Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut segera mempersiapkan strategi bersama para menteri terpilih untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Tanah Air ke angka 8%, sebagaimana janjinya saat kampanye.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan terus menggenjot sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam dan luar negeri.

“Untuk menuju 8% itu ada program, ini sedang dipersiapkan,” ujarnya kepada media massa, di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (22/10/2024).

Airlangga menanggapi pertanyaan terkait di tengah mandeknya sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri, pemerintah akan terus menggali sumber dari investasi, membuka pasar ekspor, dan melakukan labor intensive.

Khusus untuk investasi, Airlangga pun masih belum dapat membeberkan rencana investasi era Prabowo. Mengingat, target investasi tahun depan direncanakan terus naik dan mendekati angka Rp2.000 triliun pada tahun depan.

“Para menteri nanti kita akan rapat koordinasi, mana saja yang akan menjadi penjuru dari penopang ekonomi,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, salah satu janji dalam kampanye Prabowo bersama Gibran adalah mengejar pertumbuhan ekonomi 8% demi Indonesia dapat keluar dari middle income trap (MIT).

Terlebih, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Prabowo mencatat mulai 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Namun, target pertumbuhan ekonomi ini tersebut tidak mudah.

Sebelumnya dalam dokumen Visi, Misi, Program Prabowo-Gibran, mencatta salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan berita Bisnis sebelumnya, tugas mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut juga menjadi pertaruhan kinerja oleh tim ’jumbo’ Kabinet Merah Putih.

Mengingat, sebagian menteri tidak berasal dari kalangan profesional, namun juga dari kalangan partai politik. Dari 48 menteri yang dilantik Prabowo, terdapat 24 menteri yang berasal dari partai politik. Adapun dari 56 wakil menteri, 18 di antaranya berasal dari parpol.

Meski demikian, untuk jangka pendek pemerintah tetap mengacu kepada target pertumbuhan ekonomi sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2% pada tahun ini dan tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo akan segera menemui Menteri Perhubungan (Menhub) periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi yang baru saja dilantik pada Senin (21/10/2024).

Didiek mengatakan, KAI akan segera menemui Kemenhub untuk membahas secara menyeluruh terkait transformasi sektor perkeretaapian, termasuk kelanjutan proyek-proyek KAI di era Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tunggu saja, ini kita baru mau ketemu menteri perhubungan yang baru, Pak Dudy. Secara kalau kami melihat pidato Pak Presiden Prabowo [saat pelantikan], kami sangat optimis, dan KAI siap untuk berkontribusi," ujar Didiek kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, ada beberapa proyek KAI yang dipastikan akan berlanjut pada era Prabowo-Gibran, termasuk pengembangan proyek LRT Jabodebek hingga Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

"Kami sedang menyelesaikan proyek kereta cepat dan LRT Jabodebek, harapannya tata kelola, infrastruktur, peraturannya segera diselesaikan sehingga menjadi landasan hukum untuk proyek-proyek strategis berikutnya," jelasnya.

Adapun, KAI mencatatkan pengguna LRT Jabodebek mencapai 5,96 juta penumpang sepanjang kuartal III/2024. Angka itu tumbuh 23% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar 4.844.096 pengguna.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan rampung tahun ini dan akan dieksekusi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, saat ini FS sedang berlangsung dan harusnya akan selesai pada tahun ini.

“Masih kita proses, iya [kelanjutan di pemerintahan selanjutnya]. Tahun ini selesai harusnya masalah studi kelayakan,” kata Risal kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Risal menerangkan studi kelayakan tersebut dilakukan untuk menentukan jalur yang akan dilintasi kereta cepat tersebut, apakah utara, tengah atau justru jalur selatan.

Sebagai tambahan informasi, PT KAI juga mendapatkan anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) sebesar Rp4,79 triliun pada APBN 2025 untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.

Angkutan KA yang dimaksud di antaranya KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap agar Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Sawit Nasional untuk mempercepat ketahanan energi dan pangan seperti yang dimuat di Asta Cita.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan bahwa nantinya keberadaan Badan Sawit Nasional ini bukan lagi berada di bawah menteri, melainkan langsung di bawah komando Presiden.

“Jadi bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik dan mengejar ketahanan energi dan pangan, sehingga kita tidak perlu mengulang sejarah di masa lalu,” kata Eddy di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Meski Presiden Prabowo sudah mengumumkan jajaran menteri dan badan di Kabinet Merah Putih, tapi Eddy tetap berharap Prabowo bisa menambah satu badan untuk mempercepat tata kelola kelapa sawit Indonesia.

“Terus terang kami berharap ada tambah satu badan, jadi Badan Kelapa Sawit Nasional,” ujarnya.

Pasalnya, Eddy menyampaikan bahwa kondisi produksi sawit Indonesia mengalami stagnasi, begitu pun dengan tingkat produktivitasnya yang kian turun. Padahal, konsumsi sawit di Indonesia terus merangkak naik.

“Kita ini produsen terbesar minyak sawit di dunia, tetapi di satu sisi kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia,” ungkapnya.

Secara rinci, data Gapki mengungkap bahwa sampai dengan Agustus 2024, produksi sawit pada 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton. Di sisi lain, total konsumsi dalam negeri justru naik 30.000 ton dari 2.030 ribu ton pada Juli menjadi 2.060 ribu ton pada Agustus 2024.

Lebih lanjut, untuk keperluan konsumsi pangan naik 88.000 ton dan untuk oleokimia turun 2.000 ton sedangkan untuk biodiesel turun 56 ribu ton dari 1.035 ribu ton menjadi 979.000 ton.

Tercatat, sampai Agustus, konsumsi dalam negeri tahun 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94% yoy lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Kemudian, konsumsi untuk pangan mencapai 6.665 ribu ton atau 4,51% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 6.980 ribu ton, oleokimia 1.484 atau lebih rendah 1,85% dari tahun sebelumnya sebesar 1.512 ribu ton, sedangkan biodiesel mencapai 7.421 ribu ton lebih tinggi 639 ribu ton (9,42%) lebih tinggi dari lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6.782 ribu ton.

“Makanya kami menyuarakan ada satu badan yang khusus badan sawit, sehingga kebijakan bisa fokus sehingga kita bisa mempercepat keinginan ketahanan energi dengan meningkatkan produktivitas dan produksi,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum III (Urusan Organisasi), Satrija B. Wibawa, menyampaikan bahwa gagasan Badan Sawit Nasional sejalan untuk mendukung program Asta Cita Prabowo—Gibran, salah satunya menuju ketahanan pangan dan energi.

“Gapki menilai untuk mendukung Asta Cita perlu fokus juga untuk sawit dengan membentuk badan sawit indonesia atau Badan Sawit Nasional,” ungkap Satrija.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa produsen iPhone 16, Apple Inc masih belum mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai syarat untuk bisa menjual produk terbarunya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu realisasi komitmen investasi Apple sebesar Rp1,71 triliun. Adapun, yang sudah terealisasi sebesar Rp1,48 triliun.

"Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa beroperasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ilegal. Laporkan kepada kami, karena kami belum mengeluarkan izin," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Terlebih, dia menegaskan bahwa pihaknya belum menerbitkan izin International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk iPhone 16. Artinya, produk iPhone 16 yang beroperasi saat ini merupakan produk ilegal.

"IMEI hanya ada tiga tempat yang bisa keluarkan IMEI, kita [Kemenperin], bea cukai dan Kominfo," ujarnya.

Dia menerangkan, IMEI yang dikeluarkan Kominfo hanya untuk layanan untuk kepentingan diplomat. Selain dari tiga lembaga tersebut, maka operasional produk tersebut dipertanyakan.

"Kami belum mengeluarkan izin edarnya. Dan yang saya sampaikan, mereka masih harus merealisasikan komitmen yang mereka sudah sepakati antara kami, dengan mereka. Jadi itu pasti ilegal, itu pasti IMEI-nya itu tidak keluar dari jalur kami," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, untuk dapat memperjualbelikan barang yang sepenuhnya diimpor, maka produk tersebut harus memenuhi sertifikasi TKDN.

"iPhone 16 dari Apple belum bisa dijual di Indonesia karena masih dalam proses pengurusan TKDN yang menjadi salah satu syarat importasi telepon seluler tersebut,".

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 29/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri, Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, pemerintah memberikan kemudahan skema untuk mencapai syarat TKDN, pertama yakni pembuatan produk dalam negeri yang dinilai paling ideal.

Kedua, skema aplikasi, mereka membuat aplikasi di dalam negeri. Ketiga, skema inovasi di dalam negeri. Agus menuturkan, dari ketiga skema tersebut Apple selaku produsen iPhone memilih skema ketiga yaitu inovasi.

"Padahal kita sudah memberikan fleksibilitas, perusahaan bisa menggunakan tiga skema, bisa memilih tiga skema," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dengan formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025.

Rekomendasi yang disampaikan Depenas terkait dengan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, indeks tertentu dalam formulasi penetapan upah minimum atau UMP yakni sebesar 0,10-0,30.

“Depenas usulkan untuk upah tahun depan boleh dong dilonggarkan alfanya,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (22/10/2024).

Kendati begitu, Indah masih enggan mengungkapkan besaran alfa yang diusulkan oleh Depenas ke pemerintah.

Indah yang juga merupakan Depenas dari unsur pemerintah itu mengatakan, usulan tersebut bermula dari Serikat Pekerja dan pengusaha yang mengusulkan adanya penyesuaian terhadap alfa. Usulan tersebut disampaikan kedua pihak dalam rapat bersama Depenas.

Dalam usulannya, Indah mengungkap bahwa Serikat Pekerja mengusulkan agar nilai alfa sebesar 1, sedangkan pengusaha meminta agar alfa maksimal 0,30.

“Tapi Depenas dengan prinsip kebersamaan dan kolaborasi, akhirnya kita bisa membuat rekomendasi ke pemerintah walaupun beda antara maunya pengusaha dan pekerja,” tutur Indah.

Kendati ada rekomendasi penyesuaian alfa, Indah menefaskan bahwa penetapan upah minimum untuk 2025 tetap mengacu pada PP No.51/2023.

Bila merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Merespons rekomendasi Depenas mengenai nilai alfa, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani enggan untuk berkomentar.

Shinta mengatakan, saat ini, pelaku usaha akan mengikuti penetapan upah sesuai dengan PP No.51/2023. “Jadi saya pikir kita akan menunggu. Tapi pada prinsipnya posisi pelaku usaha adalah mengikuti pemerintah dengan melalui PP 51,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dengan formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025.

Rekomendasi yang disampaikan Depenas terkait dengan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, indeks tertentu dalam formulasi penetapan upah minimum atau UMP yakni sebesar 0,10-0,30.

“Depenas usulkan untuk upah tahun depan boleh dong dilonggarkan alfanya,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (22/10/2024).

Kendati begitu, Indah masih enggan mengungkapkan besaran alfa yang diusulkan oleh Depenas ke pemerintah.

Indah yang juga merupakan Depenas dari unsur pemerintah itu mengatakan, usulan tersebut bermula dari Serikat Pekerja dan pengusaha yang mengusulkan adanya penyesuaian terhadap alfa. Usulan tersebut disampaikan kedua pihak dalam rapat bersama Depenas.

Dalam usulannya, Indah mengungkap bahwa Serikat Pekerja mengusulkan agar nilai alfa sebesar 1, sedangkan pengusaha meminta agar alfa maksimal 0,30.

“Tapi Depenas dengan prinsip kebersamaan dan kolaborasi, akhirnya kita bisa membuat rekomendasi ke pemerintah walaupun beda antara maunya pengusaha dan pekerja,” tutur Indah.

Kendati ada rekomendasi penyesuaian alfa, Indah menefaskan bahwa penetapan upah minimum untuk 2025 tetap mengacu pada PP No.51/2023.

Bila merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Merespons rekomendasi Depenas mengenai nilai alfa, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani enggan untuk berkomentar.

Shinta mengatakan, saat ini, pelaku usaha akan mengikuti penetapan upah sesuai dengan PP No.51/2023. “Jadi saya pikir kita akan menunggu. Tapi pada prinsipnya posisi pelaku usaha adalah mengikuti pemerintah dengan melalui PP 51,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap sejumlah kebijakan strategis untuk industri yang akan dilakukan dengan cepat dan menjadi fokus dalam 100 hari pertama kerja usai pelantikan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan pertama yang diusulkan kepada Prabowo yakni terkait pengesahan kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang sebelumnya telah disetujui pada pemerintahan Joko Widodo.

"Untuk pertama kali dokumen yang saya tandatangani sebagai menteri kemarin yaitu mengusulkan kembali kepada Pak Presiden berkaitan dengan penetapan regulasi RPP gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Agus menerangkan bahwa surat usulan RPP Gas Bumi tersebut juga telah dikirimkan kepada Prabowo agar dapat berkenan mengesahkannya. Pasalnya, beleid tersebut dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

Tak hanya itu, di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Dalam hal ini dia juga menyebutkan terkait keberlanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah US$6 - US$6,5 per MMbtu.

"Kalau RPP tadi disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo, itu akan jadi game changer, itu saya kira program HGBT tidak diperlukan lagi, karena semuanya sudah diatur secara rigid di RPP tersebut, itu sudah menjamin," jelasnya.

Bahkan, dia mengatakan, dengan beleid itu juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

"Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tuturnya.

Di sisi lain, Agus juga kembali mengusulkan terkait revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Pengaturan Impor. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu belakangan dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional.

Dia menegaskan bahwa Kemenperin tidak antiimpor. Namun, justru memastikan bahwa impor berkaitan dengan bahan baku dan barang antara dipermudah untuk kebutuhan produksi.

"Long away kita juga harus mengupayakan agar bahan baku bisa diproduksi dalam negeri, produk antara itu juga bisa kita dapatkan atau dipoduksi industri dalam negeri sendiri sehingga kita tidak tergantung dari supply dan impor yang kita bisa menyentuh supply chain bagi kebutuhan dunia dari Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Agus juga tengah mendorong pemindahan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia. Adapun, terdapat delapan komoditas yang akan menjadi sasaran kebijakan ini yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, katup, dan obat tradisional.

"Ini yang akan kami fokus untuk kebijakan pemerintah kabinet merah putih untuk menetapkan entry point di timur Indonesia, di Sorong, Belitung, dan Kupang," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Upah minimum provinsi atau UMP 2025 akan diumumkan oleh pemerintah paling lambat pada 21 November 2024. Lantas apakah UMP tahun depan akan naik?

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) saat ini tengah menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan upah minimum.

“UMP 21 November kan paling lambat ditetapkan oleh gubernur. Kita lihat data dari BPS, akan tiba tanggal 6 November,” kata Indah saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (22/10/2024).

Indah menuturkan, penetapan UMP 2025 tetap menggunakan formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa

Merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Adapun dalam rapat Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Indah mengungkap bahwa Depenas merekomendasikan agar indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa dapat diperluas.

Kendati begitu, Indah masih enggan membeberkan besaran alfa yang diusulkan oleh Depenas ke pemerintah. Indah memastikan, usulan yang disampaikan Depenas berdasarkan prinsip kebersamaan dan kolaborasi, meski kemungkinan alfa yang direkomendasikan tidak sesuai dengan keinginan pengusaha maupun pekerja.

“Tapi Depenas dengan prinsip kebersamaan dan kolaborasi, akhirnya kita bisa membuat rekomendasi ke pemerintah walaupun beda antara maunya pengusaha dan pekerja,” tutur Indah.

Sementara itu, kalangan buruh meminta agar UMP 2025 naik di kisaran 8%-10%. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menilai, kenaikan upah sebesar 8%-10% sangat wajar mengingat hampir lima tahun ini upah buruh tak mengalami kenaikan signifikan.

“Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam dua tahun terakhir, Said menyebut bahwa kenaikan upah buruh hanya sebesar 1,58%. Nominal tersebut bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Itu artinya, kata dia, buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto buka suara mengenai status Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tak lagi berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan terkait status Kemenkeu yang kini tak lagi berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian.

“Ya nggak apa-apa [tidak berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian], kalau koordinasi kan biasa berjalan,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Kendati Kemenkeu tak lagi berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Airlangga menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan Kemenkeu, utamanya terkait kebijakan fiskal.

Pasalnya, kata dia, kebijakan-kebijakan di sektor industri dan perdagangan, misalnya, masih berkaitan dengan insentif. Dalam hal ini, Kemenko Perekonomian akan berkoordinasi dengan Kemenkeu.

“Kalau kebijakan industrial policy kan pasti ada fiskal dan trade policy jadi pasti koordinasi,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Kemenkeu kini tak lagi berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Melalui beleid ini, Kemenkeu tidak lagi tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengonfirmasi Kemenkeu kini sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian. Deni menjelaskan, hal tersebut karena Kemenkeu nantinya akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.

“Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja,” jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Dia menyampaikan, ketentuan terkait koordinasi langsung dengan presiden ini nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Regulasi tersebut, kata dia, sedang diproses tanpa memperinci kapan peraturan itu akan dikeluarkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai program biodiesel B50 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan berdampak pada penurunan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Terlebih, menurut catatan Gapki, kondisi produksi sawit Indonesia mengalami stagnan, begitu pun dari sisi produktivitas.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan bahwa permasalahan yang dialami industri sawit Indonesia adalah terkait peremajaan sawit (replanting) atau Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“GAPKI menganggap [B50] positif, saya sangat meyakini pemerintah tidak akan gegabah mengimplementasi B50 selama produksi masih stagnan seperti ini. Yang akan dikorbankan pasti ekspor,” kata Eddy di Kantor GAPKI, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Eddy menambahkan jika persediaan (supply) sawit Indonesia terhadap dunia berkurang, maka harga minyak nabati dunia bakal melonjak dan berdampak pada inflasi di Indonesia, imbas produk sawit yang mahal.

Namun di satu sisi, Eddy meyakini pemerintah baru di Kabinet Merah Putih pasti akan mengejar dan mendorong PSR untuk menghilangkan hambatan yang ada saat ini.

“Saya meyakini pemerintah tidak akan gegabah selama produksi tidak mencukupi. Kenapa? Dengan B40 saja dengan kondisi ekspor kita saat ini akan turun sekitar 2 juta ton. Kalau kita memaksakan B50, ekspor kita akan turun 6 juta ton,” terangnya.

Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa masalah terkait peremajaan sawit bukan hanya terjadi di Indonesia, = juga Malaysia. Eddy mengungkap bahwa produksi sawit di Negeri Jiran itu juga stagnan.

“Nah ini kalau misalkan nanti ditambah kita mengurangi supply [kelapa sawit] kita ke dunia, nanti harga minyak nabati dunia akan meroket, ini kita nggak mengharapkan itu. Itu justru membahayakan kita sendiri,“ ungkapnya.

Eddy menambahkan bahwa kebutuhan biodiesel B50 membutuhkan 11,5 juta ton sawit. Apalagi, lanjut dia, jika pemerintah mengerek menjadi B60 yang kebutuhannya bisa tembus 22 juta ton sawit.

“Ini yang menjadi masalah apabila produksi kita tidak ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas, justru ini yang membahayakan buat kita apabila nanti yang harus dikorbankan adalah ekspor,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap kinerja ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya yang masuk ke dalam komoditas unggulan Indonesia turun pada September 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan pada September 2024.

Pada September 2024, total volume ekspor CPO dan turunannya hanya sebanyak 1,49 juta ton, merosot dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 1,97 juta ton.

Sementara dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada September 2024 mengalami peningkatan menjadi US$932,05 per ton dari bulan sebelumnya sebesar US$898,90 per ton.

Amalia menyampaikan bahwa nilai ekspor CPO dan turunannya kompak mengalami penurunan baik bulanan maupun tahunan. Perinciannya, turun sebesar 21,64% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan sebesar 24,75% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya adalah US$1,38 miliar pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) asal Hong Kong, Jindi South Jambi B berhasil menemukan hidrokarbon berupa gas di Jambi.

Penemuan gas itu melalui kegiatan re-entry eksplorasi dan pengentasan ulang uji lapisan di sumur eksplorasi Bungin-1 di Desa Bengku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Kepala Divisi Pengeboran dan Sumuran SKK Migas Surya Widyantoro menuturkan, re-entry eksplorasi Sumur Bungin-1 dilakukan untuk menguji dan mengevaluasi kembali dalam jangka waktu panjang (pro long test) kandungan hidrokarbon. Khususnya, yang terdapat pada objektif utama di formasi pre-tertiary basement dengan melakukan re-perforasi dan menambah satu perforasi baru sehingga cadangan gas dapat diketahui.

Surya mengatakan, Sumur Bungin-1 (re-entry) pertama kali ditajak pada tahun 1980 oleh Chevron Pacific Indonesia dan Gulf Oil Internasional dengan kedalaman akhir di 10.337 ftMD.

Adapun, re-entry dilanjutkan oleh KKKS Jindi South Jambi. Kemudian, saat ini dilanjutkan dengan kegiatan pengetesan ulang uji lapisan di sumur eksplorasi tersebut dengan menggunakan surface well test dan slickline.

“Sebelum dilakukan testing, Sumur Bungin-1 dilakukan buka sumbat semen dan uji integrity sumur dengan Rig Bohai#25 [750 HP] selama 63 hari, “ kata Surya melalui keterangan resmi, Selasa, (22/10/2024).

Menurutnya, berdasarkan hasil pengetasan ulang uji lapisan, Sumur Bungin-1 (re-entry) mengalirkan gas sebesar 9,45 juta kaki kubik gas per hari (MMscfd) pada bukaan choke 48/64 inci.

Status per 18 Oktober 2024 hingga hari ini, SKK Migas dan KKKS Jindi South Jambi B masih melakukan kegiatan pada sumur dengan melakukan PBU test (pressure build-up test) atau pengujian tekanan pada sumur. Surya menyebut, kegiatan pengetasan ulang uji lapisan di sumur eksplorasi Bungin-1 (re-entry) masih akan berlangsung selama 40 hari ke depan.

Sementara itu, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suyodipuro mengatakan, temuan gas ini merupakan discovery kedua yang terjadi di Sumatra bagian selatan. Sebelumnya, penemuan minyak terjadi di Banyu Lencir, Muara Enim Sumatra Selatan pada 14 Oktober 2024.

“Ekplorasi terus dilakukan secara agresif agar ketahanan energi bisa tercapai, SKK Migas juga terus mendorong agar monetisasi proyek-proyek yang telah dan akan berjalan dapat segera terwujud,” Kata Hudi.

Bisnis.com, JAKARTA - Upah minimum provinsi atau UMP hingga solusi penciptaan lapangan kerja baru menjadi fokus Yassierli dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Yassierli mengatakan UMP saat ini tengah dalam pembahasan. Dia mengharapkan, ada solusi terbaik dalam pembahasan upah minimum 2025 tersebut.

“Ini memang jadi isu yang cukup strategis dan kami yakin kerja sama dari teman-teman buruh dan dukungan dari Apindo. Kita akan coba cari solusi yang terbaik,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (22/10/2024).

Selain UMP, di 100 hari pertama ini Yassierli mengharapkan adanya solusi terkait lapangan kerja baru, di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kemnaker untuk melihat digitalisasi dan hilirisasi sebagai suatu peluang baru.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Yassierli menyebut ada kemungkinan bahwa Kemnaker bakal mengeluarkan kebijakan baru. “Ada peluang kita meng-create job baru dan disinilah kita akan coba petakan itu, apa kebutuhan kompetensinya, dan bagaimana kita memenuhi kompetensi tersebut,” tuturnya.

Yassierli juga mengungkap bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengharapkan agar Kemenaker dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Menurut Yassierli, sejumlah program yang telah dilakukan Kemenaker selama ini perlu dilanjutkan, sembari menyesuaikan kurikulum pelatihan yang ada sesuai dengan kebutuhan industri.

Adapun, harapan Airlangga juga sejalan dengan arahan Prabowo kepada Yassierli dan jajarannya. Dalam pesannya, Prabowo meminta Yassierli untuk menyiapkan SDM di sektor jasa agar dapat dikirim ke luar negeri.

Di sisi lain, Yassierli berencana meneruskan reformasi birokrasi. Menurutnya, ini menjadi tantangan di internal Kemnaker lantaran akan berdampak terhadap kinerja kementerian itu sendiri.

“Jadi kita berharap 100 hari ini ada suatu terobosan yang memang kita harapkan menjadi sebuah semangat baru untuk teman-teman dan kami ingin menjawab harapan dari masyarakat yang luar biasa kepada kabinet merah putih,” pungkasnya.