Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi pujian kepada Presiden Prabowo Subianto atas pidato arahannya kepada para menteri dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih pada Rabu (24/10/2024).

Pujian tersebut disampaikan Sri Mulyani lewat akun Instagramnya, @smindrawati, pada Kamis (25/10/2024). Dia mengunggah potongan video arahan Prabowo dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih.

"Presiden @prabowo sangat tegas memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna perdana kemarin (24/10) agar para Menteri dan seluruh pejabat publik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tulis Sri Mulyani dalam keterangan unggahannya.

Bendahara negara tersebut menegaskan tak ada lagi ruang untuk orang-orang yang tidak ingin mengabdi sepenuhnya kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dia mengaku akan menegaskan itu ke para bawahannya.

Sri Mulyani ingin Kementerian Keuangan berkomitmen untuk selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat dan pemegang kepentingan lainnya.

"Saya minta seluruh jajaran @kemenkeuri juga melaksanakan tugas dan fungsi sesuai instruksi Bapak Presiden," ujarnya.

Dalam potongan pidato arahan yang diunggah Sri Mulyani, Prabowo sendiri menyinggung soal birokrasi di Indonesia yang sudah terkenal ribet. Dia melihat, banyak masyarakat yang menganggap birokrasi malah semakin menyusahkan mereka bukan sebaliknya.

Oleh sebab itu, Prabowo ingin para pembantunya di kabinet segera menyelesaikan permasalah tersebut. Bahkan, sambungnya, jika perlu maka pecat pejabat yang malah menyusahkan masyarakat.

"Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera, suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar baik bagi anak muda dan Kaluna, tokoh di film Home Sweet Loan yang bermimpi memiliki rumah sendiri, karena Bank Indonesia memutuskan untuk memperpanjang uang muka alias down payment alias DP rumah 0% hingga akhir 2025.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan bank sentral akan melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% hingga Desember 2025.

Hal ini memungkinkan para anak muda dan calon pembeli properti tidak perlu membayar DP alias DP 0% saat mengambil fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA).

"Kami memperkuat kebijakan makroprudensial dengan Rasio LTV/FTV properti hingga 100% dan uang muka kredit kendaraan bermotor minimal 0%, berlaku 1 Januari—31 Desember 2025, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” dikutip dari Instagram BI @bank_indonesia, Kamis (24/10/2024).

Pada tahun lalu, BI telah memperpanjang kebijakan tersebut hingga akkhir 2024. Kini, bank sentral kembali memperpanjang kemudahan pembelian rumah, utamanya bagi anak muda.

Adapun, penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ini untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, seperti properti.

"Sektor itu akan tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja naik, tentu saja upahnya juga naik, pendapatan masyarakat naik, belanjanya naik, ekonominya naik," jelas Perry.

Berdasarkan indeks berita Bisnis, BI pada Februari 2021 mengeluarkan regulasi yang memungkinkan bank dengan non-performing loan (NPL) kurang dari 5% untuk memberi persetujuan KPS/KPA tanpa uang muka atau DP 0%.

Bukan hanya perumahan, BI juga memperpanjang DP 0% untuk kredit kendaraan pada periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Buruh menyebut pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto usai dilantik di Gedung MPR, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024), berbeda 180 derajat dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Merujuk pidato kenegaraan, Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan akan pentingnya membantu masyarakat miskin. Sayangnya, dia menilai bahwa pidato tersebut tidak sejalan dengan kebijakan yang terjadi pada hari ini.

“Pak Presiden Prabowo kan jelas dalam pidato kenegaraannya di MPR dalam pelantikan, yang kuat, yang kaya membantu yang lemah dan yang miskin. Yang lemah dan yang miskin bersatu,” kata Iqbal saat ditemui di area Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Iqbal menuturkan bahwa pada kenyataannya, buruh diberikan upah yang tidak layak sehingga tidak mampu membeli barang kebutuhan lantaran harga yang terus mendaki.

“Karena harga barang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Para pemodal, berarti kan neoliberal, dilindungi oleh undang-undang, oleh PP Nomor 51 oleh omnibus law,” tuturnya.

Menurut Iqbal, jika Indonesia menganut hukum ekonomi Pancasila, maka semestinya pemerintah memberikan kemudahan dan pelindungan untuk kelas menengah bawah.

“Jadi antara apa yang disampaikan di pidato kenegaraan Presiden, dengan kebijakan hari ini sangat bertolak belakang 180 derajat,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang ditargetkan Prabowo Subianto mustahil terwujud, jika pengupahan masih mengacu pada PP Nomor 51 Tahun 2023.

“Mustahil, karena daya beli akan rendah. Daya beli rendah atau purchasing rendah, konsumsi rendah,” ucapnya.

Iqbal mengatakan, jika konsumsi masyarakat tidak dikerek, maka tidak terjadi pertumbuhan 8%. Oleh karena itu, lanjut dia, Partai Buruh meminta adanya kenaikan upah sehingga bisa meningkatkan daya beli agar pertumbuhan ekonomi 8% bisa dicapai.

Dia pun berkaca dari negara terkait pengupahan. Misalnya saja Inggris yang mengalami kenaikan upah sebesar 30%. Begitu pula di Jerman dan Turki yang masing-masing naik 27% dan 60%.

“Kalau begitu, naikkan upah, jangan lagi nombok. Kita semua jangan disuruh nombok. Kita kerja, kita berkontribusi buat negara, bayar pajak. Kok beli barang nombok?” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk mewujudkan swasembada energi selama menjabat kepala negara 5 tahun ke depan.
Cita-cita itu berulang kali disampaikan dalam pidato pelantikan maupun dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Untuk mewujudkan hajat tersebut tentu bukan hal mudah. Pemerintah dihadapkan sejumlah tantangan, salah satunya impor minyak dan gas bumi (migas) RI yang masih tinggi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas Indonesia per September 2024 naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lihat saja, impor migas RI sepanjang Januari hingga September 2024 mencapai US$26,74 miliar atau setara Rp416,89 triliun (asumsi kurs Rp15.589 per dolar AS).
Angka tersebut pun lebih tinggi dibanding nilai impor migas pada periode yang sama tahun lalu. Saat itu, impor migas RI mencapai US$22,43 miliar atau setara Rp349,78 triliun sepanjang Januari hingga September 2023.
Lebih terperinci, impor migas sampai dengan kuartal III/2024 yang mencapai US$26,74 miliar itu terdiri atas US$2,69 miliar pada Januari 2024, US$2,97 miliar pada Februari 2024, dan US$3,32 miliar pada Maret 2024.
Lalu, impor migas mencapai US$2,98 miliar pada April 2024, US$2,74 miliar pada Mei 2024, serta US$3,27 miliar pada Juni 2024. Kemudian, impor migas mencapai US$3,55 miliar pada Juli 2024, US$2,64 miliar pada Agustus 2024, dan US$2,52 pada September 2024.
Swasembada energi menjadi salah satu agenda besar yang dibidik oleh Prabowo. Selain kedaulatan energi, dia juga ingin Indonesia mewujudkan kemandirian pangan.
Presiden ke-8 RI itu pun mewanti-wanti jajaran menteri di kabinetnya agar tidak memasukkan proyek mercusuar pada program pemerintah sehingga fokus mengejar target kemandirian pangan dan energi tidak teralihkan.
Khusus swasembada energi, dia menilai itu ada keniscayaan guna menghadapi kemungkinan terburuk bila terjadi krisis di tengah konflik geopolitik yang memanas.

Bila tak mampu swasembada energi, Indonesia yang saat ini masih bergantung pada impor minyak dan LPG bisa kewalahan ketika sewaktu-waktu negara lain membatasi akses pasokan energinya.
“Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, jumlah perusahaan eksportir perikanan ke Uni Eropa stagnan di 176 perusahaan sejak 2017.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini menyampaikan, Indonesia hingga saat ini tidak dapat meningkatkan jumlah perusahaan perikanan yang akan melakukan ekspor ke Uni Eropa.

“Jumlah perusahaan yang bisa ekspor ke Uni Eropa saat ini stagnan di 176 sejak 2017, kita tidak bisa tambah jumlah,” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Kamis (24/10/2024).

Ishartini menuturkan, penyebab Indonesia sulit untuk menambah jumlah perusahaan eksportir ke Uni Eropa lantaran banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap persyaratan ekspor ke kawasan tersebut.

Dalam paparan yang disampaikan Ishartini, persyaratan dari Uni Eropa yakni negara mendapatkan persetujuan ekspor dari UE (approval procedure): Pengakuan Kesetaraan SJMKHP. Kemudian, unit pengolahan ikan kapal mendapat persetujuan ekspor dari UE (approval establishment).

Kemudian, telah melaksanakan national residue monitoring plan (NRMP) dan telah melaksanakan kegiatan antimicrobial resistance (AMR). Syarat lainnya yakni copy sertifikat HACCP minimal Grade A, surat permohonan nomor registrasi ke CA, dan surat pernyataan pemanfaatan nomor registrasi.

Adapun saat ini, KKP tengah menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah agar semakin banyak perusahaan perikanan Indonesia yang dapat melakukan ekspor ke Uni Eropa.

Salah satunya, dengan membuka kolaborasi dan dialog dengan DG SANTE (Directorate-General for Health and Food Safety). Selain itu, Ishartini menyebut bahwa Indonesia telah meminta dukungan ke negara maju untuk memberikan pendampingan secara teknis, dalam bentuk komitmen kerja sama dan peningkatan mutu.

KKP menargetkan, akan ada sekitar 33 perusahaan perikanan baru yang dapat melakukan ekspor ke Uni Eropa. Pasalnya, 33 perusahaan ini tengah berencana untuk mengusulkan surat permohonan nomor registrasi ke CA.

“Tentu kalau 33 ini disetujui, akan banyak pelaku usaha yang daftar untuk bisa ekspor [ke Uni Eropa],” pungkasnya.

Berdasarkan data KKP di 2023, Uni Eropa berada di urutan pertama top 5 pasar perikanan dunia dengan share sebesar 33,52%. Impor perikanan Uni Eropa pada 2023 mencapai US$36,15 miliar, didominasi oleh komoditas trout-salmon 32,4% dan udang 12,6%. Pemasok utamanya adalah Norwegia dengan pangsa 33,1%.

Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-20 dengan pangsa 1,0%. Ishartini menuturkan, ekspor perikanan Indonesia ke Uni Eropa didominasi oleh komoditas tuna, tongkol dan cakalang dengan kontribusi sebesar 30,3%, diikuti cumi, sotong dan gurita 17,8%, udang 13,1%, dan rumput laut 8,1%.

“Komoditas ini yang harus kita tingkatkan nilainya masuk ke Uni Eropa,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera menetapkan tarif pungutan ekspor atau PE untuk komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini sejalan dengan diperluasnnya tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)—yang akan berganti menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)—untuk mengelola dana dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Deputi II (Pangan dan Agribisnis) Kemenko Perekonomian Dida Gardera menuturkan penetapan tarif tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) teknis.

"Baru mau dibahas segera di Rakor Teknis," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dida menjelaskan, pada dasarnya kebijakan yang telah dibahas sejak Jokowi memimpin, merupakan perluasan tugas dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Bila saat ini BPDPKS berfokus pada sawit dan sisi hulu saja, BPDP ditujukan untuk mengelola dana dari sawit, kokoa, dan kelapa hingga produk turunannya.

Adapun, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken pada 18 Oktober 2024, Kementerian Keuangan akan menetapkan BPDP.

Penetapan organisasi BPDP dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Artinya, paling lambat penetapan BPD pada Januari 2025. Hingga saatnya tiba, BPDPKS akan tetap menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan saat ini untuk ekspor biji kakao dikenakan bea keluar. Sedangkan untuk produk kelapa dan turunannya belum dikenakan pungutan baik dalam bentuk BK maupun PE.

Rencananya, ke depan bea keluar untuk biji kakao akan dialihkan atau dikonversi ke pungutan ekspor. Eddy tidak menjelaskan secara detail alasan dibaliknya muncul rencana tersebut.

Untuk diketahui, tarif BK biji kakao berkisar dari 0% hingga 15% tergantung pada Harga Referensi (HR) yang berlaku. Per Oktober 2024, HR biji kakao senilai US$7.581,49/MT dan tarif BK 15%.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa untuk kelapa dan turunnya saat ini belum dikenakan BK maupun PE. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan kajian terkait kemungkinan-kemungkinan pengenaan pungutan atas komoditas ekspor tersebut.

"Saat ini sedang di kaji terkait dengan possibility pengenaan pungutan ekspor terhadap kakao dan kelapa serta produk turunannya," jelasnya.

Bea Keluar menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Sampai dengan Agustus 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan BK mencapai Rp10,9 triliun atau tumbuh 59,3% (year on year/YoY). Utamanya ditopang oleh BK tembaga. Sementara BK dari kelapa sawit turun sejalan dengan penurunan rata-rata harga dan volume ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerapkan sistem penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk berbasis data pengguna alias nomor induk kependudukan yang tercantum di KTP mulai 2025. Kebijakan ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Dalam beleid tersebut, program pengelolaan subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Aturan itu diteken pada 18 Oktober 2024, kala Jokowi masih menjadi presiden. Disebutkan implementasi basis data untuk melaksanakan program pengelolaan subsidi jenis bahan bakar tertentu, listrik, LPG tabung 3 kg, pupuk, dan lain sebagainya, yang lebih tepat sasaran.

“Mulai tahun 2025, pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya,” ujarnya, dikutip Kamis (24/10/2024).

Meski demikian, pemerintah akan melakukan kebijakan ini secara bertahap dan mempertimbangkan dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna.

Pada dasarnya dalam realisasi anggaran subsidi tersebut bergantung pada asumsi dasar ekonomi makro seperti harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.

Sementara variabel yang mempengaruhi perhitungan subsidi, antara lain besaran subsidi harga, volume konsumsi bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, harga indeks minyak dan gas bersubsidi, volume penjualan listrik bersubsidi, dan volume pupuk bersubsidi.

Untuk tahun depan, Kementerian Keuangan merencanakan Program Pengelolaan Subsidi senilai Rp307,93 triliun.

Kala meramu rencana subsidi energi tersebut bersama DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan adanya pengurangan anggaran senilai Rp1,1 triliun. Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa pemangkasan tersebut bukan karena adanya rencana pembatasan BBM.

“Ini turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan di dalam RAPBN 2025. Ini lebih karena tadi kursnya Rp16.100 menjadi Rp16.000," tegasnya pada awal September lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan groundbreaking proyek tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kerja.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku dirinya bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Di samping itu, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Salah satu yang bakal menjadi prioritas yakni membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN dan swasta.

Ara mengaku langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Di mana, saat ini pagu Anggaran Kementerian Perumahan masih cenderung sangat minim.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (23/10/2024), Ara juga diketahui telah melakukan kunjungan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melobi sejumlah aset lahan sitaan untuk nantinya bakal digunakan merealisasikan pembangunan program tiga juta rumah.

Ara menuturkan, apabila nantinya pihaknya telah mengantongi izin penggunaan dan pengelolaan sejumlah lahan tersebut, maka Kementerian Perumahan akan langsung bergerak cepat mengeksekusi program tiga juta rumah.

Untuk tahap awal, Ara menyebut bakal mengoptimalkan lahan sitaan yang berada di wilayah pulau Jawa. Selain bakal berkoordinasi dengan Kejagung, Ara juga menyebut bakal berkoordinasi untuk memanfaatkan lahan yang menjadi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia bahkan memastikan telah bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, terkait pengajuan penggunaan lahan-lahan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) buka suara ihwal pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan, selama dana dari sawit tidak terganggu, pelaku usaha tidak mempermasalahkan kehadiran Badan tersebut. Sebab, butuh dana yang besar untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan sawit.

“Sawit masih membutuhkan dana cukup besar untuk peremajaan sawit rakyat (PSR), insentif biodiesel, riset, dan lainnya,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Dengan produksi yang stagnan dan produktivitas yang turun, Eddy menuturkan bahwa PSR menjadi prioritas utama. Pasalnya, selain merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia merupakan konsumen minyak sawit terbesar di dunia.

Menurutnya, peningkatan produktivitas dan produksi harus segera dilakukan. Mengingat pemerintah baru akan menerapkan mandatory tahun depan di B40 dan dilanjutkan ke B50.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Perpres No.132/2024 resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Beleid itu diteken Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024.

Badan Pengelola Dana Perkebunan itu dibentuk guna menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Melalui pasal 11 ayat 1, dijelaskan bahwa dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

“Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan,” bunyi dokumen tersebut.

Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) buka suara mengenai pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Perpres 132/2024.

Saat dikonfirmasi apakah BPDPKS akan berganti nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan dan tugasnya diperluas dari kelapa sawit bertambah menjadi kakao dan kelapa, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya membenarkan hal tersebut.

“Seperti itu,” kata Achmad kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Mengacu Perpres 132/2024, penetapan organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan paling lambat dilakukan tiga bulan, terhitung sejak Perpres ini diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Dengan demikian, Perpres No.61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.66/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi usaha pabrik tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Group Sritex masih berjalan normal meskipun PN Niaga Semarang telah memutuskan perusahaan pailit lantaran disebut tak memenuhi kewajiban bayar kepada kreditur.

Adapun, keputusan pailit tersebut tertuang dalam putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan anak perusahaannya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPN Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan, keputusan tersebut menyangkut pembatalan perdamaian antara Sritex dengan salah satu kreditur setelah sebelumnya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

"Kalau secara umum kondisi koorporasinya masih jalan, jadi kondisinya masih normal. Kita hanya ada problemnya di masalah cashflow saja, tapi usahanya masih tetap berjalan," kata Slamet saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dia menuturkan bahwa line produksi mulai dari spinning atau pemintalan kapas menjadi benang, weaving dari benang menjadi kain, hingga proses produksi garmen dan finishing masih berjalan normal.

Bahkan, menurut Slamet, pesanan ke pabrik masih masuk walaupun mengalami penurunan. Dia justru mengkhawatirkan dengan putusan pailit tersebut, supplier ikut cemas dengan kelanjutan usaha Sritex.

"Harapan kami menyampaikan ke manajemen agar tetap bertahan karena korporasi harus tetap berjalan pekerjanya harus mendapat pekerjaan seperti biasa," jelasnya.

Dalam konteks perkara pailit, Slamet juga mencemaskan jika proses pailit tetap terjadi maka akan terjadi dampak sosial kepada karyawan. Setidaknya terdapat 15.000 karyawan SRIL yang terancam kehilangan pekerjaan.

"Makanya kami masih berusaha bagaimana caranya agar korporasi ini masih tetap berjalan kemudian karyawan masih bisa melakukan kegiatan usaha bekerja nya itu. 15.000 pekerja itu dari empat perusahaan, empat pabrik," ujarnya.

Pada Juni 2024, Direktur Keuangan Welly Salam mengatakan, pihaknya memastikan keberlangsungan usaha masih berlanjut, kendati proses efisiensi harus dilakukan sebagai langkah reorganisasi dan pemulihan kinerja keuangan perseroan.

"Banyak beredar di pemberitaan bahwa perseroan terancam bangkrut, kami konfirmasi itu tidak benar kami masih beroperasi dengan semua fasilitas yang kami miliki," kata Welly dalam agenda Public Expose SRIL, Selasa (25/6/2024).

Welly menampik isu kebangkrutan, kendati mengakui terjadinya PHK karyawan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah pekerja dari tahun 2023 sebanyak 13.000-an menjadi 10.000-an tenaga kerja saat ini.

Sebelumnya, pada 31 Desember 2023, Sritex mencatatkan total karyawan tetap sebesar 14.138 karyawan. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan posisi 2022 yang tercatat sebesar 16.370 karyawan.

Namun, dia menerangkan bahwa di berbagai unit bisnis SRIL tekstil hingga garmen saat ini utilisasi kapasitas produksi tekstil mencapai 60-80%. Bahkan, pihaknya memastikan di unit garmen tidak ada PHK.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK menemukan masalah perhitungan yang kurang valid dan mutakhir oleh Bapanas sehingga membuat harga sejumlah komoditas pangan meroket.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. BPK telah menyerahkan IHPS I/2024 kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahan seperti perhitungan produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis belum sepenuhnya valid dan mutakhir.

Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) belum sepenuhnya menyusun prognosa neraca pangan strategis berdasarkan data produksi dan kebutuhan yang valid, mutakhir, serta tersinkronisasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).

"Akibatnya, proyeksi neraca pangan Bapanas dan neraca komoditas untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula, daging lembu, daging unggas, dan telur unggas pada SNANK tidak bisa dijadikan alat ukur dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional, termasuk kebijakan impor," tertulis dalam laporan BPK.

Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan Bapanas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk pengintegrasian data yang berbasis digital dan mutakhir berdasarkan kebutuhan, persediaan, produksi, distribusi, serta impor pangan.

Selain itu, harga komoditas pangan strategis kerap tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP)/harga acuan pembelian (HAP)/harga eceran tertinggi (HET).

BPK mencontohkan, sebagian besar harga komoditas pangan strategis meningkat selama 2021—2023, khususnya beras, jagung, kedelai, dan daging sapi. Bahkan, rata-rata peningkatan harga pada 2023 lebih tinggi dibandingkan pada 2022—melewati harga acuan yang ditetapkan Bapanas.

"Akibatnya, harga sebagian pangan strategis berpotensi tidak terjangkau oleh masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional," lanjut laporan tersebut.

BPK pun merekomendasikan kepala Bapanas agar memerintahkan direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan agar lebih optimal dalam melaksanakan stabilisasi harga pangan strategis dan evaluasi atas instrumennya.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020—2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, Indonesia menempati peringkat 13 negara eksportir perikanan dunia pada 2023. Posisi tersebut, jauh di bawah peringkat Vietnam yang menempati posisi 5.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini menyampaikan, lima negara eksportir perikanan dunia pada 2023 yakni China, diikuti Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam.

“Dari lima negara eksportir utama, Indonesia tidak masuk dalam lima [negara eksportir utama],” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Kamis (24/10/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Ishartini, China menempati posisi pertama sebagai negara eksportir dunia pada 2024. Nilai ekspor perikanan China mencapai US$20,68 miliar dengan share 11,18%.

Posisi kedua ditempati oleh Norwegia. Nilai ekspor perikanan negara ini mencapai US$16,05 miliar dengan share 8,68%. Kemudian, Ekuador dengan nilai ekspor US$9,04 miliar, Chili US$8,89 miliar, dan Vietnam US$8,39 miliar dengan share sebesar 4,54%.

Sementara itu, Indonesia menempati peringkat ke-13. Nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2023 tercatat sebesar US$5,63 miliar dengan share 3,03%, lebih rendah dibanding Vietnam.

Untuk itu, KKP tengah berupaya agar Indonesia dapat masuk dalam daftar 10 negara eksportir perikanan dunia. Target tersebut, diharapkan dapat tercapai dalam lima tahun ke depan.

Meski Indonesia tidak memiliki trout dan salmon, Ishartini menyebut bahwa pemerintah akan fokus pada komoditas seperti udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, tepung, tepung kasar, pellet, kepiting atau rajungan, dan Cod, untuk meningkatkan hasil perikanan Indonesia ke pasar global. Komoditas ini, merupakan top komoditas perikanan di 2023.

“Untuk target ekspor tentu ini target 5 tahun, 2025-2029,” ungkapnya.

Tren ekspor produk perikanan Indonesia dalam lima tahun terakhir meningkat, meski terjadi penurunan pada 2023. Dalam rentang waktu tersebut atau 2018-2023, pertumbuhan ekspor perikanan tertinggi terjadi pada 2022, yang tercatat tumbuh 6,24%.

Namun, pertumbuhan ekspor perikanan mengalami penurunan di tahun berikutnya. Merujuk data KKP, ekspor perikanan di 2023 tumbuh sebesar 5,63%. Secara terperinci, top 3 komoditas ekspor Indonesia yakni udang dengan nilai US$1,73 miliar, tuna-cakalang-tongkol US$927,13 juta, dan cumi-sotong-gurita US$762,58 juta.