Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan dan perbaikan 27 ruas jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan bagian dari Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang menelan anggaran Rp 737 miliar.

Menurut Jokowi, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan mobilitas barang dan orang, hingga mempercepat pengiriman logistik.

"Di Provinsi NTT, pada tahun 2023 telah dibangun dan diperbaiki 27 ruas jalan sepanjang 217 km, ditangani dengan Inpres Jalan Daerah dengan anggaran Rp 737 miliar," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Jokowi berharap dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan ini dapat mempercepat aktivitas perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan begitu anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah tidak terbuang sia-sia.

"Kita harapkan dengan anggaran sebesar itu jalan-jalan di provinsi Nusa Tenggara Timur semuanya bisa diperbaiki dan dalam keadaan seperti yang kita lihat di jalan ini mulus, tidak ada lubang, masyarakat bisa menikmatinya," ungkapnya.

Sebagai informasi, pembangunan dan perbaikan jalan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil.

Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat NTT dapat meningkat seiring dengan membaiknya akses jalan yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial mereka.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja serta Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto.

Setelah sukses dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintah berencana memperpanjang jalur kereta cepat hingga ke Surabaya. Lantas, bagaimana nasib proyek tersebut?

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan sejauh ini realisasi perpanjangan rute Kereta Cepat sampai Surabaya masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study/FS).

"Yang jelas sekarang kita masih studi FS (feasibility study) keberlanjutan dari kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya. Masih kita proses seperti itu," ujar Risal saat ditemui wartawan di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Risal belum bisa memastikan kapan studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya rampung, namun dia memperkirakan bisa selesai akhir tahun ini juga.

Studi kelayakan ini penting untuk memastikan jalur atau daerah mana saja yang akan dilewati kereta cepat tersebut.

"Kebetulan dilakukan itu di operator, nanti saya cek ya. Tahun ini selesai harusnya masalah studi untuk pemerintahan. Karena yang dilakukan itu untuk memastikan jalur yang akan dilintasi lewat utara, tengah, atau lewat selatan," jelasnya.

Mengingat pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir 20 Oktober ini, kemungkinan besar nasib keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini akan berada di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Iya, iya," kata Risal saat ditanya kemungkinan proyek ini baru akan dieksekusi pada pemerintahan selanjutnya.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom sebelumnya Risal Wasal juga sempat mengatakan bahwa realisasi perpanjangan rute (trase) Kereta Cepat sampai Surabaya masih menunggu PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Sebab, KCIC bakal melakukan pra studi kelayakan (pre-feasibility study) dan studi kelayakan (feasibility study). Jika kedua hal tersebut sudah tuntas, Risal mengatakan barulah pemerintah bisa ikut terlibat menetapkan trase Kereta Cepat sampai Surabaya.

"Mereka (KCIC) kan punya FS, nanti keluar usulan trase, baru kami (Kemenhub) yang kaji. Penetapan trasenya di kita (Kemenhub)," kata Risal di Artotel Gelora Senayan, Jumat malam (26/7/2024).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ingin meningkatkan penggunaan kereta otonom atau autonomous rail rapid transit (ART) sebagai moda transportasi massal pada Kabupaten/Kota di Indonesia.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan sejauh ini ada beberapa pemerintah daerah yang meminta pengoperasian kereta tanpa rel ini.

Namun, Kemenhub masih melakukan berbagai rangkaian uji coba untuk memastikan kereta otonom ini layak dioperasikan di Indonesia, sehingga rencana pengoperasian ART di Kabupaten/Kota ini masih dalam pembicaraan.

"Yang minta (pengoperasian kereta otonom) sudah ada, tapi kan masih kita diskusi. Kami masih melakukan pengujian, memastikan bahwa kereta otonom ini memang layak dan bisa digunakan di Indonesia," terang Risal saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

"Ada di Semarang sudah minta, Bali sudah minta, Surabaya sudah ada, Bogor sudah ada," sambung Risal.

Risal menjelaskan banyak Kabupaten/Kota yang berminat menggunakan moda transportasi baru tersebut karena memiliki berbagai keunggulan. Salah satunya kereta tanpa rel ini dapat dibuat khusus, baik secara ukuran kereta hingga rel yang digunakan, sehingga dapat menyesuaikan kondisi jalan di Kabupaten/Kota.

"Kereta otonom, kami melakukan kajian itu lebih efisien, efektif, dan bisa digunakan di Kabupaten/Kota. Sebenarnya kereta otonom itu juga dia customized. Bisa kita pesan juga ukurannya, relnya, dan lain-lainnya. Kami sudah diskusi dengan mereka (produsen ART)," jelas Risal.

Selain itu pengoperasian kereta otonom ini membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan moda transportasi kereta api lainnya. Sebab moda transportasi ini tidak memerlukan pembangunan infrastruktur baru seperti rel.

"Pemerintah daerah lebih mampu melakukan pembiayaan (pengoperasian kereta otonom) ini. Kenapa? Mereka tidak perlu lagi membayar infrastruktur," terang Risal.

"Karena infrastruktur (ART) ini adalah jalan yang sudah dilengkapi dengan markah. Kita hanya menambah markahnya saja, menambah sistem charging untuk operasi kereta otonom tadi," tambahnya.

Perlu diketahui, saat ini moda transportasi kereta otonom baru beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Moda transportasi ini baru beroperasi secara terbatas selama Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang lalu.

Pengoperasian kereta tanpa rel tersebut sedang menjalani uji Fase Operasi Trem Otonom atau Proof-of-Concept (POC). Pengujian ini dilaksanakan untuk lebih mengetahui kelayakan operasi trem otonom di IKN.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan subsidi pada tiket pesawat domestik. Hal ini dilakukan untuk menghidupkan kembali bandara yang sepi dan menekan harga tiket yang mahal.

Mulanya, Budi mengatakan bandara yang sepi atau kosong berkaitan dengan jumlah pesawat yang beroperasi. Saat ini, hanya 420 unit yang beroperasi dari total sebelum pandemi COVID-19 sebanyak 700 unit pesawat.

Di sisi lain, populasi pesawat dunia memang sedang menurun drastis. Hal ini disebabkan karena produsen pesawat yang tidak sehat dan pabrik pembuatan suku cadang yang bangkrut. Dengan begitu, Budi menilai banyak maskapai dalam negeri yang tidak banyak mengoperasikan pesawat.

"Sehingga penerbangan kita yang ada di Indonesia bahkan banyak yang tidak beroperasi. Ada tongkrongannya, nggak bisa jalan karena spare part-nya nggak ada dan safety-nya tinggi sekali, sehingga kita tidak bisa menjalankan itu," kata Budi dalam acara Capaian Kinerja Sektor Transportasi selama 10 tahun, di kantor Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Selain itu, daya beli masyarakat juga mempengaruhi. Dia menyebut rata-rata harga tiket pesawat dengan tujuan tertentu harus mendekati batas atas. Apabila tidak dilakukan seperti itu, maskapai tidak dapat membayar sewa pesawat atau leasing dan avtur.

"Selain itu, memang harus jujur ya, daya beli masyarakat itu turun. Katakanlah tujuan tertentu harus dipenuhi dengan 70% dengan tarif harus batas batas, kalau tidak leasing-nya avturnya tidak bisa dibayar," jelasnya.

Meski begitu, dia bilang ada beberapa tujuan tertentu yang cukup sukses, misalnya seperti di Makassar-Toraja. Dia bilang pemerintah daerah (Pemda) memberikan subsidi pada tujuan tersebut. Bahkan sisa anggaran subsidi digunakan untuk tujuan lain, seperti Toraja ke Balikpapan.

"Tapi, ada yang sukses di Toraja. Pemerintah Sulawesi Selatan kooperatif mereka subsidi Makassar ke Toraja. akhirnya mereka bisa dua kali bisa tiga kali bahkan sisa uang subsidi-nya dipakai untuk dari Toraja ke Balikpapan. Nah ini yang menjadi contoh bahwa Pemda itu jangan melepaskan ini pada mekanisme pasar, mereka harus subsidi-nya," imbuhnya.

Sebelumnya, berdasarkan catatan detikcom ada beberapa bandara yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti Bandara JB Soedirman. Dalam catatan detikcom yang melihat dari situs pembelian tiket pesawat pada 2022 lalu, Bandara JB Soedirman saat ini terpantau tidak memiliki jadwal penerbangan lagi.

Sebelumnya bandara ini digunakan maskapai Citilink dengan tujuan Jakarta-Purbalingga dan sebaliknya, namun belum lagi terlihat ada jadwal penerbangan ini pada platform penjualan tiket pesawat.

Kemudian ada Bandara Ngloram. Alih-alih ramai pengunjung, dalam catatan detikcom, hingga 2022 kemari bandara ini malah sempat mati suri hingga tidak ada jadwal penerbangan ke dan dari Bandara yang berada di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memaparkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir, khususnya yang sudah dilakukan di bidang transportasi.

Menurutnya di bawah kepemimpinan Jokowi, dalam 10 tahun terakhir Kemenhub sudah membangun 521 infrastruktur sektor transportasi. Baik itu transportasi darat, udara, laut, maupun perkeretaapian.

Budi Karya mengatakan sebagian besar pembangunan infrastruktur ini terfokus di wilayah-wilayah luar pulau Jawa. Sebab hal ini sejalan dengan arahan 'Indonesia sentris' Jokowi.

"Konektivitas itu ditegaskan lagi dengan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Jadi secara kolektif kalau dilihat, maka tampak sekali bahwa inisiatif-inisiatif dari visi-misi itu kami turunkan dalam policy, dalam eksekusi, dan dalam pembangunan di daerah luar Jawa bahkan ke 3TP," kata Budi Karya di Kantor Kemenhub, Selasa (1/10/2024).

Secara rinci Budi Karya memaparkan di sektor transportasi darat, pihaknya sudah membangun 6 terminal tipe A, melakukan rehabilitasi/revitalisasi 53 terminal tipe A, membangun 44 pelabuhan penyeberangan, rehabilitasi 54 pelabuhan penyeberangan.

Kemudian di sektor transportasi udara, dalam 10 tahun terakhir Kemenhub sudah membangun 27 bandar udara baru dan merehabilitasi 64 bandara. Total saat ini sudah ada 91 bandar udara beroperasi di Indonesia.

Di sektor transportasi laut pihaknya sudah membangun 28 pelabuhan baru serta merehabilitasi 165 pelabuhan. Dengan begitu, total saat ini Indonesia memiliki 193 pelabuhan.

Terakhir di sektor perkeretaapian, Budi Karya menyampaikan pihaknya sudah membangun 55 jalur KA dan melakukan peningkatan/rehabilitasi 25 jalur KA. Total ada sekitar 80 jalur kereta api.

Di luar itu, ia menyampaikan capaian-capaian lain seperti terbangunnya MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, penambahan jalur Tol Laut dan jumlah armada kapal pengangkut di RI.

Menurutnya semua capaian ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian RI. Hal ini salah satunya terlihat dari jumlah penerima negara bukan pajak (PNBP) yang meningkatkan lebih dari 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir.

"ada yang namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, tapi ya teman-teman berhasil yang sepuluh tahun lalu cuma Rp 1 triliun, sekarang sudah lebih dari Rp 10 triliun. (Naik) 10 kali lipat," ucapnya.

LRT Jabodebek membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama dalam program branding di kereta, stasiun, dan hak penamaan atau naming rights stasiun. Hal ini membuka peluang bagi mitra bisnis untuk meningkatkan eksposur brand-nya.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan rata-rata 79.800 pengguna harian pada hari kerja dan 35.200 pengguna pada akhir pekan sepanjang bulan September dapat meningkatkan eksposur brand di hadapan publik yang luas.

LRT Jabodebek memiliki 18 stasiun yang terhubung dengan berbagai moda transportasi lain, seperti Whoosh, KAI Commuter, TransJakarta, dan angkutan umum lainnya. Mahendro menilai konektivitas ini memungkinkan jangkauan pengguna semakin luas dan memberikan eksposur yang lebih besar bagi mitra bisnis yang berkolaborasi dalam program branding dan naming rights.

"Melalui program hak penamaan naming rights, mitra tidak hanya akan mendapatkan eksposur visual, tetapi juga mendapatkan penyebutan nama brand secara langsung dalam setiap perjalanan LRT Jabodebek. Setiap kali kereta tiba atau berangkat dari stasiun, nama stasiun yang disematkan dengan brand mitra akan disebutkan dalam pengumuman. Hal ini memberikan peluang yang sangat efektif untuk menanamkan brand mitra ke dalam ingatan para pengguna LRT Jabodebek secara berulang, menjadikannya bagian dari pengalaman harian pengguna," kata Mahendro dalam keterangannya, Senin (1/10/2024).

Untuk program iklan di kereta dan stasiun, Mahendro menjelaskan dapat memungkinkan mitra untuk menampilkan iklan mereka kepada puluhan ribu pengguna LRT Jabodebek setiap harinya. Iklan di dalam kereta maupun di stasiun menawarkan frekuensi tinggi dan captive audience, menjamin bahwa pesan brand akan dilihat secara konsisten oleh target audiens.

"LRT Jabodebek juga memberikan kesempatan kepada mitra untuk memasarkan produk mereka melalui vending machine yang ditempatkan di stasiun-stasiun. Dengan pengguna LRT Jabodebek yang berjumlah besar setiap hari, pemasaran produk melalui vending machine di stasiun dapat menjadi cara yang efektif untuk menjangkau konsumen secara langsung dan meningkatkan penjualan," imbuhnya.

Saat ini LRT Jabodebek telah menjalin kerja sama dengan beberapa mitra, seperti hak penamaan Stasiun Pancoran bank bjb, Stasiun Dukuh Atas BNI, dan livery khusus brand tertentu. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki LRT Jabodebek untuk membantu mitra bisnis menjangkau konsumen secara efektif. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kerja sama branding di kereta dan stasiun, dapat menghubungi LRT Jabodebek.

"Program ini bukan hanya menjadi cara bagi kami untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang kami miliki, tetapi juga untuk menciptakan sumber pendapatan baru di luar layanan pengguna, sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang kami tawarkan kepada masyarakat," tambah dia.

Calon gubernur (Cagub) Jakarta Ridwan Kamil (RK) berencana membangun apartemen di atas tempat umum, seperti di atas stasiun hingga di atas pasar. RK menilai hal itu dapat mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.

RK mengatakan apabila terpilih menjadi gubernur, akan mengubah peraturan dari pemerintah pusat untuk menjalankan programnya tersebut. Menurutnya, program tersebut telah diterapkan di negara-negara lain, seperti New York.

"Ya nanti pas terpilih. Saya minta ada inovasi peraturan dari pemerintah pusat kalau itu diizinkan. Seperti di New York dan di negara-negara lain saya kira itu bisa diwujudkan dengan cepat karena lahan di Jakarta kan untuk di pusat kota ya. Pilihannya di atas pasar di atas stasiun, di bekas yang ditinggal di IKN atau di atas ruang jalan atau ruang air," kata Ridwan Kamil saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2024).

Dia menilai programnya tersebut dapat diwujudkan sebab harga lahan di Jakarta sangat mahal, terutama di pusat kota. Dia pun sudah menargetkan beberapa tempat, seperti di atas stasiun, di atas pasar, hingga gedung-gedung yang tak berpenghuni usai ditinggal ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terkait pemanfaatan gedung yang ditinggal ke IKN diubah menjadi hunian, RK sedang berdiskusi dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dia bilang belum ada keputusannya.

"(Gedung yang ditinggal ke IKN bakal diubah juga jadi apartemen?) Ya, itu salah satu diskusi dengan Pak Prabowo bertanya gedung-gedung yang setelah IKN kira-kira apa. Masih diskusi, belum (diputuskan)," imbuhnya.

Selain itu, dengan bertambahnya hunian di Jakarta, RK menyebut dapat memungkinkan warga Jakarta bekerja dari rumah atau work for home (WFH). Terkait skemanya, dia menilai perlu dikaji dulu.

"Ya nanti diatur salah satunya untuk mengurangi macet polusi ada menggilirkan work from home. Bisa 4-1, 4 hari di kantor, 1 hari di rumah. Mungkin untuk ke 3-2 dikaji dulu, kalau 4-1nya sukses tidak mengurangi aktivitas ekonomi bisa 3-2, 3 (hari) di kantor, 2 (hari) di rumah," terangnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut rencana pembangunan tanggul laut Bekasi-Tangerang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

Pembangunan proyek ini diperkirakan menelan biaya Rp 90 triliun. Sekretaris Jenderal PUPR Zaenal Fatah mengatakan pihaknya belum melanjutkan proyek tersebut usai penjajakan dengan China.

"Kita belum ya, nanti mungkin (dilanjutkan) setelah ada pelantikan kita duduk lagi," kata Zaenal saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2024).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat bertemu dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan berbagai macam struktur tanggul laut (sea dikes) yang dapat diterapkan di Indonesia.

Basuki menyebut pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rencana kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat. NHRI akan me-review data dan kajian basic design yang sudah tersedia yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan tim Kementerian PUPR.

"Hal ini merupakan transfer of knowledge dari China ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan," kata Basuki dalam keterangannya.

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan. Saat ini echo sounding dilakukan untuk mengumpulkan data batimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

"Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar. Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi," katanya.

Simak Video: Jokowi Cek Tanggul Laut di Semarang, Rampung Bulan Agustus

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan tanggul pantai dalam program penanggulangan naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) rampung tahun depan. Pengerjaan proyek NCICD ini dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sekretaris Jenderal PUPR Zaenal Fatah mengatakan tanggul pantai dibangun agar masyarakat pesisir di Jakarta tidak terkena banjir rob. Dia menyebut saat ini progresnya sebentar lagi selesai.

"Nah, agar saudara-saudara kita yang di pinggir pantai ini tidak terus-menerus kena banjir atau macam-macam, PU itu sudah mengerjakan apa yang kita sebut tanggul pantai. Target pantai yang kewenangannya PU, yang ditugaskan kepada PU sudah sedikit lagi sih. Mudah-mudahan tahun depan sudah selesai, targetnya," kata Zaenal saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, pembangunan proyek NCICD ini dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan PUPR. Untuk proyek pengerjaan bagian DKI Jakarta, Zaenal bilang sudah hampir rampung. Untuk bagian PUPR, dia memperkirakan pembangunannya selesai tahun depan.

"Di NCICD itu ada pembagian. Ini tugasnya DKI, ada tugasnya PU. Karena di 13 sungai kan dibagi tuh. Yang tugasnya DKI, insya Allah sekitar separuh sudah selesai. Kalau di PU, malah lebih. Sedikit lagi. Kalau kemarin terakhir saya diskusi sekitar mungkin tahun depan. Sekitar tahun depan," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan, pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dijalankan secara strategis sejak 2020. Penanggung jawab dari pembangunannya terbagi dua yaitu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Bob mengatakan, pada 2023 PUPR telah mengerjakan tanggul 8.278 m, terdiri atas tanggul di Pantai Muara Baru, Pantai Kali Baru, Pantai Kamal Muara, Kali Ancol, dan Cakung Drain, Cengkareng Drain dan Kali Dadap. Ditambah dengan 3 unit kolam retensi di kawasan Cilincing.

"Saat ini 2024 PUPR sedang mengerjakan 1.664 m (tanggul pantai) dan 1 unit kolam retensi di Pantai Kamal Muara Dadap dan Muara Sungai Kali Dadap. 1,6 km ini merupakan penyelesaian dari kesepakatan yang sudah kita lakukan oleh Pemprov untuk pembangunan pantai ini," kata Bob dalam Seminar Nasional Giant Sea Wall di Kempinski Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan sektor bangunan menyumbang sebanyak sepertiga dari total gas emisi. Sejalan dengan itu, PUPR menekankan pentingnya pembangunan dengan prinsip berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal PUPR Zaenal Fatah mengatakan sektor bangunan menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca. Bahkan dia menyebut sektor bangunan menyumbang sepertiga dari total emisi gas rumah kaca.

"Kita mencatat bahwa ini menyumbang sepertiga dari total emisi gas. Di sisi lain, sektor bangunan juga menjanjikan potensi besar untuk penghematan energi serta pengurangan emisi," kata Zaenal dalam acara Peluncuran Peta Zona Iklim, Selasa (1/10/2024).

Pihaknya pun telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan yang mewajibkan bangunan gedung untuk menghemat energi sebesar 25% selama operasinya.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga telah Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Hijau. Dalam beleid tersebut, potensi penghematan energi dapat dilakukan melalui penerapan strategi iklim mikro dan pendinginan pasif sebelum menerapkan peralatan mekanikal elektrikal yang hemat energi.

Di sisi lain, dia menyebut beberapa negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang telah memetakan zona iklim mereka untuk desain bangunan gedung yang berkelanjutan. Selain itu, data cuaca standar juga diperlukan untuk mendukung pembangunan gedung berkelanjutan.

"Saat ini, kita memiliki zona iklim untuk potensi pendinginan pasif dan data cuaca standar. Hal tersebut terealisasi berkat kolaborasi yang baik antara kami, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Meteorologi-Klimatologi dan Geofisika, Kagoshima University dan Hiroshima University, tentu dengan dukungan penuh dari Japan International Cooperation Agency, JICA. Data ini akan diluncurkan secara resmi hari ini, sehingga dapat digunakan dan bermanfaat bagi pengembangan infrastruktur nasional kita," imbuhnya.

Dia menilai inovasi ini dapat menjadi dasar penting bagi pengembangan infrastruktur bangunan gedung yang berkelanjutan di masa mendatang. Selain itu, dapat menjadi contoh baik dari kolaborasi internasional dengan tujuan dan hasil yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia.

PT. Waskita Beton Precast (WSBP) Tbk telah mencapai progres 99 persen dalam menyediakan readymix untuk proyek Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 3 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Seluruh readymix dikirim dari batching plant WSBP Sepaku, yang berjarak sekitar 10 kilometer dari lokasi proyek.

Vice President of Corporate Secretary WSBP, Fandy Dewanto, mengatakan program suplai yang hampir mencapai 100 persen ini menunjukkan komitmen WSBP dalam menyediakan produk berkualitas tinggi dengan tepat waktu.

"Kepercayaan dari WASKITA-NINDYA KSO sebagai kontraktor utama merupakan bukti bahwa WSBP dapat diandalkan dalam proyek strategis nasional seperti ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Proyek ini akan difungsikan sebagai Kantor Kementerian Koordinator, salah satu kawasan penting di pemerintahan IKN Nusantara. Dengan suplai sebanyak 16.001,5 m³, readymix WSBP berkontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan IKN.

Berkat proyek ini, WSBP berhasil memperoleh nilai kontrak sebesar Rp 22,53 miliar. Proyek ini juga memberikan dampak positif pada portofolio WSBP di Kalimantan dan sekitarnya.

Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat membuka peluang kontrak eksternal di IKN Nusantara, baik dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan maupun proyek komersial, perumahan, dan fasilitas publik.

"Dengan penyelesaian proyek ini, kami optimis dapat terus meningkatkan perolehan kontrak di kawasan IKN. WSBP akan terus memperkuat posisinya sebagai mitra yang handal dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pembangunan nasional," tambah Fandy

WSBP berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko dalam setiap proyek. Upaya ini tidak hanya memastikan kualitas terbaik, namun juga berkelanjutan jangka panjang dan kontribusi yang positif bagi lingkungan sekitar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun sebanyak 583 unit jembatan gantung selama 10 tahun kepemimpinan. Langkah ini sebagai mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas antar daerah, hingga persingkat waktu tempuh.

Melansir dari @kemenpupr, sebanyak 583 unit jembatan gantung telah dibangun dan diresmikan oleh Jokowi. Pembangunan jembatan tersebut tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di Luar Pulau Jawa.

"Beberapa di antaranya, Jembatan Wear Fair di Maluku Tenggara, Jembatan Sepan Kareho di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Jembatan Gantung Gempolsewu di Kendal, Jembatan Gantung Mbah Buto di Jombang, Jawa Timur," tulis PUPR dikutip dari akun Instagram @kemenpur, Senin (30/9/2024).

Selain itu, terdapat proses penggantian 37 Jembatan Callender Hamilton yang berusia lebih dari 40 tahun di empat provinsi. Rinciannya, sebanyak 3 unit jembatan di Banten, 16 jembatan di Jawa Barat, 9 jembatan di Jawa Tengah, dan 9 jembatan di Jawa Timur. Jokowi juga telah membangun dan meresmikan jembatan bentang sepanjang 125.904 meter selama 2015-2024.

"Pada tahun 2015-2024 terdapat total panjang 125.904 meter jembatan bentang panjang yang dibangun dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo," tulisnya.

Beberapa di antaranya, Jembatan Youtefa di Jayapura, Jembatan Pulau Balang di Balikpapan, Jembatan Oak Kasih di Sanggau, Jembatan Teluk Kendari di Kendari, Jembatan Merah Putih di Ambon, Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin, Jembatan Musi IV di Palembang, Jembatan Sungai Dareh di Dharmasraya dan Jembatan Aek Tano Panggol di Panguruan.

Terakhir, ada 48 flyover (FO)/underpass dengan total panjang 27.673 meter yang dibangun pada 2015-2024. Di antaranya, FO Juanda di Sidoarjo, FO Kopo di Bandung, FO Ganefo di Demak, FO Pantoloan di Palu, FO Patih Galung di Prabumulih, Underpass Yogyakarta Internasional Airport di Kulonprogo, Underpass Jatingaleh di Semarang, Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai di Denpasar.

"Dengan berbagai potensi ekonomi pariwisata kekayaan budaya dan alam Indonesia, Kementerian PUPR melanjutkan komitmen untuk meningkatkan konektivitas melalui pembangunan jembatan bentang panjang, jembatan gantung, flyover dan underpass," terangnya.