Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71 Tahun 2024 terkait pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor besi atau baja dari China.

Beleid itu diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok dalam PMK 71/2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Adapun, PMK 71/2024 mulai berlaku efektif selama lima tahun ke depan, yakni sejak 29 Oktober 2024–29 Oktober 2029. Dengan demikian, PMK kni mulai berlaku setelah 7 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Permen yang dimaksud dengan Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa pungutan bea masuk antidumping ini diberlakukan terhadap impor produk yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok.

Produk yang dimaksud di antaranya H Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih, yang masuk dalam pos tarif 7216.33.11 dan 7216.33.19.

Serta, produk I Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih, yang masuk dalam pos tarif 7216.32.10 dan 7216.32.90.

“Pengenaan Bea Masuk Antidumping dikenakan untuk seluruh eksportir di Republik Rakyat Tiongkok dengan besaran 11,93%,” demikian bunyi beleid tersebut.

Selanjutnya, pengenaan bea masuk antidumping merupakan tambahan dari bea masuk umum (mostfavoured nation), atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

Dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan bea masuk antidumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation).

Dijelaskan pula besaran bea masuk antidumping terhadap barang impor H Section dan I Section yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean. Namun, ini dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean.

Atau, lanjutnya, tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

Lebih lanjut, juga dijelaskan bahwa pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan. “Dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah memberlakukan perlindungan terhadap industri baja dari gempuran produk impor murah atau dumping dengan hambatan tarif atau tariff barriers berupa bea masuk antidumping (BMAD) selama lebih dari 10 tahun terakhir.

Baru-baru ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/2024 juga kembali memperpanjang BMAD hingga 5 tahun ke depan. Sebelumnya, aturan tersebut muncul pada 2008 lalu lewat PMK No. 39.1/2008 yang membatasi impor produk hot rolled coil (HRC) dari China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand.

Aturan tersebut berakhir masa berlakunya pada 2 Maret 2013. Setelah 5 tahun pertama berlaku, industri baja masih dihantam produk impor sehingga aturan bea masuk diperpanjang melalui PMK No. 169/2013 yang diperbarui lewat PMK No. 10/2014.

Kala itu, BMAD berlaku untuk impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari China, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand dengan tarif beragam dikisaran 4-20% berlaku hingga Februari 2019.

Sebelum berakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap negara yang terkena BMAD menjadi China, Korea, dan Taiwan dengan tarif 4-7% berlaku hingga 5 tahun ke depan.

Terbaru, pemerintah baru era Presiden Prabowo Subianto kembali memperpanjang BMAD khusus untuk produk H Section hingga I Section dari besi atau baja bukan paduan dengan besaran 11,93% hingga 5 tahun ke depan.

Banjir Impor Baja di RI

Komite Antidumping Indonesia (KADI) Danang Prastal Danial mengatakan, dalam 10 tahun terakhir pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap produk baja impor dari China sebanyak 10 kali.

"KADI baru saja selesai penyelidikan untuk produk baja hot rolled plate yang berasal dari China," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (4/11/2024).

Dalam laporan penyelidikan antidumping HRP tersebut, pihaknya menemukan bukti indikasi praktik dumping produk baja dari China, Ukraina, dan Singapura. Impor baja dari ketiga negara tersebut mengalami kenaikan drastis dalam 3 tahun terakhir.

Secara kumulatif, impor ketiga negara tersebut meningkat cukup signifikan sebesar 23,9%. Impor negara lainnya juga mengalami peningkatan dengan tren sebesar 56,1% selama 2020-2022.

Sebelumnya, The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) melaporkan banjirnya produk baja asal China ke pasar domestik Indonesia membuat daya saing turun dan penjualan produsen baja lokal terkikis.

Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji mengatakan, pemerintah dan produsen harus mencermati dan segera mengantisipasi masuknya produk baja asing ke domestik yang menggerus penjualan produsen baja lokal sepanjang tahun ini.

"Beberapa produsen baja nasional melaporkan penurunan penjualan hingga 20% dan beberapa di antaranya bahkan sangat kesulitan melakukan penjualan di pasar domestik akibat serbuan produk baja Tiongkok," kata Widodo kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dalam catatan IISIA, impor baja dari China telah meningkat sebesar 33,92% dari 2,23 juta ton pada periode Januari-Juli 2023 menjadi 2,98 juta ton pada periode yang sama pada 2024.

Peningkatan impor baja dari China juga tercerminkan dari volume impor baja dari China pada 2023 yang meningkat 43,71% dari 2,85 juta ton pada 2022 menjadi 4,05 juta ton tahun lalu.

"Hal ini telah mengakibatkan produsen baja nasional kehilangan pangsa pasar domestik dan berpotensi mengalami kerugian serta sulit untuk bertahan apabila tidak ada dukungan kebijakan pemerintah yang memadai," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dinilai tak berdampak signifikan untuk mengatasi masalah struktural pertanian.

Perlu diketahui, skema kredit usaha Alsintan dirancang untuk memudahkan akses petani melalui subsidi bunga, di mana petani cukup membayar bunga 3%, dengan subsidi bunga 8,5% ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun, skema kredit ini dilakukan untuk mewujudkan visi swasembada pangan seperti digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai skema kredit yang ditawarkan pemerintah tidak akan berdampak signifikan mengatasi persoalan struktural pertanian.

Pasalnya, kata dia, sektor pertanian di Indonesia menghadapi masalah struktural yang signifikan. Sebanyak 62% petani di Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat kecil, yakni kurang dari 0,5 hektar.

Selain itu, produktivitas pertanian juga terbilang rendah. Menurutnya, keberadaan kredit ini justru akan membebani para petani lantaran untuk mencukupi biaya hidup masih harus mencari nafkah dari sektor non pertanian.

“Daripada pemerintah menggelontorkan APBN untuk subsidi bunga alsintan, sebaiknya difokuskan saja ke perbaikan sarana irigasi,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Sebab, lanjut Eliza, kunci dari peningkatan produksi untuk mencapai swasembada pangan adalah melalui infrastruktur air, yakni berupa irigasi.

Untuk itu, dia memandang, dengan anggaran yang terbatas semestinya pemerintah memprioritaskan program yang berdampak dan dibutuhkan masyarakat. “Jangan asal ada inovasi program, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan,” tuturnya.

Menurut Eliza, sektor pertanian Indonesia membutuhkan kebijakan yang menyelesaikan akar permasalahan, termasuk masalah struktural.

“Karena percuma jika ada alsintan dan bantuan benih pupuk dri pemerintah, jika irigasinya tidak memadai, tidak dibenahi,” ungkapnya.

Maka dari itu, Eliza menyimpulkan bahwa irigasi merupakan faktor kunci peningkatan indeks pertanaman. Terlebih, saat ini indeks pertanaman Indonesia masih di angka 1,5, yang artinya sebagian besar petani menanam padi satu kali dalam setahun.

“Karena padi ini di fase tertentu membutuhkan air yang memadai, tidak bisa diganggu gugat. Jadi irigasi adalah kunci,” jelasnya.

Terlebih, lanjut dia, dana alokasi khusus (DAK) tahun 2024 untuk irigasi di seluruh Indonesia hanya dianggarkan senilai Rp1,68 triliun. Menurutnya, gelontoran anggaran ini tidak cukup memperbaiki dan membangun irigasi di Indonesia yang sudah terlalu lama dibiarkan kurang terawat dan rusak.

“Irigasi yang ada rusak, sawah tadah hujan belum dibangun irigasinya, lebih baik prioritaskan irigasi. Jangan terlalu banyak gebrakan program tetapi nggak menyentuh akar persoalan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pembiayaan Pertanian Tedy Dirhamsyah menyampaikan bahwa Kredit Usaha Alsintan merupakan inisiasi kredit pembiayaan terhadap usaha alat dan mesin pertanian yang didanai tidak hanya dari beban anggaran pemerintah, melainkan juga menggandeng keterlibatan sektor perbankan sebagai solusi bagi para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

Namun, pembiayaan alsintan ini tidak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

“Keterlibatan sektor perbankan menjadi solusi pembiayaan strategis bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian,” ujar Tedy dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Keberadaan skema kredit usaha Alsintan ini dirancang untuk memudahkan akses petani terhadap alsintan melalui subsidi bunga, di mana petani cukup membayar bunga 3%, dengan subsidi bunga 8,5% ditanggung oleh pemerintah melalui APBN.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) secara resmi mengangkat Purnawirawan TNI Kuswaraharja sebagai Komisaris Independen.

Pengangkatan Kuswaraharja ini diresmikan melalui Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KP3S) tertanggal 14 Oktober 2024, yang disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Pertamina PEDEVE Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Kuswaraharja merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi TNI yang terakhir menjabat sebagai Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat.

Direktur Utama PT KPB Bambang Harimurti menyatakan penambahan personel dewan komisaris ini diharapkan dapat memacu PT KPB untuk menyelesaikan Proyek RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe sesuai target.

“Selamat datang Pak Kuswaraharja, selamat bergabung di PT Kilang Pertamina Balikpapan. Semoga dengan bergabungnya Bapak akan semakin memperkuat PT KPB dalam penyelesaian proyek,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Bambang mengungkapkan bahwa progres proyek ini telah mencapai 91,44% hingga minggu ketiga Oktober 2024.

Sepanjang tahun 2024, beberapa fase penting telah berhasil tercapai diantaranya penyelesaian peningkatan kapasitas pengolahan Crude Distillation Unit (CDU) 4, dari 200.000 barrel per hari menjadi 300.0000 barrel per hari.

"Total kapasitas pengolahan Kilang Balikpapan menjadi 360.000 barrel per hari,” ungkapnya.

Sementara itu, Kuswaraharja menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya bergabung menjadi keluarga besar PT KPB.

“Saya berterima kasih, diberikan kehormatan menjadi komisaris independen. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang baik dan positif serta bisa membawa kemajuan bagi PT Kilang Pertamina Balikpapan,” terangnya.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Kilang Pertamina Balikpapan per November 2024

Jajaran Dewan Komisaris

- Komisaris: Haiyani Rumondang

- Komisaris: Kadek Ambara Jaya

- Komisaris Independen: S Suleman Tanjung

- Komisaris Independen: Kuswaraharja

Jajaran Direksi

- Direktur Utama: Bambang Harimurti

- Direktur Pengembangan: Djoko Koen Soewito

- Direktur Operasi: Arafat Bayu Nugroho

- Direktur Keuangan dan Penunjang Bisnis: Nailul Achmar

Sebagai informasi, PT KPB merupakan pengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan & Lawe-Lawe yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam setiap aspek bisnisnya, sesuai dengan visi untuk menjadi operator kilang berkelas dunia yang fokus pada kualitas produk, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan skema penyaluran LPG 3 kg tidak akan berubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat antara kementerian terkait skema baru penyaluran subsidi energi tepat sasaran di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).
Pemerintah memang tengah mengkaji untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi dalam bentuk BLT, khususnya untuk BBM subsidi.
"Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden [Prabowo Subianto] untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini," jelas Bahlil.
Menurut Bahlil, perubahan skema penyaluran LPG 3 kg terbilang rawan. Apalagi, gas melon itu banyak dibutuhkan oleh UMKM dan konsumsi rumah tangga tak mampu.
"Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ucap Bahlil.
Kendati demikian, dia mengatakan penyaluran LPG 3 kg bakal tetap dilakukan seoptimal mungkin agar tepat sasaran. Oleh karena itu, skema pembelian LPG 3 kg dengan pendaftaran nomor induk kependudukan (NIK) bakal terus berjalan.
Hal ini sejalan dengan yang tengah dilakukan pemerintah saat ini, yakni mendata penerima subsidi LPG 3 kg yang berhak.
"Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," tutur Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar itu pun menargetkan proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG 3 kg rampung pada kuartal I/2025.
"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan penyaluran subsidi LPG berbasis orang atau subsidi tertutup. Hal ini lantaran penyaluran subsidi LPG seringkali tak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas.
Pada Juni 2024, Menteri ESDM sebelumnya, yakni Arifin Tasrif mengatakan transformasi subsidi LPG 3 kg tersebut dilakukan secara bertahap. Pada fase pertama, transformasi subsidi tabung gas melon itu dimulai dengan terbitnya Kepmen ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
Lalu, ditambah dengan Keputusan Dirjen Migas No 99.K/MG.05/DGM/2023 tentang penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG tertentu tempat sasaran.
“Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG tabung 3 kg di sub penyalur hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Pengguna yang belum terdata wajib mendaftar di sub penyalur sebelum bertransaksi,” kata Arifin.
Sejak 1 Maret 2023, Arifin menyebut, pihaknya melaksanakan proses pendataan dan pencocokan data pengguna LPG tabung 3 kg ke dalam sistem berbasis web. Kemudian, per tanggal 1 Juni 2024, seluruh pencatatan transaksi pembelian LPG tabung 3 kg di sub penyalur dilakukan melalui MAP (Merchant Apps Pertamina).
“Dikecualikan untuk 689 subpenyalur di daerah yang terkendala sinyal internet,” ucapnya.
Lebih lanjut, Arifin pun menjabarkan terkait fase kedua transformasi subsidi LPG tabung 3. Pada tahap ini, pemerintah akan melakukan pensasaran pengguna LPG 3 kg. Arifin menuturkan, pensasaran pengguna LPG tabung 3 kg baru akan diterapkan setelah diterbitkannya payung hukum terkait kriteria pengguna isi ulang LPG tabung 3 kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta usulan terkait kenaikan upah minimum tahun depan dapat dibahas secara tripartit antara buruh, pelaku usaha dan pemerintah.

Adapun, kalangan buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8-10%.

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan (API) David Leonardi mengatakan kenaikan upah minimum perlu disesuaikan oleh setiap perusahaan maupun industri. Pasalnya, untuk industri tekstil sendiri masih dihadapi tekanan yang berujung pada gangguan arus kas.

"Saat ini, kondisi industri tekstil tidak dalam keadaan baik dan berdampak pada terganggunya arus kas perusahaan," kata David kepada Bisnis, dikutip Senin (4/11/2024).

Kondisi tergerusnya keuangan tak hanya terjadi pada satu atau dua perusahaan saja. Perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) saat ini pun terseok-seok mempertahankan tenaga kerja kala pesanan baru semakin menipis.

David pun meminta seluruh pihak agar memahami situasi yang terjadi pada industri tekstil agar tidak ada pihak yang dirugikan, mengingat sudah banyak pabrik tekstil yang akhirnya pailit dan menutup operasional hingga PHK massal.

"Industri berupaya untuk tetap mempertahankan tenaga kerjanya, sementara asosiasi bekerja untuk menjaga pasar guna meningkatkan aktivitas produksi," tuturnya.

Produsen tekstil berharap ada titik temu dalam upaya tripartit untuk menciptakan kondisi sementara yang ideal bagi tenaga kerja dan industri di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Menurut dia, daya beli masyarakat yang saat ini masih rendah juga perlu ditanggulangi melalui penciptaan lapangan kerja. Untuk itu, dalam hal ini, melindungi pasar industri tekstil sama artinya dengan menyediakan lapangan kerja, mengingat industri ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menganalisis kebijakan yang memberatkan atau mengurangi daya saing industri. Kebijakan yang mendukung penguasaan pasar dalam negeri oleh industri domestik juga sangat diperlukan," tuturnya.

Oleh karena itu, peningkatan aktivitas produksi dan perlindungan terhadap pasar dalam negeri disebut menjadi solusi yang tepat. David menuturkan, regulasi menjadi kunci dalam penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, pada Juni 2024, utilitas industri tekstil yaitu 55,28% turun dari bulan sebelumnya 56,23%, sedangkan pada tahun lalu levelnya masih 69,75%.

Di sisi lain, utilitas produksi industri pakaian jadi pada Juni 2024 mencapai 77,44% atau turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 85,72% dan merosot juga dari tahun lalu yang berada di posisi 78,39%.

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenperin, tenaga kerja industri TPT sebanyak 957.122 orang, sedangkan industri pakaian jadi saat ini mencapai 2,91 juta pekerja per Agustus 2024. Serapan tenaga kerja industri TPT turun 7,5% dan pakaian jadi turun 0,89% dibandingkan tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero). Beberapa kursi petinggi perusahaan minyak pelat merah itu kini diisi oleh elit politik Partai Gerindra dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Simon Aloysius Mantiri ditunjuk untuk mengisi posisi direktur utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. Keputusan ini diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang digelar pada Senin (04/11/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, Simon tercatat pernah menjabat sebagai wakil ketua bendahara TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Selain itu, dia juga tercatat sebagai wakil sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra periode 2020 sampai dengan 2025.

Sebelum di posisinya sekarang, Simon lebih dulu ditunjuk sebagai komisaris utama dan komisaris independen Pertamina berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina yang dilaksanakan pada Senin (10/6/2024).

Saat itu, pengangkatan Simon sekaligus mengisi kekosongan kursi komisaris utama yang telah dilepas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada awal Februari 2024 lalu.

Selanjutnya, ada Mochamad Iriawan alias Iwan Bule yang diangkat menjadi komisaris utama Pertamina.

Iwan Bule merupakan purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Iwan juga merupakan wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra sejak Desember 2023 dan menjadi anggota penasihat TKN Prabowo-Gibran.

Dia pernah menjabat sebagai ketua umum PSSI yang ke-19, usai dirinya menggantikan Iwan Budianto pada November 2019. Berdasarkan aturan yang berlaku, Iwan menjabat sebagai ketua umum PSSI hingga 2023.

Selain itu, ada Condro Kirono, wakil ketua koordinator strategis TKN Prabowo-Gibran yang menjabat sebagai komisaris independen Pertamina. Purnawirawan perwira tinggi Polri itu ditunjuk sebagai komisaris independen Pertamina pada 10 Juni 2024.

Sebelumnya, Condro tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (2021), Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) (2019), Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri (2019), Kabaharkam Polri (2019), Kapolda Jateng (2016), Kakorlantas Polri (2014), Kapolda Riau (2013), Karobinops Sops Polri (2010), Dirlantas Polda Metro Jaya (2008), Dirlantas Polda Jatim (2007), Dirlantas Polda Kalsel (2006), Kapoltabes Yogyakarta Polda DIY (2004), Wadirlantas Polda Sumut (2003), dan Kapolresta Tegal Polda Jateng (2002).

Ambisi Swasembada Energi Prabowo

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.

Prabowo menegaskan perlunya swasembada energi guna menghadapi kemungkinan terburuk bila terjadi krisis di tengah konflik geopolitik yang memanas. Bila tak mampu swasembada energi, Indonesia yang saat ini masih bergantung pada impor minyak dan LPG bisa kewalahan ketika sewaktu-waktu negara lain membatasi akses pasokan energinya.

“Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek,” kata Prabowo dalam pidato pelantikannya.

Merespons arahan Prabowo tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas).

Bahlil juga berencana untuk segera menemui dirut Pertamina baru, Simon Aloysius Mantiri untuk berkoordinasi meningkatkan lifting migas.

"Saya berkepentingan sekali dengan Pertamina, karena 65% lifting kita itu dikuasai Pertamina, dan secara teknis dia koordinasi sama kementerian ESDM," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji opsi ideal untuk skema penyaluran BBM bersubsidi, yakni Pertalite agar tepat sasaran.
Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan saat ini pemerintah menyiapkan dua opsi skema.
Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini, maka BBM akan dipasarkan di harga pasar. Masyarakat miskin akan membeli BBM dengan harga pasar ditambah uang BLT.
Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua, harga BBM dinaikkan lebih tinggi, tetapi masih disubsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.
Lantas, apakah harga Pertalite kelak bakal naik alias mengikuti keekonomian pasar?
Ihwal hal tersebut, Bahlil tak membantah maupun membenarkan. Dia hanya menekankan bahwa semua opsi masih dikaji.
"Kami lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kami umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).
Dia bersama tim pengkajian mengaku tetap mempertimbangkan efek jika harga Pertalite dilepas ke keekonomian pasar. Misalnya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Bahlil juga mengaku masih mempertimbangkan efek perubahan harga Pertalite dan skema penyaluran subsidi baru terhadap rakyat kecil seperti petani.
"Semuanya kami pertimbangkan. Memang nggak gampang untuk membuat keputusan ini. Harus betul-betul, kita harus hati-hati," ucap Bahlil.
Harga Pertalite besutan PT Pertamina (Persero) saat ini dipatok Rp10.000 per liter. Namun, harga BBM beroktan (RON) 90 itu bukan harga asli karena telah disubsidi pemerintah.
Jika dibandingkan dengan harga BBM Vivo dengan nilai oktan yang sama, yakni 90. Harga BBM setara Pertalite dipatok Rp12.090 per liter per November 2024 ini. Dengan kata lain, sebagai gambaran harga asli Pertalite berada di level Rp12.000-an per liter.
Pengubahan skema penyaluran skema BBM subsidi ini memang tengah dilakoni pemerintah. Hal ini demi subsidi yang tepat sasaran.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut ingin mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi langsung ke penerima. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi energi.
Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya. Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.
"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan harga beras di pasaran akan terjaga stabil hingga akhir 2024. Hal ini seiring dengan stok beras yang diamankan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) bakal mencapai 2 juta ton beras hingga akhir tahun.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat melakukan kunjungan di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

“Stok [beras] kita ada minimal 2 juta [ton] sampai akhir tahun. Jadi aman, beras aman, sehingga harga stabil, stok lebih dari cukup,” ujar Zulhas.

Jika melihat data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (4/11/2024) pukul 12.34 WIB, rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog dipatok seharga Rp12.540 per kilogram. Harganya turun tipis 0,16% atau hanya sebesar Rp20.

Adapun di Gudang Bulog Sunter Timur ini, Zulhas menyampaikan bahwa Perum Bulog telah mengamankan stok beras sebanyak 140.000 ton. Perlu diketahui, Bulog sendiri memiliki 1.508 gudang dengan kapasitas mencapai 4 juta.

“Di sini saja ada 140.000 ton [beras di Gudang Bulog Sunter]. Jadi para pedagang, pengencer, masyarakat tidak usah khawatir, stok kita cukup dan harga stabil,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia juga memastikan bahwa hingga akhir tahun ini pemerintah tidak akan menambah kuota impor beras.Pasalnya, sepanjang 2024, pemerintah telah menetapkan akan mengimpor 3,6 juta ton beras.

Dari jumlah itu, Zulhas menjelaskan bahwa hanya tersisa 1 juta ton impor beras yang akan masuk ke Indonesia. Sementara itu,Perum Bulog baru menyelesaikan 150.000 ton dari sisa 1 juta ton. Dengan kata lain, tersisa 850.000 ton beras yang akan membanjiri pasar Tanah Air.

Dia pun menyatakan bahwa 3,6 juta ton itu akan dirampungkan pada tahun ini. “Tentu akan dikejar tahun ini selesai. Kalau sudah masuk semua stok kita akan lebih banyak. Jadi lebih siap, saya kira di bawah Pak Dirut Bulog [Wahyu Suparyono] ini stok yang terbaik,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan 2022–2024 Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara terkait kasus korupsi impor gula yang menyeret eks Mendag 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

Zulhas yang juga merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan itu menyatakan bahwa dirinya mendukung upaya hukum dan menyerahkan seluruh prosesnya kepada hukum yang berlaku.

Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menolak berkomentar lebih jauh terkait kasus korupsi impor gula Tom Lembong.

“Kan [Tom Lembong] sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum ya,” kata Zulhas di sela-sela kunjungan di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebelumnya diberitakan, eks Mendag Tom Lembong terancam hukuman seumur hidup di kasus dugaan korupsi importasi gula.

Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa Tom Lembong diduga terlibat dalam kasus importasi gula 2015-2016 yang merugikan negara hingga Rp400 miliar.

Dia menyampaikan bahwa Tom Lembong selaku Mendag 2015-2016 berperan memberikan izin mengimpor gula kristal mentah ke gula kristal putih. Importasi gula itu diduga dilakukan tanpa melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Selain itu, kondisi Indonesia juga saat itu tengah mengalami surplus gula, sehingga tidak memerlukan impor. Oleh karenanya, Tom kemudian dipersangkakan dalam kasus ini yaitu Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Tersangka [Tom Lembong] disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 jo. UU RI No.31/ 1999 tentang Perubahan atas UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” terang Abdul di Kejagung, Selasa (29/10/2024) malam.

Melalui persangkaan pasal itu, mantan Co-captain Tim Pemenangan Anies-Cak Imin itu terancam dipidana selama seumur hidup.

Berikut adalah bunyi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999.Pasal 2 (1)Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pasal 3,Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan stok beras dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) aman mencapai 2 juta ton beras hingga akhir tahun ini.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa 2 juta ton beras itu merupakan stok yang dikuasai Bulog, baik dari dalam maupun luar negeri. Jutaan beras itu akan melimpah ruah di pasar Indonesia.

“Stok kita ada, minimal, 2 juta [ton beras] sampai akhir tahun, jadi aman, beras aman,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dengan demikian, Zulhas menyatakan bahwa harga beras di tingkat pasar akan terjaga stabil lantaran stok sudah lebih dari cukup.

“Stok sekurangnya 2 juta [ton beras]. Di sini ada 140.000 ton, baru 1 tempat, sedangkan Bulog ada 1.508 gudang kapasitas 4 juta. Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup,” jelasnya.

Untuk itu, Zulhas meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan stok beras di pasar. “Oleh karena itu, publik, pedagang, masyarakat tidak usah khawatir ya, beras cukup,” terangnya.

Di sisi lain, Zulhas menyampaikan bahwa sebelumnya pemerintah telah memutuskan realisasi 3,6 juta impor beras sepanjang 2024. Namun, nyatanya masih ada 850.000 ton yang belum terealisasi.

Kendati demikian, Zulhas menekankan pemerintah tidak akan menambah impor beras hingga akhir tahun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan stok 1,6 juta ton beras hingga saat ini.

“1,6 juta ton ini proses biasa, di pelabuhan kedatangan,” terangnya.

Adapun serapan beras untuk tahun depan, Wahyu menyampaikan bahwa Perum Bulog masih menyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP).

“Kita sedang susun RKP-nya dulu, belum selesai,” terangnya.

Jika menengok Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (4/11/2024) pukul 12.34 WIB, rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog dipatok seharga Rp12.540 per kilogram. Harganya turun tipis 0,16% atau sebesar Rp20.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat pada tanggal 5 November, jajak pendapat menunjukkan calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, dan calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, bersaing ketat.

Meskipun pemilu AS adalah tentang siapa yang ingin dilihat oleh masyarakat Amerika sebagai pemimpin mereka, besarnya pengaruh negara tersebut membuat pemilu ini diawasi dengan ketat di berbagai ibu kota di seluruh dunia.

Berikut adalah proyeksi 'pilihan' para pemimpin dunia pada Pemilu AS mendatang yang dikutip dari pemberitaan Al Jazeera pada Senin (4/11/2024).

Vladimir Putin, Rusia

Meskipun presiden rusia Vladimir Putin telah menyatakan – mungkin dengan bercanda – bahwa dia lebih memilih Harris sebagai presiden, banyak tanda yang menunjukkan bahwa Putin sebenarnya mendukung kemenangan Trump.

“Putin akan menyukai Trump sebagai presiden karena berbagai alasan,” kata Timothy Ash, Associate Fellow Program Rusia dan Eurasia di Chatham House, dikutip dari Al Jazeera, Senin (4/11/2024).

“Pertama, Putin berpikir Trump bersikap lunak terhadap Rusia dan akan memberinya banyak hal mengenai Ukraina – memotong dukungan militer ke Ukraina dan mencabut sanksi terhadap Rusia,” katanya.

“Saya pikir Putin melihat Trump dan melihat bayangan cermin dirinya, seorang otoriter, sosiopat. Dia mungkin mengira dia memahami Trump,” tambah Ash.

Selain itu, Putin "membenci” sistem demokrasi pasar liberal Barat, dan pemimpin Rusia tersebut “berpikir Trump akan melanjutkan apa yang dia tinggalkan di Trump 1.0 dengan menabur perpecahan dan kekacauan”, yang melemahkan institusi seperti NATO dan Uni Eropa.

Namun, para analis Rusia mengatakan, terlepas dari siapa yang menang, para pejabat Moskow yakin bahwa kebencian AS terhadap Rusia akan tetap ada.

Putin sebelumnya telah blak-blakan mengungkapkan pemikirannya mengenai politik kepresidenan AS dan telah berkali-kali memberikan dukungan kepada para kandidat sejak tahun 2004. Sebelum pemilu 2016, Putin berbicara dengan Trump kepada wartawan dalam konferensi pers tahunan. Kala itu, Putin menyebut Trump sebagai orang yang cerdas dan berbakat.

Pada Juli 2016, komunitas intelijen AS menuduh Putin melakukan campur tangan pemilu dengan tujuan membantu Trump mengalahkan penantangnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Pada tahun 2020, laporan bipartisan Senat AS menemukan bahwa Rusia telah ikut campur dalam pemilu tahun 2016. Intelijen AS juga menuduh Rusia ikut campur dalam pemilu 2020.

Pada 9 Juli 2024, seorang pejabat intelijen AS – tanpa menyebut nama Trump – mengindikasikan kepada wartawan bahwa Rusia lebih menyukai Trump dalam pemilu tahun 2024.

“Kami belum mengamati adanya perubahan dalam preferensi Rusia terhadap pemilihan presiden dibandingkan pemilu sebelumnya, mengingat peran AS dalam kaitannya dengan Ukraina dan kebijakan yang lebih luas terhadap Rusia,” kata pejabat dari Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) dikatakan.

Pada bulan September, Putin melontarkan sindiran kepada Harris, menggambarkan Harris sebagai orang yang memiliki “tawa yang ekspresif dan menular” yang, katanya, menunjukkan “dia baik-baik saja” dan mungkin tidak akan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.

“Saya tidak tahu apakah saya terhina atau dia membantu saya,” jawab Trump pada kampanye di hari yang sama ketika Putin melontarkan pernyataan masam tersebut.

Kemudian pada bulan Oktober, saat penutupan KTT BRICS, Putin mengatakan Trump “berbicara tentang keinginannya untuk melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Saya pikir dia tulus”.

Trump mengkritik bantuan yang dikirim AS ke Ukraina untuk melawan perang Rusia dan mengatakan dia akan segera “mengakhiri perang” jika terpilih.

Xi Jinping, China

Presiden China, Xi Jinping, belum memberikan dukungan secara terbuka.

Seperti halnya Rusia, baik Partai Demokrat maupun Republik telah mengambil sikap keras terhadap China. Selama masa kepresidenannya, Trump memulai perang dagang dengan China, mengenakan tarif terhadap impor China senilai US$250 miliar pada tahun 2018. China kemudian membalas dengan mengenakan tarif terhadap impor AS senilai US$110 miliar.

Tampaknya Trump tidak akan mundur jika terpilih, namun Partai Demokrat juga bisa bersatu melawan pengaruh China yang semakin besar di seluruh dunia.

Ketika Joe Biden menjadi presiden, dia mempertahankan tarif Trump. Selanjutnya, pada 13 September tahun ini, pemerintahan Biden mengumumkan kenaikan tarif terhadap produk-produk tertentu buatan China. Jika Harris menang, dia diharapkan tetap konsisten dengan kebijakan Biden terhadap China.

Baik Trump maupun Harris tidak merinci tindakan apa yang akan mereka ambil terhadap China jika mereka terpilih.

Terlepas dari perang dagang yang dilancarkan Trump, dia membanggakan hubungan baiknya dengan Xi. Setelah Trump selamat dari upaya pembunuhan pada 14 Juli, dia mengatakan para pemimpin dunia telah menghubunginya.

“Saya rukun dengan Presiden Xi. Dia orang yang baik, menulis pesan indah kepada saya beberapa hari yang lalu ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi,” kata Trump pada sebuah rapat umum.

Namun, di balik layar, para pejabat China mungkin sedikit condong ke arah Harris, kata NBC News mengutip Jia Qingguo, mantan dekan Sekolah Studi Internasional di Universitas Peking.

“Ironisnya adalah, Xi mungkin menginginkan Harris, begitu pula Iran,” kata Ash kepada Al Jazeera saat berbicara tentang Putin.

Benjamin Netanyahu, Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum secara terbuka mendukung salah satu kandidat tersebut. Namun, secara luas diyakini bahwa dia condong ke arah kemenangan Trump.

Netanyahu dan Trump memiliki hubungan yang baik selama masa jabatan pertama mantan presiden AS tersebut. Pada tahun 2019, di Dewan Israel-Amerika, Trump berkata: “Negara Yahudi tidak pernah memiliki teman yang lebih baik di Gedung Putih selain presiden Anda.”

Hubungan tersebut pun saling menguntungkan. Netanyahu, dalam pernyataannya pada 2020, mengatakan bahwa Trump adalah teman terbaik Israel yang pernah dimiliki di Gedung Putih.

Hubungan antara Trump dan Netanyahu memburuk setelah Biden terpilih. Saat Biden dilantik, Netanyahu mengucapkan selamat kepadanya. Trump mengatakan dia merasa dikhianati dengan hal ini, dalam sebuah wawancara.

Namun, Perdana Menteri Israel telah melakukan upaya untuk menghidupkan kembali ikatan lama. Selama kunjungannya ke AS pada bulan Juli tahun ini, Netanyahu mengunjungi Trump di kediamannya di Mar-a-Lago di Florida. Axios melaporkan bahwa sekutu Netanyahu bahkan melakukan perjalanan ke Mar-a-Lago sebelum pertemuan kedua pemimpin tersebut, untuk membaca bagian-bagian dari buku Netanyahu, yang memuji Trump.

Pemimpin Israel juga mengunggah video di media sosial yang mengungkapkan keterkejutannya atas upaya pembunuhan terhadap Trump pada rapat umum di Pennsylvania pada bulan Juli, yang kemudian diunggah ulang oleh Trump di platform media sosialnya, Truth Social.

Pada saat yang sama, pemerintahan Biden telah menunjukkan bantuan diplomatik dan militer yang tak tergoyahkan kepada pemerintahan Netanyahu di tengah perang Israel di Gaza, di mana jumlah korban tewas warga Palestina mencapai 43.061 orang menurut badan kemanusiaan PBB (OCHA), pada tanggal 29 Oktober.

Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober tahun lalu – menyusul serangan pimpinan Hamas terhadap desa-desa dan pos-pos militer di Israel selatan – pemerintahan Biden telah mengirimkan bantuan militer senilai miliaran dolar ke Israel.

Pada 4 Oktober lalu, Biden mengatakan pada konferensi pers bahwa dia tidak tahu apakah Netanyahu sengaja menunda perjanjian gencatan senjata di Gaza, meskipun ada laporan dan spekulasi bahwa pemimpin Israel mungkin sengaja menunda perjanjian, mungkin untuk mempengaruhi hasil pemilu AS.

“Tidak ada pemerintahan yang membantu Israel lebih dari saya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan saya pikir Bibi harus mengingat hal itu,” kata Biden saat konferensi pers, merujuk pada Netanyahu dengan nama panggilannya.

Eropa dan NATO

Mayoritas pemimpin Eropa lebih memilih Harris sebagai presiden AS.

“Saya mengenalnya dengan baik. Dia pasti akan menjadi presiden yang baik,” kata Olaf Scholz, kanselir Jerman kepada wartawan.

Trump telah beberapa kali mengancam akan meninggalkan NATO. Namun, Politico melaporkan bahwa penasihat keamanan nasional dan pakar pertahanannya mengatakan kecil kemungkinannya dia akan keluar dari aliansi tersebut.

Meskipun begitu, keluhannya terhadap NATO masih tetap ada. Diperkirakan dia ingin sekutu NATO meningkatkan target belanja pertahanan mereka.

Pada Februari lalu, Trump memicu perselisihan dengan sekutu-sekutunya di Eropa dengan menyatakan bahwa ia akan meminta Rusia untuk menyerang sekutu-sekutu NATO yang dia anggap “nakal”.

Selain itu, kemenangan Trump dapat berarti berkurangnya keselarasan dengan negara-negara Eropa dalam kolaborasi inisiatif energi terbarukan.

Hal ini karena Trump telah berkampanye untuk meningkatkan produksi bahan bakar fosil agar AS dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi asing. “Kami akan melakukan pengeboman minyak,” katanya pada Konvensi Nasional Partai Republik saat menerima nominasi partai tersebut pada bulan Juli.

Di sisi lain, Harris kemungkinan akan melanjutkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) Biden dan rencana transisi energi ramah lingkungan, sehingga menciptakan peluang untuk berkolaborasi dengan Eropa. Namun, Harris juga dituduh mengabaikan janji-janji keberlanjutan seperti fracking.

Selama pencalonannya pada pemilihan pendahuluan presiden pada 2019, Harris telah berjanji untuk melarang fracking, sebuah teknik mengekstraksi minyak dan gas dengan mengebor bumi – yang menurut para aktivis lingkungan sangat merusak karena menghabiskan banyak air dan melepaskan gas metana rumah kaca. Trump telah mengkritiknya atas janji ini.

Namun, selama debat presiden antara Harris dan Trump di Pennsylvania pada bulan September, Harris berkata: “Saya tidak akan melarang fracking, saya tidak melarang fracking sebagai wakil presiden.”

Narendra Modi, India

Meskipun Perdana Menteri India Narendra Modi memiliki hubungan dekat dengan Trump selama Trump menjabat sebagai presiden, Modi juga merupakan salah satu pemimpin dunia pertama yang mengucapkan selamat kepada Biden atas kemenangannya dalam pemilu tahun 2020.

“Saya tidak percaya bahwa Modi memiliki preferensi yang kuat terhadap satu kandidat dibandingkan kandidat lainnya,” Chietigj Bajpaee, peneliti senior untuk Program Asia Selatan, Asia-Pasifik di Chatham House, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Ada konsensus bipartisan tingkat tinggi di Washington mengenai memperdalam hubungan dengan India dan memandangnya sebagai mitra strategis jangka panjang – bisa dibilang sama banyaknya dengan konsensus yang memandang China sebagai saingan strategis jangka panjang,” tulis Bajpaee dalam sebuah pernyataan.

Dia menyebut, tiga pilar utama keterlibatan AS dengan India adalah bahwa India adalah negara demokrasi terbesar di dunia, bahwa AS memandang India sebagai benteng melawan Tiongkok, dan potensi pertumbuhan ekonomi India.

Michael Kugelman, Direktur Wilson Center South Asia Institute , mengatakan bahwa pemerintah India akan mempertimbangkan pro dan kontra bagi kedua kandidat.

Mengenai Trump, “mungkin ada perasaan di New Delhi bahwa hal itu akan menjadi hal yang baik bagi India karena mungkin ada persepsi bahwa Trump tidak akan mempermasalahkan masalah internal di India, termasuk masalah hak asasi manusia,” Kugelman mengatakan, seraya menambahkan bahwa meskipun demikian, pemerintah India akan khawatir dengan gaya pemerintahan Trump yang “tidak dapat diprediksi”.

“Meskipun Donald Trump lebih akrab dengan Modi sejak masa jabatan pertamanya, kepresidenan Kamala Harris menawarkan tingkat kesinambungan dari pemerintahan Biden saat ini,” kata Bajpaee kepada Al Jazeera.

Korea Selatan

Korea Selatan adalah sekutu utama Amerika di Asia-Pasifik. Meskipun presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, belum secara eksplisit mendukung seorang kandidat, hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan Biden.

Komentar yang diterbitkan pada September oleh lembaga think-thank AS, Brookings, mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Trump, rakyat Korea Selatan kecewa dengan tuduhan bahwa mereka tidak berkontribusi cukup terhadap pertahanan dan pemeliharaan pasukan AS, meskipun menyediakan sebagian besar pasukan tempur garis depan untuk melawan Korea Utara.

Di sisi lain, dosen hubungan internasional di Universitas Oxford, Edward Howell mengatakan, pemerintahan Biden tidak berbuat banyak untuk mengatasi ancaman nuklir Korea Utara. Namun, mereka fokus pada penguatan hubungan bilateral dan trilateral antara Washington, Tokyo dan Seoul.

Howell mengatakan hal ini terlihat pada KTT Camp David tahun 2023, serta pertemuan tingkat presiden antara Biden dan Yoon Suk-yeol.

Howell menambahkan bahwa Korea Selatan ingin memastikan bahwa dukungan AS terhadap negaranya tidak melemah di bawah kepemimpinan presiden berikutnya “di saat kawasan Asia Timur tidak hanya menghadapi ancaman nuklir Korea Utara, namun juga China yang semakin koersif dan suka berperang”.

Jepang

Bagi Jepang, kemenangan Trump mungkin berarti dia akan mengalihkan fokus ke kebijakan dalam negeri dan mengurangi kolaborasi dengan Jepang, menaikkan tarif, serta memperkirakan Jepang akan meningkatkan belanja militer, demikian menurut sebuah analisis yang diterbitkan oleh situs web Jepang, Nippon Communications Foundation.

Namun, pejabat pemerintah Jepang telah menjalin hubungan dengan pejabat dari pemerintahan Trump terakhir, termasuk Bill Hagerty, yang merupakan mantan duta besar untuk Tokyo dan dipandang sebagai favorit menteri luar negeri, menurut analisis Kotani Tetsuo.

Di sisi lain, meskipun pemerintahan Harris berarti kebijakan yang lebih konsisten dengan pemerintahan Biden, hubungan baru harus dibangun dengan para pejabat di tim Harris.

Australia

Reporter Australia Ben Doherty untuk The Guardian menyebut, Bagi Australia, kemenangan Trump akan menimbulkan banyak pertanyaan.

Doherty menambahkan bahwa banyak orang di Australia percaya Trump kemungkinan akan menarik diri dari Perjanjian Paris jika ia terpilih kembali, yang dapat melemahkan pengaruh koalisi iklim informal, Umbrella Group, yang merupakan bagian dari Australia.

Australia juga memiliki hubungan perdagangan dengan China dan kemenangan Trump dapat berarti perang dagang dengan China, yang dapat merugikan perekonomian Australia.