Bisnis.com, JAKARTA - Program swasembada pangan kembali menjadi sorotan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai 10 tahun menjabat. Lantas, apakah target swasembada berhasil dicapai?

Pada saat awal menjabat di 2015, Jokowi optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada beras dalam dua hingga tiga tahun ke depan yakni pada 2017-2018.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja tiga komoditas utama ekspor Indonesia yakni batu bara, besi dan baja hingga crude palm oil (CPO) kompak mengalami penurunan. Dari ketiganya, permintaan minyak sawit paling anjlok.

Merujuk pada Laporan Badan Pusat Statistik, ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan signifikan dari US$2,18 miliar pada Juni menjadi US$1,39 miliar pada Juli 2024 atau anjok sekitar 36,37% secara bulanan dan 39,22% secara tahunan.

Lebih terperinci, kinerja lesu minyak sawit disebabkan oleh turunnya permintaan dari sejumlah negara utama yakni India dan China. Ekspor ke India misalnya turun 59,31% (mtm) dan turun 67,50% (YoY).

Ulasan tentang ekspor CPO dan turunannya yang mengalami penurunan signifikan dari US$2,18 miliar pada Juni menjadi US$1,39 miliar pada Juli 2024, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (16/8/2024):

Karpet Merah Jokowi Beri Kemudahan Pemanfaatan Lahan IKN

Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2023, tentang Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 12 Agustus 2024.

Pada beleid baru PP nomor 29 tahun 2024 pasal 18, Otorita IKN memberikan jaminan kepastian jangka waktu HAT (Hak Atas Tanah) melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali satu siklus kedua kepada pelaku usaha.

Selanjutnya, diberikan hak pakai untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Alarm Kinerja Ekspor CPO Tersandung Permintaan India—China

Sejak awal tahun, India diketahui mulai meningkatkan permintaan terhadap minyak bunga matahari sembari mulai mengurangi pembelian minyak sawit. Faktor turunnya harga sunflower oil menjadi salah satu penyebab.

Di sisi lain, penurunan nilai ekspor batu bara, besi-baja juga terjadi secara bulanan maupun tahunan. Pengapalan batu bara turun -0,07% secara bulanan dan -2,49 secara tahunan. Kemudian, nilai ekspor ekspor dan baja turun 3,28% secara bulanan dan 8,07% penurunannya secara tahunan.

Secara keseluruhan, BPS mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai US$22,21 miliar atau naik 6,55% dibandingkan Juni 24. Perinciannya, ekspor migas senilai US$1,42 miliar atau naik 15,57% (MtM) dan nilai ekspor nonmigas naik 5,98% dengan nilai US$20,79 miliar.

Sementara itu, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai senilai US$0,47 miliar. Meski terus mencatat surplus selama 51 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, performa perdagangan RI turun sebesar US$1,92 miliar secara bulanan.

Daya Pol Capai Kapitalisasi Pasar US$1 Triliun

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kembali memecah rekor menjadi tanda bahwa pasar modal di Indonesia berada pada jalur yang benar. Akan tetapi para pemangku kepentingan tidak boleh terlena dan menganggap target-target yang dipatok dapat tercapai dengan mudah.

IHSG ditutup menguat 1,08% ke level 7.436,039 pada perdagangan Rabu (14/8/2024). Level tersebut merupakan rekor tertinggi baru yang diukir setelah ditutup melampaui rekor sebelumnya 7.433 pada 14 Maret 2024.

Pada perdagangan Kamis (15/8/2024), IHSG kembali turun 0,36% ke angka 7.409. Di level itu, IHSG naik 1,17% secara year-to-date (YtD) dengan kapitalisasi pasar menyentuh Rp12.601 triliun.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Bursa Efek Indonesia (BEI) Irvan Susandy mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong naiknya kinerja IHSG.

Salah satunya, makin besarnya kemungkian penurunan Fed Fund Rate dalam waktu dekat. Menurut Fedwatch Tool, kata Irvan, peluang The Fed akan menurunkan suku bunga bulan depan adalah 100%.

Visi Hijau Dibayangi Lonjakan Kredit Pertambangan

Laju pesat pertumbuhan kredit pertambangan dan penggalian pada awal tahun ini seperti bertolak belakang dengan visi keberlanjutan yang mulai kerap didengungkan industri perbankan akhir-akhir ini. Namun, kondisi ini sulit dihindari di tengah ketergantungan nasional yang masih tinggi terhadap sumber daya hasil tambang, termasuk batu bara.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit sektor pertambangan dan penggalian per Mei 2024 tumbuh pesat 28,09% year-on-year (YoY), menjadi Rp328,4 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan kredit nasional yang sebesar 12,1% YoY menjadi Rp7.376 triliun.

Kredit ke segmen pertambangan dan penggalian ini menyumbang 4,5% dari total portofolio kredit nasional per Mei 2024. Namun, belakangan OJK mengatakan bahwa per Juni 2024, porsinya bahkan sudah mencapai sekitar 8%.

Catatan Satu Dasawarsa Pembangunan Infrastruktur Masa Kepemimpinan Jokowi

Selama 1 dekade, Presiden Joko Widodo terus membangun proyek infrastruktur. Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran sebagai agenda prioritas Nawacita yang digagas pada 2014 tersebut memakan biaya yang cukup besar. Selama 10 tahun terakhir, Jokowi menghabiskan Rp3.592 triliun untuk membangun proyek infrastruktur.

Berdasarkan catatan Bisnis, alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2021 yaitu meningkat 31,2% dengan jumlah anggaran Rp403,3 triliun.

Jokowi mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun pada 2024 atau naik Rp30,7 triliun jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Adapun besaran alokasi APBN untuk infrastruktur tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp391,7 triliun atau naik 5% dibandingkan anggaran infrastruktur tahun 2022 Rp373,1 triliun.

Sementara itu, pada 2019 APBN infrastruktur dipatok di level Rp394,1 triliun. Kemudian, saat pandemi Covid-19 melanda besaran anggarannya terpantau mengalami pelandaian atau susut 22% menjadi Rp307,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut dunia usaha tengah melakukan langkah-langkah antisipasi di tengah memanasnya tensi politik antara Iran dan Israel. Hal inilah yang menjadi pemicu naiknya impor bahan baku/penolong dan barang modal pada Juli 2024.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan, saat ini hampir semua perusahaan meningkatkan cadangannya baik itu bahan baku maupun lainnya. Mengingat situasi Timur Tengah saat ini dapat mengganggu jalur logistik.

“Kita sih melihatnya itu, mengantisipasi situasi geopolitik yang terjadi,” kata Bob kepada Bisnis, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan [Kemnaker], Kamis (15/8/2024).

Selain itu, Bob mengharapkan meningkatnya impor yang bersifat produktif menjadi tanda bahwa ekonomi menggeliat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, impor bahan baku/penolong mencapai US$16,03 miliar pada Juli 2024. Nilai tersebut secara bulanan meningkat sebesar 17,21% (month-to-month/mtm) dan naik 15,71% (year-on-year/yoy).

Impor barang modal juga tercatat naik. BPS mencatat, impor barang modal mengalami peningkatan sebesar 21,21% mtm menjadi US$3,64 miliar, sedangkan secara tahunan meningkat 2,04% dari US$3,56 miliar pada Juli 2023.

Di sisi lain, kenaikan impor bahan baku/penolong pada Juli turut membuat surplus perdagangan Juli 2024 menyempit drastis menjadi US$500 juta, dibandingkan US$2,4 miliar pada bulan sebelumnya.

Meski neraca dagang menjadi tidak imbang, Bob menyebut bahwa peningkatan impor yang sifatnya produktif ini nantinya akan menghasilkan barang dan jasa untuk di ekspor.

“Harus didorong, harus dibantu. Ya walaupun kelihatan neracanya menjadi tidak imbang, tetapi kan nanti dalam bentuk ekspor lebih bagus,” ujarnya.

Selain itu, barang dan jasa yang dihasilkan juga dijual di dalam negeri sehingga dapat mensubstitusi impor.

“Jadi menurut saya sih untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, kita harus dorong,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan impor pakaian jadi pada Juli 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kenaikan volume impor terjadi pada produk pakaian dan aksesoris rajutan (HS 61), serta produk pakaian dan aksesoris bukan rajutan (HS 62).

"Secara bulanan HS 61 ini naik 55,46% [month-to-month/mtm] dan hs 62 naik 29,01% [mtm]," ujar Amalia, Kamis (15/8/2024).

Dia membeberkan, sebagian besar impor pakaian jadi itu berasal dari China, Vietnam, Bangladesh, Hongkong dan Maroko.

Kendati begitu, secara kumulatif impor pakaian jadi selama periode Januari - Juli 2024 dari China mengalami penurunan 4,75% untuk kode HS 61 dan turun 7,17% untuk kode HS 62. Menurutnya, untuk impor kelompok pakaian dan aksesoris bukan rajutan yang mengalami penurunan paling banyak merupakan kelompok berbahan nonkatun.

Amalia mengatakan angka impor secara kumulatif lebih menunjukkan tren impor yang lebih baik. Sementara tren impor secara bulanan relatif dipengaruhi oleh proses pengiriman kebutuhan untuk stok yang berbeda setiap bulannya.

"Namun sekali lagi kalau bulanan mengalami peningkatan, untuk data ekspor atau impor yang lebih relatif baik adalah melihat angka kumulatif dari satu periode," bebernya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (12/8/2024), Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, untuk mengatasi kontraksi kinerja industri, khususnya dari serangan impor, diperlukan kebijakan perlindungan berupa trade remedies.

Adapun, banjir produk tekstil impor diakibatkan overkapasitas di negara produsen tekstil dan pakaian jadi serta adanya perlambatan ekonomi global.

"BMAD adalah salah satu solusi yang ditawarkan, tetapi untuk prosesnya memerlukan waktu yang panjang," kata Jemmy kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal membacakan pidato kenegaraan dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Melansir laman resmi Setkab, Jumat (16/8/2024), Presiden akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 yang akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebelum Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 akan terlebih dahulu dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Presiden akan berpidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Salah satu yang informasi yang ditunggu menjelang pidato nota keuangan terakhir Presiden Jokowi ialah terkait alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025. Pasalnya, anggaran tersebut nantinya akan mengakomodir program-program Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada APBN 2025 baru akan diketahui setelah pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

“Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” kata Sri Mulyani, Senin (5/8/2024).

Meskipun demikian, dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 bersama DPR pada Senin (20/5/2024), Menkeu Sri Mulyani menyebut anggaran infrastruktur pada 2025 berkisar Rp404,2 triliun-Rp433,9 triliun. Meskipun demikian angka tersebut masih bisa berubah dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi hari ini.

“Anggaran infrastruktur pada tahun 2025 berkisar Rp404,2 triliun sampai dengan Rp433,9 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Adapun, komitmen anggaran tersebut diberikan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi – nasional yang bakal dilakukan melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital, serta melanjutkan pembangunan IKN.

Harapannya, lewat pengadaan infrastruktur yang makin memadai maka dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

Pada kesempatan berbeda, Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar menuturkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintahan Prabowo setidaknya perlu untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 10% dari total alokasi belanja negara.

“Ya idealnya minimal 10% untuk porsi infrastruktur dari APBN. 1% dari 10% [anggaran infrastruktur] untuk IKN,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, bila berkaca pada pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun belakangan, rata-rata alokasi anggaran infrastruktur yang diberikan pemerintah sebesar Rp359,26 triliun.

Pada awal menjabat di 2014, anggaran infrastruktur Jokowi Rp154,7 triliun. Kemudian, pada 2015 anggaran infrastruktur Jokowi melesat menjadi Rp256,1 triliun. Pada 2016, Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp269,1 triliun.

Selanjutnya, pada 2021 anggaran infrastruktur naik menjadi Rp381,2 triliun. Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur pada 2023 seiring dengan rencana pemerintah untuk mengejar pembangunan IKN.

Anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah pada 2023 ialah Rp392 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran pada 2022 yaitu Rp372,8 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom berpendapat penyesuaian subsidi BBM dapat menyasar pembatasan kendaraan pribadi roda empat alih-alih seluruh jenis kendaraan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak mengatakan skema ini dapat mengarahkan ulang subsidi yang tepat sasaran dan membuka ruang anggaran untuk mengadakan BBM rendah sulfur.

“Bila penyesuaian diberlakukan pada kendaraan penumpang pribadi yang mengonsumsi 43,1% BBM bersubsidi, dampak inflasinya sekitar 0,37%,” ujar Ishak dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, skema ini lebih tepat dibanding penghapusan subsidi secara menyeluruh, yang akan menghasilkan inflasi sebesar 5,3%.

Dia menuturkan saat ini jumlah kendaraan penumpang pribadi di Indonesia mencapai 29,7 juta unit. Adapun, jumlah sepeda motor dan kendaraan umum sebanyak 113,8 juta unit diperkirakan menenggak 53,9% BBM bersubsidi.

Ishak menyebut sekitar 10% rumah tangga ekonomi terbawah di Indonesia membayar biaya BBM sebesar Rp108.400/bulan, sedangkan 10% teratas mengeluarkan Rp482.700/bulan.

Namun, lantaran pendapatan masyarakat terbawah terbatas, porsi pengeluaran BBM-nya mencapai 7% dari pendapatan, sementara penduduk paling kaya hanya 3,5%. Pengeluaran rumah tangga miskin dua kali lipat dibandingkan penduduk kaya.

Dia berpendapat penyesuaian subsidi BBM bisa memperlebar ruang fiskal pemerintah, sehingga memungkinkan realokasi anggaran untuk pembelanjaan lain seperti untuk infrastruktur, pembiayaan kesehatan, hingga pendidikan.

“Bisa juga untuk penyertaan modal negara kepada BUMN. Secara ekonomi akan ada manfaatnya,” katanya.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel Ahmad Safrudin menilai subsidi harus disesuaikan agar bisa diakses oleh orang-orang yang layak memperoleh BBM bersubsidi, terlebih lagi yang kualitasnya sudah ditingkatkan.

“Otomatis, kelompok masyarakat golongan menengah-atas tidak berhak atas subsidi, dan harus bersedia menerima harga BBM yang lebih mahal karena adanya incremental cost atau biaya tambahan,” ujarnya.

Ahmad berharap pemerintah harus cermat memastikan agar penyesuaian harga BBM tepat sasaran dan menghasilkan dampak inflasi yang minim. Pemerintah juga harus mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi dampak inflasi.

Dia menambahkan penyesuaian subsidi untuk menyediakan BBM rendah sulfur untuk peningkatan kualitas udara sejalan dengan kebijakan pemerintah meningkatkan standar bahan bakar.

Pada 2017, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 20/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O.

Peraturan ini mengatur adopsi standar EURO IV untuk bahan bakar kendaraan, salah satunya tingkat sulfur yang rendah.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir dinilai cenderung stagnan dengan pertumbuhan rata-rata hanya sebesar 5%.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan bahwa selama 10 tahun terakhir, tidak terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, bahkan cenderung melambat dibandingkan dengan periode kepemimpinan presiden sebelumnya.

Faisal menjelaskan, para periode kedua pemerintahan Jokowi, perekonomian Indonesia memang sempat anjlok karena faktor eksternal pandemi Covid-19.

Namun, di luar itu, pertumbuhan ekonomi hanya bergerak pada level sekitar 5%, bahkan setelah perekonomian pulih dari pandemi Covid-19.

“Tidak ada percepatan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Bahkan, lebih lambat kalau dibandingkan dengan periode SBY [Susilo Bambang Yudhoyono]. Pada era SBY [pertumbuhan ekonomi] sempat pernah 6%, di era Jokowi di kisaran 5%,” katanya, dikutip Kamis (15/8/2024).

Faisal mengatakan, yang dominan didorong oleh pemerintah era Jokowi utamanya adalah pada pembangunan infrastruktur dan hilirisasi.

Terkait infrastruktur, imbuhnya, pemerintahan Jokowi melakukan banyak percepatan pembangunan yang seharusnya dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur masih hanya dari sisi fisik, tetapi belum dilengkapi dengan perencanaan pembangunan ekonominya, baik di daerah maupun secara nasional, misalnya pada pembangunan jembatan, bandara, pos lintas batas negara

Padahal, pembangunan infrastruktur bisa memberikan dampak yang lebih besar pada perekonomian dalam jangka pendek jika dibarengi dengan perencanaan pengembangan pusat-pusat ekonomi di wilayah pembangunan tersebut.

“Sekarang mungkin belum dirasakan, di mana pertumbuhan ekonomi masih di sekitar 5%, tapi kita harapkan dampaknya akan lebih kelihatan lagi ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, terkait hilirisasi, Faisal mengatakan, langkah pemerintah yang mendorong program tersebut pun seharusnya dapat mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini mengingat hilirisasi yang pada dasarnya mengolah bahan mentah sehingga memiliki nilai tambah lebih yang akan memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan kinerja industri pengolahan, khususnya turunan dari komoditas SDA.

Dari sisi ekspor, kinerja ekspor sektor manufaktur juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelum pandemi Covid-19, terutama pada komponen ekspor besi dan baja serta turunan tambang.

Namun sayangnya, upaya pemerintah itu dinilai belum cukup mendorong pertumbuhan ekonomi karena hilirisasi yang dilakukan masih pada tahap awal. Misalnya, bijih besi yang hanya baru diolah menjadi barang setengah jadi dan jadi, tetapi potensi nilai tambahnya belum dioptimalkan.

“Sebetulnya potensi nilai tambah itu lebih berlipat lagi jika didorong terus sampai ke yang lebih hilir lagi dan lebih punya nilai tambah tinggi. Terutama jika sampai kepada produk-produk yang teknologi tinggi seperti misalnya baterai listrik atau kendaraan listrik. Nah ini kan belum sampai di sana. Jadi artinya hilirisasinya masih pada tahap awal,” kata dia.

Selain itu, hilirisasi yang didorong pemerintah masih terbatas pada sektor tertentu, yang seharusnya dapat diperluas ke sektor di luar tambang, seperti pada turunan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang akan memberikan multiplier effect yang jauh lebih besar ke perekonomian.

Faisal menambahkan, produk hasil hilirisasi di dalam negeri sangat bergantung pada pasar China. Dia mencontohkan, 95% dari turunan nikel yang diproduksi dari smelter di Indonesia diekspor ke China.

Di sisi lain, perekonomian China mengalami perlambatan karena faktor domestiknya ataupun faktor yang lain sehingga turut memengaruhi permintaan dari dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi China diperkirakan tumbuh maksimal 4%, jauh lebih rendah dari level pertumbuhan ekonomi yang pernah dicapai sebesar 10%.

“Ini memengaruhi juga demand terhadap produk-produk yang kita ekspor ke sana termasuk di antaranya adalah turunan daripada tambang hasil daripada hilirisasi. Ini kenapa hilirisasi belum terlalu signifikan efeknya untuk bisa mengeluarkan Indonesia dari jebakan deindustrialisasi dini,” jelas Faisal.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membacakan pidato terakhirnya tentang Rancangan Undang-Undang atau RUUAPBNbeserta nota keuangannya pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Dalam momen terakhir satu dekade kepemimpinannya, Jokowi akan memberikan keterangan pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 besertaNota Keuangandalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Gedung Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membacakan pidato terakhirnya tentang Rancangan Undang-Undang atau RUUAPBNbeserta nota keuangannya pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Dalam momen terakhir satu dekade kepemimpinannya, Jokowi akan memberikan keterangan pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 besertaNota Keuangandalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Gedung Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah Indonesia telah diakui oleh berbagai lembaga internasional sebagai langkah yang berhasil. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara yang relatif cepat pulih, didukung oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Pemerintah cukup tanggap, dan pemulihan ekonomi berjalan relatif cepat," ujar David dalam keterangannya pada Kamis (15/8/2024).

Namun, David menyoroti beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dalam penanganan pandemi ini. Salah satu yang paling menonjol adalah kurangnya antisipasi pemerintah, terutama dalam penyediaan vaksin Covid-19.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih mendorong riset terkait teknologi, khususnya di bidang kesehatan, guna mengantisipasi potensi pandemi di masa depan.

David juga mengungkapkan bahwa beberapa sektor ekonomi masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, seiring dengan terus melemahnya permintaan global. Hal ini terutama berdampak pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah yang masih terpukul.

"Beberapa sektor masih terdampak, terutama yang terkait dengan permintaan global yang lemah. Segmen bawah dan kelas menengah juga masih banyak yang terpukul. Ke depan, perlu dipikirkan bagaimana memperkuat penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Selain itu, David juga mengingatkan pentingnya pemerintah untuk terus mendorong peningkatan lapangan kerja, mengingat ruang fiskal yang semakin terbatas untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan.

Ia juga memperingatkan dampak lonjakan utang pemerintah selama penanganan pandemi, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sempat melampaui 40%. Pada akhir Juni 2024, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih tercatat tinggi, yaitu sebesar 39,13%.

"Dampak jangka panjang dari lonjakan utang ini perlu diwaspadai, terutama terkait dengan ruang fiskal kita dan tingginya pembayaran bunga utang," ujarnya.

David menambahkan bahwa pemerintah harus berupaya meningkatkan peringkat kredit (credit rating) Indonesia agar yield utang pemerintah bisa lebih rendah dan beban bunga yang harus dibayar juga berkurang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (15/8/2024) mengonfirmasi bahwa kasus infeksi virus cacar monyet atau mpox di Swedia terkait dengan wabah yang sedang berlangsung di Afrika. Ini menandai penyebaran pertama virus tersebut ke luar benua Afrika, hanya sehari setelah WHO menetapkan mpox sebagai darurat kesehatan masyarakat global.

Pejabat kesehatan Swedia, seperti dilansir Reuters, Kamis (15/8/2024) waktu setempat dalam konferensi pers menyatakakan individu yang terinfeksi virus mpox setelah berada di Afrika. Pasien terpapar virus mpox klade Ib yang merupakan varian baru yang lebih cepat menyebar. Disebutkan pasien tersebut saat ini tengah menjalani perawatan intensif.

Sementara itu, pejabat kesehatan dari Amerika Serikat dan Kanada melaporkan bahwa mereka belum mengidentifikasi kasus mpox di negara mereka.

Pada Rabu (14/8/2024), WHO mengumumkan bahwa wabah mpox di Afrika telah menyebar dari Republik Demokratik Kongo termasuk negara tetangga. Kasus ini kini ditingkatkan sebagai darurat kesehatan masyarakat global. Klade Ib, varian virus yang memicu wabah saat ini, diyakini menyebabkan jenis mpox yang lebih serius dibandingkan dengan varian yang menyebabkan darurat kesehatan masyarakat pada tahun 2022.

Dalam laporan terpisah, Sania Nishtar, Kepala Eksekutif kelompok vaksin global Gavi, mengungkapkan bahwa organisasinya memiliki dana hingga US$500 juta yang dapat digunakan untuk membiayai penyediaan vaksin bagi negara-negara yang terdampak oleh wabah mpox yang meningkat di Afrika. Dana tersebut berasal dari dana "First Response" Gavi, yang dibentuk setelah pandemi Covid-19 untuk membantu negara-negara dengan sumber daya terbatas mengakses vaksin.

Gavi saat ini sedang menunggu permintaan resmi dari negara-negara yang terdampak serta persetujuan vaksin dari WHO sebelum dapat melanjutkan pembelian dan distribusi vaksin. WHO diperkirakan akan menyelesaikan evaluasi vaksin mpox pada September 2024.

Selain itu, Gavi sedang dalam pembicaraan awal dengan produsen vaksin mpox yang banyak digunakan, termasuk Bavarian Nordic dan KM Biologics. Bavarian Nordic menyatakan bahwa mereka dapat memproduksi hingga 10 juta dosis vaksin mpox pada akhir tahun 2025, namun masih membutuhkan pembeli untuk dosis-dosis tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini, Republik Demokratik Kongo, yang paling terdampak oleh wabah tersebut, belum mengajukan permintaan resmi untuk vaksin. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penundaan distribusi vaksin, selain proses hukum dan pengaturan rencana penyebaran vaksin.

Bisnis.com, JAKARTA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan varian baru wabah cacar monyet atau Mpox yang cepat menyebar di Afrika sebagai keadaan darurat kesehatan global. Keputusan ini diambil untuk menahan penyebaran virus yang berpotensi mematikan tersebut.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa penyebaran Mpox jenis baru di Republik Demokratik Kongo (DRC) dan deteksi kasus di negara-negara tetangga yang sebelumnya tidak melaporkan adanya wabah sebagai kondisi sangat mengkhawatirkan. WHO juga menyoroti potensi penyebaran lebih lanjut di Afrika dan sekitarnya.

Tedros sebelumnya telah menetapkan mpox sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional pada Mei 2022 ketika kasus varian yang lebih ringan muncul secara global. Meskipun WHO menurunkan tingkat kewaspadaan pada tahun berikutnya, kasus di Afrika terus meningkat. Varian mpox yang bermutasi kini telah menyebar ke sedikitnya enam negara Afrika, menginfeksi sekitar 15.000 orang dan menewaskan lebih dari 500 orang di DRC sepanjang tahun berjalan.

“WHO berkomitmen dalam beberapa hari dan minggu ke depan untuk mengoordinasikan respons global, bekerja sama erat dengan masing-masing negara yang terkena dampak, dan memanfaatkan kehadiran kami di lapangan untuk mencegah penularan, merawat mereka yang terinfeksi, dan menyelamatkan nyawa,” kata Tedros dikutip dari Bloomberg, Rabu (15/4/2024) waktu setempat.

Keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional ini diberlakukan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang membawa risiko penyebaran penyakit lintas batas, yang mungkin memerlukan respons terkoordinasi antarnegara. Keputusan ini bertujuan mendorong negara-negara bekerja sama dalam penanggulangan wabah, termasuk pengadaan vaksin.

Keputusan tersebut diambil setelah sebuah panel dibentuk untuk mengevaluasi wabah, dan rekomendasinya disetujui secara bulat. Deklarasi ini mendorong kenaikan saham pembuat vaksin mpox Bavarian Nordic A/S sebesar 45% di pasar AS.

Maria Van Kerkhove, Kepala Penyakit Baru dan Zoonosis di WHO, menyatakan bahwa WHO sedang menyusun panduan bagi negara-negara yang terdampak. WHO juga telah mengembangkan rencana respons regional dengan kebutuhan dana awal sebesar US$15 juta. Sejauh ini, WHO telah mengeluarkan US$1,5 juta dari dana darurat dan berencana untuk mengeluarkan lebih banyak dalam beberapa hari mendatang sembari mengimbau para donor untuk mendanai sisa rencana respons.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) juga mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat di seluruh benua semenjak Selasa (13/8/2024) waktu setempat. Kondisi ini menandai pertama kalinya badan tersebut mengumumkan keadaan darurat sejak menerima kewenangan dari negara-negara anggotanya.

Mpox, yang merupakan sepupu cacar dengan gejala yang lebih ringan, memiliki tingkat kematian antara 3% hingga 6% pada kasus yang dilaporkan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan, cacat, dan risiko tinggi bagi anak-anak, ibu hamil, serta orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti penderita HIV.

Mpox menyebar terutama melalui kontak dekat dengan orang atau hewan yang terinfeksi, seperti menyentuh lesi atau benda yang terkontaminasi. Meski dapat menyebar melalui hubungan seksual, mpox tidak dianggap sebagai penyakit menular seksual karena ada jalur penularan lainnya. Saat ini, belum ada kasus penularan melalui udara yang dikonfirmasi, meskipun beberapa metode penularan masih dalam penelitian.

Harga Saham Farmasi Melonjak Akibat Cacar Monyet

Langkah WHO ini menyulut sentimen bagi saham perusahaan farmasi. Investor menyerbu saham produsen vaksin dan produk medis lainnya yang dapat membantu memerangi jenis virus Mpox yang menyebar cepat

Pemasok peralatan medis Precision System Science Co. melonjak sebanyak 36% di Jepang, sementara produsen alat deteksi virus Shanghai ZJ Bio-Tech Co. di China naik lebih dari 5%.

Saham Bavarian Nordic A/S yang diperdagangkan di AS, salah satu dari sedikit perusahaan dengan vaksin mpox yang disetujui, ditutup naik 33% di New York.

"Munculnya virus Mpox baru-baru ini di Afrika berpotensi membangkitkan kenangan akan pandemi Covid-19," kata Manish Bhargava, seorang manajer dana di Straits Investment Holdings di Singapura.

Meski demikian dia mengingatkan agar investor tidak terjebak euforia. "Mengingat wabah ini masih dalam tahap awal, investor diharapkan tetap waspada, menunggu data lebih lanjut sebelum bereaksi."

Saham Daan Gene Co. yang berbasis di Guangzhou, yang mengembangkan perangkat diagnostik virus, melonjak mendekati batas perdagangan harian 10%. Saham Assure Tech Hangzhou Co., produsen perangkat uji cepat, naik sebanyak 5,3%.