Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara terkait rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto membentuk Kementerian Perumahan.

Basuki mengaku tidak masalah jika Prabowo bakal memisahkan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR. Dia mengatakan bahwa perubahan suatu kementerian/lembaga pada pemerintahan baru merupakan hal yang biasa.

"Tidak masalah, yang selalu saya bilang organisasi hanya satu vehicle untuk mencapai suatu tujuan. Dulu itu hanya PU saja, kemudian jadi PU dan Tenaga Listrik. Kemudian Kimpraswil, Kimbangwil kemudian PU saja," kata Basuki saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Basuki menuturkan perubahan di tubuh kementerian yang fokus pada bidang infrastruktur ini juga terjadi saat Presiden Jokowi mulai menjabat. Saat itu, Jokowi menggabung Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan sehingga menjadi Kementerian PUPR.

"Kalau mau dipisah lagi dari perumahan ya tidak masalah. Kalau saya perhatikan, statement pak Hashim ini ingin mengembalikan PU ke khitahnya, jadi Bina Marga, Cipta Karya, SDA. Tidak apa-apa, jadi PU sebagai pembina konstruksi," ujarnya.

Adapun terkait anggaran, Basuki mengatakan bahwa pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2025 sebesar Rp75 triliun. Angka tersebut turun 50,5% dibandingkan dengan pagu TA 2024 yakni Rp149,74 triliun. Dia mengatakan anggaran tersebut sudah termasuk untuk bidang perumahan.

Lebih lanjut, Basuki menuturkan bahwa Kementerian PUPR mengusulkan tambahan anggaran 2025 menjadi Rp136 triliun. Dia menjelaskan bahwa usulan tambahan kebutuhan anggaran itu akan digunakan untuk menyukseskan berbagai proyek, di antaranya untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur ketahanan pangan dan energi yaitu penyelesaian sejumlah bendungan on going dan bendungan baru.

Di samping itu usulan tambahan anggaran itu juga dilakukan untuk mendukung pembangunan jaringan air baku dari bendungan dan pengadaan tanah proyek bendungan non-PSN.

Selanjutnya, usulan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, pengembangan jalan bebas hambatan, pembangunan infrastruktur DOB Papua serta pembangunan jembatan gantung.

Dalam bidang kawasan, tambahan anggaran akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan kantor Kemenko di IKN, kantor Kementerian PUPR di IKN, kawasan peribadatan hingga penataan kawasan permukiman di IKN.

“Selanjutnya pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih yang juga merupakan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo sempat mengungkap wacana pembentukan Kementerian Perumahan saat ini tengah digodok.

Dia membocorkan, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pagu anggaran Kementerian Perumahan bahkan telah dialokasikan sebesar Rp53 triliun.

“Kita sudah memasukkan anggaran [Kementerian Perumahan] ke dalam RAPBN tahun depan. Angka yang telah ditetapkan adalah Rp53 triliun untuk memulai program ini,” jelasnya dalam agenda APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran di Senayan, Sabtu (31/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mengatur penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman Kratom, sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Juni 2024.

Aturan tata niaga ekspor kratom ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Beleid ini telah diundangkan pada 26 Agustus 2024 dan berlaku 30 hari kerja sejak tanggal diundangkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, menyampaikan, pengaturan ekspor tanaman dengan nama ilmiah Mitragyna speciosa itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberterimaan produk ekspor Indonesia.Selain itu, hadirnya aturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

“Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, diantaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya,” kata Isy dalam keterangan resminya, Senin (9/9/2024).

Kendati pemerintah membuka keran ekspor untuk kratom, Isy menegaskan bahwa terbitnya regulasi ini bukan untuk penggunaan dalam negeri.

Selain itu, pemerintah melalui kedua dokumen tersebut juga telah mengatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang dilarang dan diizinkan ekspor.

Dalam Permendag No.21/2024, tanaman kratom yang diizinkan ekspor yakni tanaman dan bagiannya yang utamanya dipakai dalam farmasi dan selain farmasi dalam bentuk potongan, dihancurkan, atau dalam bentuk bubuk dengan ukuran ≤ 600 mikron.

Sementara melalui Permendag No.20/2024, pemerintah melarang ekspor tanaman kratom dalam bentuk utuh, maupun dalam bentuk potongan, dihancurkan, atau dalam bentuk bubuk dengan ukuran lebih dari 600 mikron.

Untuk pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan ekspor, pemerintah mewajibkan untuk memenuhi persyaratan seperti memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS).

“Saya berharap pelaku usaha dapat menjalankan Permendag ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia,” pungkasnya.

Pemerintah pada Juni 2024 telah menyepakati untuk menyusun aturan perdagangan tanaman kratom, usai melaksanakan rapat internal di Istana Negara.

Penyusunan aturan ini sekaligus merespons keluhan dari 18.000 lebih keluarga di Kalimantan Barat yang kesulitan untuk mengekspor kratom. Selain itu, tanaman ini dinilai dapat menjadi kekuatan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebelumnya mengungkapkan, melalui tata niaga tanaman kratom, pemerintah akan mengatur standarisasi agar nilai ekspor kratom Indonesia mengalami peningkatan.

“Kemendag atur tata niaganya untuk bentuk suatu standardisasi, sehingga tidak ada lagi kratom produk Indonesia yang terkandung bakteri ecoli, salmonella, logam berat. Karena sudah ada eksportir kita di-reject barangnya,” jelas Moeldoko di Istana Negara, Kamis (20/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) optimistis target investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat mencapai Rp100 triliun hingga akhir tahun ini.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN, Agung Wicaksono, menuturkan bahwa saat ini masih terdapat potensi investasi mencapai lebih dari Rp80 triliun ke IKN. Sehingga, dirinya meyakini target investasi Rp100 triliun hingga akhir tahun ini bisa tercapai.

“Kalau target saya rasa kita on track, apalagi karena tadi ada KPBU-nya kan sudah on progress. Kalau tadi dihitung antara direct investment dan KPBU mungkin sudah Rp80 triliun lebih kan, jadi kita optimistis,” kata Agung saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (9/9/2024).

Agung juga menuturkan pada bulan ini akan digelar kembali pelaksanaan Groundbreaking IKN. Agenda tersebut akan diikuti oleh enam hingga 8 perusahaan dalam negeri dan luar negeri.

Kendati demikian, dirinya masih enggan merinci berapa total nilai investasi tersebut. Pasalnya, hingga saat ini masih dilakukan sejumlah pengukuran lahan.

“Secara total nanti [nilai investasinya], karena tadi jumlahnya belum pasti antara 6 sampai 8 [investor] ya. Ini ikan masih sebagian ada proses pengukuran lahan, ada proses nanti penetapan alokasinya, jadi berapa besarnya itu nanti akan diumumkan pada waktunya,” ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni menuturkan bahwa masih terdapat 61 surat minat investasi (LoI) yang sudah berprogres dengan potensi nilai investasi Rp80,4 triliun.

Potensi investasi itu paling besar berasal dari rencana investasi langsung mencapai Rp49,2 triliun dan KPBU sebesar Rp30,9 triliun.

“LoI [letter of intent] yang sedang dibahas itu totalnya Rp80,4 triliun. Itu terdiri dari direct investment yaitu Rp49,3 triliun dan kemudian ada yang bentuk PPP [Public Private Partnership] atau KPBU itu sebesar Rp30,9 triliun termasuk di antaranya ada [investor] asing sekitar Rp21,41 triliun,” jelas Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin menekankan kelas menengah yang kini jumlahnya menyusut dan terindikasi ‘turun kelas’ patut menjadi perhatian karena harus dijaga jumlahnya. Terdapat risiko jika kelas menengah dan perekonomian terus tertekan.

Pasalnya, Keberadaan kelas menengah menjadi penting karena berperan dalam mendorong konsumsi dan pembangunan negara. Bila jumlahnya terus menyusut, Bustanul khawatir berpotensi mengarah kepada revolusi.

"Kekosongan kelas menengah juga jelek. kalau turun terlalu jauh, lalu menjadi kosong, dan kita ngeri revolusi," ungkapnya dalam Diskusi Publik Indef bertajuk Kelas Menengah Turun Kelas, Senin (9/9/2024).

Melihat dari negara-negara Amerika Latin, seperti Kolombia hingga Panama, memiliki sedikit jumlah kelas menengah atau bahkan disebut sebagai hollow middle alias lubang di tengah.

Menunjukkan adanya jurang pemisah antara penduduk kaya dan miskin. Bustanul menjelaskan bahwa negara-negara tersebut diisi oleh para Tuan Tanah alias orang kaya dan masyarakat miskin yang bekerja secara informal sebagai petani.

Alhasil, kondisi yang timpang tersebut membuat suatu negara rentan terhadap tekanan dan guncangan.

"Ini berbahaya. Teorinya sudah cukup solid. Kalau struktur perekonomian hollow middle, seperti di Amerika Latin, itu tidak baik," lanjutnya.

Alasannya, kelas menengah memegang peran penting baik di sisi sosial hingga politik karena akan mempengaruhi pemerintahan. Bahkan, kelas menengah menjadi penentu perubahan di segala sektor.

Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2019 tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia.

Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia. Artinya, penduduk kelas menengah telah menyusut hingga 9,48 juta dalam kurun waktu lima tahun.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia terus mendorong pengembangan energi panas bumi untuk mendukung transisi energi Indonesia dan mendukung agenda Net Zero Emission (NZE) 2060. Pada ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Kamis (5/9), PGE menyampaikan paradigma baru yang menekankan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan panas bumi sebagai tulang punggung transisi energi nasional.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu pesan utama yang digaungkan di ISF 2024. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan, dalam sesi pleno menegaskan bahwa percepatan transisi energi memerlukan upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga investor. Menurutnya, masa depan transisi energi Indonesia bergantung pada komitmen kolaboratif dari semua pemangku kepentingan.

Sejalan dengan visi tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menambahkan bahwa panas bumi merupakan solusi terbaik bagi Indonesia dalam perjalanan menuju energi bersih. Karakteristik panas bumi yang mampu menjadi sumber energi baseload menjadi alasan kuat mengapa Indonesia perlu mengoptimalkan potensi ini melalui kolaborasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan.

Untuk memaksimalkan potensi panas bumi yang ada, Direktur Utama PGE Julfi Hadi menyampaikan bahwa paradigma baru dalam pengembangan energi panas bumi dibutuhkan untuk membuat investasi di sektor energi terbarukan ini lebih menarik dengan tingkat tarif yang ada. “Selama ini tidak ada cara baru dalam pengembangan panas bumi, padahal kita perlu mempercepat pengembangan panas bumi dalam 6-8 tahun ke depan untuk mencapai target kapasitas panas bumi nasional sebesar 7 GW pada 2033. Kita memerlukan terobosan untuk bisa menurunkan biaya pengembangan panas bumi dan mengubah paradigma melalui model bisnis yang baru,” kata Julfi Hadi.

Perubahan paradigma dalam pengembangan energi panas bumi menjadi penting, karena dengan tarif listrik panas bumi saat ini, perlu ada pendekatan yang lebih optimal untuk meningkatkan profitabilitas pengembang (independent power producers/IPP). Paradigma baru yang ditawarkan PGE mengedepankan tiga strategi utama untuk mencapai hal ini.

Pertama, strategi pembaruan model bisnis melalui pengembangan bertahap di wilayah kerja panas bumi untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan optimalisasi biaya, mengingat pengembangan langsung dalam skala besar biasanya sering menimbulkan pembengkakan biaya.

Kedua, strategi menurunkan biaya ongkos pengembangan per unit (USD per MW) melalui penggunaan teknologi baru dan menaikkan volume operasi melalui kolaborasi antar-pengembang panas bumi untuk membangun pasar dan konsolidasi permintaan.

Ketiga, strategi diversifikasi melalui pengembangan bisnis terkait dan manufaktur lokal. Pengembang panas bumi perlu ekspansi bisnis non-kelistrikan (off-grid) seperti hidrogen hijau dan amonia hijau dan mempromosikan pengembangan teknologi dan manufaktur lokal untuk komponen utama pembangkit listrik panas bumi di dalam negeri.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan insentif lainnya seperti akses ke pinjaman lunak (concessional loan) dan penjualan kredit karbon internasional. Hal ini juga memerlukan dukungan pemerintah untuk memberikan insentif tambahan, terutama dukungan untuk peningkatan kandungan lokal dan infrastruktur.

“Pengembang panas bumi perlu meninggalkan paradigma dan model bisnis lama yang masih memakai pendekatan business as usual dan membatasi kolaborasi yang menyebabkan tingkat pengembalian (internal rate of return) marginal. Kita perlu berkembang dan berkolaborasi bersama untuk menjadikan panas bumi bisa memainkan peran penting dalam transisi energi nasional,” kata Julfi Hadi.

Dengan sumber daya yang dimiliki, PGE optimistis dapat menjadi motor penggerak dan pemimpin percepatan pengembangan panas bumi nasional. PGE saat ini mengelola 15 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang 672 MW yang akan dinaikkan menjadi 1 GW dalam dua sampai tiga tahun ke depan, dengan total potensi cadangan panas bumi sebesar 3 GW yang siap dikembangkan dari 10 WKP yang dikelola sendiri.

“PGE sudah walking the talk dalam mewujudkan paradigma baru. Sudah banyak hal yang kita lakukan seperti berkolaborasi dalam eksplorasi sumber daya, mendorong pengembangan teknologi baru di Indonesia, dan mengembangkan manufaktur lokal. PGE juga menginisiasi proyek percontohan hidrogen hijau di Ulubelu,” pungkas Julfi Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membuka keran ekspor pasir laut, setelah merevisi dua kebijakan di bidang ekspor sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Revisi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Aturan ini telah diundangkan pada 29 Agustus 2024 dan berlaku 30 hari kerja sejak tanggal diundangkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, menyampaikan, ekspor pasir laut hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

“Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Isy dalam keterangan resminya, Senin (9/9/2024).

Isy menuturkan, jenis pasir laut yang boleh diekspor adalah pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yang memiliki ukuran butiran 0,25 mm ≤ D50 ≤ 2,0 mm; dengan persentase kerang (shells) / CaCO3 ≤ 15%; Au (emas) ≤ 0,05 ppm; Ag (perak) ≤ 0,05 ppm; Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium ≤ 0,05 ppm; Silika (SiO2) ≤ 95%; Timah (Sn) ≤ 50 ppm; Nikel (Ni) ≤ 35 ppm; dan logam tanah jarang total ≤ 100 ppm.

Adapun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengekspor pasir laut, sebagaimana tercantum dalam Permendag No.21/2024. Ketentuan tersebut yakni ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE) dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

“Agar dapat ditetapkan sebagai ET oleh Kemendag, pelaku usaha dan eksportir wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari KKP serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” jelas Isy.

Selain itu, pemerintah mewajibkan pelaku usaha dan eksportir membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pelaku usaha dan eksportir dapat melengkapisyarat untuk mendapat PE yaitu wajib memiliki Rekomendasi Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme domestic market obligation (DMO).

Isy mengharapkan, pelaku usaha dan eksportir dapat melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, kegiatan ekspor dapat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah melalui PP No.26/2023 memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil sedimentasi. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengumumkan lokasi-lokasi yang akan dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut.

Sejauh ini, terdapat tujuh lokasi pengelolaan sedimentasi laut, yang tersebar di laut Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

“Penetapan lokasi pembersihan tentu dilakukan setelah kami melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, dan melakukan kajian ilmiah di titik-titik itu,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Jumat (15/3/2024).

Untuk menjalankan aturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33/2023 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan diumumkannya tujuh lokasi tersebut, pemerintah memberikan karpet merah kepada pelaku usaha guna memanfaatkan hasil sedimentasi yang ada.

Kendati begitu, hanya pelaku usaha yang memenuhi persyaratan yang dapat melakukan kegiatan pengerukan hasil sedimentasi di laut. Di antaranya, pengusaha yang bergerak di bidang pembersihan hasil sedimentasi di laut dan memiliki peralatan dengan teknologi khusus.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) baru berhasil menagih sebesar Rp38,88 triliun per 5 September 2024 dari total target Rp110 triliun. Artinya, capaian BLBI belum setengah dari total target.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban beralasan bahwa target Rp110 triliun mengacu pada aset yang harus diurus pihaknya. Kendati demikian, aset tersebut berasal dari kasus-kasus lama.

"Barang yang kita urus waktu itu adalah Rp110 triliun, ini barang lama semua. Jadi bahkan ketika kita mau build up case-nya [membangun kasus] pun kita perlu waktu. Kita lihat lagi semuanya," kata Rio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Perincian capaian Rp38,88 triliun Satgas BLBI tersebut yaitu Rp1,84 triliun dari penerima negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara; Rp18,13 triliun dari penyitaan/penyerahan barang jaminan/harta kekayaan lain.

Lalu, Rp9,21 triliun dari penguasaan aset properti; Rp5,93 triliun dari PSP (pemegang saham pengendali) dan hibah; serta Rp3,77 triliun PMN (penyertaan modal negara) non tunai.

Sementara itu, Rio mengungkapkan penerimaan Satgas BLBI pada tahun depan ditargetkan sebesar Rp2 triliun. Perinciannya, Rp500 miliar dari PNBP ke kas negara, Rp500 miliar dari penguasaan fisik, dan Rp1 triliun dari penyitaan.

"Makin ke sini kan kita menyisir yang kecil, yang selama ini ada kan kita terus lakukan penagihan ya. Nah kita tahu bahwa akhirnya untuk yang besar-besar yang kita lakukan adalah penyitaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini menjelaskan masa tugas Satgas BLBI akan berakhir pada 31 Desember 2024 sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.30/2023,

Oleh sebab itu, sambungnya, Kemenkeu akan membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI untuk menggantikan Satgas BLBI. Rio mengingatkan, Satgas BLBI bukan lembaga permanen.

"Makanya kemudian kita mengusulkan di bentuk sesuatu seperti komite tetap lah, karena bagaimanapun juga kan negara tetap mempunyai tagihan kepada orang-orang ini," jelas Rio.

Kendati demikian, pihaknya masih terus membicarakan dengan kementerian lainnya untuk penetapan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI. Oleh sebab itu, dia belum mendetailkan terkait komite tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti harga MinyaKita yang terus melambung di tengah harga minyak goreng curah yang mengalami kenaikan.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono mengatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng (migor) curah sebenarnya bisa dipahami lantaran komoditas ini tidak lagi masuk ke skema dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO). Alhasil, pasokan migor curah menjadi berkurang.

Edy menjelaskan hal itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong dan menggeser masyarakat mengkonsumsi minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan, termasuk ke MinyaKita. Sebab, lanjut dia, minyak goreng kemasan memiliki ukuran lebih pasti dan lebih sehat dibandingkan migor curah.

Namun, pada kenyataannya, Edy menyayangkan harga MinyaKita di pasar yang ikut melambung tinggi. “Sayangnya, MinyaKita yang merupakan minyak goreng kemasan yang dikontrol oleh pemerintah, ini harganya juga naik,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, Senin (9/9/2024).

Dia menyebut kondisi ini tidak sejalan dengan proyeksi yang diharapkan pemerintah. Di mana, harga MinyaKita semestinya lebih murah di saat harga minyak goreng curah melambung di pasar.

Edy mengungkap, harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita mencapai Rp15.700 per liter, sedangkan harga terakhir MinyaKita dipatok Rp16.700 per liter. Di sisi lain, harga terakhir minyak goreng curah dibanderol seharga Rp16.300 per liter.

“Mestinya yang kita harapkan, harga minyak goreng curah naik, tetapi harga MinyaKita-nya turun, sehingga nanti orang bergeser ketika dari minyak curah ke MinyaKita, dan MinyaKita ini dikontrol oleh pemerintah dengan harga eceran tertinggi Rp15.700 [per liter], harga sekarang, ternyata harganya masih naik juga,” bebernya.

Untuk itu, KSP meminta adanya perhatian khusus dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) atas melambungnya harga MinyaKita di pasaran.

Dia pun mengendus ada sejumlah penyebab harga MinyaKita terus merangkak di pasar, salah satunya masalah teknis di lapangan hingga HET di kemasan lama. “Mungkin ada masalah teknis di lapangan, masalah kemasan kemasan, kemasan lama, label harganya masih HET lama, Rp14.000, mungkin,” ujarnya.

Terlebih, saat ini harga rata-rata MinyaKita menembus Rp16.700 per liter. Menurutnya, kondisi ini kurang bagus.

Berikut adalah daftar harga MinyaKita tertinggi dan terendah di lima provinsi:

1. Daftar Provinsi dengan Harga MinyaKita Tertinggi

Harga MinyaKita per 30 Agustus 2024:

1. Maluku Utara — Rp18.500/kg

2. Papua — Rp18.000/kg

3. Papua Selatan — Rp18.000/kg

4. Papua Tengah — Rp18.000/kg

5. Papua Barat Daya — Rp17.750/kg

Harga MinyaKita per 6 September 2024:

1. Maluku Utara — Rp18.500/kg

2. Papua Barat Daya — Rp18.083/kg

3. Papua — Rp18.000/kg

4. Papua Selatan — Rp18.000/kg

5. Papua Tengah — Rp18.000/kg

2. Daftar Provinsi dengan Harga MinyaKita Terendah

Harga MinyaKita per 30 Agustus 2024:

1. Kepulauan Riau — Rp15.167/kg

2. Jawa Timur — Rp15.242/kg

3. Kepulauan Bangka Belitung — Rp15.388/kg

4. D.I. Yogyakarta — Rp15.500/kg

5. Sumatra Barat — Rp15.667/kg

Harga MinyaKita per 6 September 2024:

1. Kepulauan Riau — Rp15.317/kg

2. Kepulauan Bangka Belitung — Rp15.694/kg

3. Jawa Timur — Rp15.744/kg

4. D.I. Yogyakarta — Rp15.750/kg

5. Maluku — Rp15.889/kg

Bisnis.com, JAKARTA – Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menuturkan bahwa pihaknya merevisi usulan tambahan anggaran Badan Otorita IKN pada 2025 menjadi sebesar Rp27,8 triliun.

Adapun, Otorita IKN sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp29,8 triliun. Raja Juli menuturkan, revisi usulan tambahan anggaran itu sudah dikoordinasikan ke Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas.

“Kami lakukan penajaman usulan tambahan menjadi Rp27,8 triliun dan mengajukan kembali revisi usulan anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas,” kata Raja Juli dalam raker bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dia lantas merinci, tambahan anggaran itu paling besar bakal dialokasikan untuk merealisasikan program kerja di Kedeputian Sarana dan Prasarana mencapai Rp26,7 triliun untuk mengakomodir pembangunan jalan dan MUT, hunian ASN, penyediaan infrastruktur dasar lainnya, Kantor OIKN tahap II hingga pengelolaan gedung dan kawasan.

Kemudian, alokasi tambahan anggaran terbesar kedua dialirkan untuk kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan untuk mengakomodir pembelian lahan, pemetaan batas delineasi, pengelolaan pertanahan, penyusunan RDTR Wilayah Pengembangan Mentawir, hingga penyiapan rencana induk super hub ekonomi.

Bidang pengendalian pembangunan direncanakan akan mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp106,1 miliar untuk pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan biaya operasional dan pelayanan publik oleh empat pemerintahan di wilayah IKN.

Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar untuk pembangunan laboratorium lingkungan hingga pembangunan Gudang logistik peralatan penanggulangan bencana. Deputi Bidang Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan pelayanan pendidikan hingga peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Rp62,5 miliar.

Terakhir, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp37,7 miliar untuk penyelenggaraan manajemen digital twin bangunan gedung dan infrastruktur Kawasan 1A dan 1B, penyelenggaraan operasional Pusat Kendali Kawasan Kota Cerdas, hingga penyelenggaraan operasional konektivitas jaringan internet Kawasan kota cerdas.

Sebagai informasi, pagu anggaran OIKN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp285,9 miliar, kemudian naik menjadi Rp543,36 miliar pada 2024. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk 2 program yakni dukungan manajemen dan pengembangan kawasan strategis.

Sementara itu, pagu indikatif OIKN tahun 2025 dilaporkan sebesar Rp505,5 miliar, hal itu sebagaimana termaktub dalam Surat Bersama Kepala Bappenas.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memastikan harga avtur kompetitif dan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.

“Harga publikasi Avtur di Indonesia bisa dikatakan cukup kompetitif. Nilai kompetitif harga publikasi avtur milik Pertamina juga setara dan lebih rendah bila dibandingkan dengan harga publikasi per liter di negara yang memiliki kemiripan lanskap geografis,” ujar Corporate Secretary Heppy Wulansari, Minggu (8/9/2024).

Harga avtur yang dijual Pertamina Patra Niaga pada rentang 1-30 September sebesar Rp 13.211/liter. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan harga avtur di Singapura yang mencapai Rp 23.212/liter pada periode yang sama.

Heppy mengatakan, harga avtur Pertamina sudah mengacu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

Penetapan harga avtur juga berdasarkan Mean of Plats Singapore (MOPS) yang menjadi patokan harga pasar terdekat. Harga avtur juga mempertimbangkan demand volume dari masing-masing bandara sesuai frekuensi pergerakan pesawat.

Heppy juga mengatakan, rantai pasok avtur di Indonesia lebih kompleks dibandingkan negara lain. Pertamina bertanggung jawab menyediakan avtur di 72 DPPU yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertamina Patra Niaga yang tidak hanya berfokus melayani Avtur pada bandara besar, tetapi juga termasuk bandara kecil yang secara komersial belum tentu menguntungkan.

“Rantai pasok (supply chain) Indonesia lebih kompleks dibandingkan negara lain, termasuk untuk menjaga ketahanan pasokan di 72 DPPU. Kami terus memastikan kebutuhan avtur terpenuhi di seluruh Indonesia, bahkan bandara perintis sekalipun” tutup Heppy.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2, 3, 5 dan 6 yang telah selesai pembangunannya pada Senin (9/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah bakal melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol. Termasuk Jalan Tol Trans Sumatra.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa infrastruktur seperti jalan bebas hambatan tersebut sangat penting untuk dihadirkan demi meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.

“Kami akan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol, termasuk tol trans sumatera sepanjang 2.998 km. yang menyambung nantinya kalau sudah tersambung dari Lampung sampai ke Aceh,” kata Jokowi saat meresmikan Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh Seksi 2, 3, 5 dan 6, Aceh Besar, Senin (9/9/2024).

Kepala Negara menekankan bahwa dengan kehadiran Jalan Tol Trans Sumatra akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan ekonomi di Sumtera dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh dan meningkatkan multiplier effect dari masyarakat

Dia pun menjelaskan salah satu fungsi Tol Ruas Sigli - Banda Aceh Seksi 2, 3, 5 dan 6, Aceh Besar yang memiliki panjang 35 kilometer (km) dan dibangun sejak 2019 itu.

Presiden Ke-7 RI itu mengatakan bahwa meskipun menelan biaya yang tidak sedikit yaitu Rp13,5 triliun, pembangunan diperlukan untuk menumbuhan titik ekonomi baru dan memotivasi UMKM demi melakukan perluasan usaha serta membangkitkan perekonomian di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dia memerinci sebanyak 4 seksi yang akan pemerintah resmikan mulai dari seksi 2 Seulimeum—Jantho, seksi 3 Jantho—Indrapuri, seksi 5 Blang Bintang—Kuto Baro, Seksi 6 Kuto Baro—Baitussalam sepanjang 35 km.

“Saya yakin infrastruktur penting ini demi menumbuhkan ekonomi baru dan memotivasi UMKM demi melakukan perluasan usaha serta membangkitkan perekonomian di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tony Fernandes, CEO Capital A Berhad baru-baru ini membuat "heboh" dengan menyebut harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain. Selain itu, penerapan PPN ganda membuat harga tiket pesawat menjadi mahal.

Selain kondisi industri penerbangan, Tony juga memberikan update untuk bisnis PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) ke depan. AirAsia bakal menambah 70 armada pesawat pada 5 tahun ke depan.