Bisnis.com, JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal industri tekstil masih berlanjut hingga kini. Teranyar, dilaporkan terdapat rencana pabrik tekstil yang akan memangkas karyawannya hingga 500 orang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, pihaknya telah mendapatkan konfirmasi terkait rencana perusahaan tersebut. Setidaknya, terdapat empat pabrikan yang akan melakukan PHK baru-baru ini dan dalam waktu dekat.

"Ada empat perusahaan di Jateng [Jawa Tengah] PHK 750 pekerja, di Jabar [Jawa Barat] satu perusahaan baru seminggu lalu PHK 114 pekerja, dan satu perusahaan planning PHK 500-an pekerja di akhir Agustus," kata Ristadi kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Kendati demikian, Ristadi tak dapat memberikan detail pabrik mana saja yang memangkas karyawannya baru-baru ini sebanyak 864 karyawan dan 500 pekerja pada akhir Agustus mendatang.

Adapun, pekerja yang terkena PHK kebanyakan merupakan mereka yang pekerja kontrak. PHK massal ini lantaran tren berlanjut dari minimnya pesanan sehingga line produksi semakin menyempit.

Data KSPN sebelumnya, tercatat sekitar 13.800 buruh tekstil terkena PHK dengan alasan efisiensi hingga penutupan pabrik. Sebanyak 10 pabrik melakukan pengurangan karyawan per Juni 2024.

Kondisi ini juga terceminkan dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) untuk sektor tekstil yang masih terkontraksi di level 47. Tekstil menjadi salah satu dari tiga subsektor industri pengolahan yang mengalami kontraksi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Kris Sasono Ngudi Wibowo mengatakan, kontraksi tersebut merupakan dampak lanjutan dari penurunan produksi dan permintaan baru.

"Bulan ini agak lebih dalam kontraksinya dibanding bulan sebelumnya. Dilihat dari komponen pembentuk IKI, paling terlihat adalah dari komponen pesanan baru," ujar Kris saat ditemui di Kantor Kemenperin, beberapa waktu lalu.

Menanggapi isu lanjutan PHK di sejumlah pabrik tekstil, Kris belum mendapatkan laporan terbaru. Namun, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan bagi industri tekstil lewat berbagai regulasi.

"Keluhan teman-teman kan soal order, kita lihat, ini warning juga buat kita. Kita akan dalami seperti apa. [Soal PHK 500 buruh] belum ada laporan," jelasnya.

Salah satu langkahnya, yakni penerbitan aturan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) yang akan menyaring barang-barang impor tekstil, khususnya menyasar pada produk hilir seperti pakaian jadi, aksesoris dan produk jadi lainnya.

"Ketika kenakan antidumping sama tindakan pengaman pada produk yang akan masuk, harapannya industri sektor pakaian jadi itu tumbuh sehingga dia akan narik juga ke industri hulunya. Harapannya dengan itu kita bisa meminimalisir isu-isu PHK itu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengeluarkan aturan kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard pada produk impor kain, karpet, dan tekstil penutup lantai lainnya.

Adapun, kebijakan safeguard tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024 yang akan berlaku 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan pada hari ini, Selasa (6/8/2024).

Dalam aturan tersebut, safeguard diberlakukan atas berbagai pertimbangan, termasuk adanya hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang membuktikan bahwa industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat dari jumlah impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup laintai lainnya.

"Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk kain dari semua negara," bunyi Pasal 3 ayat 1. Namun, terdapat importasi produk kain dapat dikecualikan pada negara tertentu.

Adapun, safeguard impor kain ini merupakan perpanjangan dari BMTP yang telah diberlakukan sejak 2022 lalu melalui PMK No. 10/2022. Untuk besaran tarif safeguard dan nilai pabean akan ditetapkan oleh kantor pabean.

Untuk segmen kain tenunan dari kapas yang mencakup 26 pos tarif diberlakukan bea masuk di kisaran Rp1.657 per meter hingga Rp10.261 per meter untuk tahun pertama dengan periode 1 tahun sejak pemberlakuan aturan baru ini. Sementara tahun-tahun setelahnya akan disesuaikan kembali.

Untuk segmen kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial diberlakukan bea masuk mulai dari Rp1.507 per meter hingga Rp5.131 per meter untuk periode 1 tahun setelah diberlakukan. Untuk segmen kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial diberikan BMTP mulai dari Rp1.382 per meter hingga Rp6.413 per meter.

Di sisi lain, segmen kain tule dan kain jaring lainnya seperti renda dan kain sulaman tarif bea masuk dikisaran Rp6.414 per meter hingga Rp25.648 per meter. Sementara segmen kain rahutan atau kaitan bea masuknya mulai dari Rp8.285 per meter hingga Rp25.655 per meter.

Lebih lanjut, untuk BMTP karpet dan tekstil penutup lainnya pada PMK No. 49/2024 disebutkan bahwa pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Konglomerat manufaktur asal Inggris, Nathaniel Philip Victor James Rothschild menjadi sorotan publik usai melakukan ekspansi pabrik PT Volex Indonesia, anak usaha Volex Plc di Batam baru-baru ini.

Pasalnya, Nat Rothschild tampak memiliki hubungan akrab dengan presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal ini ditengarai karena kehadiran Prabowo pada peresmian pabrik ketiga di Kawasan Industri Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (4/8/2024) lalu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku sebagai sahabat dekat Rothschild. Dia merasa bangga atas ekspansi perusahaan asal Inggris tersebut.

Pabrik ketiga Volex di Batam diketahui dibangun dengan dana sebesar US$40 juta. Volex adalah perusahaan manufaktur asal Inggris yang memproduksi kabel dan konektor elektronik. Salah satu pengguna produk Volex, yaitu Tesla berupa kabel charger elektrik.

Tak hanya itu, Volex juga menawarkan keahlian dalam hal perakitan kabel, perakitan tingkat tinggi, pusat data dan konektivitas, charging kendaraan listrik, hingga produk-produk listrik konsumen.

Kiprah pabrik Volex di Indonesia telah berjalan 32 tahun dengan produk andalan seperti kabel untuk data center, kabel charger untuk sepeda motor elektrik dan sudah diekspor ke AS, kabel elektrik di rumah tangga (consumer product), televisi-blender-rice cooker, serta kabel-kabel temperatur tinggi.

Profil Nat Rothschild

Chairman of Volex Plc Nat Rothschild mengaku bangga dan menghormati sambutan langsung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto pada peresmian ekspansi pabrik ketiganya di Indonesia.

Dilansir dari laman resmi Volex, Nat Rothschild bergabung dengan Volex pada tahun 2015 sebagai direktur non-eksekutif dan segera menjadi direktur eksekutif. Nat memiliki pengalaman luas dalam investasi utama dan keuangan perusahaan serta telah memegang sejumlah jabatan direktur selama bertahun-tahun.

Melalui perusahaan investasinya NR Holdings Ltd, Nat merupakan pemegang saham terbesar di Volex plc. Nat meraih gelar dalam bidang Sejarah dari Universitas Oxford dan gelar MSc dalam Studi Kecanduan dari King's College London. Nat diangkat sebagai Foundation Fellow di Wadham College, Oxford, pada tahun 2018.

Nat Rothschild juga memiliki pengalaman investasi di Indonesia, termasuk kemitraannya dengan keluarga Bakrie melalui Bakrie & Brothers dalam perusahaan batu bara, Bumi Plc.

Namun, kemitraan tersebut berakhir setelah terjadinya skandal laporan keuangan yang merugikan sebesar US$200 juta pada tahun 2012, seperti dilaporkan oleh Guardian.

Berdasarkan catatan Bisnis, perselisihan antara Bakrie dan Rothschild tersebut terjadi setelah Rothschild mengusulkan dilakukannya audit investigasi terhadap dua anak usaha Bumi Plc yakni PT Bumi Resources Tbk dan PT Berau Coal Energy Tbk.

Nat sempat memberikan kritik terbuka kepada Presien Direktur BUMI kala itu, Ari Hudaya, terkait pembersihan radikal dan publikasi investigasi dugaan penyimpangan keuangan. Hal itu telah menekan harga saham BUMI dan BRAU di lantai Bursa Efek Indonesia.

Adapun, Forbes mencatat kekayaan Nat Rothschild sebesar US$1 miliar pada 2012 atau setara dengan Rp16,18 triliun (kurs Rp16.180).

Keluarga Rothschild

Sebagai pengendali Volex Plc, Nat Rothschild juga dikenal sebagai Baron Rothschild ke-5, sekaligus seorang pemodal asal Inggris yang kini menetap di Swiss dan merupakan anggota keluarga Rothschild.

Nat menjadi Baron Rothschild yang kelima setelah ayahnya, Jacob Rothschild, Baron Rothschild ke-4, meninggal dunia pada 26 Februari 2024. Dia adalah anak bungsu dari empat bersaudara dan satu-satunya putra Jacob Rothschild serta istrinya, Serena Rothschild.

Dikutip dari standard.co.uk, keluarga Rothschild merupakan keluarga bangsawan perbankan Yahudi Ashkenazi yang berasal dari Frankfurt, Jerman. Mereka terkenal berkat Mayer Amschel Rothschild (1744–1812), Baron Rothschild pertama sebagai pendiri dinasti perbankan internasional dan mewariskannya ke kelima putranya yang mendirikan bisnis di Paris, Frankfurt, London, Wina, dan Naples.

Keluarga ini kemudian diangkat menjadi bangsawan di Kekaisaran Romawi Suci dan Britania Raya. Meskipun sejarah mereka dimulai di Frankfurt pada abad ke-16, nama Rothschild diambil dari rumah keluarga yang dibangun oleh Isaak Elchanan Bacharach di Frankfurt pada tahun 1567.

Bisnis.com, JAKARTA - Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan dan bandara APT Pranoto, Samarinda menjadi bandara pengganti Bandara VVIP Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai tempat pendaratan pesawat Presiden dan Presiden Terpilih serta tamu VIP untuk HUT ke-79 RI mendatang.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan progres kesiapan dua bandara tersebut sebagai pendaratan pesawat Presiden dan Presiden terpilih beserta tamu VIP.

“Untuk mendukung kegiatan HUT Ke-79 RI, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman [SAMS] Balikpapan menyediakan 4 parking stand, di mana 3 parking stand untuk pesawat Udara presiden serta presiden dan wakil presiden terpilih 1 parking stand untuk pesawat VIP lainnya,” kata Adita kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Adapun Bandara APT Pranoto Samarinda tersedia 8 Parking Stand dan 2 Parking Stand Narrow Body untuk mendukung Tamu VIP.

Di samping itu, Bandar Udara SAMS Balikpapan dan APT Pranoto Samarinda akan diusulkan untuk peningkatan jam operasional bandara 24 jam selama kegiatan HUT RI berlangsung yaitu selama 2 hari sebelum dan sesudah HUT RI ke-79.

Adita mengklaim Bandara SAMS Balikpapan juga siap mendukung adanya tambahan penerbangan atau extra flight yang sudah diajukan oleh beberapa maskapai, di antaranya Pelita Air dan Garuda Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan Bandara VVIP di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum dapat dioperasikan saat upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Dengan belum beroperasinya Bandara di IKN, maka kegiatan penerbangan pada perayaan Kemerdekaan RI akan disiapkan melalui bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan dan bandara APT Pranoto Samarinda.

Mundurnya fungsional Bandara VVIP IKN dari target awal seiring dengan terkendalanya pembangunan akibat cuaca yang kurang kondusif. Menurut Budi Karya Sumadi waktu pengerjaan optimal bandara tersebut bahkan tidak mencapai 15 hari selama dua bulan belakangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) disebut tidak akan masuk dalam fase resesi, melainkan perlambatan ekonomi. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia meski tidak signifikan.

Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menyebut AS akan mengalami perlambatan ekonomi pada paruh kedua 2024. Rao memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS dapat mencapai 1% hingga 1,5% pada akhir tahun 2024.

Rao menyebut, jika pertumbuhan ekonomi AS melambat sebesar 1%, maka dampaknya ke penurunan kinerja pertumbuhan Indonesia adalah sekitar 15 hingga 20 basis poin.

"Dampak langsung AS saya rasa tidak akan signifikan terhadap pertumbuhan [ekonomi Indonesia]," kata Rao dalam media briefing di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Rao menuturkan, dengan asumsi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan dapat turun ke kisaran 4,5% pada akhir 2024.

Di sisi lain, dia menyebut, China kini telah menjadi mitra utama Indonesia untuk perdagangan dan investasi, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh AS. Rao mengatakan, selain di Indonesia, tren ini telah terjadi selama beberapa tahun terakhir pada negara-negara di kawasan Asia lainnya.

Menurutnya, potensi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi AS terhadap Indonesia dapat dimitigasi selama China mencatat pertumbuhan ekonomi yang baik, serta pemulihan ekonomi yang sesuai rencana.

Sebelumnya, AS dinilai tidak berada dalam fase resesi meski realisasi data ketenagakerjaan non farm payrolls (NFP) Negeri Paman Sam menunjukkan realisasi dibawah konsensus pasar.

Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro dan Drewya Cinantyan menjelaskan dalam laporannya bahwa koreksi besar-besaran di pasar saham yang tengah terjadi dipicu oleh rilis data ketenagakerjaan NFP AS periode Juli 2024 yang di bawah ekspektasi.

Rilis tersebut melaporkan penambahan sebanyak 114.000 pekerjaan, dibawah perkiraan konsensus sebanyak 175.000 pekerjaan.

"Hal ini memunculkan persepsi bahwa Bank Sentral AS, The Fed, terlambat merespons potensi resesi. Sementara itu, pasar saat ini memprediksi pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin pada September mendatang," jelas Satria.

Namun, Satria menilai penambahan jumlah pekerjaan pada Juli 2024 tidak seburuk yang dipersepsikan pasar saat ini. Dia menuturkan, AS tidak mengalami resesi saat rilis data NFP menunjukkan penambahan dibawah 100.000 pekerjaan pada 2012, 2013, 2015, 2016, dan 2017.

Terpenting, resesi tidak terjadi di AS pada 2018—2019 lalu saat suku bunga acuan AS dinilai terlalu tinggi dan The Fed saat itu disebut terlalu hawkish.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) membeberkan nasib barang-barang impor ilegal yang berhasil diamankan oleh satuan tugas (Satgas).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang, mengatakan, barang-barang impor ilegal khususnya bal pakaian bekas dan produk tekstil rencananya bakal digunakan sebagai bahan bakar industri. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu opsi untuk pemusnahan barang impor ilegal.

"Ini kan bisa jadi bahan bakar industri. Dimusnahin," kata Moga di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Moga pun mengakui bahwa untuk memusnahkan produk impor ilegal itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain, pembentukan satgas impor juga bersifat Ad hoc alias dadakan untuk suatu tujuan sehingga tidak memiliki alokasi anggaran dalam kerjanya.

Oleh karena itu, nantinya kalangan industri, kata dia, bisa mengakses bal pakaian bekas impor yang disita tersebut sebagai bahan bakar melalui pengawasan Bea Cukai dan Polri secara cuma-cuma.

"Jadi kita tidak tersedia dana untuk mobilisasi, untuk pemusnahan, untuk itu kita kerjasama dengan industri untuk pemusnahannya," jelasnya.

Dia pun meyakini bahwa penggunaan bal pakaian bekas hingga rol tekstil tidak akan berdampak pada masalah baru yang berakitan dengan lingkungan. Menurutnya, penggunaan sampah tekstil sebagai tambahan bakar bakar industri sudah menjadi hal biasa.

Sebelumnya, Satgas impor telah berhasil kembali mengamankan beragam produk impor ilegal senilai Rp46 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa sejumlah barang ilegal yang berhasil diamankan tersebut berasal dari hasil penindakan oleh beberapa instansi anggota Satgas.

Zulhas yang juga merupakan Ketua Penasihat Satgas Impor merinci, Bareskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap 1.883 bal pakaian bekas impor. Sementara Ditjen Bea Cukai melalui KPBC Tanjung Priok telah mengamankan pakaian bekas hingga 3.044 bal.

Selain itu, Bea Cukai Cikarang juga telah mengamankan 695 produk jadi seperti karpet dan handuk; 322 pak tekstil nylon, polyester dan sintetik leather; 371 alas kaki; 6.578 unit elektronik seperti laptop, handphone, mesin fotokopi; dan 5.896 pak garmen yang terdiri dari pakaian jadi dan aksesrois.

Zulhas menyebut, Kemendag melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) juga turut mengamankan 20.000 rol kain gulungan yang diduga ilegal karena tidak dilengkapi dokumen persetujuan impor dan laporan surveyor.

"Artinya barang itu masuk enggak jelas isinya, serta dokumen terkait asal barang. Dari hasil penindakan tersebut, keseluruhan diperkirakan nilai barang Rp46.188.205.400," ujar Zulhas di KPBC Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) berencana melakukan penataan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang masih jauh tertinggal dibanding negara lain, untuk mengatasi polusi udara.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menuturkan pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi akan menaikkan kualitas BBM. Selain itu, memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran.

“Kualitas BBM di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain di dunia. Bahkan, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal oleh Vietnam dan Thailand,” kata Rachmat dalam keterangannya, Senin (5/8/2024).

Dia menyebut saat ini hanya terdapat tiga jenis bahan bakar yang memenuhi standar bahan bakar rendah sulfur dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm atau EURO 4 di Indonesia, yaitu diesel (B35) CN 51, bensin RON 95, dan bensin RON 98.

Sementara itu, lanjutnya, bahan bakar lain, seperti bensin RON 90, bensin RON 91, dan diesel CN 48 masih memiliki batas maksimal kandungan sulfur di atas 50 ppm, tetapi ditargetkan mencapai 50 ppm secara bertahap.

Saat ini, BBM bersubsidi masih memiliki kadar sulfur sebanyak 500 parts per million (ppm). Padahal, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 mewajibkan kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin untuk memenuhi standar emisi gas buang EURO 4 atau memiliki maksimal kandungan sulfur 50 ppm.

Peneliti Senior Institute of Essential Services Reform (IESR) Julius Christian Adiatma memaparkan, sektor transportasi menyumbang polusi udara perkotaan terbesar, yaitu 47 persen.

"Peningkatan kualitas BBM merupakan cara yang efektif untuk mengurangi polusi udara dan juga mengurangi penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang diakibatkannya,” kata Julius.

Namun, dia menambahkan, jika kualitas BBM ditingkatkan menjadi sesuai standar EURO 4, polusi udara per komponennya akan turun lebih dari 70-90 persen.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Andri Perdana menambahkan, CORE mengkaji tiga skenario pengimplementasian kualitas BBM.

Pertama, skenario kenaikan anggaran subsidi dengan biaya ditanggung oleh APBN sepenuhnya. Kedua, skenario kenaikan harga BBM dengan tidak menambah anggaran untuk meningkatkan kualitas BBM, sehingga kenaikan biaya produksi dibebankan ke masyarakat.

"Ketiga, pembatasan subsidi BBM, yaitu dengan mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kualitas BBM," katanya.

Menanggapi paparan tersebut, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin menjelaskan di Indonesia program standar EURO baru dilakukan pada 2007, padahal di dunia program ini sudah dilaksanakan sejak 1994. Namun, peningkatan kualitas BBM di Indonesia masih belum efektif dijalankan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa harga kamar hotel di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melonjak menjelang peringatan HUT ke-79 RI 2024.

“Harganya naik, room rate naik, okupansi rate naik,” kata Sandi saat ditemui di Menara Mandiri, Selasa (6/8/2024).

Kendati begitu, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tidak menyebutkan berapa persen kenaikan harga kamar di sekitar kawasan ibu kota baru.

Dia juga mengungkapkan bahwa tingkat okupansi hotel di Balikpapan naik signifikan mencapai sekitar 70%, bahkan sudah terpesan semua jelang peringatan HUT ke-79 RI di IKN.

“Tingkat okupansi rate hotel di Balikpapan sendiri sudah full,” ungkapnya.

Menurutnya, adanya peringatan HUT RI di IKN dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian di sekitar kawasan IKN. Pasalnya, setiap event besar yang digelar dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 20%-30%.

“Dalam modeling kita menunjukan, setiap ada event besar ini akan bisa menumbuhkan 20% sampai 30%, peningkatannya,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, HUT ke-79 RI akan digelar di IKN. Total undangan tamu upacara di IKN dikabarkan hanya terbatas untuk 3.800 undangan saja. Perinciannya, 1.000 undangan pada acara pagi hari, 1.000 undangan pada sore hari, 380 undangan di main hall, dan 1.500 undangan tambahan yang akan ditempatkan di Plaza Seremoni.

Sebagai penyangga IKN, Balikpapan telah mempersiapkan diri menyambut tamu kenegaraan serta undangan dari berbagai daerah jelang peringatan HUT RI.

Menurut catatan Bisnis, Minggu (4/8/2024), Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata (DPOP) tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari perhotelan, kuliner, hingga pariwisata.

Kepala DPOP Kota Balikpapan Ratih Kusuma menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan industri perhotelan guna memastikan kesiapan akomodasi.

“Kami telah mengadakan rapat dengan pihak perhotelan yang difasilitasi oleh Pemkot Balikpapan sebagai bagian dari persiapan menyambut tamu,” ujarnya yang dikutip, Minggu (4/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan pasar properti sepanjang kuartal II/2024 tidak bergerak signifikan meskipun pemerintah telah mengguyurkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan realestate pada kuartal II/2024 hanya sebesar 2,16% secara tahunan (year-on-year/yoy) berdistribusi sebesar 2,33% ke Produk Domestik Bruto (PDB).

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai insentif PPN DTP yang diberikan pemerintah belum efektif dalam mendorong minat pembelian rumah masyarakat.

“PPN DTP kelihatannya belum tentu efektif karena faktanya biaya-biaya yang cukup banyak itu dalam pembelian rumah terutama rumah primer itu biaya yang terkait dengan notaris gitu ya,” kata Bhima dalam konferensi per secara virtual, Senin (6/8/2024).

Alhasil, Bhima berpandangan wacana memperpanjang pemberian insentif PPN DTP perlu dikaji ulang. Bahkan dia menilai hal itu tidak perlu untuk dilanjutkan.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Celios, Nailul Huda, mengungkap faktor lain mengapa serapan PPN DTP tahun ini dinilai tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Huda menyebut, adanya tren pengembang menaikkan harga rumah pada pembeli yang menggunakan insentif PPN DTP.

“PPN DTP tak akan efektif, karena di situ ada praktik yang namanya dia [pengembang] meningkatkan dulu harganya sebelum dikasih diskon PPN DTP perumahan. Ini yang terjadi di lapangan ini yang menyebabkan insentif PPN DTP ini patut dikaji ulang,” tambahnya.

Atas dasar hal itu, Huda meminta pemerintah untuk dapat benar-benar mengkaji pemberian insentif pada sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan memiliki efek ekonomi yang luas.

“Memang kalau perumahan multiplier effect bisa ke beberapa sektor, tapi satu sisi yang jadi pertanyaan realestate tumbuhnya hanya 2%,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu terus menjaga inflasi harga bergejolak atau inflasi pangan tetap stabil untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi di sisa tahun ini.

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2024 tercatat sebesar 5,05% secara tahunan (year-on-year/YoY).Capaian tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I/2024 yang sebesar 5,11% yoy maupun dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal II/2023 yang sebesar 5,17% yoy.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan bahwa inflasi pangan perlu tetap dijaga agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.

"Pemerintah perlu memastikan pasokan pangan, terutama untuk menjaga inflasi pangan itu berada pada level stabil, sehingga kenaikan dari harga pangan nantinya tidak akan menekan daya beli masyarakat yang bisa berdampak terhadap pengeluaran ataupun konsumsi mereka," katanya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Selain itu Yusuf menilai bahwa perlu menghindari kebijakan yang kontraproduktif yang kemudian dapat menekan daya beli konsumsi masyarakat, misalnya rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, pemerintah harus menjaga momentum atau menjaga daya beli masyarakat dan kenaikan harga yang terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah.

"Itu menurut saya perlu ditinjau ulang dan hati-hati jika kemudian ingin menaikkan harga BBM," kata dia.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% pada akhir tahun, pemerintah pun perlu mendorong realisasi belanja, baik pemerintah pusat maupun daerah pada sisa tahun ini.

"Ataupun realisasi belanja yang berkaitan dengan masyarakat sehingga setidaknya bisa ikut mendorong atau memberikan stimulus bagi perekonomian," tutur Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan tidak adanya pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) menjadi alasan utama pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya mencapai 1,42% (year-on-year/YoY) pada kuartal II/2024.

Febrio tidak menampik, angka tersebut menunjukkan pertumbuhan konsumsi pemerintah seakan melambat secara tajam. Padahal, pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal sama tahun lalu jauh lebih tinggi yaitu capai 9,98% (YoY).

Begitu juga pada kuartal I/2024, yang mana pertumbuhan konsumsi pemerintah melonjak tajam hingga 19,9% (YoY). Febrio mengatakan, peningkatan tajam pertumbuhan konsumsi pemerintah itu terjadi karena pemerintah harus membayar gaji ke-13 dan THR pada kuartal II/2023 dan kuartal I/2024.

"Memang karena jadwal belanjanya waktu itu berbeda dengan tahun ini. Tahun lalu untuk gaji ke-13 dan juga THR itu jatuhnya di Kuartal II, tahun ini jatuhnya sekitar Kuartal I. Nah jadi itu yang membedakan kenapa pertumbuhannya terlihat untuk yang Kuartal II/2024 itu lebih kecil," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Padahal, menurut Febrio, secara keseluruhan konsumsi pemerintah diproyeksikan sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam APBN dalam sepanjang tahun ini.

Tahun lalu, gaji ke-13 dibayarkan kepada para aparatur sipil negara (ASN) mulai Juni 2023, lalu pembayaran THR dilakukan pada April 2023 atau paling lambat 10 hari sebelum hari raya Idulfitri, yang jatuh pada 22 April 2023. Artinya, alokasi gaji ke-13 dan THR masuk dalam belanja kuartal II/2023.

Lain halnya, pada 2024 pembayaran THR juga ada yang berlangsung pada penghujung Maret, sehingga masuk dalam belanja kuartal I/2024.

Perbesar

Senada, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sudah membayar gaji ke-13 dan THR pada kuartal I/2024. Oleh sebab itu, pemerintah memang sengaja menahan konsumsinya pada kuartal II/2024.

"Waktu itu pembayaran THR, gaji, dan juga kita lihat belanja yang di kuartal pertama, digenjot dengan pembagian DIPA di bulan November, jadi di-upload [diunggah] APBN belanjanya. Sementara di kuartal kedua, kemarin kita tahan sedikit," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Dia mengingatkan, belanja pemerintah tidak terlalu berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menurutnya, belanja pemerintah hanya berkontribusi sebanyak 7% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Jadi kita mendorong kegiatan-kegiatan lain yang lebih diutamakan," kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan kembali memperluas kerja sama budidaya perikanan dengan Vietnam.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan, pihaknya mengajak Vietnam untuk mengembangkan kerja sama dalam komoditas budidaya tuna dan rumput laut, setelah sebelumnya sukses di bidang budidaya lobster.

“Saya mengundang investor Vietnam untuk investasi tuna dan rumput laut di Indonesia,” kata Trenggono dalam keterangan resminya, Selasa (6/8/2024).

Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam, Phung Duc Tien, menyatakan siap untuk mengimplementasikan kerja sama budidaya perikanan tuna dan rumput laut.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar utamanya dalam produk budidaya perikanan tuna dan rumput laut. Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan draft kerja sama guna mengimplementasikan kerja sama dua komoditas tersebut.

“Kami akan siapkan draft kerja sama untuk pengembangan budidaya tuna dan rumput laut,” ujarnya.

Untuk diketahui, kedua negara sebelumnya telah menandatangani kerja sama budidaya perikanan lobster. Kerja sama ini telah diimplementasikan di Jembrana, Bali.

Trenggono menyebut bahwa budidaya lobster hingga saat ini masih berlangsung pada tahap pemeliharaan selama tiga bulan. Dia menuturkan, sistem budidaya lobster ini dilaksanakan dengan mengadopsi teknik yang diterapkan di Vietnam.

Teknik ini berupa penggunaan kerangkeng dan pemeliharaan pada kedalaman 15-20 meter serta tata cara perlakuan penanganan benih bening lobster, penyegaran kembali, seleksi dan kontrol kualitas benih bening lobster dari nelayan di Instalasi Karantina Ikan sebelum ditransportasikan lagi pada unit budidaya.

Dia menuturkan, beberapa kemajuan budidaya telah dilaksanakan kedua negara antara lain transfer teknologi manajemen budidaya lobster melalui pengembangan standar prosedur operasional pemeliharaan lobster yang diterapkan di Vietnam dan diadopsi di Indonesia.

“Berbagai hal tersebut, diharapkan dapat mengurangi nilai risiko kematian dan meningkatkan kelangsungan hidup lobster yang dibudidayakan,” pungkasnya.

Menurutnya, kerja sama ini terbilang sukses dilaksanakan. Oleh karena itu, Trenggono mengharapkan agar Vietnam dapat mengembangkan kerja sama dalam komoditas budidaya tuna dan rumput laut.