Bendungan Temef yang dibangun PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diresmikan Presiden Jokowi pada Selasa (1/10). Kehadiran bendungan terbesar di NTT ini mampu mengairi lahan irigasi dengan luas 4.500 hektar di Daerah Irigasi (DI) Haekto dan DI Malaka.

Presiden Joko Widodo menyatakan, air menjadi kunci kemakmuran di NTT. Keberadaan air memiliki manfaat sangat besar bagi petani untuk menanam padi, jagung, dan singkong.

"Tanpa air, jangan membayangkan provinsi kita NTT akan makmur dan sejahtera. Oleh sebab itu, dalam 10 tahun pemerintah telah membangun empat bendungan di NTT, satu Bendungan Rotiklot, dua Bendungan Raknamo, tiga Bendungan Napun Gete, dan yang sekarang Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan," jelas Jokowi saat memberikan sambutan, dikutip dari siaran pers, Kamis (3/10).

Ia melanjutkan, Bendungan Temef yang sudah dibangun sejak 2017 ini memiliki luas genangan mencapai 297 hektar dan dapat menampung air hingga 45 juta meter kubik. Bendungan ini juga mampu mengurangi banjir di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta Kabupaten Malaka.

"Bendungan Temef ini dibangun dengan biaya Rp 2,7 triliun atau dimiliarkan menjadi Rp 2.700 miliar. Ini untuk masyarakat NTT," tegasnya.

Jokowi juga memastikan air di Bendungan Temef sudah terisi penuh pada Januari tahun depan. Sementara saat ini baru terisi 20 persen dari 100 persen.

Direktur Waskita Karya, Muhammad Hanugroho menambahkan, selama 63 tahun pengalaman panjang Waskita Karya, perseroan telah membangun 30 proyek infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, irigasi, pengendalian banjir, dan pengaman pantai. Di antaranya Bendungan Temef, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dari 83 PSN yang dibangun Waskita.

Letak Bendungan Temef dapat mencakup tiga desa pada dua kecamatan yaitu Desa Oenino dengan Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, serta Desa Konbaki, Kecamatan Polen.

"Pembangunan bendungan tersebut diiringi dengan metode modernisasi irigasi, melalui pengembangan inovasi dan pengelolaan irigasi yang mengandalkan suplai air dari bendungan. Hal ini turut meningkatkan produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut," ujar pria yang akrab disapa Oho itu.

Ia menambahkan bahwa manfaat bendungan tidak hanya pada peningkatan ketahanan air dan pangan, melainkan juga sebagai pembangkit listrik tenaga mikro dan pengembangan kawasan pariwisata.

"Tentunya hal ini dapat membantu pemerintah setempat dan negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Peluang masyarakat sebagai pelaku bisnis UMKM lokal untuk meningkatkan bisnisnya pun semakin besar," jelasnya.

Bendungan Temef dapat menyediakan air baku dengan debit 131 liter per detik untuk Kecamatan Polen, Kecamatan Noemuti Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta Kabupaten Malaka sebanyak 28 ribu keluarga.

"Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita Karya memiliki peran ganda sebagai Agent of Development dan Value Creator melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibangun. Peran ini juga dapat memberikan dampak pembangunan signifikan bagi bangsa dan negara," jelas Oho.

Video: Jokowi Resmikan Bendungan Temef di NTT yang Telan Anggaran Rp 2,7 T

Video: Jokowi Resmikan Bendungan Temef di NTT yang Telan Anggaran Rp 2,7 T

Bendungan Temef yang dibangun PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diresmikan Presiden Jokowi pada Selasa (1/10). Kehadiran bendungan terbesar di NTT ini mampu mengairi lahan irigasi dengan luas 4.500 hektar di Daerah Irigasi (DI) Haekto dan DI Malaka.

Presiden Joko Widodo menyatakan, air menjadi kunci kemakmuran di NTT. Keberadaan air memiliki manfaat sangat besar bagi petani untuk menanam padi, jagung, dan singkong.

"Tanpa air, jangan membayangkan provinsi kita NTT akan makmur dan sejahtera. Oleh sebab itu, dalam 10 tahun pemerintah telah membangun empat bendungan di NTT, satu Bendungan Rotiklot, dua Bendungan Raknamo, tiga Bendungan Napun Gete, dan yang sekarang Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan," jelas Jokowi saat memberikan sambutan, dikutip dari siaran pers, Kamis (3/10).

Ia melanjutkan, Bendungan Temef yang sudah dibangun sejak 2017 ini memiliki luas genangan mencapai 297 hektar dan dapat menampung air hingga 45 juta meter kubik. Bendungan ini juga mampu mengurangi banjir di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta Kabupaten Malaka.

"Bendungan Temef ini dibangun dengan biaya Rp 2,7 triliun atau dimiliarkan menjadi Rp 2.700 miliar. Ini untuk masyarakat NTT," tegasnya.

Jokowi juga memastikan air di Bendungan Temef sudah terisi penuh pada Januari tahun depan. Sementara saat ini baru terisi 20 persen dari 100 persen.

Direktur Waskita Karya, Muhammad Hanugroho menambahkan, selama 63 tahun pengalaman panjang Waskita Karya, perseroan telah membangun 30 proyek infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, irigasi, pengendalian banjir, dan pengaman pantai. Di antaranya Bendungan Temef, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dari 83 PSN yang dibangun Waskita.

Letak Bendungan Temef dapat mencakup tiga desa pada dua kecamatan yaitu Desa Oenino dengan Desa Pene Utara, Kecamatan Oenino, serta Desa Konbaki, Kecamatan Polen.

"Pembangunan bendungan tersebut diiringi dengan metode modernisasi irigasi, melalui pengembangan inovasi dan pengelolaan irigasi yang mengandalkan suplai air dari bendungan. Hal ini turut meningkatkan produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut," ujar pria yang akrab disapa Oho itu.

Ia menambahkan bahwa manfaat bendungan tidak hanya pada peningkatan ketahanan air dan pangan, melainkan juga sebagai pembangkit listrik tenaga mikro dan pengembangan kawasan pariwisata.

"Tentunya hal ini dapat membantu pemerintah setempat dan negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Peluang masyarakat sebagai pelaku bisnis UMKM lokal untuk meningkatkan bisnisnya pun semakin besar," jelasnya.

Bendungan Temef dapat menyediakan air baku dengan debit 131 liter per detik untuk Kecamatan Polen, Kecamatan Noemuti Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta Kabupaten Malaka sebanyak 28 ribu keluarga.

"Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita Karya memiliki peran ganda sebagai Agent of Development dan Value Creator melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibangun. Peran ini juga dapat memberikan dampak pembangunan signifikan bagi bangsa dan negara," jelas Oho.

Video: Jokowi Resmikan Bendungan Temef di NTT yang Telan Anggaran Rp 2,7 T

Video: Jokowi Resmikan Bendungan Temef di NTT yang Telan Anggaran Rp 2,7 T

PT Hutama Karya (Persero) melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II. Salah satunya melalui Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk ruas Tol Palembang-Betung sepanjang 69,19 kilometer (km).

Ruas tol tersebut merupakan bagian dari Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung). Hutama Karya menyebut langkah tersebut merupakan upaya perusahaan dalam membuka konektivitas baru dari Palembang ke Jambi.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Adjib Al Hakim mengatakan bahwa Penandatanganan PPJT ini dilakukan oleh Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir pada Senin (30/9).

"Dengan penandatanganan PPJT, maka pembangunan Ruas Tol Palembang - Betung ini resmi dilanjutkan. Kami optimistis bahwa proyek ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat konektivitas di wilayah Sumatera Selatan," ujar Adjib dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Jika sudah terhubung penuh, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung akan memiliki panjang 111,6 km dan menjadi bagian penting dari jaringan JTTS. Proyek dengan nilai investasi Rp 14,981 triliun ini akan menghubungkan Kota Palembang dengan Betung.

Tol tersebut akan memperpendek waktu tempuh perjalanan antar wilayah dari yang sebelumnya 3,5 jam menjadi 1 jam saja dan ditargetkan rampung pada akhir 2025.

Selain itu, ruas tol ini akan menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan kawasan ekonomi, industri, dan Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Nantinya tol ini juga terhubung dengan Ruas Betung-Tempino-Jambi yang saat ini progres konstruksinya menunjukkan perkembangan signifikan.

Hingga September 2024, Tol Betung (Simpang Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 1A (Betung-Supat, Musi Banyuasin) 30,80 km memiliki progres konstruksi mencapai 6,34%, dengan progres pengadaan lahan sebesar 19,88%; Seksi 3 Bayung Lencir-Tempino Paket 3 (Dukungan Konstruksi)

Interchange (IC) Bayung Lencir-IC Tempino (15,47 km), yang dikerjakan oleh KSO Hutama Karya-WIKA-Abipraya, telah rampung 100% dan siap beroperasi; dan Seksi 4 Tempino - IC Ness (18,49 km) progres konstruksinya telah mencapai 31,81%, dengan pengadaan lahan hampir selesai sebesar
99,53%.

"Jika telah rampung, JTTS akan tersambung seutuhnya dari Lampung hingga Jambi tanpa putus. Kami yakin, kehadiran Tol Palembang-Betung tidak hanya akan memperlancar arus distribusi barang dan jasa, tetapi juga berdampak signifikan pada pengembangan ekonomi wilayah," tutupnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong rencana pemindahan pelabuhan barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa dilanjutkan di era pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto. Langkah ini diambil agar meningkatkan permintaan pasar domestik.

Mulanya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan untuk meningkatkan permintaan pasar domestik perlu didukung oleh beberapa kebijakan, seperti revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan pergeseran pelabuhan barang impor ke luar Pulau Jawa.

"Misalnya Permendag 8/2024 itu direvisi, kita revisi supaya permintaan pasar domestik itu bisa naik kembali, ya. Dan kemudian juga kita kencangkan perubahan pelabuhan masuk, pelabuhan impor," kata Febri saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Dia menyebut keputusan pemindahan pelabuhan barang impor ini perlu dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya. Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi kepastian ratas diselenggarakan.

Dia pun mendorong agar rencana tersebut dapat dilakukan di pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto. Meski begitu, dia belum mendapatkan informasi terkait rencana tersebut telah disampaikan ke tim Prabowo atau belum.

Namun, dia menekankan pentingnya pemindahan pelabuhan barang impor sebagai salah satu upaya untuk mempercepat permintaan pasar domestik.

"Sebaiknya begitu (dilanjutkan era Prabowo), ya, karena itu akan jadi booster. Di tim Transisi saya belum tahu informasi, ya, tapi menurut kami itu yang penting dilakukan untuk meningkatkan permintaan domestik atas, terutama untuk industri di tujuh sektor itu, industri tekstil, industri pakaian jadi, industri aksesoris, industri alas kaki, industri tas, industri elektronik, industri kosmetik, begitu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memberi sinyal keputusan pemindahan pelabuhan barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa berada di pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto. Saat ini rencana tersebut masih dalam tahap diskusi antar pihak terkait.

"Belum, masih diskusi ya," kata Zulhas saat ditemui di Kawasan Kampung Bangkong Reang, Wangunharjo, Cikarang Utara, Kamis (26/9/2024)

Namun, Zulhas menjelaskan pihaknya saat ini tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, termasuk kebijakan baru. Untuk itu, rencana pemindahan jalur masuk barang impor tersebut akan ditentukan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Iya di pemerintahan berikutnya. Sekarang yang rutin aja. Kita kan nggak boleh lagi memutuskan yang strategis, apalagi usulan baru. Nanti lah di pemerintahan baru," jelasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas buka-bukaan tentang alasan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum dapat direalisasikan. Salah satunya menyangkut kesiapan infrastruktur.

Anas mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai skema pemindahan ASN. Proses pemindahan telah siap dilakukan, tinggal menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi meminta adanya penyempurnaan terlebih dulu di sisi infrastruktur. Hal ini yang membuat pemindahan ASN belum dapat dilakukan hingga saat ini.

"Arahan baru pemerintah ini diminta dituntaskan dulu terkait ekosistem yang ada di IKN, misalnya sebenarnya ada lebih dari 500 unit apartemen selesai, tapi ada infrastruktur jalan yang kadang masih berdebu. Begitu juga terkait sistem digital yang perlu dituntaskan," kata Anas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

Menurut Anas, infrastruktur penunjang kehidupan ASN di IKN telah siap. Namun, memang ada beberapa prasarana yang perlu disempurnakan, seperti akses dari apartemen ke istana atau ke kantor.

"Sungguhnya kami sudah siapkan dan sudah siap beberapa unit apartemen untuk ASN yang akan pindah, tapi atas arahan yang baru supaya ini disempurnakan, maka kita sempurnakan ketika mereka sudah siap semua dipindahkan ke IKN," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai target waktu pemindahan ASN ke IKN, Anas belum dapat memastikan. Tidak menutup kemungkinan, pemindahan dilakukan pada era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Ya tentu ini keputusan pemerintah yang baru untuk memutuskan ini (pemindahan ASN), tapi kita telah siapkan skenario," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulanya merencanakan pemindahan ASN mulai dilakukan pada September. Diperkirakan tahap awal 1.700 ASN yang akan pindah.

Anas sebelumnya pernah menyampaikan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain," kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024).

Kementerian PAN-RB juga sudah melakukan mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk nama-nama ASN dan para pejabat dari seluruh KL. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kesiapan tempat tinggal di IKN.

Deputi Otorita IKN bidang Transformasi Hijau dan Digital Ali Berawi menilai pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan pembangunan IKN.

Menurut Ali keberlanjutan proyek ini merupakan bagian penting dari visi besar Indonesia menuju negara maju dan sejahtera.

"Transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto adalah momen krusial untuk memastikan kelanjutan mega proyek strategis ini," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Menurut Ali sejak awal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan pentingnya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan tidak sehari-dua hari, setahun-dua tahun," ujar Presiden Jokowi pada acara penanaman pohon di Hutan Kota JIEP, Jakarta, 29 November 2023.

Lebih jauh, Jokowi juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN adalah bagian dari langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. IKN dirancang sebagai kota masa depan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, dengan gedung-gedung ramah lingkungan, transportasi hijau, dan energi terbarukan.

"Di sini gedungnya harus green building, di sini transportasinya nanti harus transportasi hijau, pemakaian listrik yang kita ada sekarang ini juga dari energi hijau. Itulah masa depan dunia, dunia semuanya menuju ke sana semuanya dan kita ingin juga menuju ke sana tapi mendahului dari yang lain," ujar Presiden Jokowi saat pengarahan kepada para pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pada Kamis, 12 September 2024, di Ruang Nusantara, Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan IKN: Percepat Pembangunan

Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN, dan bahkan mempercepat prosesnya jika memungkinkan.

"Saya bertekad untuk lanjutkan, kalau bisa kita percepat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, 12 Agustus 2024.

Prabowo juga menyatakan IKN adalah proyek yang sangat ia dukung. "Salah satu investornya adalah saya sendiri sebagai pengusaha," ujarnya. Hal ini mempertegas dukungan penuh dari pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memastikan kelanjutan proyek IKN sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan penciptaan pusat pertumbuhan baru.

Ketua DPR Puan Maharani, turut menegaskan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Puan, keberhasilan IKN tidak hanya tergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga membutuhkan manajemen sumber daya, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, serta dukungan investasi yang kokoh.

"Keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, juga akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa," ujar Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Lebih jauh, Puan menekankan perlunya keselarasan dalam memaknai pembangunan IKN sebagai agenda strategis nasional. "Ini adalah momen untuk merumuskan paradigma pemerataan pembangunan yang berkelanjutan," tambahnya.

Menurut Puan, kecermatan dalam menetapkan prioritas, mengelola sumber pendanaan, dan kepemimpinan birokrasi yang andal akan menjadi kunci tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dengan dukungan legislatif yang kuat, pemerintah diharapkan dapat menjaga kesinambungan proyek IKN agar tak hanya menjadi rencana besar yang dibicarakan, tetapi benar-benar diwujudkan.

Masa Transisi: Kesiapan Menyongsong Pemerintahan Baru

Dengan masa jabatan Presiden Jokowi yang hampir usai, transisi menuju pemerintahan baru menjadi perhatian penting, terutama dalam menjaga kesinambungan proyek strategis seperti IKN. Jokowi menegaskan pentingnya pembangunan IKN agar tetap berlanjut di bawah pemerintahan baru.

Sejalan dengan itu, Prof. Ali Berawi menyatakan keyakinannya bahwa IKN akan terus berkembang meskipun ada perubahan kepemimpinan. "Kami optimis, meskipun ada perubahan kepemimpinan, visi besar untuk menjadikan IKN sebagai kota cerdas dan modern tetap relevan dan menjadi salah satu program kerja yang berkelanjutan dari pemerintahan Prabowo-Gibran," ujarnya.

IKN diharapkan terus bertransformasi menjadi pusat inovasi dan keberlanjutan di Indonesia, menjadikannya Smart City dengan enam domain utama: Smart Governance, Smart Mobility, Smart Living, Smart Natural Resources and Energy, Smart Industry and Human Resources, serta Smart Built Environment and Infrastructure.

Transformasi IKN sebagai Kota Cerdas

Ali Berawi menegaskan bahwa transformasi IKN menjadi kota cerdas merupakan elemen kunci dalam pembangunan Nusantara. "IKN akan menjadi kota masa depan dengan teknologi tepat guna yang berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal ini, OIKN telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan teknologi global. "Kami bekerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi untuk membawa inovasi terbaik ke IKN," tambahnya.

Menurutnya, transfer teknologi antara perusahaan asing, pemerintah, dan pelaku industri lokal sangat krusial. "Tujuannya adalah memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen teknologi, bukan hanya konsumen," tegasnya lagi.

Di sisi lain, meskipun transisi politik membawa dinamika baru, OIKN tetap teguh berkomitmen dalam misinya untuk menjadikan IKN sebagai kota cerdas rujukan dunia dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang tersedia. Prof. Ali Berawi dengan optimis menyatakan,

"Meskipun nanti ada kemungkinan perubahan personel atau postur anggaran di 2025, kami tetap berkomitmen untuk mewujudkan visi besar ini," terangnya

Pendekatan Holistik: Hardware, Software, dan Brainware

Ali Berawi menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya soal membangun infrastruktur fisik, tetapi merupakan "proses holistik yang melibatkan tiga komponen utama: hardware, software, dan brainware.

"Membangun IKN adalah membangun hardware berupa fisik kota, software berupa teknologi, dan yang paling penting, brainware yaitu sumber daya manusia," kata Ali

Dalam konteks ini, hardware dan software diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik yang canggih serta penerapan sistem dan proses bisnis yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan kota yang efisien dan berkelanjutan. Namun, yang tidak kalah penting adalah elemen brainware.

Pembangunan brainware sangat penting untuk memastikan bahwa SDM kita siap menghadapi tantangan global Ia menekankan bahwa upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia lokal ini akan menjadi penentu bagi Indonesia untuk tidak hanya mengikuti arus globalisasi, tetapi juga memimpin dalam inovasi.

IKN: Pusat Daya Saing Indonesia di Panggung Global

Ali Berawi menambahkan pengembangan brainware adalah kunci untuk memperkuat daya saing Indonesia di panggung global.

"Kami berharap pengembangan SDM lokal ini akan memperkuat entitas bisnis nasional," katanya. "Sehingga Indonesia bisa menjadi pemain utama di panggung global," ujarnya

Dengan pendekatan yang komprehensif iniIKN tidak hanya akan menjadi kota masa depan yang cerdas dan berkelanjutan, tetapi juga pusat inovasi yang memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global. "IKN akan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap bersaing di kancah internasional," tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan manfaat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah perbatasan Indonesia. Menurut Jokowi, PLBN mampu menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.

Ia mencontohkan pasar di PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang kian ramai dikunjungi masyarakat. Bahkan warga negara Timor Leste juga ikut berbelanja di sana.

"Misalnya di Motaain, pasarnya berjalan, ramai sekali. Bahkan yang dari Timor Leste belanjanya di situ, ramai. Nanti coba minta ditunjukin Pak Mendagri gambarnya, ramai sekali," kata Jokowi di Timor Tengah Utara, Rabu (2/10/2024).

"Jadi titik-titik ekonomi baru seperti itu yang kita harapkan, tapi ekonomi rakyat, bukan ekonomi kelas atas. Jadi PLBN selain itu menunjukkan wajah Indonesia, representasi kemajuan Indonesia, tapi juga memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," bebernya.

Adapun hari ini Jokowi meresmikan 7 PLBN yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Jokowi pembangunan tujuh PLBN itu menelan anggaran Rp 1,3 triliun.

"Hari ini kita akan meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara yang terpadu di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya Rp 1,3 triliun. Uang yang tidak sedikit," imbuhnya.

Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi sudah membangun total 15 PLBN. Tujuh PLBN dibangun pada periode 2015-2019, sementara delapan PLBN dibangun pada 2020-2024.

Menurut Jokowi, PLBN mewakili wajah negara Indonesia dan mewakili kemajuan Tanah Air. selain itu pembangunan PLBN juga merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga ke perbatasan.

"Oleh sebab itu 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk membangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai bufferzone pertahanan negara kita Indonesia. Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Jokowi pembangunan tujuh PLBN itu menelan anggaran Rp 1,3 triliun.

"Hari ini kita akan meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya Rp 1,3 triliun. Uang yang tidak sedikit," kata Jokowi di Timor Tengah Utara, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/8/2024)

Untuk rincian anggarannya, PLBN terpadu Napan di Timor Tenga Utara di Nusa Tenggara Timur menelan biaya Rp 128 miliar. PLBN Serasan di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau memakan biaya Rp 145 miliar.

Lalu PLBN Jagoi Babang di Bengkayang, Kalimantan Barat dibangun dengan anggaran Rp 224 miliar. Kemudian PLBN Sei Nyamuk di Nunukan, Kalimantan Utara biayanya adalah Rp 248 miliar.

Kelima adalah PLBN Lanbang di Nunukan, Kalimantan Utara yang dibangun dengan Anggaran Rp 210 miliar. Keenam PLBN Long Nawang di Malinau, Kalimantan Utara dengan anggaran Rp 210 miliar. Ketujuh PLBN Yetetkun di Boven Digul, Papua Selatan dengan anggaran Rp 127 miliar.

"Keberadaan PLBN terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, di perbatasan dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia," ujar Jokowi.

Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi sudah membangun total 15 PLBN. Tujuh PLBN dibangun pada periode 2015-2019, sementara delapan PLBN dibangun pada 2020-2024.

Menurut Jokowi, PLBN mewakili wajah negara Indonesia dan merepresentasikan kemajuan Tanah Air. selain itu pembangunan PLBN juga merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga ke perbatasan.

"Oleh sebab itu 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai bufferzone pertahanan negara kita Indonesia. Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," tutupnya.

PT Brantas Abipraya (Persero) meraih dua penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Penghargaan ini merujuk pada proyek pembangunan Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) 4 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pembangunan ini untuk Pembangunan Kamar Mandi Prefabrikasi Terbanyak dalam Satu Kawasan dan Pembangunan Kamar Mandi Prefabrikasi untuk Rumah Susun Tercepat. Direktur Operasi II Brantas Abipraya, Purnomo mengatakan raihan rekor MURI ini merupakan hadian untuk para Insan Abipraya.

Capaian ini akan mendorong Brantas Abipraya untuk terus dan lebih keras, lebih cerdas lagi dalam berkarya membangun negeri. Selain itu, rekor ini membuktikan Brantas Abipraya telah menerapkan sistem Lean construction dalam proyeknya, sehingga lebih efisien dan cepat dari segi waktu.

"Kami senantiasa akan terus mendukung pembangunan infrastruktur di IKN. Hal ini dibuktikan dengan turut berkontribusinya Brantas Abipraya dalam pembangunan hunian untuk ASN dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam)," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Paket Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Rumah Susun ASN 4 yang dibangun Brantas Abipraya berlokasi di Sepaku, Kalimantan Timur. Pembangunan Rusun IKN ini meliputi delapan tower, dengan 60 unit hunian di tiap tower-nya sehingga totalnya menjadi 480 unit hunian.

Setiap tower dibangun setinggi 12 lantai yang pada lantai 1 dan lantai 2 dimanfaatkan untuk podium fasos/fasum seperti fitness, public space, dan lain sebagainya. Sementara 10 lantai sisanya untuk unit hunian.

Lalu, rusun ini bukan hanya sekadar bangunan, tetapi dibangun dengan menerapkan konsep bangunan hijau. Dari total 480 unit hunian yang dibangun Brantas Abipraya, masing-masing unit bertipe 98 m2.

"Sebagai kontraktor pelaksana, Brantas Abipraya akan fokus membangun dengan mengutamakan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, bekerja dengan cerdas, tepat mutu, biaya dan waktu," imbuh Purnomo.

Sebagai tambahan informasi, Brantas Abipraya tidak hanya membangun hunian di IKN. Namun, juga membangun beberapa infrastruktur lainnya. Di antaranya Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tol Seksi 3A Karangjoang-KTT Karingau, pembangunan Jalan Akses Kerja Sub BWB 1B 1C, pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B, Penataan Sumbu Kebangsaan, SPAM Sepaku, proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sepaku, serta Bandar Udara VVIP.

"Proyek pembangunan hunian ASN ini merupakan kontribusi dan peran aktif Brantas Abipraya dalam memenuhi kebutuhan hunian di IKN melalui infrastruktur yang berkualitas. Kami akan terus fokus dan berkontribusi penuh, bekerja lebih keras lagi untuk infrastruktur nasional. Brantas Abipraya akan berkomitmen mendukung Pemerintah dalam rangka membangun IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur," tutup Purnomo.

Tonton: Penampakan Rusun ASN di IKN

[Gambas:Video 20detik]

Rencana pembangunan tanggul laut Bekasi-Tangerang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut proyek ini ditaksir akan menelan biaya hingga Rp 90 triliun. Sekretaris Jenderal PUPR Zaenal Fatah menjelaskan pemerintah memang telah melakukan penjajakan dengan China namun belum ada kelanjutan kembali.

"Mungkin setelah ada pelantikan (Presiden-Wapres) kita duduk lagi," kata Zaenal ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat bertemu dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan berbagai macam struktur tanggul laut (sea dikes) yang dapat diterapkan di Indonesia.

Basuki menyebut pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rencana kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat. NHRI akan me-review data dan kajian basic design yang sudah tersedia yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan tim Kementerian PUPR.

"Hal ini merupakan transfer of knowledge dari China ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan," kata Basuki dalam keterangannya.

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan. Saat ini echo sounding dilakukan untuk mengumpulkan data batimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

"Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar. Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi," katanya.

Tanggul Laut Jakarta

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) rampung tahun depan. Pengerjaan proyek NCICD ini dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Di NCICD itu ada pembagian. Ini tugasnya DKI, ada tugasnya PU. Karena di 13 sungai kan dibagi tuh. Yang tugasnya DKI, insya Allah sekitar separuh sudah selesai. Kalau di PU, malah lebih. Sedikit lagi. Kalau kemarin terakhir saya diskusi sekitar mungkin tahun depan. Sekitar tahun depan," ujar Zaenal.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan, pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dijalankan secara strategis sejak 2020. Penanggung jawab dari pembangunannya terbagi dua yaitu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Bob mengatakan, pada 2023 PUPR telah mengerjakan tanggul 8.278 m, terdiri atas tanggul di Pantai Muara Baru, Pantai Kali Baru, Pantai Kamal Muara, Kali Ancol, dan Cakung Drain, Cengkareng Drain dan Kali Dadap. Ditambah dengan 3 unit kolam retensi di kawasan Cilincing.

"Saat ini 2024 PUPR sedang mengerjakan 1.664 m (tanggul pantai) dan 1 unit kolam retensi di Pantai Kamal Muara Dadap dan Muara Sungai Kali Dadap. 1,6 km ini merupakan penyelesaian dari kesepakatan yang sudah kita lakukan oleh Pemprov untuk pembangunan pantai ini," kata Bob dalam Seminar Nasional Giant Sea Wall di Kempinski Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah membangun empat bendungan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam 10 tahun terakhir. Empat bendungan itu yakni, Bendungan Rotiklot, Raknamo, Napun Gete, dan Temef.

Jokowi menerangkan, air merupakan barang yang vital dalam kehidupan sehari-hari, terutama di NTT. Dengan air, maka masyarakat bisa menanam padi, singkong dan jagung.

Ia melanjutkan, kunci kemakmuran di NTT adalah air. Oleh karena itu, pemerintah membangun bendungan di NTT.

"Kunci kemakmuran di NTT adalah air. tanpa air jangan membayangkan provinsi kita NTT akan makmur dan sejahtera. Oleh sebab itu pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun bendungan di NTT, ada empat. Satu Rotiklot, dua Raknamo, tiga Napun Gete dan yang sekarang Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan," kata Jokowi saat meresmikan Bendungan Temef seperti disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (2/10/2024).

Jokowi menerangkan, Bendungan Temef dibangun sejak tahun 2017. Bendungan memiliki luas genangan 298 hektar dan mampu menampung air 45 juta m3.

"Sangat besar sekali yang akan sangat bermanfaat bagi petani untuk menanam padi jagung, ketela dan lain-lainnya. Dan juga bisa mengurangi banjir, mereduksi banjir di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di Kabupaten Malaka," terangnya.

Jokowi mengungkap, Bendungan Temef dibangun dengan biaya Rp 2,7 triliun. "Bendungan Temef dibangun dengan biaya Rp 2,7 triliun, kalau dimiliarkan berarti Rp 2.700 miliar untuk masyarakat NTT," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bendungan ini dibangun dengan biaya mencapai Rp 2,7 triliun.

"Bendungan Temef dibangun dengan biaya Rp 2,7 triliun, kalau dimiliarkan berarti Rp 2.700 miliar untuk masyarakat NTT," kata Jokowi seperti disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (2/10/2024).

Jokowi menerangkan, Bendungan Temef dibangun sejak tahun 2017. Bendungan memiliki luas genangan 298 hektar dan mampu menampung air 45 juta m3.

Jokowi mengatakan, bendungan ini akan sangat bermanfaat bagi petani. Ia juga mengatakan, bendungan ini juga berfungsi untuk mengurangi banjir.

"Sangat besar sekali yang akan sangat bermanfaat bagi petani untuk menanam padi jagung, ketela dan lain-lainnya. Dan juga bisa mengurangi banjir, mereduksi banjir di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di Kabupaten Malaka," terangnya.

Lanjut Jokowi, keberadaan bendungan ini bisa digunakan untuk mengairi sawah kurang lebih 4.500 hektar.

"Dan bisa mengairi sawah kurang lebih 4.500 hektar, sangat besar sekali," ungkapnya.