Groundbreaking proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan bakal tetap dilakukan. Hal ini dipastikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Basuki mengatakan dalam waktu dekat kemungkinan akan ada lagi groundbreaking yang dilakukan di IKN, namun, jadwalnya belum ditetapkan. Basuki perlu mengatur itu semua setelah efektif dilantik jadi Kepala Otorita IKN.

"Mungkin ada tapi nggak tahu persis, ini baru mau ke kantor lagi," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2024).

Lantas, apakah Prabowo akan ikut melakukan groundbreaking seperti yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya? Basuki bilang sampai saat ini belum ada arahan langsung kepada dirinya mengenai masalah itu.

"Kalau itu saya nggak, nggak, belum saya harus tanya beliau lagi mekanisme dan perintahnya," sebut Basuki.

Sejauh ini, Basuki bilang pihaknya akan mempercepat pembicaraan awal dan komitmen para investor untuk berinvestasi di IKN. Sementara itu bagi investor yang sudah melakukan groundbreaking, diminta untuk mempercepat pembangunannya.

"Saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun yang masih pembicaraan dipercepat untuk disepakati," ungkap Basuki.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki akan menerima gaji ratusan juta.

Basuki dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN. Adapun jabatan tersebut disebut setingkat menteri.

Lalu, berapa besaran gaji yang akan diterima Basuki? Dalam catatan detikcom, gaji Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpres tersebut diteken pada 30 Januari 2023 oleh Jokowi.

Pada Pasal 2 Perpres tersebut disebutkan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.

"Hak keuangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan," bunyi Pasal 3.

Kemudian, disebutkan pada Pasal 4, komponen dan besaran hak keuangan serta fasilitas lain berupa dana operasional bagi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut.

"Fasilitas lainnya bagi Kepala Otorita lbu Kota Nusantara diberikan setingkat menteri dan fasilitas lainnya bagi Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara diberikan setingkat wakil menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5.

Dalam Lampiran Perpres ini tertulis, total penghasilan Kepala Otorita IKN sebesar Rp 172.718.840. Hak keuangan itu terdiri dari gaji pokok Rp 5.040.000, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras) Rp 648.840, tunjangan jabatan Rp 13.608.000, dan tunjangan kinerja Rp 153.422.000.

Sementara, total penghasilan Wakil Kepala Otorita IKN sebesar Rp 155.180.670 yang terdiri dari gaji pokok Rp 4.899.300, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras) Rp 634.770, tunjangan jabatan Rp 11.566.800, dan tunjangan kinerja Rp 138.079.800.

Selain itu, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mendapat fasilitas lainnya berupa dana operasional. Untuk Kepala Otorita IKN sebesar Rp 178.000.000 dan Wakil Kepala Otorita IKN Rp 145.000.000.

Sebagai informasi, Basuki merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Pesisir utara DKI Jakarta dalam ancaman bahaya, bahkan ada sebagian wilayahnya yang telah berada di bawah permukaan air laut. Hal ini menyebabkan banjir rob hingga penurunan muka tanah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikannya untuk mengatasi permasalahan ini. Hal pertama yang menjadi perhatiannya tentang penurunan muka tanah atau land subsidence.

Penurunan muka tanah menurutnya terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan air tanah. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menambah sumber air dari Bendungan Jatiluhur agar penggunaan air tanah diminimalisir.

"Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur, dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar, Karian misalnya. Ujung-ujungnya adalah, at the end of the point kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah," kata Dody saat meninjau Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Kementerian PU juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui sejumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAM). Untuk mendorong sistem air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang lebih baik, Dody mengatakan, pihaknya akan mendorong pembangunan jaringan perpipaan.

"Targetnya itu kita harus berkolaborasi dengan pemda, karena pemerintah kota dan provinsi yang punya area. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat, membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya," ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga akan didorong dengan pihak swasta. Hal ini mengingat proyek-proyek ini membutuhkan dana yang besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Intinya semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu, pemerintah pusat, kementerian PU termasuk Kemenko infrastruktur ini akan hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di lokasi yang sama.

AHY mengatakan, Muara Baru juga termasuk daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah, setiap tahunnya bisa mencapai 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai Muara Baru dibangun.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," ujarnya.

Tanggul ini dibangun sejak 2014-2024 dengan biaya Rp 1,12 triliun. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan ke kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Di sana, ia meninjau proyek Tanggul Pantai Muara Baru.

Tanggul Pantai Muara Baru dibangun sejak 2014-2024. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20.000 lebih kepala keluarga, dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata AHY di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, tinggi permukaan air laut sudah melebihi rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut. Apabila tidak ada tanggul ini, maka kehidupan masyarakat di kawasan tersebut benar-benar terancam bahaya.

"Kita berharap terus sinergis karena ini urusan bersama.Tidak ada satu entitas yang sanggup menanggulangi atau mencegah terjadinya bencana banjir. Karena ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut AHY menjelaskan, daerah Muara Baru ini juga termasuk ke dalam daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm.Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter.

"1 meter itu segini, bisa turun ya tentunya bisa terjadi banjir. Jadi ini dalam konteks kami turun ke lapangan hari ini untuk melihat secara langsung. Karena perlu kita memproyeksikan bagaimana Jakarta dalam 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang menjadi tantangan kita, terutama kita tahu penduduk Jakarta ini besar, padat," ujar AHY.

Paralel dengan pembangunan tanggul ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berupaya untuk menambah suplai air dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian yang tengah dibangun saat ini. Harapannya, ini bisa mengurangi kebutuhan masyarakat mengambil air tanah.

Berikutnya, lanjut AHY, dilakukan penataan dengan baik saluran rumah-rumah tangga dan air limbah. Dengan demikian, saat curah hujan deras sekali pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

"Mohon dukungan dari semua pihak agar kami dapat bekerja untuk melanjutkan program-program penyelamatan pantai utara (pantura) Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang juga terdampak banjir rob selama ini. Tidak hanya di Jakarta tapi tempat-tempat lain, ini semua membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," tutup AHY.

Pada 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan terminal keempat atau Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta dibangun. Saat itu Jokowi menargetkan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta sudah ada pada tahun 2023.

Pembangunan Terminal 4 ini dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Keinginan Jokowi terkait pembangunan Terminal 4 itu disampaikan saat meresmikan 4 fasilitas di Bandara Soekarno Hatta yakni Terminal 3, Gedung VIP, Runway 3 dan East-Connection Taxiway.

"Dengan adanya runway 3 Kita harapkan pengaturan manajemen untuk take off dan landing semakin baik sehingga kapasitasnya lebih banyak. Kita harapkan pelayanan semakin baik," kata Jokowi usai peresmian di Gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, 23 Januari 2020.

Saat itu, Jokowi menerangkan, pembangunan East Connection Taxiway baru dilakukan setelah kurang lebih 35 tahun yang lalu dibangun west connection taxiway.

"Perlu diketahui yang west connection taxiway itu dibangun 1985 dan setelah itu sampe sekarang yang timurnya baru dibangun sekarang, sudah 35 tahun baru dibangun. Harusnya kalau westnya dibangun east nya juga dibangun sehingga (pesawat) tidak putar. Selama ini semuanya menunggu pesawat putar itu," ujarnya.

Disampaikan Jokowi, kepadatan jumlah penumpang pesawat udara di Bandara Soekarno Hatta sudah mulai terlihat. Untuk itu guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang ke depannya, Jokowi memerintahkan agar segera membangun Terminal 4.

Terkait hal ini Jokowi menargetkan Terminal 4 Bandara Soekarno Hatta dapat selesai dibangun pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.

"Sebelum penuh itu harus disiapkan dulu sehingga masyarakat terlayani oleh Bandara Soekarno-Hatta ini dan tadi pak Dirut Angkasa Pura 2 sudah menyampaikan desain akan segera diselesaikan secepatnya sehingga bisa segera dimulai dan diharapkan 2022 akhir atau paling lambat awal 2023 kita sudah punya terminal yang baru," tutur Jokowi.

Proyek Terminal 4 Batal!

Namun, keinginan Jokowi itu akhirnya kandas. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, pembangunan Terminal 4 senilai Rp 14 triliun batal.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Saksikan Live DetikSore:

PT Kereta Api Indonesia (Pesero) Daop 1 Jakarta akan melakukan perawatan dan perbaikan pada eskalator di Stasiun Gambir. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan kereta api untuk akses keberangkatan dan kedatangan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ)

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan, selama proses pengerjaan tentunya akan menimbulkan gangguan pada pelayanan penumpang di Stasiun Gambir. Pasalnya selama perbaikan/penggantian suku cadang eskalator tersebut tidak dapat dioperasikan.

Ia menambahkan, mulai hari ini 4 November 2024 s.d 1 Desember 2024, eskalator di Stasiun Gambir secara bertahap akan dilakukan perawatan dan penggantian suku cadang. Tahapan - tahapan tersebut yaitu:

1. Tahap kesatu dimulai tanggal 4 November 2024 s.d 6 November 2024 (selama 3 hari) pekerjaan perawatan dan penggantian suku cadang dilakukan pada eskalator no 4 yang menuju peron 3 dan 4;

2. Tahap kedua dimulai tanggal 11 November 2024 s.d 13 November 2024 (selama 3 hari) pekerjaan perawatan dan penggantian suku cadang dilakukan pada eskalator no 2 yang menuju peron 1 dan 2;

3. Tahap ketiga dimulai tanggal 18 November 2024 s.d 20 November 2024 (selama 3 hari) pekerjaan perawatan dan penggantian suku cadang dilakukan pada eskalator no 3 dari lantai dasar; dan.

4. Tahap keempat dimulai tanggal 25 November 2024 s.d 27 November 2024 (selama 3 hari) pekerjaan perawatan dan penggantian suku cadang dilakukan pada eskalator no 1 dari lantai dasar;

KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan KAI yang pada saat ini s.d selesainya proses perawatan dan penggantian suku cadang escalator terganggu kenyamanannya saat beraktifitas / bepergian menggunakan KA dari Stasiun Gambir.

"Atas terganggunya pelayanan dan aktivitas pelanggan KA di Stasiun Gambir dampak perawatan dan penggantian eskalator, KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan KAI di Stasiun Gambir," kata Ixfan dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Ixfan juga mengimbau agar para pelanggan selalu berhati-hati saat melewati area-area yang berada dekat dengan pekerjaan perawatan dan penggantian suku cadang eskalator.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara.

Proyek ini digadang-gadang sebagai cikal bakal Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall DKI Jakarta. Rencana pengembangan proyek ini akan menjadi salah satu megaproyek prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan kali ini, AHY dan Dody didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Bob Athur Lombogia. Rombongan akan mengunjungi tiga lokasi di Jakarta Utara, antara lain Kali Baru NCICD, Pompa Sentiong, dan Muara Baru NCICD.

Di Kalibaru, tanggul laut masuk bagian infrastruktur pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota Negara Kalibaru-Cilincing. Proyek tanggul pantai sepanjang 4,11 km ini dibangun pada 2015-2023 dengan biaya Rp 1,16 triliun.

"Hari ini kami berkunjung secara langsung untuk melihat kali baru yang sudah ditata dengan baik. Kita tahu bahwa masyarakat pesisir utara Jakarta ini selalu terancam akan bencana yaitu banjir rob dan land subsidence atau penurunan permukaan tanah," kata AHY, ditemui di lokasi, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat bahkan di beberapa tempat dalam setahun bisa menurun 10 cm. Apabila tidak dilakukan upaya apapun, bisa membahayakan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. AHY mengatakan, tanggul yang ada di sini memiliki tinggi 4,8 meter dari permukaan air.

AHY Tinjau Tanggul Laut Jakarta di Kalibaru Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhur dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Di sisi lain, tanggul pantai setinggi 4,8 meter ini diprediksi hanya mampu bertahan hingga 2033. Atas hal ini, pihaknya tengah mengkaji secara lebih detail untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

"Lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," tutupnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadikan proyek-proyek Sumber Daya Air (SDA) sebagai salah satu prioritas di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini dilakukan untuk mendukung swasembada pangan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berkomitmen akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur SDA seperti bendungan dan jaringan irigasi guna mendukung program prioritas swasembada pangan.

Keberadaan bendungan akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat secara langsung mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

"Kita sepakat bahwa infrastruktur sumberdaya udara sangat penting untuk mendukung sasaran swasembada pangan dan, oleh karena itu, terus kita lanjutkan. Kita bisa melihat misalkan dari bendungan, bedung, lalu masuk ke irigasi primer, sekunder, dan tersier hingga langsung ke sawah-sawah," kata Dody saat kunjungan ke Bendung Perjaya, Sumatera Selatan, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Kunjungan Dody ke Bendungan Perjaya ini juga dimaksudkan untuk memastikan bendungan tersebut beserta jaringan irigasi primer, sekunder hingga tersier, dapat berfungsi dengan baik. Kementerian PU berencana melakukan peremajaan Bendung Perjaya beserta saluran irigasinya, mengingat usia bedung sudah sekitar 30 tahun.

"Kita berharap bisa berkelanjutan tidak hanya jangka pendek, namun juga ke depannya. Tentunya mendukung sektor pertanian di Sumatera Selatan dan Lampung," ujarnya.

Di sisi lain, Daerah Irigasi (DI) Komering memiliki potensi untuk mengairi lahan pertanian seluas 124.000 Ha. Sementara saat ini layanan air untuk daerah irigasi baru mencakup 74.600 ribu Ha dan sisanya masih bersifat tadah hujan.

Dody berharap dengan selesainya pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang berada di wilayah hulu DI Komering nantinya akan menambah pasokan air pada jaringan irigasi Komering untuk lahan pertanian seluas 34.800 hektare (Ha). Adapun progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji sebesar 66% dan ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2026.

"Ini upaya untuk meningkatkan Indeks tanam kita, Indeks tanam sekarang 1,78, lalu dengan Bendungan Tiga Dihaji akan meningkat menjadi 2,8 atau 2,9. Tentunya semua untuk men-support pertanian," kata dia.

Bendungan Tiga Dihaji dibangun untuk menjaga kestabilan pasokan air di Daerah Irigasi Komering, khususnya pada musim kemarau yang selama ini hanya mengandalkan Sungai Komering. Dengan kapasitas tampung 140 juta m3 dan luas seluas 577 hektare, bendungan ini akan mensupesi 34,800 Ha pada DI Komering dengan mencakup lahan pertanian seluas 74.500 Ha.

Selain untuk irigasi, Bendungan Tiga Dihaji juga memberikan manfaat untuk konservasi sumber daya udara, pengendalian banjir 39,5% pada debit banjir periode ulang 50 tahun, menyediakan kebutuhan air baku sebesar 1 m3/detik, pembangkit listrik sebesar 4x10 MW, dan pariwisata lokal , serta prasarana olahraga udara.

Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan Mekong River Commission (MRC). Kemitraan ini bertujuan untuk mengelola dan melestarikan sumber daya air di Sungai Mekong dengan pendekatan terpadu di berbagai sektor. Seperti irigasi, energi hidro, pengendalian banjir, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan.

Kemitraan terjalin melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 28 Januari 2024 di Luang Prabang, Laos. MRC adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada 1995 dan beranggotakan Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam,

Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat diplomasi Indonesia di subkawasan Mekong melalui peningkatan kapasitas dan pertukaran keahlian teknis di bidang pengelolaan sumber daya air dan adaptasi perubahan iklim.

Salah satu implementasi awal dari MoU ini adalah program Knowledge Sharing on Irrigation Technology, yang berlangsung di Balai Teknik Irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum dari tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2024.

Program ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai teknologi irigasi seperti gun sprinkler, jaringan irigasi air tanah, dan irigasi ramah ikan.

Kepala Balai Teknik Irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum Dery Indrawan menjelaskan pihaknya sudah memperkenalkan inovasi teknologi bernama Gun Sprinkler Bravo 1. Teknologi ini dikembangkan melalui modifikasi nozzle untuk meningkatkan keseragaman butir air.

"Teknologi Irigasi ini memiliki biaya investasi yang terjangkau dan pengoperasiannya mudah sehingga sangat cocok diterapkan di lahan kering di Indonesia dan juga lahan kering di negara lain yang memiliki karakteristik serupa" jelas Dery dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Diproduksi menggunakan bahan lokal oleh UMKM, Gun Sprinkler Bravo 1 telah banyak diterapkan di Indonesia dengan memanfaatkan sumber air permukaan maupun air tanah. Selain itu, Menurut Kepala Balai Teknik Irigasi, Gun Sprinkler Bravo 1 adalah teknologi yang bisa diterpakan di negara lain dan dan biayanya bisa dijangkau.

CEO MRC Anoulak Kittikhoun mengatakan Indonesia menjadi negara pertama dari luar aliran Sungai Mekong yang jadi pelopor pertukaran teknologi dengan pihaknya.

"Indonesia adalah negara non-Mekong pertama yang menjalin kemitraan dengan kami. Dengan tantangan besar yang dihadapi oleh Sungai Mekong akibat perubahan iklim, kami terbuka untuk pertukaran pengetahuan dan teknologi inovatif seperti irigasi yang efisien," ungkap Kittikhoun.

Dia menambahkan kolaborasi yang dilakukan sangat mendukung komitmen MRC untuk menemukan solusi teknologi yang lebih efisien guna mengatasi tantangan di Sungai Mekong.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka-bukaan soal nasib pelantikan Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelumnya, Prasetyo sudah pernah memastikan bahwa Presiden Prabowo setuju Basuki jadi Kepala Otorita.

Prasetyo mengatakan sampai saat ini pelantikan Basuki jadi Kepala Otorita masih dalam tahap konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. Sebagai informasi, urusan Otorita IKN sendiri bermitra dengan Komisi II DPR.

"Belum, belum. Kan begini sedang dikonsultasikan juga semua dengan DPR karena kan mekanismenya harus seperti itu," beber Prasetyo ditemui usai deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

"Tunggu dulu lah, segera itu pokoknya," tambahnya menegaskan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri memang sudah resmi menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat mengatakan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) yang lalu.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI per 1 November kemarin mulai mengoperasikan kereta ekonomi New Generation pada KA Ranggajati relasi Cirebon-Jember (pp) dan KA Argo Cheribon Fakultatif relasi Cirebon-Gambir (pp).

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, KA Ranggajati dan KA Argo Cheribon Fakultatif New Generation ini dimodifikasi oleh Balaiyasa Manggarai dengan Kapasitas 72 tempat duduk.

Sama dengan New Generation lainnya, kereta ini menggunakan kursi jenis captain seat, dengan desain kursi yang ergonomis dilengkapi fitur pengatur kemiringan (reclining) dan bisa disesuaikan searah laju KA ataupun berhadapan (revolving).

Dengan Inovasi ini, pelanggan lebih nyaman untuk waktu tempuh yang panjang sekalipun. Rangkaian KA Ranggajati dan KA Cheribon Fakultatif saat ini dilayani dengan 5 kereta eksekutif, 4 kereta ekonomi new generation, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit.

"Peningkatan pelayanan pada KA kelas ekonomi ini adalah bagian dari komitmen KAI untuk menyediakan layanan yang terus ditingkatkan berdasarkan Customer Feedback dan kebutuhan pelanggan yang terus meningkat," kata Anne, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

KA Ranggajati dan Argo Cheribon Fakultatif Pakai Kereta Ekonomi New Generation Foto: Dok. KAI

Kereta ekonomi New Generation juga memiliki interior yang lebih modern, dilengkapi fasilitas bagasi yang lebih baik, dan memberi beberapa aksen kayu di jendela untuk memberi kesan yang dekat dengan alam. Pada kereta ini juga disiapkan toilet duduk, dilengkapi dengan wastafel dan hand driver, serta tempat ibadah di Kereta Restorasi.

"Sampai saat ini kami sudah mengganti 21 rangkaian Kereta Api Ekonomi dengan Kereta New Generation. Kami targetkan sampai akhir tahun 2024 dapat mengganti 60 kereta sebagai komitmen kami untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta api untuk program keberlanjutan," ujarnya.

Daftar Perjalanan Kereta New Generation dan Stainless Steel New Generation:

1. Kereta Ekonomi New Generation:
- ⁠KA Jayabaya (Pasarsenen-Malang / PP), sejak 26 September 2023
- ⁠KA Gaya Baru Malam Selatan (Pasarsenen-Surabaya Gubeng / PP), sejak 14 Maret 2024.
- ⁠KA Mutiara Timur (Surabaya Gubeng-Ketapang / PP), sejak 30 Maret-April 2024.
- KA Blambangan Ekspres (Pasarsenen-Ketapang / PP), sejak 18-19 Juni 2024.
- KA Jaka Tingkir 221 (Purwosari-Pasar Senen), sejak 25 Juli 2024.
- ⁠KA Jaka Tingkir 222A (Pasar Senen-Purwosari), sejak 26 Juli 2024.
- KA Menoreh (Semarangtawang - Pasarsenen / PP), sejak 1 September 2024- KA Brantas (Blitar - Pasarsenen / PP), sejak 17 Oktober 2024
- KA Dharmawangsa (Surabaya Pasarturi - Pasarsenen / PP), sejak 17 Oktober 2024
- KA Ranggajati (Cirebon - Jember / PP), sejak 1 Nopember 2024.

2. Kereta Ekonomi Stainless Steel New Generation
- KA Majapahit (Pasarsenen-Malang /PP), sejak 25 Maret 2024.
- KA Logawa (Purwokerto-Jember / PP), sejak 18 September 2024.
- KA Progo (Lempuyangan - Pasarsenen / PP), Sejak 15 Oktober 2024.

3. Kereta Eksekutif Stainless Steel New Gen dan Luxury New Generation
- KA Argo Dwipangga (Gambir-Solo Balapan / PP), sejak 13 Desember 2023.
- KA Argo Lawu (Gambir-Solo Balapan / PP), sejak 18 Desember 2023.
- KA Taksaka (Gambir-Yogyakarta /PP), sejak 18 Januari 2024.

4. Kereta Eksekutif Stainless Steel New Generation
- KA Argo Bromo Anggrek (Gambir-Surabaya Pasarturi /PP) - sejak 29 Maret 2024.

5. Kereta Eksekutif SS New Gen dan Kereta Ekonomi Stainless Steel New Generation
- KA Lodaya TS 1 (Bandung-Solo Balapan / PP), sejak 1 Mei 2024.
- KA Lodaya TS 2 (Bandung-Solo Balapan / PP), sejak 1 September 2024.
- KA Jayabaya (Malang - Pasarsenen / PP), Sejak 16 Oktober 2024).

Jadwal Perjalanan

Jadwal perjalanan KA Ranggajati (KA 116) relasi Cirebon menuju Jember, berangkat dari Stasiun Cirebon pada jam 06:45 WIB dan tiba di Stasiun Jember pada jam 20:35 WIB. Lalu untuk KA Ranggajati (KA 115) relasi Jember menuju Cirebon, berangkat dari Stasiun Jember jam 05:15 WIB dan tiba di Stasiun Cirebon jam 18:52 WIB.

Untuk KA Argo Cheribon (KA 29 F) relasi Cirebon menuju Gambir, berangkat dari Stasiun Cirebon jam 20:00 WIB dan tiba di Stasiun Gambir jam 22:57 WIB. Selanjutnya untuk KA Argo Cheribon (KA 30 F) relasi Gambir menuju Cirebon, berangkat dari Stasiun Gambir jam 23:30 WIB dan tiba di Stasiun Cirebon jam 02:30 WIB.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas megaproyek Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau GSW menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

"Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur, khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa," kata AHY dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

AHY menjelaskan, semangat pembangunan giant sea wall berangkat dari kondisi permukaan tanah yang kian menurun di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta.

"Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik. Panjangnya diproyeksikan mencapai 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Untuk penyediaan air bersih, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan SPAM Regional Jatilihur I yang bisa mensuplai air bersih 4.000 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang. Saat ini tengah disiapkan konstruksi SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik dan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II rencana KPBU berkapasitas 2.054 liter/detik.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, di sisi sanitasi saat ini tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1. "Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240.000 m3/hari. Progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana.

Lalu untuk pengendalian banjir, terus dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu Kementerian PU membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun sebagai pengendali banjir. Di bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sudetan Sungai Ciliwung selesai 2023.

Sedangkan di sisi hilir, dilakukan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong selesai pada 2023. Kemudian pembangunan tanggul pantai dan muara sungai tahap A, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air serta penataan kawasan (2014-2024).

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Lihat juga Video 'Jokowi Cek Tanggul Laut di Semarang, Rampung Bulan Agustus':

[Gambas:Video 20detik]