Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait dengan aksi demo ojek online (ojol) dan kurir online di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Risyapudin Nursin mengatakan pihaknya siap menampung aspirasi para pengemudi ojol salah satunya soal tarif jasa pengantaran barang.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub meminta aplikator untuk memperhatikan aspirasi para mitra pengemudi Ojek Online dan memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan walaupun aksi demo berlangsung," kata Risyapudin, Kamis (29/8/2024).

Adapun, terkait tuntutan para pengemudi ojol mengenai penyeragaman tarif barang antar di semua aplikator diatur dalam peraturan menteri Kominfo (Permenkominfo). Walhasil, Kemenhub tidak melakukan pengaturan terkait tarif angkutan antar barang.

"Kemenhub dalam kapasitas dan kewenangannya mengatur terkait volume dan dimensi batas barang yang dapat diangkut untuk kepentingan keselamatan," jelasnya.

Kemudian, terkait jasa pengantaran penumpang, Kemenhub mengizinkan aplikator menerapkan promosi, asalkan tidak lebih rendah dari biaya jasa batas bawah setiap zonasi.

Seperti yang diketahui, Koalisi Ojol Nasional akan mengadakan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya pada Kamis (28/8/2024) dengan enam tuntutan termasuk layanan tarif serta promosi aplikator.

Koalisi Ojol Nasional akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menyebutkan enam tuntutan aksi dari unjuk rasa yang akan dilaksanakan besok. Ratusan hingga ribuan driver ojol akan memenuhi Patung Kuda.

Titik kumpul aksi yaitu di Sekretariat DPP Koalisi Ojol Nasional yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 26 Jakarta Pusat.

Selain driver dari Jabodetabek, demo ojol juga akan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Induk usaha Google, Alphabet, sedang mempertimbangkan untuk membangun pusat data (data center) besar di Vietnam, kata seseorang yang mengetahui rencana tersebut.

Mengutip Reuters pada Kamis (29/8/2024), jika terealisasi, ini merupakan investasi pertama yang dilakukan oleh perusahaan teknologi besar AS di negara Asia Tenggara.

Google sedang mempertimbangkan untuk mendirikan pusat data berskala besar atau hyperscale di dekat Kota Ho Chi Minh, pusat ekonomi di selatan Vietnam, kata sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena informasi tersebut tidak bersifat publik.

Investasi tersebut juga belum disebutkan besarannya secara spesifik. Adapun, jika terealisasi ini akan menjadi bantuan bagi Vietnam yang sejauh ini gagal menarik modal besar dari luar negeri untuk membangun pusat data.

Vietnam kesulitan menarik minat perusahaan untuk membangun pusat data karena infrastrukturnya yang tidak merata. Selain itu, perusahaan-perusahaan teknologi besar lebih memilih untuk menampung pusat data mereka di negara-negara pesaing di kawasan ini.

Tidak jelas seberapa cepat Google akan mengambil keputusan mengenai investasi tersebut, tetapi sumber tersebut mengatakan pembicaraan internal sedang berlangsung dan pusat data dapat siap pada tahun 2027.

Sementara itu, Juru bicara Google menolak berkomentar mengenai rencana pusat data tersebut.

Pusat data jenis hyperscale adalah yang terbesar di industri tersebut, dengan konsumsi daya yang biasanya sama dengan konsumsi listrik di kota besar.

Sebuah pusat data jenis hyperscale dengan kapasitas konsumsi daya sebesar 50 megawatt (MW) dapat menelan biaya antara US$300 juta dan US$650 juta, menurut perkiraan berdasarkan data yang diterbitkan oleh konsultan real estate Jones Lang LaSalle dalam sebuah laporan tahun ini mengenai pusat data di Vietnam.

Langkah Google dilatarbelakangi oleh banyaknya klien layanan cloud dalam dan luar negeri di Vietnam dan ekonomi digital yang berkembang di negara tersebut, kata sumber tersebut.

Sumber itu juga menyebutkan bahwa negara Asia Tenggara ini adalah salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat untuk YouTube, layanan berbagi video online populer milik Google.

Saat ini operator pusat data terkemuka di Vietnam, berdasarkan ruang komputasi, adalah perusahaan investasi industri IDC Becamex dan perusahaan telekomunikasi VNPT, keduanya merupakan badan usaha milik negara Vietnam, menurut laporan pasar internal oleh kawasan industri di Vietnam yang dilihat oleh Reuters.

Nikkei melaporkan pada bulan Mei bahwa perusahaan e-commerce China, Alibaba, sedang mempertimbangkan membangun pusat data di Vietnam. Alibaba tidak membalas permintaan komentar.

Strategi Pertumbuhan

Meskipun permintaan akan layanan digital meningkat dari 100 juta penduduk Vietnam, investor asing di sektor ini sebagian besar menghindari negara tersebut karena kekurangan listrik, insentif investasi yang kurang menarik, dan lemahnya infrastruktur internet yang bergantung pada kabel bawah laut yang sudah tua, menurut para pakar industri.

Di Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, dan Thailand merupakan negara terdepan dalam industri ini, dan telah menarik investasi yang jauh lebih besar dari raksasa teknologi global.

Google mengatakan pada Mei lalu bahwa pihaknya akan menginvestasikan US$2 miliar di Malaysia untuk mengembangkan pusat data pertamanya dan wilayah Google Cloud di negara tersebut.

Peraturan yang tidak menarik mengenai kepemilikan asing dan lokalisasi data juga telah lama menjadi kendala. Namun dalam reformasi peraturan yang disetujui pada bulan November, legislator Vietnam memutuskan untuk mengizinkan operator pusat data di luar negeri untuk mempertahankan kepemilikan penuh.

Vietnam memiliki peraturan keamanan siber yang ketat dan telah lama berselisih dengan perusahaan teknologi asing mengenai penyimpanan data di negara tersebut—tetapi persyaratan ini tidak selalu ditegakkan.

Tidak terpengaruh dengan hal tersebut, Google pun membuka kantor perwakilan di Vietnam, dan telah mempekerjakan puluhan insinyur, pakar pemasaran, dan profesional lainnya, menurut iklan di LinkedIn.

“Kami sekarang memiliki tim yang siap melayani pelanggan periklanan kami yang berbasis di Vietnam dengan lebih baik dan mendukung transformasi digital di negara tersebut,” kata juru bicara Google kepada Reuters.

Google juga menawarkan 40.000 beasiswa di Vietnam untuk kursus AI dasar dan masing-masing US$350.000 untuk 20 startup AI terpilih, kata Managing Director Google Vietnam Marc Woo di LinkedIn bulan lalu.

Adapun, Google juga sudah memiliki jaringan pemasok besar di Vietnam yang merakit produknya, termasuk smartphone Pixel.

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa paguyuban pengemudi ojek online (ojol) mengaku tidak mengikuti demo pada hari ini, Kamis (29/8/2024).

Salah satunya adalah komunitas ojol yang berada di Depok, Jawa Barat, yang tergabung dalam Grab Depok Bersatu (GDB), memastikan akan tetap bekerja seperti biasa, tidak mematikan aplikasi, agar penumpang tidak dirugikan.

Ketua GDB Firmansyah menyatakan bahwa mereka menghargai tuntutan sejumlah driver, tetapi dia memastikan seluruh anggota di di bawah GDB yang terdiri dari 24 komunitas, dengan total anggota lebih dari 1.500 orang, tetap on bid alias mengambil pesanan dari pelanggan setia ojol.

"Kami komunitas ojek online Grab Depok Bersatu menyatakan sikap untuk tetap on bid," ujarnya, saat dihubungi, Kamis (29/8/2024).

Menurut pria yang akrab disapa Cang Ite, setiap pilihan, perlu dihargai karena masing-masing ojol, memiliki kebutuhan berbeda-beda, misal kebutuhan ekonomi keluarga dan juga bagian dari pekerjaan yang harus dituntaskan.

Di sisi lain, dia juga mengkritisi, ketika ada tuntutan demo, justru ada provokasi sweeping dan bom orderan fiktif, yang ujungnya merugikan driver.

"Kami percaya kalau demokrasi itu saling menghargai perbedaan pendapat, jadi hargai juga dong driver yang masih mencari nafkah untuk keluarga. Sampai hari ini, penghasilan kami masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan Keluarga. Komunitas kami tidak mendukung adanya demo disertai dengan tindakan sweeping dan bom fiktif, kami tetap OnBid untuk Keluarga Kami," tegasnya.

Komunitas yang tergabung dalam Korwil Jakarta Utara juga menyatakan sikap untuk tetap ambil orderan pada hari ini. Mansyur yang merupakan ketua komunitas menyebutkan bahwa ia dan anggotanya tetap akan fokus melayani masyarakat.

“Kami tetap menghargai keputusan teman-teman seperjuangan untuk ikut demo ke Patung Kuda hari ini, namun khusus komunitas Korwil Jakarta Utara dan URC Jakarta Utara akan tetap onbid seperti biasa untuk penuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Kami harap teman-teman yang turun ke jalan juga tetap bisa hargai keputusan ini dan tidak melakukan sweeping atau tindakan yang akan merugikan sesama ojol.”

Sejatinya, banyak komunitas ojol lain juga memiliki sikap senada, untuk tetap on bid alias melayani konsumen masyarakat pengguna ojol.

Misal, Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur memastikan bahwa tidak ada aksi unjuk rasa turun ke jalan pada hari ini, Kamis (29/8). Hal ini ditegaskan oleh Daniel Lukas Rorong, Ketua Frontal yang menyampaikan bahwa, rekan-rekan ojek online maupun taksi online di Jawa Timur tetap beroperasi memberikan layanan terbaiknya.

“Iya, benar. Tak ada aksi unjuk rasa turun ke jalan pada hari ini," ucapnya.

Sementara itu, dua komunitas di Jawa Barat yakni Generasi Online Independen Bandung (GOIB) dan Pengemudi Online Satu Komando Jawa Barat (POSKO Jabar) juga menyebutkan tidak akan berpartisipasi dalam demo di Jakarta maupun mengadakan demo di Bandung. Semua anggota akan beraktivitas seperti biasa sebagaimana disebutkan dalam surat edaran yang diterbitkan keduanya.

"Kami akan tetap on bid seperti biasa ya, juga kami ingin kondusif. Tentu kami mendoakan rekan rekan yang turun aksi," ujar Bambang Sugiarto,Ketua GOIB.

Ketua Umum Komunitas Pengemudi Online Satu Komando Jawa Barat (Posko Jabar) Pipin Sopyan menjelaskan, juga memastikan anggotanya tetap on bid, dan beraktifitas seperti biasa, mengambil pesanan dari masyarakat. Mengenai proses penyesuaian tarif, mereka sudah menyampaikan aspirasi pada DInas Perhubungan Kota Bandung.

"Posko Jabar mengimbau anggota untuk beraktivitas seperti biasa," ucap Pipin.

Di Serang, Komunitas Ojol Serang Bersatu, juga memiliki sikap senada, tetap on bid alias melayani masyarakat seperti biasa, dan tidak mematikan aplikasi.

Karena itu, jika pun ada anggota yang melakukan aksi, itu merupakan tanggung jawab pribadi, dan tidak membawa aspirasi komunitas. Komunitas Ojol Serang Bersatu mengimbau anggota tetap beraktifitas seperti biasa dan fokus memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing.

Sweeping Driver Ojol

Massa demo ojek online (ojol) mulai berdatangan di Jalan Medan Merdeka Barat, kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (29/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis pukul 11.32 WIB, beberapa massa aksi yang telah datang melakukan pemberhentian (sweeping) kepada driver ojek online yang tetap bekerja.

"[Driver yang nge-bid] enggak bisa, mereka tidak menghargai kita, kita sudah bilang dari kemarin-kemarin. Kita [aksi] kan buat mereka-mereka juga," kata Dedi, salah satu driver ojek online kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Meski demikian, dia mengatakan para driver Ojol dapat mengambil pesanan asalkan melepas seluruh atribut aplikasi. Bisnis melihat sejumlah driver ojol yang melintas di sekitar lokasi demo diminta melepas atribut aplikasi seperti jaket.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui bahwa barang impor ilegal masih membanjiri Indonesia. Angka barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia menyentuh 35%. Artinya, pemberantasan produk impor ilegall harus menjadi prioritas pemerintah.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa berdasarkan temuan dari Kementerian UMKM, terdapat 35% produk-produk yang menguasai pasar Indonesia yang tidak terdata dengan baik.

“35% [produk impor ilegal] itu besar,” kata Zulhas dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kemendag, Bara Khrisna Hasibuan, menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan riset penelitian lapangan untuk mengukur seberapa jauh dominasi dari barang impor ilegal di Indonesia.

Dia mengklaim bahwa Kemendag telah melakukan pemeriksaan silang (cross-check) terhadap temuan dari data Kementerian UMKM. Dia pun mengaku bahwa pasar Indonesia dibanjiri barang impor ilegal.

“Memang kenyataannya, memang pasar Indonesia itu dipenuhi oleh barang-barang import ilegal,” ujar Bara.

Adapun, sejak dua bulan lalu, Bara menuturkan bahwa Kemendag telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani barang-barang impor ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan bekerja hingga Desember mendatang yang diharapkan bisa mengurangi dominasi market share dari barang impor ilegal.

Pasalnya, Bara menekankan bahwa pemerintah tidak mau Indoensia menjadi surga bagi barang impor ilegal. Terlebih, barang impor ilegal memberikan dampak buruk bagi industri domestik, salah satunya karena harganya yang murah dibandingkan harga di pasar.

“Karena barang-barang impor ilegal yang berada di situ, yang dijual itu harganya sangat murah di bawah harga pasar, sehingga barang-barang industri lokal kita yang diproduksi oleh industri lokal tidak bisa compete dengan barang-barang tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan pihaknya masih mendalami kasus impor ilegal, mulai dari persentase impor ilegal di pasar hingga aktor atau dalang di baliknya.

“Kita akan melihat persentase berapa banyak sebetulnya barang impor ilegal dan legal yang dijual di pasar hingga aktor dan negara asal impor tersebut,” kata Moga dalam keterangan resmi di laman resmi Kemendang, dikutip pada Kamis (29/8/2024).

Moga menyampaikan bahwa pembahasan terkait barang impor ilegal masih dikaji secara internal. Namun dalam waktu dekat, dia akan membawa kajian itu kepada pihak terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan para ahli dari perguruan tinggi.

Kemendag pun menargetkan kajian pendalaman terkait kasus impor ilegal diterbitkan sebelum Oktober 2024. “Tadi pagi baru dibahas internal di Kemendag, mungkin dalam waktu dekat sama stakeholder lainnya, sebelum Oktober mudah-mudahan terbit,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut ada dua hal yang harus dilakukan agar Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%—8%, sebagaimana yang ditargetkan presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Zulhas menuturkan target perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 8% salah satunya dengan memperkuat pasar dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus memiliki kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri.

"Barang-barang dari luar [impor] masuk ke dalam itu sangat tidak terkendali. Bisa saja, UMKM, industri kita berguguran," ujar Zulhas dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Zulhas menuturkan bahwa pemerintah harus memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia dengan cara mengendalikannya. Langkah ini dilakukan agar produk lokal mampu bersaing dengan produk luar negeri.

"Dalam negeri kita perkuat, barang-barang harus dikendalikan agar adil kalau barang luar membanjiri kita, tanpa ada SNI, tanpa nilai jual, tanpa ada izin dari BPOM dan sertifikat, tentu kita akan kalah bersaing," jelasnya.

Selanjutnya, Zulhas menambahkan Indonesia juga harus menguasai pasar ekspor dunia agar target ekonomi yang dicanangkan Prabowo-Gibran tercapai, salah satunya dengan memperkuat perjanjian bilateral.

"Oleh karena itu, ini [perjanjian] harus ditata dan dikendalikan, negara lain juga begitu, baru ekonomi kita tumbuh," ujarnya.

Dengan begitu, Zulhas menilai jika perdagangan dalam negeri menguat, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang diimpikan.

"Kalau kita kuat dalam negeri, produktivitas kita naik dan perjanjian kita rapikan sehingga, kita bisa menyerbu atau memperluas pasar luar negeri kita, baru [ekonomi] kita bisa tumbuh 7%—8%,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dua orang Warga Negara Asing (WNA) terlihat naik ke mobil komando demo ojek online (ojol) dan kurir online hari ini, Kamis (29/8/2024).

Memakai pakaian putih, dua laki-laki WNA tersebut ikut menyemangati dengan menyerukan, "ojol sukses!" yang langsung disambut teriakan massa aksi, "ojol sukses!"

Momen unik tersebut kemudian dilanjutkan dengan benerapa orasi yang diwakilkan oleh sejumlah driver setiap aplikator. Orasi tersebut berisi beberapa tuntutan seperti penurunan potongan tarif dan menuntut adamya payung hukum bagi para driver ojek online.

Ketua Divisi Hukum di Koalisi Ojol Nasional Rahman Thohir menjelaskan aksi hari ini murni diinisiasi oleh Koalisi Ojol Nasional (KON) yang mana tuntutan pada hari ini adalah revisi atau penambahan Pasal di peraturan kominfo no 1 tahun 2012.

"Aturan tersebut mengatur mengenai formula tarif layanan jasa pos komersial yang selama ini kita merasa belum ada aturan main sehingga perusahaan-perusahaan aplikasi dengan seenaknya bermain harga yang tidak manusiawi karena dalam Pasal 1 ayat 5 ketentuan umum perkominfo tersebut bahwa menyatakan pemerintah tidak menetapkan layanan pos komersial yang berarti diserahkan kepada pasar," kata Rahman kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Adapun dalam demo ojol hari ini sebanyak 2.500 massa aksi ditargetkan ikut menyuarakan aspirasinya di kawasan Patung Kuda.

Selain driver dari Jabodetabek, demo ojol juga akan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

Seperti yang diketahui, dalam aksi demo kali ini terdapat enam tuntutan yang dibawa untuk disuarakan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bisnis.com, JAKARTA — Besaran anggaran pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun depan kemungkinan akan berubah usai pemerintah dan DPR sepakat menurunkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dalam Rancangan APBN 2025.

Berdasarkan RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah kepada DPR pada 16 Agustus lalu, nilai tukar rupiah dipatok Rp16.100 per dolar AS. Kendati demikian, mayoritas fraksi di Komisi XI DPR mengkritisi proyeksi tersebut karena belakangan nilai tukar rupiah sudah mulai menguat, sehingga disepakati jalan tengah agar nilai tukar rupiah dipatok Rp16.000 per dolar AS pada tahun depan.

Sejalan dengan itu, DPR dan pemerintah juga menyepakati penurunan asumsi suku bunga SBN 10 tahun yang awal diajukan 7,1% menjadi 7,0%. Sebelumnya, sejumlah fraksi DPR khawatir tingginya suku bunga malah akan membebani APBN tahun-tahun berikutnya.

Kesepakatan tersebut terjadi ketika Komisi XI DPR rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu (28/8/2024).

"Kalau itu [nilai tukar rupiah terhadap dolar AS] memang adalah keinginan semua [fraksi] dan Pak Gubernur [BI] di Rp15.700 atau Rp15.900, saya merasa bahwa Rp16.000 itu lebih memberikan bantalan, sedangkan untuk suku bunga di 7,0% Pak," ujar Sri Mulyani dalam rapat, yang akhirnya disepakati anggota DPR.

Sementara itu, asumsi dasar makro lainnya tidak ada berubah: pertumbuhan ekonomi tetap dipatok 5,2% dan inflasi diproyeksikan 2,5% pada tahun depan.

Berdampak ke Asumsi Dasar Lain

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan mengakui, penurunan asumsi kurs rupiah dan suku bunga SBN 10 tahun akan pengaruhi indikator dalam RAPBN 2025 lainnya seperti pendapatan, belanja, dan defisit anggaran.

Kendati demikian, Febrio meyakini perubahan tersebut tidak akan besar karena asumsi kurs rupiah hanya turun Rp100 per dolar AS dan suku bunga SBN hanya turun 0,1%. Di samping itu, dia mendetailkan berapa kisaran angka perubahan-perubahan yang dimaksud.

"Enggak, enggak banyak [berubah]. Itu kita akan nanti adjust [sesuaikan] sedikit dari perubahan sedikit itu ya," kata Febrio usai rapat dengan DPR, Rabu (28/8/2024).

Senada, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Wahyu Utomo tidak menampik akan ada penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2025 usai kesepakatan antara pemerintah dan DPR kemarin.

Namun demikian, Wahyu juga belum bisa mengungkapkan besaran angka perubahan tersebut. Dia meminta setiap pihak bersabar sebab Kemenkeu masih harus membahas perubahan tersebut bersama DPR.

"Postur RAPBN 2025 akan dibahas mulai tanggal 2 September di Panja [panitia kerja DPR], Banggar [Badan Anggaran DPR]. Kita tunggu saja ya kesepakatannya nanti," ujar Wahyu kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah notabenenya sudah memberi gambaran modifikasi angka-angka asumsi dasar makro apabila terjadi perubahan di salah satu indikatornya.

Sebagai contoh, berdasarkan estimasi pemerintah, kenaikan nilai tukar rupiah Rp100 per dolar AS akan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp4,7 triliun dan belanja negara hingga Rp8 triliun sehingga memperlebar defisit anggaran hingga Rp3,4 triliun.

Sedangkan kenaikan 0,1% suku bunga SBN 10 tahun menyebabkan kenaikan pendapatan negara hingga Rp1,1 triliun dan belanja negara hingga Rp0,1 triliun sehingga menambah surplus anggaran hingga Rp1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap kehadiran sejumlah infrastruktur penting yang baru diresmikan di Jawa Barat bakal mengurai kemacetan dan meningkatkan mobilitas logistik.

Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan bahwa penggantian 16 Jembatan Callender Hamilton yang tersebar di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat infrastruktur di wilayah tersebut.

Dia memerinci bahwa jembatan-jembatan tersebut memiliki panjang total 1.030 meter dan menelan biaya investasi sebesar Rp1,9 triliun.

Hal ini disampaikannya saat meresmikan sejumlah infrastruktur penting di Provinsi Jawa Barat meliputi penggantian 16 Jembatan Callender Hamilton (CH), Jembatan Ciloseh di Kota Tasikmalaya, serta pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) di Jembatan Citanduy, Kota Banjar, Kamis (29/8/2024).

"Alhamdulillah, hari ini kita resmikan 16 jembatan Callender Hamilton di Provinsi Jawa Barat yang tersebar di 8 kabupaten dan kota dengan panjang total 1.030 meter dan biaya investasinya Rp1,9 triliun," tuturnya dalam forum tersebut

Selain itu, Kepala Negara juga meresmikan 22 ruas jalan sepanjang 121 kilometer yang dikerjakan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Proyek tersebut mencakup 13 kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp521 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Ke-7 RI itu turut meresmikan Jembatan Ciloseh di Kota Tasikmalaya yang menelan biaya Rp112 miliar. Jembatan ini merupakan bagian dari lingkar utara Kota Tasikmalaya yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas serta mengatasi kemacetan di dalam kota.

"Ini akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas menuju bandara dan Kota Tasik yang juga mengatasi kemacetan yang ada di dalam kota-kota Tasikmalaya," ucapnya.

Presiden asal Surakarta itu pun menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai daerah memiliki sejumlah tujuan penting. Peresmian berbagai infrastruktur tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Jawa Barat, khususnya dalam meningkatkan efisiensi transportasi dan konektivitas antarwilayah.

"Pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai daerah ini memiliki tujuan meningkatkan konektivitas, mengefisienkan biaya logistik, dan juga melancarkan aktivitas mobilitas orang dan barang," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa Wisma Atlet nantinya tidak akan sepenuhnya digunakan sebagai rumah susun (Rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Dia menjelaskan, nantinya rusun tersebut juga akan diperuntukkan bagi masyarakat umum atau dikomersialkan sebagian.

“Itu rencananya kira-kira 50% untuk komersial, yang 50% untuk ASN,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (28/8/2024).

Basuki menjelaskan, keputusan tersebut diambil guna menyiasati beban biaya subsidi pemeliharaan Wisma Atlet ke depan. Sehingga, diharapkan akan menekan tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nantinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai payung hukum pengoperasian Wisma Atlet sebagai rusun.

“Ini lagi disiapkan, Inpresnya mungkin September ini [keluar]. Itu di Setneg yang menyiapkan karena itu kan asetnya Setneg,” imbuhnya.

Adapun saat ini, Wisma Atlet tengah dilakukan renovasi kawasan sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai hunian vertikal bagi ASN dan komersial.

Adapun, lingkup renovasi yang saat ini tengah dikerjakan sebatas memastikan sejumlah sarana dan prasarana di Wisma Atlet kembali berfungsi secara optimal usai digunakan menjadi RS Darurat pada beberapa waktu lalu.

Apabila telah sepenuhnya rampung, nantinya Wisma Atlet tersebut akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) PPK yang berada di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Sebelumnya, Kementerian PUPR menargetkan proses renovasi Kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, akan rampung pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fatah, menuturkan hal itu dilakukan dalam rangka merealisasikan perubahan fungsi Wisma Atlet Kemayoran dari Rumah Sakit Darurat Covid-19 menjadi rusun.

“Tahun ini selesai [renovasinya], insya Allah selesai lah,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Adapun, lingkup renovasi yang saat ini tengah dikerjakan sebatas memastikan sejumlah sarana dan prasarana di Wisma Atlet kembali berfungsi secara optimal usai digunakan menjadi RS Darurat pada beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Bendungan Leuwikeris merupakan infrastruktur sumber daya air (SDA) termahal yang dibangun selama masa pemerintahannya.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa bendungan itu dibangun dengan total anggaran Rp3,5 triliun dan sudah dibangun sejak 2016 sehingga telah memakan waktu 8 tahun lantaran baru diresmikan pada 2024.

Hal ini disampaikan olehnya usai meresmikan Bendungan Leuwikeris serta modernisasi dan rehabilitasi Daerah Irigasi Manganti Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kamis (29/8/2024).

"Dibangun sejak 2016 berarti sudah 8 tahun yang menghabiskan anggaran Rp3,5 triliun, ini bendungan dari 45 bendungan yang sudah saya resmikan, ini adalah bendungan yang menelan biaya paling besar," katanya dalam forum tersebut

Lebih lanjut, dia pun membandingkan biaya Bendungan Leuwikeris dengan bendungan lain yang pernah dibangun pemerintah. Rata-rata bendungan disebutnya hanya menelan anggaran dengan kisaran Rp800 miliar, Rp1 triliun, hingga Rp 1,5 triliun.

Sehingga, kata Jokowi bendungan Leuwikeris yang memakan hingga Rp3,5 triliun itu memakan anggaran cukup besar lantaran memiliki luas genangan yang tidak kecil, jumlahnya 245 hektare (Ha).

Selain itu, Presiden Ke-7 RI itu mengatakan bahwa volume daya tampung Bendungan Leuwikeris juga sangat besar dengan jumlah 81 juta meter kubik (m3) air.

Oleh sebab itu, dia pun berharap bendungan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk irigasi, pengendalian banjir, serta pembangkit listrik.

"Dan sudah dihitung ini dapat mengairi daerah irigasi seluas 11.200 hektare, sangat besar sekali manfaatnya bagi para petani," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, terjadi pergeseran prioritas pengeluaran masyarakat kelas menengah dalam sepuluh tahun terakhir atau selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat pembayaran pajak naik, belanja-belanja untuk makanan hingga pendidikan justru turun.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, BPS mengelompokkan pengeluaran masyarakat ke 11 sektor utama. BPS pun membandingkan pengeluaran kelas menengah pada 2014 dan 2024 berdasarkan 11 sektor tersebut.

Hasilnya, terjadi penurunan pengeluaran kelas menengah untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan makanan. Sebaliknya, terjadi peningkatan pengeluaran kelas menengah untuk hiburan, pajak/iuran, kendaraan, barang tahan lama, pakaian, barang/jasa lainnya, dan keperluan pesta.

"Terjadi shifting [pergeseran] prioritas pengeluaran kelas menengah dalam 10 tahun terakhir," ujar Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Perinciannya, urutan prioritas pengeluaran kelas menegah pada 2014 yaitu makanan (45,53%), perumahan (32,87%), barang jasa lainnya (4,56%), pendidikan (4,32%), kesehatan (3,27%), kendaraan (2,97%), pakaian (2,18%), barang tahan lama (1,72%), pajak/iuran (1,62%), keperluan pesta (0,75%), dan hiburan (0,22%).

Sementara itu, urutan prioritas pengeluaran kelas menengah pada 2024 adalah makanan (41,67%), perumahan (28,52%), barang jasa lainnya (6,48%), pajak/iuran (4,53%), kendaraan (3,99%), pendidikan (3,66%), keperluan pesta (3,18%), kesehatan (2,86%), pakaian (2,44%), barang tahan lama (2,29%), dan hiburan (0,38%).

Jika dibandingkan maka pengeluaran yang paling banyak mengalami peningkatan adalah pajak/iuran (+2,91%) dan keperluan pesta (+2,43%). Sementara pengeluaran yang paling banyak mengalami penurunan yaitu perumahan (-4,35%) dan makanan (-3,86%).

Ramai-Ramai Kelas Menengah Turun Kasta Jadi Aspiring Middle Class

Amalia juga mengungkapkan bahwa setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class (rentan miskin dan menuju kelas menengah) selama 2019 sampai dengan 2024.

BPS mencatat, pada 2019 ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah yang hilang selama 2019—2024 mengalami turun kasta—bukan naik kasta. Amalia menilai, pandemi covid-19 pada 2020 menjadi salah satu alasan utama penurunan kasta jutaan kelas menengah tersebut.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," jelasnya.

Lebih lanjut, Amalia mengungkapkan persentase kelas menengah yang bekerja di sektor formal menurun dibandingkan selama pemerintahan Jokowi. Pada 2014, ada 62,76% kelas menengah bekerja di sektor formal namun kini pada 2024 hanya tinggal 29,36%.

Lebih terperinci, dia menjelaskan ada peningkatan kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian (12,9% pada 2014 menjadi 19,97% pada 2024). Berbanding terbalik, terjadi penurunan kelas menengah yang bekerja di sektor jasa (67,78% pada 2014 menjadi 57,05% pada 2024).

Amalia menjelaskan, BPS mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5—17 kali garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia pada 2024, yang masuk kategori kelas menengah adalah penduduk yang pengeluarannya Rp2.040.262—9.909.844 per bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan Indonesia bakal memperluas ekspor ke pasar Timur Tengah hingga Afrika. Langkah ini dilakukan agartidak hanya mengandalkan ekspor ke negara G7 alias negara-negara maju.

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut bahwa pasar ekspor di negara maju seperti Amerika Serikat (AS) hingga Eropa bergerak stagnan. Di sisi lain, menurutnya pasar ekspor di Timur Tengah memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan.

“Pasar kita sekarang, dulu awal-awal, kita mengandalkan negara-negara G7. Kalau itu saja, nggak mungkin [ekonomi tumbuh]. Sekarang itu stagnan. Eropa, Barat stagnan. Pasarnya sudah stagnan,” kata Zulhas dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Kondisi tersebut, imbuhnya, turut dipengaruhi kebijakanUndang-Undang Antideforestasi Uni Eropa atau Europe Deforestation Regulation (EUDR) yang direncanakan akan berlaku pada 2025. Aturan EUDR ini berisiko terhadap perdagangan kelapa sawit hingga kakao Indonesia.

“Kalau kita hanya mengandalkan pasar di sini, Barat atau G7 awalnya, atau pasar-pasar tradisional yang negara-negara maju, repot juga. Banyak sekali hambatan perdagangan. Oleh karena itu kita memperluas pasar [ekspor],” ujarnya.

Untuk itu, Zulhas menuturkan bahwa Indonesia harus memperluas pasar ekspor. Bahkan, dia menyebut Asia Selatan memiliki prospek pasar ekspor yang cukup besar.

“Sekarang Asia Selatan itu menjadi prospek yang luar biasa. Surplus tertinggi itu dengan India, bukan dengan Barat lagi, tetapi dengan India. Asia Selatan itu ada Pakistan, India, Bangladesh itu juga pasar besar buat kita, juga Timur Tengah,” ungkapnya.

Dia menyebut bahwa masyarakat Indonesia yang berada di Timur Tengah mencapai satu juta lebih. Angka ini belum termasuk saat melakukan ibadah umrah dan haji yang bisa mencapai dua juta orang dalam satu tahun.

“Jadi lagi membangun besar-besaran, duitnya banyak lagi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan pasar-pasar kita ke Timur Tengah,” ujarnya.

Selain itu, Afrika juga menjadi pasar yang masuk ke dalam bursa perdagangan ekspor Indonesia. Padahal, sebelumnya Afrika merupakan negara yang dikenal dengan masalah kemiskinan hingga kelaparan. Namun, Zulhas melihat Afrika, terutama di Ethiopia, mengalami kemajuan.

“Afrika luar biasa juga. Dulu kalau denger Ethiopia, waduh busung lapar, sekarang Ethiopia maju, lumayan, Barang-barang kita di sama US$10–US$20. Nigeria, laku. Jadi itu juga pasar yang besar. Mesir, minyak sawit laku, mie aja laku disana, ada pembelinya di sana,” ungkapnya.