Bisnis.com, JAKARTA – Produsen otomotif raksasa asal Jepang, Toyota Motor Corp kembali mengalami penurunan penjualan pada Agustus 2024, terutama di pasar Jepang dan China.

Hal itu disebabkan oleh gangguan produksi yang dipicu oleh skandal keselamatan di Jepang dan penarikan produk (recall) di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat (AS).

Toyota melaporkan bahwa total produksi globalnya, termasuk anak perusahaan seperti Daihatsu Motor Co. dan Hino Motors Ltd pada Agustus 2024 hanya mencapai 808.023 unit, atau turun 12,6% dibandingkan tahun lalu. Penjualan global pun turun 3,7% dibandingkan periode yang sama 2023.

Sementara itu di Jepang, penjualan Toyota turun lebih dari 9%. Penyebab utamanya adalah skandal manipulasi sertifikasi uji keselamatan yang melibatkan beberapa model mobil Toyota.

"Kasus ini membuat Toyota harus menghentikan produksi model-model terdampak, yang berimbas negatif terhadap penjualannya di pasar domestik," tulis laporan Bloomberg, dikutip Sabtu (28/9/2024).

Meskipun permintaan terhadap mobil listrik menurun, mobil hybrid Toyota tetap diminati di pasar. Namun, secara keseluruhan, penjualan mobil baru Toyota mendapat tekanan dari persaingan yang semakin ketat, terutama di China.

Di China, penjualan Toyota turun sebesar 13,5% pada Agustus 2024. Perang harga dengan perusahaan otomotif lokal seperti BYD Co. terus menekan pangsa pasar Toyota di negara tersebut. Total penjualan di China hanya mencapai 152.065 unit.

Penurunan minat terhadap kendaraan listrik juga membuat Toyota dan beberapa produsen mobil besar lainnya mengurangi target elektrifikasi mereka. Bulan lalu, Toyota memangkas target penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) pada 2026, dari yang semula 1,5 juta unit menjadi hanya 1 juta unit.

Sepanjang Agustus 2024, Toyota berhasil menjual 12.682 unit kendaraan listrik BEV dengan mayoritas penjualan terjadi di luar Jepang. Di sisi lain, penjualan kendaraan hybrid Toyota mencapai 336.848 unit, naik 22% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Di Jepang, kendaraan hybrid dan mobil berbahan bakar konvensional (internal combustion engine/ICE) masih lebih populer dibandingkan mobil listrik.

Alhasil, dalam upaya menjaga stabilitas keuangannya, Toyota meningkatkan program pembelian kembali (buyback) sahamnya menjadi 1,2 triliun yen atau US$8,3 miliar, dengan tambahan 200 miliar yen dari rencana yang telah diumumkan pada Mei lalu.

"Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Toyota masih menunjukkan kinerja yang cukup solid. Pada kuartal yang berakhir Juni 2024, perusahaan berhasil mencatat laba operasi sebesar 1,31 triliun yen, naik 17% dari periode yang sama tahun lalu," tulis laporan tersebut.

Di lain sisi, produsen mobil Jepang lainnya juga menghadapi tantangan serupa. Misalnya, Honda Motor Co. melaporkan penurunan produksi global sebesar 11,3% pada Agustus 2024, dengan total produksi mencapai 307.870 unit.

Di China, produksi Honda turun lebih dari 29% setelah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dan menghentikan produksi di beberapa pabrik.

Honda juga mengambil langkah untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik dengan memangkas produksi mobil berbahan bakar bensin sebesar 19%. Adapun, penjualan global Honda pada Agustus 2024 turun 4,7% menjadi 309.477 unit.

Sementara itu, Nissan Motor Co. turut mencatatkan penurunan produksi sebesar 15,5%, pada Agustus menjadi sebesar 236.016 unit. Adapun penjualan Nissan juga turun 5,5% menjadi 244.279 unit.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Burhanuddin Abdullah blak-blakan soal upaya Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

Burhanuddin menyambut positif upaya yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung ke OECD. Namun, dia menyebut keinginan itu belum tentu bisa diwujudkan sebagaimana target yang dipasang pemerintahan saat ini.

"Saya pernah diberikan [cerita] oleh Duta Besar Inggris, bahwa pemerintah indonesia berniat dalam tempo dua tahun bisa menjadi member dari negara OECD, tapi dia terus meneruskan sampai sekarang ini tidak ada yang dua tahun. Paling kurang dari Korea Selatan itu lima tahun baru jadi member," ujarnya pada saat memberikan keynote speech pada acara IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Kendati adanya tantangan tersebut, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 itu berharap agar RI bisa segera masuk ke OECD.

"Tapi tentu saya sering mengatakan kepada diri sendiri sebetulnya, di balik yang semua kita yakini tersembunyi kesangsian-kesangsian. Tapi karena itu pula kita harus berusaha sebaik-baiknya," papar Burhanuddin.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu tiga tahun mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Kepala Negara menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengaku bahwa upaya bergabung dengan OECD menyandang peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.

"Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) dalam sesi konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo-Gibran masih menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Selain pembahasan soal anggaran jumbo yang dibutuhkan, menu makan siang hingga efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah juga patut dikaji lebih mendalam.

Program MBG diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye Pilpres 2024 sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hal yang sama juga disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal menilai penting penguatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui perbaikan gizi khususnya pada generasi Z agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang sehat, aktif dan produktif.

Hal tersebut, katanya, diperlukan untuk menyongsong bonus demografi 2045 yang membutuhkan kesiapan generasi emas yang andal untuk membawa Indonesia menuju negara maju.

“Pola konsumsi pangan merupakan perilaku paling penting dalam mempengaruhi keadaan gizi seseorang,” kata Rinna pada sesi diskusi bertajuk 'Di Balik Dapur Makan Siang Bergizi: Dari Ladang Hingga ke Piring' di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024) dilansir dari siaran pers.

Dia menjelaskan kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia yang diukur dengan indikator skor pola pangan harapan (PPH) pada 2023 mencapai 94,1 dari 100.

Secara umum, kata Rinna, konsumsi beras dan terigu di Indonesia masih tinggi. Sebaliknya, konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, protein, sayur dan buah masih belum memenuhi anjuran yang ditetapkan. Di samping itu, konsumsi makanan dan minuman berkadar gula, garam, dan lemak masih tergolong tinggi, khususnya pada generasi muda.

Perbesar

Ilustrasi petani di sawah / Jibi

Menurutnya, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak dalam program perbaikan konsumsi pangan dan gizi masyarakat adalah pemanfaatan potensi pangan yang bersumber dari produksi lokal untuk menggerakkan ekonomi setempat.

Kemudian, pilihan menu konsumsi harus memenuhi prinsip gizi seimbang (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SA) berbasis kearifan lokal, dan edukasi kepada penerima manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku konsumsi pangan yang lebih sehat serta memerankan ekosistem setempat (kantin sekolah, tenaga didik, orang tua, dan kelompok masyarakat).

Salah satu inisiator dari Nusantara Food Biodiversity, Ahmad Arif mengatakan bahwa Indonesia sejatinya mempunyai sumber pangan dan makanan yang beragam dengan cara tumbuh yang berbeda-beda.

Menurutnya, secara kultural dan historis, pangan di Indonesia sangat beragam. Namun, masyarakat di berbagai penjuru Nusantara justru dipaksakan untuk mengonsumsi pangan yang seragam.

"Semakin jauh dari pusat sentral, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat daerah. Prinsip desentralisasi mendorong pemulihan pangan berdasarkan kondisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Jika daerah tersebut kaya dengan pangan ikan, masyarakatnya jangan dipaksakan untuk konsumsi daging ayam,” tambahnya.

Dia juga menyoroti bahwa Program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menghindari tren sentralisasi pangan berwujud menu instan.

“Desentralisasi menu yang bersumber pada pangan hasil olahan petani lokal dapat menjadi jawaban dalam upaya Negara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu cara untuk mendukung pemberdayaan masyarakat daerah adalah dengan mengalokasikan anggaran pemerintah daerah untuk lebih menyerap pangan lokal, seperti di Brazil yang menggunakan 30 persen anggarannya untuk membeli pangan dari petani lokal,” imbuhnya.

Pada acara yang sama, Penutur Pangan Lokal Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Ismu Widjaya mengaku memanfaatkan bahan pangan lokal melalui kemitraan dengan para nelayan, petani, dan peladang.

Ismu membeli bahan-bahan makanan seperti ikan-ikan, ubi, kacang panjang dari para mitra tersebut. Ismu menerapkan prinsip bisnis yang adil dengan memberikan harga yang pantas bagi para mitra. Dengan demikian masyarakat setempat juga turut berdaya.

“Kami tidak hanya meningkatkan kualitas produk kami, tetapi juga kehidupan mereka,” imbuhnya.

Ketika berbicara mengenai pangan lokal, Ismu menyatakan kekagumannya terhadap gastronomi masyarakat Dayak di Kapuas Hulu yang sangat beragam.

Mereka memiliki berbagai tanaman yang dapat mereka manfaatkan menjadi bahan-bahan masakan berkualitas. Contohnya adalah tanaman Kandis serta Daun Sekumba yang memberikan rasa asam, atau tanaman Sabi yang memiliki cita rasa seperti Wasabi.

“Saya sudah dua tahun tinggal di Kapuas Hulu dan sampai detik ini belum juga selesai mengidentifikasi bahan pangan yang ada. Karena itu saya sangat percaya pada kekuatan bahan pangan lokal. Setiap hidangan bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang cerita dan sejarah yang menyertainya,” ujar Ismu.

Sementara itu, Stephanie Cindy Wangko, Pegiat Sosial Papua Selatan dan Program Manager Yayasan Dahetok Milah Lestari Papua Selatan menambahkan bahwa pangan lokal tidak hanya dapat menjadi sumber gizi tetapi juga memiliki potensi ekonomi melalui produk olahan.

Perbesar

Petani singkong / Jibi

Ke depan, dia berharap bahwa masyarakat lokal akan lebih dilibatkan dalam menyediakan dan mengolah makanan bergizi dan berkolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil untuk memberdayakan potensi sumber daya alam di kampung.

Sementara itu, Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) sekaligus mitra dari Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat pangan, selama semua pihak mau berkomitmen dan mewujudkannya.

"Kita punya prasyarat untuk mencapainya, ada produsen pangan skala kecil yang terus berproduksi, ada sumber daya pangan yang melimpah dan beragam. Satu saja yang belum ada, yaitu kesungguhan, komitmen dan kolaborasi yang kuat untuk menjadikan negeri ini berdaulat," ujarnya.

Menurutnya, dalam konteks negara kepulauan, kedaulatan pangan dapat terwujud dengan memperkuat sistem pangan yang didasarkan pada dua hal, yaitu diversity dan locality.

"Kita punya dua hal ini dan sayangnya kita sekarang mengingkari bahkan membunuhnya. Jadi tidak heran jika kemudian sistem pangan kita masih jauh dari tangguh, daulat pangan makin mengawang," imbuhnya.

Dengan mengedepankan diversifikasi dan pelestarian pangan lokal, para pemangku kepentingan tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat tetapi juga membangun ekonomi yang berkelanjutan guna merealisasikan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Anggaran Jumbo Program Makan Bergizi Gratis

Anggaran Badan Gizi Nasional dalam RAPBN 2025 adalah sekitar Rp71 triliun. Uang puluhan triliun itu akan dianggarkan di satu kementerian/lembaga saja, yakni Badan Gizi Nasional.

"[Rp71 triliun] menyangkut seluruhnya. Termasuk [untuk gaji pegawai]," ungkap Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun pada tahun depan tidak akan mengambil anggaran pendidikan dari kementerian/lembaga lain.

Sri Mulyani menjelaskan Rp71 triliun untuk program MBG memang berasal dari alokasi dana abadi pendidikan (20% APBN).

Kendati demikian, dia menjelaskan alokasi program MBG merupakan dana on top sehingga tidak mengambil anggota kementerian/lembaga manapun.

Lebih lanjut, pemerintah merancang program MBG melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo-Gibran masih menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Selain pembahasan soal anggaran jumbo yang dibutuhkan, menu makan siang hingga efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah juga patut dikaji lebih mendalam.

Program MBG diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye Pilpres 2024 sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hal yang sama juga disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal menilai penting penguatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui perbaikan gizi khususnya pada generasi Z agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang sehat, aktif dan produktif.

Hal tersebut, katanya, diperlukan untuk menyongsong bonus demografi 2045 yang membutuhkan kesiapan generasi emas yang andal untuk membawa Indonesia menuju negara maju.

“Pola konsumsi pangan merupakan perilaku paling penting dalam mempengaruhi keadaan gizi seseorang,” kata Rinna pada sesi diskusi bertajuk 'Di Balik Dapur Makan Siang Bergizi: Dari Ladang Hingga ke Piring' di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024) dilansir dari siaran pers.

Dia menjelaskan kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia yang diukur dengan indikator skor pola pangan harapan (PPH) pada 2023 mencapai 94,1 dari 100.

Secara umum, kata Rinna, konsumsi beras dan terigu di Indonesia masih tinggi. Sebaliknya, konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, protein, sayur dan buah masih belum memenuhi anjuran yang ditetapkan. Di samping itu, konsumsi makanan dan minuman berkadar gula, garam, dan lemak masih tergolong tinggi, khususnya pada generasi muda.

Perbesar

Ilustrasi petani di sawah / Jibi

Menurutnya, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak dalam program perbaikan konsumsi pangan dan gizi masyarakat adalah pemanfaatan potensi pangan yang bersumber dari produksi lokal untuk menggerakkan ekonomi setempat.

Kemudian, pilihan menu konsumsi harus memenuhi prinsip gizi seimbang (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SA) berbasis kearifan lokal, dan edukasi kepada penerima manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku konsumsi pangan yang lebih sehat serta memerankan ekosistem setempat (kantin sekolah, tenaga didik, orang tua, dan kelompok masyarakat).

Salah satu inisiator dari Nusantara Food Biodiversity, Ahmad Arif mengatakan bahwa Indonesia sejatinya mempunyai sumber pangan dan makanan yang beragam dengan cara tumbuh yang berbeda-beda.

Menurutnya, secara kultural dan historis, pangan di Indonesia sangat beragam. Namun, masyarakat di berbagai penjuru Nusantara justru dipaksakan untuk mengonsumsi pangan yang seragam.

"Semakin jauh dari pusat sentral, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat daerah. Prinsip desentralisasi mendorong pemulihan pangan berdasarkan kondisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Jika daerah tersebut kaya dengan pangan ikan, masyarakatnya jangan dipaksakan untuk konsumsi daging ayam,” tambahnya.

Dia juga menyoroti bahwa Program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menghindari tren sentralisasi pangan berwujud menu instan.

“Desentralisasi menu yang bersumber pada pangan hasil olahan petani lokal dapat menjadi jawaban dalam upaya Negara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu cara untuk mendukung pemberdayaan masyarakat daerah adalah dengan mengalokasikan anggaran pemerintah daerah untuk lebih menyerap pangan lokal, seperti di Brazil yang menggunakan 30 persen anggarannya untuk membeli pangan dari petani lokal,” imbuhnya.

Pada acara yang sama, Penutur Pangan Lokal Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Ismu Widjaya mengaku memanfaatkan bahan pangan lokal melalui kemitraan dengan para nelayan, petani, dan peladang.

Ismu membeli bahan-bahan makanan seperti ikan-ikan, ubi, kacang panjang dari para mitra tersebut. Ismu menerapkan prinsip bisnis yang adil dengan memberikan harga yang pantas bagi para mitra. Dengan demikian masyarakat setempat juga turut berdaya.

“Kami tidak hanya meningkatkan kualitas produk kami, tetapi juga kehidupan mereka,” imbuhnya.

Ketika berbicara mengenai pangan lokal, Ismu menyatakan kekagumannya terhadap gastronomi masyarakat Dayak di Kapuas Hulu yang sangat beragam.

Mereka memiliki berbagai tanaman yang dapat mereka manfaatkan menjadi bahan-bahan masakan berkualitas. Contohnya adalah tanaman Kandis serta Daun Sekumba yang memberikan rasa asam, atau tanaman Sabi yang memiliki cita rasa seperti Wasabi.

“Saya sudah dua tahun tinggal di Kapuas Hulu dan sampai detik ini belum juga selesai mengidentifikasi bahan pangan yang ada. Karena itu saya sangat percaya pada kekuatan bahan pangan lokal. Setiap hidangan bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang cerita dan sejarah yang menyertainya,” ujar Ismu.

Sementara itu, Stephanie Cindy Wangko, Pegiat Sosial Papua Selatan dan Program Manager Yayasan Dahetok Milah Lestari Papua Selatan menambahkan bahwa pangan lokal tidak hanya dapat menjadi sumber gizi tetapi juga memiliki potensi ekonomi melalui produk olahan.

Perbesar

Petani singkong / Jibi

Ke depan, dia berharap bahwa masyarakat lokal akan lebih dilibatkan dalam menyediakan dan mengolah makanan bergizi dan berkolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil untuk memberdayakan potensi sumber daya alam di kampung.

Sementara itu, Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) sekaligus mitra dari Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat pangan, selama semua pihak mau berkomitmen dan mewujudkannya.

"Kita punya prasyarat untuk mencapainya, ada produsen pangan skala kecil yang terus berproduksi, ada sumber daya pangan yang melimpah dan beragam. Satu saja yang belum ada, yaitu kesungguhan, komitmen dan kolaborasi yang kuat untuk menjadikan negeri ini berdaulat," ujarnya.

Menurutnya, dalam konteks negara kepulauan, kedaulatan pangan dapat terwujud dengan memperkuat sistem pangan yang didasarkan pada dua hal, yaitu diversity dan locality.

"Kita punya dua hal ini dan sayangnya kita sekarang mengingkari bahkan membunuhnya. Jadi tidak heran jika kemudian sistem pangan kita masih jauh dari tangguh, daulat pangan makin mengawang," imbuhnya.

Dengan mengedepankan diversifikasi dan pelestarian pangan lokal, para pemangku kepentingan tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat tetapi juga membangun ekonomi yang berkelanjutan guna merealisasikan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Anggaran Jumbo Program Makan Bergizi Gratis

Anggaran Badan Gizi Nasional dalam RAPBN 2025 adalah sekitar Rp71 triliun. Uang puluhan triliun itu akan dianggarkan di satu kementerian/lembaga saja, yakni Badan Gizi Nasional.

"[Rp71 triliun] menyangkut seluruhnya. Termasuk [untuk gaji pegawai]," ungkap Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun pada tahun depan tidak akan mengambil anggaran pendidikan dari kementerian/lembaga lain.

Sri Mulyani menjelaskan Rp71 triliun untuk program MBG memang berasal dari alokasi dana abadi pendidikan (20% APBN).

Kendati demikian, dia menjelaskan alokasi program MBG merupakan dana on top sehingga tidak mengambil anggota kementerian/lembaga manapun.

Lebih lanjut, pemerintah merancang program MBG melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID FOOD siap mengeksekusi sejumlah program strategis ketahanan pangan yang menjadi salah satu atensi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto menyatakan holding BUMN pangan ini memiliki peran penting sebagai ujung tombak program-program strategis pangan, seperti pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.

“Holding BUMN pangan yang sehat menjadi kunci bagi keberhasilan program pangan pemerintah. Maka dari itu, ID FOOD berkomitmen terus meningkatkan pertumbuhan kinerjanya melalui tata kelola dan inovasi yang berkelanjutan,” ujarnya, Jumat (28/9/2024).

Dia menuturkan bahwa jelang 3 tahun setelah resmi dibentuk pada 2022, kinerja ID FOOD telah memperlihatkan perbaikan. Pada 2023, perseroan membukukan aset sebesar Rp29,09 triliun atau meningkat 1,42% dari tahun sebelumnya.

Capaian itu menandai tren pertumbuhan aset ID FOOD sejak 2020 – 2023 yang rata-rata bertumbuh 14%. Adapun, sampai dengan semester I/2024, perseroan telah membukukan kenaikan aset menjadi sebesar Rp30 triliun.

Pertumbuhan aset, kata Sis Apik, menunjukkan peningkatan portofolio bisnis pangan dan nonpangan ID FOOD. Perseroan diketahui telah menambah daftar portofolio bisnis baru, seperti lini pertanian, peternakan, perikanan, garam, dan logistik.

“Penambahan portofolio tersebut didukung dengan pertambahan fasilitas dan aset strategis yang dikelola dan dikembangkan perusahaan,” pungkasnya.

Sis Apik menyatakan pembenahan dan penguatan ID FOOD menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah yang kini sedang gencar melakukan pembenahan sektor pangan di berbagai lini.

Oleh karena itu, perseroan siap menjadi eksekutor dari program-program strategis pangan yang disiapkan dan dijalankan oleh pemerintahan ke depan.

“Untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional kami siap bersinergi dengan memberdayakan aset-aset yang dimiliki perusahaan,” pungkasnya.

Adapun, sepanjang tahun lalu, ID FOOD mencetak laba bersih Rp100,92 miliar. Perolehan ini berbalik dari rugi sebesar Rp314,59 miliar yang dibukukan perseroan pada 2022.

Meski demikian, rapor penjualan ID FOOD menorehkan penurunan. Perusahaan meraih penjualan sebesar Rp15,23 triliun pada 2023 atau terkoreksi 3,49% year on year (YoY).

Kinerja penjualan ID FOOD ditopang oleh segmen gula putih yang berkontribusi sebesar Rp926,52 miliar, diikuti penjualan ayam dan telur mencapai Rp565,27 miliar, sementara penjualan goodie bag tembus Rp40,31 miliar pada 2023.

Di sisi lain, beban pokok juga turun 5,58% YoY menjadi Rp13,26 triliun pada tahun lalu. Perolehan ini membuat ID FOOD membukukan laba kotor sebesar Rp1,97 triliun atau meningkat 14,40% jika dibandingkan periode 2022 yang meraih Rp1,72 triliun.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, ID FOOD meraih laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp285,84 miliar pada 2023. Capaian tersebut berbalik arah dari kinerja 2022 yang mencatatkan rugi sebelum pajak Rp260,61 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi pada periode pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto diyakini bisa mencapai 8%.

Dewan Pakar Prabowo membandingkan sejumlah faktor pendukungnya dengan pertumbuhan pada era pemerintahan Orde Baru.

Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Burhanuddin Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 bisa mengulang pencapaian pada era Presiden Soeharto.

Dia menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) RI pada era Soeharto pernah terjadi sebanyak delapan kali. Padahal, kualitas sumber daya manusia dan teknologi saat itu belum seperti saat ini.

"Kalau pemerintahan Orde Baru saja bisa yang pada waktu itu kira-kira kapasitas manusia Indonesia lebih rendah dan teknologi pada waktu itu juga lebih terbatas dari pada sekarang, maka ke depan kita lebih mungkin sebetulnya untuk mencapai 8% apalagi dengan kepemimpinan Prabowo Subianto," ujarnya pada acara Seminar Nasional IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 itu menuturkan struktur perekonomian Tanah Air pun tidak pernah berubah, bahkan sejak zaman kolonial. Dia menyebut ketergantungan ekonomi Indonesia masih terfokus pada komoditas tertentu.

"Penjajah menguras harta kekayaan kita melalui komoditi dan hasil tambang galian. Sampai sekarang juga seperti itu perekonomian kita itu," lanjutnya.

Burhanuddin menyoroti bahwa kinerja ekspor komoditas dari Indonesia masih memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian. Hal itu, menurutnya, sejalan dengan gejala deindustrialisasi.

Penasihat utama Prabowo dalam bidang kebijakan ekonomi itu lalu kembali menyinggung 'kejayaan' era Orde Baru. Dia mencatat, kontribusi sektor industri terhadap PDB pada pemerintahan Soeharto yakni 1996 sebesar 29%.

Burhanuddin menjelaskan Indonesia saat itu hampir menjadi negara industri karena kontribusi sektor industri mendekati 30% terhadap PDB. Sementara itu, negara dengan kontribusi sektor industri sebesar 20% hingga 30% terhadap PDB masuk ke kategori industrializing country.

Indonesia, kata Burhanuddin, justru saat ini jatuh pada kategori praindustri karena kontribusi sektor industrinya hanya 18% terhadap PDB.

Optimisme Jokowi

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan optimistis Indonesia bisa menjadi negara industri berkat kebijakan hilirisasi yang digalakkannya beberapa tahun terakhir.

Salah satu katalis yang dibanggakan olehnya adalah kehadiran fasilitas pemurnian sejumlah komoditas mineral seperti nikel, tembaga hingga bauksit. Teranyar, dalam sepekan terakhir, Jokowi meresmikan dua smelter tembaga dan satu smelter bauksit.

Dua smelter tembaga itu milik PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat serta PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur. Mayoritas saham PTFI kini dimiliki oleh Indonesia sebesar 51% melalui Holding BUMN MIND ID.

Holding BUMN pertambangan itu juga melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) ditargetkan merampungkan pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimatan Barat.

"Kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri," ucapnya.

Dalam catatan Bisnis, pertumbuhan ekonomi selama satu dekade belakangan gagal mencapai target yang dipasang Jokowi. Pada 2014, ketika dia pertama dilantik, mantan Wali Kota Solo itu menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa tembus 7%.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi sampai dengan saat ini stagnan di kisaran 5%. Indonesia bahkan pernah mencatatkan pertumbuhan minus karena diterjang pagebluk Covid-19 pada 2020.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie menerima usulan agar menjadikan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Untuk diketahui, Arsjad saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Kadin yang terpilih melalui Munas 2021. Internal Kadin pun terbelah setelah Anindya dipilih menjadi Ketua Umum sekaligus Ketua Formatur melalui Munaslub September 2024 ini.

Anin, sapaannya, lalu mengungkap pertemuannya dengan Arsjad yang diunggah ke media sosisal Instagram merupakan kebetulan. Hal itu karena awalnya berencana untuk bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk. itu sudah bertemu dengan menteri-menteri lain seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

"Apalagi kebetulan di situ juga ada sahabat saya, pak Arsjad. Jadi itu nomor 1. Nomor 2, kita bersepakat dan selalu lah Kadin musti kompak, musti solid, musti adem untuk menjawab apa ke depannya tantangan bangsa," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Anin lalu mengungkap bahwa pada pertemuan itu ketiganya menganggap dinamika internal Kadin adalah hal biasa. Sebagai ketua umum terpilih via Munaslub, terangnya, dia perlu mengakomodasi berbagai macam masukan.

Salah satu masukan itu adalah menetapkan format kepemimpinan adanya ketua umum dan ketua dewan pertimbangan. Format itu, kata Anin, mirip dengan penyelenggaraan Munas 2021.

"Yang paling menarik ini kan sejarahnya mirip-mirip di tahun 2021 di mana selalu lah ada duo, yang kelihatannya baik-baik saja, waktu itu memang formatnya satunya ketua umum, satunya ketua dewan pertimbangan. Tapi sekarang ya karena sudah diberikan amanat 14 September untuk menjadi ketua umum, ya saya sangat terbuka apabila pak Arsjad mendampingi saya tentunya di dewan pertimbangan," ungkapnya.

Adapun mengenai usulan agar Arsjad menjadi ketua dewan pertimbangan disebut masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Anin mengatakan bahwa dia masih memiliki waktu sekitar dua pekan untuk menyusun struktur kepengurusan Kadin 2024-2029 sebagai ketua formatur.

Akan tetapi, dia memastikan bahwa usulan agar Arsjad mendampinginya sebagai ketua dewan pertimbangan sudah jelas. Dia menyebut format serupa sudah pernah diusulkan pada Munas 2021, di mana Anin dan Arsjad berkontestasi untuk kursi ketua umum Kadin.

"Walaupun saya Ketua Umum hasil Munaslub, walaupun saya Ketua Formatur, ini semua musti didiskusikan lagi. Tapi, usulannya sudah jelas. Mirip kayak tiga tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya ada ketua umumnya, mungkin ada ketua pertimbangannya. Dan saya sih sangat welcome," ujarnya.

Putra dari politisi senior Golkar Aburizal Bakrie itu juga menuturkan, Munas atau Munaslub sesuai dengan AD/ART Kadin merupakan forum lembaga tertinggi dari organisasi itu. Dia memastikan pemilihannya sebagai ketua umum via Munaslub bukan kemauan pihak tertentu, namun suara dari pemegang kepentingan.

"Dan seperti diketahui, munaslub itu dihadiri oleh wakil pemerintah, wakil rakyat, ada pendapat resmi. Jadi bukan mengenai kami A atau B, tapi intinya apa amanahnya," tuturnya.

Bisnis sudah meminta konfirmasi dan tanggapan dari Arsjad Rasjid dan Waketum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai berita ini dibuat.

Meski demikian, Arsjad sebelumnya telah memberikan keterangan resmi usai pertemuannya dengan Anin dan Bahlil mencuat ke publik.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dipertemukan oleh Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Mereka menyepakati solusi strategis sesuai AD/ART organisasi.

Kesepakatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan integritas organisasi dan memastikan keberlanjutan Kadin Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung, Jumat (27/9/2024).

Arsjad mengatakan bahwa solusi yang dicapai dalam pertemuan ini menegaskan komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan organisasi, terutama Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia dan Keppres No. 18/2022.

"Kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah dengan semangat kebersamaan untuk menyelesaikan dinamika internal serta memperjuangkan kemajuan ekonomi nasional," ujarnya dilansir dari siaran pers Kadin Indonesia, Sabtu (28/9/2024),

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa rencana DPR untuk merevisi undang-undang UU Kementerian Negara dan UU Wantimpres bakal memberatkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa makin banyaknya kementerian/lembaga justru akan melemahkan birokrasi yang sebelumnya telah dipangkas oleh pemerintah sebelumnya.

Menurutnya, birokrasi yang makin kompleks justru memberatkan belanja negara.

“Banyak kementerian/lembaga akan menambahkan belanja birokrasi. Saat ini belanja pegawai dan belanja barang di APBN 2025 itu Rp850 triliun kalau digabung. Ini angkanya sudah sangat berat dibandingkan total belanja pemerintah secara keseluruhan” kata Bhima kepada Bisnis, Jumat (27/9/2024).

Adapun anggaran belanja pegawai K/L pada RAPBN 2025 sebesar Rp 297,71 triliun atau meningkat dari anggaran belanja pegawai K/L pada 2024 yang sebesar Rp 276,34 triliun.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun yang terdiri dari belanja non-K/L sebesar Rp1.541,3 triliun dan belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun. Belanja pemerintah pusat tumbuh 9,5% sejak 2021.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti banyaknya Kementerian/Lembaga (K/L) akan mempersulit untuk pengambilan keputusan-keputusan strategis karena harus mengumpulkan banyak kementerian lembaga karena terkait isu yang serupa dan

“Misalnya pangan, ada badan gizi nasional ada kementerian pangan, kementerian pertanian, bulog, jadi akan menambah rantai birokrasi yang makin panjang. Khawatir ada replikasi lembaga untuk mengerjakan tugas yang sama. Justru makin tidak fokus. Jadi kalau hanya bagi-bagi jabatan politik ini justru jadi hambatan untuk mengejar program strategis,” tuturnya.

Bhima menekankan bahwa revisi UU Kementerian Negara dan Wantimpres pun menjadi tak lepas dari unsur politik akomodatif. Alhasil kabinet ‘gemuk’ sebenarnya harus bergerak lebih ramping mengingat Prabowo memiliki banyak program strategis ke depannya.

“Harusnya efektifkan lembaga eksisting atau digabung saja kementerian agar lebih efektif dan efisien serta pengambilan keputusan makin cepat karena koordinasi lebih ringkas. Misalnya kemendag dan perindustrian jadi stabilitas harga domestik dan industri dalam negeri bisa dikolaborasikan,” pungkas Bhima.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) urung bicara mengenai langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Undang-Undang.

Menurutnya, pembahasan yang mampu meningkatkan peluangnya untuk dipinang dan bergabung menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan masa mendatang merupakan urusan dari Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikannya usai meresmikan Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT. Borneo Alumia Indonesia, Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

“Urusan itu urusan pemerintahan baru. Saya enggak mau komentar,” ujar Jokowi.

Bahkan, dia juga enggan berkomentar apakah topik tersebut juga dibahas bersama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat saat menerima kunjungannya di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/9/2024) lalu.

“Ndak ndak ndak,” kata Jokowi singkat.

Sekadar informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/9/2024).

Dengan revisi ini, kewenangan Wantimpres diperluas dan anggota Wantimpres tidak lagi dibatasi hanya delapan, melainkan bisa sesuai dengan kebutuhan presiden.

Rapat pengesahan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang terpilih melalui Munaslub, Anindya Bakrie berkelakar soal kisruh internal yang menggeser posisi Arsjad Rasjid sebagai pimpinan tertinggi lembaga tersebut.

Hal itu disampaikan Anin, sapaannya, pada acara Seminar Nasional IKA Unpad, Sabtu (28/9/2024). Dia memberikam keynote speech sebagai Ketua Umum Kadin.

Anin menyebut kisruh tersebut sengaja dibuat ramai oleh pengusaha. Padahal, sebenarnya internal Kadin diklaim baik.

"Banyak sekali tadi saya kaget kamera-kamera baru datang. Saya sangka ingin mendengarkan paparan, rupanya mengenai hot topic mengenai Kadin. Tapi itu bisa-bisanya pengusaha saja, untuk dibikin supaya jadi ramai. Tapi sebenarnya apik dan baik," ujarnya di Auditorium Gedung Pusat PT PLN (Persero), Jakarta.

Menurut Anin, Kadin sebagai satu-satunya wadah dunia usaha yang diatur dalam undang-undang wajib memperkuat hubungan dengan pemerintah. Dia menekankan bahwa Kadin adalah mitra strategis pemerintah.

"Kita melihat ke depannya tantangan ekonomi dan peluang sangat besar, dan waktunya kita memperkuat hubungan dengan pemerintah sebagai mitra strategis dan juga Kadin sebagai satu-satunya wadah dunia usaha berdasarkan Undang-undang No.1/1987," ujar Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk. itu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dipertemukan oleh Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Mereka menyepakati solusi strategis sesuai AD/ART organisasi.

Kesepakatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan integritas organisasi dan memastikan keberlanjutan Kadin Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin (27/9/2024).

Arsjad mengatakan bahwa solusi yang dicapai dalam pertemuan ini menegaskan komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan organisasi, terutama Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia dan Keppres No. 18/2022.

"Kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah dengan semangat kebersamaan untuk menyelesaikan dinamika internal serta memperjuangkan kemajuan ekonomi nasional," ujarnya dilansir dari siaran pers Kadin Indonesia, Sabtu (28/9/2024),

Bisnis.com, JAKARTA - Pengenaan cukai hasil tembakau (CHT) dinilai tak efektif untuk menekan tingkat konsumsi rokok di kalangan masyarakat. Terlebih, fungsi CHT saat ini dinilai memiliki tujuan lain yaitu mendongkrak penerimaan negara.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan kebijakan cukai hanya memindahkan pos konsumsi rokok dari golongan I ke golongan II dan III yang dinilai lebih murah.

"Pemerintah ini memang nggak ada niatnya untuk mengurangi konsumsi rokok. Jadi memang cukai itu sudah bergeser fungsinya. Cukai dijadikan salah satu sumber penerimaan," kata Piter kepada wartawan, dikutip Jumat (27/9/2024).

Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan CHT atau rokok sepanjang tahun ini hingga Agustus 2024 yang mencapai Rp132,8 triliun atau tumbuh 5% secara tahunan (year-on-year/yoy). Realisasi CHT mendominasi penerimaan cukai yang telah mencapai Rp138,4 triliun

Dalam hal ini, Piter menilai pemerintah belum menunjukkan upaya lain untuk menekan konsumsi rokok. Terlebih, kenaikan cukai rokok dalam beberapa tahun terakhir tak signifikan menurunkan pravelensi rokok yang masih tinggi.

Merujuk pada data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tercatat bahwa perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.

Kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019).

Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

"Pencegahan atau mengurangi konsumsi rokok itu bukan melalui cukai. Orang akan mengurangi konsumsi rokok ketika ruang merokoknya itu memang dibatasi," tuturnya.

Dalam hal ini, dia menyebut peraturan daerah (Perda) yang dapat mengelola tata ruang untuk merokok di ruang publik. Untuk penerapannya pun dia menilai perlunya sanksi dan denda bagi yang melanggar.

Bisnis.com, JAKARTA - IdeaFest telah konsisten menjadi pendorong utama akselerasi industri kreatif di Indonesia selama 13 tahun. Sebagai platform inklusif dan transformatif, IdeaFest terus menjadi enabler bagi industri dan para pelaku kreatif untuk berdiskusi, mengembangkan ide, dan berkolaborasi.

Tahun ini, IdeaFest 2024 hadir dengan tema " i " yang sarat makna. Huruf " i " merepresentasikan setiap individu yang memiliki ide, inovasi, integritas, dan inspirasi, serta menjadi penggerak pertumbuhan dan pemahaman kolektif. Selama 3 (tiga) hari, mulai dari 27 hingga 29 September 2024, lebih dari 160 sesi akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC).

Lebih dari 400 pembicara nasional dan internasional akan hadir tahun ini dengan 67% dari pembicara merupakan nama-nama baru dan pertama kali bergabung dalam IdeaFest akan turut memberikan insight yang fresh.

Melansir hasil survey British Council tentang event festival di Indonesia[1], IdeaFest menjadi salah satu dari 31,03% festival di Indonesia yang telah hadir selama lebih dari 10 tahun menjadi bagian kultural dalam masyarakat. Dalam kurun waktu satu dekade, IdeaFest telah menjadi katalisator yang selalu konsisten hadir menjadi festival kreatif tahunan terbesar di Indonesia.

Dengan program yang terkurasi dengan matang oleh Braintrust IdeaFest, festival ini menjadi wadah bagi para pelaku kreatif untuk menampilkan karya-karya terbaik mereka, sekaligus menginspirasi lahirnya ide-ide segar yang mendobrak batasan kreativitas. Melalui berbagai program yang ada, IdeaFest secara aktif berkontribusi dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dinamis.

Ben Soebiakto, Co-Chair IdeaFest 2024 menyampaikan, “Festival di Indonesia memainkan peran penting dalam menumbuhkan ekonomi kreatif yang beragam dan inklusif. Melihat peluang tersebut, IdeaFest ingin turut mendukung pengembangan kreativitas generasi muda, membangkitkan potensi para pelaku dan ekonomi kreatif. Ke depan, potensi ini masih dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi yang lebih erat antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat, sehingga ekonomi kreatif Indonesia dapat terus berinovasi, berdaya saing, dan berkontribusi lebih besar lagi bagi kesejahteraan bangsa.”

Berdasarkan data dari Kemenparekraf, realisasi nilai tambah ekonomi kreatif tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar Rp 1.414,77 Triliun atau setara 7,25% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.280,42 Triliun[2]. Capaian ini dipengaruhi dengan menguatnya perekonomian Indonesia yang disebabkan adanya stabilitas daya beli masyarakat terhadap produk subsektor fashion, art, culinary, game, film, music, video, animation, literature, technology, dan masih banyak lagi,yang juga selalu menjadi bahan diskusi di IdeaFest.

Dengan beragam inovasi dan kreativitas yang dihasilkan, subsektor-subsektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang besar, menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Nazira C. Noer, CEO & Co-Founder of POPLICIST Publicist dan GM Jr Marketing Business Development ASRI Group sekaligus Braintrust IdeaFest 2024 mengungkapkan bahwa “Sebagai braintrust, kami sangat memperhatikan kurasi konten yang akan dibawakan sehingga dapat menciptakan hingga 160 sesi khususnya di bidang perfilman. Melalui tema ” i “ banyak sekali hal yang bisa didefinisikan, seperti inovasi, imaginasi, ide sampai diri kita sendiri. Platform IdeaFest menjadi sangat penting untuk memberikan suatu kebaruan dalam industri kreatif dan hadir sebagai solusi kreatif."

Selama tiga hari, IdeaFest 2024 akan menyajikan berbagai program menarik seperti IdeaTalks, IdeaFest X, IdeaFriends Forum, IdeaFest Night, Experiential Expo, Creative Market & Food Market oleh Semasa, hingga IP & Content Expo. Dalam Creative & Food Market, IdeaFest berkolaborasi dengan Semasa untukmenggelar bazar dengan lebih dari 225+ brandyang terdiri dari berbagai produk, mulai dari art, aksesori, perhiasan, fashion, kecantikan dan parfum, rumah & gaya hidup, eco brand, serta makanan dan minuman.

IdeaFest 2024 kali ini kembali menghadirkan deretan pembicara inspiratif yang telah sukses membangun jaringan global dengan tujuan untuk memperkaya wawasan peserta, menginspirasi inovasi, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif Indonesia di kancah internasional.Melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman, para pembicara akan memfasilitasi kolaborasi lintas budaya dan membuka peluang baru bagi para pelaku industri kreatif.

“Pastinya kami sangat excited dengan kesempatan ini. IdeaFest merupakan platform penting untuk pengembangan bakat, memberikan kesempatan bagi para seniman dan pelaku kreatif untuk mengembangkan kemampuan mereka, menjangkau dan melibatkan audiens, serta melangkah ke tahap berikutnya dalam perjalanan industri kreatif dan karier mereka,” ujar Fellexandro Ruby, Creator & Host Thirty Days of Lunch sekaligus IdeaFest X Collaborator.

Setiap tahunnya, IdeaFest selalu menyajikan kejutan baru. Salah satunya adalah program kolaboratif IdeaFest X yang menghadirkan beragam aktivitas menarik seperti workshop, live podcast, dan performance yang telah dikuratori secara khusus oleh Braintrust IdeaFest. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman baru dan unik bagi setiap individu, tetapi juga menjadi wadah bagi mereka untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif dan mengasah keterampilan.

IdeaFest 2024 juga berkolaborasi dengan Bank Saqu by PT. Bank Jasa Jakarta sebagai Official Banking Partner dan Samsung Galaxy Tab S10 Series dan Samsung Z Flip 6 serta Samsung Z Fold 6 sebagai Official Tech Partner.Untuk pembelian tiket dan informasi lebih lanjut perihal keseluruhan rangkaian acara IdeaFest 2024 silakan kunjungi website www.ideafest.id, serta akun media sosial resmi @ideafestid.

[1]British Council, "Festivals in South East Asia," 2022.

[2]Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Laporan Kinerja Kemenparekraf 2023," 2023.