Bisnis.com, JAKARTA – Pemerhati penerbangan Gerry Soejatman angkat bicara terkait langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat.

Gerry menyebut, harga tiket pesawat di luar negeri cenderung lebih murah ketika di low season. Kemudian, harga tiket akan mengalami kenaikan saat high season.

Gerry menuturkan, harga tiket pesawat di luar negeri saat high season akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan periode yang sama di Indonesia.

“Di luar negeri bisa jual murah saat low season karena tidak ada tarif batas atas (TBA) ataupun tarif batas bawah (TBB),” ujar Gerry saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Gerry menuturkan, langkah pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat dapat dilakukan dengan menurunkan harga bahan bakar pesawat atau avtur dan juga menurunkan kurs dolar AS. Hal tersebut karena faktor-faktor lain yang mempengaruhi biaya akan mengikuti pergerakan harga avtur dan juga kurs nilai tukar.

Dia mengatakan, ketimbang mengendalikan harga tiket yang kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi pasar, pemerintah dapat melakukan revisi TBA dan TBB sesuai dengan pergerakan komponen biaya.

Kemudian, opsi lain adalah mencabut mekanisme TBA dan TBB atau melepas harga tiket ke mekanisme pasar. Meski demikian, dia juga mengingatkan pemerintah harus mempersiapkan konsekuensi dari kedua pilihan tersebut nantinya.

“Jangan yang ada pemerintah maunya bisa dapat enaknya sistem TBA dan sistem harga bebas [mekanisme pasar],” kata Gerry.

Gerry melanjutkan, praktik melepas harga tiket penerbangan domestik ke mekanisme pasar sudah dilakukan oleh banyak negara di dunia. Gerry mengatakan AS, negara-negara di Eropa, dan negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara tidak memberlakukan batas atas dan batas bawah untuk harga tiket pesawat.

Dia menuturkan, pemberlakuan TBA dan TBB secara de facto memberikan kekuatan hukum untuk maskapai dalam menaikkan dan menurunkan harga tiket selama masih berada dalam koridor batas tersebut.

Sementara itu, dalam pengawasannya, negara-negara tersebut memiliki lembaga khusus yang memantau persaingan antar pelaku usaha.

Menurut Gerry, jika Indonesia berniat memberlakukan mekanisme pasar ini, proses pengawasan persaingan usaha dapat dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yaitu pada Direktorat Angkutan Udara.

“Menurut saya pengawasan bisa dilakukan Direktorat Angkutan Udara di Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Kalau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut saya masih banyak PR-nya sebelum bisa mengemban tugas ini jika nantinya harga tiket pesawat dilepas ke mekanisme pasar,” ujar Gerry.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat. Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi [biaya operasi] keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Lanjutnya, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pada pengenaan PPN hingga iuran Jasa Raharja. Oleh karena itu, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

Dia menuturkan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

Menurutnya, mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang. Hal tersebut akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan peningkatkan produktivitas kopi Indonesia dengan capaian 8-9 juta ton per hektare.

Hal ini disampaikannya saat melakukan panen kopi bersama para petani di Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, pada Jumat (12/7/2024).

“Produktivitas per hektarenya harus naik. Yang banyak masih 1 hektare 1 ton, 2 ton, harusnya bisa masuk ke 8 ton atau 9 ton, kan negara lain bisa di angka-angka itu,” ujarnya kepada wartawan dikutip melalui laman Youtube Sekretariat Presiden.

Apalagi, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa saat ini luas lahan perkebunan kopi sekitar 1,2 juta hektare di seluruh Indonesia. Sehingga perlu agar setiap petani dapat meningkatkan produktivitas.

"Kita memiliki 1,2 juta hektare kopi baik robusta maupun arabika di seluruh Tanah Air Indonesia. Di Lampung Barat ini terbesar ada 60.000 hektare, tapi memang yang banyak hampir 90 persen di sini adalah robusta, arabikanya kira-kira 10-an%," ujarnya usai panen kopi.

Menurut Kepala Negara, meskipun harga kopi fluktuatif, tetapi secara tahunan cenderung mengalami kenaikan dan permintaan ekspor juga terus meningkat.

Oleh sebab itu, Presiden Ke-7 RI itu mendorong Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar memberi perhatian pada komoditas kopi.

"Inilah yang tadi saya sampaikan ke Menteri Pertanian agar memberi perhatian kepada kopi. Yang paling penting adalah produktivitas per hektarenya harus naik," jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden asal Surakarta itu kembali menegaskan agar fokus utama adalah peningkatan produktivitas per hektare, yang saat ini banyak masih pada angka 1-2 ton, namun harus bisa mencapai 8-9 ton seperti di negara lain.

"Jadi tugas kita bersama bagaimana membuat produktivitas per hektarenya menjadi naik drastis. Itu bisa terjadi kalau ada perawatan yang baik, pupuk yang baik, ada jarak tanam yang mungkin lebih rapat sehingga produktivitasnya per hektare bisa menjadi lebih naik. Dan kalau produktivitas per hektare naik, kesejahteraan petani kopi akan menjadi lebih baik," tuturnya.

Terkait dengan isu pupuk, kata Jokowi, subsidi pupuk telah meningkat hampir dua kali lipat untuk mendukung para petani dalam meningkatkan produksi.

"Subsidinya juga sama naik dua kali lipat. Jadi kalau saya bertanya ke petani-petani yang padi, kemarin-kemarin dalam dua minggu ini enggak ada masalah," tambahnya.

Selanjutnya, Jokowi juga mendorong hilirisasi produk pertanian, termasuk kopi. Menurutnya, ini mencakup kemasan yang baik dan siap ekspor, bukan hanya menjual dalam bentuk bahan mentah.

"Semua komoditas pertanian harus masuk kepada industrialisasi, masuk kepada hilirisasi," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah wacana pembatasan pembelian mulai 17 Agustus 2024. Langkah ini dilakukan untuk efisiensi anggaran belanja negara.

“Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengungkapkan langkah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah salah satunya menginventarisasi data penerima Solar subsidi bersama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Semuanya [penerima BBM subsidi] harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

Adapun, Perpres itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tersebut lebih tepat sasaran.

Sebelumnnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimplementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Center of Reform on Economic (CORE) menilai isu penggelembungan atau markup harga beras impor perlu diusut secara tuntas.

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menyebut perlu adanya pembentukan tim khusus untuk membuktikan kebenaran kabar penggelembungan harga beras impor tersebut.

Eliza juga mengatakan, lembaga-lembaga yang terkait dalam pengadaan impor beras, seperti Perum Bulog, perlu diperiksa lebih lanjut.

“Bagaimana pun publik mengendus adanya ketidakwajaran dalam proses penyediaan beras impor, dimulai dari isu harga beras yang tidak sebanding dengan standar kualitas dan juga tata kelola impor yang kurang baik, sehingga berpotensi merugikan negara,” jelas Eliza saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Eliza menuturkan, selain merugikan negara, penggelembungan harga juga akan berdampak negatif ke masyarakat. Hal ini karena kualitas beras yang diterima tidak sebanding dengan harganya.

Dia menuturkan, selain digunakan untuk bantuan, beras impor tersebut juga dialokasikan untuk operasi pasar atau menjadi beras SPHP.

“Sehingga, masyarakat membeli beras tidak sebanding dengan kualitasnya,” kata Eliza.

Eliza melanjutkan, rente dari impor pangan ini bukan merupakan hal baru yang terjadi di Indonesia. Dia menuturkan, hal ini amat menggiurkan karena disparitas harga internasional dan di dalam negeri yang cukup jauh.

Hal tersebut akan mendorong para rent seeker untuk terus mengupayakan agar dapat mengimpor dan menjual di dalam negeri dengan harga lebih tinggi.

Sebelumnya, Perum Bulog telah membantah isu penggelembungan atau mark up harga beras impor yang disebut dipasok dari Vietnam bernama Tan Long Group. Perusahaan juga membantah adanya kontrak antara Bulog dan Tan Long Group terkait dengan impor ini.

Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog menyatakan bahwa isu penggelembungan harga beras impor tidak benar.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto terkait defisit dan rasio utang pemerintah terus muncul dari lingkungan terdekat petahana menteri pertahanan tersebut.

Mulai dari keponakannya, yakni para politikus Thomas Djiwandono dan Budisatrio Djiwandono. Berlanjut kepada ayah dari dua ponakannya tersebut alias kakak ipar Prabowo, Soedrajad Djiwandono.

Teranyar, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, ikut buka suara soal pengerekan rasio utang pemerintah ke angka 50% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara Prabowo sendiri, belum muncul memberikan suara terkait isu rasio maupun defisit.

Satu hal yang pasti, Prabowo dalam kampanyenya menyebutkan keinginan untuk mengerek rasio utang pemerintah mencapai 50% dari PDB. Per Mei 2024, posisi utang pemerintah berada di angka Rp8.353,02 triliun atau 38,71% dari PDB.

Hal serupa dirinya sampaikan dalam wawancara di Qatar Economic Forum, Rabu (15/5/2024).

"Saya rasa kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Sekarang saya pikir inilah saatnya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.

Deretan Keluarga Prabowo

Pada akhir Mei 2024 lalu, Thomas Djiwandono diperkenalkan sebagai anggota Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran bidang keuangan oleh ketua tim sekaligus Ketua Harian Gerinda Sufmi Dasco dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

"Ini adalah tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintah Prabowo-Gibran, yang diminta oleh presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober," ujar Muzani di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Selang dua minggu setelah perkenalannya, mencuat rencana dari narasumber Bloomberg yang tidak ingin disebutkan namanya, soal peningkatan rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 2 poin persentase per tahun selama lima tahun ke depan. Artinya, rasio utang akan bertambah 10% dari posisi saat ini.

Sufmi Dasco dan Thomas Djiwandono kompak buru-buru menepis isu tersebut ke berbagai media.

Pada 24 Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Tim Sinkronisasi yang diwakili oleh Thomas dan Budi Djiwandono menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Budi terlihat hanya mendampingi Thomas dalam konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana APBN 2025, dan tidak mengeluarkan pernyataan.

Pada kesempatan tersebut, Thomas secara tegas menyampaikan tidak mungkin Prabowo memiliki rencana menaikkan rasio utang. Pihaknya akan berkomitmen atas kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan bersama petahana.

“[Sebelumnya] Dikatakan kita punya rencana [rasio utang] ke atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin. Kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang akan sudah direncanakan untuk pemerintah kini dan akan disepakati oleh DPR,” tuturnya, Senin (24/6/2024).

Timbul tenggelam wacana defisit dan rasio utang, kaka ipar Prabowo sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia (1993-1998), Soedrajad Djiwandono muncul dengan pernyataan lebih memilih program makan bergizi gratis ketimbang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lantas hal tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak karena makan bergizi gratis dinilai lebih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara pekan ini, muncul wacana Prabowo akan menghapus defisit APBN sebesar 3% dari PDB dan mengizinkan defisit ke angka 50%.

Pernyataan ini dirilis Reuters, mengacu laporan Financial Times dengan mengutip Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang juga adiknya Hashim Djojohadikusumo.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” katanya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Dalam rilis terbaru, Dasco, Hashim, dan Thomas kompak tegaskan bahwa pemerintah Prabowo akan tetap disiplian dan pruden dalam mengelola APBN.

Hashim mengatakan bahwa dia telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan pruden bagi Indonesia, dan menurut Bank Dunia, 50% dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim dalam keterangan resmi, Kamis (12/7/2024).

Sementara Thomas memastikan bahwa tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani tengahberfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara, dan mencari ruang anggaran untuk program-program yang penting, seperti menyediakan makanan bergizi untuk para siswa di sekolah dan gizi untuk ibu hamil.

Lantas, akankah Prabowo nantinya akan benar menghapus batas defisit 3% dan mengerek utang ke level 50% dari PDB?

Bisnis.com, JAKARTA – Perum DAMRI siap melakukan peremajaan bus angkutan perintis dan membeli bus listrik total 484 unit setelah resmi disetujui sebagai penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2025

Corporate Secretary DAMRI, Chrystian R. M. Pohan menjelaskan PMN sebesar Rp1 triliun yang diberikan kepada DAMRI akan dialokasikan untuk membeli alat produksi di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta.

Dia menuturkan, peremajaan bus angkutan perintis menggunakan dana PMN senilai Rp490 miliar, sedangkan untuk pengadaan bus listrik senilai Rp510 miliar.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," kata Pohan dalam keterangan resminya, Jumat (12/7/2024).

Pohan melanjutkan, dana PMN tersebut juga diperuntukan pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menghasilkan Net Zero Emissions. Dia mengatakan, dengan memiliki bus listrik, upaya DAMRI dalam mengakselerasi pemulihan kinerja dapat meningkat secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar.

Pohan menuturkan, tahapan penggunaan dana PMN dijalankan melalui proses yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan terhadap aspek compliance yang berlaku. Damri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan dukungan penuh terhadap DAMRI dalam upaya menciptakan value creation pasca penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI.

Dia menuturkan, alokasi PMN merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi DAMRI sebagai BUMN Transportasi Jalan Tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama DAMRI, Setia N Milatia Moemin, mengatakan, suntikan modal negara tersebut rencananya akan digunakan untuk peremajaan armada angkutan perintis dan mendatangkan bus listrik.

Setia memperinci, sebanyak Rp490 miliar akan digunakan untuk meremajakan 384 bus diesel angkutan perintis. Selanjutnya, dana sebanyak Rp510 miliar akan dialokasikan untuk penyediaan 100 bus listrik beserta infrastruktur angkutan perkotaan di Transjakarta.

“Usia armada angkutan perintis rata rata lebih dari tujuh tahun dan kualitas bus yang kurang baik karena kondisi medan atau lapangan yang lebih berat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jelang sidang pleno ketiga Partai Komunis pekan depan, pertumbuhan ekonomiChina diperkirakan melambat pada kuartal II/2024 dengan berbagai hambatan. Tambahan tekanan kini berada di pundak para pemimpin Negeri Panda untuk menelurkan kebijakan yang mengembalikan kepercayaan publik.

Menurut para ekonom yang disurvei Bloomberg, rilis data ekonomi pada Senin pekan depan akan menunjukkan bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia itu tumbuh 5% pada kuartal kedua 2024, dibandingkan dengan periode yang sama 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Indonesia telah sepakat dengan Amerika Serikat (AS) melakukan Debt Swap terkait konservasi senilai US$35 juta atau setara Rp565,25 miliar (kurs Rp16.150 per dolar AS).

Dalam pertemuan dengan US Treasury Department Assistant Secretary for International Trade and Development, Alexia Latortue, Kamis (11/7/2024), Sri Mulyani menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut akan memperkuat dan menjaga kelestarian laut dan karang yang dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif.

“Alexia juga menyampaikan persetujuan Amerika Serikat untuk melakukan Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement bagi Indonesia sebesar US$35 juta,” ujarnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, Jumat (12/7/2024).

Selain membahas kebijakan baru tersebut, Alexia juga hadir bersama tim Just Energy Transition Partnership (JETP) yang membahas mengenai perkembangan transisi energi di Indonesia dan terutama pendanaan yang mulai mengalir di bidang energi terbarukan.

Sebagaimana diketahui, JETP merupakan inisiatif kerja sama di bidang transisi menuju energi rendah karbon yang diumumkan Jokowi pada saat Pertemuan Puncak Kepala Negara G20 di Bali dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 lalu.

JETP didukung oleh berbagai negara, utamanya Amerika Serikat, Jepang dan Eropa, juga Multilateral Development Bank dan pendanaan swasta serta filantropis. Kami juga membahas mengenai perkembangan pasar karbon Indonesia.

Melansir dari laman resmi pemerintah AS, bersama Indonesia dan empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia) telah menandatangani perjanjian Debt Swap atau pertukaran utang pada 3 Juli 2024.

Jika diimplementasikan, perjanjian ini akan mengurangi pembayaran utang Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat senilai US$35 juta selama sembilan tahun ke depan.

Alhasil, Indonesia harus melalukan konservasi terumbu karang di bawah Undang-Undang Konservasi Hutan dan Terumbu Karang (Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act/TFCCA).

Sebagai gantinya, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut untuk mendukung hibah untuk melindungi dan memulihkan ekosistem terumbu karang Indonesia melalui pembentukan dana konservasi.

LSM lokal akan menggunakan hibah dari dana konservasi untuk mendukung proyek-proyek yang secara langsung memberikan manfaat bagi ekosistem terumbu karang dan masyarakat yang bergantung padanya.

Hibah yang diberikan di bawah program TFCCA akan mendukung kegiatan-kegiatan seperti melestarikan kawasan lindung, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, dan mendukung pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang bergantung pada ekosistem terumbu karang.

Bisnis.com, JAKARTA - Wisatawan dapat menikmati perjalanan liburan di Yogyakarta dengan memanfaatkan layanan DAMRI Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Saat ini DAMRI menyediakan rute perjalanan yang strategis dari pusat kota menuju destinasi wisata favorit di Yogyakarta. Dengan harga yang terjangkau, pelanggan dapat menikmati keindahan Yogyakarta bersama keluarga maupun kerabat dengan sarana transportasi yang aman, selamat, dan nyaman.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan mengatakan layanan ini tersedia setiap hari. Pemesanan tiket dapat dilakukan secara online melalui aplikasi DAMRI atau on the spot di titik keberangkatan awal dengan transaksi cashless via QRIS, E-money, Debit Card, atau Credit Card.

"Layanan DAMRI ini menghubungkan antar KSPN hingga integrasi antarmoda yang diharapkan dapat memudahkan aksesibilitas wisatawan dengan jangkauan sarana transportasi publik yang aman, selamat, dan nyaman," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (7/7/2024).

Rute, Tarif & Jadwal Terbaru Bus DAMRI ke Kawasan Wisata Yogyakarta:

1. Taman Imogiri - Bandara YIA (PP)

• Rute: via Makam Raja Imogiri - Terminal Palbapang - Bandara YIA
• Jadwal dari Makam Raja Imogiri tersedia pukul 04.30, 05.00, 08.00, 08.30, 11.30, 12.00, 15.00, dan 15.30 WIB
• Jadwal dari Bandara YIA tersedia pukul 06.15, 06.45, 09.45, 10.15, 13.15, 13.45, 16.45, dan 17.15
• Tarif: Rp15.600

2. Malioboro - Pantai Baron (PP)

• Rute: via Malioboro (Bank Indonesia) - Gembira Loka - Siyono - Pantai Baron
• Jadwal dari Malioboro tersedia pukul 05.00, 06.00, 12.30, dan 13.30 WIB
• Jadwal dari Pantai Baron tersedia pukul 08.45, 09.45, 16.15, dan 17.15 WIB
• Tarif: Rp25.600

3. Malioboro - Prambanan (PP)

• Rute: via Malioboro (Bank Indonesia) - Titik KM 0 - Tebing Breksi - Prambanan
• Jadwal dari Malioboro tersedia pukul 04.30, 05.30, 08.30, 12.30, 13.30, dan 16.30 WIB
• Jadwal dari Borobudur tersedia pukul 05.00, 08.30, 09.30, 12.30, 16.00, dan 17.00 WIB
• Tarif: Rp33.600

4. Malioboro - Parangtritis (PP)

• Rute: via Malioboro (Bank Indonesia) - Simpang Bakulan - Parangtritis
• Jadwal dari Malioboro tersedia pukul 05.00, 05.30, 08.30, 09.00, 12.30, 13.00, 16.30, dan 17.00 WIB
• Jadwal dari Parangtritis tersedia pukul 06.30, 07.00, 10.30, 11.00, 14.30, 15.00, 18.30, dan 19.00
• Tarif: Rp11.600

5. Malioboro - Borobudur (PP)

• Rute: via Malioboro (Bank Indonesia) - St. Tugu - Turi - Tempel - Borobudur
• Jadwal dari Malioboro tersedia pukul 04.45, 05.30, 08.00, 09.45, 10.30, 13.00, 14.45, 15.30, dan 18.00 WIB
• Jadwal dari Borobudur tersedia pukul 05.30, 07.15, 08.00, 10.30, 12.15, 13.00, 15.30, 17.15, dan 18.00 WIB
• Tarif: Rp19.600

Bisnis.com, JAKARTA- PT Masmindo Dwi Area (MDA) menginisiasi pertemuan dengan Petrosea dan seluruh mitra kerja untuk merumuskan inisiatif penting dalam mendorong pemerataan ekonomi di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan, terutama di area terdampak kegiatan pertambangan.

Inisiatif ini menegaskan komitmen semua pihak yang terlibat untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Terutama, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Petrosea adalah rekanan yang ditunjuk oleh MDA untuk melaksanakan proyek konstruksi pembangunan fasilitas pertambangan.

Petrosea dipilih karena telah memenuhi persyaratan dan memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun beroperasi di industri jasa pertambangan dan konstruksi.

Pengalaman panjang ini memberikan Petrosea keunggulan dalam memahami dan mengelola proyek-proyek yang kompleks.

Dalam pelaksanaan kerjanya, Petrosea akan banyak melibatkan mitra kerja dan sumber daya manusia (SDM) lokal. Oleh sebab itu, guna terciptanya keadilan dan pemerataan ekonomi, MDA mengambil peran untuk memastikan distribusi proyek secara berimbang dan adil.

Turut hadir dalam pertemuan beberapa mitra kerja yang mendukung terciptanya pemerataan tersebut, di antaranya PT Puma Jaya Utama, PT Alonzo Trimulya, PT Piranti Jagad Raya, PT Oumar Dwi Selaras, CV Belia Persada, PT Belopa Trans Utama, dan beberapa UMKM mitra MDA dan Petrosea.

Para mitra kerja diminta perannya untuk bisa menyerap semaksimal mungkin segala potensi dari masyarakat desa di sekitar wilayah operasi tambang, seperti tenaga kerja, kendaraan operasional, suplai daging, telur, dan sayur, dll.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, melainkan bisa mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pertambangan, sehingga tidak ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan.

Kepala Teknik Tambang MDA Mustafa Ibrahim menyatakan bahwa langkah ini adalah komitmen Perusahaan untuk memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal.

"Diharapkan, jika nantinya MDA sudah masuk pada fase produksi penambangan serta pengolahan, akan lebih banyak lagi peluang untuk kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi pengusaha lokal dan UMKM dan masyarakat Luwu secara luas," ungkap Mustafa, dikutip dari siaran pers, Jumat (12/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog membantah isu penggelembungan atau mark up harga beras impor yang disebut dipasok dari Vietnam bernama Tan Long Group. Perusahaan juga membantah adanya kontrak antara Bulog dan Tan Long Group terkait dengan impor ini.

Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog menyatakan bahwa isu penggelembungan harga beras impor tidak benar.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan resminya, Jumat (12/7/2024).

Sementara itu, dikutip dari media Vietnam CAFEF, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Utama Tập đoàn Tân Long (TLG), Trương Sỹ Bá, menjelaskan, dalam sejarah tender beras Bulog, pihaknya tidak pernah memenangkan tender langsung apapun dari Bulog dari 2023 hingga sekarang.

Dia menjelaskan, pada paket tender 22 Mei yang diumumkan Bulog, Lộc Trời dan anak perusahaannya berencana untuk menawarkan 100.000 ton beras. Namun Tân Long menawar dengan harga US$15 per ton lebih tinggi, sehingga tidak memenangkan tender.

“Pada bulan Mei, kami pernah menawarkan penjualan 100 ribu ton beras dengan harga US$538 per ton, harga FOB. Namun, dibandingkan dengan harga dari perusahaan Lộc Trời, harga dari TLG lebih tinggi sehingga kami tidak jadi ikut” imbuh Trương Sỹ Bá.

Sementara itu, Sonya Mamoriska, Direktur Transformasi& Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog menuturkan, pihaknya terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya. Sehingga, perusahaan bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami yaitu kepemimpinan, kepercayaan, pelayanan terbaik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Saat ini, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Pemerintah, sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton.

Impor dilakukan oleh Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri. Sampai akhir Juni, Perum Bulog telah menyerap 800.000 ton beras dalam negeri dan optimis bisa menyerap 1 juta ton beras, sesuai target yang telah ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan payung hukum untuk pemberian ganti rugi atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) bagi masyarakat yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Jokowi pada Kamis (11/7/2024).

“Pemerintah melakukan penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP [Aset Dalam Pengelolaan OIKN] oleh masyarakat dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara,” demikian bunyi pasal 8 ayat 1 Perpres No.75/2024, dikutip Jumat (12/7/2024).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh Masyarakat bakal dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk dan diketuai oleh Otorita IKN dan beberapa Kementerian terkait dengan penyelenggaraan koordinasi, lingkungan hidup, agraria pertanahan.

Tim terpadu yang bakal melakukan penanganan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN juga terdiri dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, kepolisian daerah, hingga kejaksaan tinggi.

Proses ganti rugi lahan hingga bangunan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN akan diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman, hingga bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Otorita Ibu Kota Nusantara nantinya akan menyediakan tanah pengganti melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara,” tulis beleid tersebut.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi memang telah meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk segera menyelesaikan 2.086 hektare (Ha) lahan yang dilaporkan masih bermasalah di IKN.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan bahwa terdapat 91 rumah yang berlokasi di kawasan pembangunan IKN yang bakal direlokasi.

“Ada 91 rumah yang teridentifikasi sejauh ini,” tutur Basuki.

Basuki membenarkan, bahwa nantinya 91 masyarakat tersebut akan mendapat ganti rugi sekaligus direlokasi ke kawasan permukiman lain, tergantung kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat nantinya.

“Kalau PDSK itu hanya ganti rugi saja. Jadi kalau PDSK plus bisa direlokasi, bisa dibikin rumah. Tergantung pada musyawarah dengan masyarakat. Arahannya Bapak Presiden utamakan kepentingan masyarakat," ujarnya.