Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai dualisme dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal membawa dampak negatif terhadap iklim bisnis.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan kekompakan pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin sangat penting dalam memajukan perekonomian nasional. Pasalnya, kekompakan di kalangan pengusaha diperlukan demi menjaga iklim bisnis, daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Menurut saya memang seharusnya [para pengusaha] satu suara, karena kondisi ekonomi saat ini sedang mengalami daya beli yang melemah. Sehingga asosiasi pengusaha seharusnya bahu membahu untuk bisa keluar krisis," kata Esther kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Di sisi lain, Esther mengimbau agar pemerintah segera turun tangan mengatasi polemik di tubuh Kadin Indonesia. Salah satu caranya dengan mengeluarkan regulasi yang jelas dan adil bagi setiap pelaku usaha.

Pasalnya, Esther menilai pecahnya suara para pelaku usaha tak lain dipantik oleh adanya ketimpangan fasilitas yang didapat oleh setiap pengusaha.

"Kan masalahnya ada yang mendapat fasilitas dan ada yang tidak dapat fasilitas, sehingga pasti ada yang pro dan kontra. Akan sulit untuk solid jika begitu, policy pemerintah harus berlaku sama, semua pengusaha mendapat kesempatan yang sama," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029 menggeser posisi Arsjad Rasjid yang saat ini masih menjabat sebagai Ketum Kadin. Pemilihan Anindya Bakrie dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu (14/9/2034).

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan hanya buat saya, tapi juga spesial untuk perekonomian Indonesia," kata Anindya.

Dia juga menyebut hasil Munaslub tersebut akan memperkuat Kadin sebagai mitra strategis pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anindyamenyatakan bahwa Munaslub Kadin pada Sabtu (14/9/2024) dilaksanakan atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.

“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Saresahan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Anindya menegaskan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029.

“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.

Sementara itu, Arsjad Rasjid menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Arsjad pun mengaku telah menyurati Presiden Jokowi terkait dengan polemik Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad.

Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD/ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Goldman Sachs dan Citigroup menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China pada 2024 menjadi 4,7%. Pemangkasan proyeksi itu seiring dengan output industri negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia itu melambat ke level terendah dalam 5 bulan per Agustus.

Mengutip Reuters pada Selasa (17/9/2024), aktivitas ekonomi yang lemah pada bulan Agustus telah meningkatkan perhatian terhadap lambatnya pemulihan ekonomi China dan menyoroti perlunya langkah-langkah stimulus lebih lanjut untuk meningkatkan permintaan.

Pertumbuhan yang melemah telah mendorong pialang global untuk menurunkan proyeksi mereka pada tahun 2024 hingga berada di bawah target pemerintah yaitu sekitar 5%.

Goldman Sachs sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi China pada 2024 sebesar 4,9%, sementara Citigroup memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,8%.

Output industri China pada Agustus meningkat 4,5% secara year on year (yoy), melambat dari laju 5,1% pada Juli dan menandai pertumbuhan paling lambat sejak bulan Maret, data dari Biro Statistik Nasional (NBS) menunjukkan pada hari Sabtu lalu.

Penjualan ritel – ukuran utama konsumsi – naik 2,1% pada bulan Agustus, melambat dari kenaikan 2,7% pada bulan Juli di tengah cuaca ekstrem dan puncak perjalanan musim panas. Analis memperkirakan penjualan ritel, yang lesu sepanjang tahun, akan tumbuh 2,5%.

“Kami percaya risiko bahwa Tiongkok akan gagal mencapai target pertumbuhan PDB setahun penuh ‘sekitar 5%’ sedang meningkat, dan dengan demikian urgensi untuk langkah-langkah pelonggaran sisi permintaan juga meningkat,” kata Goldman Sachs dalam laporannya.

Adapun, Goldman Sachs mempertahankan perkiraan pertumbuhan PDB negara tersebut pada 2025 sebesar 4,3%.

Sementara itu, Citigroup memangkas perkiraan pertumbuhan PDB China pada akhir 2025 menjadi 4,2% dari 4,5% karena kurangnya katalis utama untuk permintaan domestik.

“Kami percaya kebijakan fiskal perlu ditingkatkan untuk memecahkan perangkap penghematan dan memberikan dukungan pertumbuhan secara tepat waktu,” jelas tim ekonom di Citigroup pada laporannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komitmen untuk mempercepat pengakhiran operasi atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi misi yang kompleks bagi Indonesia. Upaya untuk mengejar target net zero emission ini tak bisa serta-merta dieksekusi tanpa memperhitungkan keandalan sistem kelistrikan nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah menyusun peta jalan pensiun dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
dan melakukan kajian mengenai dampak-dampak yang mungkin akan timbul.

Bisnis.com, JAKARTA - Hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia mem punyai kebijakan perdagangan menjaga atau mengawal pasar dan industri dalam negerinya.

Karena sangat penting untuk menjaga persaingan yang sehat dan terbuka terhadap masuknya produk dari negara lain untuk beredar dipasar dalam negeri dan akan berhadapan dengan produk serupa yang diproduksi oleh industri lokal baik berupa produk manufaktur maupun produk pertanian.

Indonesia telah meratifikasi tentang Pendirian World Trade Organization (WTO) beserta Perjanjian Perdagangan Multilateral dengan UU No. 7/1994 Lembaran Negara No. 57 tanggal 2 November 1994.

Dengan telah diratifikasinya perjanjian tersebut berarti telah menjadi bagian dari hukum nasional. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, yang intinya memperkuat dan lebih memperjelas pelaksanaan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan demikian, semua kebijakan perdagangan Indonesia harus mengacu kepada kedua UU tersebut. Deklarasi pendirian WTO di Marakesh, Maroko tahun 1994 menyebutkan tujuan perdagangan yang terbuka dan berkeadilan adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat di semua negara anggota WTO.

Terdapat pula asas ‘National Treatment’. Artinya, tidak dibenarkan membuat perlakuan berbeda produk impor dan produk lokal apabila telah beredar di pasar dalam negeri. Apalagi ada wacana menetapkan pelabuhan tertentu untuk impor produk tertentu yang diduga untuk mempersulit masuknya pro-duk tertentu ke Indonesia.

Agar terhindar dari praktik perdagangan yang curang dengan maksud untuk menguasai pasar yang ber-ujung hancurnya industri di dalam negeri, terdapat beberapa perangkat yang bisa dilakukan. Pertama, antidumping. tindakan ini sering dipakai oleh suatu negara untuk melindungi pasar dan industri dalam negeri. Pemerintah dapat menetapkan bea masuk antidumping sementara.

Apabila tidak terbukti dum-ping atau bea masuk anti-dumping sementara terlalu tinggi maka pemerintah harus mengembalikan pungutan kelebihan tarif dumping kepa-da importir yang dituduh. Kedua, tindakan peng-aman. Berbeda dengan antidumping,

Otoritas Pengaman Perdagangan biasanya lebih proaktif melihat keadaan pasar dan industri dalam negeri dari suatu produk yang diperdagangkan di dalam negeri dengan meng-analisa data impor suatu produk tertentu dan juga menganalisa industri produk serupa di dalam negeri.

Bea masuk tindakan pengaman juga dapat ditetapkan secara sementara, apabila perhitungan besaran secara definitif belum selesai ditetapkan. Ketiga, pajak imbalan. Tindakan ini dilakukan apabila diketahui suatu produk yang diimpor dari suatu negara diduga adanya subsidi untuk meningkatkan daya saing. Untuk tindakan ini sangat dibutuhkan intelijen pasar dan memberikan infor-masi yang tepat dengan bukti pendahuluan yang meyakin-kan.

Keempat, tarif dan non tar-rif measures. Indonesia telah mengikatkan tarif impor seki-tar 95% mata tarif dengan rata-rata tingkat tarif sebesar 6% dan dapat dinaikkan tarif rata-rata menjadi sekitar 40% yang dapat dilihat dalam Schedule XXI.

Kelima, Surat Keterangan Asal (SKA). WTO belum berhasil sampai saat ini membuat formula yang ber-laku untuk semua anggota untuk produk yang eligible mendapatkan preferensi dalam bentuk pembebasan atau penurunan tarif impor. Pemberlakuan SKA diserahkan kepada anggota.

Keenam, labeling dan packaging. Setiap negara menen-tukan bentuk atau bahasa yang dicantumkan dalam label pada suatu produk dengan maksud memberikan penjelasan atau perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, apabila terdapat produk pakaian jadi yang dibungkus tidak sesuai ketentuan, harus dianggap ilegal dan ditolak masuk.

Perangkat-perangkat di atas belum digunakan secara baik oleh Indonesia yang ditengarai ketidakpahaman peng-ambil kebijakan yang belum memadai.

Seperti tindakan antidumping dan pengamanan perda-gangan yang tiba-tiba akan dikenakan pajak impor 200%, kemudian adanya tim barang ilegal dan terakhir akan menentukan pelabuhan tertentu untuk impor produk tertentu, serta berbagai aturan lain-nya termasuk Perpres 61/2024 tentang neraca komoditas serta berbagai proses perizinan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Semua kebijakan tersebut mengakibatkan kepercayaan internasional menurun, karena semua perjanjian interna-sional yang sudah disepakati dan diratifikasi tidak dipatuhi. Pemerintahan baru diharapkan meninjau ulang semua kebijakan perdagang-an dan tidak lagi terkesan seperti pemadam kebakaran, serta perbaikan organisasi KADI dan KPPI.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendorong investor untuk menyuntikkan dana terhadap program andalannya yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bahkan, Jokowi menawarkan sebanyak 493 bidang tanah seluas 2-4 hektare (ha) di IKN kepada para investor. Dia menuturkan bahwa lahan tersebut siap diluncurkan dalam waktu dekat.

"Tadi pagi saya dilapori oleh bapak Kepala (Otorita) IKN dan pak Wakil Kepala (Otorita) IKN, sudah disiapkan 493 bidang seluas 2, 3 sampai 4 hektare yang akan kita launching untuk bisa investasi masuk lagi," kata Jokowi saat menghadiri seremoni peresmian Hotel Nusantara Swissotel dan Groundbreaking Nusantara Mall Duty Free di IKN, Jumat (13/9/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengaku bahwa lahan yang telah dipersiapkan oleh Otorita IKN ini akan dirilis pada pekan depan.

Sehingga, Presiden Ke-7 RI itu menegaskan bahwa pemerintah selalu memberikan peluang sebanyak-banyaknya kepada investasi swasta.

Dia pun mempersilakan investor dari berbagai sektor untuk menanamkan modalnya di IKN di berbagai bidang seperti mixed-use building, perkantoran hingga perhotelan.

"Terserah mau mix used, mau kantor, tergantung plot. Misalnya plot di sini untuk perdagangan, untuk hotel ya hotel, untuk kantor ya kantor. Minggu depan akan kami buka lagi, sehingga investasi baru bisa masuk. Kalau nanti yang 493 ini ada yang enggak sanggup, saya serahkan ke konsorsium lagi," pungkas Jokowi.

Untuk diketahui, salah satu investor raksasa yang saat ini menggarap proyek di IKN ialah Konsorsium Nusantara pimpinan Sugianto Kusuma alias Aguan.

Konsorsium tersebut telah mengucurkan investasi untuk pembangunan sejumlah proyek di IKN seperti hotel berbintang Swissotel, botanical garden hingga Mal Nusantara Duty Free.

Konsorsium Nusantara terdiri dari 10 perusahaan yaitu Agung Sedayu Group milik Aguan, Salim Grup milik Anthony Salim, Sinarmas milik Franky Wijaya, Pulauintan milik Pui Sudarto dan Djarum milik Budi Hartono.

Selanjutnya, ada Wings Group milik Wiliam Katuari, Adaro milik TP Rahmat/Boy Tohir, Barito Pacific milik Prajogo Pangestu, Mulia Group milik Eka Tjandranegara, hingga Astra Group milik Soeryadjaya.

Sebelumnya, Konsorsium Nusantara telah melaksanakan groundbreaking pembangunan Hotel Nusantara yang merupakan hotel bintang 5 perdana di IKN pada 21 September 2023.

Adapun, total nilai investasi yang diguyurkan oleh konsorsium Nusantara khusus pada proyek mixed used development berupa mal, hotel dan perkantoran di IKN dilaporkan mencapai Rp20 triliun.

Selain menggarap hotel di IKN, konsorsium ini juga dilaporkan menggarap proyek kebun raya (botanical garden). Dengan demikian, total nilai investasi yang diguyurkan oleh Aguan Cs di IKN dilaporkan mencapai Rp40 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan peralatan rumah tangga Tupperware Brands dikabarkan sedang mempersiapkan pengajuan kepailitan secepatnya pada minggu ini.

Dilansir dari Bloomberg, Selasa (17/9/2024), informasi tersebut didapat dari sumber yang mengetahui soal masalah ini. Rencana tersebut menyusul upaya bertahun-tahun dari perusahaan untuk bertahan di tengah pelemahan permintaan.

Perusahaan yang terkenal dengan produk penyimpanan makanannya, berencana meminta perlindungan dari pengadilan setelah tidak mampu memenuhi ketentuan utang. Tak hanya itu, Tupperware juga meminta bantuan dari penasihat hukum dan keuangan, demikian informasi dari sumber yang meminta tidak dipublikasikan identitasnya.

Pada saat yang sama, saham Tupperware terpantau anjlok lebih dari 50% pada perdagangan pukul 03.53 PM waktu New York. Persiapan kepailitan ini menyusul upaya negoisasi yang berlarut-larut antara Tupperware dengan para pemberi pinjaman.

Diketahui, perusahaan ini memiliki utang lebih dari US$700 juta. Para kreditur sepakat pada tahun ini untuk memberikan sedikit ruang bernapas atas persyaratan pinjaman yang dilanggar, tetapi kondisi Tupperware terus memburuk.

Meskipun demikian, rencana pengajuan kepailitan itu belum final dan dapat berubah. Saat dimintai konfirmasi, pihak Tupperware menolak berkomentar.

Sebelumnya, Tupperware telah lama menyampaikan keraguan kemampuannya untuk tetap menjalankan bisnis. Pada bulan Juni, perusahaan tersebut membuat rencana untuk menutup satu-satunya pabriknya di AS dan memberhentikan hampir 150 karyawan.

Pada tahun lalu, perusahaan tersebut mengganti Kepala Eksekutif Miguel Fernandez dan beberapa anggota dewan sebagai bagian dari upaya untuk membalikkan keadaan bisnis, dengan menunjuk Laurie Ann Goldman sebagai CEO baru.

Tupperware pada tahun 1946 memperkenalkan produk plastiknya kepada publik setelah pendirinya Earl Tupper menemukan segel kedap udara yang fleksibel. Merek tersebut melejit dan terkenal di Amerika dan sebagian besar dijual melalui 'ibu-ibu' di pinggiran kota.

Perusahaan ini terus beroperasi selama hampir 80 tahun dan sangat bergantung pada penjualan langsung oleh sejumlah besar vendor amatir, dengan jumlah penjual independen yang tercatat dalam pengajuan peraturan mencapai lebih dari 300.000 orang hingga tahun 2022.

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kubu Ketua Umum Arsjad Rasjid menggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum terkait terkait seteru Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin baru.

Informasi tersebut diketahui dari undangan konferensi pers pengurus Kadin Indonesia periode 2021-2026 terkait dengan hasil investigasi, pemeriksaan dan pengkajian atas pelanggaran organisasi pada Munaslub Kadin 2024.

Konferensi pers bakal digelar pada hari ini, Selasa (17/9/2024) pada pukul 13.00 WIB di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Agenda tersebut bakal menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Wakil ketua Umum Kadin Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Yukki Nugrahawan, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hukum dan HAM Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika Firlie Ganinduto, serta Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.

Dalam laporannya, pengurus Kadin kubu Arsjad telah mengantongi bukti pelanggaran pelaksanaan Munaslub 2024 tersebut dan akan menempuh jalur hukum di bawah nahkoda Hamdan Zoelva.

“Beberapa Ketua Umum Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa Kadin yang turut serta melakukan pelanggaran organisasi tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen persiapan Munaslub ilegal tersebut,” tulis surat edaran dikutip Selasa (17/9/2024).

Adapun, penyampaian bukti pelanggaran dan langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh itu akan dilakukan pada siang ini, Selasa (17/9/2024).

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan akan mengambil langkah hukum atas penyelenggaraan Munaslub 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua baru Kadin Indonesia.

Arsjad mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku. Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dia menerangkan bahwa dewan Pengurus Kadin saat ini sedang melakukan invetigasi dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, dia juga mengaku tidak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha.

"Kami memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres no 18/2022 untuk memastikan kadin indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono juga menyatakan bahwa Munaslub yang diselenggarakan pada Sabtu (14/9/2024) tidak sah atau ilegal dan melanggar AD/ART Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022.

Dia mengatakan Munaslub tersebut juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

"Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak," kata Dhaniswara dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan mengalami penurunan secara rata-rata nasional pada hari ini, Selasa (17/9/2024). Beberapa komoditas pangan yang harganya turun yaitu beras medium, bawang merah, cabai, hingga minyak goreng.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (17/9/2024) pukul 07.53 WIB, harga beras medium turun 1,47% menjadi Rp13.380 per kg.

Harga beras SPHP juga mengalami penurunan 0,48% menjadi Rp12.530 per kg, sedangkan harga beras premium naik 0,06% dari hari sebelumnya menjadi Rp15.540 per kg.

Komoditas lain yang harganya turun yaitu bawang merah turun 2,06% menjadi Rp26.100 per kg, sedangkan harga bawang putih bonggol naik 0,50% menjadi Rp39.880 per kg .

Tak hanya itu, kedelai biji kering impor juga naik harganya 0,55% menjadi Rp10.970 per kg dan harga jagung tingkat peternak naik 1,51% menjadi Rp6.050 per kg.

Adapun, harga cabai merah keriting mengalami penurunan 1,32% menjadi Rp34.350 per kg dan harga cabai rawit merah turun 5,39% menjadi Rp42.300 per kg.

Di samping itu, harga daging ayam ras juga turun 1,07% menjadi Rp34.300 per kg. Sementara, harga telur ayam ras naik 1,55% menjadi Rp28.770 per kg.

Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 2,20% sebesar Rp131.840 per kg. Di sisi lain, harga gula konsumsi naik 1,35% menjadi Rp18.080 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp17.870 per liter atau turun 1,27% dari hari sebelumnya.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah turun 0,39% menjadi Rp10.170 per kg, sedangkan harga minyak goreng curah turun 3,82% menjadi Rp15.620 per liter.

Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng memiliki harga bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp39.010 per kg atau naik 4,08% dari hari sebelumnya.

Sementara itu, harga ikan tongkol naik 4,98% menjadi Rp33.340 per kg dan ikan bandeng naik 1,87% menjadi Rp33.810 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Kisruh perebutan kursi Ketua Umum Kadin Indonesia antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie masih bergulir usai adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024.

Ketum Kadin periode 2021-2026, Arsjad Rasjid mengaku telah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan polemik Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Arsjad sebelumnya menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dia menerangkan bahwa dewan Pengurus Kadin saat ini sedang melakukan invetigasi dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Arsjad menyatakan pihaknya juga akan bertemu pemerintah saat ini maupun pemerintahan baru mendatang terkait rencana penerbitan Keppres baru dan hasil investigasi Munaslub.

"Bukan cuma masalah status Keppresnya, tapi tetap kita berjalan seperti biasa saja bahwa ada kejadian yang terjadi Munaslub ilegal ini akan kami laporkan. Kita harus berdiri dalam konteks hukum UU governance Kadin Indonesia," jelasnya.

Respons Istana

Sementara itu, Istana Kepresidenan mengaku telah menerima surat dari Ketua Kadin Arsjad Rasjid yang ditujukan untuk Presiden Jokowi.

Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa surat diterima pada Minggu (15/9/2024) oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

“Kami telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid. Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/9/2024).

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa pihaknya akan segera memproses surat tersebut dalam waktu dekat.

Ari membantah bahwa ada keterlibatan Presiden Jokowi dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi sangat menghormati lembaga tersebut sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal dan AD/ART.

"Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Ari menyatakan bahwa Istana belum menerima Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) terkait dengan pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin. Ari mengatakan keterlibatan pemerintah pertama kali dalam proses internal Kadin itu baru berangkat dari Kemenkumham.

Sebelumnya, kubu Anindya, Minggu (15/9/2024), sudah menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas.

Dalam pertemuan tersebut, Menkumham Supratman Andi Agtas memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024–2029 dalam Munaslub yang digelar pada 14 September 2024.

“Saya ucapkan selamat ke Mas Anin [Anindya Bakrie] atas amanah yang baru,” kata Supratman dalam acara sarasehan yang digelar Kadin di Menara Kadin Indonesia pada Minggu (15/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Supratman mengungkapkan bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah terutama dalam pertumbuhan ekonomi RI.

Supratman mengatakan, kehadiran pengusaha yang tergabung dalam Kadin menjadi dua sisi mata uang sekalipun berbeda sisinya, tetapi satu kesatuan antara pemerintah dan pengusaha. Menurutnya pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dari sisi politik dan ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Konsensus ekonom meramalkan neraca perdagangan barang atau trade balance membukukan surplus senilai US$1,9 miliar pada Agustus 2024, sejalan dengan meningkatnya ekspor saat impor melambat. Apabila ramalan benar terjadi, maka hal tersebut menandakan berlanjutnya tren surplus menjadi 52 bulan beruntun.

Hasil konsensus ekonom Bloomberg yang berasal dari 21 perusahaan mengestimasikan nilai tengah atau median di angka US$1,9 miliar dengan prediksi tertinggi senilai US$3,6 miliar yang dirilis oleh JP Morgan Chase Bank.

Sementara estimasi terendah untuk capaian neraca perdagangan Agustus 2024 ini masih positif alias surplus di angka US$222 juta dari KB Valbury Sekuritas.

Membandingkan dengan realisasi neraca perdagangan Juli 2024 yang senilai US$472 juta, proyeksi Agustus 2024 cukup optimistis.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro, yang tergabung dalam konsensus, memprediksikan neraca perdagangan Indonesia akan membukukan surplus yang lebih besar senilai US$2,04 miliar pada Agustus 2024.

“Surplus neraca perdagangan naik dari US$0,47 miliar di bulan sebelumnya, seiring dengan penurunan impor yang lebih besar dari bulan ke bulan dibandingkan ekspor,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/9/2024).

Andry menjelaskan pada saat bersamaan, ekspor diperkirakan akan tetap positif dengan tumbuh 0,55% secara tahunan (year-on-year/YoY). Meski demikian, ekspor secara bulanan (month-to-month/MtM) sedikit terkontraksi sebesar 0,4%.

Ekspor masih tertopang permintaan yang kuat dari mitra dagang utama Indonesia, seperti Uni Eropa, Asean, Korea Selatan, dan China. Sementara penurunan ekspor paling terdampak pada perdagangan internasional Indonesia dengan India.

Senada dengan Asmo, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat peningkatan surplus perdagangan Agustus 2024 dipengaruhi oleh kinerja ekspor bulanan yang meningkat dan diikuti oleh pelemahan kinerja impor.

“Surplus perdagangan Indonesia pada bulan Agustus 2024 diperkirakan meningkat menjadi US$2,29 miliar dari surplus Juli,” tuturnya.

Proyeksi Konsensus Ekonom untuk Neraca Dagang Agustus 2024

Sumber: Bloomberg, Senin (16/9/2024)

Pertumbuhan Ekspor Tertahan Harga Batu Bara

Lebih lanjut Asmo menyebutkan pertumbuhan ekspor tahunan yang masih positif didukung oleh kenaikan harga crude palm oil/CPO sebesar 5,6% YoY atau 1,2% MtM di bulan Agustus.

Sementara batu bara masih mengalami kontraksi sebesar 6,3% YoY, tetapi tumbuh positif sebesar 4,4% MtM.

“Harga bijih besi, nikel, dan baja juga masih mencatat kontraksi tahunan, sementara secara bulanan, masing-masing tumbuh -6,8%, 1,2%, dan 1,4% secara bulanan,” lanjutnya.

Di sisi lain, impor diperkirakan akan tumbuh 6,35% YoY atau -7,63% MtM, sejalan dengan moderasi harga minyak global yang didorong oleh sentimen negatif, terutama terkait kekhawatiran atas melemahnya permintaan minyak dari China. Muncul juga perkiraan harga yang lebih rendah dari OPEC dan EIA.

Sementara apresiasi rupiah sebesar 3,10% secara bulanan juga diperkirakan akan berkontribusi pada pertumbuhan impor yang lebih rendah pada bulan Agustus.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melanjutkan kinerja impor Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi sebesar -5,07% MtM meski secara tahunan diperkirakan akan meningkat 9,30%.

“Kontraksi bulanan terutama disebabkan oleh kinerja yang lebih lemah di sektor manufaktur. Sementara itu, moderasi pertumbuhan tahunan sejalan dengan tren pelemahan aktivitas ekonomi global,” katanya.

Ekspor yang masih kuat dengan perkiraan akan tumbuh sebesar 4,20% YoY, melambat dari 6,46% YoY pada bulan Juli 2024, mencerminkan normalisasi harga komoditas yang sedang berlangsung dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global.

Sejalan dengan Pelemahan PMI Manufaktur

Dari 21 ekonom tersebut, seluruhnya kompak meramalkan terjadi surplus. Tak ada satupun yang memprediksi adanya defisit, padahal sedang terjadi penurunan kinerja Purchase Manager Index (PMI) manufaktur.

Menurut laporan terbaru S&P Global pada awal September, indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional bulan ini sebesar 48,9 atau turun dari bulan sebelumnya yang berada pada level 49,3.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menyatakan pelemahan kinerja manufaktur tersebut mendorong lemahnya impor yang ditandai dengan melambatnya persentase pertumbuhan bahan baku impor dan bahan penolong.

“Bahkan impor untuk bahan baku, bahan penolong industri pun relatif melambat dengan terkontraksi industri manufaktur kita yang tercermin PMI Manufaktur yang terkontraksi atau di bawah 50,” ujarnya, Senin (16/9/2024).

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan realisasi ekspor, impor, dan neraca dagang Indonesia pada hari nii, Selasa (17/9/2024), pukul 11.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA - Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal segera memulai masa pemerintahannya dalam hitungan hari ke depan. Sejumlah program seperti makan siang gratis hingga pembangunan IKN pun mendapat sorotan. Bagaimana pemerintahan baru akan menjalankan kebijakan tersebut?

Untuk diketahui, program makan siang gratis atau yang kini disebut dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengungkapkan bahwa penumpukan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade belakangan tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Awalil mengaku tidak habis pikir dengan argumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa utang dipakai untuk keperluan yang produktif. Padahal, sambungnya, data tidak membuktikan demikian.

Menurutnya, setidaknya ada empat indikasi yang menunjukkan bahwa jumlah utang yang terus naik tidak sebanding lurus dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

"Pertama, kenaikan pendapatan negara itu tidak signifikan dengan penambahan atau kenaikan utang," ujar Awalil dalam diskusi Forum Insan Cita secara daring, dikutip pada Selasa (17/9/2024).

Dia menunjukkan, rasio utang pemerintah atas pendapatan negara sebesar 315,81% pada 2024. Jumlah tersebut jauh lebih besar daripada ketika Jokowi pertama kali menjadi presiden atau pada 2014 yaitu sebesar 168,27%.

Kedua, dari tahun ke tahun kenaikan nilai aset tetap pemerintah juga tidak tidak sejalan jumlah peningkatan utang pemerintah. Data terakhir pada 2023, utang pemerintah pusat mencapai sekitar Rp8.144 triliun sementara nilai aset tetap pemerintah hampir mencapai Rp7.000 triliun.

Meski perbedaannya tidak terlalu signifikan, tetapi Awalil menjelaskan itu bisa terjadi karena pada 2017 hingga 2018 pemerintah melakukan revaluasi aset tetap pemerintah sehingga sempat terjadi lonjakan nilai hingga tiga kali lipat pada 2019.

"Akibatnya kalau kita lihat itu berartikan utang itu tidak cukup besar menjadi aset tetap. Misalnya jalan, jalan yang bertambah itu jalan tol, kalau jalan nasional itu bertambahnya lebih sedikit dibandingkan era SBY [Susilo Bambang Yudhoyono]," katanya.

Ketiga, posisi investasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pusat. Menurut Awalil, pemerintah kerap menyatakan utang digunakan agar BUMN bisa menjalankan proyek strategis nasional.

Pada kenyataannya, lanjutnya, data terakhir pada 2023 menunjukkan utang pemerintah pusat mencapai sekitar Rp8.144 triliun sementara nilai penyertaan modal pemerintah pada BUMN tidak sampai Rp3.000 triliun.

"Jadi enggak ada, tidak terbukti utang itu membuat investasi pemerintah membaik signifikan di BUMN," ucap Awalil.

Keempat atau terakhir, laju pertumbuhan ekonomi juga tidak berbanding lurus dengan kenaikan posisi utang. Awalil menunjukkan, kenaikan posisi utang tidak membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat daripada ketika berhutangnya lebih sedikit.

Pada kesempatan yang sama, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini juga mengkritisi penumpukan utang pemerintah selama eta Presiden Jokowi.

Dia mengakui bahwa rasio utang pemerintah masih di bawah 40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kendati demikian, dia merasa fakta tersebut kerap menjadi alasan pemerintah bahwa posisi utang pemerintah masih aman.

"Kalau di Jepang meskipun 100% [rasio utang pemerintah terhadap PDB] tapi kalau bunganya 0,7%—0,9%, punya utang 500 triliun dia cuma membayar 30 triliun [bunganya]. [Indonesia] punya utang Rp8.500 triliun, kita harus bayar Rp500 triliun [bunganya saja]," jelas Didik.