik di Uni Eropa karena kenaikan aktivitas e-commerce selama Covid-19.

Sachets plastik sekali pakai untuk produk kebutuhan sehari-hari menguntungkan perusahaan menjangkau pasar berpenghasilan rendah. Jumlah sachets SUP yang besar menyumbang masalah lingkungan di negara-negara berkembang. Sachets dibuat dari beberapa lapis plastik yang saat ini sulit untuk didaur-ulang. Greenpeace melaporkan Unilever sebagai penjual sachets plastik terbesar di dunia, diperkirakan menjual 53 miliar sachets pada 2023 atau 1.700 per detik.

Kebijakan SUP

Karena pertumbuhannya dan bahaya polusinya, SUP menjadi momok dunia. Solusinya membutuhkan kerjasama dan komitmen yang serius dan serempak dari pemerintah nasional dan transnasional, konsumen, dan produsen plastik.

Laporan Annual Trends in Plastics Policy terbitan Universitas Duke pada 2022 menyebutkan jumlah kebijakan nasional terkait polusi plastik meningkat sejak 2000. Kebanyak menyasar tahap produksi dan konsumsi dibanding pengelolaan sampah plastik.

Kebijakan terbanyak bersifat regulatori, seperti larangan pemakaian SUP peralatan makan-minum, dan peraturan yang mendukung ekonomi sirkular seperti Extended Producer Responsibility (EPR).

Laporan Deloitte tahun 2019 menyebutkan kecemasan konsumen mendorong terbitnya undang-undang larangan tas belanja SUP di 127 negara. Pada 2009, Tiongkok mulai menerapkan aturan mencegah kemasan berlebihan pada e-commerce. Uni Eropa mentargetkan larangan pemakaian SUP mulai 2030.

Beberapa negara membuktikan efektivitas program Extended Producer Responsibility (EPR) dan skema pengembalian deposit dalam mengurangi sampah botol PET dan meningkatkan sektor daur-ulang. Produsen dan penjual diharuskan menggunakan material alternatif yang bisa didaur-ulang, seperti alat makan kertas dan kayu, air minum dalam botol aluminium.

Instrumen berbasis informasi—pendidikan dan imbauan—bertujuan mengubah perilaku dan interaksi konsumen dengan plastik, seperti 3R (reduce, reuse, recycle), gunakan kemasan ramah lingkungan, imbauan isi ulang, dan belanja offline.

Toko-toko dan stasiun isi ulang vending machine dikembangkan, bekerja sama dengan retailers. Contohnya Unilever memperkenalkan refill station di Bintaro bulan Februari 2020.

Instrumen ekonomi contohnya pungutan pajak, bea masuk, atau insentif riset, inovasi, dan investasi material alternatif ramah lingkungan.

Salah satu kebijakan transnasional mengatur ekspor impor sampah plastik. Karena kekurangan kapasitas mengelola sampahnya, negara-negara kaya mengekspor sampah plastik ke negara-negara berkembang. Ketidaksiapan sistem pengelolaan sampah di negara importir berakibat polusi sampah plastik.

Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar sampah plastik di laut, sejumlah 0,48 sampai 1,29 juta ton setahun, yang merupakan 10,1% dari sampah plastik laut dunia. Sekitar 10 miliar kantong plastik (ekuivalen 85.000 ton plastik) beredar di Indonesia tiap tahun.

Observasi LIPI mencatatkan 45% sampah di Teluk Jakarta adalah kemasan SUP. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mempanjangan larangan nasional penggunaan SUP sampai 2029, meliputi tas belanja, sedotan, alat makan, kotak-makan styrofoam.

Dengan populasi ke-4 terbesar di dunia, Indonesia harus bergerak cepat dan tepat mengelola sampah plastiknya. Pemerintah telah menyusun sejumlah peta jalan dan inisiatif, dan menetapkan target: mengurangi sampah dari sumbernya sebesar 30%, meningkatkan penanganan sampah sampai 70% dan mengeliminasi polusi plastik pada 2040. Mari kita berkontribusi agar Indonesia tidak tertimbun plastik.

Peraturan tentang pembatasan BBM subsidi alias penyaluran BBM subsidi tepat sasaran berstatus menggantung. Informasi yang diperoleh Katadata, Peraturan sudah selesai dan tinggal diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Peraturan sempat direncanakan keluar pada 1 September untuk kemudian berlaku efektif 1 Oktober. Namun, tiga hari menjelang tanggal itu, Presiden Joko Widodo memberi aba-aba untuk tahan dulu.

“Saya kira kami masih dalam tahap sosialisasi, kami akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan, belum ada rapat,” ujarnya usai peresmian Gedung Baru Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Yogyakarta, 28 Agustus lalu. Jokowi seraya ingin meredam potensi gejolak baru di tengah kritik yang membara terhadapnya dan keluarga imbas urusan Pilkada hingga dugaan gratifikasi layanan jet pribadi untuk Kaesang Pangarep.

Skema penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah disiapkan pemerintah setidaknya sejak Februari lalu. Di DPR, skema soal siapa yang berhak dan tidak berhak serta mekanisme penyalurannya bolak-balik dibahas dan dicoba dari sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Percaya diri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat melempar ke publik soal rencana aturan terbaru berlaku pada 17 Agustus, sebelum kemudian dianulir dan kini menggantung.

Beberapa hari pasca-pernyataan Jokowi di Yogyakarta, sinyal pemberlakuan aturan bertambah kabur. Mengutip pernyataan Jokowi, dua hal mendesak yang melatarbelakangi kebijakan baru BBM adalah polusi Jakarta dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama di 2025. Namun, baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap tak ada pembahasan soal itu. “APBN 2025 sedang dibahas dengan DPR, tidak ada pembahasan itu (pembatasan BBM subsidi),” ujarnya, Selasa, 3 September.

Sebelum pernyataan Sri Mulyani, Katadata sempat mendengar kemungkinan adanya rapat kabinet terbatas untuk memutuskan kelanjutan aturan. Beberapa informasi yang diperoleh Katadata, selain situasi politik yang memanas, ada isu kesiapan teknis yang buat Jokowi maju mundur.

Saat penggodokan aturan, Pertalite sempat dipertimbangkan hanya untuk kendaraan umum dan sepeda motor. Di sisi lain, solar subsidi untuk kendaraan umum, sembako, petani kecil, dan nelayan. Dengan begini, teknis penyaluran lebih sederhana. Namun dalam rancangan terakhir diputuskan berdasarkan kubikasi kendaraan untuk menjangkar dampak ekonominya. Dengan aturan baru, hanya sekitar tujuh persen kendaraan yang sebelumnya boleh membeli BBM subsidi menjadi tidak boleh lagi.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menekankan kebijakan ini penting karena faktanya, BBM subsidi mayoritas dinikmati orang kaya. "Semakin kaya dia, maka semakin banyak makan subsidi BBM. Karena makin kaya dia, mobilnya semakin gede (volume bensin), mobilnya makin banyak, berarti makin banyak pakai subsidi," ujarnya dalam acara Public Discussion Youth Energy Council (YEC), Rabu, 28 Agustus lalu.

Saat aturan masih menggantung di level pengambil keputusan, di lapangan, Pertamina Patra Niaga terus mensosialisasikan BBM subsidi tepat sasaran. Pemilik kendaraan diminta untuk mendaftarkan diri di situs www.subsiditepat.mypertamina.id guna mendapatkan kode QR. Tujuannya, untuk mengidentifikasi pengguna BBM subsidi agar tepat sasaran. Sebelumnya, mulai 2022, Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba pendaftaran melalui MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi di beberapa daerah. Pembatasan pembelian diberlakukan bagi yang belum terdaftar.

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Data Badan Kebijakan Fiskal Diolah)

Rencana "Terkini" Kebijakan Baru BBM subsidi

Ada dua hal utama yang bolak-balik disebut pemerintah melatarbelakangi kebijakan baru BBM yaitu anggaran BBM subsidi besar tapi banyak dinikmati masyarakat mampu alias kelas menengah ke atas. Selain itu, polusi yang mengganas khususnya di Jakarta dan sekitarnya, mayoritas disumbang gas buang kendaraan bermotor.

Data pemerintah, anggaran subsidi dan kompensasi untuk solar subsidi dan Pertalite mencapai Rp 292 triliun pada 2022 dan Rp 148 triliun pada 2023. Sedangkan 95 persen solar subsidi dan 80 persen Pertalite dinikmati 60 persen masyarakat berpenghasilan teratas. Di sisi lain, di Jakarta, gas buang kendaraan berkontribusi di kisaran 32-57 persen terhadap polusi udara.

Secara garis besar, kebijakan baru memuat tiga hal yaitu BBM subsidi tepat sasaran, penggunaan wajar BBM subsidi, dan peningkatan kualitas BBM untuk menekan polusi. Lantas bagaimana skemanya?

Pertama, BBM subsidi tepat sasaran. BBM subsidi jenis Pertalite hanya untuk mobil dengan kubikasi mesin di bawah 1.400 cc, sedangkan solar subsidi hanya untuk mobil diesel dengan kubikasi di bawah 2.000 cc. Ketentuan ini dikecualikan untuk beberapa kendaraan antara lain kendaraan umum, pengangkut pangan kelas kecil, nelayan, dan petani. Seluruh sepeda motor bisa menggunakan BBM subsidi.

Kedua, penggunaan wajar BBM subsidi. Rencananya, pemerintah akan menetapkan jumlah penggunaan wajar alias fair use untuk kendaraan yang berhak. Dengan kata lain, akan ada kuota pengisian BBM subsidi. Jumlah fair use akan mengacu pada data konsumsi BBM yang dimiliki pemerintah.

Ketiga, peningkatan kualitas BBM untuk menekan polusi. Rencananya, hasil dari penghematan subsidi BBM antara lain akan digunakan untuk penyediaan BBM sulfur rendah tanpa menaikkan harga. Pemerintah membidik BBM yang beredar memiliki standar kadar sulfur Euro 4 yaitu maksimal 50 parts per million (ppm).

Saat ini, mayoritas BBM yang disediakan Pertamina belum memenuhi standar ini. Di kelas solar, baru Pertadex 53 yang memenuhi standar ini. Di kelas bensin, baru Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo 98 yang memenuhi standar ini. Pertalite 90 yang paling banyak digunakan masyarakat 500 ppm, Pertamax 92 juga masih di kisaran 400-500 ppm.

Untuk mencapai standar itu, Pertamina harus membangun kilang-kilang baru dan ini membutuhkan biaya. Agar BBM sulfur rendah yang nantinya diproduksi memiliki harga tetap, akan ada dana kompensasi dari pemerintah untuk Pertamina.

Penghematan anggaran dari kebijakan baru ini juga diharapkan bisa mengalir ke program penyediaan transportasi publik. Meskipun, sejauh ini, belum tampak rencana komprehensif pembenahan atau transformasi transportasi publik nasional. Ini tercermin dari distribusi anggaran. Anggaran Kementerian Perhubungan turun drastis dari tahun ini tembus Rp 40 triliunan menjadi Rp 24,76 triliun tahun depan.

DPR Ragu, Ajak Pemerintah Bahas Lagi

Suara ragu-ragu dari DPR menjadi pemberat bagi kebijakan baru BBM subsidi. Wakil Ketua Komisi VII Bidang Energi Bambang Hariyadi mengatakan, pihaknya dan pemerintah memang pernah membahas soal seleksi penerima subsidi energi, bukan hanya BBM tapi listrik. Namun, ia menekankan perlu adanya asas kehati-hatian dengan melihat situasi ekonomi masyarakat. Jika tujuannya penghematan anggaran, dia punya usulan yang hasilnya signifikan.

“Kami sependapat mendukung langkah pemerintah. Tujuannya bukan untuk menghilangkan subsidi, tapi subsidi tepat sararan kepada penerima yang berhak. Tapi sebelum itu, dilakukan pembicaraan dengan kami di DPR. (Urusan) barang subsidi harus persetujuan DPR,” ujarnya kepada Katadata, Jumat, 30 Agustus lalu.

Dia menilai penghematan anggaran subsidi secara signifikan bisa dengan mudah dilakukan melalui penegakan hukum atas kebocoran solar subsidi ke industri pertambangan dan perkebunan. “Kami lebih mendukung ke solar. Solar itu penyimpangan besar karena beririsan erat ke industri,” ujarnya. Usulannya, solar subsidi hanya untuk kendaraan umum, sembako, petani kecil, dan nelayan. Pihaknya juga sempat menyarankan Pertalite untuk kendaraan umum dan sepeda motor. “Tapi waktu harus tepat, kami lebih ke solar,” ujarnya.

Saran lainnya, penertiban penggunaan listrik subsidi oleh kalangan mampu. Catatan Bambang, terdapat 42 juta penerima listrik subsidi dengan anggaran mencapai Rp 90 triliun. Sebanyak 24,9 juta di antaranya menggunakan listrik subsidi golongan 450 watt, sebanyak 13,3 juta di antaranya tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) alias data induk yang berisi data masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Ekonom dan Pengamat Transportasi Beri Sederet Catatan

Dari segi ekonomi, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira punya beberapa catatan untuk kebijakan baru BBM subsidi. Pertama, senada dengan Bambang, Bhima mengingatkan soal kebocoran solar subsidi ke kendaraan pertambangan dan perkebunan besar. “Sementara (lewat kebijakan ini) yang ditekan retail, bukan kebocoran industri,” ujarnya, Jumat, 29 Agustus lalu.

Ia kemudian mempertanyakan jaring pengaman untuk kelas menengah rentan yang berpotensi terdampak oleh kebijakan ini. “Saran kami, bansos tunai tapi mencakup kelas menengah rentan. Ini yang missing (hilang dari rencana kebijakan). Tanpa kesiapan bansos atau kompensasi, jumlah orang miskin bisa menanjak, karena banyak kelas menengah rentan,” ujarnya.

Bhima juga menyoroti keseriusan pemerintah untuk transisi ke kendaraan listrik dan penyediaan transportasi umum. Menurutnya, tanpa komitmen ini, wajar berkembang kecurigaan kebijakan ini hanya untuk mendanai program lain yang tidak ada kaitannya dengan transformasi di bidang energi dan transportasi. “Subsidi BBM dipangkas signifikan, tapi tidak (ada jaminan penghematan anggaran) balik untuk mendanai Energi Baru dan Terbarukan, transportasi publik yang kurang. Yang ada program makan siang gratis,” ujarnya.

Senada dengan Bhima, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, pembatasan BBM subsidi tanpa pemebenahan angkutan umum hanya pepesan kosong. “Mereka tidak punya konsep transportasi umum, tapi pembatasan BBM subsidi. Tidak paham Indonesia, ngomong Indonesia. Ngamuk orang, dibatasi tidak ada solusi,” ujarnya. Jika ingin dimulai, menurut dia, mulai saja di Jakarta.

Ia mengingatkan, transportasi kebutuhan turunan tapi menentukan. “Sekarang kelas menengah, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, pengeluaran habis untuk transportasi: tiga teratas untuk beli kendaraan, sewa/kontrak rumah, dan bensin,” ujarnya.

Indonesia akan menyerahkan dokumen berupa komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Second Nationally Determined Contributions (NDC) pada September tahun ini. Pemerintah seolah ingin terlihat ambis di mata internasional dengan terus memperbarui dan menaikkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Nyatanya, jauh panggang dari api. Komitmen pemerintah Indonesia bertolak belakang dengan kenyataan. Paling gamblang dapat terlihat dari eksploitasi kehutanan dan lahan Indonesia yang masih terjadi. Padahal, produksi gas rumah kaca Indonesia dari sektor ini masih jadi salah satu yang terbesar.

NDC merupakan komitmen yang disusun oleh negara yang meratifikasi persetujuan Paris, untuk berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Dokumen itu diserahkan kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC). Indonesia menyampaikan dokumen NDC pada 2016 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional pada 2030.

Pada 2021, Indonesia memperbarui komitmen iklim melalui dokumen Updated NDC. Target untuk mengurangi emisi masih tetap 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan dukungan internasional.

Namun, target pengurangan emisi di sektor energi dan kehutanan dan penggunaan lahan sedikit meningkat, khususnya dalam skenario jika ada dukungan internasional. Updated NDC juga memuat target adaptasi perubahan iklim yang berfokus pada ketahanan ekonomi, sosial-penghidupan, serta ekosistem dan lanskap.

Dokumen NDC tersebut terus dimutakhirkan dan ditingkatkan target penurunan emisinya. Pada 2022, Indonesia meningkatkan ambisi pengurangan emisinya melalui dokumen Enhanced NDC (ENDC). Target pengurangan emisi naik menjadi 31,89% dengan upaya sendiri hingga 43,2% dengan dukungan internasional.

Masih tingginya konversi lahan di Indonesia ini berbanding terbalik dengan komitmen yang tertuang dalam NDC. Dalam dokumen ENDC, Indonesia menjanjikan pencegahan laju deforestasi dan degradasi hutan; rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk pembangunan hutan tanaman seluas 12 juta hektare; pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk lewat perhutanan sosial; dan restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut seluas 2 juta hektare.

Komitmen Indonesia dalam pemanfaatan hutan dan lahan (Forestry and Other Land Use /FOLU) mempunyai banyak kelemahan. Target rehabilitasi masih didominasi pembangunan hutan tanaman dibandingkan penanaman kembali hutan alam.

Saat ini hutan tanaman masih didominasi korporasi. Komitmen itu juga membuka ruang hilangnya hutan seluas 175-359 ribu hektare per tahun hingga 2030. Dalam sepuluh tahun berarti 3,5 juta hektare hutan bisa tumpas.

Komitmen Indonesia juga tidak sinkron dengan FOLU Net Sink 2030. Ini adalah komitmen Indonesia mencapai tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030. Bahwa pada 2030 sektor lahan dan hutan akan menyerap lebih banyak emisi karbon dibandingkan yang dikeluarkan. Sementara untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 itu, tidak ada lagi ruang buat deforestasi.

Bermasalah di sektor FOLU, ENDC juga berantakan di sektor energi. Tidak ada target keluar dari jebakan energi batubara (phase out), yang menjadi salah satu sumber polutan bumi. Tidak ada satu kata pun yang menyebut target pensiun dini PLTU Batubara di ENDC tersebut. Tak heran jika Climate Change Tracker NDC Indonesia di sektor energi mendapat ponten critically insufficient, alias sangat-sangat tidak cukup.

Rasanya beberapa aksi mitigasi Indonesia dalam sektor energi hanya dalam bentuk peningkatan porsi biofuel, campuran biomassa dalam PLTU Batubara, dan penggunaan kendaraan listrik. Target Biofuel di NDC 2030 misalnya, mencapai 18 juta kiloliter. Ini disebut dapat mengurangi konsumsi energi fosil, yang digantikan oleh energi nabati.

Tapi yang mengkhawatirkan, bio dalam biofuel itu berasal dari kelapa sawit. Kita tahu, peningkatan penggunaan biofuel di Indonesia tujuannya bukan untuk mengurangi porsi konsumsi minyak fosil, tapi untuk menyediakan pasar baru bagi kelapa sawit yang sudah kelebihan pasokan di pasar dunia.

Artinya jika target porsi minyak nabati dari sawit itu naik terus dalam biofuel, maka mesti ada lahan tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hutan semakin berpotensi untuk dibabat lagi.

Sebelumnya, analisis deforestasi yang dilakukan Madani berdasarkan data Auriga Nusantara dan Global Forest Watch pada 2023 menyimpulkan, bahwa lebih dari 50% deforestasi atau hilangnya hutan alam di Indonesia itu terjadi di wilayah izin atau konsesi. Jika digabung dengan lahan sekitar konsesi di radius 2 kilometer, maka 70% deforestasi terjadi di lahan konsesi dan sekitarnya.

Dorongan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik juga tak kalah problematik. Kendaraan listrik berbasis baterai ini membutuhkan bahan baku berupa nikel. Kebutuhan nikel untuk baterai mendorong semakin banyaknya pembukaan dan pengolahan tambang nikel di berbagai daerah, utamanya di Sulawesi Tengah dan Tenggara serta Maluku Utara.

Tanpa ada kebijakan pengutamaan daur ulang dalam produksi baterai, maka hutan alam dan lahan akan semakin habis untuk memenuhi kebutuhan ini. Benar bahwa nikel masuk kategori material mentah kritis. Tapi pemanfaatannya tidak harus selalu merambah hutan alam. Apalagi menerabas wilayah adat.

Berdasarkan analisis Madani Berkelanjutan, ada 9,8 juta hektare hutan yang masih untapped, alias berada di luar izin dan konsesi, belum masuk skema perlindungan dan alokasi kelola masyarakat pada 2022. Dari total itu, 15,28% atau setara 1,5 juta hektare merupakan hutan alam primer.

Sebanyak 67,77% atau setara 6,7 juta hektare hutan alam untapped berada di dalam kawasan hutan. Hanya 3,29% atau setara 325 ribu hektare hutan alam untapped masuk dalam Fungsi Ekosistem Gambut (FEG). Tanpa perlindungan, hutan ini bisa lenyap.

Juga masih ada target 6,4 juta hektare lahan yang belum dijadikan perhutanan sosial. Sebelumnya pemerintah menargetkan penetapan status perhutanan sosial dapat mencapai 12,7 juta hektare, yang tersebar di ekosistem hutan pesisir, lahan gambut dan hutan darat. Namun hingga September 2023, baru 6,3 juta hektare yang sudah mendapat status sebagai perhutanan sosial.

Pekerjaan rumah pemerintah juga masih berderet jika menilik status hutan adat. Memang hingga tahun 2023 pemerintah sudah mengakui 244.195 hektare lahan sebagai hutan adat. Hutan ini, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, tidak boleh diubah statusnya, baik itu untuk konsesi perorangan, badan hukum, bahkan tanah negara sekalipun.

Namun jika membandingkan dengan data Badan Registrasi Wilayah Adat—inisiatif masyarakat sipil untuk mengadvokasi hutan adat di Indonesia—pengakuan pemerintah terhadap hutan adat itu terbilang seujung kuku. Sebab menurut catatan badan tersebut, semestinya ada 11 juta hektare hutan yang berpotensi menjadi hutan adat.

Makanya, dengan melihat kondisi eksploitasi kehutanan dan lahan yang masih tinggi ini, dan masih rendahnya upaya penyelamatan hutan, pemerintah mesti mengingat lagi apa itu FOLU Net Sink 2030. Komitmen ini adalah wasiat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

FOLU Net Sink 2030 adalah komitmen tingkat serapan emisi sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Target itu dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan. Tanpa perhatian serius pada percepatan perhutanan sosial, penetapan hutan adat, hingga perlindungan terhadap hutan alam, mustahil rasanya FOLU NET SINK 2030 tercapai. Itu artinya NDC Indonesia tidak akan pernah berhasil.

Banyaknya celah dalam pernyataan komitmen itu bisa jadi karena kurangnya keterlibatan publik. Deforestasi dan alih fungsi lahan secara brutal adalah juga pendorong terjadinya bencana. Kelompok-kelompok rentan akan yang paling menerima dampaknya. Selain gagal untuk mengurangi emisi, jalan Indonesia menuju gagal beradaptasi menjadi semakin terang.

Untuk itu, dalam penyusunan Second NDC, pemerintah perlu membuka pintu seluas-luasnya masukan publik dan melibatkan secara bermakna kelompok yang paling terdampak perubahan iklim seperti masyarakat adat dan lokal, perempuan, anak-anak dan lansia, penyandang disabilitas, petani kecil dan nelayan tradisional, buruh, dan kelompok rentan lainnya. Melalui partisipasi bermakna masyarakat sipil, termasuk kelompok rentan, Second NDC akan menjadi lebih kredibel dan legitimate, baik di mata publik maupun di mata dunia internasional.