Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan 117 juta bidang tanah telah terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan demikian, sisa 3 juta bidang tanah lagi untuk mencapai target 120 juta hingga akhir tahun 2024.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY optimistis target tersebut dapat tercapai dalam tiga bulan ke depan, meskipun proses pendaftaran tanah tidak selalu mudah dan memerlukan verifikasi menyeluruh.

"Per hari ini sekitar 117 juta bidang tanah yang telah didaftarkan PTSL secara nasional, dari target kita menyelesaikan sampai dengan akhir tahun 2024 ini 120 juta bidang tanah. Jadi bisa dikalkulasi sudah 97% dari target sampai dengan akhir tahun 2024," kata AHY dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (4/9/2024).

AHY juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program PTSL agar mendapatkan kepastian hukum atas hak atas tanahnya.

"Masyarakat punya kesadaran untuk mengikuti program PTSL tersebut agar masyarakat kita juga semua punya kepastian hukum atas tanah dengan memiliki sertipikat tanah yang asli, termasuk juga Sertifikat Tanah Elektroniknya," tuturnya.

Dengan dukungan masyarakat, diharapkan target sertipikasi tanah dapat tercapai dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah sendiri menargetkan pada 2025 mendatang total ada 126 juta bidang tanah yang terdaftar.

"Insyaallah tercapai, maka tahun depan 2025 sebetulnya sisanya tinggal 6 juta bidang lagi, sekitar 6 juta bidang tanah yang akan kita kejar untuk pendaftarannya secara masif," ujar dia.

Di samping itu, Ketua Umum Partai Demokrat ini juga berkomitmen akan terus fokus pada percepatan sertifikasi tanah dan pemberantasan mafia tanah di sisa masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Simak Video: Momen AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik ke 11 Daerah di Jabar

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan soal pengisian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini pemindahan ASN ke IKN masih difinalisasi pemerintah.

ASN yang pindah ke IKN direncanakan terdiri dari ASN kementerian dan lembaga (K/L), formasi CPNS khusus IKN 2024, termasuk kuota khusus putra/putri terbaik Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN Pemda Kalimantan Timur. Skenario lainnya adalah melalui mutasi pegawai ASN Pemda ke OIKN dan/atau K/L yang ada di IKN.

"Hal ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2024).

Adapun strategi yang disusun untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pendekatanwhole government, yakni pengaturan pola kerja kolaboratif melalui fleksibilitas waktu dan lokasi, penyediaan fasilitas perkantoran IKN yang mendukungshared offices, dansingle digital platformuntuk meningkatkan kolaborasi kerja ASN.

"Konsep shared office mengedepankan konektivitas fisik dan digital yang dalam pengelolaan integrasi layanan digital perkantoran (digitalworkspace). Hal ini untuk memberikan fasilitas penerapan smart government oleh instansi yang beroperasi di IKN," ungkap Anas.

Fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini adalah pada masa jangka pendek (short term). Jangka pendek ini merupakan fase pertama dan yang berlangsung pada tahun 2022-2024, berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.

"Di sisi lain akan disiapkan kebijakan jangka menengah (medium term) di fase kedua yang masih berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta smart governance," jelas mantan Bupati Banyuwangi ini.

Selain pemindahan ASN ke IKN, Menteri Anas juga menyampaikan terkait penerimaan ASN yang meliputi PNS dan PPPK di tahun ini. Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan ASN 2024 sejumlah 2.302.543, terdiri dari 429.183 untuk instansi pusat, 1.8367.333 untuk instansi daerah, dan 6.027 CPNS lulusan sekolah kedinasan.

Instansi pemerintah baik pusat dan daerah telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan CASN dari 2,3 juta yang disiapkan. Penerimaan CASN tahun ini juga menjadi upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN yang ditargetkan tahun ini rampung.

Lihat juga Video 'Ribuan Meterai Palsu dan BBM Subsidi Selundupan Disita Polres Tanjung Priok':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono turun lapangan mengecek penanganan pasca-bencana banjir di Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Hadir pula anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri dan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman

Basuki mengatakan untuk penanganan banjir di Rua, Pemerintah akan memperbaiki jalur sungai dan membuat 20 sabo dam di sepanjang sungai bagian selatan. Sebab menurutnya Pulau Ternate memiliki 15 kali mati atau barangka, dan sebagai di antaranya sudah memiliki sabo dam.

"Kita akan bangun 20 sabo dam yang tersebar di sungai bagian selatan yang akan kita desain sampai akhir tahun. Masing-masing sungai minimal ada 2 sabo. Di bagian utara sudah ada 22 sabo," kata Basuki seperti dikutip dari unggahan Instagram @kemenpupr, Selasa (3/9/2024).

Sabo dam ada bangunan dibuat di sepanjang sungai dan berfungsi sebagai penahan aliran air dan material sedimen yang berpotensi menghantam permukiman. Dengan adanya sabo dam, peringatan dini banjir dapat diberikan dan dampak kerusakan akibat material yang terbawa air juga bisa diminimalisir.

Kementerian PUPR juga sudah melakukan upaya tanggap darurat yang dilakukan dengan memobilisasi total 3 unit excavator, 3 unit dump truck , 8 unit hidran umum, 2 unit mobil tangki air dan menyiagakan 95 orang personel

Di samping itu, Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Ternate akan merelokasi warga yang terdampak banjir bandang. Dalam hal ini kementerian PUPR akan membangun 50 unit rumah baru tipe 36 serta sekolah dan mushala.

"Saat ini, akses jalan nasional sudah bisa dilewati sepenuhnya, alur sungai eksisting telah dibuka dan selesai diukur. Progres pembersihan dan pembuangan material ke disposal area mencapai 80%," terang Kementerian PUPR dalam unggahan Instagram yang sama.

Infrastruktur tol pertama kali beroperasi di Indonesia sejak 1978. Tepat 46 tahun setelahnya, per Juni 2024 sudah sudah ada 2.893 Km jalan tol yang beroperasi di Indonesia.

Saat ini jalan tol yang ada di Indonesia tersebar di hampir semua pulau-pulau besar yang ada. Mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Namun sebagian besar jalan tol ini masih berada di Pulau Jawa dengan total panjang ruas hingga 1.782,47 Km.

Salah satunya adalah Tol Surabaya-Gresik yang ada di wilayah Jawa Timur. Tol ini sudah beroperasi sejak 1993 silam dengan total panjang mencapai 20,73 Km yang menghubungkan Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan daerah sekitarnya

Melansir dari akun Instagram Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Selasa (9/3/2024), ini merupakan jalan tol tertua kedua di Jawa Timur setelah Jalan Tol Surabaya-Gempol yang beroperasi pada 1986 lalu. Kemudian jalan tol yang satu ini juga termasuk salah satu yang tertua di RI.

"Jalan Tol Surabaya-Gresik termasuk ke dalam 10 ruas tol pertama yang beroperasi di Indonesia, dan menjadi ruas ke-2 yang beroperasi di Jawa Timur," tulis BPJT dalam unggahannya.

Jalan Tol ini dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Margabumi Matraraya dan terhubung dengan beberapa tol lainnya yang ada di Jawa Timur seperti Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dan Jalan Tol Surabaya-Gempol.

"Jalan Tol ini memiliki 59 Gardu dan 6 Gerbang Tol, yakni Gerbang Tol (GT) Tandes Timur 1, GT Tandes Timur 2, GT Tandes Barat, GT Romokalisari, GT Kebonas, dan GT Manyar," jelas BPJT.

"Selain itu terdapat dua sistem layanan transaksi pembayaran di Jalan Tol Surabaya-Gresik, yakni Sistem Terbuka pada GT Tandes Timur 1 & 2, kemudian Sistem Tertutup pada GT Tandes Barat, GT Romokalisari, GT Kebonas, dan GT Manyar," tambah mereka.

Dijelaskan salah satu jalan tol tertua di Jawa Timur dan RI ini menghubungkan langsung Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik dengan memangkas waktu tempuh berkendara hanya 35 menit saja serta memiliki 1 rest area tipe A di KM 13A.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani membawa pulang oleh-oleh. dari kunjungan kerjanya ke Singapura. Salah satunya, ada minat investasi dari perusahaan-perusahaan Singapura ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rosan mengatakan, setidaknya ada dua perusahaan asal Singapura yang berminat masuk ke mega proyek ibu kota itu. Salah satunya Sembcorp Utilities Pte Ltd yang akan akan berinvestasi membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) senilai US$ 60 juta atau setara Rp 936 miliar (kurs Rp 15.600).

"Dari Singapura, kebetulan saya ketemu itu adalah dengan, jadi ada dua. Kemarin satu dengan Sembcorp, mereka mau investasi di solar panel dan investasinya kurang lebih US$ 60 juta," kata Rosan, ditemui usai Rapat kerja (Raker) Bersama Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Rosan mengatakan, Sembcorp akan membangun solar cell sekitar 5-6 megawatt. Pembangunannya akan dilakukan dalam dua tahap. Lalu yang kedua, perusahaan asing asal Singapura yang akan masuk ke IKN ialah Raffles Education Center.

"Ada satu lagi adalah Raffles Education Center. Mereka mau berinvestasi di IKN," ujarnya.

Obrolannya dengan kedua perusahaan Singapura ini berlangsung saat kunjungan kerjanya ke sana beberapa Waktu lalu. Pada kala itu, ia juga sempat bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, hingga sejumlah jajaran pemerintahan lainnya.

"Saya ketemu perdana menteri, ketemu wakil perdana menteri, saya ketemu empat menteri. Dari menteri luar negeri, menteri rangka kerja, menteri perdagangan. Kemudian saya ketemu Temasek, ketemu IDB, itu seperti BKPM-nya kita. Lalu GIC, investor arm-nya Singapura, dan SBF seperti Kadin-nya kita," ujar Rosan.

"Kemudian ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang sudah investasi Indonesia maupun yang belum. Jadi saya tiga hari sana, tiap hari sangat padat, dan masukan-masukan itu, karena Investor terbesar Indonesia selama 10 tahun itu Singapura. Jadi wajar saya datang ke sana untuk mendapatkan pemahaman dan juga mendapatkan informasi mengenai apa sih appetite mereka, preference mereka, baik ini terutama ke depannya," sambungnya.

PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan pengaturan pola operasi pada layanan kereta api jarak jauh di Jakarta mulai hari ini hingga besok. Hal ini dilakukan mengantisipasi kunjungan Paus Fransiscus di Jakarta.

Pengaturan pola operasi dilakukan pada beberapa Kereta Api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir. Kereta api akan diberhentikan juga di Stasiun Jatinegara.

Hal ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan arus lalu lintas di sekitaran Monas dan jalan menuju Stasiun Gambir. Kemacetan mungkin terjadi mengingat adanya kegiatan kunjungan Paus Fransiscus di Jakarta.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus tanggal 4 dan 5 September 2024, keberangkatan KA antara pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," kata Ixfan Hendriwintoko Manager Humas Daop 1 Jakarta dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Adapun waktu keberangkatan kereta api dari Stasiun Gambir tidak mengalami perubahan. Pengaturan pola operasi khusus tersebut diharapkan dapat membuat penumpang terhindar dari risiko kemacetan yang mungkin terjadi akibat pengalihan arus lalu lintas menuju Stasiun Gambir dan memiliki pilihan untuk dapat berangkat dari Stasiun Jatinegara.

"Untuk informasi lebih lanjut mengenai perjalanan kereta api dan layanan KAI dapat menghubungi Contact Center 121 dan media sosial KAI 121," pungkas Ixfan.

Daftar perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir (KA Genap), dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara pada tanggal 4 dan 5 September 2024 adalah sebagai berikut:

1. Argo Bromo Anggrek KA 2 Gambir - Surabaya Pasar Turi, berangkat 08.20 WIB
2. Argo Cheribon KA 26A Gambir - Cirebon, berangkat 08.30 WIB
3. Taksaka KA 68 Gambir - Yogyakarta, berangkat 09.20 WIB
4. Pangandaran Plb 7028A Gambir - Banjar, berangkat 09.30 WIB
5. Sembrani Plb 62A Gambir - Surabaya Pasar Turi, berangkat 09.50 WIB
6. Argo Cheribon KA 22A Gambir - Cirebon, berangkat 10.10 WIB
7. Argo Merbabu KA 20F Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng, berangkat 14.20 WIB
8. KA 58 Brawijaya, berangkat dari Gambir berangkat 15.40 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah merampungkan pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek ini menelan biaya senilai Rp 2,7 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT yang memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain. Katanya, pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya.

"Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air-nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," kata Basuki, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (3/9/2024).

Bendungan Temef memiliki luas genangan 297,78 ha dengan volume tampung 45,79 juta m3. Kehadiran bendungan ini akan memberikan manfaat untuk irigasi seluas 4.500 ha yang terdiri dari daerah irigasi (DI.) Haekto dan DI. Malaka.

"Selain pemanfaatan layanan irigasi, bendungan juga diharapkan melayani kebutuhan air domestik masyarakat melalui pembangunan jaringan air baku dan IPA," ujarnya.

Bendungan ini mampu menyediakan air baku dengan debit 131 liter/detik untuk penduduk Kecamatan Polen, Kecamatan Noemuti Timur di Kabupaten TTS dan Kabupaten Malaka sebanyak 28.000 KK. Manfaat selanjutnya yakni pengendali banjir pada area hilir bendungan dengan reduksi banjir di Kabupaten Malaka sebesar 15%.

Pembangunan Bendungan Temef terbagi menjadi 4 paket pekerjaan yang dilaksanakan mulai 2017-2024. Paket I dikerjakan oleh PT Waskita-Bangunnusa (KSO). Paket II dam III dikerjakan oleh PT Nindya-Bina Nusa Lestari (KSO).

Sedangkan untuk Paket IV oleh Waskita-Bahagia-Guntur (KSO). Total anggaran pembangunan bendungan ini Rp 2,7 triliun. Status Bendungan Temef saat ini sudah selesai dan siap untuk diresmikan.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT II Fernando Rajagukguk mengatakan, kehadiran Bendungan Temef akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten TTS, NTT.

"Bendungan Temef akan menampung luapan banjir dari Kabupaten Maak dan wilayah sekitar Kabupaten TTS. Di samping itu ada potensi pembangkit listrik, mereduksi banjir, irigasi, pariwisata dan penyediaan air baku", kata Fernando.

Bendungan Temef merupakan satu dari tujuh bendungan yang dibangun Kementerian PUPR di Provinsi NTT pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dengan selesainya Bendungan Temef akan menambah jumlah tampungan air yang dapat mendukung ketahanan pangan dan air di NTT.

Sebelumnya terdapat tiga bendungan yang telah diresmikan di NTT yakni Bendungan Raknamo pada 2018, Bendungan Rotiklot pada 2019 dan Bendungan Napun Gete pada 2021. Sementara tiga bendungan lain yakni Bendungan Manikin, Bendungan Mbay dan Bendungan Kolhua masih dalam tahap konstruksi.

Mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat alokasi anggaran untuk 2025 sebesar Rp 4 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Angka tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sekitar Rp 35,37 triliun.

Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pihaknya menunggu langkah lanjutan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam menyesuaikan besaran anggaran tersebut.

"IKN hanya Rp 4 triliun di 2025 yang akan datang. Tentunya kita menunggu afirmasi dari presiden terpilih (Prabowo) yang tentunya akan melanjutkan pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan," kata Endra dalam diskusi Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, dikutip dari Youtube FMB9ID_IKP, Senin (2/9/2024).

Kementerian Keuangan sendiri menetapkan pagu indikatif 2025 yang terbilang kecil untuk kementerian/lembaga (KL) dibandingkan anggaran di tahun-tahun sebelumnya dalam rangka memberikan ruang fiskal bagi Prabowo mengutak-atik anggaran tersebut. Prabowo sebelumnya juga telah berkomitmen untuk melanjutkan bahkan mempercepat pembangunan IKN sehingga kemungkinannya, alokasi anggaran IKN juga akan bertambah.

Sedangkan untuk pagu indikatif Kementerian PUPR untuk tahun 2025 sebesar Rp 75,63 triliun, turun 50% dari alokasi anggaran 2024 sebesar Rp 149,74 triliun. Endra mengatakan, anggaran ini akan digunakan untuk beberapa program seperti meningkatkan ketahanan pangan, kualitas perkotaan, hingga meningkatkan konektivitas.

"Kemudian untuk apa saja? Saya kira yang krusial tentunya untuk ketahanan pangan kita. Dalam beberapa tahun terakhir isu pangan menjadi pembahasan di tingkat global karena semua negara menggunakan prinsip proteksionisme. Artinya, kita memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri baru diekspor. Kalau kita defisit dalam pangan kita akan menyulitkan Indonesia apalagi kalau kita mengalami kelaparan," ujar dia.

Di bidang ketahanan air, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur pengendalian banjir terutama di kota-kota. Di sektor konektivitas, pembangunan jalan baru juga akan terus digeber, termasuk lintas selatan Jawa.

"Itu kan baru sampai Malang, kita inginkan sampai Banyuwangi, lalu di beberapa wilayah kita terus melanjutkan misalkan Trans Kalimantan, jalan perbatasan Kalimantan kita lanjutkan. Kemudian jalan tol masih jadi program kita untuk menyelesaikan ke Banyuwangi, kita mulai jalan tol dari Demak, Pati, Rembang, sampai ke Gresik. Kemudian melanjutkan Trans Sumatera, lalu IKN," paparnya.

Di lingkup Cipta Karya, lanjut Endra, akan digeber pembangunan fasilitas air minum, sanitasi, dan persampahan. Untuk menyelesaikan masalah persampahan, program transformasi akan didorong agar sampah tidak hanya dibuang tapi reuse, recycle dan recovery ke dalam bentuk energi.

"Kemudian terakhir kita infrastruktur berbasis masyarakat. Saya kira cukup besar program infrastruktur berbasis masyarakat sebagai bantalan ekonomi, menambah income masyarakat desa, dan kemiskinan perkotaan. Kemudian untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian," jelas dia.

Pemerintahan era Presiden Joko Widodo telah membangun dan mengoperasikan jalan tol baru sepanjang 2.200 km. Jumlah ini akan bertambah lagi 500 km hingga akhir tahun 2024.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja mengatakan, secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ditargetkan jalan tol yang beroperasi tembus hingga 2.700 km. Total per hari ini, jalan tol baru yang telah beroperasi mencapai 2.200 km.

"Total tambahan jalan tol baru 2.700 km nanti sampai 2024 akhir. Kalau sampai sekarang kira-kira 2.200 km yang sudah beroperasi jalan tol baru kita," dalam diskusi Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, dikutip dari Youtube FMB9ID_IKP, Senin (2/9/2024).

"Masih ada kira-kira 500 km lagi sampai akhir tahun, di Aceh, Sumatera Utara, yang dalam waktu dekat akan diresmikan, Jogja-Solo, dan beberapa tol tambahan lainnya, termasuk Tol IKN," sambungnya.

Menurutnya, tambahan tol ini akan melengkapi struktur jalinan jalan di Indonesia sehingga lebih kompetitif, efisien, dan berdaya saing, serta memudahkan masyarakat.

"Kita terus lakukan penambahan jalan tol baru dan jaringan jalan tol, baik itu di kota-kota metropolitan maupun di sistem regional seperti Trans Jawa sudah terhubung, Trans Sumatera kita sudah bisa mulai sekitar 850 km jalan tol sudah fungsional," ujarnya.

Endra mengatakan, target pengoperasian 2.700 tol baru ini 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan jumlah jalan tol beroperasi saat awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2014 silam yang berada di kisaran 780 km.

"Jadi 780 km tambah 2.200 km kira-kira sudah hampir 3.000 km jalan tol kita yang sudah operasional," kata dia.

Menurutnya, pembangunan jalan tol telah membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan jalan tol yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan utama hingga bandara telah berhasil mempersingkat waktu perjalanan dan mengurangi kemacetan.

"Ke bandara yang dulunya kita bayangkan 1-2 jam masih berpikir ini sampai nggak di bandara karena macet, kalau sekarang barang kali 30-45 menit kita sudah punya kepastian tiba. Dulu 10-15 tahun lalu juga masih mendengar bagaimana antrean masuk ke TJ Priok, ke pelabuhan-pelabuhan kita. Alhamdulillah sekarang kalau tidak salah sudah tidak," ujar dia.

Pembangunan tol di perkotaan juga telah mendatangkan opsi perjalanan lebih beragam bagi masyarakat. Misalnya di Jakarta, akan bertambah Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 dan 3, dari yang dulunya hanya ada tol dalam kota.

Selain jalan tol, pemerintah juga getol melakukan pembangunan jalan nasional baru. Saat ini total ada 6.000 km jalan nasional yang dalam kondisi bagus dengan kemantapan di atas 95%. Posisinya tersebar di berbagai daerah, mulai dari Papua hingga lintas selatan Jawa.

"6.000 km itu terutama di Trans Papua, perbatasan Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, di lintas selatan Jawa. Itu jalan-jalan baru kita yang kita maksudkan untuk menambah konektivitas," ujar Endra.

Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) optimistis pertumbuhan sektor konstruksi tetap terjaga selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Hal ini tak lepas dari pengalaman panjang Indonesia dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada.

"Dari sejumlah kontestasi politik sebelumnya pun terbukti tidak menghambat laju kinerja konstruksi," ujar Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa dalam keterangan tertulis, Senin (2/9/2024).

Ia meyakini pembangunan infrastruktur tetap akan berjalan di masa Pilkada serentak. Gapensi akan terus mendukung upaya pemerintah dalam melanjutkan kerja-kerja di sektor infrastruktur yang berdampak besar bagi perekonomian bangsa, termasuk saat gelaran Pilkada serentak.

"Proses pembangunan infrastruktur tidak akan berhenti saat Pilkada. Anggota Gapensi berkomitmen untuk mengerjakan dan menyelesaikan sejumlah program pembangunan infrastruktur," ucap pria yang akrab disapa ARN itu.

Ia menambahkan, eksistensi sektor konstruksi sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Andi, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 7,29% pada kuartal II-2024.

Andi yang pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia itu memaparkan tren pertumbuhan sektor konstruksi terjaga dengan baik sejak kuartal II-2023 yang tumbuh 5,23%. Kemudian tumbuh 6,39% pada kuartal III-2023, dan terus menanjak hingga 7,68% di kuartal IV-2023.

"Kami optimistis sektor konstruksi akan terus bertumbuh meski ada Pilkada serentak. Kalau kita lihat, masih cukup banyak target proyek pembangunan yang harus diselesaikan hingga akhir tahun ini," ucap pengusaha nasional yang malang melintang di berbagai forum nasional dan internasional tersebut.

Andi juga meyakini para calon kepala daerah punya perhatian terhadap sektor konstruksi dalam visi dan misinya. Menurut Andi, para calon kepala daerah memandang sektor konstruksi sebagai hal yang krusial dalam merealisasikan janji untuk membangun daerah dan juga meningkatkan pembukaan lapangan kerja.

"Kami dari BPP, DPD, dan DPC Gapensi akan mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan program-program pembangunan infrastruktur para kepala daerah terpilih nantinya," tutupnya.

Pemerintah Kepulauan Riau (Kepri) terus menggesa pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Kabupaten Karimun, Pemprov Kepri, melalui Gubernur Ansar Ahmad. Ansar secara aktif melakukan lobi dan komunikasi ke pemerintah pusat untuk memastikan proyek perpanjangan landasan pacu ini dapat terealisasi.

"Perpanjangan landasan Bandara Raja Haji Abdullah bukan hanya soal infrastruktur, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Karimun. Aksesibilitas yang lebih baik akan memperkuat daya tarik daerah ini sebagai salah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ) yang diminati investor," kata Ansar dalam keterangan tertulis, Senin (2/9/2024).

Bandara Raja Haji Abdullah sedang dalam proses memperpanjang landasan pacu dari 1.800 meter menjadi 2.000 meter. Perpanjangan ini diharapkan memungkinkan bandara tersebut untuk melayani pesawat berbadan besar seperti Boeing 737.

"Saya bolak-balik bertemu dengan pejabat pusat untuk memastikan dukungan penuh dari pemerintah pusat, karena saya tahu betapa pentingnya proyek ini untuk menggerakkan ekonomi di Karimun," ujar Ansar.

Pemprov Kepri menghibahkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan dalam pengembangan Bandara Karimun. Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan Rp 120 miliar untuk proyek ini.

"Kami tidak akan berhenti sampai proyek ini selesai. Semua usaha ini kami lakukan demi kesejahteraan masyarakat Kepri," ujar Ansar.

Ansar menekankan bahwa keberadaan bandara dengan fasilitas yang lebih baik akan memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan pariwisata di Karimun. Meski menghadapi tantangan seperti hambatan dalam proses pelepasan izin kawasan hutan, Ansar tetap optimis bahwa proyek ini dapat segera diselesaikan.

"Kami akan memastikan bahwa semua upaya yang kami lakukan sekarang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Karimun dan Kepulauan Riau secara keseluruhan. Dengan bandara yang lebih besar dan lebih baik, Karimun tidak hanya menarik lebih banyak investor, tetapi juga mempermudah wisatawan untuk datang, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal," pungkasnya.

Muncul wacana pembentukan Kementerian Perumahan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian, persoalan perumahan akan terpisah dari Kementerian PUPR.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, persoalan pemisahan kementerian belum terlalu banyak dibahas di lingkup Kementerian PUPR. Dalam masa transisi ini Prabowo sendiri telah menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih.

"Saya belum tau. Mungkin dengan pimpinan yang lain (sudah ada diskusi)," kata Zainal, ditemui usai RDP bersama Komisi V di Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Meski begitu, sudah ada skenario terkait dengan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Perumahan. Pemerintah sendiri nantinya juga akan merancang Rencana Strategis (Renstra) sebagai desain pembangunan untuk pemerintahan satu periode.

"Karena kan bagian pembangunan perumahan apa saja intervensinya, ada intervensi fisik membangun, ada pembiayaan. Karena tadi kan salah satu problem besar akses pembiayaan," ujarnya.

Di tengah isu pemisahan ini, anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 turun menjadi Rp 75,63 triliun, dari Rp 140 triliun pada tahun 2024 ini. Zainal mengaku tidak tahu menahu apakah alasan penurunan anggaran ini ada hubungannya dengan rencana pemisahan kementerian atau tidak.

"Kita nggak tahu (ada hubungan atau tidak). Tapi seperti yang disampaikan Pak Menteri (Basuki) dulu, waktu kabinet baru 2014, angkanya kira-kira seperti itu. Tapi umumnya, biasanya, anggaran itu minimal. Pimpinan komisi 5 juga sama karena juga disiapkan untuk pemerintahan berikutnya, karena prioritasnya beda. Menurut saya ini mekanisme tata Kelola anggaran yang diperlukan," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini disinggung kembali oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, Prabowo sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.