Bisnis.com, JAKARTA - CEO Capital A Berhad, induk perusahaan maskapai penerbangan AirAsia, Tony Fernandes menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan sebagai menteri terhebat.

Hal tersebut disampaikan Tony Fernandes dalam unggahan pada akun Instagram miliknya @tonyfernandes pada Kamis (19/9/2024).

Dalam unggahan tersebut, Tony tampak mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dengan sepatu berwarna putih. Di sampingnya, tampak Luhut mengenakan kemeja lengan panjang dengan perpaduan warna coklat muda dan coklat tua dan celana bahan berwarna hitam. Keduanya tampak berdiri berdampingan sembari tersenyum.

Melengkapi unggahannya, Tony menyebut bahwa Luhut merupakan salah satu Menteri terhebat yang pernah bekerja sama dengannya.

“@luhut.pandjaitan adalah salah satu menteri pemerintah terhebat yang pernah bekerja sama dengan saya. Pak Luhut adalah orang yang berhati besar,” tulis Tony dalam unggahannya, Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, Luhut merupakan sosok yang mengutamakan kepentingan Indonesia. Dia juga menilai bahwa visi Luhut konsisten dan dinamis, serta dikelilingi generasi muda Indonesia yang paling cerdas.

“Ia loyal, penuh perhatian, dan profesional. Merupakan suatu kehormatan bekerja dengannya,” ujarnya.

Kritik Harga Avtur RI

Sebelumnya, Tony Fernandes pada Kamis (5/9/2024), sempat mengkritik harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lainnya di Asean seperti Singapura dan Malaysia.

“[Avtur] 28% lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura. Jika di Malaysia harga berubah setiap hari, tapi di Indonesia [Pertamina] punya mekanisme yang berbeda yang kami tidak pahami,” kata Tony kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, tingginya harga avtur menjadi salah satu pemicu tingginya harga tiket pesawat di Indonesia. Selain itu, dia menyebut mahalnya tiket pesawat juga disebbakan pajak yang dikenakan lebih dari satu kali, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak suku cadang.

Dia mengatakan, melambungnya harga avtur disebabkan oleh minimnya kompetisi penyedia avtur, yang kemudian berdampak pada biaya operasional maskapai dan tingginya harga tiket pesawat penerbangan domestik di Indonesia dibandingkan dengan negara lainya.

Untuk itu, dia berencana untuk berdiskusi dengan Luhut ihwal tingginya harga tiket pesawat di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Bisnis.com, JAKARTA - CEO Capital A Berhad, induk perusahaan maskapai penerbangan AirAsia, Tony Fernandes menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan sebagai menteri terhebat.

Hal tersebut disampaikan Tony Fernandes dalam unggahan pada akun Instagram miliknya @tonyfernandes pada Kamis (19/9/2024).

Dalam unggahan tersebut, Tony tampak mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dengan sepatu berwarna putih. Di sampingnya, tampak Luhut mengenakan kemeja lengan panjang dengan perpaduan warna coklat muda dan coklat tua dan celana bahan berwarna hitam. Keduanya tampak berdiri berdampingan sembari tersenyum.

Melengkapi unggahannya, Tony menyebut bahwa Luhut merupakan salah satu Menteri terhebat yang pernah bekerja sama dengannya.

“@luhut.pandjaitan adalah salah satu menteri pemerintah terhebat yang pernah bekerja sama dengan saya. Pak Luhut adalah orang yang berhati besar,” tulis Tony dalam unggahannya, Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, Luhut merupakan sosok yang mengutamakan kepentingan Indonesia. Dia juga menilai bahwa visi Luhut konsisten dan dinamis, serta dikelilingi generasi muda Indonesia yang paling cerdas.

“Ia loyal, penuh perhatian, dan profesional. Merupakan suatu kehormatan bekerja dengannya,” ujarnya.

Kritik Harga Avtur RI

Sebelumnya, Tony Fernandes pada Kamis (5/9/2024), sempat mengkritik harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lainnya di Asean seperti Singapura dan Malaysia.

“[Avtur] 28% lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura. Jika di Malaysia harga berubah setiap hari, tapi di Indonesia [Pertamina] punya mekanisme yang berbeda yang kami tidak pahami,” kata Tony kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, tingginya harga avtur menjadi salah satu pemicu tingginya harga tiket pesawat di Indonesia. Selain itu, dia menyebut mahalnya tiket pesawat juga disebbakan pajak yang dikenakan lebih dari satu kali, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak suku cadang.

Dia mengatakan, melambungnya harga avtur disebabkan oleh minimnya kompetisi penyedia avtur, yang kemudian berdampak pada biaya operasional maskapai dan tingginya harga tiket pesawat penerbangan domestik di Indonesia dibandingkan dengan negara lainya.

Untuk itu, dia berencana untuk berdiskusi dengan Luhut ihwal tingginya harga tiket pesawat di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2024 senilai US$414,3 miliar atau naik 4,1% secara tahunan (year-on-year/YoY). Data tersebut rilis sebulan jelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober mendatang.

Angka tersebut setara dengan Rp.6.361,16 triliun (kurs Rp15.354 per dolar AS). Dibandingkan dengan posisi utang luar negeri (ULN) Juni 2024 yang senilai US$408,6 miliar, artinya ULN Juli 2024 naik US$5,7 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.

"Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/9/2024).

Erwin menjelaskan, ULN pemerintah pada periode tersebut senilai US$194,3 miliar atau tumbuh sebesar 0,6% YoY, setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% pada Juni 2024. Dalam hal ini, ULN pemerintah memiliki porsi sebesar 46,89% dari total ULN.

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,1% YoY menjadi US$195,2 miliar.

Erwin mengatakan perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04% YoY.

Dalam rangka menjaga struktur ULN Indonesia tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,2%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,9% dari total ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutur Erwin.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan strategi guna mencapai net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih di sektor industri pada 2050.

Agus menerangkan, pihaknya menargetkan NZE di sektor industri bakal terjadi pada 2050 atau 10 tahun lebih cepat dari target pemerintah.Target tersebut, kata Agus, diragukan oleh beberapa pihak.Meski demikian, dia optimistis bahwa industri hijau dapat terwujud pada 2050.

“Ini wajar saja kalau banyak pihak yang skeptis, tapi kami yakin bahwa kami bisa achieve NZE pada tahun 2050 karena kami sudah memiliki strategi untuk mencapai hal tersebut,” kata Agus dalam Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2024, Kamis (19/9/2024).

Agus menuturkan, strategi untuk mencapai NZE meliputi beberapa faktor seperti pendanaan, teknologi, dan kebijakan pemerintah terkait emisi.

Saat ini, kata Agus, pihaknya tengah merumuskan beberapa kebijakan salah satunya mengenai batas atas emisi untuk industri dan kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK) guna mencapai tujuan emisi nol bersih di sektor industri pada 2050.

“Ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengurangan gas rumah kaca dan transisi menuju ekonomi hijau,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus pun mengharapkan adanya dukungan tak hanya dari pemerintah dan asosiasi, tapi juga dari sektor lainnya untuk mewujudkan NZE sektor industri pada tahun 2050.

“Kami berharap akan datang dukungan dari sektor lain dalam rangka mendukung pencapaian target penurunan emisi sektor industri hingga mencapai net zero emission di tahun 2050,” ucap Agus.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan NZE di sektor industri dapat tercapat pada 2050 atau 10 tahun lebih cepat dibandingkan target NZE nasional pada 2060.

Berdasarkan data yang ditunjukkan Kemenperin, tingkat emisi gas rumah kaca sektor industri pada 2022 mencapai 238,1 juta ton CO2e atau naik dibandingkan 2021 sebesar 222,9 juta ton CO2e.

Tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri di Indonesia sepanjang 2015-2022 sebesar 8-20% dibandingkan dengan total emisi GRK nasional.

Adapun, komposisi sumber emisi sektor manufaktur tahun 2022 paling besar yakni energi industri (64%), limbah industri (24%) dan industrial process and product use (12%).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, di tengah tantangan global terkait perubahan iklim, Indonesia memerlukan tindakan tegas untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca.

"Kami ingin target NZE di sektor industri lebih cepat 10 tahun dari target NZE nasional. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait," kata Agus dalam Rapat Kerja Kemenperin di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan perlunya dukungan insentif untuk industri minuman seiring rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025.

“Kami bagian dari pemerintah, Kemenperin juga pembina dari industri. Kami akan terus-menerus melakukan atau membicarakan dengan pelaku industri bagaimana sebaiknya dalam rangka meminta kelanjutan berkaitan dengan cukai tadi," kata Agus, Kamis (19/9/2024).

Agus menuturkan, saat ini pihaknya sedang memikirkan bagaimana cara agar rencana pemberlakuan cukai berpemanis tidak akan menurunkan daya beli masyarakat.Sebab, penurunan daya beli masyarakat dapat memberatkan industri.

Untuk itu, pemerintah tengah memikirkan instrumen-instrumen penunjang guna meningkatkan daya beli produk di masyarakat, salah satunya dengan memberikan insentif kepada produsen minuman berpemanis dalam kemasan.

"Saya kira insentif jadi sangat penting apalagi secara umum ya, jadi kalau daya beli menurun tapi kemudian di satu sisi ada instrumen-instrumen yang membuat kemampuan masyarakat untuk membeli produk itu semakin rendah, nah itu yang harus kita cari jalan keluar," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) menyepakati usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025. Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024).

BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai MBDK atau cukai minuman manis. Legislatif dan eksekutif sepakat adanya usulan agar tarif cukai minuman manis minimal 2,5% pada tahun depan.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Wahyu pada Selasa (10/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat nilai devisa pariwisata telah mencapai US$7,46 miliar atau setara Rp113 triliun hingga Juli 2024. Capaian tersebut telah melampaui target batas bawah yang ditetapkan sebesar US$7,38 miliar-US$13,08 miliar di 2024.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Herliani Tanoesoedibjo dalam sambutannya pada agenda Wonderful Indonesia Outlook 2024/2025, Kamis (19/9/2024).

“Perolehan devisa telah mencapai US$7,46 miliar dengan nilai tambah ekraf diestimasikan mencapai Rp749,58 triliun,” kata Angela, Kamis (19/9/2024).

Hingga Juli 2024, Indonesia setidaknya telah menerima 7,75 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Jumlah tersebut meningkat 20,75% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sementara, wisatawan nusantara (wisnus) tercatat lebih dari 598 juta perjalanan hingga Juli 2024. Capaian positif juga terlihat dari nilai ekspor produk kreatif. Angela mengungkapkan, ekspor produk kreatif mencapai US$12,36 miliar hingga Juli 2024.

Menurutnya, capaian positif tersebut menunjukkan bahwa sektor parekraf tidak hanya mampu bertahan di tengah kondisi global yang dinamis, tapi dapat terus melangkah maju menyongsong Indonesia yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Adapun, Kemenparekraf mematok target nilai ekspor produk kreatif pada 2024 mencapai US$27,53 miliar. Selain itu, jumlah wisman ditargetkan sekitar 9,5 juta - 14,3 juta kunjungan, dan jumlah wisnus mencapai 1,2 miliar - 1,5 miliar perjalanan tahun ini.

Angela mengungkapkan bedasarkan Expert Survey Outlook Parekraf 2024-2025, pertumbuhan pariwisata ke depan akan ditentukan oleh stabilitas ekonomi dan pengembangan destinasi yang berkualitas dan inovatif. Sementara pertumbuhan sektor ekraf akan bergantung pada inovasi, kreativitas, serta kolaborasi antara subsektor.

Tren di sektor pariwisata semakin mengarah pada perjalanan yang berkesadaran dan berdampak.

Angela menyebut, wisatawan kini lebih cenderung mencari pengalaman yang menginspirasi, memunculkan trip like a local, di mana wisatawan bisa mengeksplorasi destinasi melalui kacamata warga lokal. Tren di sektor ekraf akan didorong oleh peran kuat media sosial dalam hal promosi dan branding.

Menyikapi tren tersebut, menurutnya ada dua hal yang tidak dapat diabaikan yaitu keberlanjutan dan teknologi. Dia mengatakan, penyelenggaraan parekraf berkelanjutan bukan lagi menjadi pilihan tapi perlu diposisikan sebagai kebutuhan yang diutamakan.

“Di sisi lain, perkembangan teknologi perlu dipandang bukan sebagai substitusi, melainkan peluang baru dan penunjang dalam menuju sektor pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan langkah bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed memangkas suku bunga Fed Fund Rate (FFR) sebesar 50 bps telah sesuai harapan.

Dirinya berharap pemangkasan tersebut dapat berdampak pada perekonomian AS dan juga negara lainnya, termasuk Indonesia. FFR yang menuju level 4,75% - 5% tersebut menjadi tanda berakhirnya tren higher for longer.

“Itu suatu langkah yang sudah diantisipasi tentu dampaknya terhadap perekonomian diharapkan positif, baik pada ekonomi AS dan juga kepada seluruh dunia. Jadi penurunan ini adalah langkah yang memang kita harapkan,” ungkapnya di kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2024).

Pasalnya, kondisi higher for longer menjadi salah satu faktor yang memberikan dampak sangat besar terhadap kinerja perekonomian di negara-negara berkembang.

“Bank sentral mulai menurunkan suku bung dari situasi higher for longer, tapi langkah ke depan masih menantang. Tetap ada potensi volatilitas di pasar keuangan dan arus global yang menciptakan risiko terutama bagi negara emerging,” papar Sri Mulyani.

Sejalan dengan penurunan suku bunga FFR, Bank Indonesia juga telah lebih dahulu melakukan pemangkasan BI Rate sebesar 25 bps dari 6,25% menjadi 6% pada Rabu (18/9/2024).

Sebelumnya dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025, Sri Mulyani menegaskan APBN dirancang untuk menjaga stablitas, inklusifitas, serta keberlanjutan.

APBN juga dirancang dengan kewaspadaan terhadap berbagai risiko seperti tensi global, perlambatan ekonomi China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, hingga dinamika arah kebijakan AS menjelang dan sesudah pemilu.

Terlebih, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan masih akan lemah pada 2024 sebesar 3,2% dan pada tahun depan sebesar 3,3%.

Selain itu, harga komoditas cenderung bergejolak ditengah lesunya kondisi global. Meski demikian, surplus neraca perdagangan Indonesia masih berlanjut dalam 52 bulan terakhir.

“APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural di dalam rangka memperbaiki produktifitas dan daya saing ekonomi Indonesia,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Operasi tambang tembaga dan emas milik PT Freeport Indonesia di Grasberg, Papua perlu diperpanjang jika ada wacana perpanjangan kontrak hingga 2041.

Perpanjangan kontrak tersebut perlu dilakukan karena Freeport sudah melaksanakan semua kawajibannya bersedia mengkonversi Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sementara itu, Freeport telah memenuhi syarat menjadi IUPK, seperti menaikan penerimaan negara, penciutan lahan, penggunaan jasa domestik, divestasi 51% saham, hingga pembangunan pabrik smelter tembaga.

Pernyataan dukungan perpanjangan kontrak Freeport ini tertuang dalam Focus Group Discussion yang dihadiri Pengamat Tambang Pada Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Ryanda Barma dan Prof Faizal Caniago, Dosen Program Doktoral Universitas Borobudur pada 24 Agustus 2024.

Ferdy Hasiman sekaligus penulis buku 'Freeport, Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara' mengatakan, Freeport adalah salah salah perusahaan tambang yang mengoperasikan tambang dari hulu sampai hilir.

“Di hulu Freeport mengoperasikan tambang open-pit di Grasberg dengan kapasitas produksi 160.000 biji [emas, tembaga dan perak] per hari. Selain itu, Freeport juga menambang di daerah operasi yang sangat sulit dan tak mungkin bisa dilakukan perusahaan local, yaitu, tambang underground [bawah tanah]," ujarnya dalam siaran pers.

Alasannya adalah operasional tambang underground ini sangat sulit dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Walhasil, kebutuhan investasi harus dilakukan sedini mungkin.

"Investasinya juga harus jauh-jauh hari. Setelah open-pit selesai, Freeport bertumpu pada underground dan mereka sudah investasi sejak tahun 2002 dan baru berproduksi komersial tahun 2021. Butuh waktu hamper 20 tahun investasi untuk mulai produksi," imbuhnya.

Ferdy mengatakan, selain investasi di underground, Freeport juga sudah membangun pabrik smelter berkapasitas 1,7 juta ton untuk menghasilkan konsentrat tembaga di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Dana investasinya juga besar hampir mencapai Rp30 triliun. Atas dasar itu, tambang Freeport itu disebut tambang terintegrasi hulu sampai hilir.

“Kalau tambang lain kan hanya di hulu, punya konsensi tambang, lalu dijual ke pemilik smelter, selain itu juga tambang lain tak sanggup mengoperasikan tambang underground dengan investasi sangat besar. Butuh manajemen seperti Freeport Indonesia untuk mengolah itu dan membutuhkan kepercayaan perbankan untuk memulai investasi. Kepercayaan bank itu butuh manajemen yang bersih," kata Ferdy.

Dengan demikian, sambungnya, jika manajemen Freeport sekarang ingin meminta perpanjangan kontrak lagi sampai tahun 2061 sangat beralasan. Namun, izinnya harus diberikan sekarang, karena menimbang risiko investasi dan kepastian hukum.

Sementara, Prof Faizal Chaniago mengatakan, secara hukum, perpanjangan kontrak Freeport hanya akan dilakukan 2 tahun sebelum masa berakhir kontrak.

Artinya, jika mau memperpanjang kontrak hingga 2061, Freeport harus bernegosiasi dengan pemerintah pada 2039. Namun, dengan mengingat risiko investasi di tambang underground yang besar dan sekarang Freeport sudah membangun pabrik smelter besar di Gresik, Jawa Timur dan sudah memberikan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 51%, permintaan perpanjangan kontrak sangat masuk akal.

“Pembangunan smelter kalua saya tidak salah sangat besar dan multiplier effect bagi pembangunan nasional sangat besar. Selain itu, pemerintah melalui BUMN dan pemerintah daerah di Papua sudah menguasai 51 persen saham Freeport. Hanya saja, Freeport harus tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Perpanjangan kontrak harus sesuai dengan amanat UUD’45, tambang kita harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," kata Faisal.

Faisal berpesan agar Freeport memberikan perhatian khusus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Memberikan beasiswa sebanyak mungkin kepada Papua agar kelak mereka bisa mendiri mengolah tambang," tandasnya.

Meskipun permintan perpanjangan kontrak oleh Freeport sangat beralasan, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Ryanda Barma menegaskan, pemerintah Indonesia memegang teguh amanat konstitusi UUD 1945.

"Setiap kewajiban melakukan perpanjangan kontrak, termasuk perpanjangan kontrak Freeport Indonesia wajib mengacu pada konstitusi. Artinya, kesejateraan rakyat nomor satu. Jika itu sudah terpenehi, silakan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pabrikan pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing, memutuskan untuk merumahkan sementara puluhan ribu karyawan. Keputusan ini diambil setelah sekitar 30.000 pekerjanya melakukan pemogokan yang menghentikan kegiatan produksi pesawatnya, termasuk seri 737 MAX.

Mengutip Reuters pada Kamis (19/9/2024), CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan, pihaknya akan mulai merumahkan eksekutif, manajer, dan karyawan perusahaan yang berbasis di AS dalam beberapa hari mendatang.

“Kami berencana bagi karyawan terpilih untuk mengambil cuti selama 1 minggu setiap 4 minggu secara bergilir selama pemogokan berlangsung," kata Ortberg dalam sebuah email kepada para karyawan Boeing.

Aksi mogok pertama sejak 2008 lalu tersebut semakin menambah permasalahan yang menimpa Boeing sepanjang 2024. Pada Januari lalu, sebuah panel pintu pada pesawat jet 737 MAX milik Alaska Airlines terlepas saat pesawat tengah mengudara.

Adapun, Ortberg juga mengatakan, dia dan para pemimpin Boeing lainnya akan mengambil pengurangan gaji yang sepadan selama pemogokan berlangsung.

Boeing dan Asosiasi Internasional Ahli Mesin dan Pekerja Dirgantara atau International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) mengadakan pertemuan selama 2 hari di hadapan mediator federal.

Serikat pekerja, yang pada hari Selasa mengatakan bahwa mereka frustrasi dengan hari pertama mediasi, mengatakan pada hari Rabu malam bahwa mereka telah menyelesaikan perundingan hari berikutnya dengan tidak ada kemajuan yang berarti.

“Meskipun kami tetap terbuka untuk diskusi lebih lanjut, baik secara langsung atau melalui mediasi, saat ini tidak ada tanggal tambahan yang dijadwalkan. Kami berkomitmen penuh untuk memperjuangkan kontrak yang layak diterima anggota kami," jelas Serikat Pekerja IAM dalam pernyataannya.

Sementara itu, Boeing tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan IAM tersebut.

Cuti besar-besaran tersebut menunjukkan bahwa Ortberg sedang mempersiapkan perusahaannya untuk menghadapi pemogokan berkepanjangan yang kemungkinan besar tidak akan mudah diselesaikan mengingat kemarahan di kalangan pekerja biasa.

Perseteruan Boeing dan para buruhnya yang berlarut-larut dapat merugikan Boeing hingga miliaran dolar AS. Hal ini akan semakin membebani keuangan dan mengancam peringkat kreditnya, kata para analis.

“Sepertinya pemotongan ini tidak akan sepenuhnya mengimbangi kerugian akibat pemogokan yang berkepanjangan,” kata Ben Tsocanos, Direktur Kedirgantaraan S&P Global Ratings.

Serikat pekerja telah mendorong kenaikan sebesar 40% selama 4 tahun dalam negosiasi kontrak penuh pertamanya dengan Boeing dalam 16 tahun. Permintaan tersebut jauh di atas penawaran Boeing yang mengajukan kenaikan gaji sebesar 25%, yang ditolak mentah-mentah.

Brian Bryant, presiden internasional IAM, mengatakan bahwa tindakan seperti cuti dan pemotongan gaji sama saja dengan tipuan, mengingat pengeluaran perusahaan sebelumnya untuk bonus dan kompensasi bagi para eksekutif.

"Ini hanyalah bagian dari rencana Boeing untuk membuat mereka seperti sedang berusaha menghemat uang," kata Bryant.

Lebih lanjut, Bryant menuturkan, keputusan kini ada di tangan Boeing. Dia mengatakan, Boeing bisa menyelesaikan pemogokan ini besok dengan memberikan gaji yang adil, pensiun, pemulihan bonus, dan asuransi kesehatan.

Dalam emailnya kepada karyawan, Ortberg mengatakan, perusahaan tidak akan mengambil tindakan apa pun yang menghambat kemampuan perusahaan untuk pulih sepenuhnya di masa depan.

"Semua aktivitas penting bagi keselamatan, kualitas, dukungan pelanggan, dan program sertifikasi utama kami akan diprioritaskan dan dilanjutkan, termasuk produksi 787," ujar Ortberg.

Adapun, Boeing ini mempekerjakan sekitar 150.000 orang di Amerika Serikat. Tidak jelas secara pasti karyawan mana yang terkena dampak cuti tersebut. Serikat pekerja yang mewakili para insinyur Boeing mengatakan anggota mereka tidak terpengaruh.

Pemogokan yang kini telah berlangsung selama 6 hari, juga membawa risiko bagi jaringan pemasok perusahaan yang luas, yang beberapa di antaranya juga sedang mempertimbangkan untuk merumahkan karyawan-karyawannya.

“Tentu saja para pemasok khawatir. Ini akan berdampak signifikan terhadap pemasok jika hal ini berlangsung dalam jangka panjang," Nikki Malcom, CEO Pacific Northwest Aerospace Alliance.

Produksi Tersendat

Pemogokan tersebut telah menghentikan produksi jet berbadan sempit Boeing 737 MAX, serta pesawat berbadan lebar 777 dan 767 sehingga menunda pengiriman ke maskapai penerbangan.

Namun, perusahaan penyewa pesawat (lessor) asal China mengatakan pihaknya melakukan pemesanan baru untuk 50 unit pesawat jet MAX untuk pengiriman dari tahun 2028 hingga 2031. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan jangka panjang untuk pesawat Boeing masih tetap ada.

Aksi mogok ini juga membuat Boeing membekukan perekrutan karyawan baru untuk memangkas biaya. Hal tersebut dilakukan karena neraca perusahaan sudah dibebani utang sebesar US$60 miliar.

Perusahaan juga telah berhenti melakukan sebagian besar pesanan suku cadang untuk semua varian produksi Boeing kecuali 787 Dreamliner, sebuah tindakan yang akan merugikan pemasoknya.

Salah satu pemasok senior menganggap pengumuman terbaru ini sebagai kepanikan Boeing. Dia mengatakan, hal itu menggarisbawahi kurangnya ruang bagi Boeing untuk bermanuver karena neraca keuangannya yang sudah kritis.

“Mereka akan lebih baik jika menyelesaikan masalah ini, Boeing sudah sangat dekat dengan jurang,” kata pemasok tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengharapkan adanya tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo [Jokowi] terkait dengan usulan pemindahan pelabuhan impor.

Agus menuturkan, usulan pemindahan pelabuhan impor sudah dirinya ajukan kepada Presiden Jokowi. Dalam usulan tersebut, Kemenperin juga telah memberikan gambaran dan konsep yang akan diterapkan jika pelabuhan impor nantinya dipindah.

“Ya itu [pemindahan pelabuhan] sudah saya usulkan kepada Bapak Presiden. Termasuk konsepnya, kita berharap dalam waktu dekat ini akan ada tindak lanjut dari Bapak Presiden,” kata Agus, Kamis (19/9/2024).

Sebelumnya, Agus menuturkan, tujuh komoditas yang pintu masuk impornya diusulkan dialihkan ke pelabuhan di luar Jawa, yaitu tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil jadi lainnya.

Agus melihat kebijakan adanya pengalihan pintu masuk impor untuk tujuh komoditas tersebut penting lantaran barang-barang impor membanjiri pelabuhan di Jawa dari negara-negara tertentu.

"Tidak dilarang. Bukan diperketat. Pintu masuknya kita pindahkan ke wilayah timur Indonesia. Tidak ada pengetatan. Pintu masuknya kita pindahkan, ke Sorong, ke Bitung, atau kita tambahkan ke Kupang. Jadi bukan diperketat. Silakan masuk ke Indonesia," ujarnya.

Dalam hal ini, dia mencontohkan industri tekstil hingga pakaian jadi yang memiliki karakter permasalahan berbeda. Untuk sektor hulu sebagai pemasok bahan baku, maka impor akan dipermudah, sedangkan sektor hilir diperketat.

"Kami fokusnya untuk dalam tanda petik ya 'mempersulit' barang-barang jadi yang berkaitan dengan teksil masuk ke Indonesia. Kalau bahan baku itu prinsipnya memang harus dipermudah, ya harus dipermudah. Itulah yang nanti akan bisa membantu industri teksil tumbuh kembali," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, pihaknya bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat, telah menyepakati untuk memindahkan pintu masuk barang impor agar tidak terjadi penumpukan barang di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Tanjung Perak, Surabaya.

“Kalau itu [penumpukan barang impor di pelabuhan] memang susah pengendalianya karena sudahovercapacity,” kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Oleh karena itu, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah pelabuhan alternatif yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk barang impor.

Misalnya, ke Semarang Jawa Tengah, Belawan Sumatra Utara, Batam Kepri, Bitung Sulawesi Utara, Makassar Sulawesi Selatan, dan Sorong Papua.

Kendati begitu, Politisi PAN ini tidak menjabarkan lebih lanjut kapan rencana tersebut akan dilaksanakan. Pasalnya, rencana tersebut perlu dibahas dan disahkan bersama Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas).

Bisnis.com, JAKARTA - YouTube bersama dengan mitra perdanannya, Shopee, resmi meluncurkan program Afiliasi YouTube Shopping di Indonesia pada Rabu (18/9/2024).

General Manager dan Vice President Shopping Youtube, Travis Katz, menyampaikan, program ini memberikan peluang bagi kreator untuk mendapatkan penghasilan dan memberikan nilai tambah bagi komunitasnya.

“Kreator yang memenuhi syarat kini dapat mendaftar untuk bergabung dengan Program Afiliasi YouTube Shopping, yang memungkinkan mereka untuk menandai produk yang dijual di Shopee dalam konten mereka,” kata Travis dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (19/9/2024).

Dia menuturkan, kreator yang memenuhi syarat kelayakan dapat bergabung dengan program ini usai menyelesaikan proses pendaftaran sederhana, yang akan memberi mereka akses untuk menandai produk dari usaha kecil dan menengah serta usaha mikro yang dijual di Shopee dalam konten mereka.

Travis menyebut bahwa program ini juga memudahkan penggemar berbelanja rekomendasi dari kreator favorit, sekaligus memberikan kesempatan bagi brand untuk bekerja sama dengan kreator konten terpercaya untuk mempromosikan produk mereka.

Oleh karena itu, pihaknya berencana mengundang lebih banyak mitra ke program afiliasi guna memperluas opsi produk yang dapat ditandai bagi para kreator dan mendukung lebih banyak merek dari berbagai ukuran untuk memperkenalkan produk mereka melalui berbagai video kreator.

“YouTube berkomitmen untuk terus mengembangkan program afiliasi ini dengan mengajak lebih banyak mitra di masa mendatang,” ujarnya.

Adapun, Indonesia menjadi negara pertama diluncurkannya program Youtube Shopping, dan akan diikuti oleh Thailand dan Vietnam dalam beberapa minggu ke depan.

Peluncuran program sejalan dengan perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia, yang diproyeksi mencapai nilai transaksi bruto (GMV) sebesar $110 miliar pada 2025.

“Kami sangat antusias untuk membawanya ke Indonesia, dengan memulai kemitraan dengan Shopee, setelah suksesnya peluncuran ini di Amerika Serikat dan Korea,” ujarnya.

Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia, Monica Vionna, mengharapkan, kerja sama ini dapat membantu penjual di platform Shopee untuk bisa terhubung dengan lebih banyak calon pembeli, melalui konten menarik yang diciptakan oleh para kreator YouTube.

Menurutnya, konten yang menarik dapat membantu mengerek penjualan UMKM dan brand lokal di platform Shopee, melalui fitur interaktif seperti Shopee Live dan Shopee Video.

“Kami yakin bahwa kerja sama dengan YouTube akan mendukung penjual, termasuk produk lokal dan UMKM di platform kami untuk bisa lebih bertumbuh,” pungkas Monica.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah secara resmi melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan sampai dengan akhir tahun atau Desember 2024.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Adapun, ketentuan pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

Bukan sejak 1 Juli 2024, sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% yang berakhir pada akhir Juni, dan berlanjut dengan PPN DTP 50% mulai Juli.

Dalam Pasal 3 beleid tersebut, PPN terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, saat ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Sementara PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tidak ditanggung pemerintah jika penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah akan memberikan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti PPN DTP.

Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tengah digenjot menuju 5,2%.

Pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Sementara pada kuartal II/2024, ekonomi Indonesia tumbuh lebih lambat sebesar 5,05%.

Secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd), ekonomi Indonesia tumbuh sebear 5,08% atau masih di bawah dari target akhir tahun yang sebesar 5,2%.