Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan investasi sebesar Rp127 triliun telah terserap oleh usaha mikro dan kecil atau UMK pada paruh pertama 2024.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan, dari total nilai investasi tersebut, sebanyak 2.411.350 atau 2,41 juta proyek masuk ke UMK dengan tenaga kerja yang terserap mencapai 4,69 juta orang.

“Untuk UMK, dari Januari-Juni 2024 itu total yg masuk 2,4 juta proyek senilai Rp127 triliun, lapangan pekerjaannya 4,6 juta,” kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II/2024 di Kantor Kementerian Investasi, Senin (29/7/2024).

Secara terperinci, Bahlil mengungkapkan bahwa usaha kecil paling banyak menyerap tenaga kerja mencapai 3,91 juta orang, sedangkan usaha mikro sebanyak 778.110 orang.

Adapun, jika diperinci, dari total Rp127 triliun, sebanyak Rp72,2 triliun masuk ke usaha mikro dengan total proyek mencapai 2,20 juta. Sementara itu, Rp54,8 triliun masuk ke usaha kecil dengan total proyek mencapai 204.418 proyek.

Menurut lokasinya, realisasi investasi terbesar terjadi di Jawa Barat dengan nilai investasi mencapai Rp22,1 triliun dengan total proyek sebanyak 492.889 proyek.

Selain Jawa Barat, investasi terbesar terjadi di DKI Jakarta senilai Rp18,9 triliun, diikuti Jawa Timur Rp14,2 triliun, Jawa Tengah Rp9,6 triliun, dan Banten mencapai Rp8,9 triliun di semester I/2024.

Berdasarkan sektornya, Bahlil mengungkapkan bahwa nilai investasi paling banyak masuk ke sektor perdagangan dan reparasi yakni mencapai Rp46,5 triliun dengan total proyek 994.149 proyek.

Diikuti sektor jasa lainnya Rp24,8 triliun dengan total proyek 234.552 proyek, hotel dan restoran Rp13 triliun, konstruksi Rp11,9 triliun, dan tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan mencapai Rp7 triliun dengan total proyek sebanyak 106.302 proyek.

Adapun hal ini sejalan dengan peraturan Kementerian Investasi. Bahlil menyebut bahwa setiap pengusaha maupun investor yang masuk ke Indonesia wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah atau UMK.

Melihat pencapaian positif tersebut, Bahlil menilai bahwa kolaborasi dengan UMK perlu terus dilakukan kedepannya. Misalnya, dengan menambah modal melalui kerja sama dengan perbankan.

“Ini sebagai instrumen yang paling bagus untuk penciptaan lapangan pekerjaan sekalipun upahnya masih UMR,” ujarnya.

Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan kereta otonom atau autonomous rail transit (ART) bakal beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 5 Agustus 2024.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah mengerjakan pemasangan rolling stock atau gerbong-gerbong kereta ART yang sudah tiba di IKN. Adapun, kereta ART merupakan transportasi yang tidak berjalan di atas rel, tetapi di jalan biasa dengan jalur khusus.

Hal ini dia sampaikan usai menggelar rapat perdana dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024).

"Saya lapor ke presiden, untuk ART rolling stock-nya sudah ada di Balikpapan, akan diuji coba insyaallah pada tanggal 5 Agustus," kata Budi kepada wartawan di IKN, Senin (29/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa terdapat dua rangkaian kereta dengan masing-masing rangkaian berisi 3 gerbong yang akan melaju di Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dia menjabarkan untuk rute pertama yang akan dilewati mulai dari sumbu kebangsaan, sumbu barat, hingga sumbu timur dengan waktu tunggu tiap pemberhentian hanya 5 menit.

"Jadi saat itu ada dua trainset masing masing 3 car akan berputar dari sumbu kebangsaan, sumbu barat, sumbu timur, dengan headway 5 menit," imbuhnya.

Kendati demikian, dia menyebut bahwa kendaraan tersebut hanya akan beroperasi gratis hingga akhir 2024. Mengingat moda transportasi itu hanya dipinjamkan oleh pihak China secara gratis untuk dijajal di IKN.

Saat ini, kata Budi, pemerintah hanya perlu membangun jalur khusus ART dan marka-marka jalannya saja. Sehingga ART akan dioperasikan gratis tanpa biaya hanya dari bulan Agustus hingga Desember saja di IKN.

"Skema apa yang dilakukan dengan perusahaan China itu, yaitu mereka berikan layanan gratis kepada kita jadi kita berikan jalan yang sudah dikonstruksi OIKN dan juga PU dan membuat marka-marka. Free of charge selama Agustus sampai Desember," beber Budi Karya.

Dia melanjutkan bahwa setelah Desember, akan ada pihak swasta yang mau mengadakan ART di IKN. Oleh sebab itu, dia mengaku bahwa pemerintah siap untuk membantu operasionalnya dengan memberikan bantuan buy the service dari anggaran Kementerian Perhubungan.

"Nah kita ingin juga bahwa ini berkelanjutan oleh karenanya pemerintah sudah menyediakan APBN sebagai buy the service. Nanti tidak mesti dari China lagi, bisa saja perusahaan Indonesia bekerja sama dengan seseorang mengelola kemudian pemerintah yang membiayai," pungkas Budi Karya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai rencana pengenaan cukai plastik justru dapat menjadi disinsentif dalam rangka menarik investasi ke dalam negeri.

“Memang investor itu akan datang kalau kita juga punya aturan, insentif, pajak, yang harus membuat mereka itu juga ringan. Jangan belum-belum kita sudah palak, kan masalahnya di situ,” katanya dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Bahlil mencontohkan salah satu proyek investasi yang masih belum berhasil direalisasikan yaitu proyek kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban, kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft, perusahaan asal Rusia.

Menurutnya, renegosiasi untuk realisasi proyek tersebut masih terus dinegosiasikan oleh pemerintah. Salah satu faktornya memang karena dipengaruhi oleh perang Rusia dan Ukraina. Faktor lainnya, lanjutnya, juga dipengaruhi oleh aturan yang bersifat disinsentif di dalam negeri.

“Dan sampai sekarang belum selesai [direalisasikan]. Nah, sekarang lagi dicari bagaimana exit-nya, jalan keluarnya untuk agar bisa ini jalan, termasuk didalamnya adalah cukai plastik ya,” jelas dia.

Bahlil mengatakan kementerian teknis, termasuk Kementerian Keuangan, perlu duduk bersama untuk membahas berbagai kendala investasi yang terkait dengan kewenangan di masing-masing kementerian.

“Memang ke depan yang ideal itu menteri teknis, Menteri Investasi sama Kementerian Keuangan itu duduk harus bareng, untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kendala-kendala, khususnya di Kewenangan masing-masing Kementerian,” jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024.

Pasalnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Nirwala menjelaskan, dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, dibutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai rencana pengenaan cukai plastik justru dapat menjadi disinsentif dalam rangka menarik investasi ke dalam negeri.

“Memang investor itu akan datang kalau kita juga punya aturan, insentif, pajak, yang harus membuat mereka itu juga ringan. Jangan belum-belum kita sudah palak, kan masalahnya di situ,” katanya dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Bahlil mencontohkan salah satu proyek investasi yang masih belum berhasil direalisasikan yaitu proyek kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban, kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft, perusahaan asal Rusia.

Menurutnya, renegosiasi untuk realisasi proyek tersebut masih terus dinegosiasikan oleh pemerintah. Salah satu faktornya memang karena dipengaruhi oleh perang Rusia dan Ukraina. Faktor lainnya, lanjutnya, juga dipengaruhi oleh aturan yang bersifat disinsentif di dalam negeri.

“Dan sampai sekarang belum selesai [direalisasikan]. Nah, sekarang lagi dicari bagaimana exit-nya, jalan keluarnya untuk agar bisa ini jalan, termasuk didalamnya adalah cukai plastik ya,” jelas dia.

Bahlil mengatakan kementerian teknis, termasuk Kementerian Keuangan, perlu duduk bersama untuk membahas berbagai kendala investasi yang terkait dengan kewenangan di masing-masing kementerian.

“Memang ke depan yang ideal itu menteri teknis, Menteri Investasi sama Kementerian Keuangan itu duduk harus bareng, untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kendala-kendala, khususnya di Kewenangan masing-masing Kementerian,” jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024.

Pasalnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Nirwala menjelaskan, dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, dibutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan target investasi pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto atau pada 2025 dipatok pada rentang Rp1.868,2 triliun hingga Rp1.905,6 triliun.

Deputi Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Theopita Tampubolon menuturkan bahwa target tersebut telah sesuai dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2025.

“Target investasi [pada 2025] ditingkatkan mencapai Rp1.868,2 triliun sampai Rp1.905,6 triliun,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Raffles Hotel, Senin (29/7/2024).

Untuk mencapai target atas yang artinya lebih tinggi sekitar Rp250 triliun dari target tahun ini, Theopita menekankan BKPM tidak dapat mewujudkan realisasi tersebut sendirian.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mematok angka pasti target investasi pada tahun depan.

“Capaian target realisasi investasi sangat besar sehingga perlu kontribusi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian pelaku usaha, asosiasi, akademisi dan kalangan masyarakat,” tegasnya.

Sampai dengan semester I/2024, BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp829,9 atau setara dengan 67% dari target Renstra yang senilai Rp1.239,3 triliun. Angka tersebut juga mencapai 50,3% dari target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) senilai Rp1.650 triliun.

Realisasi tersebut berdampak pada penyerapan tenaga kerja sepanjang Januari hingga Juni 2024 yang mencapai 1,22 juta orang.

Theopita menjelaskan saat ini terjadi pergeseran realisasi investasi yang terlihat dari investasi di luar pulau Jawa yang lebih tinggi dari Jawa.

Sementara berdasarkan sektornya, realisasi investasi tertinggi tercatat pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp122,2 triliun, diikuti sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp89,2 triliun, dan sektor pertambangan Rp87,9 triliun.

Lebih lanjut, Theopita dalam paparannya menjelaskan bahwa Indonesia masih menjadi daya tarik investasi dengan sumber daya alam yang melimpah dan dari sektor energi terbarukan. Selain itu, sisi politik, hukum, dan kebijakan juga cenderung stabil.

Di sisi lain, transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah alias hilirisasi masih menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar menyerap investasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di sektor properti menembus Rp33,5 triliun pada kuartal I/2024. Angka ini tumbuh 13,9% jika dibandingkan kuartal I/2024 yaitu Rp29,4 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan dari nilai investasi Rp33,5 triliun di sektor properti, investor lokal berkontribusi sebesar Rp21,4 triliun.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak investor lokal yang berminat menanamkan modalnya di sektor properti. Bahkan, investasi lokal atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor properti duduk di posisi ketiga sebagai subsektor realisasi triwulan II/2024 tertinggi yang disasar investor.

Dalam paparan materi realisasi investasi triwulan II/2024, Bahlil menyebut realisasi PMDN bidang perumahan, kawasan industri dan perkantoran mencapai Rp21,4 triliun. Angka tersebut tumbuh 14% jika dibandingkan dengan investasi pada triwulan II/2023 yaitu Rp18,4 triliun.

Sementara itu, secara keseluruhan investasi yang ditanam oleh PMDN dan penanam modal asing (PMA) pada sektor properti mencapai Rp33,5 triliun sepanjang kuartal II/2024.

"Kemudian sub-sektor kawasan perumahan industri dan jasa lainnya [masuk posisi 5 besar] ini terintegrasi betul [dengan ke-5 sektor investasi terbesar lainnya], mereka satu siklus. Jadi hilirisasi masih di sektor pertambangan [yang nomor 1 investasinya paling besar]," kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Secara lebih terperinci, keseluruhan 5 subsektor realisasi investasi PMA dan PMDN pada triwulan II/2024 paling jumbo ditempati oleh industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya mencapai Rp74 triliun.

Kemudian, disusul oleh sub-sektor pertambangan dengan realisasi investasi PMDN dan PMA mencapai Rp45,6 triliun. Posisi ketiga, diduduki oleh sub-sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi senilai Rp41,3 triliun.

Barulah di posisi keempat ditempati oleh subsektor perumahan dan kawasan lainnya mencapai Rp33,5 triliun dan kelima diduduki oleh sektor jasa lainnya mencapai Rp30,6 triliun.

Sebagai informasi, Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada kuartal II/2024 secara keseluruhan mencapai Rp428,4 triliun.

Menteri Bahlil menjelaskan, capaian realisasi investasi pada kuartal II/2024 tersebut tumbuh 6,7% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter/qtq).

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi investasi kuartal II/2024 meningkat tinggi, sebesar 22,5% (year-on-year/yoy).

Bisnis.com, JAKARTA - Harga beras mulai merangkak naik memasuki seiring panen yang mulai menyusut. Realisasi impor beras tercatat 2,5 juta ton hingga akhir Juli 2024.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum Bulog, Epi Sulandari mengakui bahwa secara historis harga beras mulai merangkak naik di paruh kedua seiring pasokan beras ke pasar yang mulai berkurang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras pada pekan keempat Juli 2024 tercatat sebesar Rp15.134 per kilogram atau naik 0,78% dibandingkan harga rata-rata pada Juni 2024. Terdapat 120 wilayah atau 33,33% wilayah mengalami kenaikan harga beras pada pekan keempat Juli 2024.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga beras pekan sebelumnya sebanyak 116 kabupaten/kota.

"Memang bulan-bulan ini umumnya terjadi kenaikan harga, memang suplai akan berkurang karena panen sudah semakin selesai," ujar Epi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (29/7/2024).

Epi membeberkan sederet upaya Perum Bulog untuk menahan laju kenaikan harga beras. Salah satunya dengan penguatan stok beras. Dia menyebut, hingga 27 Juli 2024, realisasi pengadaan beras dari dalam negeri tercatat sebanyak 768.716 ton, dengan rincian 613.724 ton merupakan beras cadangan pemerintah (CBP) dan 154.992 ton beras komersial.

Selain itu, Epi mengatakan realisasi impor beras per hari ini telah mencapai 2,5 juta ton dari kuota tahun ini sebanyak 3,6 juta ton. Dengan begitu, total stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 1,61 juta ton.

Epi mengeklaim bahwa pihaknya melalui kantor wilayah dan cabang Bulog juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyusun strategi pengendalian harga beras di berbagai wilayah. Meningkatkan pasokan beras stabilisasi pasokan dan harga (SPHP) ke pasar juga terus digencarkan.

Dia menyebut hingga 27 Juli 2024, realisasi penyaluran beras SPHP tercatat mencapai 913.030 ton mengalami peningkatan dari penyaluran beras SPHP pada Juni 2024 sebanyak 73.299 ton. Secara terperinci, proporsi realisasi SPHP paling banyak disalurkan lewat pengecer hingga 60,9%, distributor 33,6%, Satgas Pangan 3,9%, dan pemerintah daerah 1,4%.

Di samping itu, kata Epi, Perum Bulog tengah bersiap untuk penyaluran bantuan pangan beras tahap III yang dijadwalkan pada Agustus Oktober 2024 kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Kita berharap dengan mulai tersalurkan bantuan pangan ini maka akan berdampak pada berkurangnya permintaan beras di pasar oleh 22 juta KPM yang menjadi target penerima bantuan pangan," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut investasi padat modal, khususnya di sektor mineral yang masih menjadi kontributor terbesar pada realisasi investasi di bidang hilirisasi dibandingkan dengan investasi padat karya.

Data Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi di bidang hilirisasi semesteri I/2024 mencapai Rp181,4 triliun atau 21,9% dari total realisasi investasi periode tersebut.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan investasi dari sektor padat karya seperti pertanian, tekstil dan alas kaki pun tetap mengalami pertumbuhan meskipun nilainya tidak sebesar mineral.

"Investasi saya kira gak hanya di mineral, mineral memang karena angka nya kelihatan lebih baik dan padat modal sehingga tidak salah bagi pemerintah untuk fokus," kata Agus saat ditemui di Kantor Kemenperin, Senin (29/7/2024).

Investasi sektor mineral berupa smelter nikel, tembaga, bauksit, dan timah mencapai Rp114,1 triliun pada semester I/2024. Menurut Agus, potensi sektor mineral juga sangat besar dan penting untuk meningkatkan nilai tambahnya di dalam negeri.

Di sisi lain, dia mengungkapkan sektor mineral juga disebut lebih membutuhkan nilai investasi yang besar sehingga dari segi jumlah terlihat lebih tinggi dibandingkan subsektor hilirisasi lainnya.

"Sebetulnya industri tekstil juga, in a way di beberapa subsektor dari tekstil nya juga gak jelek-jelek amat, ada investasi juga, itu yang terus kita jaga. Yang paling penting dan harus dijaga itu produk hilir, produk jadi yang harus di jaga pemerintah," pungkasnya.

Produk hilir manufaktur dinilai harus diamankan dari banjir impor. Sebab, fenomena kemudahan akses impor ke dalam negeri menjadi biang kerok dari keterpurukan industri padat karya dalam negeri. Alhasil, pabrik tutup dan PHK massal masih terjadi.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika mengatakan industri agro telah memberikan insentif investasi untuk memperkuat rantai pasok dan material untuk kebutuhan pertanian.

"Itu yang kita perkuat. Ini kalau di Agro, antara PMA dan PMDN sudah seimbang dan cukup besar angkanya. Di Agro itu Rp45 triliun investasinya," jelasnya.

Merujuk pada data BKPM, industri pengolahan atau manufacturing mencatatkan penanaman modal asing (PMA) sebesar US$16,3 miliar pada semester I/2024. Sedangkan, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp94,8 triliun pada periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusulkan agar izin usaha pertambangan (IUP) diperluas untuk organisasi masyarakat (ormas) lainnya, di luar ormas keagamaan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II/2024.

Bahlil menjelaskan, pemberian IUP dipertimbangkan untuk ormas yang memenuhi syarat, terutama yang telah memberikan kontribusi bagi negara.

“Kalau saya diskusi dengan pak Prabowo, jangan hanya ini [ormas keagamaan] saja yang dikasih, dilihat juga organisasi lain yang punya kontribusi ke negara yang klasifikasinya memenuhi syarat. Kita kasih saja daripada kasih yang lain yang nggak jelas,” katanya, Senin (29/7/2024).

Bahlil menyampaikan, saat ini pengelolaan tambang hanya diberikan kepada organisasi keagamaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan atas PP No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebagaimana diketahui, dua ormas keagamaan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyatakan siap mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, PBNU sendiri telah membentuk perseroan terbatas (PT) yang secara khusus untuk mengelola konsesi eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) pemberian pemerintah, yaitu tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pemerintah belum memutuskan akan memberikan lahan tambang yang mana untuk dikelola oleh Muhammadiyah. Dia menjanjikan, ormas ini akan mendapatkan lahan terbaik di luar KPC.

“Karena sudah disampaikan, Insyaallah kita memberikan eks PKP2B yang paling bagus di luar dari KPC, tapi yang mananya saya laporkan Presiden dulu,” tuturnya.

Bisnis.com, PENAJAM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kembali melaksanakan serangkaian peletakan batu pertama (groundbreaking) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk pembangunan proyek milik BCA, Intiland, hingga Swissbell.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa groundbreaking akan dilaksanakan minggu depan dengan 5 perusahaan yang akan melakukan peletakan batu pertama.

Dia memerinci kelima perusahaan itu sudah meneken perjanjian kerja sama (PKS) dengan Otorita IKN. PKS yang diteken itu merupakan komitmen akhir sebelum realisasi investasi dilakukan.

Hal ini dia sampaikan usai menggelar rapat perdana dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024).
"Nanti minggu depan kalau pak presiden kunjungan ke sini, itu ada groundbreaking lagi sekitar 5, dan itu sudah harus PKS (perjanjian kerja sama), kalau tidak PKS, tidak groundbreaking," ujarnya kepada wartawan.

Adapun, dia memerinci beberapa nama besar masuk dalam daftar perusahaan yang bakal melaksanakan peletakan batu pertama di IKN mulai dari BCA, Intiland, Indogrosir, LGE, hingga Swissbell.

Menurutnya, lima perusahaan ini sudah meneken PKS yang mengartikan telah ada kontribusi investasi yang dibayarkan kepada pemerintah dari perusahaan-perusahaan tersebut.

"Sekarang kalau sudah PKS, mereka sudah mulai membayar kontribusi itu. Kita masukkan dalam rekening sementara dan tidak dipakai oleh OIKN, belum boleh dipakai," pungkas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka dilaporkan baru saja berkunjung ke Kantor Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada hari ini, Senin (29/7/2024).

Usai pertemuan tersebut, Menteri Bahlil mengaku perbincangannya dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sebatas membahas kelanjutan investasi RI ke depan.

“Tadi kami berdiskusi banyak hal tentang bagaimana agar iklim investasi kita lebih baik dari yang sekarang,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bahlil menegaskan, komunikasi tersebut dibangun lantaran Gibran bakal fokus pada persoalan ekonomi digital, hilirisasi, kemudian percepatan pelayanan investasi ke depan. Sehingga, perlu dilakukan koordinasi lanjutan agar regulasi-regulasi tidak tumpang tindih ke depannya.

Di samping itu, Bahlil juga mengaku sempat menyampaikan keluh kesahnya ke Gibran mengenai minimnya anggaran yang dikucurkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk Kementerian Investasi/BKPM.

Dia berharap, ke depan Gibran dapat melobi Kemenkeu untuk dapat lebih besar menyuntik pagu anggaran ke depan. Salah satunya, dilakukan untuk memperbaiki sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS.

“OSS ini sudah bagus, tapi kualitasnya seperti dalam berbagai kesempatan saya bilang bahwa OSS ini kita harapannya bisa jadi seperti mobil Mercy, tapi hari ini masih seperti mobil [keluarga atau MPV]. Tidak mungkin saya mau bikin spesifikasi kayak mobil Mercy kalau Kemenkeu kasih uang hanya untuk mobil [MPV]?” ujarnya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, sempat meminta DPR RI untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Bahlil mengatakan Sri Mulyani dan Suharso harus memberikan penjelasan terkait anggaran Kementerian Investasi/BKPM yang dipotong pada pagu indikatif tahun 2025.

Adapun, dalam paparan yang Bahlil sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI diketahui bahwa pagu indikatif anggaran 2025 untuk bagi Kementerian Investasi/BKPM hanya berada di angka Rp681,8 miliar. Angka tersebut justru turun hampir 50% dari anggaran tahun 2024 yang mecapai Rp1,2 triliun.

“Saya minta tolong ke bapak pimpinan [Komisi VI DPR] untuk panggil Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan Bappenas [Suharso Monoarfa] untuk jelaskan ini [masalah anggaran],” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6/2024).

Bahlil pun menjabarkan dengan pagu anggaran yang dianggarkan untuk kementeriannya di tahun 2025, sangat tidak rasional jika target investasi tahun 2025 berada di angka Rp1.850 triliun. Sebab, dengan anggaran sebesar itu, bahlil menilai investasi yang bisa didapatkan hanya sebesar Rp800 triliun.

“Jadi saya sampaikan kita revisi aja RKP-nya, dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” ucap Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mewanti-wanti masalah dalam data ketenagakerjaan RI yang walaupun secara persentase membaik, tetapi nyatanya produktivitas justru menurun dan mayoritas terisi oleh pekerja informal.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan pada dasarnya kondisi ketenagakerjaan memberikan dampak yang besar terhadap investasi.

“Jadi, masalah adalah kualitas pekerjaan, produktivitas dan potensi penghasilan pekerja. Dari data daya beli masyarakat agile sekali terhadap tekanan-tekanan ekonomi khususnya dari kelas menengah bawah,” ucapnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024di Raffles Hotel, Senin (29/7/2024).

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia per Februari 2024 cenderung mengalami tren penurunan sejak masa pandemi Covid-19.

Lantas, kondisi tersebut bukan menjadi masalah, Shinta justru menggarisbawahi tren pekerja penuh waktu yang mengalami penurunan.

Tercatat jumlah pekerja penuh waktu pada Februari 2024 hanya sebesar 65,6% dan tercatat terendah sejak pandemi Covid-19. Capaian ini juga turun dari periode Februari 2023 yang sebesar 66,48%.

Kinerja tersebut sejalan dengan tren spekerja Setengah Pengangguran yang naik signifikan ke level 8,52%, dari periode Februari 2023 di angka 6,91%.

Untuk itu, Shinta menekankan hal yang harus jadi perhatian bagi dunia usaha adalah rasio antara informal dan formal sektor. Pasalnya, pekerja informal masih jauh lebih tinggi di angka 59,17%, dari pada pekerja formal yang sejumlah 40,83% pada Februari 2024.

“Data-data tersebut ini jelas mengindikasikan tingkat produktivitas pekerja yang cenderung lebih rendah dan berpotensi juga untuk lebih fragile terhadap tekanan-tekanan ekonomi,” tuturnya.

Dalam paparannya, Shinta menyoroti bahwa produktivitas dan penghasilan pekerja perlu diwaspadai sebagai risiko pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah sepanjang semester II/2024, khususnya karena risiko kenaikan harga pangan dan BBM masih tinggi karena pelemahan nilai tukar.