Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memperkirakan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya akan melambung tinggi di pasar, seiring dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat biodiesel dari B35 menjadi B50.

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan B50, permintaan terhadap CPO bakal melonjak.

Imbasnya, penggunaan CPO untuk biodiesel akan meningkat dan pasokan CPO yang tersedia di pasar akan berkurang, sehingga harganya akan merangkak.

“Berhubung Malaysia dan Indonesia eksportir utama CPO, maka ketika ada B50 ini bisa mengurangi supply CPO yang diperdagangkan sehingga mengerek harga,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Sebagai konteks, dalam penutupan Kongres 6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta pada Sabtu (24/8/2024), Prabowo pernah bertekad akan mencapai biodiesel B50. Menurutnya, program B50 ini akan menghemat anggaran hingga US$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun per tahun.

Meski Indonesia akan memacu biodiesel B50, ekspor CPO dan turunannya dinilai masih akan tetap berjalan.

Namun, kata dia, jika tidak ada upaya untuk meningkatkan produksi CPO dan turunannya, maka akan terjadi perluasan lahan (ekstensifikasi) yang dapat mengorbankan hutan alias deforestasi dan kerusakan lingkungan.

Menurutnya, ekstensifikasi areal pertanaman sawit ini bertolak belakang dengan semangat Indonesia untuk menurunkan emisi.

“Karena hutan adalah carbon sink alami yang akan menyerap karbon. Semestinya lahan hutan yang tersisa dijaga mati-matian,” ujarnya.

Untuk itu, dia menilai perlu adanya pendekatan peningkatan produksi CPO yang harus diubah. Dia pun mewanti-wanti agar pemerintah tidak membuka lahan hutan menjadi lahan pertanian.

Apalagi, Eliza mengungkap bahwa dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia menargetkan emisi sebesar 31,89% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada 2030. Namun, realisasi penurunan emisi per 2022 baru menyentuh 91,5 juta ton CO2 atau setara dengan 10%, masih jauh dari target.

“Maka win-win solution-nya adalah melakukan peremajaan pohon kelapa sawit alias intensifikasi, jangan membuka lahan hutan [ekstensifikasi],” terangnya.

Menurutnya, alasan di balik rendahnya produktivitas sawit Indonesia dibandingkan malaysia lantaran beberapa faktor, seperti penggunaan bibit unggul tersertifikasi dan pemupukan yang cukup.

Dia menyarankan agar pemerintah seharusnya melakukan peremajaan sawit dengan cara mengganti tanaman sawit yang sudah tua atau yang sudah tidak menghasilkan.

Lebih lanjut, Eliza menuturkan bahwa imbas dari kurang peremajaan sawit membuat lahan hutan akan habis dikonversi akibat ekspansi.

Di samping faktor bibit dan pupuk, lanjut dia, rendahnya produktivtas sawit Indonesia juga disebabkan karena pemerintah lebih memilih ekspansi lahan sawit ketimbang peremajaan tanaman.

“Rendahnya realisasi peremajaan kelapa sawit tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran peremajaan sawit,” ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya yang masuk ke dalam komoditas unggulan Indonesia turun pada September 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan pada September 2024.

Pada September 2024, total volume ekspor CPO dan turunannya hanya sebanyak 1,49 juta ton, merosot dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 1,97 juta ton.

Sementara dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada September 2024 mengalami peningkatan menjadi. US$932,05 per ton dari bulan sebelumnya sebesar US$898,90 per ton.

Amalia menyampaikan bahwa nilai ekspor CPO dan turunannya kompak mengalami penurunan baik bulanan maupun tahunan. Perinciannya, turun sebesar 21,64% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan sebesar 24,75% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya adalah US$1,38 miliar pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh serta serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan, pihaknya dalam aksi demo buruh akan membawa dua tuntutan yaitu kenaikan upah minimum atau UMP 2025 sebesar 8%-10% dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

“Kenaikan [UMP] ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam dua tahun terakhir, Said menyebut bahwa kenaikan upah buruh hanya sebesar 1,58%. Nominal tersebut bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Itu artinya, kata dia, buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulannya.

Selain mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum, kalangan buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Said menilai, regulasi ini sangat merugikan buruh dan petani lantaran memberikan keleluasaaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja.

“Termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan,” ujarnya.

Adapun, aksi pada Kamis (24/10/2024) akan dimulai pukul 10.00 WIB. Masa aksi akan berkumpul di Patung Kuda dan Balai Kota Daerah Khusus Jakarta.

Aksi tidak berhenti di 24 Oktober 2024 saja. Said mengatakan, mulai 25-31 Oktober 2024, akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing.

Apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respon baik dari pemerintah, kalangan buruh berencana melakukan mogok nasional yang dimulai pada 12 November 2024. Said memperkirakan, aksi akan diikuti oleh 5 juta buruh daru 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

“Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Raja Juli Antoni mengungkap statusnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) usai resmi dilantik sebagai Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

Saat ditemui usai melakukan serah terima jabatan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raja Juli mengaku statusnya sebagai Plt Wakil Kepala Badan Otorita IKN melekat pada jabatan lamanya sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan demikian, usai rampung menjabat sebagai Wamen ATR/BPN, kewajiban Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala OIKN juga ikut berakhir.

"Jadi, posisi saya sebagai Plt itu di keputusan Presiden itu terkait dengan posisi saya sebagai Wakil Menteri [ATR/BPN]. Jadi, ketika Wakil Menteri saya selesai, maka saya secara otomatis tak lagi menjadi Plt Wakil Kepala OIKN," kata Raja Juli saat ditemui di Kantor Kementerian LHK, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Raja juga mengaku belum mengetahui pasti apakah nantinya penetapan pejabat definitif Wakil Kepala OIKN akan ditetapkan bersamaan dengan penetapan pejabat definitif Kepala OIKN.

Saat dikonfirmasi mengenai siapa saja sosok potensial yang masuk lingkaran bakal menjabat sebagai Wakil Kepala OIKN, dirinya mengaku belum mengetahui pasti.

"Saya belum bisa konfirmasi apakah nanti keputusan Presidennya, apakah langsung Kepala dan Wakil Kepala definitif, atau apakah baru Pak Basuki dulu sebagai Kepala OIKN definitif. Itu tergantung pada Pak Presiden," tegasnya.

Di samping itu, seiring dengan kabar penetapan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN definitif, Raja Juli mengaku bakal memberikan ulur tangan sebagai Menteri Kehutanan apabila nantinya dibutuhkan.

"Saya secara pribadi terlibat secara operasional di IKN dengan kapasitas apapun yang saya miliki. Baik sebagai Menteri Kehutanan atau sebagai mantan Wamen ATR/BPN saya akan terus membantu Pak Basuki mempercepat pembangunan IKN," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Basuki Hadimuljono mengungkap dirinya bakal lanjut memimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai pensiun dari jabatannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun, penetapan status barunya sebagai Kepala OIKN definitif bakal resmi berlaku usai terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) yang saat ini tengah disusun oleh Setneg.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang [surat keputusan bakal menjadi pejabat definitif] diurus oleh Bapak-Bapak Setneg," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purnomo Yusgiantoro sebagai penasihat khusus di bidang energi, Selasa (22/10/2024).
"Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D. sebagai penasihat khusus presiden bidang energi," bunyi Keputusan Presiden yang dibacakan sebelum pelantikan.
Purnomo ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden bersama enam orang lainnya. Adapun, enam orang itu yakni Wiranto sebagai penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan.
Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penasihat khusus presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan, Dudung Abdurachman sebagai penasihat khusus presiden bidang ketahanan nasional, dan Bambang Brodjonegoro sebagai penasihat khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan nasional.
Kemudian, Muhadjir Effendy sebagai penasihat khusus presiden bidang haji dan Terawan Agus Putranto sebagai penasihat khusus presiden bidang kesehatan.
Lebih lanjut, Purnomo Yusgiantoro bukan lah nama baru di bidang energi Tanah Air. Purnomo merupakan mantan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) selama tiga periode berturut-turut dari 2000 hingga 2009.
Dia juga pernah menjabat sebagai menteri pertahanan antara 2009 dan 2014. Di ranah global, Purnomo menjabat sebagai gubernur Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).
Melansir website PYC, Purnomo juga pernah mengemban tanggung jawab sebagai ketua Asean Ministers of Energy Meeting (AMEM). Dia melanjutkan pengabdiannya pada pengembangan sektor energi dengan mendirikan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) pada tahun 2016.
PYC adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada penelitian independen dan mendalam. Penelitian itu khususnya guna memberikan solusi kebijakan dan/atau rekomendasi di bidang energi dan sumber daya alam di tingkat lokal, nasional dan global.
Di bidang pendidikan, Purnomo memperoleh gelar sarjana (Ir) dari Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Lalu, meraih gelar MSc di bidang teknik dari Colorado School of Mines, AS.
Dia juga meraih gelar MA di bidang ekonomi dari University of Colorado, AS dan PhD di bidang ekonomi mineral dari Colorado School of Mines, AS.
Sejak 2014, Purnomo banyak mendedikasikan waktunya, ilmu, dan kemampuannya untuk mengajar mata pelajaran ekonomi energi di ITB. Selain itu, Purnomo adalah Co-Founder Universitas Pertahanan (Unhan). Di universitas tersebut, dia mengajar mata kuliah ketahanan energi hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Maruarar Sirait bakal menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) di hari pertamanya menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabinet Merah Putih besutan Prabowo Subianto periode 2024 – 2029.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara menjelaskan bahwa maksud kunjungannya ke Kejagung untuk melobi sejumlah aset lahan sitaan untuk nantinya bakal digunakan merealisasikan pembangunan program tiga juta rumah.

“Saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (22/10/2024).

Ara menuturkan, apabila nantinya pihaknya telah mengantongi izin penggunaan dan pengelolaan sejumlah lahan tersebut, maka Kementerian Perumahan akan langsung bergerak cepat mengeksekusi program tiga juta rumah.

Untuk tahap awal, Ara menyebut bakal mengoptimalkan lahan sitaan yang berada di wilayah pulau Jawa. Selain bakal berkoordinasi dengan Kejagung, Ara juga menyebut bakal berkoordinasi untuk memanfaatkan lahan yang menjadi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia bahkan memastikan telah bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, terkait pengajuan penggunaan lahan-lahan tersebut.

“Saya sudah bicara sama Pak Erick juga, nanti kita koordinasi dengan BUMN. Kita juga ingin ada tanah - tanah yang ada di kota, supaya nanti masyarakat itu tidak perlu lagi jauh dari daerah ke kota, sehingga biaya, waktu, dan sebagainya,” ujarnya.

Selain bakal memanfaatkan aset-aset milik negara tersebut, Ara juga mengaku bakal menjalin kerja sama dengan para pelaku swasta. Salah satunya yakni melalui program CSR.

Hal itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan anggaran Kementerian Perumahan yang pada tahun pertama ini diguyur pagu sebesar Rp51 triliun.

“Makannya saya katakan tadi niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya, sehingga nanti semua juga merasa nyaman. Sehingga kita juga harus melakukan efisiensi - efisiensi yang kuat. dananya tak boleh di korupsi, sehingga bisa membangun lebih banyak rumah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkuat kolaborasi guna mencapai swasembada pangan. Selain itu, Kementan juga akan memacu intensifikasi hingga ekstensifikasi lahan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dalam swasembada pangan, Kementan akan menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas hal-hal yang ada di dalamnya.

Untuk mencapai target swasembada, Kementan menggalakan 2 program. Pertama, intensifikasi atau pompanisasi. Contoh, satu lahan yang tadinya hanya bisa satu kali tanam, nanti menjadi tiga kali tanam.

Kedua, ekstensifikasi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mencetak sawah hingga 3 juta hektar, sehigga dalam setahun Kementan akan mencetak sekitar 700.000 hektar- 1 juta hektar lahan.

"Kita sudah mau mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, dan seterusnya," kata Amran, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, kata Amran, Kementan akan berkolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya.

“Kita respons cepat gagasan besar beliau (Prabowo). Ini gagasan besar Bapak Presiden tentang swasembada pangan dan energi,” kata Amran.

Amran menuturkan, untuk mencapai swasembada pangan tidak dapat dilakukan secara sendiri dan harus ada kolaborasi antar sektoral.

Kolaborasi dilakukan untuk membuang ego sektoral yang berisiko menghambat wacana swasembada pangan.

“Tetapi yang terpenting adalah kita bergerak cepat, kolaborasi. Hilangkan egoisme sektoral untuk mencapai mimpi kita. Mimpi Bapak Presiden gagasan besar, perintah beliau, kami dipanggil menghadap kemarin, perintah beliau paling lambat swasembada 4 tahun,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sinergi keduanya hadir dalam bentuk kebijakan guna mencapai tujuan swasembada pangan dalam waktu singkat.

“Kita punya kesepakatan penuh mendukung program Bapak Presiden, melalui Pak Mentan, Pak Amran, untuk kita mensinergikan seluruh kebijakan yang memang diperlukan untuk Menteri Pertanian,” ucap Erick.

Sebelumnya, dalam pidato perdananya, Prabowo mencanangkan agar sang Tanah Air dapat mewujudkan ketahanan pangan secepatnya.

"Karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," terangnya, yang kemudian disambut dengan tepuk tangan.

Prabowo juga mengaku telah mempelajari bersama dengan pakar soal mewujudkan misi isi.

"Saya sudah mempelajari bersama para pakar yang membantu saya saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan Swasembada pangan bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkuat kolaborasi guna mencapai swasembada pangan yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya sepakat untuk mengesampingkan ego sektoral

Kolaborasi tersebut ditandai dengan pertemuan antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kantor Kementan, Selasa (22/10/2024).

Amran mengatakan kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya.

“Kita respons cepat gagasan besar beliau (Prabowo). Ini gagasan besar Bapak Presiden tentang swasembada pangan dan energi,” kata Amran di kantornya, Selasa (22/10/2024).

Amran menuturkan, untuk mencapai swasembada pangan tidak dapat dilakukan secara sendiri dan harus ada kolaborasi antar sektoral.

Kolaborasi dilakukan untuk membuang ego sektoral yang berisiko menghambat wacana swasembada pangan.

“Tetapi yang terpenting adalah kita bergerak cepat, kolaborasi. Hilangkan egoisme sektoral untuk mencapai mimpi kita. Mimpi Bapak Presiden gagasan besar, perintah beliau, kami dipanggil menghadap kemarin, perintah beliau paling lambat swasembada 4 tahun,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sinergi keduanya hadir dalam bentuk kebijakan guna mencapai tujuan swasembada pangan dalam waktu singkat.

“Kita punya kesepakatan penuh mendukung program Bapak Presiden, melalui Pak Mentan, Pak Amran, untuk kita mensinergikan seluruh kebijakan yang memang diperlukan untuk Menteri Pertanian,” ucap Erick.

Sebelumnya, dalam pidato perdananya, Prabowo mencanangkan agar sang Tanah Air dapat mewujudkan ketahanan pangan secepatnya.

"Karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," terangnya, yang kemudian disambut dengan tepuk tangan.

Prabowo juga mengaku telah mempelajari bersama dengan pakar soal mewujudkan misi isi.

"Saya sudah mempelajari bersama para pakar yang membantu saya saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan Swasembada pangan bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah berkomitmen bakal langsung mengeksekusi sejumlah program di bawah kementerian yang dipimpinnya.

Fahri menyebut pada hari ini, Selasa (22/10/2024) dirinya bakal melakukan koordinasi dengan Basuki Hadimuljono selaku mantan Menteri PUPR periode 2014-2024.

"Besok [hari ini] kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR, yang semua ini adalah bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik, khususnya permukiman dan perumahan," jelas Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024) malam.

Dia menjelaskan pada tahap awal pihaknya bakal terlebih dahulu untuk fokus pada proses harmonisasi kementerian. Diharapkan upaya tersebut dapat selesai dalam waktu dekat.

Belum banyak informasi teknis yang disampai Fahri. Hanya saja dirinya memastikan bahwa pihaknya bakal bekerja keras untuk merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat loh itu 3 juta, jadi ya ini pekerjaan berat buat kita semua ya," tegasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Politikus Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PUPR dipisah menjadi dua kementerian. Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dody Hanggodo sedangkan Diana Kusumaputri sebagai Wakil Menteri.

Pemisahan kementerian itu dilakukan guna mewujudkan porgram optimis Prabowo Subumianto di bidang perumahan. Di mana, dirinya berjanji untuk dapat membangun tiga juta rumah per tahun yang bakal direalisasikan di wilayah pedesaan, perkotaan, dan pesisir.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu diangkat menjadi salah satu Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto. Mari Elka menjadi salah satu dari tujuh utusan khusus, mulai dari Raffi Ahmad hingga Zita Anjani.

Prabowo Subianto mengangkat dan melantik tujuh orang utusan khusus presiden, di luar penasihat khusus, staf khusus dan kepala badan, Selasa (22/10/2024). Mereka diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.76-M/2024.

Mari Elka menjadi salah satu utusan khusus presiden yang hari ini dilantik Prabowo. Ini menandakan kembalinya Mari ke pemerintahan setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral," demikian bunyi Keppres.

Selain Mari Elka, enam orang utusan khusus presiden Prabowo datang dari latar belakang politisi, pengusaha dan pesohor. Misalnya, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, pengusaha Setiawan Ichlas, dan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

Kemudian, artis serta pemilik RANS Entertainment Raffi Ahmad, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana serta Politisi PAN sekaligus anak Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Zita Anjani.

Berikut daftar lengkap Utusan Khusus Presiden yang dilantik Prabowo:

1. Muhammad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keamanaan.

4. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

5. Ahmad Rida Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital.

6. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.

7. Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, melainkan langsung di bawah kendalinya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam Pasal 26 beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Adapun Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Drajad Wibowo menuturkan bahwa sejatinya koordinasi Kemenkeu yang kini langsung di bawah presiden, memang keinginan Prabowo sejak awal.

"Setahu saya sejak sebelum menjadi Presiden pun pak Prabowo memang mempunyai pandangan bahwa urusan fiskal [pendapatan, belanja, pembiayaan] langsung di bawah Presiden," tuturnya kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Drajad menuturkan keputusan terkait alur koordinasi Kemenkeu yang bersifat absolut tersebut pun, tidak berkaitan dengan batalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). "Tidak ada hubungannya [dengan pembatalan BPN], lanjutnya.

Pasalnya, dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kemenkeu menjadi BPN, memang direncanakan dengan koordinasi langsung di bawah presiden.

Rencana tersebut bahkan menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), bersama program Makan Bergizi Gratis yang segera meluncur.

Kondisi ini pun nyatanya bukan hal baru, pada masa awal pemerintahan Jokowi, tepatnya dalam RPJMN 2015—2019, tertulis bahwa pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang berada langsung di bawah presiden, dengan koordinasi menteri keuangan.

Kala itu, Sri Mulyani yang ditunjuk Jokowi sebagai menteri keuangan, menegaskan Kemenkeu tetap satu, yakni tidak ada pemisahan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kemenkeu.

Walaupun kembali tertulis dalam rencana kerja Prabowo, lembaga khusus yang kini dikenal dengan nama BPN, nyatanya batal dibentuk.

Bahkan kala menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kepada Sri Mulyani usai dirinya kembali diminta menjadi menkeu oleh Prabowo, dia menyatakan tidak ada rencana itu dan Kemenkeu tetap satu. "Enggak, enggak ada ... [Kemenkeu] masih satu," ujar Sri Mulyani pekan lalu.

Alhasil, bukan hanya urusan penerimaan yang akan dipantau langsung oleh Prabowo, melainkan juga urusan belanja pusat hingga daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menaruh perhatian pada peningkatan perdagangan usaha kecil menengah (UMK) dan memasukkannya dalam program 100 hari kerja.

Dyah Roro juga mengungkapkan bahwa program 100 hari kerja ke depan akan mengikuti kebijakan dari Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.

Kendati demikian, wanita yang akrab disapa Roro itu menuturkan bahwa dirinya akan menjalankan tugas yang berkaitan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), baik perdagangan hingga usaha mikro kecil (UMK).

“Tentu untuk 100 hari ke depan kita akan menjalankan apa yang merupakan kebijakan dari Pak Menteri Budi Santoso, baik untuk perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan bagaimana kita bisa meningkatkan UMK,” kata Roro saat ditemui seusai acara Upacara Serah Terima Jabatan Wakil Menteri Perdagangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Untuk itu, politisi dari Partai Golkar itu menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan Menteri Perdagangan. “Agar kita jelas nanti apa yang harus saya kerjakan dan apa yang beliau kerjakan, agar sinergitas dan kolaborasi itu muncul dengan baik,” jelasnya.

Dalam hal perdagangan, Roro menilai bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Di samping itu, dia juga menyebut bahwa ada berbagai macam sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ketika kita berbicara mengenai perdagangan, itu ada dua komponen. Ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Dalam negeri tentu bagaimana kemarin juga Bapak Presiden menyampaikan komoditas-komoditas kita, baik itu pangan, industri, itu harus bisa berdaya saing dengan impor,” ungkapnya.

Jika menengok neraca perdagangan, Indonesia terus mencatat surplus sebesar US$3,26 miliar pada September 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan surplus Agustus 2024 yang sebesar US$2,78 miliar.

Alhasil, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 silam.

Jika dirinci, surplus pada September 2024 didorong surplus nonmigas sebesar US$4,62 miliar dan defisit migas sebesar US$1,36 miliar.

Secara akumulatif, pada periode Januari—September 2024, Indonesia mencatatkan surplus sebesar US$21,98 miliar. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus nonmigas sebesar US$37,03 miliar dan defisit migas sebesar US$15,05 miliar.

Adapun untuk menjaga agar neraca perdagangan Indonesia terus menorehkan surplus, Roro menyampaikan bahwa Kemendag akan melihat strategi, langkah, dan metode yang telah diimplementasikan di periode sebelumnya.

“Jadi saya ingin sekali berkomunikasi terlebih dahulu dengan Pak Menteri. Saya tidak mau, bukan hanya salah bicara ya, tetapi satu kementerian ini tentu mempunyai tujuan yang sama. Jadi itu paling penting sekali buat saya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Nama Faisol Riza menjadi sorotan setelah resmi dilantik menjadi wakil menteri perindustrian oleh Presiden Prabowo Subianto. Faisol akan menjadi pendamping Agus Gumiwang Kartasasmita selaku menteri perindustrian.

Siang hari ini, Selasa (22/20/2024), dia dijadwalkan hadir dalam agenda silaturahmi bersama menperin di Kantor Kemenperin, yang turut mengundang pelaku usaha industri untuk perkenalan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan aktivis reformasi yang namanya cukup mentereng. Dia merupakan ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi pada masa kuliah periode 1998-1999.

Karir politiknya diawali dengan masuk dalam Partai Rakyat Demokrasi (PRD) yang dikenal progresif dalam berpolitik pada masanya. Posisinya semakin diperkokoh dengan bergabung ke PKB pada 2008.

Tak hanya politik, pria yang lahir pada 1 Januari 1973 itu disebut memiliki minat dalam filsafat. Latar belakang pendidikannya dimulai dari pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama dan dilanjutkan ke MTs dan MA Nurul Jadid.

Setelah itu, dia mendalami ilmu filsafat dengan melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta. Saat itulah, Faisol mulai aktif menjadi aktivis mahasiswa.

Setelah memasuki dunia politik, karir nya cepat melejit. Tak butuh waktu lama, Faisol langsung mendapatkan posisi sebagai wakil ketua DPW PKB DKI Jakarta pada 2008-2009.

Dia juga kemudian dipercayai menjadi wakil sekretaris jenderal di tingkat provinsi. Tak hanya itu, Faisol juga ditugaskan menjadi staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014 yang dipimpin Muhaimin Iskandar.

Politikus itu juga akhirnya diamanahkan menjadi ketua Komisi VI DPR RI setelah lolos dalam Pemilihan Legislatif 2019. Dia menaungi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional.

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Faisol tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp5,6 miliar pada 2022. Sebagian besarnya merupakan tanah dan bangunan di Jakarta Selatan seluas 341 meter persegi senilai Rp4,6 miliar.

Tak hanya aset properti, Faisol juga memiliki mobil BMW X3 2013 seharga Rp320 juta. Sementara itu, harta bergerak lainnya sebesar Rp16,5 juta, serta kas dan setara kas yang mencapai Rp 650 juta.