Perum Bulog berencana untuk mengimpor beras lagi sebanyak 1,2 juta ton dan tiba sebelum Desember 2024. Langkah ini dimaksudkan untuk menambal penurunan produksi beras sekaligus menjaga stabilitas stok dan harga beras di dalam negeri.

Melansir dari pemberitaan Antara, Sabtu (31/8/2024), Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan pada 2024 ini pihaknya mendapatkan persetujuan pemerintah untuk mengimpor 3,6 juta ton.

Dari jumlah itu, hingga Juli 2024 jumlah realisasi impor beras ini sudah mencapai 2,4 juta ton. Sehingga masih ada sisa kuota beras impor sebanyak 1,2 juta ton yang belum terealisasi, dan sisa kuota inilah yang diharapkan bisa tiba sebelum Desember 2024.

Bayu mengatakan untuk saat ini Bulog tengah berupaya menyelesaikan kontrak impor beras sekitar 300.000 ton dari sisa kuota 1,2 juta ton tadi.

"Sehingga sisanya ada 900.000 ton lagi (yang belum terkontrak) dari total target 3,6 juta ton. Kami berharap semua bisa masuk sebelum Desember," ucapnya dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (30/8) kemarin.

Ia menjelaskan nantinya beras impor itu akan dijadikan cadangan beras pemerintah (CBP), termasuk untuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dijual Rp12.500 per kg.

Dengan begitu menurutnya ketersediaan beras saat ini sudah cukup aman. Belum lagi Bulog memiliki stok beras sekitar 1,5 juta ton, termasuk dari serapan pengadaan beras dalam negeri yang kini sudah mencapai 900.000 ton.

"Kami melihat ada prospek untuk melakukan pengadaan beras dalam negeri dalam satu sampai dua bulan ke depan, terutama pada September nanti," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2023 turun 1,39 persen, dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 31,10 juta ton pada 2023.

BPS mencatat produksi beras di Indonesia terus menurun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti krisis iklim, makin berkurangnya lahan pertanian dan kondisi tanah serta akses pengairan. Produksi padi pada periode Januari-April 2024 turun 17,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 22,55 juta ton.

Sementara itu, merujuk data Kerangka Sampel Area BPS, produksi beras pada Januari-Agustus 2024 diperkirakan mencapai 21,38 juta ton, lebih rendah 2,25 juta ton dari periode yang sama tahun lalu.

Menurut laporan Statistik Konsumsi Pangan 2023 yang diterbitkan Kementerian Pertanian, konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia pada 2023 mencapai 80,905 kg per kapita per tahun. Artinya, rata-rata setiap orang di Indonesia mengonsumsi 0,222 kg beras per hari.

Pendaftaran CPNS telah dibuka sejak Selasa (20/8/2024) dan akan ditutup pada Jumat (6/9/2024). Tercatat ada lebih dari 1 juta orang telah mendaftarkan diri.

Dikutip dari unggahan Instagram Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sabtu (31/8/2024), per 30 Agustus total pendaftar telah mencapai 1.375.226 orang. Lalu ada 376.233 pelamar yang telah submit atau menyelesaikan pendaftarannya.

Berikutnya, ada sebanyak 185.107 pelamar yang dinyatakan telah verifikasi MS atau memenuhi syarat dari instansi. Kemudian ada sebanyak 43.814 pelamar yang terverifikasi TMS atau tidak memenuhi syarat dari instansi.

Dari jutaan pelamar yang sudah mendaftar, BKN merangkum 10 instansi pusat teratas dengan pendaftar terbanyak. Adapun para instansi ini dominan memang membuka formasi besar.

Di posisi pertama ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dengan total 241.530 pelamar yang telah daftar. Posisi kedua ditempati oleh Kejaksaan Agung dengan total pelamar 42.579. Di posisi ketiga, ada Kementerian Kesehatan dengan total pelamar mencapai 42.058.

Disusul Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan total pelamar 31.662. Keempat ada Kementerian Pertahanan dengan pelamar mencapai 21.524, dan Kementerian Perhubungan dengan total pelamar menjadi 17.080 pelamar.

Berikutnya ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat ada 16.293 pelamar yang telah pelamar. Lalu di posisi ke delapan, ada Kementerian Keuangan sebanyak 14.944 pelamar, Otorita IKN sebanyak 13.379 pelamar, dan terakhir ada BKKBN sebanyak 13.129 pelamar yang telah melamar.

Sedangkan instansi daerah yang ramai pendaftar ada Pemprov DKI Jakarta sebanyak 14.177 pelamar, disusul Pemerintah Kab. Sijunjung sebanyak 12.653 pelamar. Lalu ada Pemprov Jabar sebanyak 9.728 pelamar, Pemerintah Kab. Tangerang. 9.716, dan Pemprov Jawa Timur 9.177.

Di posisi keenam ada Pemprov Aceh sebanyak 9.122 pelamar, lalu Pemerintah Kab. Luwu Timur sebanyak 8.024, Pemerintah Kota Serang 7.819, Pemprov Sulawesi Tenggara 7.578, dan terakhir Pemerintah Kab. Majalengka sebanyak 7.232 pelamar.

BKN juga merangkum 10 instansi pusat yang paling sepi pelamar. Adapun para instansi ini dominan memang membuka formasi sedikit, di bawah 200 formasi.

Pertama, ada Sekretariat Jenderal MPR dengan total submit 98, dengan total formasi yang dibuka sebanyak 25 formasi. Disusul Setjen Komnas HAM dengan sebanyak 106 pelamar, sedangkan formasi yang dibuka ada 38. Di posisi ketiga ada Kementerian PAN-RB dengan jumlah submit 118 pelamar, sedangkan formasi yang tersedia 61.

Keempat, ada Kemenko PMK dengan 224 pelamar, dengan jumlah ketersediaan formasi yang dibuka ada 65. Lalu ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan total submit sebanyak 231 pelamar dan formasinya yang tersedia ada 194. Lalu ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengantongi 271 submitz sedangkan formasi yang dibuka cuma 53.

Selanjutnya ada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebanyak 271 submit, sedangkan formasi yang dibuka ada sebanyak 500. Lalu Setjen WANTANNAS dengan total submit 303 pelamar, sedangkan formasinya ada 64. Kemudian Kemenko Polhukam ada 357 pelamar dengan jumlah formasi dibuka 86. Terakhir ada Setjen DPD dengan jumlah pelamar 399 dan formasinya 230.

Sementara di instansi daerah, minat terendah ada di pemerintah Kab. Bangli dengan 9 formasi dan jumlah pendaftar baru 5 orang. Kedua ada Pemerintah Kota Gorontalo dengan 5 pelamar saja, sedangkan jumlah formasi yang ditawarkan ada 5.

Kemudian, instansi sepi peminat ketiga ada pemerintah Kota Tanjung Pinang yang membuka 15 formasi dan pendaftar hanya 12 orang. Keempat, Kemerintah kota Tidore Kepulauan yang membuka 51 formasi, tetapi jumlah pelamar baru 18 orang.

Posisi kelima adalah pemerintah Kab. Bondowoso dengan 27 formasi dan jumlah pendaftar baru 22 orang. Lalu ada Pemerintah Kab. Purworejo yang membuka 17 formasi, sedangkan yang mendaftar ada 22 orang.

Lalu ada Pemerintah Kab. Pohuwato yang membuka 41 formasi namun pelamarnya baru 32. Di posisi kedelapan ada Pemprov Sulawesi Barat yang membuka 23 formasi sedangkan pelamarnya sudah ada 53. Lalu Pemerintah Kab. Tambrauw yang membuka 250 formasi sedangkan pelamarnya hanya 57, terakhir ada Pemerintah Kab. Puncak Jaya dengan 1.000 formasi tapi yang mendaftar baru 64.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan tingkat pengeluaran kelas menengah semakin banyak. Alhasil kantong mereka yang masuk kalangan kelas menengah mau tidak mau jebol.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pengeluaran tersebut antara lain untuk pajak/iuran, barang/jasa lainnya seperti tarif listrik, pendidikan, perumahan, keperluan pesta dan makanan.

"Untuk kelas menengah itu ada pertambahan sedikit dari keperluan pesta dan barang jasa lainnya itu penambahan sedikit dari 6,04% menjadi 6,48%. Nah inilah kira-kira bagaimana perbedaan pola konsumsi dari lima tahun yang lalu dibandingkan dengan tahun 2024," kata Amalia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024).

Sementara itu, kelompok pengeluaran kelas menengah yang mengalami penurunan yakni untuk hiburan, kendaraan, barang tahan lama, pakaian dan kesehatan.

"Proporsi pengeluaran untuk hiburan agak menurun, untuk kendaraan juga agak menurun," jelas Amalia.

Amalia menjelaskan kelompok pengeluaran prioritas kelas menengah umumnya yakni untuk makanan, perumahan dan barang jasa lainnya. Ketiga pengeluaran tersebut memiliki proporsi masing-masing 41,67%, 28,52% dan 6,48%.

"Kalau kita perhatikan semakin rendah kategori kelas masyarakat, semakin besar proporsi konsumsi atau proporsi pengeluaran untuk makanan. Jadi semakin tinggi kelas masyarakatnya, kelompok kelas masyarakatnya, semakin kecil proporsi untuk pengeluaran makanan," imbuhnya.

Kelas menengah turun kasta

Selain itu Amalia memaparkan penurunan jumlah kelas menengah hingga 9,48 juta dalam periode 2019-2024. Hal ini menjadi ancaman serius bagi laju perekonomian.

Pasalnya kelas menengah menjadi penyumbang utama konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Kontribusiya mencapai 81,49%.

"Kelas menengah dan aspiring middle class memberikan kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga total sebesar 81,49%, kontribusinya besar. Ini impact-nya pasti terhadap PDB dari segi konsumsi rumah tangga karena hampir memberikan 82% dari total konsumsi rumah tangga," terang Amalia.

Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk. Artinya terjadi penurunan sebanyak 9,48 juta jiwa.

Menurut Amalia, keberadaan kelas menengah penting karena sebagai bantalan ekonomi suatu negara. Jika bantalannya menipis, maka perekonomian akan kurang mampu tahan terhadap guncangan.

"Saat bantalannya tebal, maka ekonomi suatu negara relatif tidak rentan terhadap gejolak atau shock yang datang baik dari eksternal maupun dari domestik. Tapi ketika proporsi kelas menengah relatif tipis, maka suatu perekonomian kurang resilient nantinya terhadap goncangan," ucapnya.

Penguatan daya beli dinilai perlu untuk memperkuat fondasi ekonomi. Tidak hanya penguatan daya beli pada kelompok miskin, melainkan juga terhadap kelas menengah dan menuju kelas menengah.

"Karena jumlahnya mencakup 66,35% total penduduk dan nilai konsumsi pengeluarannya mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat," ucapnya.

Simak Video: Tengadah Kaum Kelas Menengah

[Gambas:Video 20detik]

Tarif Tol Pondok Aren-Serpong (Tol BSD) akan mengalami penyesuaian atau naik dalam waktu dekat. Kabar itu mulanya diungkap akun Instagram @infobsdtol.

Penyesuaian tarif ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 2149/KPTS/M/2024. Dengan penyesuaian tersebut, tarif golongan I akan naik dari yang berlaku saat ini Rp 7.000 menjadi Rp 9.500.

Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ali Rachmadi membenarkan rencana penyesuaian tarif tersebut.

"Benar, dalam waktu dekat PT Bintaro Serpong Damai selaku pengelola dan operator Jalan Tol Ruas Pondok Aren-Serpong (Tol BSD) akan memberlakukan penyesuaian tarif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 2149/KPTS/M/2024 tentang penyesuaian tarif tol pada Jalan Tol Pondok Aren-Serpong," terang Ali kepada detikcom, Jumat (30/8/2024).

Dia melanjutkan, penyesuaian tarif ini akan berlaku di delapan gerbang yakni Gerbang Tol Pondok Ranji Utama arah Jakarta, Pondok Ranji Utama arah Serpong, Pondok Aren 1, Pondok Aren 2, Serpong 2, Serpong 3, Serpong 6 dan Serpong 7.

"Penerapan tarif ini akan berlaku di delapan (8) gerbang tol yakni, Gerbang Tol Pondok Ranji Utama arah Jakarta, Pondok Ranji Utama arah Serpong, Pondok Aren 1, Pondok Aren 2, Serpong 2, Serpong 3, Serpong 6 dan Serpong 7," sambungnya.

Dia mengatakan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan sosialisasi dalam penyesuaian tarif ini. Untuk waktu pelaksanaan penyesuaian tarif ini, akan dilaksanakan setelah sosialisasi rampung.

"Mereka akan sosialisasikan terlebih dahulu, setelah semua tahapan sosialisasi selesai maka BUJT akan menyampaikan kembali ke PUPR untuk penetapan pemberlakuan tarif," ujarnya.

Tarif baru Tol BSD:

Golongan I Rp 9.500
Golongan II Rp 14.000
Golongan III Rp 14.000
Golongan IV: Rp 18.500
Golongan V: Rp 18.500

Tarif berlaku saat ini:

Golongan I: Rp 7.000
Golongan II: Rp 13.500
Golongan III: Rp 13.500
Golongan IV: Rp 16.000
Golongan V: Rp 16.000.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kelas menengah berperan penting dalam meningkatkan ekonomi nasional. Namun, terjadi penurunan jumlah kelas menengah sebesar 9,48 juta jiwa periode 2019-2024 menjadi ancaman serius bagi perekonomian.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kelas menengah merupakan penyumbang utma konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusinya mencapai 81,49%.

"Kelas menengah dan aspiring middle class memberikan kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga total sebesar 81,49%, kontribusinya besar. Ini impact-nya pasti terhadap PDB dari segi konsumsi rumah tangga karena hampir memberikan 82% dari total konsumsi rumah tangga," kata Amalia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024).

Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk. Artinya terjadi penurunan sebanyak 9,48 juta jiwa.

Menurut Amalia, keberadaan kelas menengah penting karena sebagai bantalan ekonomi suatu negara. Jika bantalannya menipis, maka perekonomian akan kurang mampu tahan terhadap guncangan.

"Saat bantalannya tebal, maka ekonomi suatu negara relatif tidak rentan terhadap gejolak atau shock yang datang baik dari eksternal maupun dari domestik. Tapi ketika proporsi kelas menengah relatif tipis, maka suatu perekonomian kurang resilient nantinya terhadap guncangan," ucapnya.

"Jadi peran kelas menengah tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai dunia ini menjadi penting untuk memperkuat daya tahan suatu ekonomi terhadap berbagai guncangan," tambah Amalia.

Sebagai informasi, ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Serikat Pekerja (SP) Indofarma hingga saat ini masih terus menuntut haknya agar gaji karyawan dibayarkan. Serikat Pekerja menyatakan, perusahaan masih berutang gaji kepada karyawan dengan total sebesar Rp 95 miliar.

Serikat pekerja mengadu ke Komisi VI DPR Ri pada Rabu (28/8). Kepada anggota dewan mereka berharap masalah yang dihadapi karyawan bisa diselesaikan.

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengatakan, permasalahan itu telah menyusahkan para karyawan. Anggotanya pun bahkan melapor kepadanya sudah tidak sanggup membeli beras.

"Ada yang WA (Whatsapp) anggota kami bilang 'Bu tolong berikan gaji kami', beras seliter nggak ada di rumah pak. Makanya saya selalu nangis, mungkin dikatakan saya cengeng, tidak, tapi terlalu sedih dengan kehidupan. Rp 15 ribu pak seliter dan kami tidak sanggup membeli itu," katanya seperti dikutip Jumat (30/8/2024).

Ia mengaku telah melaporkan permasalahan ini kepada berbagai pihak, dari Kementerian BUMN hingga Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dan ini saya suarakan kemana saja, ke holding sudah, ke Kementerian sudah, ke Kemenaker sudah, unjuk rasa teriak-teriak pak, kami sudah pak," katanya.

Namun, permasalahan yang dihadapi karyawan tidak mendapatkan solusi. Oleh karena itu, ia sangat berharap kepada DPR.

"Lalu nyatanya sampai sekarang permasalahan kami tidak selesai, lalu surat kami kemanapun sudah kami berikan. Dan kami punya harapan besar di sini pak untuk didengarkan oleh DPR karena ini adalah rumah rakyat," ungkapnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan biodiesel campuran solar dengan sawit 50% atau B50 disalurkan di seluruh Indonesia paling lambat tahun depan. Sejumlah petani sawit Indonesia menilai target tersebut sulit tercapai.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai target tersebut tidak mungkin tercapai. Apalagi sebelum disalurkan harus membutuhkan uji coba terdahulu. Dia menyebut paling tidak awal tahun 2026 baru dapat berjalan.

"Rasanya tidak mungkin kalau awal tahun depan, kenapa? Itu kan butuh uji coba. Nggak mungkin uji coba di 4 bulan itu. Jadi harus, paling tidak 2025 itu udah mulai uji coba. Ya paling memungkinkan ya mungkin di awal tahun 2026 baru bisa," kata Eddy kepada detikcom, Jumat (30/8/2024).

Meski begitu, dia menilai program tersebut dapat memicu pemerintah untuk segera meningkatkan produktivitas, terutama sawit rakyat. Percepatan peremajaan sawit rakyat sangat lambat dan tidak pernah mencapai target. Hal ini dikarenakan masih ada banyak kendala, seperti lahan sawit masih masuk kawasan hutan hingga dana peremajaan sawit rakyat. Untuk dana peremajaan sawit rakyat, pemerintah memang telah menaikkan menjadi Rp 60 juta per hektare (ha) dari sebelumnya Rp 30 juta per ha.

"Masalahnya kan ada hambatan-hambatan di kebijakan, seperti kawasan hutan dan lain-lain. Ini kan sekarang pemerintah akan menaikkan hibah untuk sawit rakyat untuk peremajaan dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta, yang kemungkinan akan direalisasikan di bulan September," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung mengatakan apabila program B50 dipaksakan, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) bisa kekurangan. Hal ini dapat memicu Indonesia menjadi importir CPO.

"Karena dengan memaksakan B50 itu justru Indonesia akan menjadi importir CPO Karena kita minus 1,2 juta ton di tahun 2025 nanti," katanya kepada detikcom.

Dia mengimbau agar memperbaiki sektor hulu industri sawit sembari memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri. Menurutnya, program tersebut dapat berjalan tidak sampai tiga tahun ke depan asalkan pemerintah membenahi sektor hulu industri sawit, seperti penanaman kembali (replanting) pohon sawit di petani.

"Jadi, cukup saja kita di B40 sambil kita memperbaiki sektor hulu gitu. Yang pasti kita harus pastikan dulu kecukupan CPO kita di domestik. Nah, sampai yang CPO domestik ini bisa tercapai, tercukupi dari replanting," jelasnya.

Dia menegaskan permasalahan saat ini produktivitas di sawit rakyat belum maksimal. Pasalnya, masih ada 2,8-3 juta ha dari total 6,87 juta ha lahan yang harus replanting.

Apabila replanting tersebut dapat berjalan dengan baik, dapat menaikkan produktivitas sawit rakyat mencapai 5-6 ton per ha per tahun setara CPO. Apabila ditotalkan dengan produktivitas perusahaan sawit dapat mencapai 65-70 juta ton CPO per tahun.

"Saat ini rata-rata kan antara 2,5 sampai 3 ton per hektare per tahun produksi CPO-nya. Jadi dengan meningkatnya produktivitas kebun sawit rakyat yang hari ini cuma 2,5 sampai 3 ton CPO per hektare per tahun menjadi 5 sampai 6 ton. Saat ini kita kan 50-54 juta nih, akan mencapai 65 sampai 70 juta ton CPO per tahun," terangnya.

Sebelumnya, presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan Indonesia sedang mengebut pengembangan biodiesel, campuran solar dengan sawit B50. Artinya, kandungan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar tersebut bisa mencapai 50%.

Dia mengatakan targetnya B50 bisa disalurkan di seluruh Indonesia paling cepat akhir tahun ini, atau paling lambat tahun depan. Hal ini bisa mengurangi ketergantungan impor minyak untuk membuat solar, ujungnya Prabowo menilai Indonesia bisa hemat US$ 20 miliar atau sekitar Rp 309,7 triliun untuk impor minyak.

"Kita sebentar lagi tak perlu impor solar lagi, solar kita akan datang dari yang namanya kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang kan B35, kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan capai B50, biodiesel 50% dari kelapa sawit, begitu capai itu insyaallah akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan hemat US$ 20 miliar," ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres PAN 2024, dikutip Minggu (25/8/2024).

Pesinetron Bunga Zainal diduga menjadi korban penipuan investasi bodong yang membuat dirinya harus kehilangan uang hingga Rp 15 miliar. Dalam hal ini Pelaku merupakan teman dekatnya sendiri yang sudah dianggap sebagai 'saudara' berinisial CD dan SFS.

Dalam catatan detikcom, kasus penipuan investasi bodong ini bermula pada 2022 lalu saat Bunga secara pribadi menginvestasikan sebagian uangnya pada teman 'rasa saudara' itu. Secara bertahap Bunga meningkatkan jumlah uang yang ia investasikan hingga Rp 6,2 miliar.

Tidak berhenti di sana, ia juga sempat memaksa sang suami, Sukhdev Singh, untuk ikut berinvestasi sehingga menyerahkan uang sebanyak Rp 6,5 miliar untuk investasi fiktif tersebut. Kemudian ia juga menggunakan dana perusahaan miliknya sebagai modal tambahan investasi ke temannya itu.

"Total kerugian seluruhnya, diperhitungkan dari modal gabungan antara modal saya pribadi, suami saya dan juga modal dari dua perusahaan saya yaitu PT Bunga Cipta Mandiri dan Bunga Kreatif Studio, dengan modal keseluruhan mencapai kurang lebih 15 miliar," ujar Bunga Zainal dalam sebuah konferensi pers.

Belajar dari kasus Bunga Zainal, perencana keuangan Andy Nugroho mengatakan berinvestasi pada teman dekat atau kenalan merupakan hal yang wajar dan banyak terjadi. Namun bukan berarti investasi terhadap teman seperti ini kemudian aman untuk dilakukan.

"Yang namanya investasi itu kan tidak bisa nol ya risikonya. Selalu ada kemungkinan kita kehilangan uang atau rugi apapun itu penyebabnya ya. Misalkan kita sudah investasi ke dia, tapi ternyata usahanya tidak berjalan sesuai keinginan, atau dia juga jadi korban penipuan investasi ke pihak lainnya, atau mungkin juga memang dia itu menipu," ucap Andy kepada detikcom.

Meski menurut Andy investasi kepada teman ini merupakan hal yang lumrah, namun ia tidak serta-merta menyarankan investasi jenis ini. Terlebih jika yang bersangkutan tidak bisa memastikan apakah investasi yang ditawarkan teman itu benar adanya.

"Jadi yang harus kita cek apa biar nggak terjebak lah ya, pertama kita harus cek dulu sebenarnya legalitas perusahaan atau kegiatan investasinya gimana. Kalau dia benar punya usaha investasi kan ada izinnya, ada NPWP-nya, ada dokumen-dokumen akan pendirian perusahaan," jelasnya.

"Kedua logic, masuk akal nggak sih antara modal yang dikucurkan dengan hasil yang dijanjikan. Karena kan kalau janji imbal hasilnya terlalu tinggi itu indikasi investasi bodong. Belum lagi kan investasi dari temannya ini, mereka harus ambil untung untuk dirinya sendiri dong. Jadi misalnya dia menjanjikan imbal hasil jauh dari rata-rata sektor usaha yang diinvestasikan itu menjadi indikasi kalau ini investasi bodong. Setiap bisnis atau produk investasi tuh beda-beda ya rata-rata keuntungannya, jadi harus tahu juga" terang Andy lagi.

Senada dengan Andy, Perencana Keuangan dari Tatadana Consulting Tejasari berpendapat menaruh investasi kepada teman merupakan hal yang wajar. Namun hal ini perlu dihindari jika tidak memiliki legalitas yang sesuai.

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko kerugian jika terjadi masalah pada investasi itu di kemudian hari. Baik itu investasi untuk keperluan usaha atau investasi dalam bentuk produk keuangan tertentu.

"Kalau misalnya dia investasi ke temannya, tergantung nih apa produknya. Apakah produk investasi atau bisnis. Kalau bisnis, ya mestinya ada kesepakatan bisnisnya ya, apa nih maunya apakah utang atau saham. Kalau saham kan jelas ada pembagian hasil kalau untuk, sedangkan utang biasanya jelas jatuh tempo pembayarannya kapan," terang Tejasari.

"Ini sampai Rp 15 miliar, aku nggak tahu ini kerja samanya seperti apa dengan lawannya. Kalau investasi, investasinya juga apa nih bentuknya. Artinya kalaupun di bisnis jelas ya kesepakatan kontraknya gitu. Kalau investasi ke kontrak proyek pengadaan kan, dia bisa bikin kontrak support dana, jadi kalau proyek berhasil dia bisa dapat hasil berapa," jelasnya lagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang peranan dan potensi kelas menengah untuk mendorong visi Indonesia Emas 2045 sangat besar. Oleh karena itu perlu perhatian khusus bagi kelas menengah agar lebih sejahtera.

"Kelas menengah punya peran strategis untuk mendorong perekonomian, oleh karena itu Pemerintah telah memberikan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok kelas menengah," kata dia dalam keterangannya dalam Instagram @smindrawati, Jumat (30/8/2024).

Menurut Sri Mulyani telah ada berbagai program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah pertama melalui program perlinsos, pemberian subsidi dan kompensasi, insentif perpajakan seperti insentif PPN DTP untuk pembelian rumah.

"(Kemudian) Pemberian Bantuan luran kesehatan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga jaring pengaman seperti kartu prakerja sebagai jaminan kehilangan pekerjaan," terangnya.

Sri Mulyani berharap insentif tersebut bisa membantu meningkat kesejahteraan kelas menengah.

"Semoga berbagai program ini tak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok menengah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," jelas dia.

Pentingnya peran kelas menengah ini juga dibahas dalam Dialog Ekonomi Selasa siang (27/08), yang diselenggarakan Kementerian Perekonomian bersama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Para pakar ekonomi, Dorodjatun Kuntjoro, Darmin Nasution, Bayu Krisnamurthi, Chairul Tanjung, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Ketua Umum APINDO Bu Shinta Widjaja Kamdani.

Sebelumnya diberitakan detikcom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) memperkirakan 8,5 juta warga kelas menengah 'turun kasta' menjadi calon kelas menengah sejak 2018 hingga 2023.

Dalam risetnya yang berjudul 'Macroeconomics Analysis Series Indonesia Economic Outlook Triwulan III-2024' menjelaskan, kondisi ini membuat jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa atau sekitar 18,8% dari total populasi RI saat ini.

"Pada tahun 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8% dari total populasi. Namun, jumlah penduduk kelas menengah baru-baru ini mengalami penurunan (jika dibandingkan dengan 2018 lalu)," tulis laporan tersebut.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding BUMN Pangan ID Food memulai kembali penyaluran bantuan pangan penanganan stunting bagi 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di tujuh provinsi.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan pihaknya saat ini fokus mempercepat realisasi program strategis pemerintah tersebut melalui berkolaborasi bersama unsur pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Kami terus melakukan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan pangan telur ayam dan daging ayam bagi 1,4 juta keluarga risiko stunting. Salah satu langkah efektif untuk meningkatkan penyaluran dengan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait," ujar Sis Apik dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/8/2024).

Untuk penyaluran tahap pertama 2024 sampai dengan 26 Agustus ini ID Food telah disalurkan sebanyak 909 ribu paket bantuan telur ayam dan daging ayam penanganan stunting. Jumlah tersebut merupakan total paket bantuan yang telah disalurkan di 7 provinsi yaitu, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Sulawesi Barat.

"Sesuai penugasan Badan Pangan Nasional, ID Food akan menyalurkan bantuan dengan alokasi per bulan sebanyak 1,4 juta paket bagi 1,4 juta KRS. Untuk tahap pertama ini akan dilakukan penyaluran sebanyak 3 kali dalam 3 bulan, sehingga total rencana penyaluran bantuan pangan penanganan stunting tahap pertama di 2024 sebanyak 4,3 juta paket bagi 1,4 juta KRS. Artinya masing-masing KRS akan mendapatkan 3 kali bantuan dalam 3 bulan," paparnya.

Sis Apik mengaku, pemerintah daerah serta instansi terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi memegang peranan penting dalam menyukseskan program ini.

Menurutnya, peran DKPP dalam program ini dari mulai aspek perencanaan hingga realisasi, di antaranya memastikan produk telur ayam serta daging ayam yang disiapkan dan disalurkan ID Food terjaga kualitasnya.

"Pada pelaksanaan di tahun kedua ini kerja sama ID Food dengan DKPP semakin intens. Di setiap provinsi penyaluran DKPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara periodik. Melalui evaluasi berkala kualitas produk dan pendistribusian bantuan yang kami jalankan terus mengalami perbaikan," ungkapnya.

Kontribusi BKKBN yang utama adalah terkait penyedia data KRS. Menurut Sis Apik, koordinasi ID Food bersama BKKBN terus dilakukan sepanjang pelaksanaan program, mengingat BKKBN berperan melakukan validasi data dan memberikan updating data KRS. Apabila ada perubahan data KRS, BKKBN memiliki kewenangan untuk menyampaikan KRS pengganti

"Selama pelaksanaan program bantuan pangan ini kami terus bersama BKKBN. Dengan dukungan data yang akurat dan update, maka bantuan pangan penanganan stunting ini dapat tersalurkan tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan. Hal ini memberikan dampak positif bagi pengentasan stunting di Indonesia," terangnya.

Selain dua instansi tersebut, Sis Apik juga menyebutkan, pentingnya dukungan pemerintah kecamatan serta kelurahan dan desa dalam memastikan bantuan pangan terdistribusi tepat waktu dan tepat sasaran.

"Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan menjadi representasi pemerintah daerah terdepan dalam mengawal program ini. Untuk menyukseskan program ini kami pastikan akan terus bermitra dengan para stakeholder tersebut," jelasnya.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebut bakal berdampak luas terhadap industri rokok nasional.

Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengatakan, ruang lingkup Pengamanan Zat Adiktif yang termuat pada Pasal 429 - 463 dalam PP 28/2024 akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan industri kretek nasional legal di tanah air.

Ia mencontohkan Pasal 435 yang berbunyi "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," ungkap Henry dalam keterangannya, Jumat (30/8/2024).

Henry Najoan mensinyalir Pasal 435 adalah titipan untuk menuju kemasan polos yang sudah lama jadi misi kelompok anti tembakau yang memberikan tekanan pada pemerintah untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

"Perlu dicatat, negara yang mempunyai industri rokok yang besar seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, Argentina, dan lain-lain secara gamblang menolak diintervensi dalam mengatur industri tembakau di negaranya masing-masing," tegas Henry.

Merujuk kajian GAPPRI, proses penyusunan PP 28/2024 sejak awal sudah menuai polemik, prosesnya sangat tidak transparan dan tanpa partisipasi bermakna. Padahal, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak dijamin dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Henry Najoan menegaskan, upaya pemerintah memperketat regulasi dengan memberlakukan PP 28/2024 khususnya Pasal 429 - 463, tidak hanya mematikan pabrik rokok kretek legal, dampak sosialnya juga bertambah. Penyerapan tembakau dan cengkeh dalam negeri akan menurun tajam serta dampak negatif sangat besar bagi kesejahteraan petani tembakau, cengkeh, pekerja logistik, pedagang dalam negeri dan kehilangan nafkah di sepanjang mata rantai nilai industri kretek legal nasional.

Henry Najoan mengungkapkan, industri kretek legal nasional sudah dalam kondisi rentan yang terlihat dari turunnya jumlah pabrik dari 4.000 di tahun 2007 menjadi 1.100 pabrik di tahun 2022. Tak pelak, pemerintah perlu bersiap untuk menghadapi gelombang pengangguran besar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi maupun sosial.

"Negara juga akan kehilangan penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT) konvensional yang sangat besar, dan akan dibarengi dengan massifnya peredaran rokok ilegal," tegas Henry Najoan.

GAPPRI juga mencatat, PP 28/2024 disinyalir melanggar Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang penghormatan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) warga negara dengan masing-masing profesinya. Selain itu, PP 28/2024 ruang lingkupnya lebih mewakili agenda FCTC daripada melindungi kemaslahatan asosiasi petani, serikat pekerja, asosiasi ritel, pelaku usaha, asosiasi industri tembakau.

Henry Najoan khawatir, terbitnya PP 28/2024 berpotensi menciptakan konflik sosial baru dalam pengawasan terhadap implementasi pasal-pasal 'jebakan batman'. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa regulasi tersebut belum tentu dapat mencapai tujuan pembuatannya karena tidak efektif di lapangan.

"Pengesahan PP 28/2024 membuktikan pemerintah gagal menyajikan keseimbangan perspektif antara kesehatan publik dan penguatan ekonomi dengan mengorbankan warga negaranya sendiri dan lebih memihak kepentingan asing," kata Henry Najoan.

Henry Najoan mengingatkan, kedaulatan negara yang diwujudkan dalam kemandirian pemerintah selayaknya secara mandiri mengambil kebijakan yang dibutuhkan. Pasalnya, pemerintah Indonesia lah yang paling tahu kondisi Indonesia. Bukan pemerintah negara lain, terlebih lagi LSM dari luar negeri.

Pemerintah seharusnya menyadari saat proses membahas sebuah peraturan yang memunculkan implikasi luas terhadap publik, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan satu aspek (kesehatan) saja.

"Dalam kasus PP 28/2024, di luar kesehatan, pemerintah semestinya mempertimbangkan aspek lain seperti kesejahteraan rakyat, penyerapan tenaga kerja, keberlangsungan hidup petani tembakau, dan kontinuitas sektor industri kretek legal nasional, hingga penerimaan negara," terangnya.

Ia menambahkan lagi, secara umum hukum internasional melarang suatu negara atau pihak asing lainnya untuk campur tangan dalam urusan negara lain. Namun kerap kepentingan tersebut dititipkan oleh para proxy di suatu negara. Rakyat berdaulat dan merekalah pemilik suara di negeri ini. Suara rakyat wajib didengar oleh pemerintah Indonesia, utamanya mereka yang hajat hidupnya bergantung pada industri kretek legal nasional.

"Kami tegaskan, GAPPRI menolak keras PP 28/2024 yang jelas arahnya pada misi perdagangan dan penyisipan agenda LSM asing yang disponsori oleh kapitalis industri pesaing kretek untuk menghancurkan industri kretek legal nasional," pungkas Henry Najoan.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan jengkel dengan membludaknya turis asing yang berada di Pulau Bali. Sederet masalah dibawa turis-turis asing pada lingkungan maupun masyarakat Pulau Bali. Diperkirakan saat ini ada sekitar 200 ribu orang turis asing di Bali.

Luhut menegaskan pemerintah ingin mempertahankan Bali sebagai pulau surga atau paradise island. Termasuk juga kearifan budaya lokal di dalamnya.

"Sekitar 200.000 orang asing tinggal di Bali saat ini, tetapi juga menimbulkan beberapa masalah. Kami ingin mempertahankan budaya Bali, bila Bali kehilangan budaya mereka, Bali bukan lagi pulau surga," tegas Luhut saat memberikan pidato kunci di acara International Quality Tourism Conference 2024 yang disiarkan virtual, Kamis (29/8/2024).

Purnawirawan TNI itu menekankan semua pihak, termasuk turis asing yang bermasalah harus menghormati budaya Bali. Bahkan secara tegas dia mengatakan jangan jadikan Bali menjadi pulau mesum alias nude island.

"Jadi hadirin sekalian, kita juga harus menghormati budaya lokal, saya pikir ini bukan pulau mesum (nude island). Ini Bali, dengan budaya yang sangat indah, kita harus mempertahankannya," sebut Luhut.

Borok Turis Asing di Mata Luhut

Dia melanjutkan ada beberapa ulah dan masalah dari turis asing yang mewarnai Bali hari ini. Misalnya saja pembangunan kelab-kelab yang masif dilakukan oleh orang asing dari luar Bali, bahkan beberapa kelab ini hanya menjadi kelab mesum alias nude club.

Luhut menegaskan dirinya tidak ingin lagi melihat sawah-sawah di Pulau Bali disulap jadi vila ataupun kelab-kelab mesum.

"Dan kami juga tidak ingin melihat sawah menjadi vila, atau menjadi tempat nongkrong, menjadi kelab, kelab mesum (nude club)," beber Luhut.

Bahkan, Luhut juga mengatakan banyak sekali warga asing yang membuat usaha hingga membuat masyarakat lokal kehilangan mata pencahariannya. Luhut menyatakan pemerintah tak mau lagi melihat orang asing menggantikan pekerjaan warga lokal di Bali.

"Jangan salah paham tentang ini, karena kami juga tidak ingin pekerjaan orang lokal digantikan oleh wisatawan asing. Kami tidak ingin melihat hal ini terjadi. Kami juga harus menciptakan kesejahteraan bagi orang-orang Bali," sebut Luhut.

Dia juga memberikan ultimatum, bagi turis asing yang membuat masalah hingga berujung tindakan kriminal di Bali, deportasi bisa jadi ganjarannya.

Eks Menko Polhukam itu juga menyebutkan geng narkoba hingga gangster pun sudah banyak yang dideportasi hingga masuk daftar hitam untuk masuk Indonesia. Dia memaparkan ada sekitar 10.000 orang yang sudah masuk daftar hitam untuk masuk Indonesia karena membuat tindakan kriminal di negara ini.

"Bagi wisatawan mancanegara yang membawa masalah di sini, seperti geng narkoba dan lain-lain bisa kita deportasi dari Indonesia, dari Bali. Kita juga tidak ingin mereka masuk ke Bali lagi, karena mereka membuat masalah di Bali," ujar Luhut.

"Gangster juga kita larang untuk memasuki Indonesia selamanya. Kami tidak keberatan," tegasnya lagi.

Luhut Soroti Kualitas Pariwisata dan Perilaku Turis Asing di Bali

Luhut Soroti Kualitas Pariwisata dan Perilaku Turis Asing di Bali