TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2018, ketika pemerintah Indonesia berencana untuk mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima berbagai informasi yang mengkhawatirkan terkait ancaman terhadap stabilitas negara dan posisinya sebagai kepala negara.

Saat itu, isu yang beredar menyebutkan bahwa akuisisi tersebut bisa memicu perlawanan yang signifikan, bahkan hingga adanya upaya untuk menggulingkan presiden dan kemungkinan Papua memisahkan diri dari Indonesia.

Situasi tersebut disinggung Jokowi dalam acara Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 yang diadakan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada 19 September 2024. Pada kesempatan itu, Jokowi menjelaskan betapa sensitifnya proses hilirisasi sumber daya alam, terutama dalam konteks Freeport, dan bagaimana berbagai pihak mengingatkannya tentang potensi risiko yang dapat terjadi jika langkah tersebut diambil.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menegaskan PT Freeport Indonesia sudah menjadi milik Indonesia. Ia menyebut PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID) sudah menguasai 51 persen saham Freeport, dari yang sebelumnya hanya 9 persen.

"Hati-hati kalau kita bicara, Freeport sekarang bukan milik Amerika," kata Jokowi dalam acara Pembukaan Kongres ISEI & Seminar Nasional 2024, Surakarta, Kamis, 19 September 2024, dipantau Tempo melalui siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden.

Setelah Mind ID berhasil menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan saham hingga 61 persen dalam waktu dekat. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada pencapaian tersebut dan akan terus meningkatkan penguasaan atas perusahaan tambang raksasa tersebut.

Namun, Jokowi juga mengakui bahwa proses pengambilalihan Freeport bukanlah tugas yang mudah. Selama proses tersebut, ia sering mendapat peringatan dari berbagai pihak yang memperingatkan akan adanya risiko besar yang mungkin muncul. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa jika pemerintah melanjutkan rencana ini, Papua mungkin akan terlepas dari Indonesia atau bahkan ada upaya untuk menggulingkan dirinya dari jabatan presiden. Meskipun demikian, Jokowi tetap melanjutkan langkah strategis tersebut, dengan tekad bahwa penguasaan tambang ini adalah bagian penting dari kepentingan nasional.

Rencana penambahan kepemilikan saham Indonesia di Freeport hingga 61 persen telah beberapa kali disampaikan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan. Salah satunya adalah saat ia berpidato dalam acara Pelantikan Pengurus Gerakan Pemuda atau GP Ansor periode 2024-2029 di Istora Senayan, Jakarta, pada 27 Mei 2024. Dalam pidato tersebut, Jokowi mengungkapkan keyakinannya bahwa penambahan kepemilikan saham tersebut akan terealisasi dalam waktu dekat, dan dampaknya akan sangat signifikan bagi negara.

Jokowi menjelaskan bahwa dengan penguasaan saham mayoritas, 70 hingga 80 persen dari keuntungan Freeport akan masuk ke kas negara. Keuntungan ini akan disalurkan melalui berbagai mekanisme, termasuk royalti, pajak penghasilan badan (PPh badan), pajak penghasilan karyawan (PPh karyawan), bea ekspor, hingga bea keluar.

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan bahwa proses pengambilalihan sebagian saham Freeport dilakukan dengan sangat hati-hati dan secara diam-diam. Ia menjelaskan bahwa proses ini memakan waktu sekitar 3,5 tahun untuk bisa mencapai kesepakatan, dan seluruh proses tersebut dijalankan dengan pendekatan bisnis yang matang. Pengambilalihan ini dilakukan melalui negosiasi panjang dan perhitungan yang cermat, sehingga pemerintah dapat memperoleh kendali lebih besar atas perusahaan tambang penting tersebut.

"Pengambilalihannya pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tetapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika, kita bayar ke Freeport. Dalam empat tahun pasti lunas, insya Allah tahun ini sudah lunas,” ujar Jokowi, dikutip dari Antara.

MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP, Susi Pudjiastuti sempat membuat kebijakan yang dilarang dilakukan oleh negara. Namun, kebijakan itu justru diperbolehkan oleh Menteri KKP saat ini, Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu, apa saja kebijakan yang dulu dilarang oleh Susi dan kini malah diperbolehkan.

Kebijakan Benih Benur Lobster

Susi pernah membuat peraturan tentang pelarangan penangkapan benih benur lobster. Regulasi itu tertuang di Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Meskipun demikian, regulasi yang dibuat era Susi telah diubah oleh menteri KKP selanjutnya yakni Edhy Prabowo. Ihwal perubahan aturan itu menjadi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020.

Adanya penetapan aturan itu menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, aturan mengenai pelaksanaan ekspor benur penuh kejanggalan, sehingga menyebabkan Edhy ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan suap pengurusan izin ekspor benur.

Dikutip dari Majalah Tempo edisi 27 Februari 2021, saat itu Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono berujar ekspor benur tidak pernah diizinkan. Ia mengatakan sedang mempersiapkan pengganti Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

"Sedang dalam proses semua. Peraturan menteri tidak bisa berdiri sendiri. Harus diundangkan, disampaikan di level menteri koordinator, dan seterusnya. Tapi yang pasti ekspor benur tidak akan pernah diizinkan," jelasnya saat wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Jumat, 19 Februari 2021.

Adanya peraturan itu, kini KKP telah menetapkan regulasi baru terkait benih lobster. KKP menetapkan Permen KP Nomor 7 tahun 2024 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan pada, 18 Maret 2024.

Meskipun demikian, tiga bulan setelah ditetapkannya peraturan itu, terjadi kasus penyelundupan benih benur lobster atau BBL. Penyelundupan itu terjadi di dua tempat yakni di Cilacap dan Banyuwangi.

Adanya penyelundupan BBL, Tim Satgas Second Fleet Quick Renponse (SFQR) Pangkalan TNI AL Cilacap menggagalkan upaya penyelundupan 16.000 ekor BBL pada Rabu, 12 Juni 2024. Bersama tim PSDKP, mereka menangkap pria berinisial FAS, 31 tahun, asal Tasikmalaya.

FAS ditangkap dengan barang bukti BBL berupa 2.400 ekor BBL jenis mutiara dan 13.600 ekor jenis pasir yang dikemas dalam 16 boks. Saat itu dia mengaku sebagai kurir atas perintah seseorang berinisial O di Pangandaran, Jawa Barat. Dia mendapatkan imbalan senilai Rp500.000 sampai Rp 1 juta dalam sekali kirim.

Sementara penangkapan di Banyuwangi, Satgas SFQR menangkap HS, 46 tahun dan MS (63). Keduanya akan menyelundupkan BBL sebanyak 9.244 ekor. Keduanya ditangkap setelah dipantau berada di salah satu rumah warga di Grajagan, pada Ahad, 2 Juni lalu. Keduanya ditangkap saat akan membawa BBL ilegal ini dengan mobil.

Selanjutnya baca: Kebijakan pemerintah tentang ekspor pasir laut

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengucapkan rasa syukur di postingan X miliknya @susipudjiastuti. Hal itu dikarenakan pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens, bebas dari penahanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Penahanan yang dilakukan TPNPB-OPM terhadap pilot asal Selandia Baru itu terjadi sejak 7 Februari 2023. Dalam postingan X milik Susi, ia mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak pemerintah yang telah membebaskan salah satu pilot maskapai Susi Air itu.

"Alhamdulillah Hirabbil Alamiin, mendapat kabar Captain Pilot Phillip Mehrtens telah kembali, sudah berada di Timika. Alloh Maha Besar dan Kasih,” ujar Susi dalam unggahan di media sosial X pada Sabtu, 21 September 2024.

Dalam pengamatan Tempo, Susi menjelaskan upaya yang dilakukan dalam membebaskan pilot Phillp Mark Mehrtens. Ia sempat mencantumkan beberapa situs pemberitaan, tentang pembebasan pilot maskapai Susi Air yang menjadi tahanan Organisasi Papua Merdeka selama 20 bulan.

Sementara itu, Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Faizal Ramadhan membenarkan upaya pembebasan pilot Susi Air itu. Ia mengatakan Philip telah berada di Markas Komando Brigade Mobil Batalyon B/Timika dalam keadan yang baik-baik saja.

"Kondisinya sehat," kata Faizal saat dikonfirmasi Tempo, Sabtu, 21 September 2024.

Dihubungi terpisah, Kasatgas Hubungan Masyarakat Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Bayu Suseno mengatakan pilot berusia 39 tahun itu dijemput tim gabungan di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga pada pagi hari tadi.

"Kami terbangkan langsung ke Timika. Keadaan pilot sehat dan baik-baik saja," ujar Bayu.

Di Timika, Bayu melanjutkan, Philip akan dibawa ke ruangan khusus guna diberikan pertolongan medis sekaligus memastikan kondisi psikologisnya. "Setelahnya akan dilakukan konferensi pers di Mako Brimob Batalyon B/Timika," ucap Bayu.

Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP masyarakat Indonesia telah bocor dan Menkeu Sri Mulyani memberikan pernyataan.

Menurut Pengamat keamanan siber Teguh Apriyanto, pembobolan data NPWP tersebut diduga dilakukan oleh Bjorka. Korban kebocoran data tersebut juga bukan main-main yaitu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Di dalam sampel, anda akan menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri lainnya yang juga tidak berguna,” demikian tertulis dalam narasi berbahasa Inggris pada halaman berjudul “6 Juta Nomor Pembayar Pajak Indonesia (NPWP)” yang diunggah oleh Teguh.

Data lainnya yang ikut tersebar adalah Nomor Induk Kependudukan atau NIK, alamat, nomor handphone, dan email. Kemudian, telah diketahui bahwa data-data tersebut dijual dengan harga Rp150 juta.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” kata Teguh Apriyanto, melalui postingan di akun X pribadinya pada Rabu, 18 September 2024. Teguh membolehkan Tempo menggunakan cuitan tersebut.

Teguh juga membagikan 25 nama teratas yang menjadi korban kebocoran data. berikut 25 nama teratas tersebut:

1. Joko Widodo

2. Gibran Rakabuming Raka

3. Kaesang Pangarep

4.Budi Arie Setiadi

5.Sri Mulyani Indrawati

6. Askolani

7.Yustinus Prastowo

8. Farchan Noor Rachman

9. Pratikno

10. Erick Thohir

11. Muhadijir Effendy

12. Yaqut Cholil Qoumas

13. Zulkifli Hasan

14. Hadi Tjahyanto

15. Airlangga Hartanto

16. Madu Situmeang

17. Catur Lestiyo Utomo

18. Muhammad Abdul Jakin

19. Syahrul Ramadhan

20. Rotama Yasa Rosario Samosir

21. Mohammad Misbahul Munir

22. Tukimin

23. Vera Devita Siregar

24. Mulyadi

25.Lukas Ade Wismaji

Respon Sri Mulyani Terkait Kebocoran Data NPWP

Setelah mendengar kabar bahwa ada kebocoran data NPWP termasuk data dirinya, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan meminta Dirjen Pajak untuk melakukan evaluasi terkait dengan persoalan tersebut.

"Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujar Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis, 19 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kemudian, Sri Mulyani mengatakan hasil evaluasi tersebut akan diumumkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Tim Teknologi Informatika dari Kementerian Keuangan. "Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP masyarakat Indonesia telah bocor dan Menkeu Sri Mulyani memberikan pernyataan.

Menurut Pengamat keamanan siber Teguh Apriyanto, pembobolan data NPWP tersebut diduga dilakukan oleh Bjorka. Korban kebocoran data tersebut juga bukan main-main yaitu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Di dalam sampel, anda akan menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri lainnya yang juga tidak berguna,” demikian tertulis dalam narasi berbahasa Inggris pada halaman berjudul “6 Juta Nomor Pembayar Pajak Indonesia (NPWP)” yang diunggah oleh Teguh.

Data lainnya yang ikut tersebar adalah Nomor Induk Kependudukan atau NIK, alamat, nomor handphone, dan email. Kemudian, telah diketahui bahwa data-data tersebut dijual dengan harga Rp150 juta.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” kata Teguh Apriyanto, melalui postingan di akun X pribadinya pada Rabu, 18 September 2024. Teguh membolehkan Tempo menggunakan cuitan tersebut.

Teguh juga membagikan 25 nama teratas yang menjadi korban kebocoran data. berikut 25 nama teratas tersebut:

1. Joko Widodo

2. Gibran Rakabuming Raka

3. Kaesang Pangarep

4.Budi Arie Setiadi

5.Sri Mulyani Indrawati

6. Askolani

7.Yustinus Prastowo

8. Farchan Noor Rachman

9. Pratikno

10. Erick Thohir

11. Muhadijir Effendy

12. Yaqut Cholil Qoumas

13. Zulkifli Hasan

14. Hadi Tjahyanto

15. Airlangga Hartanto

16. Madu Situmeang

17. Catur Lestiyo Utomo

18. Muhammad Abdul Jakin

19. Syahrul Ramadhan

20. Rotama Yasa Rosario Samosir

21. Mohammad Misbahul Munir

22. Tukimin

23. Vera Devita Siregar

24. Mulyadi

25.Lukas Ade Wismaji

Respon Sri Mulyani Terkait Kebocoran Data NPWP

Setelah mendengar kabar bahwa ada kebocoran data NPWP termasuk data dirinya, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan meminta Dirjen Pajak untuk melakukan evaluasi terkait dengan persoalan tersebut.

"Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujar Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis, 19 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kemudian, Sri Mulyani mengatakan hasil evaluasi tersebut akan diumumkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Tim Teknologi Informatika dari Kementerian Keuangan. "Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi polemik rencana penerapan aturan kemasan rokok polos. Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) mengenai kemasan rokok polos itu mendapatkan banyak penolakan dari pengusaha, sehingga masih tahap kajian.

“Ya itu sedang dikaji dengan mitra kami. (Perkembangannya) bagus,” kata dia usai acara Peluncuran buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati berjudul NO LIMITS: Reformasi dengan Hati di di Aula Dhanapala Kemenkeu pada Jumat, 20 September 2024.

Budi Gunadi menuturkan sejauh ini masih tahap kajian dan perkembangannya baik-baik saja. Ia juga akan berdiskusi dengan pelbagai stakeholder termasuk pengusaha. “Saya tetap panggil pengusaha-pengusaha untuk berdiskusi mengenai pemberlakuan aturan itu,” ujar Budi.

Sebelumnya, melansir Antara, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang sedang dirumuskan dalam RPMK perlu diperhatikan dengan seksama.

Hal tersebut mengingat dampaknya terhadap perekonomian nasional dan masyarakat luas, khususnya bagi industri hasil tembakau. Merrijantij melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat lalu menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri. "Kami semua sepakat untuk menciptakan masyarakat yang sehat, tetapi kita juga harus mempertimbangkan keberadaan lebih dari 1.300 industri yang mempekerjakan sekitar 537 ribu orang," ujarnya.

TEMPO.CO, Batam - Masalah kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Batam tidak teratasi, meskipun Pemerintah Kota Batam sudah menggelar operasi pasar di beberapa kecamatan. Langkanya gas melon ini juga mengancam tutupnya beberapa usah kecil masyarakat di Kota Batam.

Pantauan Tempo.co, Sabtu siang, 21 September 2024 terlihat beberapa warga di daerah Botania, Kota Batam kesulitan mencari pangkalan yang menjual gas melon. Beberapa pangkalan juga mengaku tidak memiliki stok.

Salah seorang warga, Dilla, 29 tahun mengatakan, sudah mencari gas melon di beberapa pangkalan dan eceran tetapi tidak tersedia. "Saya juga sudah ke Pasar Jodoh tidak ada juga. Padahal masakan saya belum selesai ini," kata ibu rumah tangga itu.

Ia tidak ikut pasar murah karena stok gasnya masih tersedia ketika pasar digelar. "Nggak tahu ini mau masak pakai apa ini," katanya.

Beberapa pedagang di Pasar Botania juga mengeluhkan langkanya gas melon tersebut. "Ini (gas saya) sudah hampir habis juga, sudah cari kemana-mana, tidak ada," kata Sari pedagang gorengan di Pasar Botania.

Sari melanjutkan, jika stok gas tak kunjung ada ia akan tutup jualan. "Kalau tak dapat hari ini, besok tutuplah, mau gimana lagi," katanya.

Langkanya gas melon juga dimanfaatkan oleh beberapa pedagang eceran, untuk menaikan harga. Salah satunya pedagang eceran yang berada di Pasar Jodoh, ia menjual gas melon seharga Rp45.000 padahal harga eceran normalnya hanya Rp21.000. "Rp45 ribu bang, kalau mau ambil," kata salah seorang pedagang tersebut kepada Tempo. Terlihat ada sekitar 5 tabung gas melon baru yang tersusun di depan warungnya.

Kelangkaan gas melon ini sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Pemerintah sudah menggelar pasar gas melon, serta Pertamina juga menambah stok gas yang diperuntukan masyarakat miskin tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Formatur terpilih Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang juga pendukung Anindya Bakrie, Mulyadi Jayabaya mengungkit kembali soal adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kadin tiga tahun lalu. Ia menyebut ada andil istana dalam terpilihnya Arsjad Rasjid kala itu, termasuk juga keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN).

Arsjad Rasjid saat itu terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Periode 2021-2026 melalui proses musyawarah untuk mufakat. Ketua Umum Kadin kala itu, Rosan P. Roeslani mengatakan telah ada kesepakatan untuk menjadikan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 dan Anindya Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin untuk dibawa ke Munas Kadin Indonesia pada 30 Juni - 1 Juli 2021. "Yang satu jadi Ketua Dewan Pertimbangan yaitu Pak Anindya Bakrie, yang satu Ketua Umum Kadin Indonesia rencananya itu Pak Arsjad Rasjid," kata Rosan usai bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, seperti dikutip Tempo, 29 Juni 2021.

Polemik Penundaan dan Perubahan Lokasi Munas Kadin 2021

Pelaksanaan Munas Kadin 2021 saat itu banyak menimbulkan polemik. Mulanya, Munas Kadin akan digelar di Bali pada 2-4 Jun. Namun pelaksanaan mundur hingga 30 Juni. Lokasi munas pun juga dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini disinyalir merupakan basis pendukung Arsjad Rasjid.

Pemindahan ini diduga merupakan permintaan langsung dari pemerintah yang disampaikan kepada Rosan sekitar akhir Mei 2021. Rosan juga membenarkan adanya instruksi tersebut. Namun, ia menyebut instruksi pemerintah tersebut berkaitan dengan kondisi penyebaran Covid-19 yang meningkat pasca-Idul Fitri.

Kepastian penundaan dan pemindahan lokasi ini sendiri diungkapkan Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional VIII, Adisatrya Sulisto pada 31 Mei 2021. Senada dengan Rosan, Adi juga menyebut penundaan dan pemindahan lokasi munas berkaitan dengan lonjakan kasus Covid-19. Bahkan, peserta munas sendiri juga akan dibatasi dan hanya dihadiri sekitar 300 orang.

“Kami sudah koordinasi internal, dengan pertimbangan isu kesehatan dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini, sehingga memang harus berpindah lokasi dan waktu pelaksanaannya. Keputusan mengenai hal ini sudah ditetapkan,” kata Adi seperti dikutip Tempo, 1 Juni 2021.

Pada 25 Mei 2021, Pemerintah lewat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan Presiden Joko Widodo juga membantah adanya intervensi dalam pemilihan Kadin. Ia menegaskan bahwa Jokowi bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon. “Enggak lah, sesuai mekanisme yang ada saja,” ujar Heru seperti dikutip Tempo, 28 Mei 2021

Rencana perubahan lokasi munas ini kemudian ditentang oleh Kubu Anindya Bakrie. Mereka khawatir pelaksanaan munas di Kendari akan berakhir ricuh. Ketua Kadin Yogyakarta kala itu, Wawan Hermawan bahkan mengusulkan agar munas sudah direncanakan digelar di Kendari agar dilakukan di Yogyakarta saja.

Belakangan, kubu Anindya Bakrie lainnya juga meminta agenda munas pada akhir Juni tersebut agar kembali ditunda. Permintaan penundaan tersebut disampaikan kepada Ketua Kadin Rosan, Kaplori, hingga Presiden Jokowi. “Semua pendukung Pak Anin (Anindya Bakrie) minta munasnya ditunda,” ujar Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto kepada Tempo.

Dugaan Intervensi BIN dalam Munas Kadin 2021

Tudingan soal adanya main mata BIN dalam agenda munas bermula dari kabar beberapa anggota BIN yang bertemu dengan pengurus Kadin. Pertemuan ini diduga berkaitan dengan agenda munas. Ajakan pertemuan ini tampak dari isi pesan instan salah satu anggota BIN kepada salah satu petinggi Kadin.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat itu dua orang sumber Tempo yang masing-masing merupakan petinggi Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia menyebut telah berkali-kali memperoleh pesan dari anggota BIN. Bukti-bukti pesan yang ditunjukkan tersebut berisi desakan agar Kadin mengundurkan jadwal munas hingga mempengaruhi dukungan ke salah satu calon.

Seorang sumber di lingkaran petinggi Kadin yang pernah memperoleh pesan dari intelijen bahkan mengatakan anggota BIN sudah tiga hingga empat kali bersemuka dengan salah satu panitia munas. Selain itu, Ketua Kadin Sumatera Utara, Ivan Batubara juga membenarkan perihal pertemuannya dengan anggota BIN untuk membahas Munas Kadin. “Kami biasa lah berhubungan, berinteraksi dengan seluruh kepentingan. Karena perhelatan besar, mereka kan juga punya tugas,” ujar Ivan pada Tempo kala itu.

BIN sendiri menampik adanya dugaan intervensi tersebut. Juru bicara Badan Intelijen Negara atau BIN, Wawan Hari Purwanto memastikan tidak ada perintah bagi BIN untuk mencampuri agenda internal Kadin. Wawan menyebut BIN akan mendukung siapapun kandidat yang terpilih. “Dari BIN tidak ada perintah intervensi. Semua berjalan biasa,” ujar Wawan.

Fransisca Christy Rosana, Caesar Akbar, dan Oyuk Ivani S berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) Universitas Trilogi Jakarta, Muhamad Karim menilai kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, merupakan perampasan pesisir laut dan pulau kecil. Menurutnya, penambangan hasil sedimentasi pasir laut dengan pengerukan bisa menimbulkan banyak perubahan. Di antaranya, kata Karim, perubahan arus air, gelombang hingga keadaan perairan laut.

“Ketika pasirnya diserok, maka ruang perairannya akan mengalami perubahan. Akibatnya sangat kompleks mulai dari arus yang berubah, gelombang dan dinamika perairannya yang berubah," jelas Karim dalam keterangan tertulis pada Jumat malam, 20 September 2024.

Karim mengatakan pengerukan pasir laut juga bakal berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. "Tentu akan berdampak parah, contohnya di Kepulauan Riau, ketika penambangan pasir laut berlangsung nelayan mengalami penurunan hasil penangkapan ikan," ujarnya.

Akibat penambangan pasir laut yang terjadi, kini para nelayan juga harus melaut lebih jauh. Hal itu, kata Karim untuk memenuhi stok ikan yang mengalami penyusutan. "Akibat stok ikan mengalami deplesi dan nelayan harus melaut lebih jauh,” kata Karim.

Kebijakan ekspor pasir laut yang sudah lama dihentikan kembali dibuka pemerintah sejak tahun lalu. Menurutnya, kebijakan ekspor pasir laut untuk mensejahterakan hanya manis di mulut pemerintah saja. "Jika ada yang menyebutkan bisnis pasir laut akan menyejahterahkan nelayan itu hanya omong kosong," ujarnya.

Nyatanya, kebijakan pasir laut bisa mengakibatkan kerusakan sosial ekologi. Ia menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2024, bukan solusi untuk atasi pencegahan kerusakan sedimentasi di laut. "Karena bisnis pasir laut ini menciptakan kerusakan dan kerugian sosial ekologi. Kebijakan PP 26/2023 dan Permendag No. 21 tahun 2024 bukan solusi mengelola dan mengatasi sedimentasi di laut," jelas Karim.

Karim mengkritik keras adanya kebijakan tentang sedimentasi di laut. Ia menganggap bahwa tindakan itu bentuk eksploitasi terhadap hulu sungai dan pesisir laut. "Hal ini karena menyebabkan tindakan eksploitasi dan ekstraktivisme manusia di daerah hulu sungai dan pesisir yang masuk ke perairan laut," kata dia.

Menurut Karim, kebijakan tentang sedimentasi laut harus dibatalkan. Sebab, kata dia, hal itulah justru menambah permasalahan yang ada di Indonesia. "Kebijakan ini seharusnya dicabut karena akan menambah masalah di negeri ini,” tutur Karim.

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) Universitas Trilogi Jakarta, Muhamad Karim menilai kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, merupakan perampasan pesisir laut dan pulau kecil. Menurutnya, penambangan hasil sedimentasi pasir laut dengan pengerukan bisa menimbulkan banyak perubahan. Di antaranya, kata Karim, perubahan arus air, gelombang hingga keadaan perairan laut.

“Ketika pasirnya diserok, maka ruang perairannya akan mengalami perubahan. Akibatnya sangat kompleks mulai dari arus yang berubah, gelombang dan dinamika perairannya yang berubah," jelas Karim dalam keterangan tertulis pada Jumat malam, 20 September 2024.

Karim mengatakan pengerukan pasir laut juga bakal berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. "Tentu akan berdampak parah, contohnya di Kepulauan Riau, ketika penambangan pasir laut berlangsung nelayan mengalami penurunan hasil penangkapan ikan," ujarnya.

Akibat penambangan pasir laut yang terjadi, kini para nelayan juga harus melaut lebih jauh. Hal itu, kata Karim untuk memenuhi stok ikan yang mengalami penyusutan. "Akibat stok ikan mengalami deplesi dan nelayan harus melaut lebih jauh,” kata Karim.

Kebijakan ekspor pasir laut yang sudah lama dihentikan kembali dibuka pemerintah sejak tahun lalu. Menurutnya, kebijakan ekspor pasir laut untuk mensejahterakan hanya manis di mulut pemerintah saja. "Jika ada yang menyebutkan bisnis pasir laut akan menyejahterahkan nelayan itu hanya omong kosong," ujarnya.

Nyatanya, kebijakan pasir laut bisa mengakibatkan kerusakan sosial ekologi. Ia menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2024, bukan solusi untuk atasi pencegahan kerusakan sedimentasi di laut. "Karena bisnis pasir laut ini menciptakan kerusakan dan kerugian sosial ekologi. Kebijakan PP 26/2023 dan Permendag No. 21 tahun 2024 bukan solusi mengelola dan mengatasi sedimentasi di laut," jelas Karim.

Karim mengkritik keras adanya kebijakan tentang sedimentasi di laut. Ia menganggap bahwa tindakan itu bentuk eksploitasi terhadap hulu sungai dan pesisir laut. "Hal ini karena menyebabkan tindakan eksploitasi dan ekstraktivisme manusia di daerah hulu sungai dan pesisir yang masuk ke perairan laut," kata dia.

Menurut Karim, kebijakan tentang sedimentasi laut harus dibatalkan. Sebab, kata dia, hal itulah justru menambah permasalahan yang ada di Indonesia. "Kebijakan ini seharusnya dicabut karena akan menambah masalah di negeri ini,” tutur Karim.

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengkritik keras Presiden Joko Widodo serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, karena tak segera mencabut peraturan ekspor pasir laut.

Menurutnya, selama ini pemerintah hanya bersikap mendengar masukan rakyat terkait ekspor pasir laut. Sementara, kata Susan, KKP terus melanjutkan pengkajian 66 perusahaan yang sedang mengajukan izin ekspor pasir laut. “Alih-alih mendengar masukan publik, mengevaluasi serta menghentikan Peraturan Pemerintahan (PP) No. 26 Tahun 2023, KKP saat ini tengah mengkaji dan menyeleksi 66 perusahaan yang telah mengajukan izin untuk ekspor pasir laut," jelas Susan dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada Jumat, 20 September 2024.

Adanya perusahaan yang sedang mengajukan izin tambang pasir laut dinilai tidak transparan. Sehingga, kata Susan, publik tidak mengetahui perusahaan apa saja yang mendaftar untuk tambang pasir laut. "Proses mengkaji dan menyeleksi tersebut juga dilakukan oleh KKP tanpa adanya transparansi dan keterbukaan kepada publik," ujarnya.

Susan menduga, KKP tengah menutupi sesuatu dengan sengaja terkait dengan daftar 66 perusahaan yang sedang mengajukan izin tambang. Ia mengatakan seharusnya proses itu dilakukan secara transparan, agar rakyat tidak mencurigai tindakan pemerintah terkait tambang pasir laut. "Ini membuktikan bahwa ada dugaan kesengajaan untuk menutupi proses yang seharusnya transparan serta menutupi perusahaan yang akan mendapat izin beserta rekam jejaknya,” jelas Susan.

Sebelumnya, Staf Khusus KKP, Doni Ismanto menyatakan ada perusahaan sedang antri mengurus perizinan pengelolaan pasir laut. Perizinan itu masih dalam tahap verifikasi dan evaluasi. "Betul terdapat 66 perusahaan yang sudah dilakukan verifikasi dan evaluasi," kata Doni melalui aplikasi perpesanan pada Jumat malam, 13 September 2024.

Dia mengatakan, tahapan selanjutnya adalah KKP memastikan 66 perusahaan harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Hasil Pengelolaan Sedimentasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan buku biografi resmi berjudul “No Limits: Reformasi dengan Hati” pada Jum'at, 20 September 2024. Menurut Sri, buku tersebut tak hanya berisi perjalanan hidupnya. Namun juga kiprahnya di Kementerian Keuangan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.

“Sebagian sangat besar (dalam buku ini) adalah laku Kementerian Keuangan bagaimana pengalaman membuat kebijakan dan pilihan-pilihan yang dibuat dan saya rasa itu cukup untuk bisa capture pengalaman dari kebijakan publik yang tidak selalu mudah,” ungkap Sri Mulyani.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, salah satu bagian paling berkesan dalam buku ini adalah proses penggarapannya yang cukup lama. Gagasan penulisan buku ini telah ada sejak 2018-2019. Namun, sempat tertunda saat Pandemi Covid-19 melanda. “Lama banget,” ujarnya. “Karena Covid jadi panjang banget nunggunya. Kami tiga tahun terhenti.”

Sri Mulyani memuji tim penulisan buku ini yang melakukan penelitian mengenai banyak hal sehingga dapat mendokumentasikan beragam peristiwa yang terjadi dengan sangat baik. Ia berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi Kementerian Keuangan di masa mendatang. Menurutnya, buku ini tidak hanya berisi perjalanan pribadi Sri Mulyani, tapi juga pengalaman institusi. “Karena pengalaman yang terjadi itu juga merupakan pengalaman dari institusi Kementerian Keuangan, sehingga (buku ini) juga bisa bermanfaat bagi para pembuat keputusan-keputusan yang akan datang,” ujar Sri.

Membutuhkan waktu 5 tahun untuk menggarap buku ini

Penulis buku biografi Sri Mulyani, Metta Dharmasaputra juga menyatakan hal senada. Ia menyebut, proses penggarapan buku ini membutuhkan waktu 5 tahun untuk merangkai peristiwa secara utuh. “Saya ingat dihubungi Bu Sri Mulyani pada 13 Desember 2019 untuk membuat buku ini,” katanya.

Dirinya mengungkap salah satu kendala besar dalam penggarapan buku ini adalah kesibukan Sri Mulyani sebagai seorang Menteri Keuangan. Ia mengaku kesulitan untuk melakukan pertemuan dengan Sri Mulyani untuk membahas penulisan buku ini. “Untuk menulis ini saya hanya punya kesempatan 10 kali bertemu dengan Bu Sri Mulyani,” ujar Metta.

Salah satu hal yang paling diingat Metta dalam penggarapan buku ini adalah pesan Sri Mulyani. “Dalam penulisan buku ini Bu Sri Mulyani berpesan pada saya, ‘Metta, buku ini bukan untuk mengangung agungkan saya tapi untuk mentransfer ilmu saya untuk generasi selanjutnya’ begitu,” tutupnya.