Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementan. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan rapat kerja hari ini salah satunya membahas rencana program prioritas mengejar target swasembada pangan.

Menurutnya, sektor pertanian merupakan sektor yang vital bagi masyarakat. Titiek menyebut sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga berperan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tujuan akhirnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian pangan," kata Titiek dalam rapat kerja dengan Kementan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kementan juga dinilai merupakan instansi utama yang bertugas meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Untuk itu, pihaknya meminta agar kebijakan yang dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Kementan sebagian instansi yang menjadi leading sektor pengembangan petani di Indonesia, memiliki tugas dan fungsi utama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui swaembada pangan," terangnya.

Titiek juga mengingatkan program prioritas Kementan harus berpihak kepada masyarakat. Hal itu dilakukan agar berdampak langsung utamanya untuk kesejahteraan petani.

"Kementan harus memiliki rencana program prioritas yang tepat sasaran, berpihak kepada rakyat, outpøut yang terukur, komisi IV meminta saudara menteri membuat rencana kerja serta program prioritas 2025 Kementan secara terperinci," pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy). Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan penyebab pertumbuhan itu tidak sampai 5%.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5% di kuartal III-2024 karena ketidakhadiran faktor musiman sebagai pendorongnya. Faktor musiman yang dimaksud seperti libur panjang atau perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri/Idul Adha.

"Karena memang di kuartal III ini tidak ada faktor musiman seperti liburan atau perayaan hari besar agama dan lain-lain yang biasanya faktor-faktor musiman itu yang bisa mendorong mobilitas masyarakat maupun mendorong konsumsi masyarakat lebih tinggi," kata Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Hal itu terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,91% pada kuartal III-2024, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 4,93% di kuartal II-2024. Seperti diketahui, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran yakni 53,08%.

"Yang relatif melambat konsumsi rumah tangganya pada kuartal III antara lain kelompok pakaian, alas kaki dan jasa perawatan. Lalu ada perumahan dan kelengkapan rumah tangga, serta kesehatan dan pendidikan," beber Amalia.

Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yakni sebesar 11,69% dengan distribusi 1,29% terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas persiapan Pilkada dan PON XXI.

Kemudian penyumbang selanjutnya dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 5,15% dengan distribusi 29,75% terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu konsumsi pemerintah tumbuh 4,62% dengan distribusi 7,21%, serta ekspor dan impor tumbuh masing-masing 9,09% dan 11,47%.

"Ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor nonmigas. Sementara peningkatan impor didorong kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong," tutur Amalia.

Dari sisi lapangan usaha, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan III-2024 adalah industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ingin mengunjungi IKN lagi dalam waktu dekat. Jokowi sendiri menjadi pencetus perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur saat masih memimpin Indonesia.

Basuki mengatakan sekitar dua hari lalu dia berkomunikasi dengan Jokowi. Jokowi kala itu bilang ingin mencoba mampir ke IKN dalam waktu dekat. Namun, Basuki enggan menyatakan kapan kunjungan dilakukan, semua dilakukan sesuai dengan jadwal Jokowi.

"Iya nanti lihat jadwal beliau, kan dia ingin lebih sering ke sana," ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Basuki mengatakan dirinya cukup sering berkomunikasi dengan Jokowi, apalagi untuk urusan iKN. Menurutnya, meski sudah purnatugas Jokowi tetap merupakan orang yang pernah memimpin dirinya.

"Oh iya (melakukan komunikasi). Dia (Jokowi) juga pemimpin kita kan," sebut Basuki.

Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto sudah ada rencana mengunjungi IKN, Basuki bilang tak tahu. Semua tergantung jadwal dan keinginan Prabowo saja menurutnya.

"Belum (pernah). Beliau juga kan mau ke luar negeri, jadi belum tahu saya," kata Basuki.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bicara larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia. Apple diminta menuntaskan komitmen investasinya sebelum iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

Luhut mengatakan, Indonesia sangat terbuka dengan kerja sama, utamanya terkait dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Hal ini lantaran Indonesia ingin membuka lapangan-lapangan kerja baru.

"Kita semua itu sangat terbuka terhadap apa saja (kerja sama), apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri karena kita ingin menciptakan lapangan kerja," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, pemerintah tidak menetapkan kualifikasi produk berteknologi tinggi seperti iPhone sebagai yang utama dalam kerja sama, yang terpenting bagaimana kerja sama tersebut bisa membuka kesempatan kerja lebih besar bagi masyarakat.

"Jadi kita tidak bicara hi-tech saja, tapi kita bicara mengenai laborintensive," ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung investor China yang akan membangun pabrik garmen di kawasan Kertajati, Jawa Barat dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Investasi tersebut contoh dari investasi dengan peluang pembentukan lapangan kerja baru yang besar.

Kemenperin Larang Penjualan iPhone 16

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Perindustrian melarang jual-beli iPhone 16 di Indonesia. Izin edar iPhone 16 terkendala komitmen investasi Apple yang belum direalisasikan sepenuhnya.

Menyangkut hal ini, Apple belum merealisasikan pembangunan Apple Developer Academy keempatnya di Bali. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, realisasi ini sebagai upaya memperoleh Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terangnya, di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri juga bilang, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Febri mengatakan, Agus bersedia untuk bertemu dengan Apple. Hanya saja, ia meminta agar diskusi yang akan berjalan nantinya konkrit. Dalam hal ini, Apple diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen investasinya dalam membangun Apple Academy keempat di Bali.

Kemenperin mengendus produk iPhone 16 tersebut sudah diperjualbelikan di internet. Diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Selain itu, Kemenperin juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disebut-sebut akan lebih lambat. Hal ini karena pemerintah era Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain seperti swasembada pangan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru dilantik menepis hal itu. Menurutnya, justru Prabowo meminta agar IKN bisa dibangun lebih cepat dan bisa selesai pada 3-4 tahun ke depan.

"Oh nggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun," tegas Basuki ditemui usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Bagi Basuki, bila pekerjaan sudah ada programnya yang jelas dan anggarannya pun sudah dikucurkan buat apa pekerjaan diperlambat. Dia mengatakan semua hal akan dia kerjakan di ibu kota baru tanpa perlu diperlambat.

"Kalau saya selama itu sudah ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" ujar Basuki.

Targetnya, lembaga yudikatif dan legislatif bisa selesai di tahun 2028 atau hanya 4 tahun dari sekarang. Semua ekosistemnya juga disiapkan mulai dari hunian hingga perkantoran.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistemnya prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran semua harus disiapkan," kata Basuki.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, dia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) memperpanjang kerja sama keuangan bilateral hingga 1 November 2027. Perpanjangan kerja sama langsung dilakukan tiga tahun, yang mana sebelumnya hanya dilakukan selama satu tahun.

"Perpanjangan masa berlaku selama tiga tahun ke depan merupakan penguatan dari praktek sebelumnya, dimana perpanjangan hanya dilakukan untuk periode satu tahun dan merefleksikan sinergi dan kolaborasi kedua otoritas dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan kedua negara di tengah ketidakpastian global," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Ramdan menjelaskan ada dua kesepakatan yang dicapai, salah satunya adalah Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA). Lewat kesepakatan ini kedua negara dapat melakukan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp 100 triliun.

Kedua adalah Bilateral Repo Agreement (BRA), yang memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas senilai 3 miliar dolar AS (atau mata uang Yen/Euro dengan nilai setara), dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral.

"Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura untuk senantiasa saling mendukung dan membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara," ujarnya.

Menurut Ramdan, hal ini juga menjadi bagian dari upaya perluasan dan penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, serta merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia.

Pemerintah berencana mengeluarkan skema baru subsidi energi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada opsi mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Proses pengkajian pun, menurut Bahlil, masih dijalankan sambil menanti laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sambung mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Subsidi LPG 3 Kg Tidak Berubah

Selain itu, Bahlil memastikan subsidi LPG 3 kilogram (kg) tidak akan beralih menjadi BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil.

Alasannya, Bahlil mengatakan, LPG 3 kg sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Tapi Bahlil menegaskan subsidi tepat sasaran tetap berlaku untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," kata Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," ujar Bahlil.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menetapkan KEK Sanur pada peringkat ke-2 kategori KEK Tema Jasa dan peringkat ke-4 dalam keseluruhan KEK. Sejauh ini, KEK Sanur telah menyerap investasi dengan total Rp 2,99 triliun.

"Kami mengapresiasi PT Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality selaku BUPP KEK Sanur yang mampu menyelesaikan pembangunan kawasan dan dinyatakan siap beroperasi dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dan berdasarkan pemeringkatan LPEM UI, menunjukkan kinerja KEK Sanur menduduki peringkat ke-4 untuk KEK keseluruhan dan peringkat ke-2 untuk kategori KEK Jasa," kata Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Capaian ini diberikan berdasarkan beberapa indikator penilaian dari kinerja, realisasi investasi, serapan tenaga kerja dan kontribusi KEK Sanur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KEK Sanur yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022. KEK Sanur merupakan Kawasan Ekonomi Khusus kesehatan pertama di Indonesia dan dikembangkan di lahan seluas 41,26 ha.

KEK ini dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan pariwisata terintegrasi berstandar internasional seperti sarana akomodasi yang terdiri dari hotel bintang 4 dan 5, premium villa/resort, Ethnobotanical Garden, Convention Centre bertaraf Internasional yang mampu menampung hingga 5.000 orang, area komersial, sentra UMKM, serta berbagai fasilitas pendukung dengan teknologi terkini.

KEK Sanur menghadirkan alur perjalanan end to end yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan pariwisata dengan berbagai fasilitas berstandar internasional dan sebagai langkah transformatif strategis untuk menjawab tantangan ribuan masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri.

PT Hotel Indonesia Natour yang ditetapkan sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 6 Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, pada semester I-2024, secara kumulatif KEK Sanur telah mencapai beberapa capaian yang signifikan di mana realisasi investasi telah mencapai Rp 2,99 triliun. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di kawasan ini tercatat sebanyak 2.853 orang.

Pada 2024 saja, KEK Sanur mampu untuk merealisasikan investasi sebesar Rp 938,3 miliar atau 67,9% dan tenaga kerja sebanyak 495 orang atau 30,9% dari target yang ditentukan.

"PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) senantiasa berkomitmen untuk melakukan inovasi dalam pengembangan KEK Sanur untuk mendukung dan menghadirkan ekosistem pariwisata kesehatan yang inklusif serta berkelanjutan," kata Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) Christine Hutabarat.

"Dengan capaian ini, KEK Sanur optimis untuk terus berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan visi KEK Sanur sebagai International Medical & Wellness Destination yang membawa added value dan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional," tambah Christine.

Menteri BUMN Erick Thohir akan merampingkan BUMN menjadi 30 perusahaan, terdiri dari 11 klaster. Menurut Erick, banyaknya BUMN tidak selalu mencerminkan sehatnya sebuah usaha.

"Banyaknya BUMN tidak mencerminkan kesehatan sebuah usaha, bahkan kadang-kadang sinergitas membunuh dari pada pengusaha daerah dan private sector. Tinggal bagaimana kita sinkronisasi market yang terbuka ini peran BUMN seperti apa," tutur Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Erick menjelaskan, sebelumnya jumlah BUMN mencapai 114 BUMN yang terdiri 24 klaster. Hingga 2024, jumlah BUMN sudah turun menjadi 47 BUMN yang terdiri dari 12 klaster. Jumlah BUMN akan dirampingkan hingga 30 BUMN yang terdiri dari 11 klaster.

Selain itu terdapat rencana penggabungan atau merger beberapa BUMN. Untuk klaster energi terdapat Pertamina dan PLN. Klaster pangan terdiri dari PTPN, Pupuk Indonesia dan Bulog.

"Kita sedang mengusulkan PTPN untuk merger dengan Perhutani sehingga kita punya lahan 2,2 juta hektar sehingga kita bisa memetakan kembali mana yang mendukung swasembada pangan," katanya.

Untuk klaster kesehatan ada Biofarma. Pada kesempatan itu, Erick memiliki rencana untuk menjadikan rumah sakit BUMN di bawah Biofarma.

"Kita sedang melobi apa mungkin rumah sakit yang sudah kita mergerkan itu sudah jadi satu dipindahkan ke bawah Biofarma supaya menjadi sebuah sistem healthcare antara apotek, produksi dan rumah sakit sehingga kita memaksa seluruh rumah sakit kita menggunakan obat-obat dalam negeri, tidak impor lagi," terang Erick.

Klaster mineral dan batu bara ada MIND ID. Berikutnya, klaster infrastruktur ada Adhi Karya, Hutama Karya, Perumnas, dan PP.

"Lalu kita juga mendorong konsolidasi di infrastruktur, kita sedang menunggu suratnya kalau ini terjadi nanti di infrastruktur ada Adhi Karya, HK, Perumnas dan PP saja, jadi tidak sebanyak sebelumnya," katanya.

Pada klaster keuangan terdapat Mandiri, BRI, BNI dan BTN. Kemudian, klaster pertahanan ada Defend ID. Di klaster asuransi dan dana pensiun ada IFG.

Berikutnya, klaster pariwisata ada InJourney. Erick mengatakan, Garuda Indonesia dan Pelita Air akan masuk di ekosistem InJourney.

Di klaster logistik ada KAI, Pos Indonesia dan Pelindo. Erick kemudian mengungkap, Pelni dan ASDP akan digabungkan.

"Logistik itu ada KAI, Pos Indonesia dan Pelindo. Dan kita rencana Pelindo ini pun, kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut," ujar Erick.

Terakhir, ada klaster telekomunikasi dan teknologi di mana di dalamnya ada Telkom dan Peruri.

Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan 5 juta buruh yang bekerja untuk 15.000 pabrik di seluruh wilayah Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional minimal selama dua hari antara 19 November-24 Desember 2024. Aksi ini rencananya dapat diperpanjang jika permintaan para buruh tidak dipenuhi.

"Mogok nasional ini diperkirakan diikuti 5 juta buruh, direncanakan 5 juta buruh di 15 ribu pabrik sekurang-kurangnya," kata Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers yang dilakukan secara online, Senin (4/11/2024).

"Sekurang-kurangnya di 15 ribu pabrik di seluruh wilayah Indonesia stop produksi. Sekali lagi produksi stop, pelayanan jasa-jasa yang mengikuti
pemogokkan itu instruksinya stop. Produksi berhenti pada waktu mogok nasional diperkirakan 5 juta buruh bergabung," jelasnya lagi.

Dalam hal ini buruh meminta kepada pemerintah untuk tidak menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam perhitungan kenaikan upah minimum 2025.

Permintaan ini dilakukan seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah termasuk soal pengupahan.

"Sikap resmi partai buruh dan serikat-serikat buruh berkenaan dengan kenaikan upah minimum 2025, mematuhi semua keputusan, saya ulangi, mematuhi semua keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu 21 norma hukum atau 21 pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum kecuali dimaknai lain," terangnya.

"Dengan demikian norma-norma hukum yang sudah dicabut tadi, aturan turunannya juga tidak berlaku. Khusus pengupahan aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023, tidak berlaku," jelas Said.

Terkait hal itu, serikat buruh dengan tegas tetap meminta kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10%. Sedangkan bagi perusahaan yang sekiranya tidak mampu untuk meningkatkan upah minimum pegawainya 8-10%, menurut Said perihal ini dapat dibicarakan lebih jauh bersama serikat buruh terkait.

"Berkenaan dengan upah minimum, oleh karena itu KSPI dalam sikap resminya juga meminta kenaikan upah minimum tetap 8% sampai 10%. Untuk perusahaan yang tidak mampu nanti kita diskusikan," tegasnya.

"Kenaikan upah 8-10% untuk perusahaan yang tidak mampu maka kita akan mendiskusikan formulanya (perhitungan kenaikan upah), dan kita buat syarat-syarat tidak mampu perusahaan itu. Misal merugi 2 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan akuntan publik," ucap Said lagi.

Kemudian Said menyebut aksi mogok nasional ini akan diawali dengan pengiriman surat resmi dari sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam KSPI maupun Partai Buruh seperti FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), SPN (Serikat Pekerja Nasional), FSPTSK (Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit) dan serikat buruh lainnya kepada Kementerian dan Lembaga terkait.

"Jadi yang mengorganisir mogok nasional adalah serikat buruh, bukan partai buruh. Karena partai buruh dalam undang-undang nggak boleh mengorganisir pemogokan. Jadi yang akan mengorganisir pemogokan yang kita namakan mogok nasional adalah serikat buruh," jelas Said.

"Partai buruh hanya mendukung secara politik, akan menginstruksikan seluruh jajaran partai buruh di 38 Provinsi, 393 Kabupaten-Kota untuk mendukung pemogokan yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh," paparnya lagi.

Selanjutnya para buruh akan memulai rangkaian aksi mogok nasional dengan melakukan unjuk rasa pada 6-7 November 2024 di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Namun untuk aksi unjuk rasa awal ini hanya diikuti oleh sejumlah serikat buruh saja.

"Sebelum mogok nasional, aksi akan digelar di Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 6 November. Serikat pekerja SPN akan aksi Rabu, 6 November 2024. Ribuan (buruh anggota) SPN se-Jawa Barat, Banten, DKI ke Kemenaker," katanya.

"Nanti hari Kamis-nya tanggal 7 (November 2024), ada FSPMI ke Kemnaker dan Menko Perekonomian. Terus bergelombang ke dua menteri ini, Menaker Menko Perekonomian, dan BPS, dan tentu Istana nanti. Kalau secara nasional ke Istana," pungkas Said.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkap adanya usulan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta. Pembangunan terminal 4 ini akan menelan biaya Rp 14 triliun.

Erick mengatakan, setelah dilakukan kajian, pembangunan terminal ini dinilai tidak perlu.

"Airport yang di Jakarta itu kemarin sempat ada usulan sebelumnya, ada pembangunan terminal 4 yang memakan biaya hampir Rp 14 triliun," kata Erick Thohir dalam rapat dengan Komisi VI, Jakarta, Senin (3/11/2024).

"Tetapi setelah kita review di kepemimpinan kami, semua ada di sini, ternyata tidak diperlukan terminal 4," katanya.

Erick kemudian menuturkan, kebutuhan untuk bandara tersebut hanya Rp 1 triliun. Dana tersebut untuk perbaikan terminal 1,2 dan 3.

Erick mengatakan, dengan pengembangan tersebut, maka Bandara Soekarno-Hatta bisa menampung lonjakan penumpang. Erick menegaskan, hal itu merupakan efisiensi luar biasa.

"Hanya memerlukan dana Rp 1 triliun untuk perbaikan daripada terminal 1, 2, 3 sehingga kita bisa lonjakan yang angkanya hampir 80-100 juta, itu efisiensi yang luar biasa," ujar Erick.

Saksikan juga Sosok: Oey Tjin Eng, Penjaga Budaya Cina Benteng

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, tiga program kerja Kementerian Perdagangan menjadi bagian dari Program Quick Wins Kementerian di Bidang Perekonomian. Program ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil dari retreat di Magelang, Jawa Barat.

Ketiga program kerja tersebut, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi (UKM BISA) Ekspor.

"Fokus program kerja Kementerian Perdagangan ada tiga, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan UKM BISA Ekspor. Ketiga program kerja ini menjadi sumbangsih Kemendag dalam penyusunan Program Quick Wins kementerian-kementerian di bidang perekonomian," urai Budi, dalam keterangannya, Selasa (4/11/2024).

Pertama, Program Kerja Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Budi menargetkan pemanfaatan 22 pasar yang dibangun pada 2024. Target ini ditujukan untuk mempercepat pemanfaatan 22 pasar yang dibangun menggunakan Dana Tugas Pembantuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Mei 2024.

Kedua, penyelesaian Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk nilon dari Tiongkok, Thailand, dan Taiwan serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pakaian jadi. Tujuannya adalah mengurangi potensi kerugian dan melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya impor dan impor yang tidak adil.

Ketiga, pengawasan perdagangan berkelanjutan untuk 40 jenis produk dan pengawasan pada momen Natal dan Tahun baru (Nataru). Budi melihat perlunya mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatkan barang beredar yang memenuhi ketentuan, serta memastikan konsumen mendapatkan barang dan jasa sesuai ukuran yang tertera.

Pada program kerja ini adalah peningkatan nilai transaksi produk dalam negeri pada Hari Belanja Online Nasional (HarBolNas) sebesar 50%. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lokapasar.

"Kami meyakini dukungan pemerintah terhadap pasar dalam negeri memainkan peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama, dalam kegiatan jual beli di tengah masyarakat, industri lokal, hingga perlindungan konsumen," ungkap Budi.

Selanjutnya, pada Program Kerja Perluasan Pasar Ekspor, Budi menargetkan penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia, dan Peru.

Saat ini, masih berlangsung perundingan Indonesia dengan Kanada dalam skema kemitraan ekonomi komprehensif (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA), dengan Eurasia dalam skema perdagangan bebas (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/IEAEU-FTA), serta dengan Peru dalam skema Indonesia- Peru CEPA.

"Ketiga perundingan tersebut telah mencapai kemajuan signifikan dan ditargetkan dapat mencapai penyelesaian substansi dalam waktu dekat," tambah Budi.

Selain itu, Budi menargetkan percepatan penyelesaian perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA). "Target ini untuk mempercepat pemanfaatan hasil perundingan, sehingga meningkatkan daya saing produk ekspor nasional dan memperluas pasar ekspor Indonesia," ungkap Budi.

Sedangkan, pada Program Kerja UKM BISA Ekspor, Budi menetapkan lima target. Pertama, pengembangan ekosistem UKM ekspor. Kedua, pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa.

"Penguatan ekosistem UKM ekspor diperlukan untuk mendorong kontribusi ekspor UKM menjadi lebih besar dan terukur. Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas," ujar Budi.

Ketiga, tercetaknya 100 UKM ekspor hasil program UKM BISA Ekspor. Keempat, tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober-31 Desember 2024. Kelima, optimalisasi peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai USD 55 juta yang didukung antara lain melalui pameran dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching).

Untuk itu, Budi menyampaikan pentingnya kontribusi para pemangku kepentingan dan jajaran Kementerian Perdagangan agar target ini dapat tercapai. "Kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan dan jajaran Kemendag penting dilakukan untuk mencapai target tersebut," pungkas Budi.