Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus 2024.

Airlangga mengaku tidak tahu siapa saja menteri yang akan ikut upacara hari kemerdekaan nanti di IKN Nusantara. Meski demikian, dia memastikan akan terbang ke IKN untuk ikuti upacara HUT Kemerdekaan RI.

"Saya di IKN. [Menteri] Mungkin sebagian, mungkin seluruhnya," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menilai perayaan Peringatan HUT ke-79 RI yang paling istimewa karena acaranya berlangsung di Jakarta dan IKN.

Pratikno mengungkapkan rangkaian kegiatan yang bertajuk “Nusantara Baru Indonesia Maju” ini menunjukkan transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara dan sekaligus transisi keberlanjutan pemerintahan ke pemerintah yang baru.

Terkait Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-79, Mensesneg mengungkapkan bahwa pelaksanaannya akan mengikuti zona Waktu Indonesia bagian Barat (WIB). Dia juga mengungkapkan bahwa Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di IKN Nusantara akan dipimpin secara langsung oleh Presiden Jokowi.

“Upacaranya, tata upacara militer itu dilaksanakan di IKN dengan inspektur upacara Bapak Presiden, sedangkan acara upacara di halaman Istana Merdeka, Jakarta itu mengikuti tata upacara militer militer di IKN. Kemudian, upacara penurunan Bendera Sang Merah Putih juga diselenggarakan di dua tempat, baik di IKN maupun di halaman Istana Merdeka, Jakarta,” pungkas Pratikno.

Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto dan para mantan presiden lainnya juga diundang untuk hadiri upacara 17 Agustus di IKN Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, masih terus diupayakan untuk segera tuntas.

AHY menyebutkan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni yang juga Plt Wakil Kepala Otorita IKN terus mengawal situasi yang ada di sana dan terus melakukan kunjungan lapangan.

"Sebetulnya dari sekian ribu yang ada, memang 2.086 hektare itu masih ada beberapa lokasi yang masih ada masyarakatnya. Ini yang juga sedang dikawal oleh teman-teman yang ada di lapangan," kata AHY usai menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dalam menyelesaikan masalah tanah, sebut AHY, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Terlebih, pada tanah yang bermasalah tersebut terdapat masyarakat yang tinggal.

Menurut AHY, komunikasi yang baik dengan masyarakat harus menjadi hal yang paling utama yang harus dipegang teguh dalam penyelesaian masalah pertahanan.

"Yang jelas, ya memang tidak bisa semuanya segera dituntaskan, karena memang kita harus terus berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sana. Ini yang juga terus menjadi perhatian kita. Saya tahu ini sudah sekian lama, tapi ya memang kita tidak bisa hanya asal gusur, geser dan lain sebagainya tanpa ada kesepakatan yang baik," katanya.

AHY berharap pembangunan IKN dapat terus berjalan tanpa ada masyarakat yang menjadi korban. Pihaknya pun terus berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan aturan.

"Kami berharap IKN dapat terus berproses, dapat terus dilakukan pembangunan tanpa kita melukai perasaan masyarakat dan tidak boleh ada masyarakat kita yang menjadi terlantar ataupun menjadi korban dari pembangunan itu sendiri," ucap AHY.

Sementara itu, AHY menyampaikan pada 11 Agustus 2024 dirinya akan bertolak ke IKN untuk menghadiri Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2024.

AHY menyatakan kunjungannya ke IKN akan sekaligus dimanfaatkan untuk melihat perkembangan dari pembangunan IKN. Dia akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kendala dan langsung mencari solusinya.

Sebelumnya, AHY mengatakan bahwa pembebasan lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, masih terus diupayakan untuk segera tuntas.

AHY menyebutkan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni yang juga Plt. Wakil Kepala Otorita IKN terus mengawal situasi yang ada di sana dan terus melakukan kunjungan lapangan.

"Sebetulnya dari sekian ribu yang ada, memang 2.086 hektare itu masih ada beberapa lokasi yang masih ada masyarakatnya. Ini yang juga sedang dikawal oleh teman-teman yang ada di lapangan," ujar AHY usai menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta, Kamis.

Dalam menyelesaikan masalah tanah, sebut AHY, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Terlebih, pada tanah yang bermasalah tersebut terdapat masyarakat yang tinggal.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha mal mengakui adanya perubahan tren gaya belanja di kalangan masyarakat sebagai sinyal melemahnya daya beli.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa gejala melemahnya daya beli masyarakat menengah kebawah makin nyata. Menurutnya, saat ini masyarakat cenderung memilih belanja produk-produk dengan harga per unit lebih murah.

Dia merujuk pada penjualan ritel-ritel di pusat belanja yang saat ini cenderung tumbuh pesat pada kategori produk murah. Misalnya saja, dia menyebut ritel Miniso, KKV dan Mr.DIY yang menyediakan beragam aksesoris dan perlengkapan rumah dengan harga terjangkau.

"Jadi kita melihat kelas menengah bawah uang yang dipegang semakin sedikit, mereka belanjanya ke barang-barang yang lebih kecil nilainya [murah]," ujar Alphonzus saat ditemui usai membuka Indonesia Shopping Festival (ISF) di PIK Avenue, Kamis (8/8/2024).

Selain ritel-ritel tersebut, Alphonzus mengatakan bahwa ritel sektor makanan dan minuman (FnB) masih mendominasi pertumbuhan kinerja pusat perbelanjaan. Para konsumen menengah ke bawah cenderung memilih membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman.

Dia pun menilai bahwa bisnis di sektor properti khususnya pusat perbelanjaan akan terus tumbuh, meskipun tidak signifikan lantaran dibayangi daya beli yang lemah. Mal-mal baru dipastikan akan terus bermunculan, salah satunya, kata dia yaitu Pakuwon Mal Bekasi.

Kendati begitu, Alphonzus menekankan agar pemerintah tidak memperburuk kondisi daya beli masyarakat dengan kebijakan kontraproduktif. Dia menyebut, wacana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, hingga wacana asuransi kendaraan bermotor justru berisiko semakin memukul daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Namun, Alphonzus menilai bahwa keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM) saat ini sudah tepat. Di sisi lain, untuk mendorong daya beli, pemerintah diharapkan bisa terus memberikan stimulus berupa bantuan sosial (bansos) secara tunai.

Alih-alih bantuan natura [barang] seperti beras dan sembako, bantuan tunai dianggap lebih ampuh meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah.

Sementara dari sisi pelaku usaha, Alphonzus mendorong agar para peritel bisa menggunakan strategi memproduksi barang dengan harga yang lebih terjangkau bagi kalangan menengah kebawah.

"Kita minta tolong iklim usahanya jangan dibikin semakin negatif," kata Alphonzus.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan bahwa jumlah petani di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Perencana Ahli Madya di Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Zulfriandi, menyampaikan terdapat sejumlah alasan mengapa semakin sedikit masyarakat yang menggeluti bidang pertanian. Salah satunya, upah harian yang cukup rendah yakni sekitar Rp55.503 per hari.

“Perbandingan untuk upah hariannya, memang pertanian itu paling bawah, makanya banyak alasan kenapa anak muda itu tergantikan untuk menggeluti bidang petani ini,” kata Zul dalam diskusi pameran teknologi pangan dan pertanian AFTEA 2024, Kamis (8/8/2024).

Alasan lainnya, lanjut Zul, yakni tidak adanya pengembangan karier, penuh risiko, penghasilan yang rendah, tidak dihargai, hingga tidak menjanjikan.

Berdasarkan data World Bank (Bank Dunia) yang dipaparkan Zul, proporsi tenaga kerja nasional untuk sektor pertanian dalam tren penurunan sejak 1976 dan berlanjut hingga 2019. Bank Dunia mencatat, proporsi tenaga kerja di sektor ini hanya sekitar 28,64% di 2019.

Sementara itu, proporsi tenaga kerja nasional untuk sektor jasa dan industri mengalami peningkatan. Sektor jasa misalnya, terus mengalami peningkatan yang signifikan bahkan proporsinya mencapai 48,91% di 2019.

Demikian halnya sektor industri meski kenaikannya tak signifikan seperti sektor jasa. Bank Dunia melaporkan, proporsi tenaga kerja di sektor industri pada 2019 sebesar 22,45%.

Secara teoritikal, Zul menyebut bahwa kontribusi sektor pertanian menurun seiring majunya suatu negara, sedangkan jasa dan industri akan semakin meningkat.

Kendati begitu, menurunnya jumlah petani tidak sejalan dengan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Oleh karena itu, Zul menyebut bahwa perlu adanya intervensi dari pemerintah agar jumlah petani di Indonesia tidak semakin menurun.

“Kalau seandainya pemerintah tidak melakukan intervensi dalam hal ini, untuk petani muda ini, itu [jumlahnya] akan terjun bebas,” ungkapnya.

Adapun, salah satu intervensi dari pemerintah adalah mendorong regenerasi petani. Zul menyebut, negara dalam hal ini perlu menumbuhkan semangat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian.

Selain itu, pola pikir terhadap pertanian perlu diubah, tidak hanya sekedar penyambung hidup tetapi sebagai usaha yang menjanjikan.

“Jadi ini adalah suatu peluang usaha, ini yang kita juga perlu tumbuhkan di mata anak muda,” ujarnya.

Tidak berhenti di situ, Zul menyebut bahwa pemanfaatan agrotech perlu dimasifkan untuk meningkatkan produktivitas, di tengah menurunnya jumlah petani di Tanah Air.

“Karena memang nanti sasarannya anak-anak muda, kita harapkan akrab dengan teknologi, penggunaan IoT dan sebagainya. Ini adalah rencana pemerintah ke depan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) menargetkan bisa meningkatkan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) menjadi 75% dari sebelumnya 51%.

Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono mengatakan hal tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan transisi energi di Indonesia yang tercantum dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

Perseroan, lanjutnya, tengah menyiapkan draf terbaru yang akan merevisi RUPTL 2021-2030.

"Dalam RUPTL teranyar, PLN membidik penambahan porsi pembangkit EBT menjadi 75% dari sebelumnya 51%. Sekitar 25% lainnya berasal dari pembangkit berbasis gas," kata Warsono dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/8/2024).

Dia optimistis RUPL terbaru tersebut bakal menjadi yang terhijau sepanjang sejarah perseroan. PLN pun tengah menyiapkan strategi transisi energi dengan mengidentifikasi berbagai potensi EBT di dalam negeri.

Misalnya, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dapat menjadi base load renewable energy. Rencananya, PLN akan membangun PLTA dengan kapasitas sebesar 13-14 Gigawatt.

PLN akan membangun pula pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta pembangkit listrik tenaga bayu atau angin dengan potensi kapasitas masing-masing sebesar 5 Gigawatt.

“Jadi ke depan kami membangun EBT itu sesuai dengan resources yang ada di Indonesia. Semua EBT kami optimalkan dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan,” ujarnya.

Kendati demikian, Warsono menyebut penyediaan energi hijau memiliki sejumlah tantangan, misalnya ketidaksesuaian antara lokasi suplai EBT dengan wilayah permintaan.

Misalnya, PLN telah memetakan potensi suplai energi dari pembangkit geothermal mayoritas berasal dari Sumatra dan Kalimantan. Namun, permintaan energi terbesar datang dari Jawa.

“Kami akan membangun teknologi green enabler untuk sistem transmisi yang besar dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Batam, Bali, dan seterusnya sehingga nanti renewable energy itu bisa kita maksimalkan,” katanya.

Selain itu, tantangan lain datang dari pendanaan untuk mendukung pembangunan pembangkit hijau. Menurut Warsono, ke depan PLN akan lebih banyak memanfaatkan pendanaan dari swasta.

Dia menambahkan PLN akan memanfaatkan pula pendanaan dari global, salah satunya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

Di luar itu, PLN menyampaikan kembali komitmennya untuk mendukung langkah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). PLN tidak akan menambah pembangkit berbasis batu bara tersebut, kecuali jika sudah masuk dalam fase proses konstruksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dan Jepang melalui inisiasi Indonesia Japan Business Network (IJBNet) tengah bekerja sama mengembangkan industri bahan baku crude coconut oil (CCO) untuk suistanable aviation fuel (SAF) atau bioavtur.

Pada tahun ini, IJBNet telah berhasil menginisiasi masuknya bahan baku kelapa nonstandar sebagai bahan baku yang diakui dan masuk positive list Internasional Civil Aviation Organization (ICAO) sehingga boleh diolah untuk menjadi bioavtur.

Ketua Umum IJBNet Suyoto Rais mengatakan, feasibility study (FS) yang sudah dimulai sejak 2020, serta dimatangkan dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Indonesia layak menjawab tantangan dunia akan kebutuhan energi terbarukan, serta potensi Indonesia menjadi raja bioavtur dunia.

Menuju langkah sebagai raja bioavtur dunia dimulai dengan pendirian pabrik CCO di lahan seluas 13 hektare di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan yang akan dilakukan tahap groundbreaking pada November mendatang.

Sebelumnya, telah ditandatangani komitmen bersama mengembangkan industri bahan baku CCO untuk bioavtur pada 20 Juli 2024 di Palembang antara pemerintah Indonesia melalui Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Perekonomian RI, pemerintah daerah Provinsi Sumatra Selatan melalui PJ gubernur Sumatra Selatan, Green Power Development Corp of Japan (GPDJ) sebagai perwakilan Jepang, dan IJBNet sebagai inisiator.

Potensi industri kelapa ini ke depannya akan melahirkan tujuh pabrik turunan dari kelapa. Selain produksi CCO dari kopra kelapa non-standar, unsur kelapa lainnya seperti tempurung, sabut, kulit ari, dan air kelapa juga bisa diolah menjadi potensi bisnis yang cukup menggiurkan.

"Dalam pengembangan turunan kelapa ini beberapa mitra Jepang tertarik pada bidang ini, tinggal dicarikan mitra lokalnya agar secepatnya bisa terwujud pengembangan industri lainnya di luar CCO," kata Suyoto melalui siaran pers, Kamis (8/8/2024).

Untuk itu, pada 7 Agustus 2024, tepat 1 hari menjelang hari jadinya yang ke-6, IJBNet menginisiasi penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT ABE Indonesia Berjaya dan PT Titis Sampurna dalam proyek pembangunan pabrik penghasil arang briket kayu.

Selain itu, dukungan pemerintah, seperti terpublikasi dalam kegiatan 51st Internasional Cocotech Confrence & Exhibition yang berlangsung 22-25 Juli 2024 di Surabaya dan diikuti oleh peserta dari 150 negara, di mana Presiden Joko Widodo mendorong agar kelapa dijadikan sebagai bahan baku biovatur mengingat potensinya yang sangat besar.

"Indonesia memiliki luas lahan kelapa 3,8 juta hektare dengan produksi 2,8 juta ton per tahun. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan produksi tertinggi ke-2 di dunia, setelah Filipina," tutur Suyoto.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) sedang mengkaji layanan wireless fidelity (wifi) melalui jaringan seluler dan satelit di dalam pesawat.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi mengatakan pengadaan wifi di dalam pesawat sedang dikaji. Terdapat dua solusi yaitu menggunakan jaringan seluler dan satelit.

“80% penerbangan kita domestik jadi solusi teknis yang paling pas adalah air to ground, yaitu menggunakan infrastruktur seluler,” kata Ade di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Meski demikian, kata Ade, regulasi yang mengatur terkait frekuensi tersebut masih terbatas. Dia mengaku saat ini pihaknya menunggu undang-undang untuk frekuensi khusus tersebut bisa dipakai seluler.

Ade mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan solusi satelit. Namun jika menggunakan satelit, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dibandingkan dengan seluler.

Diberitakan sebelumnya, GIAA sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa operator telekomunikasi lokal untuk menyediakan jaringan internet nirkabel atau wifi di dalam armada pesawat.

Direktur Utama GIAA Irfan Setiaputra mengatakan, hal itu sebagai upaya perseroan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang sehingga penumpang bisa mengakses internet ketika melakukan perjalanan dengan pesawat Garuda Indonesia.

Namun demikian, Irfan belum dapat membeberkan operator lokal mana saja yang tengah dijajaki oleh perseroan dalam penyediaan layanan wifi di pesawat tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp26,75 triliun hingga 31 Juli 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan, Rp26,7 triliun tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE senilai Rp21,47 triliun.

Lalu, pajak kripto Rp838,56 miliar, pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending Rp2,27 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,18 triliun.

Sementara itu, pemerintah juga telah menunjuk 174 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN sampai dengan Juli 2024. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan empat pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 163 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp21,47 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp4,57 triliun setoran tahun 2024," ujar Dwi Astuti, Kamis (8/8/2024).

Dia menyatakan, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital," lanjut Dwi.

Dia juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, hingga pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional semakin tertinggal jauh dari kemajuan TPT China. Padahal, pabrikan hulu tekstil Negeri Tirai Bambu sempat mengimpor bahan baku tekstil dari Indonesia.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Adie Rochmanto mengatakan, China saat ini memiliki kemampuan produksi tekstil hingga 10 kali lipat dari Indonesia. Ironisnya, industri nasional kini justru ketergantungan dengan produk-produk asal China.

"Yang tadinya China misalnya bahan baku dulu mengimpor dari kita, tapi sekarang dengan kapasitasnya 10 kali lebih besar dari kita, sekarang kebalik, kita tergantung betul dengan mereka," kata Adie dalam Diskusi Publik Indef, Kamis (8/8/2024).

Adie menuturkan, saat banyak industri memperkuat sektor hilir atau hilirisasi, khusus untuk tekstil yang perlu diperkuat, yaitu hulu atau huluisasi. Untuk itu, menurut Adie, investasi di sektor hulu harus didorong.

Dalam hal ini, dia menyoroti kabar investasi pabrik garmen asing yang disebut akan membangun fasilitas manufaktur di Indonesia. Kendati demikian, investasi asing tersebut merupakan industri garmen atau hilir tekstil.

"Yang kita mau bagaimana beberapa industri hulu yang kita harus dorong investasi untuk muncul lagi perusahaan kita [nasional] sehingga kebutuhan bahan baku terhadap benang, serat filamen dan sebagainya tercukupi, ini yang perlu," tuturnya.

Lebih lanjut, untuk memperkuat industri hulu, selain investasi yang dibutuhkan, pengamanan dan optimalisasi pasar domestik juga perlu dijaga. Pasalnya, pangsa pasar dalam negeri lebih besar dibandingkan pasar ekspor.

Adapun, potensi pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri masih didominasi oleh industri domestik sebesar 70%.

Berdasarkan catatan Kemenperin, di hulu tekstil market share dalam negeri sebesar 62,4% dan ekspor 37,6%, lalu pangsa pasar domestik untuk industri antara sebesar 86,67% dan ekspor 13,33%. Di sisi hilir, market share untuk dalam negeri 82% dan ekspor 15%.

"Sehingga jika pasar dalam negeri terganggu, maka akan menganggu kinerja industri TPT secara keseluruhan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut bahwa pemanfaatan teknologi pada sektor pertanian hingga saat ini belum masif dilakukan di Tanah Air.

Perencana Ahli Madya di Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Zulfriandi, menyebut, terdapat sejumlah tantangan dalam menerapkan teknologi di sektor pertanian di antaranya, keterbatasan lahan, pembiayaan, dan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengoperasikan teknologi tersebut.

“Menyangkut lahan, petani di sini itu rata-rata punya lahan yang terbatas, mungkin 0,3 hektare atau 0,5 hektare untuk petani,” kata Zul dalam diskusi pameran teknologi pangan dan pertanian AFTEA 2024, Kamis (8/8/2024).

Mengenai hal tersebut, Zul menilai perlu ada konsolidasi lahan. Dalam hal ini, pemerintah melihat perlunya pembentukan korporasi di tingkat petani, baik dalam bentuk koperasi maupun Perseroan Terbatas (PT) dengan pemilik mayoritas adalah petani.

Dengan adanya koperasi, menurutnya potensi untuk konsolidasi lahan akan sangat mungkin terjadi sehingga pemanfaatan agrotech ke depannya akan lebih cepat dilakukan.

Selain lahan yang terbatas, permodalan atau biaya untuk agrotech juga menjadi kendala. Zul mengakui, biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi di sektor ini cukup mahal sehingga memerlukan semacam lembaga pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan korporasi petani.

“Memang cukup mahal teknologinya,” ungkapnya.

Tantangan lainnya yakni kapabilitas SDM yang akan mengelola teknologi tersebut. Apalagi saat ini tidak banyak yang bekerja di bidang pertanian meski banyak sekali perguruan tinggi negeri (PTN) yang memiliki fakultas pertanian. Hal ini lantas menjadi perhatian pemerintah.

“Mungkin politeknik lebih dibutuhkan saat ini yang mana nanti mereka lulus bisa langsung jadi job seeker atau job creator,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak (ASTTA) Indra Permana sepakat dengan tantangan-tantangan tersebut.

Kendati begitu, dia menilai bahwa kurang efektif jika para petani diminta untuk membentuk suatu korporasi. Alih-alih mendorong para petani untuk membentuk korporasi, Indra menyarankan agar teknologi tersebut diberikan kepada, misalnya, penjual pupuk di daerah pelosok.

“Kita kasih dronenya ke penjual pupuk di pelosok itu. Petani, ketika dia butuh pupuk, dia sekaligus minta jasa penyemprotannya ke penjual pupuknya. Penjual pupuknya ini nyemprot dengan drone. Jadi petani itu cukup tahu bahwa lahanya sudah di semprot dan mereka itu urunan satu kelompok,” tuturnya.

Menurutnya, cara ini lebih menguntungkan. Berdasarkan penelitiannya, Indra menuturkan bahwa di lahan 12 hektare yang disiram menggunakan drone, hasil panennya meningkat 7% dan penggunaan pestisidanya menurun sebesar 30%.

“Kenapa? Karena ketika kita nyemprot dengan drone, itu penyemprotannya lebih merata, pasti, dan nyemprotnya lebih efektif, penggunaannya lebih berkeseluruhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menilai besaran tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard terhadap kain dan karpet terbaru sudah cukup adil bagi pelaku usaha saat ini.

Kebijakan safeguard ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024 yang akan berlaku sejak diundangkan pada 6 Agustus 2024. Artinya, safeguard untuk kain akan berlaku besok, Jumat (9/8/2024).

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, pelaku usaha telah menunggu 2 tahun sejak BMTP kain terakhir kali diberlakukan pada September 2022 lalu dan tak diperpanjang sejak saat itu.

"Ini bea masuknya menggunakan nilai, jadi kalau dikonversi kira-kira sekitar 10-30%, jadi harga impor akan naik sekitar itu," ujar Redma kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Tarif yang diberlakukan dan tercatat dalam lampiran PMK merupakan hasil rekomendasi dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Dia menilai besaran tarifnya sudah cukup adil bagi pelaku usaha saat ini.

Menurut Redma, terbitnya PMK tersebut sudah sangat terlambat lantaran sudah banyak pabrik kain yang tutup. Kondisi itupun berdampak pada hulu tekstil, utamanya serat. Padahal, safeguard sudah direkomendasikan ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sejak 2022 lalu.

"Ini menunjukkan buruknya kinerja Kemenkeu yang tidak mau mendengarkan kementerian teknis dan merasa bisa jumawa memiliki kewenangan," jelasnya.

Di sisi lain, Redma menerangkan bahwa yang paling penting yaitu pelaksanaan di lapangan. Dalam hal ini, dia meminta penerapan BMTP tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengamankan daya saing produk lokal.

Dia berharap dengan pemberlakuan BMTP ini ke depan pelaku usaha industri dalam negeri akan membenahi kembali struktur industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan kembali berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

"Jangan sampai PMK ini dipencundangi sendiri oleh Kemenkeu melalui kinerja buruk Bea Cukai, selama Bea Cukai dan menkeu melegalkan praktik impor borongan, PMK ini akan menjadi percuma," tuturnya.

Lebih lanjut, Redma menyoroti sejumlah pihak yang mencemaskan terkait kenaikan harga dan dampak inflasi sebagai dampak dari pengenaan BMTP.

Namun, menurut dia, seharusnya dipikirkan bahwa dampak negatif dari barang murah impor yang telah menurunkan daya beli masyarakat yang turun dan buruh yang telah kehilangan lapangan pekerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pilkada serentak 2024 yang diselenggarakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota pada November mendatang diyakini tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan pihaknya merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada akhir 2024 atau secara full year ke level 5,04%, meski terdapat Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.

Josua melihat Pilkada yang akan berlangsung pada November mendatang, hanya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara terbatas.

“Sekalipun memang ada dampak dari Pilkada, namun kontribusinya terhadap perekonomian nasional relatif lebih terbatas dibandingkan dampak dari Pileg dan juga Pilpres,” ujarnya dalam PIER Economic Review: Mid-Year 2024, Kamis (8/8/2024).

Pada semester I/2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh sejumlah faktor, termasuk banyaknya hari libur, serta momen penting seperti Pemilu, Ramadan, dan Idulfitri. Pertumbuhan ini terlihat dari capaian ekonomi pada kuartal I/2024 yang mencapai 5,11% (year-on-year/yoy), terutama didukung oleh pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Namun, pada kuartal II/2024, laju pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit perlambatan, dengan hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05%.

Meskipun ada kekhawatiran akan perlambatan ekonomi pada semester II/2024, Josua, sependapat dengan berbagai lembaga internasional yang memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalami perbaikan pada tahun depan.

Dari sisi kebijakan moneter, Josua melihat bahwa Bank Indonesia memiliki ruang yang cukup untuk menurunkan suku bunga atau BI Rate pada akhir tahun ini. Laporan terbaru Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di level 5%, dan akan meningkat menjadi 5,1% pada 2025.

"Tahun depan, kondisi ekonomi diperkirakan akan membaik, terutama jika terjadi pemulihan dan perbaikan dari sisi konsumsi rumah tangga," tambah Josua.

Inflasi pada kuartal III dan kuartal IV/2024 diperkirakan akan tetap terkendali di bawah 3%. Hal ini juga dipengaruhi oleh meredanya dampak El Nino, serta dengan asumsi pemerintah menunda tarif cukai plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), sehingga inflasi terus mendekati batas bawah target Bank Indonesia.

Namun, Satria Sambijantoro, Ekonom Bahana Sekuritas, menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 akan menjadi salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi pada semester II/2024. "[Pilkada 2024] dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Selain itu, pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan pencairan bantuan sosial sebanyak tiga kali lagi pada semester II/2024," jelasnya pada Selasa (6/8/2024).