TEMPO.CO, Jakarta - Nama Mulyono menjadi sangat ngetop akhir-akhir ini. Nama khas Jawa, yang berarti mulia, ini adalah nama lahir Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Jokowi pernah mengungkapkan bahwa nama Mulyono diberikan kedua orang tuanya, namun karena sakit-sakitan akhirnya diganti Joko Widodo.

Sebutan Mulyono untuk Jokowi tampak bertendensi untuk mengolok-olok. Namun anak bungsu Presiden, Kaesang Pangarep, menjawab dengan mengenakan rompi yang bagian belakangnya bertulis "Putra Mulyono" dengan gambar silhuet Jokowi.

Rompi warna hitam itu dipakai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu ketika blusukan ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, pada Selasa, 24 September 2024. Kaesang blusukan didampingi oleh Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, Ketua PSI Kokok Dirgantoro dan Sigit Widodo, Ketua PSI Banten Hafiz Ardianto, serta beberapa kader lain.

Pada blusukan tersebut, calon Wakil Bupati Tangerang, Lerru Yustira turut hadir menemani Kaesang, seperti dikutip dari Instagrampsi_id.

Di bagian depan rompi di sisi kiri juga tampak gambar dan tulisan tersebut, tetapi berukuran lebih kecil.

Ini bukan yang pertama Kaesang menjawab olok-olok dengan candaan. Pada awal pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2014, pendukungnya dijuluki sebagai cebong karena Sang Presiden mempunyai hobi memelihara katak.

Olok-olok itu dimanfaatkan Kaesang dengan membuat kaus bergambar kecebong. Bahkan ia kemudian meluncurkan merek kaus Sang Javas dengan gambar-gambar bertema kecebong alias anak kodok.

Gibran mengenakan jersey bernama punggung Samsul. Dok. TKN

Gaya memanfaatkan cibiran untuk menaikkan popularitas juga digunakan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang terpilih sebagai wakil presiden 2024-2029.

Sebelumnya, ia mendapat sorotan gara-gara salah menyebut asam folat menjadi asal sulfat dalam Diskusi Ekonomi Kreatif Bersama Mas Gibran pada 3 Desember 2023. Pernyataan kakak Kaesang ini menjadi perbincangan di media sosial karena asam sulfat merupakan bahan untuk produk utama industri kimia. Padahal saat itu ia bicara tentang zat yang penting untuk ibu hamil.

Maka munculah panggilan untuk Gibran sebagai "Samsul" kependekan dari asam sulfat.

Namun dalam akun pribadinya di X, Gibran pada30 Desember 2023, membagikan meme bertuliskan, “Panggil aku Samsul paman”. Ia juga muncul dengan kaus tim sepak bola dengan nomor punggung 2 dan ada kata "Samsul" di atasnya.

Rocky Gerung menyentil sosok Mulyono yang merupakan nama kecil Jokowi hingga Fufufafa, akun Kaskus yang menghina Prabowo.

INFO BISNIS - Di tengah padatnya aktivitas dan tumpukan deadline, kita semua pasti mencari cara praktis untuk mempermudah keseharian. Untungnya, inovasi teknologi terus berkembang, termasuk dalam hal transaksi melalui aplikasi mobile banking.

Kini, dengan dukungan sinyal yang stabil, kamu bisa melakukan berbagai transaksi mulai dari belanja hingga membayar tagihan rumah sakit darurat hanya lewat ponsel pintar.

Dengan teknologi modern, kamu bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan. Terutama bagi kamu yang aktif dan sering bepergian, berikut tiga tips jitu agar transaksi jadi lebih cepat dan praktis.

1. Pastikan Saldo Cukup

Mobile banking kini terintegrasi dengan berbagai layanan penting yang memudahkan kita, mulai dari pesan transportasi, layanan pesan antar makanan, hingga belanja daring (online). Agar semua transaksi berjalan lancar tanpa hambatan, pastikan saldo tabunganmu selalu cukup. Ini akan menghindari masalah saat melakukan transaksi penting.

1. Manfaatkan QRIS untuk Pembayaran Serba Cepat

Keunggulan mobile banking adalah kemudahan transaksi tanpa perlu repot-repot mengeluarkan kartu fisik. Sekarang, kamu bisa membayar berbagai keperluan, mulai dari parkir, makan di restoran, hingga belanja pakaian, hanya dengan memindai kode QR. Banyak tempat, termasuk restoran dan toko kelontong, sudah menyediakan layanan pembayaran QRIS. Jangan lupa cek juga promo menarik yang sering kali tersedia untuk transaksi menggunakan QRIS.

1. Selamat Tinggal Uang Tunai, Selamat Datang Cashless Society

Saat ini, semakin banyak dari kita yang lebih memilih bertransaksi tanpa uang tunai, menandakan kita telah memasuki era cashless society. Dengan uang elektronik, kamu bisa membayar berbagai keperluan, dari tol dan parkir hingga belanja di minimarket, hanya lewat mobile banking. Isi ulang saldo juga lebih praktis dan bisa dilakukan kapan saja tanpa harus ke ATM.

Bicara soal pilihan beragam fitur yang terdapat pada mobile banking dengan layanan yang lengkap, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI baru saja meluncurkan inovasi terbarunya lewat aplikasi perbankan wondr by BNI. Dengan wondr by BNI, sekarang kamu jadi lebih mudah untuk #JadiinMaumu dengan layanan Quick Access yang dirancang khusus untuk kamu yang super sibuk dan gak punya banyak waktu.

Dengan layanan Quick Access yang tersedia di halaman utama aplikasi mobile banking wondr by BNI, kamu bisa mengakses 3 hal, mulai dari top-upe-wallet, transaksi cepat lewat QRIS, dan top-up dana TapCash kamu!

Untuk e-wallet, kamu bisa top-up e-wallet yang biasa kamu pakai dari wondr by

BNI. Transaksi apapun jadi cepat dan saldo juga bisa kamu lihat secara real-time. Caranya juga gampang:

• Masuk ke halaman top-up e-wallet, dan pilih ‘Penerima Baru’.
• Pilih provider e-wallet dan isi nomor HP kamu yang sudah terdaftar dengan provider e-wallet yang mau kamu top-up.
• Lalu, isi detil top-up e-wallet dengan nominal dan sumber dana pilihan kamu.
• Setelah pastiin semua detailnya sesuai, klik Top-up sekarang
• Isi PIN, dan selesai! E-wallet kamu siap digunakan.

Selain e-wallet, pembayaran transaksi apapun lewat QRIS juga dapat kamu lakukan dengan mudah, pada halaman utama wondr by BNI pilih icon QRIS dan lanjutkan pembayaran dengan scan barcode atau upload QRIS pembayaran dari merchant yang kamu tuju.

Lagi di jalan dan perlu bayar tol secepatnya? Jangan khawatir, wondr by BNI jadi jawaban tepat untuk isi ulang TapCash kamu tanpa ribet. Begitu buka aplikasinya, klik TapCash, lalu klik Top-up atau Cek Saldo, scan kartu TapCash yang kamu punya, dan kartu kamu pun langsung terisi tanpa perlu aplikasi lain lagi.

Untuk #JadiinMaumu, wondr by BNI senantiasa hadir untuk jadi teman finansial kamu di berbagai kesempatan, yang saat ini juga telah dapat langsung kamu download lewat Apple Store atau Google Play dan aktivasi segera akunmu. (*)

INFO BISNIS - Di tengah padatnya aktivitas dan tumpukan deadline, kita semua pasti mencari cara praktis untuk mempermudah keseharian. Untungnya, inovasi teknologi terus berkembang, termasuk dalam hal transaksi melalui aplikasi mobile banking.

Kini, dengan dukungan sinyal yang stabil, kamu bisa melakukan berbagai transaksi mulai dari belanja hingga membayar tagihan rumah sakit darurat hanya lewat ponsel pintar.

Dengan teknologi modern, kamu bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan. Terutama bagi kamu yang aktif dan sering bepergian, berikut tiga tips jitu agar transaksi jadi lebih cepat dan praktis.

1. Pastikan Saldo Cukup

Mobile banking kini terintegrasi dengan berbagai layanan penting yang memudahkan kita, mulai dari pesan transportasi, layanan pesan antar makanan, hingga belanja daring (online). Agar semua transaksi berjalan lancar tanpa hambatan, pastikan saldo tabunganmu selalu cukup. Ini akan menghindari masalah saat melakukan transaksi penting.

1. Manfaatkan QRIS untuk Pembayaran Serba Cepat

Keunggulan mobile banking adalah kemudahan transaksi tanpa perlu repot-repot mengeluarkan kartu fisik. Sekarang, kamu bisa membayar berbagai keperluan, mulai dari parkir, makan di restoran, hingga belanja pakaian, hanya dengan memindai kode QR. Banyak tempat, termasuk restoran dan toko kelontong, sudah menyediakan layanan pembayaran QRIS. Jangan lupa cek juga promo menarik yang sering kali tersedia untuk transaksi menggunakan QRIS.

1. Selamat Tinggal Uang Tunai, Selamat Datang Cashless Society

Saat ini, semakin banyak dari kita yang lebih memilih bertransaksi tanpa uang tunai, menandakan kita telah memasuki era cashless society. Dengan uang elektronik, kamu bisa membayar berbagai keperluan, dari tol dan parkir hingga belanja di minimarket, hanya lewat mobile banking. Isi ulang saldo juga lebih praktis dan bisa dilakukan kapan saja tanpa harus ke ATM.

Bicara soal pilihan beragam fitur yang terdapat pada mobile banking dengan layanan yang lengkap, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI baru saja meluncurkan inovasi terbarunya lewat aplikasi perbankan wondr by BNI. Dengan wondr by BNI, sekarang kamu jadi lebih mudah untuk #JadiinMaumu dengan layanan Quick Access yang dirancang khusus untuk kamu yang super sibuk dan gak punya banyak waktu.

Dengan layanan Quick Access yang tersedia di halaman utama aplikasi mobile banking wondr by BNI, kamu bisa mengakses 3 hal, mulai dari top-upe-wallet, transaksi cepat lewat QRIS, dan top-up dana TapCash kamu!

Untuk e-wallet, kamu bisa top-up e-wallet yang biasa kamu pakai dari wondr by

BNI. Transaksi apapun jadi cepat dan saldo juga bisa kamu lihat secara real-time. Caranya juga gampang:

• Masuk ke halaman top-up e-wallet, dan pilih ‘Penerima Baru’.
• Pilih provider e-wallet dan isi nomor HP kamu yang sudah terdaftar dengan provider e-wallet yang mau kamu top-up.
• Lalu, isi detil top-up e-wallet dengan nominal dan sumber dana pilihan kamu.
• Setelah pastiin semua detailnya sesuai, klik Top-up sekarang
• Isi PIN, dan selesai! E-wallet kamu siap digunakan.

Selain e-wallet, pembayaran transaksi apapun lewat QRIS juga dapat kamu lakukan dengan mudah, pada halaman utama wondr by BNI pilih icon QRIS dan lanjutkan pembayaran dengan scan barcode atau upload QRIS pembayaran dari merchant yang kamu tuju.

Lagi di jalan dan perlu bayar tol secepatnya? Jangan khawatir, wondr by BNI jadi jawaban tepat untuk isi ulang TapCash kamu tanpa ribet. Begitu buka aplikasinya, klik TapCash, lalu klik Top-up atau Cek Saldo, scan kartu TapCash yang kamu punya, dan kartu kamu pun langsung terisi tanpa perlu aplikasi lain lagi.

Untuk #JadiinMaumu, wondr by BNI senantiasa hadir untuk jadi teman finansial kamu di berbagai kesempatan, yang saat ini juga telah dapat langsung kamu download lewat Apple Store atau Google Play dan aktivasi segera akunmu. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu area Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah mulai disiapkan untuk lokasi industri sapi perah. Rencana investasi disebut bakal mendukung kebijakan di bidang peternakan dan program unggulan Prabowo, Makan Bergizi Gratis.

Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo bersama Menteri Pertanian, Andi Amran, telah berkunjung ke lokasi tersebut kemarin. “Dari sisi Badan Bank Tanah, kami siapkan karpet merah melalui penyediaan lahan dengan kriteria yang sangat baik untuk rencana investasi pembangunan industri sapi perah ini,” kata Perdananto melalui keterangan resmi, Kamis, 26 September 2024.

Ia menambahkan HPL Badan Bank Tanah yang berada di Lembah Napu, Kabupaten Poso memenuhi beberapa kriteria yang di butuhkan yaitu status lahan dipastikan tidak bermasalah, infrastruktur jalur logistik memadai, dan letak geografis yang cukup terjangkau ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Badan Bank Tanah memiliki aset persediaan lahan di Lembah Napu, Poso seluas 6.647 hektare. Dari luasan tersebut, seluas 1.550 hektare diklaim telah disediakan untuk reforma agraria. Lahan tersebut juga berada di atas ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, sehingga dianggap cocok untuk peternakan, perkebunan, pertanian dan lainnya.

Sekretaris Daerah Poso, Heningsih, menyampaikan pihaknya mendukung investasi yang akan masuk di wilayah tersebut. Ia yakin masuknya investor dapat membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. “Dalam rangka menyambut investasi yang masuk di daerah kami, yang utama adalah jaminan keamanan, sehingga investor yang masuk tentunya akan nyaman berinvestasi,“ ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah daerah Poso bersama Badan Bank Tanah, terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam rangka mendukung percepatan penanganan dan investasi di wilayah Poso, khususnya Lembah Napu.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Keuangan PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) Roy Hendrajanto M Sakti menanggapi penetapan empat perusahaan Bakrie Group dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia mengatakan, keempat perusahaan Bakrie Group itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk, PT Cakrawala Andalas Televisi, PT Lativi Mediakarya, dan PT Intermedia Capital Tbk, tak berpengaruh pada BNBR.

“BNBR sendiri tentu tidak (berpengaruh) karena kami perusahaan berbeda, beda total dan kami juga perusahaan publik,” katanya di Hotel ST Regis Jakarta pada Kamis, 26 September 2024.

Roy justru mengemukakan niatan ekspansi penanaman modal di bidang pembangunan jalan tol jika prospeknya menjanjikan, berdasarkan internal rate of return (IRR) kemudian mengeksplorasinya.

“Misalnya CCT (PT Cimanggis Cibitung Tollways) ini memang dari awal Greenfield. Kami sudah masuk jadi ke depan memang kalau Greenfield lagi yang menjanjikan kenapa tidak?” ujarnya.

Ia merujuk pada kabar Kementerian PUPR yang telah merumuskan master plan di tahun depan untuk melelang 2300 kilometer proyek tol baru. “Kami memang masih awal di jalan tol ini, maka kami melihat kalau memang ada potensinya bagus tentu saja kami akan berpartisipasi,” ujar Roy.

Sebelumnya, usai empat perusahaan milik Bakrie Group ditetapkan PKPU, kuasa hukum dari 12 kreditur yang menagih itu, Marx Andryan, mengatakan, majelis hakim telah memberikan waktu 45 hari untuk membayar tagihan utang sebesar Rp8.796.699.067.852 atau bila dibulatkan sekitar Rp8,79 triliun.

Dia menyebut kesempatan ini berdasarkan rapat permusyawaratan pada Jumat, 20 September 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Sebelumnya 7 hari. Terus ditambah 45 hari sampai 4 November,” kata Marx saat dihubungi pada Senin, 23 September 2024.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gugatan ini diajukan oleh PT Laras Nugraha Cipta yang berisi 12 kreditur. Gugatan dengan nomor perkara 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst ini didaftarkan pada Jumat, 12 Januari 2024. Sementara itu, pada Senin, 12 Februari 2024 majelis hakim telah memutuskan perkara ini sebagai PKPU Sementara.

“Dasar Tagihan 12 kreditur yang diwakili oleh Law Firm Marx & Co adalah Senior Facility Agreement tanggal 17 Oktober 2017 dan Junior Facility Agreement tanggal 17 Oktober 2017 Perjanjian di mana utang tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan serta Gadai Saham,” kata Law Firm Marx & Co dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan, Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan berakhir pada Desember 2024 ini. Satgas Impor Ilegal beroperasi tepat selama setengah tahun setelah terbentuk pada Juli 2024 lalu.

“Selesai. Ya (dilanjutkan atau tidak) nanti terserah pemerintah baru (pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka),” ucap Zulhas kepada wartawan di Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis, 26 September 2024.

Zulhas mengatakan Satgas Impor Ilegal bukan merupakan penyelesaian seluruh masalah impor ilegal. Menurut dia, Satgas tersebut hanya terapi kejut ataushock therapyterhadap praktik impor ilegal yang selama ini membanjiri pasar Indonesia. Meskipun begitu, sebagaishock therapy, dia mengklaim Satgas sudah cukup efektif. “Sudah cukup (efektif), alhamdulillah,” katanya.

Ihwal para importir yang menahan diri memasukkan barang mereka ke Indonesia selama ada Satgas, Zulhas menyebut hal itu bagus. “Artinya Satgas itu berhasil,” katanya. Menurut dia, para importir itu lebih baik menahan diri daripada mengimpor dengan cara memanipulasi data—barang berbeda dengan dokumen importasi.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebelumnya pernah mengaku terpaksa membentuk satgas pengawasan barang impor ilegal. Menurut dia, permasalahan terpuruknya industri dalam negeri lebih kompleks dari sekadar serbuan barang impor yang tak patuh aturan.

“Satgas itu pasti tidak bisa menyelesaikan (masalah). Enggak mungkin dengan Satgas beres. Kalau gitu ngapain repot-repot (susun kebijakan), bikin aja Satgas. Itu Satgas terpaksa untukshock therapy,” ujar politikus yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Zulhas menjelaskan, Satgas dibentuk pemerintah bersama sejumlah asosiasi untuk tujuan jangka pendek. Sebab menurut dia, impor ilegal itu seperti penyakit. Jika telah sering diberantas oleh Satgas, lama kelamaan impor ilegal akan menjadi imun atau kebal. Modus operandi yang digunakan importir untuk menyelundupkan barang impor ilegal semakin beragam.

“Nah ini (impor ilegal) sama juga, cuma enggak ada pilihan. (Satgas) pilihan terpaksa. Ya kalau bisa ngerem satu dua bulan. Persoalan kita itu bukan Satgas atau tidak Satgas. Persoalan kita sebenarnya secara komprehensif tuh banyak masalahnya,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan, Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan berakhir pada Desember 2024 ini. Satgas Impor Ilegal beroperasi tepat selama setengah tahun setelah terbentuk pada Juli 2024 lalu.

“Selesai. Ya (dilanjutkan atau tidak) nanti terserah pemerintah baru (pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka),” ucap Zulhas kepada wartawan di Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis, 26 September 2024.

Zulhas mengatakan Satgas Impor Ilegal bukan merupakan penyelesaian seluruh masalah impor ilegal. Menurut dia, Satgas tersebut hanya terapi kejut ataushock therapyterhadap praktik impor ilegal yang selama ini membanjiri pasar Indonesia. Meskipun begitu, sebagaishock therapy, dia mengklaim Satgas sudah cukup efektif. “Sudah cukup (efektif), alhamdulillah,” katanya.

Ihwal para importir yang menahan diri memasukkan barang mereka ke Indonesia selama ada Satgas, Zulhas menyebut hal itu bagus. “Artinya Satgas itu berhasil,” katanya. Menurut dia, para importir itu lebih baik menahan diri daripada mengimpor dengan cara memanipulasi data—barang berbeda dengan dokumen importasi.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebelumnya pernah mengaku terpaksa membentuk satgas pengawasan barang impor ilegal. Menurut dia, permasalahan terpuruknya industri dalam negeri lebih kompleks dari sekadar serbuan barang impor yang tak patuh aturan.

“Satgas itu pasti tidak bisa menyelesaikan (masalah). Enggak mungkin dengan Satgas beres. Kalau gitu ngapain repot-repot (susun kebijakan), bikin aja Satgas. Itu Satgas terpaksa untukshock therapy,” ujar politikus yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Zulhas menjelaskan, Satgas dibentuk pemerintah bersama sejumlah asosiasi untuk tujuan jangka pendek. Sebab menurut dia, impor ilegal itu seperti penyakit. Jika telah sering diberantas oleh Satgas, lama kelamaan impor ilegal akan menjadi imun atau kebal. Modus operandi yang digunakan importir untuk menyelundupkan barang impor ilegal semakin beragam.

“Nah ini (impor ilegal) sama juga, cuma enggak ada pilihan. (Satgas) pilihan terpaksa. Ya kalau bisa ngerem satu dua bulan. Persoalan kita itu bukan Satgas atau tidak Satgas. Persoalan kita sebenarnya secara komprehensif tuh banyak masalahnya,” katanya.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti rencana kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal menggantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Oktober mendatang. Hal itu diungkap Rocky saat menjadi pembicara di Kongres Pancasila XII di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis, 26 September 2024.

Awalnya Rocky membahas persoalan-persoalan ekonomi yang bakal menjadi tuntutan masyarakat saat nanti Prabowo berkuasa.

"Kalau kita melihat, apakah dalam Pancasila itu memungkinkan ada akumulasi kapital, tidak ada ide akumulasi kapital dalam Pancasila," kata Rocky. "Namun faktanya, amandemen undang-undang dasar kita memastikan ada tigaplayerdalam upaya menghasilkan kemakmuran. Yakni korporasi, BUMN, dan koperasi,"

Menurut Rocky Gerung, tiga hal tersebut memiliki kedudukan yang setara. "Tetapi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pasti yang diuntungkan pertama motornya adalah korporasi. Bukan BUMN atau koperasi," ujarnya.

Dia lantas mempertanyakan apa yang akan dilakukan Prabowo saat menjalankan pemerintahannya nanti. "Coba kita tagihkan itu pada Pak Prabowo, Pak Prabowo akan bikin apa karena Jokowi meninggalkan utang besar. Dan APBN tahun depan itu harus ada Rp 3.600 triliun," kata Rocky.

Rocky mengatakan dari APBN itu sebesar Rp 1. 200 triliun akan dikirim ke daerah, lalu Rp 1.000 triliun dipakai untuk mencicil bayar hutang, kemudian sisanya dipakai separuh untuk program makan siang gratis dan hanya menyisakan sekitar Rp 400 triliun.

"Bagaimana negara di masa Pak Prabowo akan bekerja dengan sisa ruang fiskal Rp 400 triliun?" kata Rocky Gerung. "Jalan keluarnya gampang, cetak uang. Tetapi, efek inflasinnya itu di depan mata,"

Rocky lantas membandingan situasi berbeda antara Indonesia dan Amerika soal strategi cetak uang. "Amerika cetak uang bisa karena uang mereka itu beredar seluruh dunia, sedangkan uang kita itu keluar dari Bandara Cengkareng sudah tidak laku, itu masalahnya,"

Salah satu langkah yang bisa dilakukan, menurut Rocky Gerung adalah penghematan. "Jadi ini sesuatu yang struktural sekali, bagaimana mengatasi itu, ya penghematan, apalagi yang mau dihemat," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok pada 2025 mendapat sorotan dari pemerhati kesehatan masyarakat.

"Cukai ini instrumen paling efektif untuk membuat rokok tidak terjangkau, terutama untuk kelompok rentan,” kata Belqdenta Amalia, Project Lead of Tobacco Control Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) seperti dikutip Koran Tempo, Kamis, 26 September 2024.

Kementerian Kesehatan dalam laporan di Global Adult Tobacco Survey 2021 mencatat jumlah perokok dewasa naik 8,8 juta dalam periode 2011-2021, dari 60,3 juta menjadi 69,1 juta orang. Dalam Survei Kesehatan Indonesia 2023, pemerintah menyatakan jumlah perokok bertambah menjadi 70 juta orang.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengingatkan risiko kenaikan ongkos kesehatan sebagai buntut penundaan kenaikan cukai hasil tembakau.

"Dengan tidak naiknya cukai rokok tahun depan, upaya menurunkan permintaan rokok dan perokok menjadi terhambat,” katanya.

Artinya angka kasus penyakit katastrofik akibat rokok seperti serangan jantung dan stroke berpotensi makin bertambah.

Timboel mengatakan, ongkos kesehatan bakal naik lebih cepat. “Karena 90 persen masyarakat kita sudah menggunakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), biaya pelayanan JKN akan makin meningkat lagi, khsusnya penyakit akibat rokok.”

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) belum akan diterapkan pada tahun 2025.

“Sampai dengan penutupan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang minggu lalu ditetapkan DPR, posisi pemerintah untuk kebijakan CHT pada 2025 belum akan dilaksanakan,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin, 23 September 2024.

Menurut dia, pemerintah masih akan melihat alternatif kebijakan lainnya dengan melakukan penyesuaian harga di level industri.

Sejumlah evaluasi juga akan dilakukan, termasuk perbedaan rokok golongan I, II dan III yang relatif tinggi dan menimbulkan adanya downtrading.

“Basis arah CHT 2025 akan ditinjau kembali oleh pemerintah untuk bisa dipastikan kebijakan yang akan ditetapkan,” katanya.

Adapun realisasi penerimaan cukai tercatat sebesar Rp138,4 triliun per 31 Agustus 2024, tumbuh 5,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan penerimaan cukai didorong oleh kenaikan produksi golongan II dan III yang mendorong kenaikan CHT sebesar 4,7 persen yoy menjadi Rp132,8 triliun.

Sementara penerimaan cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) tercatat sebesar Rp5,4 triliun atau tumbuh 11,9 persen (yoy) didorong kenaikan tarif dan produksi MMEA dalam negeri.

Sedangkan cukai Etil Alkohol (EA) tercatat sebesar Rp93,6 miliar, atau tumbuh 21,8 persen sejalan dengan kenaikan produksi.

Dengan kinerja itu, penerimaan cukai turut mendongkrak realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang secara kumulatif tercatat sebesar Rp183,2 triliun, atau tumbuh sebesar 6,8 persen yoy.

Penerimaan Bea Masuk tercatat sebesar Rp33,9 triliun atau tumbuh 3,1 persen yoy akibat kenaikan nilai impor dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengajak perwakilan TH Group, investor asal Vietnam, meninjau area Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah kemarin. Lahan ini nantinya bakal jadi lokasi industri sapi perah untuk mendukung penyediaan susu di program unggulan Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis.

Lawatan yang turut didampingi perwakilan Bank Tanah tersebut dilakukan untuk memastikan lokasi sesuai kriteria investasi. Mentan Amran mengatakan dapat penugasan dari presiden dan investor pun tertarik untuk menanamkan modal di sana. “Kami mendapatkan arahan dari Presiden dan Presiden terpilih membangun peternakandairy cattleuntuk produksi susu di sini" ujarnya lewat keterangan resmi, Kamis 26 September 2024.

Rencana investasi ini merupakan kelanjutan kerja sama dari hasil kunjungan Mentan Amran beberapa waktu lalu ke Vietnam. Bila investasi ini berjalan baik serta kebutuhan lahan terpenuhi, diproyeksikan dalam 3 sampai 5 tahun ke depan dapat memproduksi 1,8 juta ton susu per tahun. Artinya, Amran menambahkan, ini separuh dari total kita impor 3,7 juta ton susu per tahun. Sehingga ia memohon ke seluruh masyarakat Poso, Sulawesi Tengah, untuk mengawal rencana tersebut dengan baik.

Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo mendukung rencana tersebut. “Dari sisi Badan Bank Tanah, kami siapkan karpet merah melalui penyediaan lahan dengan kriteria yang sangat baik untuk rencana investasi pembangunan industri sapi perah ini,” ujarnya.

HPL Badan Bank Tanah di Lembah Napu, Kabupaten Poso dianggap memenuhi beberapa kriteria yang dibutuhkan. Perdananto menambahkan lahan dalam kondisi clean & clear, selain itu, infrastruktur jalur logistik juga cukup memadai. Ditambah letak geografisnya cukup terjangkau ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Badan Bank Tanah memiliki aset persediaan lahan di Lembah Napu, Poso seluas 6.647 hektare. Dari luasan tersebut, seluas 1.550 hektare telah disediakan untuk reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Lahan tersebut juga berada di atas ketinggian 1100 MDPL, sehingga wilayah tersebut cocok untuk peternakan, perkebunan, pertanian dan lainnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengusulkan agar Australia bisa mendukung pengelolaan lahan rawa 2 juta hektare untuk program cetak sawah. Insentifikasi dan ekstentifikasi lahan pertanian, kata Sudaryono, jadi bagian dari strategi swasembada pangan Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams datang ke Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Bagi Sudaryono, Australia punya posisi strategis untuk Indonesia dalam bidang pertanian.

“Australia adalah negara yang strategis bagi Indonesia, baik secara fungsi, peran, maupun letak geografisnya. Dengan dukungan ini, diharapkan hubungan antara kedua negara akan semakin produktif dan berkelanjutan di sektor pertanian,“ ujarnya dalam keterangan tertulis.

Sudaryono menambahkan salah satu program Kementan untuk meningkatkan produksi pertanian ialah cetak sawah. Program ini diklaim menjadi salah satu solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.

Selain kerja sama pengelolaan lahan cetak sawah, Sudaryono juga menyampaikan rencananya untuk mengimpor sapi hidup dari Australia. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu mendukung program makan bergizi gratis.

Sementara itu, Penny Williams mengatakan bahwa Australia akan memberikan dukungan dalam hal teknologi pertanian, pelatihan, serta penelitian. “Kami memiliki kolaborasi penelitian yang kuat, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan ini melalui penelitian yang fokus pada ketahanan pangan, perubahan iklim serta dampaknya terhadap pertanian,” kata Penny.

Seperti diketahui, pemerintah tengah menggarap program food estate baru di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Megaproyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) itu memiliki luas 2,29 juta hektare atau 70 kali luas Jakarta. Adapun programnya terdiri dari cetak sawah pertanian, perkebunan tebu, serta pabrik gula dan bioetanol.

Menurut laporan Koran Tempo berjudul “Berbagi Konsesi Tebu di Lumbung Pangan Merauke,” terdapat 10 perusahaan yang tergabung dalam empat konsorsium (grup) proyek swasembada pangan tersebut. Sepuluh perusahaan ini mengelola tahap pertama proyek tebu yang digagas Presiden Jokowi di lahan seluas 637.429 hektare di kluster 3, yang dikhususkan untuk kebun tebu, serta pabrik gula dan bioetanol.