IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Lewat Perpres tersebut, diatur juga terkait pemberian insentif untuk calon investor IKN.

Adapun insentif yang diberikan misalnya pembebasan tarif pengelolaan lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) oleh Badan Otorita IKN yang diberikan kepada pelaku usaha pelopor. Hal itu seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Perpres tersebut.

"Kontribusi atas pengelolaan ADP oleh Otorita lbu Kota Nusantara kepada Pelaku Usaha pelopor dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah); atau pembayaran secara angsuran," demikian isi Perpres tersebut, dikutip Jumat (12/7/2024).

Adapun pelaku usaha pelopor yang dimaksud pasal tersebut ditetapkan dengan kriteria pelaku usaha yang telah menyatakan minat dan menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan OIKN, dan pelaku usaha yang bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di IKN, paling lama 5 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres 75/2024.

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan kehadiran Perpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat investasi dari para pelaku usaha. Mengingat, target pembiayaan investasi yang dipatok untuk IKN sepanjang 2024 sekitar Rp100 triliun.

"Intinya (isi Perpres) mempermudah investasi masuk ke IKN. Terus kita kerjakan mencapai target itu (Rp100 triliun). Kita jalankan seperti itu," kata dia.

Pada kesempatan yang berbeda, Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu penyebab investor masih enggan ke IKN adalah soal kepemilikan lahan. Skema sebelumnya investor hanya diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sehingga dinilai kurang bankable.

Akan tetapi, skema kepemilikan lahan itu telah diganti menjadi pemberian HGB murni. HGB murni itulah yang diberikan kepada calon investor dari ADP yang dimiliki oleh Badan Otorita IKN.

"Untuk investor (akan diberikan) HGB murni, tapi bukan di atas HPL, kalau di atas HPL dia pasti nilai nya jika di Bank-kan akan jauh lebih kecil atau mungkin tidak bankable, itu yang tidak menarik," kata Basuki.

(NIA)

IDXChannel - Pedagang seragam sekolah mengeluhkan omzet penjualan turun menjelang tahun ajaran baru.

Salah satu pedagang seragam sekolah di Pasar Ciracas, Riza (26) mengatakan omzet penjualan di tokonya mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Perbedaan omzet tersebut cukup terasa jauh.

"Jelas sekali ada penurunan omzet penjualan seragam dibandingkan tahun lalu. Tahun ini omzet kami turun antara 30 persen sampai 40 persen," kata Riza saat ditemui di tokonya, Jumat (12/7/2024).

Riza menjelaskan penurunan omzet ini diduga banyaknya masyarakat sudah membeli seragam via e-commerce atau aplikasi toko daring.

"Minat pembeli seragam saat ini mulai berkurang karena kemudahan akses via aplikasi daring," katanya.

Dia menyebutkan rata-rata orang tua siswa yang melakukan pembelian seragam via daring tersebut, dikarenakan telah mengetahui ukuran seragam putra-putrinya.

"Rata-rata orang tua sekarang kan sudah tahu ukuran seragam anaknya, jadi ketika belanja online tinggal memastikan ukuran di atasnya atau yang sesuai," kata Riza.

Meski demikian, Riza mengatakan lantaran omzet penjualan seragam di tokonya mengalami penurunan, dirinya pun tertarik berencans untuk menbuka toko secara daring.

"Saat ini sih belum punya toko online, tetapi rencananya dalam waktu dekat ini kita mau buka juga (toko secara daring)," katanya.

(NIY)

IDXChannel - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkapkan penyebab utama kelompok milenial atau anak muda, enggan membeli mobil baru. Dia menyebutkan, tren ini berdampak pada stagnasi penjualan mobil nasional hingga berujung penurunan pada 2024.

Sekretaris Utama Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, kelompok milenial secara kuantitas merupakan populasi terbanyak di Indonesia saat ini. Kelompok milenial diperkirakan mencapai 50 juta orang dari total populasi di Indonesia. Penyebab mereka enggan membeli mobil adalah daya beli milenial yang lemah.

"Kenaikan harga mobil yang tidak sebanding dengan pendapatan per kapita masyarakat, mengakibatkan masyarakat milenial enggan membeli mobil baru," kata Kukuh dalam Market Review IDX Channel, Jumat (12/7/2024).

Kukuh menjelaskan, gap antara harga jual mobil baru dengan pendapatan per kapita masyarakat, masih menjadi hal yang dominan berpengaruh dalam tingkat penjualan nasional.

"Kenaikan harga mobil itu mencapai 7 persen, sementara kenaikan pendapatan lebih tinggi dari rata-rata inflasinya," katanya.

Selain itu, Kukuh juga menyoroti tingginya suku bunga di Indonesia. Berdasarkan kajian Gaikindo, kenaikan suku bunga berdampak pada kinerja penyaluran kredit kendaraan bermotor. Dia mengatakan semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula potensi rasio kredit bermasalah alias nonperforming loan (NPL).

"Jadi ketika ada kenaikan NPL, lembaga keuangan mulai memperketat persyaratan pemberian kreditnya. Sedangkan 80 persen penjualan kendaraan bermotor kan pakai kredit sehingga terjadi penurunan," kata Kukuh.

Kondisi inilah yang terjadi saat ini dimana sepanjang enam bulan pertama tahun ini, penjualan mobil secara nasional hanya 407.833 unit, turun 19,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Data tersebut menunjukkan pabrikan otomotif kesulitan menjual mobil di atas satu juta unit setiap tahunnya di pasar domestik.

Secara siklikal, Kukuh juga menilai pemilu di Februari 2024 yang berlanjut momen Ramadan dan Idul Fitri pada Maret dan April 2024 juga memengaruhi penjualan mobil.

(RFI)

IDXChannel - PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha dan daya saing industri. Salah satunya dengan pemenuhan energi gas bumi sebagai salah satu komponen operasional sektor industri.

“Kami berupaya seoptimal mungkin agar kerja sama antara kedua belah pihak adalah kerja sama simbiosis mutualisme. Kami saling mendukung agar penyaluran dan penyerapan gas bumi tetap terjaga sehingga kebutuhan gas pelaku industri terpenuhi," kata Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini lewat keterangan tertulisnya, Kamis (12/7/2024).

"Harapannya PGN dan industri dapat tumbuh bersama untuk mendukung perekonomian," kata dia.

Ratih melanjutkan, PGN tetap berkomitmen dan support terhadap kebijakan pemerintah termasuk mendukung pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri tertentu atau HGBT.

"PGN telah menyalurkan seluruh volume HGBT yang diterima dari pemasok kepada seluruh industri penerima HGBT sesuai alokasi HGBT masing-masing penerima yang telah ditetapkan pemerintah,” kata dia.

Ratih menambahkan, secara operasi, PGN sebagai perusahaan terbuka berkomitmen dalam menjalankan operasi secara transparan dan sesuai GCG yang ada dan hal ini dapat di cek oleh rekan-rekan industri dalam laporan keterbukaan PGN.

Dijelaskan dalam paparan bagaimana mekanisme penyaluran gas, kendala, dan solusi yang ditawarkan, merupakan upaya komunikasi rutin dan komunikasi dua arah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman antara kedua belah pihak dalam kerja sama bisnis maupun pelaksanaan peran strategis masing-masing pihak bagi negara.

"Ke depannya diharapkan juga ada stimulasi untuk menjaga kelangsungan bisnis midstream dan downstream hilir gas bumi serta kemampuan badan usaha sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur gas bumi," katanya.

"PGN berharap dapat terus menjadi pemain sentral dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Mengingat infrastruktur masih sangat dibutuhkan berbagai daerah baik bagi pelaku usaha industri, UMKM serta rumah tangga yang belum mendapatkan manfaat gas bumi," kata dia.

Sementara itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan transparansi data menjadi salah satu concern PGN diasosiasi industri pemakai gas bumi. Bagaimanapun tanpa PGN dan Gas Bumi kondisi operasional rekan-rekan industri akan terganggu.

"Oleh karena itu kami akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan PGN untuk dapat melayani kebutuhan gas industri secara maksimal namun tentunya juga dengan harga gas yang kompetitif untuk mendukung daya saing industri," kata Gunawan.

(NIY)

IDXChannel - Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun yang diajukan Damri telah disetujui oleh DPR. Artinya, Damri akan mengantongin PMN Rp1 Triliun pada 2025.

Dana PMN diproyeksikan untuk peremajaan bus angkutan perintis di Tertinggal, Terluar, Terdepan, Perbatasan (3TP) dan pengadaan bus listrik.

Corporate Secretary Damri Chrystian R. M. Pohan mengatakan, PMN sebesar Rp1 triliun yang diberikan kepada Damri akan alokasikan membeli alat produksi untuk dioperasikan di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta.

Peremajaan bus angkutan perintis menggunakan dana PMN senilai Rp490 miliar, sedangkan untuk pengadaan bus listrik senilai Rp510 miliar.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," kata Pohan Jumat (12/7/1024).

Pohan melanjutkan, dana PMN tersebut juga diperuntukan pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menghasilkan Net Zero Emissions.

"Dengan memiliki bus listrik melalui penerimaan PMN turut memperkuat upaya Damri dalam mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar," kata dia.

Alokasi ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi Damri sebagai BUMN Transportasi Jalan Tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," kata Pohan.

Tahapan penggunaan dana PMN ini dijalankan melalui tahapan proses yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan terhadap aspek compliance yang berlaku.

Damri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan dukungan penuh terhadap Damri dalam upaya menciptakan value creation pasca penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri.

(NIY)

IDXChannel - Kampung Sabbeta, sebuah daerah yang terletak di Dusun Amessangeng, Desa Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 160 km dari Makassar, dulunya dikenal sebagai miniatur pesutraan Soppeng. Ini karena produksi sutra dari hulu sampai hilir, mulai dari penanaman murbai, pemeliharaan ulat sutra, pemintalan, pertenunan dan kerajinan.

Awalnya, produksi sutra di daerah ini hanya sebatas benang sutra. Namun, pada 2018, kampung Sabbeta yang dulunya hanya memproduksi sutra untuk dijadikan sarung, sekarang berubah haluan membuat kerajinan Batik Motif Eco Print.

Perubahan haluan ini bermula atas inisiatif dan ide dari seorang warga di kampung tersebut. Dia adalah Musdalifah Riwayati.

Warga kampung Sabbeta yang juga merupakan nasabah Mekaar Unit Lalabata menjadi inisiator terbentuknya 'Ecoprint Kampung Sabbeta'. Idenya untuk membuat kain selain sutra, yaitu batik motif Eco Print membuat dirinya dan warga kampung Sabbeta dikenal sampai mancanegara.

”Awalnya saya mempunyai ide bagaimana menciptakan motif kain sutra yang beda dari produksi yang biasanya, yaitu dibordir atau dibuat menjadi sarung, saya pun mencari referensi dari internet, akhirnya saya tertarik dan penasaran dengan teknik pewarnaan kain dengan menggunakan bahan dari alam (ecoprint),” ujar Musdalifah.

Musdalifah pun belajar secara otodidak dan mencari motif. Setelah berulang kali gagal, dia akhirnya berhasil menghasilkan batik ecoprint yang cantik.

”Saya perlihatkan motif kain tersebut ke Ketua Dekranasda waktu itu, dan gayung bersambut di situlah awal ecoprint diperkenalkan di Soppeng,” katanya.

Kondisi perekonomian masyarakat di kampung Sabbeta meningkat berkat usaha batik ecoprint inisiasi Musdalifah. Terutama ibu-ibu yang sebelumnya berprofesi hanya sebagai ibu rumah tangga, saat ini bisa menghasilkan dengan membuat pola kain batik motif ecoprint dan mendapat tambahan uang untuk keluarga.

”Sekarang brand ecoprint Kampung Sabbeta sudah mendapatkan pembeli dari luar negeri seperti, Malaysia, Jepang, Inggris, dan Kanada. Juga telah bekerja sama dengan Fashion House Malaysia,” kata Musdalifah penuh semangat.

Saat ini, Musdalifah merasa senang dan bahagia, bukan saja dari meningkatnya pendapatan, tapi rasa bangga bisa menjadi salah satu UMKM unggulan yang mengharumkan nama daerah kabupaten Soppeng dan Sulsel secara meluas.

Dia berharap industri kreatif kain ecoprint bisa mendunia. ”Kami mengusung konsep sustainable fashion dan ramah lingkungan, serta bisa memperkenalkan sutra ke masyarakat luas,” ujar dia.

(YNA)

IDXChannel - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menaikkan rasio utang negara hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Melansir Financial Times (FT), Kamis (11/9/2024), kebijakan ini akan diambil untuk mendanai program belanja sejumlah kebijakan.

Namun demikian, Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik Prabowo mengatakan kepada FT, kebijakan ini masuk akal asalkan pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pajak, menurut salah satu penasihat terdekatnya.

Hashim mengatakan, Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi jika rasio utang terhadap PDB naik menjadi 50 persen dari yang saat ini masih mencapai 39 persen.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana,” ujar Hashim kepada FT di London.

Berdasarkan hukum Indonesia, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen. Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Indonesia, di mana defisit anggaran tahunan pemerintah dibatasi sebesar 3 persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimum adalah 60 persen.

Namun demikian, Hashim memastikan Prabowo tidak akan mengeksekusi kebijakan ini jika sejumlah syarat tidak terpenuhi.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan seperti perolehan pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk,” kata Hashim.

Rencana pinjaman yang dilakukan pemerintahan Prabowo menandai perubahan besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah citra Indonesia sebagai negara penghasil komoditas andalan.

FT juga menyebut Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran berpengaruh ketika transisi pemerintahan baru akan disahkan pada Oktober mendatang.

Komentarnya merupakan konfirmasi resmi pertama mengenai rencana penambahan rasio utang yang sempat berembus beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, melansir dari Bloomberg, Jumat (14/6) Prabowo berencana mendanai janji kampanyenya, termasuk makan bergizi gratis (MBG) dengan terus meningkatkan rasio utang ke level tertinggi dalam dua dekade.

Bloomberg mengatakan, putra mantan ekonom terkemuka Soemitro Djojohadikoesoemo ini akan meningkatkan rasio utang terhadap PDB sebesar 2 poin persentase setiap tahun selama lima tahun ke depan.

Peningkatan bertahap akan memberikan ruang bagi tim ekonominya untuk menyesuaikan diri terhadap hambatan jika dibandingkan dengan menambah utang sekaligus.

Sebelumnya, Morgan Stanley sudah memangkas peringkat ekuitas alias pasar saham Indonesia menjadi underweight di Asia dan negara berkembang pada Selasa (11/6)

Mengutip dari Bloomberg, ahli strategi di Morgan Stanley menulis dalam sebuah catatan, kebijakan fiskal Indonesia dan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) menimbulkan risiko terhadap investasi saham.

“Kami melihat ketidakpastian jangka pendek mengenai arah kebijakan fiskal di masa depan serta beberapa kelemahan di pasar Valas di tengah masih tingginya suku bunga AS dan prospek dolar AS yang kuat,” kata ahli strategi Morgan Stanley Daniel Blake, Senin (10/6).

Rasio UtangDinaikkan, APBN Kuat?

Menaikkan utang negara mendekati 50 persen dari PDB berarti berpotensi mencapai tingkat share utang tertinggi sejak 2004.

Menurut Bloomberg, langkah ini akan menandai perubahan penting bagi negara dengan Indonesia sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Mengingat, Indonesia selama ini mengandalkan kebijakan fiskal konservatif untuk menjaga kepercayaan investor.

Pemerintah secara ketat mematuhi batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimum sebesar 60 persen sejak Krisis Keuangan Asia 1997.

Ini sempat membantu utang Indonesia mendapatkan kembali peringkat layak investasi meskipun pendapatan negara masih lemah.

Rasio utang sebesar 50 persen dipandang sebagai tingkat optimal karena akan meyakinkan investor akan komitmen Indonesia terhadap kehati-hatian fiskal, sementara rasio utang yang lebih tinggi dari 60 persen dapat menimbulkan kekhawatiran pasar.

Kondisi penerimaan negara yang rentan juga menjadi isu serius di tengah wacana peningkatan rasio utang.

Kondisi makroekonomi yang dinamis menjadi tantangan perekonomian domestik sepanjang 2024. Sejumlah asumsi ekonomi makro APBN 2024 yang sebelumnya telah direncanakan diperkirakan meleset dari rencana jika melihat data terbaru terkait defisit APBN 2024.

Sri Mulyani menggarisbawahi, penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).

Kondisi ini memengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi yang berdampak pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan yang terkontraksi 35,5 persen yoy.

Di sisi lain, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (DN) turun 11 persen yoy. Namun, secara bruto tanpa memperhitungkan restitusi, PPN DN masih tumbuh positif 9,2 persen yoy, seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 sebesar 5,11 persen.

Sementara itu pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen yoy. Penurunan PNBP juga disebabkan turunnya penerimaan sumber daya alam (SDA) karena melemahnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting gas.

Kementerian Keuangan mencatat, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) juga naik dari 38,64 persen pada April 2024 menjadi 38,71 persen pada Mei 2024. (Lihat tabel di bawah ini.)

Bank Indonesia juga baru saja melaporkan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia meningkat mejadi USD139 miliar pada akhir Mei 2024.

Jumlah kenaikan cadev ini sebesar USD2,8 miliar dibanding posisi pada akhir April 2024 sebesar USD136,2 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun di semester I-2024.

Angka ini setara 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut Ani, sapaan akrabnya, defisit APBN ini masih terjaga.

“Keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp162,7 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pendapatan negara pada semester I-2024 juga tercatat sebesar Rp1.320, 7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen secara tahunan (yoy).

Penerimaan negara dari perpajakan juga tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dengan outlook tersebut, kami memproyeksikan defisit APBN 2024 sebesar Rp609,7 triliun atau 2,7 persen terhadap PDB," ujar Sri Mulyani.

Menurut Bloomberg, Prabowo fokus pada bagaimana menyesuaikan program-programnya, terutama pangan dan gizi, ke dalam anggaran 2025.

“Sejalan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini sambil memastikan kehati-hatian fiskal,” kata Thomas Djiwandono, anggota tim transisi ekonomi Prabowo kepada Bloomberg.

Mantan jenderal tersebut mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg bulan lalu bahwa Indonesia bisa “lebih berani” dengan belanja pemerintah.

“Kita merupakan salah satu negara dengan rasio utang terhadap PDB terendah di dunia, jadi sekarang saya pikir inilah saatnya untuk lebih berani dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Prabowo.

Prabowo, yang akan dilantik sebagai presiden pada Oktober, membutuhkan dana untuk memenuhi janji kampanyenya berupa makan siang gratis yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp460 triliun per tahun. (ADF)

IDXChannel - Pemerintah memastikan bahwa sejumlah infrastruktur utama telah siap digunakan, jelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik indonesia (HUT RI) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan oleh Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Imam Santoso Ernawi, dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, secara daring, Kamis (11/7/2024).

Menurut Imam, saat ini ada sedikitnya enam lingkup yang menjadi fokus kerja Kementerian PUPR jelang pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN.

Keenam lingkup pengerjaan tersebut, menruut Imam, meliputi pengerjaan pembangunan di Kawasan Inti Kantor Pemerintahan (KIPP), penataan kawasan, perumahan, konektivitas KIPP dan regional, Sumber Daya Air (SDA) dan drainase perkotaan, serta air minum dan sanitasi.

Imam menjelaskan bahwa jelang 17 Agustus, yang diutamakan adalah sisi fungsional. Karenanya, pasca pelaksanaan Upacara 17 Agustus, proses pembangunan masih akan terus berjalan untuk mengejar target-target pencapaian lainnya.

"Saat 17-an (upacara 17 Agustus) ini, bukan berarti bangunan ini semua selesai, tapi secara fungsional sudah bisa digunakan. Untuk kegiatan 17-an ini, kita akan fungsikan ruang-ruang mana yang fungsional untuk kegiatan di situ," ujar Imam.

Lingkup KIPP, dikatakan Imam, nantinya akan menjadi lokasi inti dalam penyelenggaraan upacara, tepatnya di lapangan yang terletak Kawasan Istana Negara.

Per 4 Juli 2024, realisasi pembangunan kawasan ini diklaim Imam telah mencapai 82,73 persen, dan secara fungsional, ruang-ruang utamanya sudah dapat digunakan.

Sedangkan, berbicara soal kantor pemerintahan, Imam juga menjelaskan bahwa wilayah Kementerian Koordinator ditargetkan dapat digunakan untuk berkantor secara optimal pada bulan September 2024 mendatang.

Meski begitu, saat ini telah fungsional untuk kapasitas sekitar 2.170 orang, dan akan semakin rampung secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan.

Sedangkan dalam lingkup penataan kawasan, yang diutamakan saat ini adalah tiga plaza yang berada di depan istana, yaitu Plaza Seremoni/Sumbu Kebangsaan, Plaza Bendera/Beranda Nusantara, dan Plaza Bhinneka.

"Plaza seremoni sudah selesai 100 persen dan saat ini sedang dilakukan penyempurnaan. Nanti, akan banyak masyarakat yang akan ikut meramaikan di sini. Paling depan dari istana ada bangunan melengkung yang adalah visitor center yang jadi pusat informasi, lalu ada lokasi yang diperuntukan bagi booth UMKM," ujar Imam.

Pada di lingkup perumahan, ada 12 gedung hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan & Keamanan (Hankam) yang siap dari total 47 gedung yang direncanakan.

Akses bagi para tamu yang akan hadir pada upacara mendatang juga telah diupayakan untuk waktu yang lebih efisien.

"Akses regular itu sekitar dua jam lewat provinsi, saat ini sedang disiapkan untuk akses dari Balikpapan ke KIPP sekitar 70 menit," ujar Imam.

Penyelenggaraan Upacara Bendera di IKN tentunya juga perlu diantisipasi di tengah cuaca yang tak menentu. PUPR telah menyiapkan sistem drainase perkotaan dan juga pemanfaatan wilayah sebagai embung/kolam retensi untuk parkir air.

Sedangkan untuk ketersediaan air bersih, minimum yang akan dioperasionalkan adalah 150 liter per detik untuk mencukupi kawasan yang akan beroperasi pada 17 Agustus.

Pada bulan Juli 2024 ini, Kementerian PUPR tengah fokus melakukan test & commissioning yang memeriksa dan menguji berbagai infrastruktur di IKN, termasuk untuk air minum.

"Yang paling krusial adalah air minum. Saat ini sudah proses pengujian juga, walau masih tahap 1 dan akan berlangsung sampai tahap 3, yang direncanakan akan selesai pada tanggal 17 Juli 2024," ujar Imam. (TSA)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa sedikitnya ada enam lingkup yang menjadi fokus jelang pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, saat hadir dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, secara daring, Kamis (11/7/2024).

Keenam lingkup pengerjaan tersebut, menruut Imam, meliputi pengerjaan pembangunan di Kawasan Inti Kantor Pemerintahan (KIPP), penataan kawasan, perumahan, konektivitas KIPP dan regional, Sumber Daya Air (SDA) dan drainase perkotaan, serta air minum dan sanitasi.

Imam menjelaskan bahwa jelang 17 Agustus, yang diutamakan adalah sisi fungsional. Karenanya, pasca pelaksanaan Upacara 17 Agustus, proses pembangunan masih akan terus berjalan untuk mengejar target-target pencapaian lainnya.

"Saat 17-an (upacara 17 Agustus) ini, bukan berarti bangunan ini semua selesai, tapi secara fungsional sudah bisa digunakan. Untuk kegiatan 17-an ini, kita akan fungsikan ruang-ruang mana yang fungsional untuk kegiatan di situ," ujar Imam.

Lingkup KIPP, dikatakan Imam, nantinya akan menjadi lokasi inti dalam penyelenggaraan upacara, tepatnya di lapangan yang terletak Kawasan Istana Negara.

Per 4 Juli 2024, realisasi pembangunan kawasan ini diklaim Imam telah mencapai 82,73 persen, dan secara fungsional, ruang-ruang utamanya sudah dapat digunakan.

Sedangkan, berbicara soal kantor pemerintahan, Imam juga menjelaskan bahwa wilayah Kementerian Koordinator ditargetkan dapat digunakan untuk berkantor secara optimal pada bulan September 2024 mendatang.

Meski begitu, saat ini telah fungsional untuk kapasitas sekitar 2.170 orang, dan akan semakin rampung secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan.

Sedangkan dalam lingkup penataan kawasan, yang diutamakan saat ini adalah tiga plaza yang berada di depan istana, yaitu Plaza Seremoni/Sumbu Kebangsaan, Plaza Bendera/Beranda Nusantara, dan Plaza Bhinneka.

"Plaza seremoni sudah selesai 100 persen dan saat ini sedang dilakukan penyempurnaan. Nanti, akan banyak masyarakat yang akan ikut meramaikan di sini. Paling depan dari istana ada bangunan melengkung yang adalah visitor center yang jadi pusat informasi, lalu ada lokasi yang diperuntukan bagi booth UMKM," ujar Imam.

Pada di lingkup perumahan, ada 12 gedung hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan & Keamanan (Hankam) yang siap dari total 47 gedung yang direncanakan.

Akses bagi para tamu yang akan hadir pada upacara mendatang juga telah diupayakan untuk waktu yang lebih efisien.

"Akses regular itu sekitar dua jam lewat provinsi, saat ini sedang disiapkan untuk akses dari Balikpapan ke KIPP sekitar 70 menit," ujar Imam.

Penyelenggaraan Upacara Bendera di IKN tentunya juga perlu diantisipasi di tengah cuaca yang tak menentu. PUPR telah menyiapkan sistem drainase perkotaan dan juga pemanfaatan wilayah sebagai embung/kolam retensi untuk parkir air.

Sedangkan untuk ketersediaan air bersih, minimum yang akan dioperasionalkan adalah 150 liter per detik untuk mencukupi kawasan yang akan beroperasi pada 17 Agustus.

Pada bulan Juli 2024 ini, Kementerian PUPR tengah fokus melakukan test & commissioning yang memeriksa dan menguji berbagai infrastruktur di IKN, termasuk untuk air minum.

"Yang paling krusial adalah air minum. Saat ini sudah proses pengujian juga, walau masih tahap 1 dan akan berlangsung sampai tahap 3, yang direncanakan akan selesai pada tanggal 17 Juli 2024," ujar Imam. (TSA)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, Bandara VVIP IKN baru bisa digunakan secara fungsional pada 17 Agustus 2024. Sebab, saat ini bandara tersebut juga masih dalam tahap konstruksi.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, bandara tersebut juga kemungkinan belum siap untuk dilandasi oleh pesawat jenis Boeing, atau pesawat-pesawat berbadan besar. Sehingga, kemungkinan jika terdapat pesawat Boeing akan dialihkan ke Bandara terdekat IKN, yaitu di Balikpapan.

"Bisa (fungsional bandara), bergantung ukurannya (pesawat). Ada yang gede, ada yang kecil. Kalau yang mau pakai Boeing, yang besar ya tidak bisa (dilandasi)," ujar Endra di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Bandara IKN saat ini tengah dibangun dengan memiliki luas area 347 hektare dengan dilengkapi ruang VVIP dan VIP seluas 7.352 m2 dan targetmya dapat menampung tiga pesawat terbang.

Desain Bandara IKN memiliki panjang runway 3.000 x 45 meter yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga. Namun, pada saat fungsional, runway yang baru bisa digunakan sepanjang 2.200 meter.

Dukungan infrastruktur lainnya adalah pembangunan apron 470 meter dari total luas 102.150 m2, dan taxiway sepanjang 290 meter dengan anggaran Rp4,3 triliun.

"Kalau pesawat yang sekarang yang dipakai beliau (Presiden) (Airbus) bisa. Kalau yang badan besar itu, misalkan dari UAE, itu kan pesawatnya gede-gede ya, Amerika, tidak bisa," kata Endra.

Sebagai informasi, Bandara VVIP IKN berada di Kecamatan Penajam atau berjarak sekitar 23 km dari Titik Nol IKN atau sekitar 18 menit dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Dukungan konektivitas juga telah dikerjakan Kementerian PUPR dengan menyelesaikan jalan relokasi sepanjang 4 km.

Progres pekerjaan fisik Bandara IKN sampai dengan awal Juni lalu telah mencakup beberapa aspek, di antaranya pekerjaan baja, instalasi pipa plumbing, atap, dinding, dan elektrikal di Terminal VVIP; pekerjaan kolom, instalasi pipa plumbing, dan rangka baja di Terminal VIP; pekerjaan struktur atas lantai 1-4 Gedung ATC; pekerjaan pilecap dan instalasi plumbing Gedung Administrasi dan Operasional; pekerjaan minipile dan pipa plumbing di Gedung PK-PPK; serta pekerjaan struktur atas gedung substation.

Aspek lainnya, pekerjaan struktur atas gedung peribadatan, pekerjaan struktur lab karantina; pekerjaan minipile bangunan power house; pekerjaan cut & fill, galian U-ditch, geotextile, agregat di Jalan Akses Utama (uditch), Embung, dan Jalan Perimeter Barat; pekerjaan pondasi pancang Gedung Ruang Pompa dan GWT, serta STP; serta pekerjaan pondasi rumah dinas.

(YNA)

IDXChannel - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan bakal terus mengupdate perkembangan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini terkait rencana pemerintah untuk dapat menggelar Upacara Bendera Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT ke-79 RI) yang jatuh tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.

"Sebagai Government Public Relation, kami akan terus memberikan update informasi seputar perkembangan pembangunan di IKN," ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo, Septriana Tangkary, dalam keterangan resminya, Kamis (11/7/2024).

Untuk keperluan penyebaran informasi tersebut, menurut Septriana, pihaknya juga bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pelaksana teknis atas berbagai persiapan jelang pelaksanaan upacara di IKN.

"Kami berharap dapat terus membangun sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga untuk memberikan informasi yang cepat, akurat, objektif, kepada seluruh masyarakat Indonesia," ujar Septriana.

Tak hanya itu, Kemenkominfo secara aktif memberikan update terbaru atas perkembangan pembangunan ke kalangan media massa nasional. Hal tersebut dinilai Septriana sangat penting guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen Pemerintah dalam hal pembangunan IKN.

"Sehingga masyarakat kita harapkan bisa terus terupdate informasinya terkait apa saja pengerjaan yang sedang berjalan di IKN, termasuk progress pembangunannya sejauh ini," ujar Septriana. (TSA)
[16.42, 12/7/2024] Momo IDXChannel Redaktur: Oke
[16.49, 12/7/2024] taufan sukma: Berita 130 - taufan

Siapkan IKN untuk Perayaan HUT RI, Kementerian PUPR Fokus Pada Enam Lingkup Kerja

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa sedikitnya ada enam lingkup yang menjadi fokus jelang pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, saat hadir dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, secara daring, Kamis (11/7/2024).

Keenam lingkup pengerjaan tersebut, menruut Imam, meliputi pengerjaan pembangunan di Kawasan Inti Kantor Pemerintahan (KIPP), penataan kawasan, perumahan, konektivitas KIPP dan regional, Sumber Daya Air (SDA) dan drainase perkotaan, serta air minum dan sanitasi.

Imam menjelaskan bahwa jelang 17 Agustus, yang diutamakan adalah sisi fungsional. Karenanya, pasca pelaksanaan Upacara 17 Agustus, proses pembangunan masih akan terus berjalan untuk mengejar target-target pencapaian lainnya.

"Saat 17-an (upacara 17 Agustus) ini, bukan berarti bangunan ini semua selesai, tapi secara fungsional sudah bisa digunakan. Untuk kegiatan 17-an ini, kita akan fungsikan ruang-ruang mana yang fungsional untuk kegiatan di situ," ujar Imam.

Lingkup KIPP, dikatakan Imam, nantinya akan menjadi lokasi inti dalam penyelenggaraan upacara, tepatnya di lapangan yang terletak Kawasan Istana Negara.

Per 4 Juli 2024, realisasi pembangunan kawasan ini diklaim Imam telah mencapai 82,73 persen, dan secara fungsional, ruang-ruang utamanya sudah dapat digunakan.

Sedangkan, berbicara soal kantor pemerintahan, Imam juga menjelaskan bahwa wilayah Kementerian Koordinator ditargetkan dapat digunakan untuk berkantor secara optimal pada bulan September 2024 mendatang.

Meski begitu, saat ini telah fungsional untuk kapasitas sekitar 2.170 orang, dan akan semakin rampung secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan.

Sedangkan dalam lingkup penataan kawasan, yang diutamakan saat ini adalah tiga plaza yang berada di depan istana, yaitu Plaza Seremoni/Sumbu Kebangsaan, Plaza Bendera/Beranda Nusantara, dan Plaza Bhinneka.

"Plaza seremoni sudah selesai 100 persen dan saat ini sedang dilakukan penyempurnaan. Nanti, akan banyak masyarakat yang akan ikut meramaikan di sini. Paling depan dari istana ada bangunan melengkung yang adalah visitor center yang jadi pusat informasi, lalu ada lokasi yang diperuntukan bagi booth UMKM," ujar Imam.

Pada di lingkup perumahan, ada 12 gedung hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan & Keamanan (Hankam) yang siap dari total 47 gedung yang direncanakan.

Akses bagi para tamu yang akan hadir pada upacara mendatang juga telah diupayakan untuk waktu yang lebih efisien.

"Akses regular itu sekitar dua jam lewat provinsi, saat ini sedang disiapkan untuk akses dari Balikpapan ke KIPP sekitar 70 menit," ujar Imam.

Penyelenggaraan Upacara Bendera di IKN tentunya juga perlu diantisipasi di tengah cuaca yang tak menentu. PUPR telah menyiapkan sistem drainase perkotaan dan juga pemanfaatan wilayah sebagai embung/kolam retensi untuk parkir air.

Sedangkan untuk ketersediaan air bersih, minimum yang akan dioperasionalkan adalah 150 liter per detik untuk mencukupi kawasan yang akan beroperasi pada 17 Agustus.

Pada bulan Juli 2024 ini, Kementerian PUPR tengah fokus melakukan test & commissioning yang memeriksa dan menguji berbagai infrastruktur di IKN, termasuk untuk air minum.

"Yang paling krusial adalah air minum. Saat ini sudah proses pengujian juga, walau masih tahap 1 dan akan berlangsung sampai tahap 3, yang direncanakan akan selesai pada tanggal 17 Juli 2024," ujar Imam. (TSA)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan penyebab banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi di tanah air. Salah satunya akibat adanya ketidaksesuaian data yang dimiliki baik dari masyarakat, swasta, dan pemerintah.

"Jadi kalau setiap hari saya mendapatkan laporan itu ya memang enggak ada habisnya. Bahkan, data di (Kemenko) Polhukam dari berbagai jenis laporan dan kasus yang terjadi itu 60 persennya terkait urusan tanah baik sengketa antar warga, warga dengan korporasi maupun warga dengan aset pemerintah maupun kombinasi di antaranya," kata AHY melalui siaran langsung di akun YouTube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

AHY menjelaskan, banyaknya kasus sengketa tanah terjadi karena banyak faktor termasuk regulasi yang masih sering tumpang tindih. Untuk itu, pemerintah terus menggodok kebijakan satu peta atau one map policy.

Dengan kebijakan tersebut, AHY mengatakan dapat mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih.

"Kita berharap Indonesia menghadirkan kebijakan satu peta jangan sampai masing-masing Kementerian/Lembaga institusi punya peta dengan versi yang berbeda-beda, ini yang akan membingungkan inilah sering terjadi tumpang tindih, overlapping antara satu urusan dengan urusan yang lain," ujarnya.

AHY menegaskan, dengan adanya kebijakan satu peta dapat berdampak positif pada perekonomian nasional. Dengan kebijakan itu, para investor akan mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang digunakan.

"Yang sering terjadi diklaim ini tanah yang bisa digunakan untuk perkebunan, untuk industri tetapi di sisi lain ini masuk ke dalam kawasan hutan. Akhirnya masuk ke dalam wilayah sengketa. Kalau sengketa pasti tidak bisa digunakan dengan baik belum lagi kita juga tahu ada cukup banyak tanah yang terlantar yang tidak produktif," ujar dia.

"Ini semua harus kita bisa optimalkan ke depan, yang kita butuhkan adalah kepastian hukum untuk warga dan juga investor. Kita tahu investasi bergerak, akan menggerakkan ekonomi rakyat dan dengan demikian kita bisa tumbuh ekonominya ke depan," katanya.

Untuk itu, AHY mengajak semua pihak untuk dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah. Tujuannya, agar masalah ini dapat terselesaikan sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat, swasta, dan pemerintah.

"Saya sekali lagi dengan rendah hati mengajak semua stakeholders semua pihak yang memiliki kewenangan otoritas dan juga kepentingan untuk melakukan penataan Pengelolaan tanah dan tata ruang ini. Mari kita sama-sama bekerja keras bersinergi dan berkolaborasi karena itu yang dibutuhkan semakin kita baik sinergi dan kolaborasinya, maka semakin baik pula produk-produk dan juga outcome yang kita hasilkan," ujar AHY.

(YNA)