Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) Leonard M Manurung menaksir Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase I bakal memiliki kapasitas produksi hingga 3.000 ton alumina per hari.

Dia mengatakan bahwa SGAR dimaksudkan menjadi penghubung rantai pasok antara mineral bijih bauksit di Kalimantan Barat dengan pabrik peleburan aluminium milik PT Inalum.

Lantaran baru rampung untuk fase I, dia menururkan target produksi perusahaan baru berkisar untuk produksi awal di angka 500—1.000 ton per hari.

"Nantinya pada saat proyek sudah berjalan normal, maka produksi sudah mendekati di angka 3.000 ton per hari yang diharapkan terjadi pada kuartal I/2025," ujarnya usai meresmikan Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT Borneo Alumia Indonesia, Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

Dia mengatakan proyek SGAR didedikasikan penuh untuk Inalum.

Menurutnya, PT BAI harus memenuhi kebutuhan Inalum. Saat ini, lanjutnya, Inalum sebagai pemegang saham tentunya yang membutuhkan alumina itu membutuhkan kurang lebih 600.000 ton alumina per tahun.

"Nanti sisanya baru kita serah, kita distribusikan untuk kebutuhan baik domestik maupun untuk di ekspor,” ujarnya kepada wartawan.

Ke depan, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) akan memiliki kapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun dengan estimasi bahan baku bauksit sebanyak 3,3 juta ton per tahun.

Rencana proyek yang menghabiskan dana US$831 juta ini akan mulai memproduksi alumina pertamanya pada kuartal IV/2024 dan memiliki performa penuh pada kuartal I/2025.

Dengan begitu, ke depan Indonesia bisa melakukan sendiri proses pengolahan bauksit menjadi aluminium sehingga tak lagi bergantung kepada negara lain.

Dia melanjutkan dalam melakukan pengolahan bijih bauksit menjadi alumina perusahaan sudah menyiapkan sekitar 100.000 bijih bauksit untuk kesiapan di commissioning awal.

Dia melanjutkan nantinya ore atau bijih yang dibutuhkan akan dipasok dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Antam yang paling dekat dari tambang di Mentawah kemudian nantinya mereka akan bergerak ke IUP lainnya sampai nanti ke IUP di Kabupaten Landak.

PT BAI akan terus melakukan pengiriman dari Antam sampai kita bisa memenuhi stockpile 300.000 ton.

"Saat produksi sudah normal itu akan berputar dengan sendirinya dari stockpile akan masuk ke dalam sistem kita akan terus melakukan pengiriman dari Antam. Total kebutuhan kita untuk satu tahun adalah 3—3,5 juta ton bauksit yang akan kita terima dari Antam,” pungkas Leonard.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Holding BUMN PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III Muhammad Abdul Ghani belum dapat memastikan kapanrencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO)PalmCo dapat direalisasikan.

Gani menuturkan, pada prinsipnya Subholding PTPN tersebut siap melantai di Bursa Efek Indonesia. Namun, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

“Kita tunggu dan mendengarkan kebijakan pemerintah mendatang [Prabowo], kita sih sudah siap,” kata Gani saat ditemui, Senin (23/9/2024).

Dia menekankan bahwa PTPN merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia sehingga dari sisi kapasitas perseroan siap untuk membawa subholdingnya melantai di bursa.

“Kalau secara kesiapan, sudah lama kami siapkan, kajian dan tingkat kelayakannya sudah oke. Bicara soal kelapa sawit, PTPN adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, jangan salah. Perusahaan perkebunan terbesar di dunia itu kami,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ghani sempat menuturkan, rencana IPO PalmCo ditunda hingga akhir 2025 sampai awal 2026.

“Ditunda, situasinya masih belum bagus, kami masih mau merapikan dulu, paling banter 2026 atau akhir 2025,” kata Ghani kepada Bisnis usai acara Bisnis Indonesia BUMN Forum 2024, Selasa (30/4/2024).

Lebih lanjut, Ghani menyebut, pihaknya sedang mempersiapkan beberapa hal seperti kinerja keuangan dan operasional, tata kelola dan profitabilitas sehingga valuasi yang akan dimiliki PalmCo akan lebih baik dan menarik.

Sampai dengan saat ini menurut Ghani masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi sebelum melantai di Bursa Efek Indonesia.

Dia juga mengungkapkan akan berkoordinasi dengan pemerintahan atau kementerian BUMN yang baru untuk rencana IPO ini.

Adapun, PalmCo dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan atau surviving entity dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV.

Langkah merger turut membuka peluang PalmCo untuk menggelar aksi penawaran umum perdana atau IPO. Rencana IPO ini digadang-gadang akan menggalang dana sekitar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dengan melepas 20% saham ke publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan belum akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok pada 2025.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Fajry Akbar menuturkan pada dasarnya, tarif CHT menganut struktur tarif multi-tarif yang ditentukan dari golongan dan jenis rokok. Di mana tarif tersebut akan mempengaruhi Harga Jual Eceran (HJE) rokok di pasaran.

Fajry mendorong pemerintah untuk memperjelas rencana yang akan diambil dalam mengendalikan konsumsi rokok dari batalnya kenaikan tarif tersebut.

"Apakah, menaikan HJE untuk lapisan tarif yang lebih rendah saja? Atau menyamakan besaran HJE dengan lapisan lebih rendah? Jadi mirip simplifikasi tapi HJE saja yang disamakan?" ungkap Fajry, Selasa (24/9/2024).

Adapun, saat ini tarif cukai rokok tertinggi berada pada jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan 1 yang senilai Rp1.231 per batang/gram.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah sebenarnya telah menerapkan tarif multiyears untuk 2023—2024. Rata-rata kenaikan tarif cukai per tahunnya untuk seluruh golongan sekitar 10%.

Sementara sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 5% per tahun mulai tahun depan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono melihat keputusan tidak naiknya tarif cukai tersebut didasarkan dengan keinginan pemerintah untuk mengendalikan fenomena downtrading rokok.

Pasalnya, dalam dua tahun terakhir pemerintah mencatat adanya penurunan produksi rokok Golongan I. Sementara produksi Golongan II dan III justru melonjak.

Di mana cukai rokok menyumbang pendapatan negara senilai Rp132,8 triliun atau tumbuh 4,7% (year on year/YoY). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan produksi rokok Golongan II dan Golongan III, di tengah tarif cukai rokok Golongan I yang terlampau tinggi.

"Fokus pemerintah ada pada fenomena downtrading rokok yang marak saat ini. Setelah ada penyesuaian tarif CHT di periode sebelumnya, terjadi peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah," jelasnya.

Tujuannya, Prianto melihat agar fenomena peralihan konsumsi tersebut tidak terjadi lagi. Alhasil, pemerintah perlu menelaah kembali kebijakan penggolongan rokok yang saat ini ada.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyampaikan meski tidak ada kenaikan tarif cukai, sejauh ini pemerintah baru merencanakan penyesuain harga jual di level industri.

"Tentunya nanti akan kami review dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah," ungkapnya kepada Wartawan, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan pembentukan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait food loss and waste atau susut dan sisa pangan dan sampah makanan.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan, usulan ini muncul usai Komisi IV DPR RI dalam berbagai kesempatan kerap meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi soal susut dan sisa pangan.

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun Peraturan Presiden,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Sarwo mengharapkan, penyusunan aturan susut dan sisa pangan dapat mulai berjalan tahun ini dan terbit dalam enam bulan ke depan.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa berproses dan dalam enam bulan ke depan mudah-mudahan bisa kita terbitkan,” ujarnya.

Diakui Sarwo, usulan ini memang belum dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usulan tersebut juga belum dibahas bersama dengan pemerintahan baru.

Sebagai langkah awal, Sarwo menyebut pihaknya telah mengusulkan izin prakarsa ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Nantinya, Mensesneg akan memberikan nota dinas ke Presiden untuk kemudian disetujui.

Setelah mendapat persetujuan dari Presiden, Bapanas akan melakukan penyusunan aturan, melalui harmonisasi antar kementerian/lembaga. Seiring berjalannya penyusunan Perpres, Bapanas juga akan memenuhi permintaan DPR RI untuk menyusun Undang-undang susut dan sisa pangan.

Dia menuturkan, isu susut dan sisa pangan telah menjadi isu yang mendesak sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Mengingat, kondisi ini terjadi di sepanjang rantai pasokan pangan dan berkontribusi pada berkurangnya ketersediaan pangan, meningkatkan emisi gas rumah kaca, hingga memicu kerugian ekonomi yang sangat besar.

Pemerintah menilai, tantangan ini perlu segera diatasi sebagai upaya pemenuhan ketahanan pangan nasional, di tengah beragam tantangan nasional. Dengan begitu, kecukupan pangan untuk memenuhi pangan sekitar 280 juta jiwa penduduk Indonesia dapat terpenuhi dan secara bertahap mengurangi impor pangan.

“Dan kita harus menjadi negara yang berdaulat untuk mempertahankan ketahanan pangan melalui kemandirian dan kedaulatan pangan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa Indonesia dapat mengurangi bahkan menghentikan kegiatan impor pangan jika berhasil mengurangi food loss and waste atau susut dan sisa pangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan, masalah susut dan sisa pangan menjadi perhatian penting pemerintah lantaran sisa makanan yang terbuang cukup banyak. Setidaknya sekitar 30% makanan terbuang per tahunnya.

“Kalau kita bisa tangani itu, sudah pasti bisa jadi impor itu sudah tidak kita lakukan lagi,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyusun target pengurangan susut dan sisa pangan dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pemerintah menargetkan pengurangan susut pangan sebesar 3% per tahun dan 3%-5% per tahun untuk sisa pangan.

Adapun, pada 2045, Indonesia menargetkan pengurangan susut dan sisa pangan sebesar 75%, yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, pemerintah mengimbau semua pihak untuk dapat melaksanakan program tersebut melalui sosialisasi yang masif ke seluruh lapisan masyarakat guna mengurangi susut dan sisa pangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, Bapanas juga telah mengusulkan pembentukan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) susut dan sisa pangan. Usulan ini muncul usai Komisi IV DPR RI dalam berbagai kesempatan kerap meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi soal susut dan sisa pangan.

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun Peraturan Presiden,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Sarwo mengharapkan, penyusunan aturan susut dan sisa pangan dapat mulai berjalan tahun ini dan terbit dalam enam bulan kedepan. “Mudah-mudahan tahun ini bisa berproses dan dalam enam bulan ke depan mudah-mudahan bisa kita terbitkan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkap sudah ada lima investor asing yang akan masuk menanamkan modalnya pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rosan memaparkan, kelima investor tersebut berasal dari beberapa negara, yakni China, Singapura, Australia, dan Rusia. Total investasi yang akan digelontorkan para pemilik modal tersebut diperkirakan mencapai US$165 juta atau sekitar Rp2,5 triliun (US$1: Rp15.200).

"Secara keseluruhan itu nilai totalnya sekitar US$165 juta. Untuk proyek Sembcorp Singapura yang pembangkit listrik tenaga surya itu sekitar US$65 juta, kemudian, empat lainnya kalau digabung totalnya US$100 juta," kata Rosan saat ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (24/9/2024).

Secara terperinci, Rosan menyebut ada dua perusahaan dari Singapura, yakni Sembcorp dan Raffles Education Limited. Dia menuturkan, Sembcorp akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 50 megawatt (MW).

Kemudian, Raffles Education Limited rencananya akan berinvestasi di sektor pendidikan dengan membangun Raffles Education Center.

Selanjutnya, investor dari Australia adalah Australian Independent School yang akan membangun sekolah internasional di IKN. Kemudian, perusahaan asal China, Delonix, rencananya akan membangun pusat perbelanjaan mal, hotel, apartemen.

Adapun, investasi dari Rusia berasal dari Magnum Estate yang merupakan perusahaan yang bergerak di sektor properti.

Terkait progres masing-masing proyek, Rosan menyebut pembangunan PLTS oleh Sembcorp telah dimulai, sementara proyek Raffles Education Limited telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Adapun, ketiga proyek lain dari investor China, Australia, serta Rusia akan segera masuk ke tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap 2 investor lokal yang bakal turut serta melakukan groundbreaking investasi tahap 8 yang rencananya bakal digelar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Selasa (24/9/2024) dan Rabu (25/9/2024).

Juru Bicara Badan Otorita IKN, Troy Pantouw, menuturkan dua investor tersebut di antaranya yakni Primahotel manajemen Indonesia dan PT Plataran Boga Rasa.

“Dua perusahaan dalam negeri yang berinvestasi di Nusantara yaitu Primahotel Manajemen Indonesia yang akan membangun Hotel Bintang 3,” kata Troy dalam keterangan resmi, Selasa (24/9/2024).

Sementara itu, Troy menjelaskan bahwa Plataran Boga Rasa disebut bakal membangun sarana terbuka berupa venue di IKN.

Tak hanya datang dari investor lokal, groundbreaking IKN tahap 8 juga bakal diikuti oleh investor asing perdana yakni Delonix Bravo Investment dari Tiongkok yang akan membangun hotel, apartemen, kantor, dan pusat perbelanjaan.

Kemudian, terdapat pula dua perusahaan yang bermitra dengan internasional, Australia Independent School yang akan membangun Sekolah Internasional dari jenjang PAUD hingga SMA, dan PT Magnum Investment Nusantara yang akan membangun kawasan hunian & komersial.

“Suasana antusias dan atmosfer yang positif menyelimuti persiapan groundbreaking ini, di mana masyarakat umum yang mengunjungi Nusantara turut memberikan persepsi positif tentang pembangunan yang sedang berjalan,” ujarnya.

Dengan tren investasi positif tersebut, Troy optimistis IKN dapat terwujud dan akan menjadi sumber kebanggaan bersama.

Untuk diketahui, groundbreaking ke-8 ini melanjutkan rangkaian pembangunan yang sebelumnya telah mencapai tahap ketujuh. Minggu lalu, juga telah diresmikan Swissotel Nusantara serta Groundbreaking Nusantara Mall and Duty Free, yang menambah daftar proyek infrastruktur dan fasilitas penting di Nusantara.

OIKN memastikan pembangunan IKN juga telah mendapat dukungan kuat dari pemerintah yang akan berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dalam rapat kabinet Agustus lalu di Nusantara menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan sebaik-baiknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN MIND ID menyebut hilirisasi bauksit menjadi aluminium yang dilakukan oleh anak usahanya, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam), berpotensi menghasilkan output ekonomi bagi Indonesia hingga Rp150 triliun.

Hal itu disampaikan Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso seiring proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase I di Kalimantan Barat memasuki tahap commissioning. Proyek smelter alumina milik PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), anak usaha Inalum dan Antam ini, akan dilanjutkan ke fase II dan rencananya akan diintegrasikan dengan smelter aluminium.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, dengan terintegrasinya industri pengolahan bauksit dari hulu ke hilir tersebut dapat menghemat devisa negara sekitar US$3,5 miliar atau sekitar Rp50 triliun setiap tahunnya, melalui pengurangan importasi aluminium yang signifikan. Adapun, saat ini sekitar 56% kebutuhan aluminium dalam negeri masih dipenuhi dari impor.

"Kedua, ada penciptaan output dari sisi keekonomian, sekitar Rp150-an triliun lebih," ujar Hendi dalam agenda peresmian Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

Dari sisi penambahan lapangan kerja, Hendi menuturkan, pembuatan produk alumina hingga pembangunan industri hilir aluminium yang dilakukan di Mempawah itu diperkirakan bisa menyerap 90.000 tenaga kerja.

Adapun, SGAR Mempawah Fase I akan menyerap bijih bauksit dari tambang Antam hingga 3,3 juta ton per tahun dan memiliki kapasitas produksi hingga 1 juta ton alumina per tahunnya.

Hendi memaparkan, biaya investasi dari Fase I itu diperkirakan sekitar US$941 juta atau sekitar Rp14,29 triliun (asumsi kurs Rp15.191 per US$), ditambah dengan pekerjaan infrastruktur jalan, hauling, dan sebagainya senilai Rp700 miliar.

Nantinya, terang Hendi, pembangunan fasilitas smelter itu akan memakan biaya lebih murah pada saat pembangunan Fase II. Hal itu karena PT BAI nantinya tidak harus membangun pembangkit, tetapi hanya membangun sedikit tambahan pembangkit.

"Dan kalau di Fase II, estimasi kami sekitar U$900 juta-an. Tapi nanti yang di smelter alumuniumnya sekitar US$2 miliar. Akan tetapi visi bapak itu kita pegang penuh komitmen nya," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan memanfaatkan ekonomi hijau dan ekonomi digital untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Keponakan Prabowo sekaligus Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menjelaskan pemerintahan ke depan akan berupaya membebaskan Indonesia dari middle income trap alias perangkap pendapatan menengah. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi 8% menjadi suatu keharusan.

"Mencapai pertumbuhan 8% yang ambisius bukanlah mimpi, tetapi sebuah keharusan. Untuk melakukannya, kita harus memanfaatkan mesin pertumbuhan baru, seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau," jelas Thomas dalam International Seminar 2024 di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Dia pun menjelaskan, Prabowo ke depan akan fokus untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan hingga kesehatan. Dengan begitu, diharapkan pasar tenaga kerja ke depan lebih produktif dan inovatif sehingga bisa menarik investasi masuk ke Indonesia.

Dalam konteks itu, Thomas menekankan pentingnya peran inovasi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia mengklaim, pemerintahan Prabowo akan melakukan transformasi digital dan keberlanjutan.

"Visi ini sejalan dengan World Development Report 2024, yang menyoroti dua strategi utama. Pertama, beralih dari pertumbuhan yang berfokus pada investasi menjadi menggabungkan investasi dengan adopsi teknologi. Kedua, pada akhirnya mengintegrasikan inovasi ke dalam keduanya," ujarnya.

Kendati demikian, elite Partai Gerindra ini tidak menampik bahwa juga terdapat banyak tantangan global yang perlu diatasi seperti perubahan iklim, ancaman pandemi, fenomena digitalisasi, hingga kecerdasan buatan karena dapat mengganggu pasar tenaga kerja konvensional.

Oleh sebab itu, Thomas mengaku pemerintahan Prabowo akan fokus menguatkan kolaborasi antar negara terutama wilayah Asean untuk atasi berbagai tantangan tersebut. Menurutnya, Asean akan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi global.

"Hubungan yang baik presiden terpilih [Prabowo] dengan para pemimpin regional akan semakin memperkuat posisi Indonesia di Asean," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebutkan penerapan pajak minimum global di Indonesia berpotensi menambah penerimaan pajak bagi negara sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun.

Thomas menyampaikan potensi pajak tersebut akan berasal dari pengenaan top-up tax dari peraturan pajak minimum global yang sebesar 15%. Di mana apabila tarif pajak efektif suatu perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tidak mencapai 15%, otoritas pajak setempat akan mengenakan top-up tax.

"Berdasarkan analisis dampak Indonesia, penerapan pajak minimum global ini akan menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun, terutama melalui top-up tax," ujarnya dalam The 2nd International Tax Forum, Selasa (24/9/2024).

Pada dasarnya, inisiatif Pilar 2 muncul sebagai respons terhadap perlombaan ke bawah (race to the bottom) yang mendorong OECD untuk mengusulkan pajak minimum global sebesar 15%.

Pasalnya, saat ini banyak perusahaan multinasional yang menempatkan keuntungannya dinegara-negara dengan tarif pajak rendah.

Keponakan dari presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut menyampaikan, bila Indonesia tidak menerapkan pilar 2, maka potensi pajak akan diambil negara lain. Hal ini sama saja dengan Indonesia memberikan subsidi kepada negara lain.

Menurut penilaian dampak ekonomi OECD berdasarkan data 2017 hingga 2022, pajak minimum global Pilar 2 diperkirakan dapat mengurangi global low-tax profit sekitar 80% dari sekitar 36% dari seluruh laba, menjadi sekitar 7% secara global.

Keuntungan pendapatan global diperkirakan antara US$155 miliar hingga US$192 miliar per tahun.

Meski demikian, sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan kebijakan pajak minumun global yang tercantum dalam pilar kedua kesepakatan Dua Pilar Pajak Internasional akan berdampak pada kurang efektinya insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance.

Untuk diketahui, tax holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak yang paling sering diberikan dalam upaya menarik investasi asing (foreign direct investment/FDI).

Tax holiday sendiri berbentuk pembebasan beban Pajak Penghasilan Badan Usaha (PPh Badan) atau dapat berupa pengurangan tarif PPh Badan bagi perusahaan yang menanamkan modal asing ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

Untuk itu, pihaknya berencana untuk mendesain ulang aturan peraturan perpajakan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono melakukan pertemuan dengan Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub yakni Anindya Bakrie.

Pertemuan AHY dan Anindya Bakrie dilakukan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (23/9/2024).

AHY menjelaskan, pertemuannya dengan Anindya itu dilakukan dalam rangka membahas langkah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan serta peluang sinergi dalam aspek pertanahan dan tata ruang.

"Kehadiran Mas Anin di Kementerian ATR/BPN ini menyampaikan pesan bahwa untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tentu Kadin juga akan menaungi berbagai organisasi, tidak hanya Kadin di daerah tapi juga berbagai asosiasi," kata AHY dalam keterangan resmi, Selasa (24/9/2024).

Dia juga menjelaskan, Kementerian ATR/BPN bakal secara serius menjalankan peran penting dan strategis dalam membangun ekonomi Indonesia ke depan. Salah satunya melalui perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia yang baik.

Pada saat yang sama, pertemuan itu juga membahas mengenai kepastian hukum hak atas tanah khususnya bagi para pelaku usaha yang terus dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Karena tadi bicara investasi itu akan mengalir jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Sehingga, tentunya saya berharap Kadin bisa semakin maju dan bisa terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Anindya berharap lewat pertemuan ini ke depan dapat memudahkan sejumlah kerja sama lain yang bakal mampu menggenjot investasi di Indonesia.

Anindya juga mengatakan, pada pertemuan ini mengemuka pula bahasan terkait Redistribusi Tanah yang dikerjakan Kementerian ATR/BPN. Dia menyebut bahwa program Redistribusi Tanah bisa menjadi suatu kesempatan bagi Kadin di kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut mendukung ekonomi Indonesia semakin bertumbuh.

“Selain itu, tadi juga kita bicara mengenai bagaimana inovasi Bank Tanah, di mana itu sangat membantu untuk investasi di Indonesia, terutama dalam hal kepastian hukumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Juga kita akan sentuh sedikit mengenai peraturan pemerintah mengenai carbon trading agar bisa melibatkan dunia usaha swasta agar menjadi bensin untuk bisa mengedepankan program pemerintah,” pungkas Anindya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia dan Australia sedang berebut pasar energi surya (solar energy) di Singapura.

Airlangga menjelaskan, pemerintah telah menggencarkan industrialisasi panel surya di sejumlah daerah yang berdekatan dengan Singapura. Bahkan, Singapura sudah sepakat untuk mengimpor setengah energi surya yang diproduksi Indonesia.

"Kita sudah juga menyiapkan green energy [energi hijau] dalam bentuk solar, di mana solarnya sekarang yang sudah di-list sebesar 4 gigawatt, dan Singapura siap menerima 2 gigawatt," ungkap Airlangga dalam acara Kumparan Green Initiative di Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Kendati demikian, sambungnya, Australia juga sedang menyiapkan industri solar panel. Apalagi, Airlangga menjelaskan bahwa Australia bagian utara sangat panas.

"Bahkan mereka menyiapkan bisa membuat transmisi dari Australia ke Singapura," ungkapnya.

Oleh sebab itu, mantan ketua umum Partai Golkar itu menyatakan pemerintah akan terus mendorong agar pasar energi surya tidak diambil negara lain. Airlangga mengingatkan bahwa pemerintah telah berkomitmen ikut dalam Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.

Menurutnya, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan dana internasional.

"Komitmen NDC [Nationally Determined Contribution] Indonesia dibagi menjadi lima sektor, yaitu energi, termasuk di dalamnya adalah transportasi, kemudian limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, serta penggunaan lahan lainnya," jelasnya.