Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 5% pada kuartal III-2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi ekonomi tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy).

Angka pertumbuhan di bawah 5%, menurut Airlangga, lantaran masih tingginya ketidakpastian berbagai tantangan global. Termasuk penurunan jumlah kelas menengah yang membuat terjadinya pelemahan daya beli.

"Tingginya ketidakpastian di berbagai tantangan global baik itu eskalasi di Timur Tengah, perang Ukraina yang belum selesai, tensi geopolitik masih tinggi, ditambah lagi ketidakpastian hasil pemilu di Amerika Serikat besok. Kita juga melihat pelemahan kelas menengah termasuk di Amerika sehingga demand terhadap produk relatif menurun," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Airlangga berharap realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2024 masih bisa sesuai target pemerintah yakni 5,2%. Berdasarkan data historis, kuartal III memang cenderung menurun dibandingkan kuartal-kuartal lainnya.

"Tentunya kita berharap kuartal IV bisa lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan tiga kuartal tahun lalu dengan tiga kuartal sekarang kita masih tumbuh 5,03%. Artinya, dengan pertumbuhan 5,03%, kita masih bisa berharap perekonomian kita bisa jaga di akhir tahun masih di level 5% sesuai dengan APBN," ucap Airlangga.

Airlangga menambahkan pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5% di kuartal III-2024 karena tak ada faktor musiman sebagai pendorongnya seperti libur panjang atau perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri/Idul Adha.

Meski begitu, ia menilai kondisi ekonomi Indonesia lebih baik pertumbuhannya dibandingkan Singapura, Arab Saudi dan Meksiko.

"Kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita lihat Singapura juga relatif rendah di 4,1%, Arab Saudi 2,8%, dan Meksiko 1,5%. Pertumbuhan kita ini diikuti dengan inflasi yang rendah yang 1,7% dan kita juga punya rasio utang terkendali di bawah 40% yaitu di 39,4%," jelas Airlangga.

Menteri BUMN Erick Thohir baru saja merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Gaji yang bakal diterima Simon sebagai bos Pertamina pun menimbulkan rasa penasaran. Lantas, berapa gaji yang akan diterima?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), dijelaskan, kebijakan beserta formulasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina ditetapkan oleh RUPS yang memuat jenis dan jumlah remunerasi.

"Penetapan remunerasi yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Pertamina, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan," bunyi laporan tersebut.

Kemudian disebutkan, penetapan remunerasi yang berupa tantiem/insentif kinerja/insentif khusus/insentif jangka panjang yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan. Faktor lain yang relevan di antaranya tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota direksi dan dewan komisaris Pertamina meliputi gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, insentif jangka panjang.

Masih berdasarkan peraturan tersebut, adapun remunerasi Direktur Utama Pertamina di antaranya gaji dengan besaran 100%. Kemudian, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan. Berikutnya, fasilitas yang mencakup fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.

Disebutkan, untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan di mana untuk Direktur Utama komposisinya 100%. Lalu, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga memuat kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Disebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan.

Selanjutnya tertulis, kompensasi yang dibayar dan terutang manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$ 21,79 juta atau sekitar Rp 342,10 miliar (asumsi kurs Rp 15.700) dan US$ 51,28 juta.

Jika dalam laporan tersebut direksi yang tercatat 6 direksi dan total kompensasinya pada tahun 2023 sebesar Rp 342,10 miliar, maka masing-masing direksi setidaknya menerima sekitar Rp 57,01 miliar.

Patut dicatat, jika pendapatan direksi itu merupakan hitungan kasar. Sebab, komposisi penghasilan antara Direktur Utama dan direksi berbeda.

Menteri BUMN Erick Thohir baru saja merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Gaji yang bakal diterima Simon sebagai bos Pertamina pun menimbulkan rasa penasaran. Lantas, berapa gaji yang akan diterima?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), dijelaskan, kebijakan beserta formulasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina ditetapkan oleh RUPS yang memuat jenis dan jumlah remunerasi.

"Penetapan remunerasi yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Pertamina, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan," bunyi laporan tersebut.

Kemudian disebutkan, penetapan remunerasi yang berupa tantiem/insentif kinerja/insentif khusus/insentif jangka panjang yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan. Faktor lain yang relevan di antaranya tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota direksi dan dewan komisaris Pertamina meliputi gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, insentif jangka panjang.

Masih berdasarkan peraturan tersebut, adapun remunerasi Direktur Utama Pertamina di antaranya gaji dengan besaran 100%. Kemudian, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan. Berikutnya, fasilitas yang mencakup fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.

Disebutkan, untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan di mana untuk Direktur Utama komposisinya 100%. Lalu, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga memuat kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Disebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan.

Selanjutnya tertulis, kompensasi yang dibayar dan terutang manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$ 21,79 juta atau sekitar Rp 342,10 miliar (asumsi kurs Rp 15.700) dan US$ 51,28 juta.

Jika dalam laporan tersebut direksi yang tercatat 6 direksi dan total kompensasinya pada tahun 2023 sebesar Rp 342,10 miliar, maka masing-masing direksi setidaknya menerima sekitar Rp 57,01 miliar.

Patut dicatat, jika pendapatan direksi itu merupakan hitungan kasar. Sebab, komposisi penghasilan antara Direktur Utama dan direksi berbeda.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden pesawat Trigana Air PK YSC jenis Boeing 737-300 sekitar pukul 11. 30 WIT di Bandara Sentani, Papua.

"Semua kru dan penumpang sudah dievakuasi dalam keadaan selamat. Selanjutnya diterbangkan ke tujuan yaitu Wamena dengan pesawat lain yaitu PK YRA," kata Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Ia menjelaskan pesawat Trigana Air tujuan Sentani (DJJ)-Wamena (WMX) yang sedang membawa 121 penumpang dan 8 orang crew on board mengalami insiden keluarnya percikan api asap tebal dari mesin sebelah kanan tidak lama setelah pesawat melakukan Pushback dan Start Engine.

Namun karena panik, ada penumpang yang langsung membuka pintu darurat (tengah dan depan) sebelah kiri untuk kemudian menyelamatkan diri. Akibatnya terdapat empat orang penumpang mengalami luka ringan dan sudah ditangani oleh Balai Karantina Kesehatan.

Di luar itu, Lukman mengaku petugas Bandara Sentani dengan cepat melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi setelah menerima laporan tersebut. Saat ini semua penumpang di evakuasi dan selanjutnya diterbangkan ke Bandara Wamena dengan pesawat Trigana Air lainnya yaitu PK YRA.

"Saat ini pesawat Trigana Air yang mengalami insiden sudah dilakukan towing ke apron dan parkir di parking stand R2. Pihak KNKT yang berada di Sentani tengah melakukan investigasi," kata Lukman.

Perum Bulog menyampaikan realisasi impor beras hingga Oktober 2024 mencapai 2.928.326 ton. Jumlah impor tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI hari ini.

Wahyu mengatakan realisasi impor itu diambil dari berbagai negara dengan melalui proses tender. Sementara itu, penugasan impor beras Perum Bulog untuk tahun 2024 totalnya mencapai 3,6 juta ton.

"Impor beras realisasinya 2.928.326 ton. Kami ambil dari berbagai negara dan melalui proses tender," terang Wahyu dalam rapat dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menjelaskan impor beras tersebut berasal dari berbagai negara, seperti Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Rincian besaran realisasi impor beras berdasarkan negara asalnya, yakni Myanmar sebesar 451 ribu ton, Pakistan sebesar 388 ribu ton, Thailand sebesar 1,04 juta ton, dan Vietnam mencapai 1,02 juta ton.

Sementara itu, sampai dengan tanggal 1 November 2024, Bulog telah menyerap gabah dalam negeri sebesar 1.128.730 ton setara beras. Penyerapan ini dilakukan oleh unit bisnis masing-masing sebesar 58 ribu ton gabah dan 54 ribu untuk beras.

"Penyerapan gabah kering panen oleh spp yg dilaksanakan oleh unit bisnis industri masing-masing sebesar 58 ribu ton untuk gavah dan 54.968 ribu ton untuk beras. Ada beras asalan yang kita olah kembali untuk menjadi beras yang lebih baik," jelas dia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar hari ini, Selasa (5/11/2024). Pertemuan ini membahas kemudahan izin untuk UMKM.

Pertemuan tersebut diungkap Erick Thohir melalui Instagram @erickthohir. Erick mengatakan, ia dan Taruna akan mendorong kualitas dan daya saing UMKM.

"Bertemu dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pak Taruna Ikrar. Kami bersinergi untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing UMKM yang dibina dan mendapat pembiayaan dari BUMN," tulis Erick di Instagram, Selasa (5/11/2024).

Erick mengatakan, Taruna berkomitmen untuk mempermudah perizinan BPOM bagi UMKM binaan dan eksosistem BUMN.

"Terima kasih untuk Pak Taruna yang berkomitmen untuk mempermudah perizinan BPOM bagi UMKM binaan BUMN maupun yang bekerja sama dalam ekosistem BUMN," katanya.

Erick menambahkan, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, Prabowo mendorong wirausaha dan industri krearif.

"Sinergi ini untuk mewujudkan visi Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif," katanya.

[Gambas:Instagram]

PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) terus berupaya secara konsisten dalam meningkatkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan menyelenggarakan pelatihan Sertifikasi K3 Pemadaman Kebakaran (Damkar) kelas D yang dibagi menjadi tiga tahap.

Program yang diikuti oleh sejumlah karyawan dari berbagai divisi ini berlangsung mulai dari tanggal 21 hingga 29 Oktober 2024. Program Ini didukung oleh tenaga pengajar dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah dan Perusahaan Jasa Kesehatan dan Keselamatan Kerja (PJ3K) yang telah terverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI).

Head of Corporate Communication PT GNI Mellysa Tanoyo menyampaikan pelatihan ini adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk memastikan para karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menangani situasi kebakaran yang mungkin terjadi di lingkungan kerja.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh karyawan. Pelatihan ini merupakan langkah penting untuk membekali mereka dengan kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dan cara penanganannya," ungkap Mellysa dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Selama pelatihan, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek K3 kebakaran. Pengajaran dimulai dari materi dasar seperti teori api dan anatomi kebakaran, yang menjelaskan elemen-elemen dasar api dan faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran.

Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta teknik pemadaman kebakaran yang mencakup teknik-teknik praktis dalam mengendalikan api. Selain itu, para peserta juga diajarkan materi tentang prosedur menghadapi bahaya kebakaran yang mengedepankan langkah-langkah evakuasi dan pengamanan jika terjadi kebakaran.

Dengan diadakannya program ini, PT GNI menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko kebakaran. Bukan hanya untuk melindungi aset perusahaan, tetapi juga demi keselamatan setiap individu yang berada di lingkungan perusahaan.

"Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Kami berharap, dengan adanya pelatihan semacam ini, karyawan tidak hanya lebih siap tetapi juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu menjaga keselamatan, baik untuk diri sendiri maupun rekan kerja," tambah Mellysa.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap penerapan K3, PT GNI akan terus melaksanakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan di berbagai bidang. Dengan pelatihan K3 Damkar D ini, PT GNI tidak hanya ingin menjaga keselamatan para karyawannya, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi positif bagi industri smelter nikel di Indonesia dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan tersebut dinilai dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.

Hambatan seperti ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), tepatnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN. Sayangnya, aturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.

Diketahui, selama ini KPPU aktif melakukan pengawasan atas berbagai upaya sinergi BUMN yang dilakukan pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.

Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan menemukan fakta bahwa masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu.

Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebut bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai, aturan ini justru menghambat persaingan dan patut dihapus. Berdasarkan penilaian kebijakan persaingan usaha yang KPPU lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau perusahaan yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN.

"Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu, aturan ini wajib dihapus", ungkap dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN.

Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif. Hingga rilis ini dikeluarkan, KPPU masih belum menerima tanggapan resmi Menteri BUMN perihal persoalan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan anggotanya. Mari mengatakan, tugasnya di DEN utamanya akan memberikan masukan dan rekomendasi mengenai isu-isu strategis dan program prioritas dari Prabowo.

Mari mengatakan, secara garis beras untuk jangka pendek, tugasnya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional karena saat ini banyak ketidakpastian yang juga akan berpengaruh terhadap ekonomi.

"Kita menghadapi banyak ketidakpastian eksternal, maupun kita harus mempertahankan pertumbuhan di dalam negeri. Itu yang jangka pendek," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Sementara untuk jangka menengah, pihaknya bertugas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor juga akan menjadi perhatian terutama pada program prioritas Prabowo.

"Seperti manufaktur, pertanian, sesuai dengan program prioritas Presiden, mengenai swasembada pangan, swasembada energi dan juga bagaimana mengefektifkan anggaran yang merupakan prioritas bapak Presiden," jelasnya.

Mari mengatakan, masa jabatan dari DEN ini selama Prabowo menjabat yakni 2024-2029. Pihaknya telah menyiapkan beberapa hal untuk dilaporkan Prabowo.

"Siang ini kita harapkan bisa melaporkan ke bapak Presiden dan mendapatkan arahan dari bapak presiden sekiranya dari tugas kita," pungkasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 sebanyak 7,47 juta orang. Komposisi itu berasal dari 215,37 juta penduduk usia kerja dan 152,11 juta angkatan kerja yang tidak terserap.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan jumlah pengangguran itu turun 390 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran jumlahnya adalah sebanyak 7,47 juta orang atau menurun sekitar 0,39 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2023," kata Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11/224).

Dengan jumlah pengangguran yang menurun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun menjadi 4,91% pada Agustus 2024. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan sebelum pandemi COVID-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23%.

"Jika dirinci lebih lanjut, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan," jelas Amalia.

Amalia memaparkan jumlah orang bekerja saat ini mencapai 144,64 juta orang, bertambah 4,79 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Terdiri dari pekerja penuh 98,45 juta orang, pekerja paruh waktu 34,63 juta orang, dan setengah pengangguran 11,56 juta orang.

Hal itu membuat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat mencapai 70,63% pada Agustus 2024, lebih tinggi jika dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai 69,48%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi sebesar 84,66% dibandingkan TPAK perempuan 56,42%.

"Tiga lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Selama periode Agustus 2023-Agustus 2024, lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan," ucapnya.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Triwulan III 2024 pada Senin (4/11). Dalam publikasi tersebut, bahwa bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 melambat, terlihat dari Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 102,6 atau lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II 2024 sebelumnya yakni 109,9.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan pada Q3-2024 Indeks Bisnis UMKM masih berada pada level 102,6 (di atas 100), yang berarti ekspansi bisnis UMKM masih berlanjut.

"Hal ini ditopang oleh aktivitas masyarakat kembali normal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Waisak dan Idul Adha, ditambah libur sekolah, adanya peningkatan panen komoditas Perkebunan, aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta semakin meningkat menjelang akhir tahun serta banyak acara pesta (pernikahan) dan aktivitas partai politik menjelang pilkada," jelas Supari dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 melambat, tercermin dari penurunan Indeks Bisnis UMKM dari 109,9 menjadi 102,6.

"Penunuran ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, kenaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat," imbuhnya.

Supari menjelaskan sebanyak lima komponen Indeks Bisnis UMKM memiliki indeks di atas 100, sementara tiga komponen lainnya menurun di bawah 100. Indeks terendah terlihat pada komponen volume produksi/penjualan (indeks terkait 94,1), komponen nilai penjualan (indeks terkait 96,1), dan komponen penggunaan tenaga kerja (indeks terkait 99,2).

Normalisasi permintaan barang dan jasa pasca HBKN dan menurunnya produksi pangan pasca panen raya, serta naiknya harga barang input menyebabkan volume produksi dan penjualan UMKM mengalami penurunan. Meskipun rata-rata harga jual mencatat kenaikan, namun penurunan volume produksi/penjualan yang cukup dalam menyebabkan nilai penjualan juga turut menurun.

Menjelang musim tanam tanaman pangan dan perayaan Nataru, pemesanan dan persediaan barang input masih mengalami kenaikan (indeks terkait tetap di atas 100), namun lebih lambat dari Q2-2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang input serta prospek usaha yang tidak seoptimis kuartal sebelumnya.

Di sisi lain, persediaan barang jadi masih meningkat, dengan laju yang tidak sepesat kuartal sebelumnya, sejalan dengan menurunnya produksi. Sedangkan kegiatan investasi juga melambat, karena keterbatasan dana yang sebagian terserap oleh naiknya harga barang input.

Dilihat secara sektoral, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 sebagian besar mengalami perlambatan. Beberapa sektor usaha, seperti: sektor pertanian serta sektor hotel dan restoran, bahkan menunjukkan kontraksi.

Aktivitas sektor pertanian pun mengalami penurunan menyusul pasca panen raya tanaman pangan pada Q2-2024 dan musim kemarau yang cukup kering di sejumlah daerah. Sektor hotel dan restoran juga mengalami kontraksi pasca HBKN dan libur sekolah pada kuartal sebelumnya, yang membuat permintaan terhadap jasa akomodasi menurun signifikan.

Sementara itu, sektor pertambangan masih ekspansi sejalan dengan musim kemarau yang kondusif bagi sektor ini, terutama penambangan pasir untuk kegiatan konstruksi dan permintaan air bersih. Ekspansi pada sektor industri, perdagangan dan pengangkutan terutama ditopang oleh kenaikan rata-rata harga jual dan permintaan yang masih relatif kuat, setelah aktivitas kerja dan sekolah kembali normal pasca HBKN.

Namun ekspansi aktivitas sektor-sektor tersebut melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kenaikan aktivitas sektor jasa-jasa sejalan dengan banyaknya pesta seperti pernikahan dan peningkatan kegiatan partai politik jelang Pilkada. Indeks Bisnis tertinggi terjadi pada sektor konstruksi (indeks terkait 116,3) yang ditopang oleh meningkatnya aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta menjelang akhir tahun serta cuaca yang kondusif.

Pada Q4-2024, pebisnis UMKM yakin akan ekspansi usahanya ke depan, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3. Namun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level Indeks Ekspektasi Bisnis Q3-2024 mengalami penurunan, yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat. Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan.

Sejalan dengan aktivitas bisnis UMKM yang melambat, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum juga ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q3-2024 yang berada pada level 115,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) turun -7,5 poin menjadi 94,1, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -4,0 poin menjadi 136,0. ISS yang melemah ke bawah level 100, sejalan dengan melambatnya ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan usaha dan melemahnya sentimen pebisnis UMKM, penilaian UMKM terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) Q3-2024 yang melemah -4,6 poin (indeks terkait 125,9).

Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen IKP pada Q3-2024 melemah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,2) serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 138,2). Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa (indeks terkait 110,5).

"Hal ini tampaknya berkaitan dengan harga barang input yang terus meningkat dan menggerus keuntungan usaha, sehingga dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian pelaku bisnis UMKM," papar Supari.

Informasi Tentang Survei

Sebagai informasi, Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM BRI memiliki sampel lebih dari 7.084 responden UMKM yang tersebar di semua sektor ekonomi dan di 33 provinsi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratified systematic random sampling, sehingga dapat merepresentasikan sektor usaha, provinsi dan skala usaha.

Survei ini dilakukan oleh BRI Research Institute pada tanggal 20 September 2024 sampai dengan 02 Oktober 2024. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan pengawasan mutu yang ketat sehingga data yang terkumpul valid dan reliable.

Informasi yang dikumpulkan dalam survei ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap perkembangan dan prospek perekonomian secara umum, sektor usaha responden serta perkembangan dan proyeksi kinerja usaha responden. Informasi ini digunakan untuk menyusun Indeks Bisnis UMKM (IB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB) serta Indeks Kepercayaan Pelaku (IKP) usaha UMKM kepada pemerintah.

Indeks-indeks ini melengkapi indeks serupa yang disusun oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik di mana surveinya dilakukan terhadap pelaku usaha kategori menengah dan besar. Di samping itu juga dikumpulkan informasi mengenai kondisi usaha responden untuk keperluan monitoring dan sekaligus menjadi early warning system (EWS) terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM.

Dalam survei ini, responden menjawab sejumlah pertanyaan, di mana untuk setiap pertanyaan responden dapat memberikan jawaban positif (Lebih Tinggi atau Lebih Baik), jawaban negatif (Lebih Rendah atau Lebih Buruk), dan jawaban netral (Sama Saja atau Tetap). Indeks difusi dihitung dari selisih persentase jawaban positif dengan persentase jawaban negatif ditambah 100. Dalam hal ini jawaban netral diabaikan.

Nilai tengah indeks difusi adalah 100, dan rentang indeks difusi akan berada pada kisaran nol sampai dengan 200. Jika semua responden memberikan jawaban negatif, maka indeks difusi akan bernilai nol. Dan sebaliknya jika semua responden memberikan jawaban positif, maka indeks difusi akan bernilai 200.

Indeks difusi di atas 100 menunjukkan bahwa jawaban positif melebihi jawaban negatif. Sebaliknya indeks difusi di bawah 100 mengindikasikan jawaban negatif lebih banyak dibandingkan dengan jawaban positif.

Jokowi Apresiasi BRI Biayai UMKM: Sebelumnya Diurusi Rentenir-Bank Titil

Jokowi Apresiasi BRI Biayai UMKM: Sebelumnya Diurusi Rentenir-Bank Titil

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal III 2024 sebesar 4,95%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan pada kuartal yang sama di tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran pada triwulan 3 2024 secara year on year, seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif.

"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,08% dan pada triwulan 3 2024 komponen ini tumbuh 4,91%, yang menunjukkan masih terjaganya tingkat konsumsi masyarakat." kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2024).

Sementara itu, komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT, di mana komponen ini mengalami pertumbuhan sebesar 11,69% yang didorong oleh peningkatan aktivitas persiapan pilkada dan PON ke 21.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 3 2024, maka konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan utama yaitu sebesar 2,55%. Selain itu pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2024 juga ditopang oleh PMTB dengan sumber pertumbuhan 1,63% dan konsumsi pemerintah yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,32%.

"Konsumsi rumah tangga tumbuh karena didorong oleh peningkatan konsumsi untuk restoran dan hotel yang ini juga tercermin dari meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara dan meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel." jelasnya.

Di bawah konsumsi rumah tangga ini juga didorong oleh transportasi dan komunikasi yang tumbuh tinggi, tercermin dari meningkatnya penjualan sepeda motor dan meningkatnya penumpang angkutan rel, laut, dan udara.

Selanjutnya komponen ekspor impor juga mengalami pertumbuhan signifikan. Peningkatan ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor non migas.

"Sementara peningkatan impor didorong oleh kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong." jelas Amalia.