Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan total penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan Pertalite sudah melebih angka 50%.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, mengatakan, per 16 Agustus 2024 penyaluran BBM jenis Pertalite mencapai 18,8 juta kiloliter (kl) atau 59,47% kuota yang dialokasikan pada 2024 sebesar 31,60 juta kl.

Kemudian, untuk BBM jenis solar, BPH Migas mencatat penyaluran hingga 16 Agustus sebesar 10,7 juta kl atau 59,85% dari kuota yang dialokasikan sebesar 17,96 juta kl.

“Realisasi hingga 16 Agustus 2024, Solar sebanyak 59,85% dan Pertalite sebanyak 59,47%,” kata Saleh saat dihubungi, Jumat (30/8/2024).

Lebih lanjut, terkait adanya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tidak menjual BBM jenis Pertalite, Saleh menuturkan bahwa SPBU yang tidak menjual Pertalite merupakan kebijakan yang diambil oleh sang pemilik tempat pengisian tersebut.

Pemilik SPBU tersebut, kata Saleh, sudah melaporkan ke Pertamina bahwa mereka tidak menjual BBM tersebut. Sehingga, SPBU tersebut tidak dialokasikan BBM jenis Pertalite.

“SPBU tersebut berkontrak dengan Pertamina Patra Niaga, nanti Pertamina melaporkan ke BPH ada SPBU yang tidak lagi jual Pertalite, sehingga tidak lagi dialokasikan volume JBKP-nya,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan serapan Pertalite hingga akhir tahun ini mencapai 31,51 juta kl, masih di bawah kuota Pertalite yang dialokasikan tahun ini.

Namun, kuota BBM Pertalite diperkirakan bakal meningkat pada 2025 mendatang. BPH memproyeksikan, kuota untuk Pertalite pada 2025 mendatang dikerek ke batas atas 33,23 juta kl dan batas bawah di angka 31,33 juta kl.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menerangkan, perhitungan kuota untuk batas atas itu menggunakan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penjualan BBM serta asumsi pertumbuhan ekonomi.

“Adapun, perhitungan penentuan batas bawah proyeksi volume Solar, minyak tanah dan Pertalite menggunakan model statistik regresi dengan data historis konsumsi BBM dan parameter PDB per kapita, serta pertumbuhan asumsi pertumuhan ekonomi 2025,” kata Erika saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 36,89% dari total penduduk kelas menengah atau sekitar 17,65 juta merupakan penduduk muda dari kategori Gen Z yang lahir pada 1997—2012 dan Gen Alpha yang lahir pada 2013—2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan dari sisi usia, sekitar 1 dari 3 penduduk kelas menengah itu merupakan Gen Z dan Gen Alpha.

"Kalau kita lihat itu dia satu dari tiga penduduk itu adalah Gen Z dan Gen Alpha," ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (30/8/2024).

Sementara porsi generasi milenial yang lahir pada 1981 hingga 1996 dalam kelas menengah sebanyak 24,6% atau mencakup 11,77 juta orang dari total kelompok kelas menengah.

Untuk Generasi X atau penduduk yang lahir pada 1965 hingga 1980, menjelaskan 24,77% atau sebanyak 11,85 juta orang.

Generasi Boomers dan Pre Boomers menjelaskan masing-masing 12,62% (6,04 juta orang) dan 1,12% (535.920 orang) dari total penduduk kelas menengah.

Di sisi lain, Amalia melihat dari penduduk yang menuju kelas menengah atau aspiring middle class (AMC), maka 42% dari kelompok menuju kelas menengah merupakan Gen Z dan Gen Alpha.

Pada kesempatan tersebut, Amalia turut membeberkan bahwa separuh penduduk kelas menengah atau sebesar 62,24% ini berpendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi.

Profil pendidikan dari penduduk yang menuju kelas menengah juga sekitar 40,99% penduduk menuju kelas menengah atau aspiring middle class (AMC) berpendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi.

"Kelas menengah yang pendidikannya hanya SD relatif sedikit hanya 5% dan juga yang pendidikannya SMP sederajat itu hanya 17,55%. Jadi memang mayoritas adalah SMA dan perguruan tinggi," jelasnya.

Sebelumnya, isu kelas menengah menjadi perhatian karena terjadi penurunan jumlah penduduk kategori tersebut sebanyak 9,4 juta jiwa.

Pada 2019 tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Adapun, kelas menengah dan AMC pada dasarnya mencakup 185,35 juta orang atau menyumbang sekitar setengah dari penduduk Indonesia saat ini.

"Artinya ketika ternyata kelas menengah turun secara klasifikasi ke kelompok calon kelas menengah maka ada indikator pengeluaran mereka menjadi lebih rendah disebabkan oleh berbagai faktor," ujar ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet, Jumat (30/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengimbau masyarakat kelas menengah ke atas atau mampu untuk membeli beras komersial Bulog, alih-alih membeli beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).

Bayu menyampaikan, beras SPHP ini ditujukan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah dan merupakan beras subsidi dari pemerintah. Untuk itu, dia mengarahkan masyarakat mampu untuk membeli beras komersial yang harganya sedikit lebih tinggi dari beras SPHP.

“Bulog juga punya produk yang bisa penuhi kebutuhan konsumen yang punya kemampuan untuk bisa beli beras komersial dan tentunya harganya sedikit lebih tinggi,” kata Bayu saat ditemui di Kantor Pusat Perum Bulog, Jumat (30/8/2024).

Kendati begitu, Bayu mengakui bahwa beras SPHP tentu akan dibeli oleh berbagai kalangan masyarakat mengingat, beras SPHP saat ini mudah dijangkau oleh masyarakat. Meski demikian, Bayu mengharapkan, imbauan ini dapat diikuti oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

Di sisi lain, Bayu menuturkan bahwa pihaknya berupaya agar masyarakat kelas menengah dapat dengan mudah mengakses beras Bulog sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yakni di kisaran Rp12.500 per kilogram hingga Rp13.500 per kilogram sesuai dengan wilayah masing-masing.

Pasalnya, upaya ini merupakan salah satu cara Bulog untuk mengendalikan harga beras di pasar rakyat. Selain itu, pihaknya juga memastikan agar stok beras tersebar digudang Bulog seluruh Indonesia dan memastikan bantuan pangan berupa beras pada Oktober-Desember 2024 dapat tersalurkan dengan baik.

“Kelompok ini yang paling rentan dengan kenaikan harga, jadi kita berusaha untuk membuat mereka berasnya tersedia,” tuturnya.

Melansir laman resmi Perum Bulog, Jumat (30/8/2024), beras SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

Adapun Bulog ditugaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk melaksanakan program SPHP sesuai dengan melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

Dalam hal ini, Bulog menyalurkan beras SPHP baik secara langsung melalui saluran Satuan Tugas (Satgas), maupun tidak langsung melalui pengecer, ritel modern, distributor/mitra perusahaan, dan operasi pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah (pemda).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap adanya tekanan tertentu kelas menengah Indonesia, yakni mereka sulit untuk naik menuju kelas atas dan berada dalam kerentanan untuk turun kelas ke kategori aspiring middle class atau menuju kelas menengah.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan menurut median pengeluaran, penduduk kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokkan.

"Artinya begini, karena dia kelompok kelas menengah ini paling banyak posisinya di sekitar batas bawah," ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (30/8/2024).

Per 2024, BPS mengkategorikan kelas menengah dengan pengeluaran di atas Rp2.040.262 per kapita per bulan hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan.

Sementara nilai median atau nilai tengah dari urutan data pengeluaran tersebut, berada di angka Rp2.846.440 per kapita per bulan.

Alhasil, mayoritas kelas menengah memiliki pengeluaran di sekitaran Rp2.846.440 per kapita per bulan. Hanya terpaut Rp806.178 dari batas bawah pengelompokkan.

Kelas menengah perlu meningkatkan pengeluaran per kapitanya hingga Rp7,06 juta untuk dapat naik ke kelas atas. Hal yang tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Hal tersebut, lanjut Amalia, menandakan bahwa kelas menengah amat rentan terhadap guncangan ekonomi yang mempengaruhi pengeluarannya.

"Ini memang relatif rentan kalau ada goncangan dia bisa masuk ke dalam kelompok menuju kelas menengah," jelasnya.

Pada dasarnya, BPS mencatat prioritas pengeluaran bagi kelas menengah terdapat tiga kelompok. Pertama,makanan yang proporsinya mencakup 41,67% dari total pengeluaran.

Kedua, perumahan yang pada 2024 proporsinya sebesar 28,52% atau naik tipis dari posisi 27,8% pada 2019.

Ketiga, kelas menengah memprioritaskan pengeluaran pada barang jasa lainnya yang proporsinya sebesar 6,48%.

Sementara jumlah masyarakat kelas menengah tercatat sebanyak 47,85 juta orang atau mencakup 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) yang tergabung dalam KRLMania memprotes keras rencana pemerintah yang akan menetapkan subsidi tarif krl berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

KRLMania berpendapat bahwa penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Mereka menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya.

"Dalam pandangan kami, langkah ini merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik," kata Nurcahyo, salah satu perwakilan KRLMania dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/8/2024).

Menurutnya, subsidi pemerintah pada transportasi publik seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"Selain itu, KRLMania ingin menekankan bahwa wacana penerapan subsidi berbasis NIK jangan sampai digunakan sebagai alasan untuk menutupi rencana kenaikan tarif KRL yang telah menjadi perhatian serius bagi kami," ujarnya.

Menurutnya, pengguna KRL telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberlangsungan layanan ini selama bertahun-tahun, dan KRLMania menolak setiap upaya untuk menaikkan tarif KRL sebelum ada perbaikan yang signifikan dalam hal layanan operasional dan infrastruktur.

Dia mengatakan, saat ini, masih banyak permasalahan yang harus diatasi oleh pihak operator KRL, termasuk keterlambatan, kepadatan penumpang, dan kurangnya perawatan fasilitas umum seperti eskalator, lift, dan tempat duduk di stasiun dan dalam kereta.

Alhasil, kenaikan tarif tanpa diiringi dengan perbaikan layanan yang nyata hanya akan membebani masyarakat, terutama mereka yang setiap hari mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama.

"Oleh karena itu, KRLMania dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif KRL sampai ada perbaikan yang jelas dan dirasakan oleh seluruh pengguna. Kami juga mengimbau pemerintah dan pihak terkait untuk lebih transparan dalam menyusun kebijakan terkait subsidi dan tarif KRL," pungkasnya.

Di lain sisi, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) buka suara terkait rencana pemerintah yang akan menetapkan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK. Jika diberlakukan, kebijakan itu dinilai bakal menuai protes keras dari para komuter.

Senada, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno menilai pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas dari KRL sebelum memutuskan untuk memberlakukan skema subsidi tarif KRL berbasis NIK.

Meski demikian, dia juga mengakui bahwa ada sisi positifnya yaitu masyarakat kalangan menengah ke bawah berpotensi mendapatkan tarif KRL yang lebih murah dibandingkan kalangan menengah ke atas.

"Secara keseluruhan dampaknya positif, tapi jangan dulu diberlakukan sekarang. Kenapa mereka [masyarakat] marah atau tidak terima? Karena saat ini mereka menikmati KRL yang tidak nyaman," ujar Djoko kepada Bisnis, Jumat (30/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim terdapat 48 investor yang siap mendukung pengadaan susu sapi dalam program makan siang bergizi gratis Prabowo-Gibran.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda mengatakan, 48 perusahaan tersebut telah komitmen untuk mengimpor sapi perah dan membudidayakannya di dalam negeri. Adapun, Kementan menargetkan impor sapi perah hingga 1 juta ekor dalam kurun waktu lima tahun ke depan hingga 2029.

"Untuk sapi perah sudah ada 48 perusahaan yang sudah tanda tangan di atas materai akan memasukkan [impor] sapi perah, tentu dengan ketentuan dan syarat yang berlaku," ungkap Agung dalam diskusi publik, dikutip secara virtual, Jumat (30/8/2024).

Agung membeberkan, untuk budidaya sapi perah hingga 1 juta ekor dibutuhkan tambahan lahan hingga 500.000 hektare. Menurutnya, saat ini pihaknya telah mengidentifikasi hingga 1 juta hektare lahan yang cocok untuk budidaya sapi perah dari target 1,5 juta hektare.

Lahan-lahan tersebut, kata dia, kebanyakan merupakan lahan milik pemerintah daerah, bank tanah, milik BUMN (PTPN) hingga Perhutani.

"Terakhir kami ke Sulawesi Tengah, namanya Lembah Napu di Kabupaten Poso, luas lahannya lebih dari 60.000 hektare, yang dimiliki oleh bank tanah 6.600 hektare itu sangat luar biasa dan tidak kalah dengan New Zealand dan Australia," bebernya.

Agung pun mengakui, intervensi dan stimulus pemerintah diperlukan untuk menarik lebih banyak minat investor masuk ke dalam ekosistem program makan bergizi gratis, baik untuk penyediaan susu maupun daging sapi. Dia menyebut, salah satu yang penting bagi investor adalah kepastian pasar dan keberlanjutan bisnis sektor peternakan di Indonesia.

Musababnya, Agung tidak menampik bahwa usaha di sektor peternakan memiliki risiko yang besar. Namun, dengan adanya stimulus dan upaya pemerintah memberikan kepastian berusaha di sektor peternakan, kata dia, menjadi hal krusial yang dinantikan para calon investor.

"Rata-rata mereka [calon investor] masih berat karena keberlanjutan di bisnis ini tidak mudah, risikonya sangat tinggi, keberlanjutan bisnisnya belum jelas," ucapnya.

Adapun, Agung mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 sebagai upaya memberikan regulasi yang mudah untuk pengadaan impor sapi dari sejumlah negara.

Selain itu, dia menyebut bahwa konsumsi daging dan susu di masyarakat juga perlu ditingkatkan. Para pelaku usaha perlu diberi jaminan penyerapan pasar dengan harga di atas biaya produksi.

Di sisi lain, konsumen juga perlu diberikan jaminan keamanan pangan dengan dibentuknya standarisasi produk susu dan daging yang berkualitas.

"Kalau bisnis sapi potong dan sapi perah menguntungkan, pemerintah tidak perlu mengemis-ngemis kepada investor untuk melakukan investasi di bidang ini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi S. Lukman, membeberkan bahwa pihaknya telah dimintai untuk mendukung program susu gratis di pemerintahan selanjutnya itu dengan melakukan impor sapi.

Musababnya, kata Adhi, produksi susu dalam negeri saat ini belum mumpuni untuk memenuhi kebutuhan program populis tersebut. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan susu di kalangan industri saat ini pun, sebanyak 80% juga masih dipasok dari luar negeri alias impor.

"Ya beberapa produsen anggota Gapmmi diminta untuk mendukung program pengadaan sapi," ujar Adhi saat ditemui di Kawasan Senayan, Senin (22/7/2024).

Kendati begitu, menurutnya impor sapi perah tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Ada banyak faktor dan persiapan yang perlu dipertimbangkan.

Menurutnya, kecocokan iklim dan lingkungan menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengimpor sapi perah. Indonesia yang merupakan wilayah tropis cenderung menghasilkan susu lebih sedikit dibandingkan negara subtropis seperti Eropa atau sebagian wilayah Australia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa pendaftaran QR CodeMyPertamina untuk pembelian Pertalite belum diwajibkan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menjelaskan bahwa Program Subsidi Tepat Pertalite hanya diberlakukan untuk kendaraan roda empat atau mobil.

"Roda dua dan tiga belum diwajibkan melakukan pendaftaran Subsidi Tepat," jelas Eko melalui siaran pers, dikutip Jumat (30/8/2024).

Adapun, Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya penyaluran subsidi tepat dengan melakukan pendataan pengguna BBM subsidi melalui pendaftaran QR Code.

Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengidentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite.

Agar penyaluran Pertalite terkontrol, Pertamina Patra Niaga melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar dan mencatatkan nopol kendaraan bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat.

“Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat mengajak masyarakat pengguna BBM jenis Pertalite untuk mendaftarkan kendaraannya dan kami telah menyiapkan Help Desk di SPBU untuk membantu menjelaskan prosedur pendaftarannya,” ujar Eko.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari memastikan ketersediaan BBM jenis Pertalite di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.

Heppy menjelaskan bahwa sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan BPH Migas.

"Pertalite adalah salah satu BBM subsidi sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran, antara lain pengaturan titik-titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah keatas, di luar daerah industri. Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran," jelas Heppy.

Saat ini, kata Heppy, Pertamina terus mengintensifkan pendaftaran subsidi tepat Pertalite di wilayah wave 1 yakni Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara,, dan Kalimantan Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan serapan jenis bahan bakar minyak (BBM) khusus penugasan (JBKP) Pertalite hingga akhir 2024 tidak akan melebihi kuota yang telah dialokasikan pemerintah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyebut, sampai Agustus 2024, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 18,6 juta kiloliter (kl). Jumlah tersebut mencapai 58,86% dari kuota tahun ini yang dialokasikan sebesar 31,6 juta kl.

“Pertalite kuota 2024 ditetapkan pemerintah sebesar 31,6 juta kiloliter. Realisasi sampai pertengahan Agustus mencapai 18,6 juta kiloliter,” kata Heppy saat dihubungi Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Heppy menekankan, perseroan terus menjalankan komitmen dalam penyediaan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan oleh BPH Migas.

Adapun, pengaturan titik titik SPBU yang menjual Pertalite sesuai arahan BPH Migas adalah dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah ke atas, dan di luar daerah industri.

“Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.

Lebih lanjut, Heppy mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengindentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi. Salah satunya dengan melakukan pendataan pengguna BBM subsidi melalui pendaftaran QR Code.

Nantinya, QR Code tersebut berguna untuk melalukan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU. “Penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite," tutur Heppy.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan serapan Pertalite hingga akhir tahun ini mencapai 31,51 juta kl, masih di bawah kuota Pertalite yang dialokasikan tahun ini.

Namun, kuota BBM Pertalite diperkirakan bakal meningkat pada 2025 mendatang. BPH memproyeksikan, kuota untuk Pertalite pada 2025 mendatang dikerek ke batas atas 33,23 juta kl dan batas bawah di angka 31,33 juta kl.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menerangkan, perhitungan kuota untuk batas atas itu menggunakan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penjualan BBM serta asumsi pertumbuhan ekonomi.

“Adapun, perhitungan penentuan batas bawah proyeksi volume Solar, minyak tanah dan Pertalite menggunakan model statistik regresi dengan data historis konsumsi BBM dan parameter PDB per kapita, serta pertumbuhan asumsi pertumuhan ekonomi 2025,” kata Erika saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai mata uang China memperpanjang reli penguatannya hingga mencapai level tertingginya selama lebih dari setahun seiring dengan sikap pedagang mempertimbangkan tanda-tanda pembelian yuan oleh korporasi di tengah pelemahan dolar AS secara luas.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (30/8/2024) nilai mata uang yuan di luar negeri naik 0,3% menjadi 7,0752 per dolar AS, atau posisi terkuat sejak Juni 2023. Mata uang tersebut telah melonjak sekitar 2% pada bulan Agustus dan telah menghapus penurunannya untuk tahun ini.

Adapun, nilai mata uang yuan hingga saat ini naik sekitar 0,7% sepanjang 2024 terhadap greenback yang melemah.

Sama seperti mata uang lainnya di Asia, yuan juga mendapat manfaat dari meningkatnya ekspektasi Federal Reserve (The Fed) akan segera menurunkan suku bunga. Hal ini mendorong para pedagang untuk menjual dolar dan membeli mata uang lokal.

Ketika eksportir China menimbun devisa, spekulasi meningkat bahwa mereka juga akan menjual lebih banyak dolar di tengah pergeseran sentimen.

Nilai tukar mata uang yuan juga terdongkrak oleh pelonggaran strategi yang dulunya banyak digunakan, yaitu dengan melibatkan para pedagang yang meminjam yuan dengan harga murah dan menjualnya dengan nilai tukar yang memberikan imbal hasil lebih tinggi.

"Dengan berubahnya sentimen bearish yuan, langkah-langkah stimulus baru-baru ini akan memberikan dukungan yang lebih kuat pada prospek pertumbuhan China. Jika apresiasi yuan yang signifikan terjadi, hal ini dapat mendorong eksportir untuk menyembunyikan nilai tukar kembali ke yuan dan mendorong mata uang tersebut ke level yang lebih kuat," kata Ken Cheung, Chief Asian FX Strategist di Mizuho Bank.

Meski demikian, yuan akan terus menghadapi tekanan dari pertumbuhan yang lamban, karena belanja konsumen melambat dan pemerintahan Presiden Xi Jinping menghindari stimulus besar.

Selain itu, para pedagang juga menunggu untuk melihat apakah bank Sentral China, People’s Bank of China (PBOC) akan kembali menekan kekuatan mata uang yang dikelola tersebut, karena khawatir akan dampaknya terhadap eksportir negara tersebut.

Bank-bank milik negara membeli dolar pada kisaran 7,0910, membatasi apresiasi yuan, menurut pedagang yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengomentari pasar Valas.

Yuan dalam negeri naik tipis setelah PBOC menaikkan suku bunga referensi hariannya ke level tertinggi dua bulan di 7,1124 pada hari Jumat.

"Reli selanjutnya akan lebih lambat dan lebih fluktuatif, mengingat harga spot sudah diperdagangkan di bawah harga tetap. Kami pikir dolar-yuan akan lebih rendah pada akhir tahun, pada 7,0—7,1," ujar Becky Liu, Head of China Macro Strategy di Standard Chartered Bank.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima penghargaan Agricola Medal dari The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Director General FAO, Dr. Qu Dongyu di Istana Negara Jakarta, pada Jumat (30/8/2024).

Dalam sambutannya, Presiden asal Surakarta itu menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penganugerahan tersebut.

Menurut Kepala Negara, penghargaan Agricola Medal merupakan sebuah kehormatan bagi dirinya dan dipersembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Penghargaan Agricola Medal ini kita persembahkan untuk seluruh petani, seluruh masyarakat yang telah berkontribusi aktif dalam memperkuat sektor pertanian," ujarnya dalam forum tersebut.

Presiden Ke-7 RI itu juga menekankan pentingnya kedaulatan dan kemandirian pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditunda atau diabaikan.

Dia menggarisbawahi bahwa negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat.

"Program ketahanan pangan memang menjadi salah satu prioritas pemerintah karena Indonesia menyadari betul pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan, apalagi di tengah berbagai ketidakpastian dunia," ungkap Presiden.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu juga mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian sektor pertanian Indonesia, yang mampu tumbuh 1,7 persen selama pandemi dan memberikan kontribusi sebesar 12,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2023.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari peran serta seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.

"Semoga penghargaan tertinggi di bidang pangan dan pertanian ini dapat membangkitkan energi kolektif Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi ketahanan pangan dunia," ucapnya.

Jokowi pun menyampaikan harapannya agar FAO terus menjadi penghubung dalam dapat menyatukan langkah semua negara dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di dunia.

"Indonesia berharap FAO dapat terus menjadi jembatan yang kokoh yang menyatukan langkah dunia demi ketahanan pangan bersama," pungkasnya.

Untuk diketahui, Penghargaan Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh FAO kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan pertanian.

Agricola Medal tersebut disiapkan langsung oleh Kantor Pusat FAO di Roma yang menampilkan ukiran foto Presiden Jokowi dan slogan “Stronger Together for Resilient and Sustainable Agrifood Systems.”

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara terkait aksi demonstrasi driver Ojek Online (ojol) pada Kamis (29/8/2024).

Dalam aksi itu, Koalisi Ojol Nasional menyampaikan 6 tuntutan, yang salah satunya terkait revisi dan penambahan pasal Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Mengacu beleid tersebut, definisi dari pos sendiri adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

Sementara itu, layanan pos komersial adalah layanan yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh pemerintah.

Lantas, apakah Kemenkominfo akan merevisi formula tarif layanan pos komersial untuk ojol?

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan sebenarnya layanan paket kiriman (LPK) sudah diatur di dalam Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012.

“Misalnya kirim paket dari sini berupa barang ke Bali, ke Lampung. Nah paket-paket itu yang diatur. Itu belum on-demand [sesuai permintaan],” kata Wayan dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Namun, Wayan menjelaskan bahwa usulan yang diminta para driver ojol tidak diatur di Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012. Kendati demikian, dia menyebut sudah ada upaya agar usulan terkait formula tarif layanan pos komersial diatur di kementerian/lembaga.

“Nah paket yang dikirim, seperti apa yang diusulkan [di demo] supaya disesuaikan, di dalam peraturan ini tidak mengatur itu sebenarnya. Namun, ada upaya kalau misalnya memungkinkan itu [tarif layanan pos komersial] diatur, tapi enggak tahu siapa kementerian/lembaga yang mengatur,” ujarnya.

Untuk itu, Wayan menegaskan Kemenkominfo bersama dengan kementerian/lembaga lain harus berkoordinasi terkait tuntutan para driver ojol

“Makanya, kami harus berkoordinasi dulu. Kami akan mengkomunikasikan karena untuk urusan ojol ini banyak kementerian/lembaga yang terlibat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa Kemenkominfo hanya mengatur sebatas formula, sedangkan tarif ojol merupakan kewenangan dari aplikator, seperti Grab-Gojek cs, untuk berkompetisi di pasar.

“Tetapi, tetap monitoring tarif itu akan kami lakukan,” jelasnya.

Adapun, terkait wacana perubahan Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012, Wayan mengungkapkan ada kemungkinan aturan terkait formula tarif bisa dilakukan namun sesuai dengan Undang-Undang.

“Kalau mengubah Permen ada kemungkinan, tapi kemungkinannya tarif, kembali ke sesuai dengan dasar undang-undangnya. Tarif itu untuk formula apanya, dilihat seperti apanya,” terangnya.

Pasalnya, dalam Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012, Wayan menjelaskan bahwa pemerintah memberikan kewenangan pada penyelenggara pos untuk bisa mengatur sendiri tarif.

“Mereka [Gojek-Grab cs] kan berinvestasi, cost base. Kemudian dia akan melihat kalau terlalu rendah, kalau terlalu tinggi, ditinggal oleh pengguna, itu pemikiran penyelenggara. Sehingga kalau bisa mengubah [itu] bisa, tetapi formulanya, bukan kita yang mengatur tarif,” tuturnya.

Namun, Wayan menuturkan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan kementerian/lembaga, aplikator, dan pemerinth daerah untuk mencari jalan terbaik.

“Kami komitmen berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait. Kemudian dengan para aplikator, dengan Pemda, untuk melihat-melihat solusi terbaiknya ini seperti apa,” ungkapnya.

Tuntutan Ojol-Kurir

Diberitakan sebelumnya, Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto, menyebutkan terdapat enam tuntutan dari aksi demo yang dilakukan driver ojol dan kurir pada Kamis (29/8/2024).

“Pertama, revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia,” kata Andi saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Kedua, meminta Kominfo mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Keenam, melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui adanya penurunan jumlah warga kelas menengah di Indonesia.

Airlangga menuturkan, saat ini jumlah warga kelas menengah di Indonesia adalah sekitar 17,13%. Sementara itu, jumlah warga yang menuju ke kelas menengah atau aspiring middle class disebut mendekati sekitar 50%.

"Tentunya pada waktu sebelum pandemi Covid-19, angkanya [jumlah warga kelas menengah] sedikit lebih tinggi," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Dialog Kelas Menengah di Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Jumat (30/8/2024).

Jika mengacu pada pernyataan Airlangga tersebut, jumlah warga kelas menengah Indonesia saat ini berarti mencapai 47,85 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah warga menuju kelas menengah adalah sekitar 137,5 juta orang.

Di sisi lain, Airlangga menekankan kelas menengah atau kelompok middle class berperan penting bagi Indonesia. Dia menyebut warga kelas menengah merupakan motor penggerak ekonomi tanah air.

Dia mengatakan, warga kelas menengah punya peran strategis untuk mendukung perekonomian. Airlangga memaparkan, kelas menengah tidak hanya berkontribusi terhadap sektor kewirausahaan, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja dan investasi yang positif.

"Ini tentu akan membuat perubahan sosial untuk mencapai Indonesia Emas 2045," lanjutnya.

Untuk menjaga kelas menengah, Airlangga menyebut pemerintah akan berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian yang stabil dan tinggi. Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang optimal akan mendorong kelas menengah di Indonesia untuk terus tumbuh dan turut mengurangi jumlah warga aspiring middle class.

Dia mengatakan, sebagai bentuk dukungan bagi kelas menengah, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan diantaranya berupa program perlindungan sosial, insentif pajak, Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta subsidi dan kompensasi energi.

Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan kembali insentif PPN DTP sebesar 100% untuk September 2024-Desember 2024. Airlangga mengatakan, insentif tetap diberikan paling banyak atas bagian DPP sampai dengan Rp2 miliar dari harga jual rumah paling tinggi Rp5 miliar.

Selanjutnya, dukungan pemerintah pada sektor perumahan juga tetap diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Langkah strategis yang diambil ini selain untuk menjaga daya beli kelas menengah, juga untuk mencegah penurunan kelas menengah ke kelompok rentan serta memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.