Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pesan kepada pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi salah satu agenda strategis ke depan. Keberhasilan pembangunan ibu kota baru itu dinilai tidak hanya dilihat dari perencanaan yang baik.

Selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, Puan mengatakan keberhasilan pembangunan IKN butuh skenario pembiayaan dan dukungan investasi yang berkelanjutan. Juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa.

"Keberhasilan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, dukungan investasi, juga akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Hal itu dinilai sangat penting untuk dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara. "Sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia bangsa Indonesia ke depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional," lanjut Puan.

Menurutnya, saatnya diperlukan kecermatan bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan prioritas, mengelola sumber pendanaan, serta kepemimpinan birokrasi yang andal agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan.

"Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan," ucap Puan.

"Pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan akan lebih baik, daripada rencana-rencana besar yang hanya dibicarakan," tambahnya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka sidang tahunan MPR 2024. Bamsoet mengatakan Indonesia saat ini sedang menyambut babak baru dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Bamsoet mengatakan IKN menjadi simbol harapan dan tekad bagi bangsa Indonesia untuk masa depan. Menurutnya, IKN bukan sekadar nama atau lokasi di peta.

"IKN bukan sekadar sebuah nama atau lokasi di peta, melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu untuk ditulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tak berkesudahan," kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bamsoet mengatakan pemerintah saat ini tidak hanya mewariskan sebuah kota, melainkan harapan dan cita-cita. IKN dibangun untuk menjadi tempat bagi anak-anak dalam menggapai sebuah mimpi.

"Marilah kita terus melangkah maju dengan penuh keyakinan, menjadikan IKN sebagai pusat kekuatan dan inspirasi," kata Bamsoet.

Ia meminta semua pihak ikut menjaga dan mewariskan IKN kepada generasi-generasi selanjutnya. Sebab, kata dia, IKN akan menjadi denyut utama Indonesia.

"Marilah kita jaga dan rawat warisan ini, agar kelak ketika anak cucu kita memandang langit IKN, mereka tidak hanya melihat kota yang megah, tetap juga merasakan denyut jantung bangsa ini untuk masa depan yang lebih gemilang," tuturnya.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter telah meluncurkan Kartu Multi Trip (KMT) Edisi Khusus BT21. Kartu ini dijual seharga Rp 60 ribu, sudah termasuk saldo Rp 10 ribu.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan, masyarakat bisa langsung membeli KMT edisi khusus ini di loket-loket Stasiun Commuter Line di wilayah Jabodetabek dan wilayah Yogyakarta-Solo.

"Kami berharap KMT ini dapat memberikan pengalaman baru yang menyenangkan bagi para pengguna terutama komunitas pecinta BT21 yang ada di Indonesia," kata Joni, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/8/2024).

Sejak diluncurkannya KMT edisi khusus ini, Senin, (12/8), jumlah penjualannya sudah mencapai 3.841 kartu. Di hari pertama peluncuran, tercatat sebanyak 1.270 kartu sudah terjual. Sedangkan di hari kedua, tercatat kenaikan penjualan KMT sebanyak 2.571 kartu atau naik hampir sebanyak 102,5% dari hari pertama.

Menurut Joni, peningkatan tersebut dipengaruhi karena KMT merupakan pilihan utama untuk transaksi tiket di Commuter Line. KMT juga sudah terintegrasi sebagai alat pembayaran untuk transportasi lainnya yang ada di wilayah Jabodetabek dan wilayah lainnya.

Data terbaru sepanjang 2024 hingga 31 Juli, total sebanyak 101.277.301 transaksi pembayaran tiket dengan KMT, atau sebesar 54,43% dari total volume pengguna yaitu sebanyak 186.056.667 orang. KAI Commuter juga mencatat sejak tahun 2015 penjualan KMT sebanyak 15,5 juta kartu.

Peningkatan jumlah pembelian KMT Edisi Khusus BT21 ini tentunya juga tidak terlepas dari sebagian besar pengguna merupakan generasi milenial. Sementara boyband BTS dan karakter BT21 tengah digandrungi oleh anak muda.

Kereta tanpa rel Autonomous Rapid Transit (ART) yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur disebut-sebut mirip dengan bus gandeng. Anggapan ini beredar di media sosial setelah bentuk ART dipamerkan pemerintah.

Kementerian Perhubungan menegaskan ART jauh berbeda dari bus gandeng. Beberapa perbedaan itu dijelaskan lewat unggahan Ditjen Perkeretaapian di Instagram, @ditjenperkeretaapian, dilihat Kamis (15/8/2024).

Perbedaan yang pertama adalah dimensi panjang ART yang ukurannya jauh lebih panjang daripada bus. Dalam PP nomor 5 tahun 2012 tentang Kendaraan disebutkan ukuran bus gandeng maksimal 18 meter, sementara kereta tanpa rel di IKN panjangnya sampai 30 meter.

"Meski secara fisik memiliki tampilan yang sangat mirip dengan bus gandeng, tapi trem otonom ini memiliki spesifikasi yang berbeda. Sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2012 tentang kendaraan ukuran panjang dari keseluruhan dari bus gandeng tidak boleh lebih dari 18 meter, sementara trem otonom sendiri memiliki ukuran panjang keseluruhan sampai 30 meter," beber Kemenhub.

Kedua, perbedaan lain dari ART dengan bus gandeng adalah bentuk kendaraannya. Kereta tanpa rel IKN memiliki dua sisi muka yang memungkinkan moda transportasi itu bisa berjalan maju pada dua arah. Sementara bus cuma punya satu sisi muka, artinya hanya mampu berjalan dengan satu arah ke depan saja.

Perbedaan yang ketiga adalah landasan jalannya, ART butuh sebuah lintasan rel virtual berupa marka jalan dan magnet sensor. Hal ini juga membuat moda transportasi itu bisa dijalankan tanpa pengemudi ataupun masinis.

Sementara bus gandeng bisa beroperasi di jalan manapun tanpa perlu tambahan rel virtual. Pengoperasiannya juga tidak bisa dilakukan tanpa pengemudi.

"Trem otonom juga hanya dapat dioperasikan pada jalur lintasan rel virtual berupa marka jalan dan magnet sensor dan dilengkapi dengan sensor dan radar pada seluruh sudutnya yang memungkinkan pengoperasian tanpa masinis atau driverless seperti LRT Jabodebek," sebut Kemenhub.

Lebih lanjut, ART juga diklaim memenuhi ketentuan trem dalam UU 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Disebutkan trem adalah moda kereta yang berjalan di atas jalan rel yang letaknya sebidang dengan jalan. Dalam hal ini jalur lintasan marka jalan dan magnet sensor disebut sebagai rel virtual yang berfungsi sebagai jalan rel yang mengarahkan jalannya ART.

Para pekerja konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tinggal di kawasan itu disebut-sebut kesulitan mendapat air bersih. Kabar ini langsung dibantah oleh Kepala Divisi Logistik dan Keuangan Tim Transisi OIKN Yuda Ramadani Lubis.

Sebab menurutnya OIKN sudah menambah dua unit instalasi pengolahan air (IPA) sebagai sumber pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan para pekerja yang tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Sehingga kebutuhan air para pekerja ini sudah benar-benar terfasilitasi dengan baik.

"Kalau ada isu yang mengatakan air di HPK itu sulit, itu tidak benar adanya," ujar Yuda sebagaimana dikutip dari Antara ketika ditemui di HPK IKN, Kalimantan Timur, Kamis (15/8/2024).

"Jadi, untuk air di HPK ini sudah terfasilitasi dan sudah dalam kondisi baik," katanya lagi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan penambahan dua unit IPA ini sudah didasari perhitungan kebutuhan air para pekerja, baik untuk mandi ataupun untuk mencuci dan lain sebagainya.

"Itu sudah kita hitung secara kebutuhan. Para pekerja kan kebiasaannya (menggunakan air) bukan hanya untuk mandi, tapi ada untuk mencuci juga," terang Yuda.

Yuda mengatakan masing-masing IPA memiliki kapasitas dalam mengalirkan air sebanyak 5 liter per detik. Dengan jumlah IPA yang kini sudah menjadi 4 unit, total kapasitas air untuk HPK mencapai 20 liter per detik.

"Jadi, sekarang itu (totalnya) ada 20 liter per detik. Untuk kapasitasnya sih mencukupi, ya, untuk pekerja di sini," ucap Yuda.

Meski begitu Yuda mengatakan pihaknya akan terus mengevaluasi kebutuhan air bersih para pekerja. Sehingga ke depannya mungkin akan ada penambahan IPA lain.

Bahkan, untuk saat ini, Yuda mengatakan masih mencari komposisi kebutuhan air terbaik untuk menjamin kenyamanan para pekerja di HPK.

"Air di HPK itu memang kami mencari formulanya, supaya para pekerja ini nyaman. Salah satunya adalah melengkapi fasilitas penunjang, seperti air, listrik, dan sebagainya," pungkasnya.

Pemerintah akan menggelar upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, masih ada 2.086 hektare (ha) lahan di IKN yang masih ditempati masyarakat alias belum dibebaskan.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan IKN, Danis Sumadilaga menyampaikan, saat ini masih dalam proses perhitungan nominal ganti rugi lahan. Dia menjelaskan skema ganti rugi tersebut akan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Ya masih proses (hitung ganti rugi). (Prosesnya) mengacu pada Perpres 75/2024," kata Danis kepada detikcom, Kamis (15/8/2024).

Danis menjelaskan, saat ini yang menjadi prioritas untuk dibebaskan adalah lahan yang diperuntukkan tol IKN seksi 6A, jalan tol IKN seksi 6B, dan kawasan penanggulangan Banjir Sepaku.

Mengutip detikProperti, sejumlah ruas tol telah dibuka fungsional sejak Sabtu (10/8) lalu. Ruas Tol IKN yang dimaksud, yakni Segmen 3A Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, dan Segmen 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,33 km.

Meski begitu, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Yohanes Pantouw memastikan lahan bermasalah tersebut tidak berdampak pada berlangsungnya penyelenggaraan upacara kemerdekaan. Pasalnya, infrastruktur prioritas yang menunjang perhelatan tersebut sudah siap.

"Tidak terpengaruh, untuk infrastruktur prioritas sudah ditangani," kata Troy kepada detikcom.

Saat ditanya mengenai lahan tersebut belum dapat dibebaskan saat perhelatan akbar itu berlangsung, Troy tidak menjawab dengan pasti. Dia hanya bilang bahwa proses pembebasan tersebut sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Semua ada aturannya sesuai perundang-undangan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal pembebasan 2.086 ha lahan di IKN terus berjalan.

AHY menyampaikan, saat ini Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) untuk 2.086 ha tanah Aset Dalam Penguasaan (ADP) di IKN masih terus dilakukan. Peran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan penyelesaian masalah tersebut dengan menyediakan data dan informasi penguasaan tanah masyarakat.

"Mekanisme PDSK ini sedang kita cari jalan tengahnya, apa yang diharapkan masyarakat tapi juga tentu kembali, negara juga ada keterbatasan, termasuk pemerintah juga ada koridor yang harus kita jaga," kata AHY dalam keterangan tertulis, ditulis Selasa (13/8/2024) lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Aturan ini diundangkan dan mulai berlaku pada 12 Agustus 2024. Pemberian izin, insentif hingga ketentuan pekerja asing di IKN disesuaikan ulang oleh Jokowi.

Untuk aturan pekerja asing di IKN, terdapat dua sisipan ayat baru di pasal 22, yakni 2a dan 2b. Pemerintah sebelumnya membolehkan investor merekrut tenaga kerja asing di IKN untuk jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di Ibu Kota Nusantara," tulis pasal 22 ayat 2a, dikutip detikcom, Kamis (15/8/2024).

Lalu pada pasal 22 ayat 2b, pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing

- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing

- Memulangkan Tenaga Kerja Asing ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir

Secara umum, perubahan materi muatan pada beleid ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan di IKN. Proyek ini disebut merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

"Oleh karenanya diperlukan kebijakan khusus yang dapat mendorong Pelaku Usaha dalam pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara sesuai dengan masa transisi pada Ibu Kota Nusantara," jelas beleid tersebut.

Pokok materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi:

a. Perubahan penyebutan Daerah Mitra menjadi Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara.

b. Penambahan fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara dalam bentuk insentif bagi Pelaku Usaha dalam pemungutan pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

c. Pemberian persetujuan lingkungan bagi Pelaku Usaha.

d. Penambahan pengaturan mengenai pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing.

e. Pemberian insentif bagi Pelaku Usaha yang melaksanakan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara.

f. Kriteria dan tahapan evaluasi, hak, kewajiban, larangan, dan peralihan HAT (Hak Atas Tanah) di wilayah lbu Kota Nusantara.

Prosesi groundbreaking ke-7 telah berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 12 Agustus lalu. Dari agenda ini, diproyeksikan investasi di IKN bertambah sekitar Rp 5,37 triliun.

Groundbreaking ini melibatkan empat investor, antara lain PT Intiland Development Tbk melalui PT Inti Kolaborasi Nusantara dan PT Adiwarna Harapan Nusantara yang membangun kawasan mix use, lalu PT Bank Central Asia (BCA) Tbk yang membangun kantor cabang di Nusantara.

Berikutnya ada PT Hotel Papua Internasional yang akan membangun Swiss-Belhotel Nusantara. Royal Golden Eagle (RGE) Group yang akan membangun Nusantara International Convention Center and Hotel. RGE adalah perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto.

Dikutip dari pernyataan Otorita IKN (OIKN), Kamis (15/8/2024), nilai investasi yang dilaporkan dalam agenda tersebut diperkirakan mencapai Rp 5,375 triliun. Dalam proses pelaksanaan, dijelaskan nilai investasi yang dilaporkan merupakan indikasi nilai yang dinamis, terutama dengan adanya proses kurasi dalam memastikan desain sesuai prinsip bangunan hijau.

Nilai ini adalah indikasi awal, yang akan terus berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan dan pelaporan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan adanya proses kurasi yang berkelanjutan, nilai investasi dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan realisasi pembangunan di lapangan.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan, Otorita IKN bersama para pemangku kepentingan akan terus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan.

"Groundbreaking ke-7 oleh empat perusahaan ini berbeda dari sebelumnya. Hal ini karena penandatanganan perjanjian yang langsung dilakukan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha secara langsung," kata Agung, dalam keterangan tersebut.

"Selain ekosistem seperti hotel dan perbankan yang terus bertambah, juga akan hadir fasilitas lain seperti Convention Center dan Golf Course yang memperkaya kota ini sebagai a place to live, to work, to learn and to play," sambungnya

Dengan dukungan penuh dari para investor dan pemerintah, Nusantara diharapkan akan terus berkembang pesat dan menjadi simbol utama kebangkitan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan RI.

Pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan layanan yang diperlukan, sementara investasi signifikan dari sektor swasta membawa modal, teknologi, dan keahlian yang mempercepat pembangunan.

Pemerintah akan melangsungkan upacara peringatan hari kemerdekaan ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam rangka menunjang perhelatan tersebut, Perum DAMRI menyediakan 10 unit armada untuk akomodasi pejabat negara hingga tamu undangan VIP.

Corporate Secretary Perum DAMRI, Chrystian R. M. Pohan mengatakan sebagai dukungan atas peringatan HUT RI di IKN, DAMRI telah menyediakan 10 armada yang terdiri dari 5 unit microbus electric vehicle, 3 unit bus long sasis kelas eksekutif, dan 2 unit big bus kelas royal.

"Nantinya, skema armada untuk melayani tamu negara VIP dan pejabat negara terkhusus para menteri. Kami akan menghubungkan ke IKN baik dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan Perumahan Menteri," kata Pohan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/8/2024).

Dia menjelaskan penyediaan bus didatangkan langsung dari Jakarta, Pontianak, hingga Banjarmasin. Selain itu, dia memastikan seluruh armada melalui tahapan ramp check dan pramudi yang bertugas juga telah medical check up. Hal ini dilakukan agar operasional berjalan dengan lancar, selamat, aman, dan nyaman.

Dia berharap dapat memberikan nilai tambah dalam ketersediaan sarana transportasi melalui kesempatan kerja sama dengan Otorita IKN.

"DAMRI pun berkomitmen mendukung upaya menciptakan IKN yang berkelanjutan melalui penyediaan bus listrik. Kami pastikan seluruh armada yang diaspalkan beserta pramudi siap mendukung kelancaran kegiatan selama HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang," pungkasnya.

Pejabat dan Tamu VIP Upacara di IKN Naik Damri, Ini Penampakannya Foto: Dok. Damri

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dikritik oleh mantan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sosok tersebut adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinof Chaniago.

Andrinof awalnya mengatakan Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) hingga ratusan tahun untuk investor di IKN sebetulnya tidak perlu.

"Mencari, mengundang investor yang mau taruh tanah Rp 50 triliun itu nggak logis. (Pemberian HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun juga tidak logis?) Nggak perlu itu, kebablasan," kata Andrinof di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024) kemarin.

Menurut Andrinof, IKN sejatinya dibangun sebagai kota yang diharapkan dapat menjadi stimulator dan katalisator bagi ekonomi kawasan. Ini berarti kehadiran IKN diharapkan dapat memicu pergerakan ekonomi di berbagai wilayah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutai Timur dan KEK Kariangau di Balikpapan.

Oleh sebab itu, dia menilai dorongan agar pengusaha mau menaruh investasi di IKN seharusnya dijalankan setelah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) selesai dibangun pemerintah, bukan saat pemerintah sedang membangun KIPP. Sebab, menurutnya hal itu bakal berat dilakukan.

"Itu belakangan. Biar saja nanti kalau peluang bisnis itu muncul otomatis investor baru akan tertarik. Yang saya ingatkan sekarang nggak mungkin kan investor masuk sekarang. Berat," tegasnya.

Soal jangka waktu kedatangan investasi, disebutnya bisa datang beberapa tahun setelah KIPP selesai. Semua itu tergantung dari upaya pemerintahan mendatang merampungkan KIPP.

Lalu, setelah KIPP rampung, Andrinof menuturkan barulah kegiatan ekonomi lanjutan muncul di IKN. "Iya, dari situ yang saya maksud akan muncul kegiatan ekonomi ikutan. Yang sifatnya followed, bukan diciptakan secara eksklusif. Maka rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan," jelas dia.

Berdasarkan catatan detikcom, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam regulasi itu, investor yang membeli tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) bisa memperoleh perpanjangan HGB sampai 160 tahun dengan skema dua kali siklus, serta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hingga 190 tahun.

Saksikan Live DetikPagi:

IKN Bukan Kota Bisnis

Kritik kedua yang disampaikannya adalah soal upaya pemerintah yang seolah menggenjot investasi besar-besaran di IKN. Menurutnya, hal itu juga tidak perlu dilakukan karena IKN sejatinya bukan kota bisnis.

"Saya berpandangan IKN itu bukan untuk kota bisnis. Bukan untuk menampung investasi besar-besaran. Bukan, itu ada alasan-alasannya," ungkap Andrinof.

Menurut Andrinof esensi IKN sebuah kota yang dibangun sebagai solusi atas ledakan penduduk di Tanggerang, Depok, Bekasi, dan Bogor. Gara-gara hal ini, tata kota Jakarta menjadi berantakan.

Di sisi lain, Andrinof menuturkan bahwa kepindahan ibu kota ke IKN juga mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa. Situasi tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian besar-besaran di Pulau Jawa yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

"Sebagian lahan besar pertanian ada di Jawa, produksi hasil pangan itu sebagian besar di Jawa. Tapi alih fungsi lahan itu mencapai puluhan ribu hektare per tahun," jelasnya.

Andrinof menuturkan bahwa IKN diharapkan bisa mendatangkan investasi besar-besaran setelah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) selesai dibangun pemerintah. Aktivitas usaha bisa datang setelah aparatur sipil negara (ASN) pindah.

Andrinof menilai tidak tepat jika IKN sudah menetapkan lokasi khusus yang dijadikan kawasan bisnis. "Bahwa di situ muncul bisnis iya, tapi bisnis yang melayani kebutuhan barang dan jasa sebuah kota, dari ASN dan kegiatan pemerintah, bukan menjadikan di sana kawasan bisnis tersendiri, menarik investor, carikan pasarnya, jadi kawasan bisnis properti," jelas dia.

Simak Video 'Respons Jokowi soal Prabowo Ingin Pembangunan IKN Dikebut':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada 55 investor yang telah masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Para investor ini telah melangsungkan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking sejak September 2023 s.d Agustus 2024.

Jokowi optimistis jumlah tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Untuk mendukung hal ini, ia mengajak para kepala daerah untuk mempermudah proses investasi dan mendorong pembangunan.

"Saat ini sudah 55 investor yang terlibat dalam pengembangan proyek IKN di berbagai sektor dan akan terus bertambah. Saya mengajak para kepala daerah untuk mempermudah proses investasi agar manfaat dari pembangunan bisa dirasakan di seluruh wilayah Indonesia," tulis Jokowi, dalam unggahan pada akun X @jokowi, dikutip Rabu (14/8/2024) kemarin.

Total Investasi Rp 56 T

Dari jumlah 55 investor ini, diperkirakan jumlah investasi yang telah masuk ke IKN mencapai Rp 56,2 triliun. Hal ini disampaikannya dalam Sidang Kabinet perdana di IKN beberapa waktu lalu.

"Per hari ini perlu saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp 56,2 triliun," kata Jokowi dalam Pengantar Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin (12/8/2024).

Daftar Sektor yang Digarap

Jokowi menjabarkan, sektor yang digarap 55 investor. Ada 6 investor di sektor pendidikan, 3 di sektor kesehatan, 10 di sektor ritel dan logistik, 8 proyek hotel, 2 proyek di sektor energi dan transportasi, 14 proyek perkantoran dan perbankan, 9 proyek hunian dan area hijau, serta 3 proyek di bidang media dan teknologi.

Jumlah tersebut terdiri atas proyek-proyek investor swasta yang masuk groundbreaking tahap 1-7 di IKN. Dari groundbreaking tahap 7 pada 12 Agustus kemarin, ada empat proyek investor yang di-groundbreaking pembangunannya dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp 4,97 triliun.

Dari data yang dirangkum detikcom, empat investor itu adalah Intiland yang melakukan pembangunan tiga proyek dengan investasi Rp 2,6 triliun, kemudian BCA dengan investasi Rp 75 miliar, lalu Swiss-Belhotel dengan investasi Rp 300 miliar, terakhir RGE Group dengan investasi Rp 2 triliun.

Penjelasan OIKN

Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengatakan sejumlah investor asing telah masuk ke IKN, namun melalui kerja sama dengan investor lokal.

"Beberapa tentu ada mitra investasi dari asingnya," kata Agung, saat dihubungi detikcom, Rabu (14/8/2024).

Dalam catatan detikcom, Otorita IKN pernah menjabarkan sejumlah proyek investor lokal yang telah menggandeng pihak asing. Salah satu contohnya ialah kerja sama PT Pakuwon Jati Tbk bersama Marriott International. Kerja sama itu dilakukan dalam pembangunan tiga hotel mewah di IKN antara lain Westin, Four Points, dan Tribute Portfolio.

Lebih lanjut Agung mengatakan, dari total 55 investor yang masuk ke IKN, 33 di antaranya merupakan investor swasta. Sedangkan 22 investor lainnya berasal dari investasi sejumlah pihak lainnya.

"Bermacam-macam, ada lembaga pemerintah yang non APBN (BI, LPS, OJK), juga BUMN seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Ada yang kontribusi/donasi/reforestasi oleh swasta dan CSO, dan lain-lain," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak mau buru-buru memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dia menekankan bila kondisi ibu kota baru belum siap, tidak ada masalah target perpindahan ASN diundur.

Rencananya, ASN dipindahkan pada September ke IKN. Jokowi mengatakan sejauh ini rencananya memang seperti itu. Namun, dia menekankan kesiapan IKN harus diperhatikan.

"Rencana masih September, tapi juga melihat kesiapan di sini," tegas Jokowi di Sumbu Kebangsaan IKN, Rabu (14/8/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu memberikan pesan jangan sampai pemindahan ASN dilakukan dengan tergesa-gesa. Dia tak mau memaksakan ASN mengisi IKN bila memang kondisi ibu kota baru belum siap.

Bila memang kondisi sarana prasarana Nusantara belum siap, Jokowi menyatakan bisa saja pemindahan ASN diundur. "Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, kalau memang belum siap ya bisa diundur, kita tak mau memaksakan sesuatu yang belum siap," pungkas Jokowi.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Azwar Anas mengungkapkan perpindahan ASN ke IKN masih menunggu penyelesaian rusun untuk tempat tinggal para abdi negara. Dari 47 rusun, rencananya 12 akan diselesaikan dan bisa digunakan September.

Estimasinya, ada 1.700 ASN yang bisa ditampung di 12 rusun. Estimasi ini dibuat dengan hitungan setiap orang mendapatkan 1 unit apartemen.

"Kalau 47 tower selesai sebagian 12 untuk TNI, Polri kurang lebih 1.700. Kalau 1 orang satu apartemen ya. Nah kita belum tahu apakah yang pindah konsepnya nikah semuanya, kalau yang nikah pasti 1 unit dapatnya," beber Azwar.

Namun jumlah itu bisa bertambah bila ada ASN yang belum menikah dipindahkan ke IKN. Pasalnya, bagi ASN yang belum menikah akan diberikan 1 unit apartemen yang dibagi dengan beberapa orang.

"Kalau yang jomblo bisa sharing, 1 kamar mungkin bisa jadi 3 orang per kamar," kata Azwar.