Sejumlah investor asing dari China, Rusia dan Australia mulai masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) . Ketiga investor sudah melakukan groundbreaking, antara lain perusahaan properti asal China, Delonix Group, Magnum Investment yang bekerja sama dengan investor Rusia, serta Australian Independent School.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, pemerintah terus proaktif menawarkan proyek IKN ke investor asing. Rosan juga memberi bocoran investasi asing baru yang bakal datang ke IKN, yang salah satunya berasal dari Singapura.

"Jadi saya pun juga sudah dari Singapura, saya juga baru tanda tangan untuk investasi juga di bidang pendidikan dari Raffles Education Center, itu juga berniat untuk membuka sekolah di IKN," katanya usai acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Singapura juga sudah masuk di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya IKN lewat kerja sama dengan PLN. Keduanya membangun pembangkit berkapasitas 50 MW senilai US$ 70 juta atau sekitar Rp 1 triliun yang ditargetkan dapat beroperasi akhir Desember tahun ini.

Dilansir dari keterangan PLN, kapasitas 10 MW dibangun oleh sinergi anak perusahaan PLN Nusantara Power, sedang 40 MW, dan sisanya dibangun oleh PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE) yang merupakan Joint Venture Company milik PLN Nusantara Renewables dan SembCorp Utilities Pte. Ltd.

"Sembcorp perusahaan dari Singapura mereka sudah mulai investasi untuk solar, solar plant sebesar 50 MW itu sudah mulai berjalan dan diharapkan pada akhir Desember ini sudah bisa beroperasi dan itu investasinya kurang lebih US$ 70 juta atau Rp 1 triliun lebih ya," imbuhnya.

Adapun proyek yang sudah groundbreaking di IKN masih terus dikerjakan. Rosan percaya investasi di IKN akan terus bergulir dengan sejumlah investor asing yang terus dibidik masuk Ibu Kota Baru.

Pada kesempatan itu iya menyebut ekosistem dan penunjang IKN sudah mulai terbentuk. Apalagi ke depannya IKN bakal dilengkapi oleh Bandara yang sudah diujicoba langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi alhamdulillah sekolah, rumah sakit, mal, hotel, restoran nah itu kan ekosistem bioskop, nah ini sudah mulai masuk dan sudah groundbreaking jadi ekosisim ini sudah mulai terbentuk ya, ditambah lagi juga airport di IKN akan mulai berjalan dalam mungkin sebulan ke depan," tutupnya.

Presiden Joko Widodo mendarat perdana di Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan pesawat kepresidenan, Selasa (24/9) yang lalu. Bandara yang sedang dituntaskan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) ini ditargetkan selesai akhir tahun, sekaligus mendukung pengembangan konektivitas IKN.

Proyek ini mulai berjalan sejak 28 November 2023 lalu dan ditargetkan rampung Desember 2024. Sebelumnya, bandara ini sudah dicek dan dilakukan uji coba landasan pacu dengan pendaratan tiga pesawat TNI Angkatan Udara pada tanggal 14 dan 20 September 2024. Setelah semuanya siap, pesawat berbadan lebar bisa mendarat di bandara.

"Nanti akhir Desember akan selesai semua, baik terminal (maupun) runway, berada di panjang 3.000 (meter) sehingga pesawat berbadan lebar bisa turun di IKN," kata Presiden Joko Widodo dalam keterangannya, dikutip Senin (30/9/2024).

"Semakin banyak lalu lintas menuju ke Ibu Kota Nusantara ini akan memberikan ekosistem keramaian yang bagus pada kota yang kita cintai," lanjutnya.

Hal itu ia sampaikan saat groundbreaking Teras Hutan Kota by Plataran di IKN pada Rabu (25/9/2024). Ia juga menegaskan bandara IKN bukan hanya diperuntukkan bagi Very Very Important Person (VVIP), tetapi diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat umum juga.

Percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP di IKN ini merupakan wujud peran PT Brantas Abipraya (Persero) dalam pembangunan serta pengembangan konektivitas IKN. Bandar Udara VVIP merupakan bandar udara yang khusus dibangun untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN.

Selain itu, bandar udara ini diharapkan nantinya dapat digunakan untuk umum seperti yang dikatakan Jokowi saat landasan pertamanya. Lalu, proyek pembangunan bandara ini merujuk pada karya anak bangsa mulai dari desain runway hingga terminal.

Bandara ini dibangun dengan luas terminal VVIP 2000 m² dan terminal VIP 5000 m², serta runaway sepanjang 3000 meter x 45 meter. Untuk lokasinya, bandara ini berjarak sekitar 25 kilometer dari Bandara Sepinggan, Balikpapan dan sekitar 107 km dari Bandara Samarinda.

"Brantas Abipraya berkomitmen akan menuntaskan paket pekerjaannya tepat waktu, agar manfaat dari bandara ini dapat segera dirasakan. Dalam pembangunannya kami bersinergi dengan beberapa BUMN konstruksi lainnya dengan ruang lingkup pekerjaannya adalah pembangunan runway, taxiway, apron dan pembangunan jalan relokasi," ujar Direktur Utama Brantas Abipraya, Sugeng Rochadi.

Lebih lanjut Sugeng menambahkan, pembangunan dan pengoperasian bandar udara VVIP ditugaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Menteri Perhubungan yang berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Informasi tersebut sesuai dengan Perpres.

"Brantas Abipraya akan berfokus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di IKN. Tak hanya kualitas konstruksi yang juara, estetika dari setiap karya konstruksi kami juga akan diutamakan. Seperti bandara VVIP ini nantinya akan menunjukkan ciri khas budaya Kalimantan pada desainnya. Semoga bandara yang sedang kami bangun ini dapat menjadi green airport dengan tetap mempertahankan sisi estetika," tutup Sugeng.

Video Jokowi Cerita Pengalaman Landing Perdana di IKN: Mulus Banget

Video Jokowi Cerita Pengalaman Landing Perdana di IKN: Mulus Banget

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau infrastruktur Bandara Soekarno Hatta (Soetta) pada Minggu, 29 September 2024. Beberapa titik ditinjau menhub, salah satunya area kereta bandara.

Di sana, Menhub sempat berbincang dengan para penumpang yang akan dan baru menggunakan kereta bandara. Budi Karya mengatakan, kereta bandara menjad opsi bagi masyarakat yang ingin ke bandara Soetta secara nyaman dan tepat waktu.

"Kawan-kawan saya baru aja menengok kereta bandara lalu pakai kereta kalayang, terus sekarang di terminal 3 Soetta. Message-nya apa, saya tanya beberapa orang yang datang dari Manggarai ke Soetta lalu naik kalayang. Di situ ada teman-teman dari Depok, Bekasi, dan juga ada yang dari sekitar Manggarai. Jadi untuk diketahui bahwa ada kereta bandara dari Manggarai langsung menuju ke Stasiun Kereta Bandara," katanya di Terminal 3 Bandara Soetta, Tangerang, Minggu (29/9/2024).

Selain itu, ada kereta kalayang yang menghubungkan semua terminal di bandara Soetta dan dapat diakses secara gratis. Secara umum, kata Menhub, Bandara Soetta sudah terintegrasi dengan moda transportasi kereta hingga ke Depok dan Bekasi.

"Jadi mari kita gunakan kereta bandara, selain tepat waktu, nyaman, dan mengurangi polusi dan kemacetan. Terima kasih bila berkenan untuk menggunakan kereta bandara," bebernya.

Namun, Budi Karya memberi catatan terhadap kereta bandara, salah satunya menyangkut headway atau waktu tunggu. Ia juga berharap ada harga khusus untuk penumpang yang bekerja di area bandara demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

"Dan beri kesempatan kepada profesional yang kerja di sini dengan harga khusus, karena mereka kan relatif tidak punya spending kalau dia rutin. Jadi harga khusus sehingga traffic yang menuju bandara itu menurun. Kalau nggak dia naik motor, naik mobil," tutupnya.

Telah satu tahun lamanya serangkaian groundbreaking proyek dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Total, sudah ada Rp 57,47 triliun investasi yang dijaring dari total 8 rangkaian groundbreaking yang dilakukan sejak September 2023 lalu.

Dalam catatan detikcom, di rangkaian groundbreaking yang kedelapan kali ada investasi terkumpul Rp 1,27 triliun dari 5 proyek. Bahkan, satu proyek investor asing murni juga mulai masuk di rangkaian groundbreaking kedelapan ini.

Tepatnya, investasi dari Delonix Group asal China yang mau membuat kawasan mixed use di IKN dengan investasi Rp 500 miliar.

Ada juga dua investasi yang bermitra dengan pihak asing, yaitu pembangunan sekolah Australia Independent School dengan investasi Rp 150 miliar dan pembangunan kawasan hunian mewah oleh Magnum Investment yang bekerja sama dengan pihak Rusia senilai Rp 500 miliar.

Kemudian, dua proyek lagi digarap perusahaan lokal, yaitu Plataran Boga Rasa dengan investasi Rp 25 miliar dan d'Prima Hotel Nusantara dengan investasi Rp 100 miliar.

Nah bila dikilas balik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya pernah mengatakan hingga Agustus kemarin sudah ada 7 kali groundbreaking yang dilakukan di IKN. Total 55 investor berpartisipasi dan mengumpulkan investasi sampai Rp 56,2 triliun.

"Per hari ini perlu saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp 56,2 triliun," kata Jokowi dalam Pengantar Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin (12/8/2024) yang lalu.

Kala itu, Jokowi sempat menjabarkan sektor yang digarap 55 investor tersebut. Ada 6 investor di sektor pendidikan, 3 di sektor kesehatan, 10 di sektor ritel dan logistik, 8 proyek hotel, 2 proyek di sektor energi dan transportasi, 14 proyek perkantoran dan perbankan, 9 proyek hunian dan area hijau, serta 3 proyek di bidang media dan teknologi.

Bila ditambah dengan lima investor yang baru saja melakukan groundbreaking September ini, maka totalnya sudah ada 60 perusahaan yang membuka proyek di IKN dengan investasi mencapai Rp 57,47 triliun.

Simak Video: Jokowi Sebut Investasi ke IKN Sudah 56,2 T, 55 Bangunan Groundbreaking

[Gambas:Video 20detik]

Masyarakat umum kini bisa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, salah satu caranya dengan mendaftar di aplikasi SuperApps IKN atau IKNOW. Tercatat sudah ada 11.000 orang yang mendaftar pada pekan pertama pendaftaran dibuka.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN (OIKN) Mohammed Ali Berawi, mengungkapkan rasa bangganya atas respons positif masyarakat terhadap aplikasi ini. "Sejauh ini, total unduhan aplikasi IKNOW mencapai lebih dari 42 ribu pengguna, dengan rincian 33,8 ribu di Android dan 8,2 ribu di IoS. Angka ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengalaman langsung di Nusantara," ungkap Ali Berawi, Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Dari jumlah tersebut, OIKN berhasil memantau sekitar 11 ribu orang pengunjung fisik selama seminggu terakhir. "Data spesifik masih terus kami konsolidasi dan perbarui secara lintas kedeputian terkait, karena pengunjung tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga kementerian, lembaga, serta instansi pemerintah lainnya maupun swasta," tambah Ali Berawi.

Selain pencapaian teknis dan antusiasme publik, Prof. Ali Berawi menekankan pentingnya perlindungan data pribadi pengguna IKNOW serta keamanan siber.

"Kita sudah melaksanakan IT Security Assessment (ITSA) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap aset digital OIKN, salah satunya adalah IKNOW. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa kuat pengamanan siber pada setiap aset digital sekaligus untuk mengetahui hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan, termasuk mengenai data pribadi masyarakat yang mendaftar di aplikasi IKNOW," ujar Ali Berawi.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan OIKN juga telah mengimplementasikan pengamanan biometrik pada setiap akses identitas pengguna aplikasi IKNOW. "Kami sangat peduli terhadap keamanan data pribadi pengguna. Selain itu, pembackupan data dilakukan setiap hari untuk meminimalisir dampak buruk apabila terjadi insiden yang tidak diinginkan," tegasnya.

Namun, ia menjelaskan bahwa evaluasi mengenai adanya kemungkinan penambahan kuota pengunjung masih berlangsung. "Kami masih melakukan evaluasi lebih lanjut. Hal ini penting agar pengalaman yang dirasakan pengunjung tetap optimal dan proses pembangunan proyek-proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tetap berjalan dengan lancar dan sesuai target," ujarnya.

Ali Berawi juga menekankan bahwa meski ini baru langkah awal, semangat untuk terus memperbaiki dan mengembangkan aplikasi serta sistem kunjungan di IKN tetap menyala.

"Kami ingin memastikan bahwa Nusantara bukan hanya sekadar ibu kota fisik, tetapi juga menjadi ibu kota yang cerdas, hijau, digital, dan ramah digital di masa depan."

Evaluasi yang dilakukan OIKN akan menjadi dasar dalam memperkuat infrastruktur dan layanan yang ada. "Kami akan terus mengevaluasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi semua pengunjung. Nusantara adalah milik semua, dan kami ingin setiap orang merasakan kebanggaan itu," tutup Ali Berawi.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas. Infrastruktur yang dibangun itu di antaranya adalah tol.

Selama 10 tahun terakhir atau saat Jokowi memimpin, ribuan kilometer tol baru telah dibangun.

Dikutip dari Instagram Direktorat Jenderal Bina Marga (Dirjen Bina Marga) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Minggu (28/9/2024), selama 10 tahun tol yang telah dibangun sepanjang 2.432 km.

Adapun rinciannya, di Sumatera 1.138 km, Jawa 1.875 km, Kalimantan 145 km, Sulawesi 61 km, Bali 10 km.

"Rata-rata 270 km/tahun, total ruas tol operasional 3.212 km," bunyi keterangan yang diunggah Ditjen Bina Marga.

Selain tol, pemerintah juga membangun 5.999 km jalan baru. Pembangunan jalan baru itu di antaranya jalan perbatasan (Papua, Kalimantan, NTT), jalan Trans Papua dan Kalimantan, serta jalan lintas Selatan Jawa.

"Saat ini jalan nasional yang ada sepanjang 47.603 km dengan kondisi 92% mantap," bunyi keterangan itu lebih lanjut.

Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut-sebut akan dilengkapi tol bawah laut. Rencananya, pembangunan tol tersebut dengan teknologi immersed tunnel.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis Sumadilaga mengatakan untuk saat ini pihaknya belum mengerjakan proyek yang masuk dalam rancangan pembangunan tol IKN segmen 4A dan 4B. Bahkan Danis bilang pembangunan jalan tol segmen tersebut belum dimulai.

"Sekarang yang dikerjakan yang bukan immersed tunnel. Immersed Tunnel masih desain untuk yang 4A namanya. Ke arah immersed tunnel belum ada konstruksi," kata Danis saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, (27/9/2024).

Dia menjelaskan saat ini pihaknya sedang menyiapkan feasibility study (FS) atau studi kelaikan dan desain teknis tol tersebut. Dia menargetkan tahun 2025 tol bawah laut itu bisa dibangun. Meski begitu, dia belum memastikan waktu tepatnya proyek tersebut mulai dibangun.

"2025 harapan. Belum saya cek lagi kapan pastinya. Ya kita siapkan dulu FS dan engineering desaign-nya," jelasnya.

Danis menekankan pembangunan proyek tersebut dimulai tergantung dengan skema pembiayaannya. Dia bilang tidak menutup kemungkinan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Ya, tergantung nanti proses pembiayaannya bisa saja nanti itu KPBU, bisa saja APBN. Kalau APBN harus dilelang. Nanti kita lihat prosesnya. Sementara kita siapkan dulu engineering desaign-nya," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek tol bawah laut IKN mencapai Rp 11,04 triliun. Wida mengatakan, pembangunan immersed tunnel masuk ke dalam rancangan pembangunan Jalan Tol IKN segmen 4A dan 4B yang berada di area timur.

"Untuk biaya tadi yang kami sampaikan perkiraan biaya untuk penyelesaian immersed tunnel kurang lebih sekitar Rp 11 triliun atau senilai US$ 682 juta," kata Wida, dalam paparannya di acara Indonesia-Korea Technical Exchange Seminar 2024, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Hari Ganie mengusulkan kepada pemerintahan mendatang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar ada Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan. Alasannya agar kementerian baru itu bisa fokus mengatasi permasalahan yang ada.

"Kami minta supaya ada kementerian yang gabung, Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan sehingga kita bisa fokus urus ini, itu kira-kira usulan kita," kata Hari Ganie dalam sebuah diskusi di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Hari Ganie sendiri mengaku sudah mendengar adanya rencana pembentukan Kementerian Perumahan di era Prabowo-Gibran yang merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nah dia ingin agar Kementerian Perumahan digabung dengan Perkotaan.

Alasannya, kata Hari Ganie, saat ini kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi (housing backlog) paling banyak ada di perkotaan. Padahal penduduk terbanyak berada di perkotaan.

"Jadi orang yang nggak punya rumah hampir 80% adanya di perkotaan. Kami minta bahwa kementerian ini gabung, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan. Karena kalau kita urus isunya terkait kebijakan perkotaan, sekarang perkotaan nggak ada kementeriannya, nggak ada," ucapnya.

Hari Ganie heran tidak ada kementerian yang secara spesifik urus perkotaan. Saat ini terkait perkotaan disebut hanya diurusi oleh eselon III di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan eselon II di Kementerian PPN/Bappenas.

"Perkotaan ini lucu padahal ini eranya urbanisasi, penduduk di dunia ini sekarang sudah di atas 55% ada di kota dan kota adalah kontributor atau engine dari sumber PDB, tapi nggak ada yang urus perkotaan. Di Kemendagri itu perkotaan hanya diurusi oleh eselon III setingkat kasubdit, di Bappenas adanya eselon II setingkat direktur, jadi kayak nggak diurus," tuturnya.

Dengan adanya rencana pembentukan Kementerian Perumahan, Hari Ganie berharap urusan perumahan bisa lebih difokuskan terutama terkait permasalahan anggaran. Selama gabung dengan Kementerian PUPR, porsi anggaran terkait perumahan disebut hanya 0,56% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sekarang kan gabung dengan PU, anggarannya sekarang itu nggak lebih dari 1% dari APBN, sementara sektor pendidikan dapat 20%, kita cuma 0,56% kira-kira anggaran untuk perumahan. Jadi kita merasa dianaktirikan lah karena mungkin PU juga terlalu fokus tanggung jawab yang besar untuk pembangunan fisik seperti jalan, waduk dan macam-macam," jelasnya.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Hari Ganie mengaku diminta memberi masukan kepada tim pemerintahan mendatang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait program 3 juta rumah. Pihaknya telah bertemu beberapa kali dengan Tim Satgas Perumahan yang dipimpin Hasyim Djojohadikusumo.

"Kami kebetulan diminta memberikan masukan kepada tim pemerintahan mendatang Prabowo-Gibran, memang mereka kan salah satu prioritas programnya adalah program 3 juta rumah, ini kami sangat-sangat optimis, sangat-sangat bergairah untuk menghadapi program ini," kata Hari Ganie dalam sebuah diskusi di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Setelah beberapa kali bertemu dan diskusi, Hari Ganie mengatakan yang dimaksud program 3 juta rumah Prabowo-Gibran bukan semuanya dibangun baru. Pasalnya kapasitas pengembang hanya bisa membangun sekitar 300-400 ribu unit rumah/tahun.

Hari Ganie menyebut program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan menyasar 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir dan 1 juta rumah di perkotaan. Itu pun yang di pedesaan dan pesisir 70% konsepnya hanya bedah rumah, mengingat tingginya rumah tidak layak huni.

"Setelah kita bertemu, berdiskusi beberapa kali dengan tim Satgas Perumahan yang dipimpin oleh Pak Hasyim langsung, yang dimaksud 3 juta rumah ini adalah sebenarnya 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah yang di perkotaan," bebernya.

Untuk di perkotaan, Hari Ganie menyebut tingginya kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi (housing backlog). Ia menyarankan agar pembangunan 1 juta rumah di perkotaan itu difokuskan di 10 kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Makassar, Banjarmasin, dan Manado.

"Fokus kita tetap untuk pembangunan di perkotaan yang 1 juta rumah. Kami memberikan masukan kepada Tim Transisi Prabowo-Gibran bahwa fokuslah hanya kepada 10 kota metropolitan saja karena kalau pembangunan pedesaan tadi jiwanya adalah pengentasan kemiskinan. Tapi kalau yang 1 juta di perkotaan spiritnya adalah untuk meningkatkan produktivitas, untuk memberikan kontribusi terhadap PDB," jelasnya.

Hari Ganie membeberkan 1 juta rumah yang dibangun di perkotaan akan berbentuk rumah tapak sebanyak 500 ribu unit dan hunian vertikal (rusun) sebanyak 500 ribu unit. Rusunnya pun dibagi dua, ada rusun yang bisa dibeli dan dimiliki, atau rusun yang bisa disewa.

"Tentunya untuk yang rusun ini atau apartemen katakanlah, itu sebetulnya hanya layak untuk di kota-kota paling 3 kota metropolitan yaitu Jakarta, Surabaya dan Bandung. Itu dari pasar yang kita lihat, yang lainnya belum siap secara culture, secara daya beli untuk apartemen atau rusun itu," ujar dia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transport dan Pariwisata (MLITT) Jepang Tetsuo Saito pada Kamis (26/9) lalu. Pertemuan ini mendiskusikan penguatan 4 agenda kerjasama Indonesia-Jepang di sektor infrastruktur.

Agenda pertama mengenai tindak lanjut atas inisiasi World Water Forum ke-10 yang telah dilaksanakan di Bali, Indonesia pada Mei 2024 lalu. Basuki berterima kasih atas dukungan penuh Pemerintah Jepang atas pelaksanaan World Water Forum ke-10. Salah satu hasilnya, Pemerintah Indonesia mengusulkan Hari Danau Dunia yang dipilih pada tanggal 27 Agustus.

"Di Jepang, kami pun akan mempelajari pola pengelolaan dan konservasi danau berkelanjutan dengan mengunjungi Danau Biwa," kata Basuki dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/9/2024).

Agenda kedua, Basuki telah bertemu Sekretaris Jenderal Japan Water Forum Toshiro Takemura untuk membahas persiapan pelaksanaan Asia Pacific Water Summit (APWS) ke-5 tahun 2027 mendatang. Dalam APWS ke-5, Pemerintah Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah dan siap bekerjasama dengan Pemerintah Jepang. Basukipun telah menandatangani LoI bersama dengan Japan Water Forum pada Kamis pagi sebelumnya.

"Saya yakin APWS ke-5 akan menjadi platform penting untuk menindaklanjuti hasil Water World Forum ke-10. Oleh karena itu, saya akan melakukan konsolidasi dan menindaklanjuti LOI untuk didetailkan ke dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang memuat tema, sub tema, tahapan, waktu dan kepanitiaan bersama mulai awal 2025 yang akan datang," tambahnya.

Agenda ketiga terkait pembentukan Center of Excellence dalam Ketahanan Air dan Iklim. Basuki menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Jepang melalui JICA.

Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia juga telah menandatangani MoU Sabo Technical Center (STC) bersama dengan Kepala Perwakilan JICA di Indonesia pada World Water Forum ke-10. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memperkuat STC agar menjadi Pusat Pelatihan Teknologi Sabo dan menjadi bagian dari Center of Excellence dalam Ketahanan Air dan Iklim yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara Asia Pasifik dan Afrika.

Terakhir, Basuki menyampaikan permohonan dukungan tenaga ahli quality assurance atau penjaminan mutu dalam pelaksanaan pembangunan IKN. Menurutnya, hal tersebut sangat membantu Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pembangunan IKN sebagai sebuah kota telah memenuhi standar kualitas yang tinggi.

Sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara (IKN). Apakah masih ada lagi groundbreaking yang akan dilakukan oleh Jokowi?

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis Sumadilaga mengatakan Jokowi masih bisa melakukan groundbreaking jelang berakhirnya masa jabatannya. Namun, Danis enggan membeberkan investor maupun sektor mana saja yang akan masuk ke ibu kota baru tersebut. Dia harus mengecek ke pihak Otoritas IKN terlebih dahulu.

"(Kemungkinan ada sampai 20 Oktober?) Kemungkinan ada. Sektornya harus dicek ke otorita, kemungkinan ada groundbreaking lagi sebelum selesai masa jabatannya," kata Danis saat ditemui ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, (27/9/2024).

Danis menjelaskan groundbreaking tersebut tergantung kesiapan perjanjian kerja sama antara dua pihak. Terakhir, Jokowi bisa meresmikan proyek groundbreaking sebanyak 5 proyek. Dalam rentang waktu sampai dua minggu ke depan, Danis menyebut bisa saja ada investor yang masuk sehingga Jokowi bisa melakukan groundbreaking kembali.

"Mungkin saja ada, yang perjanjian kerjasamanya siap. Kemarin kan 5 (proyek) bisa aja minggu depan atau 2 minggu lagi ada, itu bisa," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan belum tentu groundbreaking yang dilakukan hari ini menjadi rangkaian groundbreaking terakhirnya jelang purna tugas. Bisa saja sepekan atau dua pekan ke depan masih ada investor yang mau groundbreaking lagi.

"Ya belum tentu (groundbreaking terakhir). Nanti jangan-jangan seminggu lagi banyak yang pengin groundbreaking lagi," sebut Jokowi usai Groundbreaking Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu, (25/9/2024).

Sebanyak 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih bermasalah akhirnya menemui titik terang. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang proses ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis Sumadilaga mengatakan saat ini proses ganti rugi diperuntukkan bagi lahan-lahan yang priroitas dibebaskan, seperti jalan tol IKN segmen 6A dan 6B serta kawasan penanggulangan Banjir Sepaku.

Saat ini, proses ganti rugi baru dilakukan pada masyarakat terdampak di jalan tol IKN segmen 6A dan 6B. Dia pun menargetkan proses ganti rugi itu selesai paling lambat November.

"Iya kan sekarang sudah proses yang di tol 6A, 6B itu. Kita harapkan nanti sekitar Oktober atau November bisa selesai sampai pembayaran. Terakhir anggarannya Rp 90 miliar," kata Danis saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, (27/9/2024).

Saat ditanya mengenai pembebasan lahan secara keseluruhan, Danis menegaskan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan anggaran pembebasan lahan lainnya kemungkinan dapat masuk dalam anggaran tahun 2025.

Namun, dapat juga masuk pada anggaran tahun ini apabila peraturan terkait ganti ruginya direvisi. Dia menyebut saat ini skema ganti rugi tersebut akan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Nanti kan bertahap kita ini kan. Mungkin masuk anggaran 2025 ya, tapi bisa saja 2024 kita revisi, masih mungkin. Kami targetkan yang sekarang selesai November. Itu kan yang Perpres 75/2024," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, mengatakan bahwa PUPR kini tidak lagi menggunakan opsi pembangunan rumah relokasi. Ganti rugi diberikan secara tunai. Pemberian dana merupakan bagian dari skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) plus sebagai solusi buat warga yang bermukim di atas 2.086 hektare lahan yang belum clear di IKN.

"Itu gantinya bukan rumah. (Langsung uang saja?) Iya, dalam bentuk semacam (dana) kerahiman," kata Iwan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024) lalu.