Pemerintah membuka wacana untuk mengatur pembelian BBM bersubsidi. Rencananya, pengaturan BBM bersubsidi ini berlaku mulai 1 Oktober 2024.

Dari informasi yang diterima detikcom, aturan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil). Kemudian, pembatasan disebut-sebut akan dilakukan berdasarkan cubicle centimeter (cm3) alias cc.

Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal 1.400 cc. Sementara itu, untuk yang berbahan bakar diesel maksimal 2.00 cc.

Bila mengacu pada ketentuan tersebut, kendaraan yang bisa membeli BBM bersubsidi dengan bahan bakar bensin antara lain:

Toyota:
Raize 998 cc dan 1.198 cc
Agya 1.197 cc
Calya 1.197 cc
Avanza 1.329 cc

Daihatsu:
Ayla 998 cc dan 1.197 cc
Sigra 998 cc dan 1.197 cc
Sirion 1.329 cc
Rocky 998 cc dan 1.198 cc
Xenia 1.329 cc

Wuling:
Formo S 1.206 cc

Suzuki:
Ignis 1.197 cc
S-Presso 998 cc

Honda:
Brio 1.199 cc

Mercedes-Benz:
A-Class 1.332 cc
CLA 1.332 cc
GLA 200 1.332 cc
GLB 1.332 cc

Kia:
Picanto 1.248 cc
Seltos 1.353 cc
Rio 1.348 cc

Nissan:
Magnite 999 cc
Kicks e-Power 1.198 cc

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat berkomentar mengenai kriteria kendaraan yang boleh menerima BBM subsidi ini. Dia mengatakan kriteria kendaraan yang boleh menerima BBM bersubsidi sedang dibahas.

"Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail itu," katanya di DPR, Selasa (27/8/2024) lalu.

Pemerintah berupaya agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Bahlil mengatakan BBM bersubsidi dialokasikan untuk masyarakat golongan ekonomi menengah bawah.

"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat, mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita, kayak kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, Bos?" ujarnya.

Bahlil mengonfirmasi ada rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober. Dia mengatakan pembatasan ini akan diatur melalui peraturan menteri (permen).

"Ya memang ada rencana begitu. Karena, begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar aturan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan Pertalite. Saat ini PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga telah membuka pendaftaran untuk kendaraan via websitesubsiditepat.mypertamina.id sebagai upaya agar BBM tepat sasaran dan mendukung kebijakan pemerintah mengatur penyaluran BBM bersubsidi.

Simak Video 'Viral Beli BBM Kena Biaya Admin Rp 5.000, Pengawas SPBU: Inisiatif Operator':

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai peningkatan belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025 adalah sesuatu yang normal. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi didorong untuk meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara (ASN/PNS).

"Itu pertumbuhan normal itu, normal aja," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (3/9/2024).

Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L di tahun depan direncanakan sebesar Rp 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai K/L di 2024 yang senilai Rp 460,86 triliun.

Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai K/L dan belanja pegawai non K/L. Khusus belanja pegawai K/L untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari Rp 285,80 triliun di 2024 menjadi Rp 297,71 triliun di 2025.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

"Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi Aparatur Negara; dan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan new growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.

Anggaran Sudah Memperhitungkan Jika Gaji PNS Naik

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan APBN 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji ASN. Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru," kata Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

"Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo," ujar Isa.

Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

"Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya," ucap Isa.

Simak Video: Kemenkeu Gelontorkan Total Rp 99,5 T untuk THR-Gaji ke-13 ASN

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis aturan baru soal cadangan energi. Lewat aturan ini, Jokowi menetapkan cadangan wajib untuk bensin, gas LPG, hingga minyak mentah yang harus disiapkan pemerintah pusat.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE) yang diteken 2 September 2024. Penyediaan cadangan energi dalam beleid ini dilakukan untuk menjamin ketahanan energi nasional, mengatasi krisis energi dan darurat energi, hingga melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

"Penyediaan CPE merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah pusat," tulis pasal 2 ayat 1 beleid tersebut, dikutip Selasa (3/9/2024).

Dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan, ada 3 jenis energi yang harus dicadangkan pemerintah. Pertama, bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin atau gasoline yang digunakan untuk bahan bakar transportasi.

Lalu, liquefied petroleum gas (LPG) sebagai bahan bakar untuk keperluan industri, transportasi, pertanian, nelayan, rumah tangga, dan komersial besar, menengah, dan kecil. Yang terakhir adalah minyak bumi yang digunakan untuk bahan baku keperluan operasi kilang minyak.

Jenis-jenis energi yang harus dicadangkan ini bisa diubah dengan beberapa pertimbangan. Mulai dari peran strategis energi tersebut dalam konsumsi nasional, sumber perolehan dari impor atau produksi dalam negeri, digunakan untuk modal pembangunan nasional, memperhatikan neraca energi nasional, dan atau sumber energi bisa ditransformasikan.

Pada pasal 6 dijelaskan juga besaran cadangan yang harus disiapkan. Pertama untuk BBM bensin sejumlah 9,64 juta barel, kedua untuk LPG sejumlah 525,78 ribu metrik ton, dan terakhir minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel.

Besaran cadangan untuk 3 energi tersebut disebutkan harus dipenuhi sampai tahun 2035. Pemenuhan dilakukan dengan melihat kemampuan keuangan negara.

"Waktu CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan lama waktu yang ditentukan untuk memenuhi Jumlah CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai dengan kurun waktu tahun 2035 yang dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan negara," tulis pasal 7 beleid tersebut.

Simak Video: IPA Convex 2024 Jadi Momentum Bagi Ketahanan Energi Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Pelecehan seksual kerap kali terjadi di sarana transportasi KRL Commuter Line. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter pun tak mau tinggal diam, antisipasi ketat dilakukan agar kejadian ini tak terjadi lagi.

Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal menjelaskan dalam pencegahan tindak pelecehan seksual di transportasi publik, KAI Commuter sudah memiliki sistem Analytic Recognition (CCTV Analytic). Dengan sistem ini, pelaku pelecehan seksual bisa ditandai oleh KCI.

Penumpang yang pernah melakukan pelecehan seksual akan masuk daftar hitam atau blacklist, dengan begitu pencegahan pelecehan seksual bisa dilakukan.

"Sistem CCTV ini dapat mengidentifikasi melalui rekaman wajah pelaku tindak pelecehan maupun tindak kriminal lainnya, dan sudah menjadi database pada sistem. Dengan sistem ini, memungkinkan pencegahan pelaku tindak pelecehan dan tindak pidana lainnya di Commuter Line," jelas Broer Rizal dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Dari akumulasi data laporan KAI Commuter pada tahun 2024, tindak pelecehan seksual yang berhasil ditangkap tangan oleh petugas baik di stasiun ataupun di commuter line sepanjang Januari hingga Agustus sebanyak 30 kasus.

Sedangkan laporan masuk melalui media sosial di angka 13 kasus. Dari angka tersebut, Rizal mengatakan pihaknya berkomitmen akan terus menekan tindak kriminal khususnya tindak pelecehan untuk menciptakan transportasi publik yang aman.

KAI Commuter, kata Rizal, juga akan melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi melalui poster dan pembagian stiker untuk mengajak pengguna kereta api, khususnya Commuter Line, untuk bersama-sama mencegah tindak pelecehan atau pun kekerasan seksual. Korban tindak pelecehan juga bisa mengajukan laporannya ke call center 021-121 atau pun media sosial resmi KAI Commuter.

"KAI Commuter siap memberikan dukungan penuh dengan melindungi dan mendampingi korban dalam proses hukumnya," pungkas Broer Rizal.

Simak Video: Terjadi Lagi! Penumpang KRL Dilecehkan, Kali ini saat Tertidur

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,03% (month to month/mtm) pada Agustus 2024. Ini merupakan deflasi empat bulan beruntun sejak Mei 2024.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini membantah jika deflasi selama empat bulan beruntun ini disebabkan karena pelemahan daya beli masyarakat. Melainkan lebih ditunjukkan dari sisi supply (pasokan).

"Fenomena deflasi empat bulan ini lebih ditunjukkan dari sisi supply, di mana panen beberapa komoditas tanaman pangan, hortikultura dan turunnya biaya produksi seperti pada live bird sempat juga turunnya harga jagung pipilan untuk bahan pakan ternak, yang hal ini mendorong deflasi komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras," kata Pudji dalam konferensi pers, Senin (2/9/2024).

Pudji menegaskan, deflasi masih terjadi di sisi penawaran. Jika hal ini kemudian diduga berdampak pada pendapatan masyarakat di subsektor hortikultura, peternakan dan lainnya, BPS dinilai perlu mengkaji lebih lanjut untuk membuktikan asumsi tersebut.

Jika terjadi tekanan daya beli masyarakat, Pudji menyebut hal ini akan tampak pada konsumsi non pangan. Rumah tangga pasti akan menahan konsumsi non makanan.

"Seharusnya terlihat pada turunnya permintaan atau demand dari konsumsi non makanan," ucap Pudji.

Jika ditarik ke belakang, BPS mencatat fenomena deflasi beruntun pernah terjadi pada 1999, tepatnya setelah krisis finansial Asia. Saat itu, Indonesia mengalami deflasi 7 bulan beruntun yakni pada Maret-September 1999.

"Ini sebagai akibat dari depresiasi nilai tukar dan penurunan harga terharap beberapa jenis barang," kata Pudji.

Periode deflasi lainnya pernah terjadi pada Desember 2008 sampai Januari 2009 selama krisis finansial global yang menyebabkan penurunan harga minyak dunia dan permintaan domestik yang melemah. Kemudian deflasi tiga bulan beruntun terjadi pada Juli-September 2020, di mana empat kelompok pengeluaran mengalami deflasi yaitu makanan, minuman dan tembakau; pakaian dan alas kaki; transportasi; informasi, komunikasi dan jasa keuangan.

"Dengan empat kelompok ini mengindikasikan bahwa penurunan daya beli di 2020 pada periode awal pandemi COVID-19," jelasnya.

Penyebab Deflasi Agustus

Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,52% dan memberikan andil deflasi 0,15%.

Di sisi lain, masih terdapat komoditas yang memberikan andil inflasi yang di antaranya adalah bensin dan cabai rawit dengan andil inflasi masing-masing 0,03%, kopi bubuk dan emas perhiasan dengan andil inflasi masing-masing 0,02%, kemudian beras, sigaret kretek mesin dan ketimun memberikan andil inflasi masing-masing 0,01%.

Pudji menambahkan lagi, deflasi pada Agustus 2024 sebesar 0,03% ini didorong oleh deflasi komponen harga bergejolak yang mengalami deflasi 1,24% dengan andil deflasi sebesar 0,20%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga bergejolak adalah bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras.

Selanjutnya komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,20% dengan andil inflasi sebesar 0,13%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen ini adalah kopi bubuk, emas perhiasan, biaya SD, biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi dan biaya SMP.

Berikutnya komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi 0,23% dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen ini adalah bensin dan sigaret kretek mesin.

"Sebanyak 26 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami deflasi. Sedangkan 12 lainnya mengalami inflasi. Deflasi terdalam sebesar 0,39% terjadi di Kalimantan Tengah, sementara itu inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat yaitu sebesar 0, 31%," tutup Pudji.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin mendorong agar pekerja informal bisa memiliki program dana pensiun. Menurut catatannya jumlah pekerja informal sekitar 57%-58% dari total pekerja.

Namun, dari persentase pekerja informal itu belum memiliki program dana pensiun. Apalagi bagi pekerja informal yang pendapatannya rendah.

"Nah ini menjadi PR kita ke depan agar setiap orang itu memiliki program pensiun," kata Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono dalam acara Roadmap Dana Pensiun 2024-2028 Lebih Kuat, Stabil, Terpercaya di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Ogi juga menyoroti pekerjaan informal seperti artis hingga atlet yang harus menjadi perhatian agar saat mereka pensiun tetap mendapatkan dana pensiunnya.

"Pekerja informal seperti artis, atlet, atau profesional itu kan juga pendapatannya tidak rutin. Pada saat masa aktifnya pendapatannya besar, tapi setelah itu pendapatannya turun. Itu juga perlu dibuatkan program pensiun untuk pekerja informal," jelasnya.

Untuk mendorong itu, OJK berencana mengizinkan manajer investasi mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dengan begitu, semakin banyak program dana pensiun untuk pekerja informal.

"Ke depan kita buka nanti manajer investasi boleh mendirikan DPLK. Jadi ya lembaga-lembaga yang punya programnya akan bertambah. Kami harapkan bahwa dengan penambahan penyelenggaraan program pensiun, maka orang lebih mudah untuk ikut serta dalam program pensiun," jelasnya.

Selain itu, digitalisasi untuk program dana pensiun juga diperlukan. Ogi menyebut digitalisasi akan memudahkan pekerja mengikuti program hanya lewat aplikasi.

"Kemudian iuranya pun juga kalau bisa itu tidak tetap. Kalau ada, dia nambah, kalau tidak, ya belum gitu. Kemudian juga kalau dia itu mau mengetahui berapa saldo saya, dan berapa hasil pengembangannya, itu dibuatkan aplikasinya. Sehingga peserta itu tahu, saya uangnya itu berapa, kemudian pengembangannya berapa," terangnya.

Meski begitu menurut Ogi, OJK tidak bisa sendiri untuk meningkatkan penguatan industri dana pensiun. Menurutnya harus melibatkan stakeholder lain seperti asosiasi, pelaku usaha dana pensiun hingga Kementerian/Lembaga terkait.

"Ini menjadi bagian penting dari penguatan pengembangan industri dana pensiun di Indonesia," jelas dia.

Serikat Pekerja (SP) Indofarma telah mengendus adanya dugaan fraud di perusahaan sejak tahun 2021. Namun, permasalahan tersebut tak kunjung diselesaikan.

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengatakan, pihaknya telah menyampaikan dugaan fraud pada tahun 2021 ke Komisi VI DPR. Namun, ia menyebut, suara pekerja tidak pernah didengar. Bahkan, komisaris perusahaan juga telah mencium adanya dugaan fraud tersebut.

"Di 2021 kita sudah bilang, di 2021 kita sudah beraudiensi, di 2021 juga kita sudah masuk ke Komisi VI, mungkin aksesnya nggak seperti sekarang langsung jadi online tersebar. Waktu itu juga RDPU sudah dibilang, artinya sudah ada indikasi-indikasi ke sana, namun suara kami tidak lagi juga didengar secara istilahnya diseriuskan. Artinya di komisaris kami juga sudah mengatakan ini harus diaudit, ada indikasi-indikasi," paparnya di DPR Jakarta, Senin (2/9/20224).

Ia mengatakan, dugaan indikasi fraud itu seperti menumpuknya pasokan masker. Bukan hanya itu, obat COVID-19 juga banyak yang tidak terjual.

"Kalau dari kami lihat penumpukan barang ya, contoh masker ketika dibuat ada 2 juta box tidak terjual, terus obat-obat COVID yang ada setelah COVID ini kok banyak yang nggak terjual, artinya banyak sekali obat-obat yang menumpuk. Kalau ada penumpukan obat, penumpukan barang, artinya modal kerjanya tertahan di situ, nggak ada akses juga," ungkapnya.

Kondisi semakin terasa parah ketika perusahaan mulai sulit membayarkan gaji. Akhirnya, karyawan pun memberanikan diri untuk buka suara.

"Nah yang semakin parah ketika terjadi di tahun kemarin memang sudah agak susah gajian, tapi masih mampu dibayarkan. Nah yang benar-benar akhirnya kita berani untuk speak up, ya sudah lah ini juga sudah kelihatan kok ketika diaudit ada rasa-rasanya tidak beres, dan ketika melihat ini kok tidak ada akses untuk penyelesaian," ungkapnya.

Jelasnya, SP Indofarma telah menggelar unjuk rasa sebanyak dua kali. Ia menyebut, setelah unjuk rasa ini akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan.

"Nah baru setelah kita unras (unjuk rasa) lagi yang kedua kali BPK langsung kan. Kan kita dua kali demo, di 31 Januari dan di 6 Mei," ungkapnya.

Belakangan ini, masyarakat banyak digempur wacana penarikan pajak serta biaya-biaya serupa. Ternyata, memberatnya hidup masyarakat Indonesia khususnya kelas menengah sudah dirasakan setidaknya sejak 5 tahun ke belakang. Hal ini berimbas pada pergeseran prioritas pengeluaran di kalangan tersebut.

Mengutip dari detikFinance, atas adanya pergeseran itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya perbedaan pola konsumsi yang semakin tinggi pada 2024. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan jika pergeseran pengeluaran itu berupa peningkatan untuk pajak/iuran, barang/jasa lainnya seperti tarif listrik, pendidikan, perumahan, keperluan pesta dan makanan.

"Untuk kelas menengah itu ada pertambahan sedikit dari keperluan pesta dan barang jasa lainnya itu penambahan sedikit dari 6,04% menjadi 6,48%. Nah inilah kira-kira bagaimana perbedaan pola konsumsi dari lima tahun yang lalu dibandingkan dengan tahun 2024," kata Amalia dilansir dari detikFinance, Jumat (30/8/2024).

Masih berkaitan dengan hal ini, adanya pergeseran pola konsumsi di sebagian kalangan masyarakat khususnya kelas menengah ternyata memiliki dampak yang signifikan. Sesarnya beban pengeluaran tersebut membuat sejumlah masyarakat yang berada di level menengah harus turun kasta. Hal ini tentu saja berhubungan dengan pendapatan yang tidak lagi seimbang dengan pengeluaran mereka.

Mengutip detikFinance yang mengambil data BPS, pada 2024 jumlah kelas menengah Indonesia berada di angka 47,85 juta jiwa atau 17,13% dari seluruh populasi masyarakat Indonesia. Angka tersebut selisih 9,48 juta jiwa jika dibandingkan dengan jumlah 5 tahun lalu yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45%.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyebutkan bahwa mengingat pentingnya kelas menengah dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pihaknya menyebut jika saat ini tengah mengusahakan mekanisme penyelamatan kaum kelas menengah. Sejumlah stimulus pun disiapkan guna meningkatkan kesejahteraan kelas menengah.

"(Kemudian) Pemberian Bantuan luran kesehatan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga jaring pengaman seperti kartu prakerja sebagai jaminan kehilangan pekerjaan," kata Sri Mulyani, seperti tertulis dalam detikFinance, Jumat (30/8).

Lalu bagaimana sekoci yang disiapkan pemerintah ini dapat membatu peningkatan masyarakat kelas menengah di Indonesia? Apakah situasi ini dapat digunakan sebagai indikator kondisi ekonomi Indonesia saat ini? stimulus apa saja yang perlu diberikan kepada masyarakat kelas menengah untuk menghidari middle income trap? Ikuti ulasannya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance dalam Editorial Review.

Mengikuti peristiwa karhutla yang marak terjadi belakangan ini, detikSore akan bergabung dengan detikcom wilayah Sumbagsel untuk mengetahui lebih dalam situasi yang tengah terjadi. Berapa luasan kebakarannya? Apa saja yang telah dilakukan untuk mengurangi risiko perluasan wilayah kebakaran? Ikuti laporannya dalam Indonesia Detik Ini.

Pada penghujung sore nanti, Sunsetalk akan mengulas vinyl yang belakangan digandrungi lagi. Seberapa besar potensi bisnis ini? Seberapa niche vinyl di kalangan pecintanya? Ikuti diskusinya jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat beberapa waktu belakangan. Namun, Ida menyebut Kemnaker terus berupaya menekan angka PHK lewat berbagai upaya.

"Memang kita akhir-akhir ini banyak mengalami PHK ya. Kita terus memitigasi agar jangan sampai PHK itu terjadi. Upaya-upaya itu ternyata alhamdulillah karena kita pertemukan antara manajemen dengan pekerja kita pertemukan, itu bisa menekan terjadinya PHK," katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Meski ada tren kenaikan, Ida berharap angka PHK tidak lebih tinggi dari 2023. Sejauh ini Kemnaker mencatat jumlah PHK mencapai 46.240 dari awal tahun hingga akhir Agustus.

Upaya lain untuk menekan PHK adalah membuka lowongan pekerjaan lewat bursa kerja nasional. Ia menyebut ada 178.000 lowongan pekerjaan yang dibuka dalam bursa kerja yang diselenggarakan Kemnaker beberapa waktu lalu.

"Ya memang (PHK) naik tapi kan kita mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari 2023, makanya kita terus lakukan mitigasi itu. Di samping itu tentu lapangan kerja baru kita create, kemarin kita laksanakan job fair nasional, itu cukup tinggi lowongan yang tersedia, 178 ribu lowongan pekerjaan yang tersedia. Pada waktu itu memang yang melamar 93 ribu," bebernya.

Artinya, kata dia, masih ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja yang sebelumnya kena PHK. Ida menyebut sektor yang mendominasi jumlah PHK adalah industri padat karya seperti tekstil, garmen hingga alas kaki.

"Yang begini kan meskipun kita tentu sedih mendengarkan ada PHK tapi gembira ketika ada lowongan kerja baru," sebut Ida.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri menjelaskan PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah.

Posisi kedua diikuti oleh DKI Jakarta, lalu posisi ketiga Provinsi Banten. Khusus PHK di DKI Jakarta didominasi sektor jasa seperti restoran dan kafe.

"Jateng sektor tadi bu menteri bilang, manufaktur, tekstil garmen alas kaki. Kalau di DKI kebanyakan jasa. restoran, kafe, itu jasa banyak. Banten industri. DKI (PHK) 7.400 lebih," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal ini dilandasi pada penerbitan Peraturan Presiden nomor 94 tahun 2024.

Perpres 94 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu diteken Jokowi pada 28 Agustus 2024.

"Bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja," tulis pertimbangan tukin Setjen Komnas HAM dinaikkan, dikutip Senin (2/9/2024).

Besaran tukin Setjen Komnas HAM ditetapkan sesuai 17 kelas jabatan. Tukin tertinggi senilai Rp 29 juta dan terendah Rp 1,96 juta. Adapun penyesuaian tukin yang dilakukan saat ini terakhir kali dilakukan pada 2019.

Daftar besaran tukin Setjen Komnas HAM:

• Kelas jabatan 17: Rp 29.085.000
• Kelas jabatan 16: Rp 20.695.000
• Kelas jabatan 15: Rp 14.721.000
• Kelas jabatan 14: Rp 11.670.000
• Kelas jabatan 13: Rp 8.562.000
• Kelas jabatan 12: Rp 7.271.000
• Kelas jabatan 11: Rp 5.183.000
• Kelas jabatan 10: Rp 4.551.000
• Kelas jabatan 9: Rp 3.781.000
• Kelas jabatan 8: Rp 3.319.000
• Kelas jabatan 7: Rp 2.928.000
• Kelas jabatan 6: Rp 2.702.000
• Kelas jabatan 5: Rp 2.493.000
• Kelas jabatan 4: Rp 2.350.000
• Kelas jabatan 3: Rp 2.216.000
• Kelas jabatan 2: Rp 2.089.000
• Kelas jabatan 1: Rp 1.968.000

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap, BUMN telah memberikan kontribusi ke negara sebesar Rp 1.940 triliun dari periode 2020 hingga 2023. Kontribusi itu terdiri dari pajak sebesar Rp 1.391,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 354,2 triliun dan dividen Rp 194,4 triliun.

"Selama tahun 2020 sampai dengan 2023 total kontribusi Kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp 19.40 triliun, di mana ini kumulatif dari 2020 sampai 2023," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).

Erick mengungkapkan, setoran pajak BUMN terus meningkat dari tahun 2020. Dari data yang ia sajikan, BUMN menyetorkan pajak sebesar Rp 247 triliun pada 2020, Rp 278 triliun di 2021, Rp 410 triliun di 2022 dan Rp 457 triliun di 2023.

Sementara, untuk PNBP bergerak naik turun sejalan dengan harga komoditas. PNBP pada 2020 tercatat sebesar Rp 86 triliun, Rp 87 triliun di 2021, Rp 98 triliun di 2022 dan Rp 84 triliun di 2023.

"PNBP ini ada penurunan karena fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi apakah di kelapa sawit, batu bara dan lainnya," jelasnya.

Sementara, untuk setoran dividen mengalami kenaikan, teruma di tahun 2023. BUMN menyetorkan dividen sebesar Rp 44 triliun pada 2020, Rp 30 triliun di 2021, Rp 40 triliun di 2022 dan Rp 81 triliun di 2023.

"Dividen ini di tahun 2023 adalah di angka Rp 81 triliun, setelah kita ada swing sebenarnya ketika 2021-2022 tentu penurunan karena COVID waktu itu," ungkapnya.

Hari ini dolar AS berada di zona hijau. Dikutip dari data RTI dolar AS berada di posisi Rp 15.519 menguat 69 poin atau 0,45%.

Dolar AS dibuka pada posisi Rp 15.450 dengan posisi tertinggi Rp 15.549 dan posisi terendah Rp 15.450.

Secara mingguan dolar AS tercatat menguat 0,61% dan secara bulanan minus 4,09%. Lalu secara tiga bulanan minus 4,35%. Lalu secara 6 bulanan minus 1,37%.

Secara year to date dolar AS menguat 0,81%. Secara full year menguat 1,86%. Dolar AS bergerak variatif terhadap sejumlah mata uang.

Seperti terhadap dolar Australia menguat 0,01%. Terhadap Euro minus 0,04%. Terhadap Pondsterling minus 0,02%. Selanjutnya terhadap Yuan menguat 0,26%.

Kemudian terhadap Yen minus 0,15%. Selanjutnya terhadap dolar Singapura menguat 0,07%.