TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan bakal membentuk tiga badan baru, setelah adanya Badan Gizi Nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, dalam acara Indonesia Energy Forum 2024, Selasa, 10 September 2024.

Menurut Ferry, Prabowo Subianto membutuhkan empat badan baru untuk menjalankan masa pemerintahannya mendatang. Salah satu di antaranya telah dibentuk sebagai Badan Gizi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024.

Badan baru lain yang direncanakan akan dibentuk Prabowo adalah Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK). Badan ini, kata Ferry, akan diluncurkan setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Sementara itu, dua badan lainnya adalah Badan Penerimaan Negara dan satu badan baru yang berurusan dengan Bulog dan pangan. Namun, Ferry tidak bisa memastikan hal tersebut.

Sejak diumumkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto memang diisukan akan membentuk sejumlah badan, kementerian, atau lembaga baru di pemerintahannya. Berikut rangkuman informasi selengkapnya:

Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK)

Ferry Latuhihin sebelumnya menyatakan bahwa dia tengah menggodok draf peraturan pemerintah yang akan menjadi dasar hukum pembentukan lembaga baru yang khusus untuk menangani perubahan iklim dan tata niaga karbon. Nomenklatur sementara lembaga baru ini adalah Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK).

“Nanti akan disahkan. Kemungkinan kepala badan perubahan iklim dan tata niaga karbon ini akan ditunjuk setelah Pak Prabowo resmi dilantik sebagai presiden,” ucap Ferry saat ditemui usai menghadiri diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Menurut Ferry, pembentukan lembaga baru ini merespon banyaknya kebijakan kementerian / lembaga yang tidak sejalan dalam penanganan karbon. Dia menilai hal tersebut akan menghambat potensi Indonesia dalam perdagangan karbon di pasar internasional.

Di lain sisi, Ferry juga mengatakan skema perdagangan karbon selama ini dikendalikan oleh pedagang karbon dari luar negeri. “Dengan adanya badan khusus, maka optimalisasi nilai ekonomi karbon dilakukan dengan membuat peraturan yang mewajibkan pelaku usaha di dalam dan luar negerI menghormati prinsip dasar bahwa karbon adalah kedaulatan negara,” katanya.

Selanjutnya: Badan Penerimaan Negara....

<!--more-->

Badan Penerimaan Negara

Rencana Prabowo membentuk Badan Penerimaan Negara telah berhembus sejak masa kampanye Pilpres 2024. Rencana ini juga tertulis dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2025. Badan baru itu dinilai akan meningkatkan rasio pajak.

“Sehingga, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat menyediakan ruang belanja yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” bunyi dokumen tersebut.

Sebelumnya, dalam kampanyenya Prabowo mengutarakan keinginannya memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP atau Ditjen Pajak dari Kemenkeu. Dia mengatakan, rasio pajak Indonesia masih di bawah negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam.

Prabowo menuturkan, rasio pajak negara-negara tersebut sudah mencapai 16 persen dan 18 persen. Sementara itu, rasio pajak Indonesia pada 2022 hanya 10,39 persen.

“Supaya lebih efisien, si Menteri Keuangan tidak perlu mikirin atau mengurusi itu (penerimaan negara),” kata Prabowo dalam Dialog Capres Bersama Kadin di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024.

Dengan skema demikian, menurut Prabowo, Ditjen Pajak yang bertugas mengumpulkan pajak bisa saja dipisah dari Kemenkeu, sehingga lembaga untuk mengelola kekayaan negara dan penerimaan akan dipisahkan. Prabowo menilai, sistem seperti ini bisa mendongkrak rasio pajak sebesar 5 sampai 6 persen.

Badan Gizi Nasional

Untuk menjalankan program makan bergizi gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional sebagaimana dilegasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.

Badan ini dibentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. “Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden,” bunyi Bagian Kesatu Pasal 2 beleid tersebut.

Presiden Jokowi juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Senin, 19 Agustus 2024 di Istana Negara, Jakarta. Hal ini bersamaan dengan peresmian dibentuknya lembaga baru, Badan Gizi Nasional.

Dadan mengatakan, badan baru ini akan mengelola dana sekitar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Adapun program tersebut direncanakan akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025.

“Targetnya kalau semua lancar, maka kami ingin agar Desember kami terima DIPA dan 2 Januari program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan,” kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Nandito Putra, Annisa Febiola, Amelia Rahima Sari, Hendrik Khoirul Muhid, dan Antara, berkontribusi dalam artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan porsi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun sejak pandemi Covid-19 pada 2019 lalu. Dari jumlah 57,33 juta (21,45 persen) kelas menengah pada 2019, kini tinggal 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024 –turun hampir 10 juta masyarakat.

Penurunan jumlah kelas menengah ini menjadi sorotan BPS. Pasalnya, kelompok masyarakat tersebut berperan penting dalam perekonomian suatu negara.

“Kelas menengah memiliki peran yang sangat krusial sebagai bantalan ekonomi suatu negara," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Amalia juga membeberkan dampak proporsi jumlah penduduk kelas menengah yang turun kelas. Berikut rangkuman informasinya.

Perekonomian Kurang Tangguh Terhadap Guncangan

Amalia menjelaskan belakangan ini telah terjadi pergeseran belanja warga kelas menengah di Indonesia. Hal ini terlihat dari prioritas pengeluaran kelas menengah untuk makanan yang mengalami peningkatan. Sedangkan pengeluaran kelas menengah untuk hiburan dan kendaraan turun.

“Ada pergeseran atau shifting prioritas pengeluaran kelas menengah dalam 10 tahun terakhir,” ujar Amalia dalam rapat degan komisi XI di DPR, Rabu 28 Agustus 2024.

Menurut Amelia, mayoritas pengeluaran kelas menengah dan menuju kelas menengah menyasar kelompok makanan serta perumahan. Adapun pengeluaran untuk perumahan mencakup biaya sewa dan perabotan rumah tangga, serta tidak termasuk biaya cicilan pembelian rumah atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ia mengungkapkan, saat proporsi kelas menengah relatif tipis dan mengalami penurunan, hal tersebut membuat perekonomian negara kurang resilien atau tidak tangguh terhadap guncangan.

“Kelas menengah memiliki peran yang sangat krusial sebagai bantalan ekonomi suatu negara. Ketika proporsi kelas menengah relatif tipis, perekonomian kurang resilien terhadap guncangan. Jadi, peran kelas menengah menjadi penting untuk menjaga daya tahan suatu ekonomi,” ujar Amalia.

Oleh karena itu, Amalia menyebutkan bahwa Pemerintah perlu membuat kebijakan yang memperkuat daya beli kelas menengah. Hal ini mengingat kontribusi yang tinggi dari kelas menengah terhadap perekonomian negara.

“Penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin, tapi juga untuk kelas menengah (middle class) dan menuju kelas menengah (aspiring middle class),” tuturnya.

Di sisi lain, peneliti makro Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky juga menilai adanya penurunan signifikan dari jumlah kelas menengah menjadi calon kelas menengah di Indonesia.

“Apabila kelas menengah terus turun, tentu pertumbuhan ekonomi akan turun, karena secara keseluruhan daya beli masyarakat menurun,” kata dia kepada Tempo, dikutip 31 Agustus 2024.

Sementara itu, Amelia mengatakan, Pemerintah sendiri menetapkan target masyarakat kelas menengah mencapai 80 persen pada 2045 mendatang. Peningkatan kelas ini diharapkan terealisasi secara bertahap dari tahun ke tahun.

“Jadi proporsi kelas menengah tahun 2045 juga diharapkan mencapai 80 persen. Karena kan kelas menengah ini menjadi bantalan dari perekonomian. Kalau supaya kokoh perekonomiannya maka kelas menengahnya harus tebal,” ucapnya.

Adapun kelompok kelas menengah mencakup masyarakat dengan pengeluaran berkisar Rp 2.040.262 sampai Rp 9.909.844 per kapita per bulan pada 2024. Jumlah itu ditentukan oleh standar Bank Dunia soal kelas menengah dengan perhitungan 3,5-17 kali garis kemiskinan suatu negara. Sementara itu, standar tingkat pengeluaran kelas menengah meningkat dari 2019, yakni berada pada rentang Rp 1.488.375 hingga Rp 7.229.250.

Raden Putri, Linda Lestari, Hendri Agung, Bagus Priadi, Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) beserta puluhan asosiasi lintas sektor mengeluhkan dampak penerapan PP Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik pada industri hasil tembakau (IHT) dan sektor-sektor terkait. Mereka menganggap aturan ini dapat mengancam kestabilan berbagai sektor yang bergantung pada IHT, mulai dari pertanian tembakau, ritel, UMKM, hingga industri kreatif.

Wakil Ketua Umum Apindo, Franky Sibarani menyebut industri hasil tembakau akan merasakan dampak paling besar apabila PP ini diterapkan. Bahkan menurutnya, dampak penerapan aturan ini bakal lebih besar dibandingkan saat Pandemi Covid-19. “Kalau pas Covid-19 pendapatan kita turun, tapi di berbagai perusahaan mungkin masih bisa mengatur sheet-nya, atau mengatur dengan bekerja dari rumah. Pendapatan memang berkurang, ada juga PHK, tapi kalau ini tidak. Industrinya yang dihentikan," ujarnya.

Asosiasi Lintas Sektor juga menyoroti proses pembuatan kebijakan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan dampak ekonomi yang bisa mengganggu kestabilan perekonomian. “Petani tembakau menggantungkan hidupnya pada industri ini. Peraturan yang tida memperhitungkan keberlanjutan sektor pertanian akan memukul keras para petani beserta yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal," ujar Ketua Umum Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Henry Nayoan.

Dalam konferensi tersebut, Apindo bersama 20 asosiasi lintas sektor lainnya menolak pasal-pasal dalam PP Kesehatan dan RPMK yang dikhawatirkan akan memberikan dampak detruktif pada industri hasil tembakau. Ketentuan yang dimaksud tersebut berkaitan dengan standarisasi kemasan polos yang menghilangkan identitas merek produk tembakau, pemberlakuan batas tar dan dikotin pada produk tembakau, serta pemberlakuan larangan zonasi penjualan produk termbakau dalam radius tertentu.

“Kami tidak menolak regulasi, tetapi regulasi ini harus disusun dan diterapkan secara adil dan berimbang, mengingat perkembangan perekonomian terkini serta kompleksitas posisi industri hasil tembakau dalam menopang ekonomi nasional”, tutup Franky.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani mengatakan bahwa tambahan anggaran kepada Kementerian Investasi yang disetujui DPR sebesar Rp681, 88 miliar. Anggaran ini dibahas bersama anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, hari ini, Kamis, 12 September 2024.

"Oh iya, tadi saya sampaikan anggaran yang saat ini adalah 680 miliar rupiah, something-lah. Ya, itu kami diminta melakukan penyesuaian dengan anggaran yang ada," kata Rosan kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 September 2024.

Selanjutnya Kementerian Investasi akan melakukan penyesuaian dengan anggaran yang disetujui Komisi VI DPR RI dengan program di Kementerian Investasi. "Kami akan segera melakukan penyesuaian dan akan kami laporkan pada hari ini," tutur Rosan, seusai mengikuti rapat bersama Komisi VI.

Sebelumnya, dalam saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, pada Selasa, 3 September 2024 lalu, Rosan mengusulkan penambahan anggaran Kementerian Investasi pada 2025 sebesar Rp889,3 miliar. Dengan tambahan tersebut, maka total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp1,57 triliun.

Sementara yang ditetapkan oleh DPR untuk pagu anggaran 2025 Kementerian Investasi sebesar Rp 681,88 miliar. Rosan mengatakan anggaran itu akan dipakai dengan mengutamakan program prioritas. "Tetapi pada intinya kami akan melihat kembali lagi ke skala prioritas apa yang harus kami kerjakan," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan gemuk seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian baru. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas perihal pertambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo mendatang.

Meski mengaku belum mengetahui jumlah pastinya, namun Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu membenarkan ketika ditanya mengenai isu jumlah menteri menjadi 44 orang. “Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri),” kata Zulhas di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 11 September 2024, dikutip dari Antara.

Saat ini, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah ada 34 kementerian untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Apabila penambahan tersebut benar terjadi, maka akan ada sekitar sepuluh kementerian baru di masa pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029. Hal inilah yang akan membuat kabinet Prabowo mendatang bongsor atau gemuk.

Didukung RUU Kementerian Negara

Penambahan jumlah kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto dapat dilakukan setelah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) dan pemerintah menyepakati jumlah kementerian dalam kabinet tak lagi dibatasi. Kedua pihak sepakat mengubah ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara dalam rapat panitia kerja Baleg dan pemerintah, Senin kemarin, 9 September 2024.

Awalnya Pasal 15 itu mengatur komposisi kabinet maksimal terdiri atas 34 kementerian. Tapi Badan Legislasi dan pemerintah menghapus ketentuan itu, lalu mengatur jumlah keseluruhan kementerian disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Melansir dari laporan Koran Tempo berjudul “Jalan Mulus Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran,” perubahan Undang-Undang Kementerian Negara tiba-tiba menggelinding setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029.

Awal Mei lalu, muncul wacana bahwa Prabowo akan menambah jumlah kementerian, dari 34 menjadi 41. Satu-satunya cara untuk mengakomodasi keinginan tersebut adalah mengubah ketentuan Pasal 15 UU Kementerian Negara. Pasal ini secara tegas menyebutkan jumlah kementerian maksimal sebanyak 34.

Sebelumnya, laporan Koran Tempo pada edisi 3 Mei 2024 yang judul “Bagaimana Kabinet Prabowo Menampung Jatah Menteri Koalisi Partai” mengulas bahwa Prabowo dibantu dua orang kepercayaannya di Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani, untuk merumuskan rencana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 41. Beberapa nomenklatur kementerian juga akan diubah karena ada penambahan menteri baru.

Wacana menambah jumlah kementerian itu diduga kuat untuk mengakomodasi para pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 supaya bisa masuk kabinet. Adapun pada Pilpres lalu, Prabowo-Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju, yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garuda.

Setelah pemilihan presiden, empat partai politik lain dikonfirmasi bergabung ke pemerintahan Prabowo mendatang. Mereka adalah Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKS, dan PPP. Sementara itu, PDI Perjuangan belum menyatakan bergabung ke pemerintahan Prabowo nanti.

Kemudian pada pertengahan Mei 2024, Badan Legislasi DPR mulai membahas rencana revisi UU Kementerian Negara. Mereka mengesahkan revisi UU Kementerian Negara menjadi usulan inisiatif DPR. Presiden Jokowi lalu merespons revisi ini dengan mengirim surat presiden ihwal penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan revisi tersebut pada 2 Juli 2024

Dalam revisi Undang-Undang tersebut, selain perubahan pada Pasal 15, disepakati juga tambahan Pasal 10A dan tambahan ketentuan Pasal 6. Pasal 10A mengatur pembentukan lembaga baru. Misalnya, jika terdapat penulisan unsur organisasi seperti direktorat jenderal, direktorat jenderal itu dapat diubah menjadi lembaga sendiri.

Lalu tambahan ketentuan Pasal 6 adalah pembentukan kementerian sendiri dapat didasarkan pada sub-urusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan. Tambahan ketentuan pada kedua pasal ini membuka ruang bagi pemerintahan Prabowo-Gibran membentuk kementerian atau lembaga baru tanpa perlu merevisi lagi UU Kementerian Negara.

Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Polusi udara di wilayah aglomerasi Jabodetabek terus memburuk seiring volume kendaraan bermotor di jalan yang terus meningkat. Sayangnya, pemerintah masih menganggap kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya tersebut masih tergolong sedang--belum buruk.

“Di sini terjadi misleading ya, dalam konteks menggunakan pisau analisis, sehingga selalu terjadi silang sengketa antara publik dengan pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, kepada wartawan di Jakarta pada Rabu 11 September 2024.

Menurut Ahmad, masalah polusi udara Jabodetabek mendapat sumbangan terbesar dari kendaraan bermotor. Tanpa keberhasilan dari upaya menghentikan pertumbuhan volume kendaaan bermotor tersebut, analisis KPBB menunjuk langkah mendesak evaluasi terhadap kualitas bahan bakarnya. “Mau tidak mau, yang pertama harus diperbaiki adalah kualitas bahan bakarnya,” kata Ahmad.

Untuk itu dia menyarankan segera penyediaan BBM ramah lingkungan yang sesuai teknologi kendaraan berstandar Euro 4. Ini seperti yang juga telah diadopsi Indonesia sejak 2018 lewat Peraturan Menteri LHK pada 2017.

Disebutkan Ahmad, standar tersebut nyaris menjadi kenyataan setelah pemerintah lewat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan bahan bakar Euro 4 tersedia di wilayah Jabodetabek per 17 Agustus 2024. Luhut sebelumnya memang ditunjuk Presiden Joko Widodo memimpin penanganan polusi udara Jakarta.

Namun, kata Ahmad, terjadi perbedaan pendapat dan ketidaksiapan kementerian yang lain hingga menyebabkan tenggat dianulir. Yang terjadi kemudian, menurutnya, adalah stok bahan bakar di bawah Euro 4 yang melimpah di pasar Asia Tenggara tetap dikirim ke Indonesia--negara yang disebutnya longgar dalam hal standarisasi BBM.

"Negara-negara di Asia Tenggara sebut saja Singapura, Thailand, dan Filipina, sudah cukup lama menerapkan standar tinggi pada kualitas bahan bakar kendaraan bermotor mereka," kata dia.

Ahmad menambahkan harapan KPBB kalau implementasi standar Euro 4 segera menemui titik terang sebelum pemerintahan saat ini benar-benar berakhir. Ditegaskan pula bahwa rekomendasi BBM berstandar Euro 4 sudah melalui kajian yang cukup panjang dan koordinasi lintas sektoral.

Dalam kesempatan yang sama, Profesor Bidang Kesehatan Lingkungan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Haryanto, menyebut polusi udara sebagai penyumbang persentase terbesar penyakit yang menyerang tubuh manusia. “Silent killer, pembunuh senyap, karena 60 persen dari seluruh penyakit itu kontribusi polusi udara,” ujar Budi.

Menurutnya kualitas udara yang buruk adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat, lantaran tiadanya opsi mengenai udara yang akan dihirup. Beda hal, misalnya, dengan makanan atau minuman. Sejalan dengan KPBB, pria yang telah menghabiskan 30 tahun masa hidupnya berkecimpung di bidang polusi udara ini juga mengamini penerapan bahan bakar ramah lingkungan sesuai standar Euro4.

Ia mengungkap hasil simulasi penerapan Euro 4 yang mampu menurunkan polusi udara secara signifikan. “Katakanlah 45 sampai 55 persen polusi udara itu tertangani, ya,” kata Budi yang menyebut tindakan itu sebagai gerakan radikal memberantas polusi udara.

BAYU MENTARI

TEMPO.CO, Jakarta - Pelayanan dan perawatan kesehatan atas kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Namun, tidak semua jenis laka lantas dapat ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Daftar Kecelakaan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Adapun pemberian manfaat pelayanan dan perawatan kesehatan atas kecelakaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar-Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

Lantas, apa saja jenis laka lantas yang tidak dijamin program JKN-KIS? Berikut daftarnya.

1. Kecelakaan Ganda

Deputi Direksi Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan MalukuBPJS Kesehatan, Beno Herman mengatakan kecelakaan lalu lintas ganda yang melibatkan dua kendaraan atau lebih dijamin PT Jasa Raharja.

Selain itu, PT Jasa Raharja juga menanggung biaya perawatan atas kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan dengan pengguna jalan lain, seperti pejalan kaki.

2. Kecelakaan Tunggal pada Angkutan Umum

Beno juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis kecelakaan tunggal yang penjaminnya PT Jasa Raharja. Misalnya, kecelakaan yang dialami penumpang moda angkutan umum resmi dan telah membayar tiket yang di dalamnya termasuk iuran wajib.

“Tapi, memang ada beberapa jenis KLL (kecelakaan lalu lintas) tunggal yang penjaminnya PT Jasa Raharja, contohnya korban kecelakaan lalu lintas di angkutan umum resmi dan sudah membayar iuran wajib,” kata Beno dalam acara Ngopi Barang Jasa Raharja dan Media di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 30 September 2022, seperti dikutip dariAntara.

3. Kecelakaan Kerja

Sementara itu, untuk laka lantas tunggal atau ganda yang termasuk kategori kecelakaan kerja, maka penjaminnya bisa berbeda-beda.

Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) penjaminnya PT Asabri (Persero), aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penjaminnya PT Taspen (Persero), serta karyawan lainnya penjaminnya BPJS Ketenagakerjaan.

Beberapa jenis kecelakaan kerja yang ditanggung PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan BPJS Ketenagakerjaan, seperti kecelakaan dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja, penyakit yang diderita akibat pekerjaan, serta kecelakaan yang terjadi di lokasi kerja.

4. Kecelakaan Tunggal karena Kelalaian

Perawatankesehatanatas kecelakaan tunggal yang melibatkan satu kendaraan bermotor akibat kelalaian pengemudi, seperti jatuh sendiri, menabrak pohon, atau terguling karena pecah ban dapat dijamin BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan akan menjadi penjamin pertama KLL tunggal, dengan catatan korban adalah peserta JKN aktif,” ucap Beno.

Namun, terdapat beberapa jenis kelalaian pribadi pada kecelakaan yang tidak termasuk jaminan perawatan kesehatan BPJS Kesehatan, misalnya sopir mabuk. Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Made Sukmawati.

“Masak orang yang tidak memperhatikan keselamatan jiwanya harus kami tanggung. Selain kecelakaan dalam kondisi mabuk, jenis bunuh diri lainnya juga tidak dijamin BPJS Kesehatan saat membutuhkan perawatan,” ujar Made dalam pertemuan jajaran BPJS Kesehatan-Polri di Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Rabu, 25 April 2018.

TEMPO.CO, Jakarta -Agenda diskusi terbuka yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dibatalkan sepihak oleh manajemen penyedia tempat. Agenda bertajuk Marah-Marah Kepada Private Jet & Fufufafa tersebut diketahui mengundang Kaesang Pangarep untuk hadir memberikan klarifikasinya di hadapan publik.

“Betul acara tersebut dibatalkan secara sepihak oleh venue,” terang Yassar, peneliti ICW ketika dihubungi pada Kamis, 12 September 2024.

Pembatalan sepihak tersebut menurut Yassar karena pihak penyedia tempat menganggap agenda kegiatan yang akan digelar oleh ICW tersebut rawan dengan provokasi dan mengganggu keamanan serta ketertiban. ICW sendiri dalam poster diskusi publik tersebut mengundang Kaesang Pangarep dan Komisioner KPK, Alexander Marwata terkait isu gratifikasi dalam penggunaan private jet. “Kalau berani datang,” bunyi poster tersebut.

Yassar mengatakan, sebelumnya setiap agenda ICW yang diadakan di tempat tersebut yakni kafe ‘Kala di Kalijaga’ tidak pernah bermasalah. Oleh karenanya, ia menduga ada alasan politis di balik pembatalan agenda ini secara sepihak oleh pihak manajemen.

“Kala di Kalijaga memang pengelolaannya terhubung dengan PERURI. Jadi momen pembatalan acaranya patut diduga berhubungan dengan permintaan dengan motif politis dari kekuasaan yang tidak suka dengan topik yang akan dibahas,” tambah Yassar.

Adanya pembatalan sepihak yang diduga memiliki alasan politis ini dikecam oleh ICW. Mereka menganggap hal ini sebagai upaya pembungkaman terhadap suara kritis. Hal ini dilihat sebagai suatu tren yang mengkhawatirkan di masa akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Agenda diskusi publik ini sendiri dipastikan akan tetap dilakukan seperti sudah dijadwalkan pada pukul 18.00 WIB nanti. ICW akan memindahkan lokasi kegiatan ke GuYoNan Cafe, Jl. Raya Kby. Lama No.18CD, Kota Jakarta Selatan.

TEMPO.CO, Medan - PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI atauDivisi Regional 1 Sumatra Utara melakukan uji coba teknologi Face Recognition Boarding Gate di Stasiun Medan. Fasilitas layanan boarding di area pemeriksaan tiket ini, dilengkapi kamera untuk mengidentifikasi dan memvalidasi indentitas seseorang melalui pindai wajah. Datanya diintegrasikan dengan tiket penumpang yang ada pada sistem boarding.

Manager Humas KAI Divre 1 Sumut Anwar Solikhin menjelaskan, proses boarding semakin praktis karena pelanggan cukup memindai wajah, tidak perlu lagi menunjukkan KTP atau bukti print tiket. Saat ini, ada dua unit mesin Face Recognition di gate Stasiun Medan yang dilakukan ujicoba.

Pelanggan cukup melakukan satu kali registrasi atau pendaftaran di aplikasi Access by KAI maupun di stasiun. Mendaftar ke layanan Face Recognition dengan klik Menu "Akun" kemudian klik "Registrasi Face Recognition" dan ikuti langkah-langkah sesuai petunjuk yang diberikan.

"Registrasi di Stasiun Medan dipandu petugas layanan khusus. Proses ini tidak dapat diwakili. Bawa e-KTP, registrasi dapat langsung dilakukan dengan menempelkan e-KTP pada perangkat reader kemudian menempelkan jari telunjuk kanan atau kiri pada pemindai," kata Anwar, Kamis, 12 September 2024.

Bagi pelanggan yang tidak dapat melakukan registrasi karena tidak memiliki e-KTP seperti pelanggan anak atau e-KTP nya dalam keadaan rusak, tidak perlu khawatir. Registrasi dilakukan melalui petugas layanan yang tersedia. Pendaftaran cukup sekali dan berlaku untuk seterusnya, termasuk saat berada di stasiun lain yang sudah memiliki fasilitas Face Recognation Boarding Gate.

"Pelanggan yang sudah pernah menggunakan layanan serupa tidak perlu melakukan registrasi lagi. Jika sudah melakukan registrasi, pelanggan tidak perlu lagi menyetak boarding pass, langsung menuju Face Recognition Boarding Gate jika boarding sudah dapat dilakukan," kata Anwar lagi.

Arahkan wajah ke mesin pemindai. Kalau data tiket, identitas dan syarat lain sudah sesuai, gate akan otomatis terbuka. Proses pemindaian wajah dan verifikasi seluruh data yang tersimpan di sistem KAI sangat cepat sehingga memudahkan dan mempercepat antrean saat proses boarding.

Anwar berharap penerapan Face Recognition Boarding Gate semakin mempermudah pelanggan melakukan perjalanan karena proses boarding akan jauh lebih cepat, praktis, dan tidak memerlukan verifikasi berkas manual.

"Semuanya akan membuat pelanggan menjadi lebih nyaman dalam menikmati seluruh proses perjalanan menggunakan kereta api," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan akun Kaskus Fufufafa yang disinyalir milik Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, bukan milik Gibran.

“Enggak, bukan (milik Gibran). Saya jelasin di DPR ya. Bukan. Nanti lagi dicari, pasti ketahuan. Yang pasti bukan punya Mas Gibran,” kata Budi kepada awakmedia di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 September 2024.

Fakta terbaru merebak di akun X @kiqi01 mengunggah informasi tentang Fufufafa yang mengomentari sebuah utasan Kaskus pada 13 Juni 2014. Dalam unggahan di Kaskus itu tertulis Andi Arief: Jokowi 'Sembunyikan' Anak Pertamanya. Akun Fufufafa menyambut pernyataan itu dengan mengatakan dirinya tak bersembunyi.

"sini lo nj*ng gw gak ngumpet," balas akun Kaskus Fufufafa. Kian menjadi sorotan setelah dibagikan kembali oleh akun X @kafiradikalis. Namun, Budi tetap mengatakan akun Fufufafa bukan milik Gibran.

Menurut Budi, timnya di Kominfo tengah mengecek dan menyimpulkan sementara akun Fufufafa bukan milik anak sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Ada dari tim melakukan pengecekan. Nanti kami umumkan kalau ketahuan siapa yang punya (akun Fufufafa). Tapi yang pasti bukan punya mas Gibran. Lagi dikerjakan. Lagi ditelusuri,” katanya sembari berlalu.

Sementara Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Hokky Situngkir menyerahkan sepenuhnya jawabankepada Gibran dan Budi Arie. “Pernyataannya sudah jelas dari beliau, dan Pak Menteri sudah ngomong. Itu saja hari ini,” katanya kepada Tempo di Kantor Kemenkominfo, Kamis.

Sehari sebelumnya, Budi menolak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu perihal akun Kaskus Fufufafa dan isu gratifikasi terkait jet pribadi yang digunakan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Ia enggan memberikan jawaban secara terbuka ketika ditanyai awak media mengenai hal tersebut.

“Ini lagi ngomongin judi online, kalau pertanyaan itu (akun Kaskus Fufufafa dan jet pribadi Kaesang) sudah saya jawab kemarin di DPR. Enggak mau ah, ih maksa,” kata Ketua Umum Relawan Pro Jokowi itu di acara Bareng Kominfo: Aksi & Strategi Fintech Hadapi Penipuan Judi Online, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu, 11 September 2024.

Budi Arie merasa diincar dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mengaku khawatir keceplosan jika memberikan keterangan lebih lanjut. “Kayaknya gue diincer nih. Enggak bisalah, nanti saya keceplosan. Nanti saja, bisik-bisik saja. Udah, pertanyaan lain,” ucap Budi mengalihkan arah pertanyaan agar kembali kepada tema utama acara. “Lain kali ntar saya jawab,” tuturnya lebih lanjut.

INFO NASIONAL – Sebuah pemandangan tak biasa terlihat ketika memasuki gate 3 di Terminal 3 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada instalasi seni menyerupai bentuk bola dunia dengan ukuran besar terpasang di sana. Menggunakan potongan kain yang disusun menjadi ilustrasi peta dunia, tertulis di sana sebuah slogan “Bumi Masa Depan Kita”.

Instalasi seni itu karya Direktur Kreatif InJourney Green Felix Tjahyadi yang berkolaborasi dengan brand fashion Sejauh Mata Memandang. Pameran instalasi seni itu sekaligus menunjukkan komitmen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) dalam membangun Green Airport serta merayakan Hari Ozon Dunia pada 16 September 2024 dengan kampanye “Melayani Bumi Sepenuh Hati.”

Kampanye ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon demi menuju bandara yang lebih hijau dan ramah lingkungan (green airport). Selain itu sebagai upaya menuju bumi yang lebih hijau dengan mengubah bandara menjadi pintu gerbang menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Dalam rangka Hari Ozon Dunia 16 September, Injourney Airports anak perusahaan dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, menggelar pameran seni dan instalasi di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta jingga Maret 2025. Dok. TEMPO

“Kita akan lebih berkomitmen untuk membangun green company dan green airports,” kata Direktur Komersial Injourney Airports, M. Rizal Pahlevi, saat mengisi acara “Green Talk” di area pameran instalasi seni, Rabu, 11 September 2024. Hadir juga dalam kegiatan itu Direktur SDM dan Digital InJourney Herdy Harman, Direktur Kreatif Felix Tjahyadi, Founder Sejauh Mata Memandang Chitra Subyakto, dan melalui daring, Forest Conservationist Farwiza Farhan.

Bergabungnya PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II menjadi InJourney Airports, kata Rizal, menjadikan perusahaan ini sebagai operator bandara ke-5 terbesar di dunia. “Perusahaan ini sudah kelas dunia. Karena itu sebuah perusahaan yang keren tidak lagi hanya sebatas mencari laba tetapi juga kepeduliannya terhadap lingkungan, tata kelola, dan sosial. Itu perusahaan yang keren,” tutur dia.

InJourney, lanjut Rizal, memiliki misi besar yakni ingin pariwisata Indonesia memberikan kontribusi maksimal. “Airport merupakan bagian dari ekosistem kita,” ucap dia. Adapun green airport, menurut Rizal, merupakan cita-cita bersama.

Saat ini, InJourney Airports telah menyusun strategi jangka panjang guna mewujudkan cita-cita mewujudkan bandara yang hijau. Beberapa program inisiasi untuk mewujudkan bandara yang hijau dengan menyusun road map Energi Baru dan Terbarukan sampai dengan 2027, transisi energi dengan pembuatan PLTS, pengelolaan limbah sampah dengan seaweg treatment plant yang dapat digunakan untuk penghijauan dan penyiraman tanaman dengan kapasitas 8.000 m3.

Dia pun berharap kampanye melalui pameran seni instalasi maupun penerapan tata kelola green airports di Bandara Soekarno-Hatta dapat kemudian diaplikasikan ke bandara-bandara lain di bawah naungan holding InJourney. “Mencintai bumi harus benar-benar konkret. Terpenting esensi tata kelola tidak sekedar sporadis dan program sesaat tetapi sutainability atau keberlanjutan.”

Direktur SDM dan Digital InJourney, Herdy Harman mengatakan program ini sejalan dengan visi InJourney untuk mewujudkan Green Airports yang merupakan green initiatives dan dirancang untuk mewujudkan upaya mencapai Net Zero Emission pada 2060. Angkasa Pura Indonesia, kata dia, tidak ingin hanya menyediakan sarananya saja tetapi juga turut aktif untuk menjaga alam dan ekosistem. “Enggak hanya di bandara tetapi juga di sekeliling kita. Kami ingin memberikan dampak terbaik untuk masa depan.”

InJourney memiliki visi “Becoming Leading Green Indonesia Tourism Corporation for Sustainable Destination Ecosystem” dengan tiga pilar keberlanjutan yakni sustainable operation, sustainable tourism destination, dan sustainable environment. Implementasi strategi berkelanjutan juga merupakan bentuk dukungan InJourney terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Fito bersana saat Injourney Airports. Dok. TEMPO

Dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, InJourney Group telah melakukan inisiatif keberlanjutan antara lain dengan penggunaan kendaraan listrik (EV) di area operasional bandara dan destinasi wisata seperti di Borobudur, Prambanan, TMII, KEK Sanur, dan Mandalika. Selain itu, dalam mengembangan destinasi pariwisata, InJourney juga melakukan pembangunan PLTS serta elektrifikasi ground support equipment di sejumlah destinasi pariwisata. InJourney mengembangkan konsep sustainable tourism dengan membangun industri pariwisata yang berkelanjutan dengan berfokus pada penciptaan nilai tambah dari keindahan alam dan warisan budaya nasional.

Melalui pameran seni instalasi ini, InJourney Airports akan berkontribusi untuk pelestarian Hutan Leuser. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan dengan membeli sejumlah item dari Sejauh Mata Memandang di area pameran instalasi, untuk kemudian setiap pembelian akan dikonversi dalam bentuk bibit pohon yang akan ditanam di Hutan Leuser.

“Produknya simple-simple selain baju, terdapat tas kecil, scarf, outer, gantungin kunci, boneka, dan lainnya,” ujar Chitra Subyakto. InJourney bekerjasama dengan Yayasan Haka telah berkomitmen untuk menanam pohon seluas 5 hektare yang jika ditotal sebanyak 1385 pohon.

Dalam berkarya, Sejauh Mata Memandang kata Chitra selalu mengutamakan proses yang bertanggungjawab dari hulu ke hilir. Mereka membuat karya secara sirkular dimulai dari bahan-bahan kain yang diperoleh dari petani, kemudian diolah pemintal, penenun, penjahit, desainer, hingga digunakan pemakai yang kemudian dikembalikan lagi melalui pohon-pohon yang ditanam di Leuser. “Kita bisa berkarya dengan lebih bertanggungjawab.”

Forest Conservasionist, Farwiza Farhan, mengatakan kawasan ekosistem Leuser dipilih karena memiliki 4 (empat) hewan langka sekaligus yakni gajah, badak, harimau, dan orang utan Sumatera yang perlu dilestarikan. “Ini adalah tempat terakhir di dunia bagi empat satwa langka itu bersama di alam. Ini adalah harta yang dimiliki empat satwa itu, karena itu perlu kita jaga.”

Direktur Kreatif Felix Tjahyadi mengatakan, kegiatan ini merupakan Langkah kecil dan juga permulaan bagi berbagai kolabolator. “Dengan membeli satu produk bisa memberi kontribusi kepada Leuser,” kata dia. Felix pun berharap dengan pameran seni dan instalasi yang akan berlangsung hingga Maret 2025 ini, giat ekonomi pun dapat berputar. (*)