Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal bakal terbentuk pada Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut Zulhas, optimisme pembentukan Satgas Impor Ilegal itu muncul setelah dirinya menemui Kejaksaan Agung dan Kepala Polisi (Kapolri). Menurutnya, kedua pihak penegak hukum itu menyambut baik rencana Zulhas membentuk Satgas untuk memberantas produk impor ilegal.

"Mungkin mudah-mudahan Jumat besok, Satgas sudah terbentuk," ujar Zulhas di Kemendag, Rabu (17/7/2024).

Dia memastikan pembentukan Satgas itu sebagai upaya pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor ilegal murah yang marak beredar di masyarakat.

Zulhas yang juga merupakan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun mewanti-wanti kepada para oknum hingga pedagang produk impor ilegal bahwa Satgas akan menindak langsung aksi penyelundupan yang dilakukan melalui proses hukum.

"Hati-hati yang ilegal-ilegal yang dagang barang impor enggak jelas hati-hati kita akan terjang semua," ucap Zulhas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menjelaskan, alasan Satgas impor baru akan terbentuk pada Jumat, 19 Juli 2024 lantaran pihaknya masih perlu berkoodinasi dengan kementerian terkait dan pembahasan internal ihwal rencana kerja Satgas Impor Ilegal.

Moga membeberkan, Satgas tersebut juga akan menerapkan sanksi-sanksi tindakan impor ilegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari penarikan barang ilegal dari peredaran, pemusnahan, hingga pengenaan sanksi pidana.

"Kita lihat nanti Satgas bekerja hari Jumat," ucapnya.

Diberitakan Bisnis, Senin (15/7/2024), Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan mengatakan, pihaknya menargetkan Satgas Impor Ilegal dapat terbentuk dalam waktu 1-2 hari mendatang. Adapun, nantinya Satgas impor ilegal bakal ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan.

"Ya mudah-mudahan dalam 1-2 hari terbentuk, ini tinggal persetujuan Menteri Perdagangan tanda tangan, nanti langsung kita kerja," ujar Bara di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (15/7/2024).

Dia menyebut, daftar tim yang akan terlibat dalam Satgas impor ilegal antara lain, Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan, Kepolisian, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga Bea Cukai.

Bisnis.com, JAKARTA -- Seri terbatu Airbus SE untuk penerbangan jarak jauh, A321XLR diperkirakan mendapatkan sertifikat layak terbang pada bulan ini. Airbus A321XLR sendiri akan tampil di Farnborough Air Show minggu depan dengan modal 550 pesanan sudah diterima.

Seri terbaru dari Airbus ini memiliki daya jelajah hingga 4.700 mil laut atau 11 jam penerbangan tanpa henti. Capaian ini meningkat tajam dibandingkan model awal yang diperkenalkan 1994. Airbus mengklaim produk pengembangan ini dapat menggantikan peran pesawat berbadan lebar yang lebih boros bahan bakar dalam penerbangan jarak jauh dan meningkatkan efisiensi operasional maskapai.

CEO XLR Bogi Nils Bogason menyebutkan persaingan pesawat berbadan lebar selama ini membuat dalam area tidak hemat bahan bakar dan tidak ramah lingkungan. “Jadi ini jelas merupakan sebuah keuntungan dan kami melihat adanya peluang dalam hal itu,” kata Bogi dikutip dari Bloomberg, Rabu (17/7/2024).

Airbus A321XLR semula dijadwalkan masuk ke pasar pada 2023 lalu. Meski demikian, perusahaan melakukan penundaan selama satu tahun akibat pandemi dan kekhawatiran terkait risiko kebakaran tangki bahan bakar tambahan. Persoalan tangki ini disebut telah teratasi.

Bahkan salah satu maskapai, Icelandair, disebut telah memesan 13 unit A321XLR. Maskapai akan menggantikanarmada Boeing 757 yang tidak lagi diproduksi dengan airbus.

CEO Icelandair Bogi Nils Bogason menyatakan pesawat baru ini akan memungkinkan ekspansi rute ke California, Texas, Dubai, dan seluruh Eropa, dengan konsumsi bahan bakar 30% lebih rendah.

Wizz Air Holdings Plc, maskapai berbiaya rendah asal Hungaria, memesan 47 unit A321XLR untuk membuka rute baru di Timur Tengah dan Asia. Mereka juga sedang bernegosiasi dengan pihak berwenang India untuk penerbangan ke negara tersebut menggunakan pesawat berkapasitas 244 penumpang ini.

Michael Delehant, Chief Operating Officer Wizz Air, menyebutkan bahwa setiap negara di Eropa sangat tertarik untuk meningkatkan konektivitas dengan India.

IndiGo berencana menggunakan A321XLR untuk penerbangan dalam radius sembilan jam dari India, membuka akses ke beberapa wilayah Eropa. United Airlines dan American Airlines juga berencana menggunakan pesawat ini untuk memperluas rute trans-Atlantik mereka.

Meskipun kehadiran A321XLR menawarkan keuntungan signifikan bagi maskapai, Airbus mengalami beberapa kendala dalam pengembangannya. Produksi pesawat ditunda karena masalah regulasi terkait potensi risiko tangki bahan bakar tambahan. Target awal pengoperasian pada tahun 2023 kini diundur ke pertengahan 2024, menyebabkan penundaan pengiriman bagi maskapai.

Boeing sempat merencanakan untuk menyaingi A321XLR dengan pesawat pasar menengah baru, NMA, namun membatalkan rencana tersebut akibat kesulitan paska kecelakaan fatal 737 Max yang berbuntut sejumlah pemeriksaan, pembatalan pemesanan dan ganti rugi kepada keluarga korban.

Pesawat sejenis dari Boeing yakni model 757 yang pertama kali beroperasi pada tahun 1983 kini sudah tidak lagi diproduksi.

Pengoperasian A321XLR pada rute jarak jauh merupakan tantangan. Pasalnya, konsep pesawat berbadan sempit ini tidak menawarkan kemewahan seperti pesawat terbesar Airbus yakni A380. Jenis pesawat yang populer di kalangan penumpang namun dianggap tidak efisien oleh maskapai dan telah dihentikan produksinya.

Airbus belum mengungkapkan rencana fitur rekreasi di A321XLR, namun diperkirakan pesawat ini akan difokuskan untuk efisiensi maksimum dengan ruang penyimpanan katering dan kapasitas kamar mandi yang terbatas dibandingkan jet berbadan lebar.

Melanie Berry, Direktur Pengalaman Pelanggan dalam penerbangan di maskapai Spanyol Iberia, mengakui adanya tantangan layanan pada A321XLR. Mereka bekerja sama dengan awak kabin untuk menemukan solusi terbaik. Sementara itu, Nigel Goode, pendiri dan ketua studio desain industri PriestmanGoode, menyebutkan kabin yang lebih kecil akan lebih mudah dikelola oleh maskapai, memberikan kenyamanan perjalanan point-to-point bagi penumpang.

Bisnis.com,JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi keatas proyeksi pertumbuhan ekonomi China dan India. Bahkan, kedua negara Asia ini diproyeksi menyumbang hampir setengah dari pertumbuhan global tahun ini.

IMF dalam World Economic Outlook (WEO) Juli 2024 yang dirilis pada Selasa (17/7) merevisi perkiraan pertumbuhan China menjadi 5% pada tahun ini. Alasan peningkatan proyeksi ini adalah konsumsi swasta dan kuatnya ekspor pada Kuartal I/2024.

Namun, pada tahun depan, IMF memproyeksi perekonomian China melambat menjadi 4,5% dan akan terus melambat dalam jangka menengah menjadi 3,3% pada 2029. Perlambatan ini disebabkan hambatan akibat penuaan dan melambatnya pertumbuhan produktivitas.

Sedangkan, jika secara keseluruhan, IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi global mencapai sebesar 3,2% pada 2024 dan 3,3% pada 2025. Angka tersebut tidak berubah jika dibandingkan proyeksi WEO pada April 2024.

"Inflasi harga jasa menghambat kemajuan disinflasi, yang mempersulit normalisasi kebijakan moneter. Risiko-risiko kenaikan inflasi telah meningkat, meningkatkan prospek kenaikan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama [higher for even longer],” tutur IMF dalam laporan tersebut.

Sementara itu, IMF juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi India untuk tahun fiskal 2024-2025 menjadi 7% dari 6,8% karena membaiknya konsumsi swasta, terutama di pedesaan India. IMF tidak mengubah estimasi pertumbuhan ekonomi India tahun fiskal 2025-2026 di level 6,5%.

Reserve Bank of India (RBI) juga meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi India tahun fiskal 2024/25 menjadi 7,2%, naik dari 7%, didorong oleh naiknya konsumsi swasta, investasi yang kuat, dan peningkatan ekspor.

Ekonomi China Kuartal II/2024 Melambat

Sebelumnya, perekonomian China tumbuh dengan laju terburuk dalam lima kuartal, lantaran upaya untuk meningkatkan belanja masyarakat tidak berhasil.

Produk Domestik Bruto (PDB) China dilaporkan tumbuh 4,7% pada kuartal II/2024 (year-on-year/yoy) yakni lebih rendah dari perkiraan rata-rata ekonom yang sebesar 5,1%.

Tak hanya itu, penjualan eceran juga tumbuh pada laju yang paling lambat sejak Desember 2022. Hal ini menunjukkan serangkaian upaya pemerintah tidak banyak membantu untuk meningkatkan konsumsi di China.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan dukungan kebijakan yang lebih besar untuk mencapai target pertumbuhan tahunan sekitar 5% setelah data kuartal kedua yang mengecewakan,” jelas ekonom di Credit Agricole CIB di Hong Kong, Xiaojia Zhi, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (15/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap untuk memasok bahan bakar minyak (BBM) jenis diesel dengan spesifikasi Euro 4 terkait dengan rencana uji coba produk anyar solar Pertamina pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Rencananya, Pertamina bakal memperkenalkan produk solar anyar ke pasar dengan uji coba di tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta.

“Nanti kita support Patra Niaga yang untuk 17 Agustus itu, kalau tidak salah akan ditunjuk tiga SPBU dulu di Jakarta, kita ambil dari Kilang Balongan,” kata Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman saat ditemui di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Taufik menuturkan, perseroannya telah menyanggupi untuk memasok minimal 900.000 barel solar per bulan dengan standar Euro 4 ke PT Pertamina Patra Niaga untuk mendukung uji coba produk anyar tersebut.

“Kita tadi habis koordinasi pokoknya nanti siap low sulfur,” kata Taufik.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal menguji coba produk BBM anyar dengan kandungan sulfur yang lebih rendah pada 17 Agustus 2024 mendatang.

BBM nantinya bakal dicampur dengan bauran bahan bakar nabati atau BBN untuk menekan konten sulfur ke level paling rendah dengan standar acuan saat ini setara Euro 4 atau kandungan sulfur 50 part per million (ppm).

“Kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm-an, kalau standar Euro 5 kan sudah harus di bawah 50 ppm,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kendati demikian, kata Arifin, kementeriannya masih menunggu penyelesaian dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar rendah kandungan sulfur tersebut.

“Tapi kita kilang belum kelar sih yang di Balikpapan,” kata dia.

Standar emisi Euro merupakan standar yang digunakan negara Eropa untuk mengetahui kualitas udara. Semakin tinggi standar Euro yang ditetapkan, maka akan semakin kecil batas kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, volatil hidrokarbon, dan partikel lain yang berdampak negatif pada manusia dan lingkungan.

Euro 4 memiliki kandungan nitrogen oksida, bagi kendaraan berbahan bakar bensin tidak melebihi 80 milligram per kilometer, 250 miligram per kilometer untuk mesin diesel, dan 25 milligram per kilometer untuk diesel particulate matter. Singkatnya, Euro 4 merupakan bahan bakar dengan kandungan sulfur nilai maksimal 50 ppm.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengaman (BMTP) bersifat sementara. Industri dalam negeri diminta lakukan perbaikan.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan mengatakan, dalam ketentuan World Trade Organization (WTO) pengenaan BMAD maupun BMTP atau safeguard tidak bisa diterapkan secara permanen. Menurutnya, BMAD dan BMTP bisa dievaluasi dan diperpanjang hingga batas tertentu.

"BMTP dan BMAD itu bisa diterapkan satu negara tetapi enggak bisa selamanya," ujar Bara di Kementerian Perdagangan, Rabu (17/7/2024).

Menurut Bara, industri dalam negeri punya kesempatan untuk melakukan perbaikan selama BMAD dan BMTP diterapkan. Dengan begitu, produk yang dihasilkan nantinya juga bisa semakin kompetitif.

Faktor preferensi konsumen terhadap harga yang murah, kata dia, perlu menjadi perhitungan bagi industri untuk menghasilkan produk yang lebih berdaya saing dengan produk impor.

"Industri kita harusnya juga bisa kompetitif, jangan terlalu banyak dimanjakan dengan proteksi. Ini kan tindakan sementara [BMAD dan BMTP], dikasih waktu tiga tahun, industri harus berubah dong," ucap Bara.

Setali tiga uang, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Budi Santoso mengakui bahwa pengenaan BMAD dan BMTP bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Kendati begitu, evaluasi tetap dilakukan secara berkala saat proteksi berlangsung.

"Memang ini untuk melindungi, tapi bukan berarti industri kita diam saja. Kita evaluasi ketika diimplementasikan seperti apa perkembangannya [industri]," tuturnya.

Oleh karena itu, Budi mengatakan, grafik besaran BMAD akan cenderung turun secara bertahap mengikuti perkembangan industri dalam negeri untuk pulih. Menurutnya, penerapan BMAD rata-rata berlangsung selama tiga tahun. Namun, perpanjangan juga dimungkinkan saat industri dalam negeri dirasa belum pulih seutuhnya.

"Makanya grafiknya turun, BMAD itu turun. Jadi dievaluasi, dia [industri] siap enggak kalau tiga tahun selesai [pengenaan BMAD dan BMTP]. Jangan-jangan malah tambah bangkrut, itu tugas kita juga," jelas Budi.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (5/7/2024), pemerintah akan menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk tujuh komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), diputuskan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian khusus untuk tujuh komoditas.

“Tujuh yang dapat perhatian khusus, TPT, pakaian jadi, keramik, elektronik, beauty/kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki,” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kemendag, Jumat (5/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Maju 2045 bukanlah sekedar utopia. International Monetary Fund (IMF) dan PricewaterhouseCoopers (PWC) (2023) telah memprediksi bahwa Indonesia akan naik menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045.

Ini bukanlah proyeksi asal bunyi. Proyeksi itu merujuk pada hasil pembangunan ekonomi dan perencanaan strategis yang telah dilakukan Indonesia, terutama selama dua dekade terakhir.

Namun, jalan menuju masa depan tersebut masih penuh tantangan. Untuk bergabung dengan jajaran negara maju, pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia harus melompat dari 4.580 dolar AS pada tahun 2023 ke angka 20.000 dolar AS pada tahun 2045. Untuk melompat signifikan itu dibutuhkan stimulus pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% per tahun.

Untuk itu, Indonesia memerlukan lebih banyak mesin pendorong tersebut, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) bisa menjadi katalisator sekaligus stimulus mewujudkan proyeksi Indonesia menjadi negara maju.

Sekarang, kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa perusahaan listrik berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi? Jawabannya terletak pada hubungan erat antara infrastruktur dan pembangunan. Listrik yang andal dan terjangkau adalah fundamental kuat bagi ekonomi untuk bertumbuh.

PLN mengalirkan energi pada industri, mendorong inovasi dan penemuan teknologi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. PLN, dengan rencana ekspansi dan komitmennya terhadap energi bersih, memastikan bahwa mesin ekonomi Indonesia tidak akan pernah kehabisan energi.

Dengan demikian, PLN bukan sekedar sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai mesin pertumbuhan ekonomi bangsa.

Dalam setiap pembangunan ekonomi suatu negara, selalu ada tantangan yang perlu diatasi. Transisi ke energi bersih dan terbarukan membutuhkan investasi signifikan dan inovasi teknologi. Selain itu, PLN harus mengatasi kelebihan pasokan akibat program 35.000 MW. Meskipun demikian, kinerja PLN yang kuat dalam beberapa tahun terakhir ini, memberi kita alasan untuk optimistis menghadapi tantangan.

Katalisator kebijakan hilirisasi

Kebijakan ekonomi saat ini menitikberatkan kepada industrialisasi. Dengan kebijakan hilirisasi pemerintah mendorong sumber daya alam yang melimpah untuk diolah di dalam negeri. Kebijakan ini dirancang untuk menambah nilai pada bahan mentah daripada mengekspornya. Dengan demikian, kebijakan ini mendorong industri domestik untuk mengolah sumber daya alam menjadi produk jadi. Di sini, peran PLN sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan listrik yang andal dan terjangkau.

Berdasarkan Annual Report PLN Tahun 2023, total kapasitas terpasang PLN sekitar 72.976 MW, dan menghasilkan sekitar 323,3 TWh listrik, dengan bauran energi primer diantaranya batu bara, gas, hidro, panas bumi, dan energi terbarukan. Kapasitas yang besar ini bisa menjadi pendukung industriliasasi Indonesia dengan memastikan pasokan listrik yang stabil dan murah. Langkah ini dilakukan untuk memancing investasi masuk ke sektor manufaktur dan pengolahan, serta mendukung berbagai industri mulai dari pertambangan dan peleburan, hingga manufaktur dan jasa.

Sejauh ini, sebagian besar industri di Indonesia adalah intensif energi, seperti pabrik baja, peleburan nikel, tembaga, dan aluminium, serta pabrik petrokimia yang merupakan tulang punggung kebijakan hilirisasi yang membutuhkan pasokan listrik yang stabil, andal, dan berlimpah. Program 35.000 MW PLN, yang awalnya dirancang untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, sekarang menjadi paradoks dengan menjadi kelebihan pasokan.

Namun, hal ini bukanlah suatu permasalahan. Kelebihan pasokan justru dapat menjadi kesempatan emas bagi PLN untuk mengkalibrasi ulang strateginya dan menyesuaikan dengan tujuan hilirisasi pemerintah. Secara strategis PLN dapat memanfaatkan kapasitas berlebih ini untuk mendorong pengembangan industri di wilayah-wilayah kunci.

Sebagai contoh, PLN dapat bersama dengan pemerintah untuk mengusulkan pembangunan zona kawasan ekonomi khusus (KEK) pada daerah-daerah dengan kelebihan daya, sehingga memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk membangun industri di sana. Aksi ini tidak hanya akan menyerap kelebihan pasokan (excess power), tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi lokal.

Untuk melakukan ini, PLN dapat mengadopsi berbagai pendekatan. Pertama, PLN dapat memberikan tarif preferensial (preferential tariff) untuk perusahaan yang berkomitmen membangun industri di Indonesia. Strategi ini diharapkan bisa menyerap kelebihan pasokan sekaligus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kedua, PLN dapat mengadopsi model penetapan harga dinamis (dynamic pricing) untuk membuat harga listrik lebih terjangkau bagi pengguna industri di zona KEK. Dengan menawarkan tarif yang lebih rendah selama jam-jam non-puncak atau di kawasan dengan kapasitas berlebih, PLN dapat mendorong industri beroperasi dan memperluas kegiatan mereka.

Ketiga, dengan jaringan transmisi dan distribusi yang luas, serta kapasitas pembangkit yang besar, PLN menyediakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan industri. Dalam hal jaringan, PLN dapat berinvestasi dalam infrastruktur jaringan Ulta High Voltage(UHV) untuk memastikan bahwa listrik dari pembangkit dapat mencapai zona industri dengan efisien. Inisiatif ini tidak hanya mendukung industrialisasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi rantai pasokan listrik secara keseluruhan.

Selain itu, PLN dapat berperan tidak hanya sebagai penyedia tenaga listrik; tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi industri dengan tersedianya listrik yang andal dan kompetitif. Kemudian, PLN juga dapat bekerja sama dengan industri untuk mengembangkan proses industri yang lebih efisein dengan mengintegrasikan sumber energi baru dan terbarukan ke dalam kegaitan operasi industri.

Pada intinya, dengan manajemen strategis (strategic management) terhadap pasokan listrik yang andal dan terjangkau, PLN bisa menjadi pendukung kebijakan hilirisasi dan inovasi industri. Semua itu dimulai dengan ikhtiar mengubah tantangan kelebihan pasokan menjadi peluang bagi pertumbuhan industri nasional. Semua itu bukanlah utopia tapi bisa menjadi

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia National Air Carriers Association (INACA) merespons rencana pemerintah untuk menurunkan biaya-biaya dalam industri penerbangan nasional, seperti diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya pemerintah untuk menurunkan biaya-biaya dalam industri penerbangan nasional.

Dia menyebut, penurunan biaya diharapkan membuat maskapai mendapat margin keuntungan dari operasionalnya. Sehingga, maskapai dapat menyelenggarakan operasional penerbangan dengan baik dan membantu pemerintah dalam mengembangkan konektivitas penerbangan nasional.

Denon menuturkan, saat ini biaya-biaya penerbangan sangat tinggi, melebihi tarif tiket yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Akibatnya, maskapai mengalami kerugian dan mengoperasikan penerbangan untuk sekedar dapat hidup dan tidak dapat mengembangkan usahanya.

"Biaya-biaya tinggi yang berasal dari operasional maupun non operasional penerbangan harus dikurangi atau dihilangkan," kata Denon dalam keterangan resminya, Rabu (17/7/2024).

Dia memaparkan, biaya tinggi dari operasional penerbangan contohnya adalah harga avtur yang lebih mahal dibandingkan negara tetangga, adanya antrean pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat yang berpotensi boros bahan bakar, biaya kebandarudaraan dan layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Sementara itu, biaya tinggi dari sisi non operasional penerbangan adalah adanya berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda. Denon memaparkan, saat ini maskapai dikenakan berbagai jenis pajak, mulai dari pajak untuk avtur, pajak dan bea untuk pesawat dan suku cadang seperti bea masuk, PPh impor, PPN dan PPN BM suku cadang, hingga PPN untuk tiket pesawat.

"Pengenaan ini memicu terjadinya pajak ganda. Padahal, di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada,” lanjut Denon.

Denon menambahkan, sebagian besar biaya penerbangan terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kurs dolar AS. Semakin kuat nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, maka biaya penerbangan akan ikut naik. Dia pun menyebut hal ini juga harus diantisipasi dan dicarikan jalan keluarnya.

Selain itu, Denon juga menyoroti biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang atau Passenger Service Charge (PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket pesawat. Denon mengatakan, hal ini turut membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

"Penumpang tidak mengetahui kalau PSC itu bukan untuk maskapai, tetapi untuk pengelola bandara. Namun, karena berada dalam satu komponen, maka penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai,” kata Denon.

Sebelumnya, Luhut melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat.

Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi [biaya operasi] keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah dalam proses penetapan besaran bea masuk anti dumping (BMAD) produk ubin keramik. Berapa besarannya?

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Budi Santoso mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu masukkan dari berbagai kementerian/lembaga sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan besaran BMAD.

Budi mengatakan rentang besaran BMAD tersebut kemungkinan sesuai dengan usulan sebelumnya yaitu sekitar 100% - 199%. Namun, kepastian besaran BMAD ubin keramik masih menunggu keputusan tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Kita nanti tunggu [besaran] yang diputuskan dalam PMK, sekarang pak menteri masih menunggu masukkan," ujar Budi saat ditemui Bisnis.com, Rabu (17/7/2024).

Secara terpisah, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial mengatakan bahwa pengumpulan masukkan dari kementerian/lembaga terkait memakan waktu sekitar 14 hari kerja setelah hasil penyelidikan KADI rilis pada 2 Juli 2024.

Setelah itu, menteri perdagangan memiliki waktu sekitar 45 hari kerja sejak hasil penyelidikan dirilis untuk memutuskan besaran BMAD dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.

"Itu timeframe ya, bisa saja lebih cepat jika memang sudah ada keputusan. Tapi tidak serta-merta ditetapkan [besaran BMAD], harus benar-benar dilihat dari kepentingan hulu dan hilir," ujar Danang saat dihubungi.

Dia menyebut, terdapat 11 kode HS produk ubin keramik yang akan dikenakan BMAD. Nantinya, besaran BMAD tidak akan dipukul rata untuk seluruh 11 kode HS produk ubin keramik itu.

"BMAD ini bukan per negara, tapi ke produsen atau eksportir di negara asal," ucapnya.

Danang pun menjelaskan, sejumlah parameter digunakan untuk penetapan besaran BMAD kepada tiap produsen yang terbukti melakukan dumping. Di antaranya seperti kerugian industri yang ditimbulkan, selisih harga jual antar negara, dan keterkaitan antara selisih harga jual dengan kerugian industri.

"Beda-beda besaran BMAD, tergantung hasil penyelidikan, banyak parameter sebelum ditetapkan berapa persennya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan empat syarat yang harus dipenuhi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income country) menuju negara berpendapatan tinggi (high income country).

Hal itu disampaikan saat menerima Arthur Sullivan, Produser senior dan reporter Media Jerman Deustche Welle @dwnews. Topik wawancara mengenai potensi Indonesia menjadi kekuatan global dan capaian satu dekade terakhir.

Sri Mulyani menjelaskan tidak banyak negara di dunia mampu mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Pasalnya sebagian besar negara di dunia tertahan di status middle income, sehingga muncul terminologi Middle Income Trap.

"Untuk mencapai negara berpendapatan tinggi diperlukan pertama, investasi sumber daya manusia. Indonesia mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan sesuai konstitusi dan reformasi pendidikan serta kesehatan telah dan sedang dilakukan," ujarnya melalui akun Instagram resmi @smindrawati dikutip, Rabu (17/7/2024).

Syarat kedua, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengejar ketertinggalan (infrastructur gap) dan mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Ketiga, melakukan transformasi ekonomi dengan kebijakan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Keempat, membangun institusi dan tata kelola yang baik dan bersih, sehingga policy yang baik dapat dieksekusi dan dilaksanakan secara efektif.

"Reformasi APBN dan keuangan negara menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya membangun Indonesia," tuturnya.

Di akhir sesi, Sri Mulyani juga mengingatkan ancaman yang bisa berdampak pada tujuan pemerintah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country pada 2024.

"Dunia dan suasana geopolitik makin kompleks, Indonesia terus berupaya mencapai cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - HSBC Holdings Plc telah menunjuk Georges Elhedery sebagai Chief Executive Officer (CEO) perusahaan berikutnya. Georges Elherdery sebelumnya menjabat sebagai Chief Financial Officer (CFO).

Dilansir dari Reuters pada Rabu (17/7/2024), HSBC mengatakan penunjukkan tersebut merupakan sebuah pilihan yang menyoroti preferensi pemberi pinjaman global untuk kontinuitas demi membidik pertumbuhan.

Elhedery, yang kini berusia 50 tahun, menjadi kepala eksekutif ketiga HSBC dalam waktu kurang dari delapan tahun. Dia akan menggantikan Noel Quinn yang akan mengundurkan diri pada 2 September 2024.

Meskipun mempertimbangkan kandidat eksternal, lembaga perbankan global yang berusia 160 tahun tersebut secara tradisional telah menunjuk CEO dari dalam perusahaan.

Sejak 2020, Elhedery telah menjadi co-head bisnis Global Banking and Markets, divisi yang menaungi bisnis penasihat perbankan perdagangan dan investasi HSBC. Dia juga menyumbang 24% dari pendapatan HSBC Group pada tahun lalu.

Elhedery, pria yang lahir di Lebanon, memulai karirnya di bidang perbankan sebagai pedagang valuta asing sebelum bergabung dengan HSBC pada 2005.

Secara mengejutkan dia ditunjuk sebagai penerus Ewen Stevenson sebagai CFO pada Oktober 2022, hanya beberapa minggu setelah kembali dari cuti panjang.

Dia juga memimpin HSBC untuk wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Turkiye sebagai CEO divisi tersebut antara periode Juli 2016 dan Februari 2019.

HSBC telah mengurangi jejak global sekitar seperempatnya, keluar dari pasar dengan pertumbuhan rendah untuk menanamkan modal dan sumber daya di Asia, yang menyumbang sebagian besar pendapatan dan keuntungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali melayangkan ancaman mogok nasional jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, terdapat tujuh dari sembilan poin yang diharapkan para buruh untuk diperhatikan oleh MK. Diantaranya upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa batas waktu, PHK dipermudah, pesangon murah, tenaga kerja asing, dan pengaturan cuti.

“Sekali lagi, mogok nasional, kami lakukan bila mana hakim tidak memperhatikan 7 poin yang telah saya sebutkan tadi dalam undang-undang uji materi,” kata Said Iqbal di kawasan Patung Kuda Monas, Rabu (17/7/2024).

Adapun judicial review di MK merupakan upaya terakhir yang dilakukan kalangan buruh secara hukum. Jika pada akhirnya buruh tidak mendapat keadilan di MK, pihaknya akan melaksanakan aksi mogok besar-besaran.

Said menyampaikan, aksi mogok nasional atau setop produksi akan dilakukan setelah ada keputusan dari MK. Aksi akan melibatkan 5 juta buruh yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

“Dua minggu setelah keputusan itu pasti mogok nasional. Kita akan siapkan 5 juta buruh,” tegasnya.

Di sisi lain, Said mengharapkan agar pemerintahan mendatang dapat memberikan perhatian terhadap isu penolakan UU Cipta Kerja, utamanya klaster ketenagakerjaan.

Salah satunya, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang khusus mengatur pelindungan petani dan mencabut klaster ketenagakerjaan.

“Yang pasti, kluster ketenagakerjaan, perlindungan petani dicabut melalui Perppu. Itu harapan yang kami minta,” ujarnya.

Dia optimistis, usulan tersebut dapat terealisasi di masa pemerintahan Prabowo, lantaran dalam beberapa kesempatan, Ketua Umum Partai Gerindra ini sempat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap upah murah hingga outsourcing.

9 alasan para buruh melakukan judicial review ke MK:

1.Konsep Upah Minimum yang Kembali pada Upah Murah: Para buruh menilai, UU Cipta Kerja mengembalikan konsep upah minimum menjadi upah murah, yang mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.

2. Outsourcing Tanpa Batasan Jenis Pekerjaan: Tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing, sehingga menghilangkan kepastian kerja bagi buruh. Ini dapat membuat negara sebagai agen outsourcing.

3. Kontrak yang Berulang-ulang: UU Cipta Kerja memungkinkan kontrak kerja berulang-ulang tanpa jaminan menjadi pekerja tetap, yang mengancam stabilitas kerja.

4. Pesangon yang Murah: Besaran pesangon yang diberikan hanya setengah dari aturan sebelumnya, merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan.

5. PHK yang Dipermudah: Proses PHK menjadi lebih mudah, mengurangi kepastian kerja bagi buruh dan meningkatkan rentan mereka terhadap pemutusan hubungan kerja.

6. Pengaturan Jam Kerja yang Fleksibel: Jam kerja yang tidak menentu menyulitkan buruh untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka.

7. Pengaturan Cuti: Tidak adanya kepastian upah selama cuti, terutama bagi buruh perempuan, menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

8. Tenaga Kerja Asing: Peningkatan jumlah tenaga kerja asing tanpa pengawasan ketat menimbulkan kekhawatiran di kalangan buruh lokal.

9. Hilangnya Sanksi Pidana: Penghapusan sanksi pidana bagi pelanggaran hak-hak buruh memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen baja lapis, PT Tata Metal Lestari menangkap peluang untuk memperluas pangsa pasarnya ke Australia seiring dengan adanya kerja sama IA-CEPA.

Head of Government & Public Relations PT Tata Metal Lestari, Maharany Putri menjelaskan, IA-CEPA berdampak signifikan pada industri baja tanah air dan Australia dengan meningkatkan peluang perdagangan barang dan jasa, investasi dan kerja sama ekonomi kedua negara.

Menurutnya, dengan dibukanya akses bea masuk dari 15% menjadi 0% untuk Hot Rolled Coil (HRC) dan Cold Rolled Coil (CRC) sebanyak 250.000 ton pada tahun pertama dan meningkat 5% setiap tahunnya, maka daya saing harga akan produk akhir di kedua negara bahkan di negara ketiga akan tercipta.

"Perjanjian ini terbukti mampu meningkatkan akses pasar dengan mengurangi hambatan dan biaya bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor ke Australia. Di sisi lain perjanjian ini juga membuka potensi sumber daya bagi industri baja hilir Indonesia dengan menunjukkan efisiensi biaya dan keadilan harga yang lebih baik. Produk akhirnya juga bisa dikirim ke negara ketiga," kata Maharany dalam keterangan resminya, Rabu (17/7/2024).

Adapun, pada Kamis (11/7/2024) telah Rapat Koordinasi dan Pertemuan Teknis (Rakornis) Perwakilan Perdagangan (Perwadag) di Luar Negeri, di Grand Hyatt Melbourne, Australia yang dibuka langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Rakornis Perwadag Luar Luar Negeri Tahun 2024 ini digelar di Melbourne, Australia pada 10 – 12 Juli 2024. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri yang berjumlah 120 orang termasuk Duta Besar WTO di Jenewa, Kepala KDEI di Taipei, para Atase Perdagangan, Konsul Perdagangan di Hong Kong dan para Kepala ITPC.

Dalam kesempatan tersebut, PT Tata Metal Lestari turut terlibat dalam mini expo yang diadakan dalam rangka Rakornis Perwadag 2024.

"Dengan adanya Rakornis Perwadag 2024 dan kunjungan ke mitra strategis PT Tata Metal Lestari ini, dapat menjadi bukti kehebatan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha Indonesia yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja ekspor nonmigas Indonesia, termasuk peningkatan ekspor produk baja Indonesia ke pasar global," jelasnya.