TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah pendaftar seleski CPNS 2024 sampai dengan 11 September 2024 pukul 08.00 sebanyak 3.872.844 orang. Jumlah ini belum termasuk pendaftar di Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuka sampai besok, Jumat, 13 September 2024, pukul 23.59 WIB.

Menurut data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Dari 3,8 juta pendaftar tersebut, sebanyak3.321.312 melakukan submit atau mengakhiri pendaftaran. Para pelamar ini memperebutkan 1.289.824 formasi yang terbagi menjadi 427.650 lowongan pada instansi pusat dan 862.174 di daerah

Jumlah pendaftar yang submit dan dinyatakan memenuhi syarat oleh instansi sebanyak1.727.771 orang, dan yang tidak memenuhi syarat319.904 pelamar.

Pengumuman hasil seleksi administrasi akan dilakukan BKN pada 14-17 September 2024.

BKN juga berjanji akan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) SSCASN untuk menangani keluhan masyarakat mengenai CASN 2024."BKN sudah menyediakan PIC yang akan meng-handleuntuk mendukung seleksi CASN," kata Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto.

Selain itu, BKN telah menyediakan pusat bantuan bagi calon pelamar CASN melaluihttps://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/.

Berikut data menarik seputar CPNS 2024:

Top 10 Instansi Pusat

• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 9.070 formasi, dan 541.647 pelamar.
• Kementerian Agama: 20.772 formasi, dan 287.683 pelamar.
• Kementerian Kesehatan: 8.607 formasi, dan 102.989 pelamar.
• Kejaksaan Agung: 9.694 formasi, dan 79.778 pelamar.
• Kementerian Komunikasi dan Informatika: 4.215 formasi, dan 82.136 pelamar.
• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: 12.843 formasi, dan 66.164 pelamar.
• Kementerian Pertahanan: 6.566 formasi, dan 42.830 pelamar.
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 3.066 formasi, dan 41.812 pelamar.
• Kementerian Keuangan: 1.230 formasi, dan 36.927 pelamar.
• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: 1.206 formasi, dan 37.504 pelamar.

Top 10 Instansi Daerah

• Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta: 4.413 formasi, dan 41.369 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Sijunjung: 1.261 formasi, dan 29.871 pelamar.
• Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 2.314 formasi, dan 29.777 pelamar.
• Pemerintah Aceh: 681 formasi, dan 25.583 pelamar.
• Pemerintah Provinsi Jawa Barat: 899 formasi, dan 23.886 pelamar.
• Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara: 1.509 formasi, dan 23.162 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Luwu Timur: 934 formasi, dan 21.138 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Tangerang: 500 formasi, dan 20.134 pelamar.
• Pemerintah Kota Surabaya: 680 formasi, dan 17.006 pelamar.
• Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): 2.571 formasi, dan 16.867 pelamar.

10 Instansi Pusat Sepi Peminat

• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 65 formasi, 380 pelamar.
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: 61 formasi, 440 pelamar.
• Setjen KOMNAS HAM: 38 formasi, 459 pelamar.
• Sekretariat Jenderal MPR: 25 formasi, 505 pelamar.
• Badan Riset dan Inovasi Nasional: 500 formasi, 486 pelamar.
• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila: 53 formasi, 842 pelamar.
• Setjen WANTANNAS: 64 formasi, 885 pelamar.
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme: 194 formasi, 972 pelamar.
• Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: 145 formasi, 1.034 pelamar.
• Badan Informasi Geospasial: 82 formasi, 1.184 pelamar.

10 Instansi Daerah Sepi Peminat

• Pemerintah Kota Gorontalo: 5 formasi, 13 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Bangli: 9 formasi, 19 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Purworejo: 17 formasi, 39 pelamar.
• Pemerintah Kota Tanjungpinang: 15 formasi, 50 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Bondowoso: 27 formasi, 58 pelamar.
• Pemerintah Kota Tidore Kepulauan: 51 formasi, 62 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Pohuwato: 41 formasi, 84 pelamar.
• Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat: 23 formasi, 141 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat: 10 formasi, 164 pelamar.
• Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan: 6 formasi, 173 pelamar.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | MELYNDA DWI PUSPITA |EKO ARI WIBOWO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, mengatakan mengapresiasi komitmen PT Nippon Shokubai Indonesia yang akan melakukan investasi fase keempat pada 2025 sebesar US$ 110 juta atau setara Rp1,69 triliun. Perusahaan industri petrokimia di Cilegon, Banten, itu diharapkan bisa beroperasi pada 2027.

"Saya datang sudah pembangunan fase keempat dengan nilai perluasan (investasi) sekitar Rp1,69 triliun," kata Rosan, dalam keterangan tertulis pada Kamis, 12 September 2024, seusai berkunjung dari PT Nippon di Cilegon, kemarin.

Rosan mengunjungi PT Nippon sekaligus meninjau perkembangan investasi perusahaan asal Jepang tersebut di Indonesia. Menurut dia, pemerintah sangat menjaga investasi yang sudah ada di Tanah Air. Tidak hanya investasi baru, kata Rosan, tetapi yang sudah masuk harus dijaga dengan baik.

"Ini dilakukan agar menjadi marketingtools words of mouth kepada investor-investor lainnya untuk berinvestasi di Indonesia," tutur Rosan. Rosan menegaskan komitmen pemerintah terus mendorong investasi asing yang memberikan nilai tambah bagi industri nasional dan menciptakan lapangan kerja.

Sebelumnya, PT Nippon mengumumkan rencana melakukan perluasan industri keempat dengan investasi sekitar US$ 110 juta. Proses pembangunan industri baru akan mulai dibangun pada 2025. Sementara target memulai produksi komersial pada 2027. Investasi fase keempat difokuskan memproduksi superabsorbent polymer (SAP) pertama di Indonesia. Kapasitas produksi ditargetkan mencapai 50.000 ton per tahun.

Menurut Rosan, produk SAP sangat penting dalam industri manufaktur, terutama produk seperti popok, pembalut, dan barang-barang lainnya yang memerlukan daya serap tinggi. "Selama berada dalam koridor hukum yang baik dan benar, kami akan mendukung dan memfasilitasi penuh investasi Nippon Shokubai. Pemerintah juga memiliki program Super Tax Deduction, bisa mendapatkan tax insentif sampai 200 persen," ujar dia.

Ia berharap perluasan bisnis PT Nippon tidak hanya memberikan dampak bagi perusahaan. Namun memberikan berdampak positif bagi masyarakat sekitar. "Pada fase keempat ini rencananya mulai konstruksi di 2025 dan diharapkan tahun 2027 sudah bisa berproduksi," ucap dia.

Dia mengatakan, hal itu dapat meningkatkan peran dan sumber daya masyarakat di Cilegon sehingga bisa bertumbuh dan berkembang. Selain itu, dia mengatakan pemerintah mempunyai program vokasi dan training mendukung hal ini," kata dia.

Kementerian Investasi mencatat total investasi Jepang di Indonesia selama lima tahun terakhir telah mencapai lebih dari US$ 19 miliar, dengan sektor-sektor utama meliputi industri kendaraan bermotor, listrik dan gas, serta perumahan dan kawasan industri.

Data Kementerian Investasi menunjukkan PT Nippon pertama kali memulai produksi komersialnya pada 1999 dengan fasilitas pertama. Sejak itu, perusahaan terus melakukan ekspansi, dengan fasilitas kedua, yang mulai beroperasi secara komersial pada 2014 dan fasilitas ketiga pada 2023.

Total investasi Jepang di Indonesia selama lima tahun terakhir telah mencapai lebih dari USD19 miliar, dengan sektor-sektor utama meliputi industri kendaraan bermotor, listrik dan gas, serta perumahan dan kawasan industri.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kasan mengaku mendapatkan laporan salah satu Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax), diduga mengalami peretasan pada sistem transaksi Aset Kripto. Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu, 11 September 2024.

Kasan menjelaskan badan di bawah naungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu telah berkoordinasi dengan Indodax. Dia mengaku telah memanggil pihak Indodax untuk meminta klarifikasi perihal kasus tersebut. “Saat ini, Indodax sedang dalam proses investigasi terhadap sistem yang diduga mengalami peretasan tersebut,” kata dia, dikutip dari keterangan tertulis.

Ia mengatakan Indodax tengah melakukan penutupan sistem secara menyeluruh untuk memastikan semua sistem beroperasi dengan baik. Karena itu, dia mengimbau masyarakat, khususnya pelanggan Indodax, agar tetap tenang dan tidak panik.

CEO Indodax, Oscar Darmawan, membenarkan sistem transaksinya diduga tengah mengalami peretasan. Dia mengaju telah melakukan investigasi dan pemeliharaan menyeluruh terhadap sistem yang ada. Selama proses ini, platform web dan aplikasi Indodax tidak dapat diakses. “Namun, tidak perlu khawatir, karena kami pastikan bahwa saldo pelanggan akan aman, baik secara kripto maupun rupiah,” kata dia, dikutip dari keterangan tertulis.

Indodax sebelumnya mengalami aktivitas tidak biasa berupa serangkaian transaksi mencurigakan terdeteksi oleh perusahaan keamanan Web3, Cyvers Alerts. Kerugian akibat peretasan diperkirakan mencapai angka 18,2 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 280 miliar.

“Peringatan Hai @indodax, sistem kami telah mendeteksi beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan dompet anda di jaringan yang berbeda. Alamat yang mencurigakan sudah menampung 14,4 juta USD dan menukar token ke Ether,” tulis akun X resmi Cyvers Alerts pada Rabu, 11 September 2024.

Hanin Marwah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Bandung menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah Jawa Barat memasuki peralihan musim, dari kemarau ke musim hujan.

“Di wilayah Bandung Raya dan sebagian Jawa Barat sudah mulai memasuki masa transisi. Untuk wilayah Jawa Barat pada umumnya mulai memasuki musim hujan diprediksi di awal Oktober,” kata Staf Data dan Informasi Stasiun Geofisika BMKG Bandung Yuni Yulianti di Bandung, Rabu, 11 September 2024.

Yuni mengungkapkan bahwa tanda-tanda peralihan ke musim hujan mulai terlihat di sebagian besar wilayah Jabar dengan meningkatnya intensitas hujan di sore hingga malam hari.

“Hal ini ditandai dengan mulai melemahnya dominasi angin Monsun Australia dan bertambahnya tutupan awan konvektif yang signifikan,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, mengatakan PT Lotte Chemical Indonesia merupakan salah satu proyek investasi yang berhasil difasilitasi pemerintah pasca pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021.

"Setelah menghadapi berbagai kendala perizinan dan tumpang tindih lahan, konstruksi proyek ini berhasil dimulai kembali pada April 2022," kata Rosan, dalam keterangan tertulis, pada Kamis, 12 September 2024.

Dia mengatakan proyek perusahaan petrokimia itu mangkrak selama enam tahun. Namun proyek investasi di sektor petrokimia senilai Rp59,37 triliun milik PT Lotte akhirnya siap beroperasi. Rosan Roeslani, menyatakan mengapresiasi PT Lotte dan dukungan pemerintah daerah sehingga pembangungan pabrik petrokimia di Kota Cilegon, Banten, ini sudah hampir selesai.

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin itu memperkirakan konstruksi pembangunan PT Lotte sekitar 98,7 persen. Sehingga dia berharap produksi komersial PT Lotte bisa dimulai pada Maret 2025. "Mei 2025 sudah mulai ekspor,” kata Rosan, yang sebelumnya meninjau fasilitas produksi yang dibangun di atas lahan seluas 110 hektare di Cilegon, Banten.

Menurut Rosan, proyek PT Lotte mencakup pembangunan fasilitas petrokimia untuk memproduksi polypropylene serta produk hilir lainnya, seperti butadiene, dan benzene, toluene, xylene. Produk-produk ini akan menjadi bahan baku penting bagi berbagai industri seperti pembuatan botol, ban, cat, peralatan medis, hingga pengusir serangga.

Dia menjelaskan, bahwa industri ini sangat penting untuk hilirisasi di Indonesia. Di saat bersamaan, perusahaan menyerap 14 ribu tenaga kerja. "Hanya 4 persen tenaga kerja dari Korea. "Dari segi penyerapan tenaga kerja, teknologi, industrialisasi, dan ekspor, ini memberi dampak positif bagi Indonesia, terutama di daerah Cilegon," kata Rosan.

Rosan mengatakan, bahwa pemerintah memiliki kebijakan insentif super tax deduction hingga 200 persen bagi perusahan yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi. Hal ini menjadi upaya pemerintah memastikan bahwa tidak hanya perusahaan yang tumbuh dan berkembang, tetapi juga sumber daya manusia di Indonesia.

President Director PT Lotte Yim Dong Hee, kedatangan Rosan di kawasan industri dan mengunjungi fasilitas produksi perusahaan. Dia mengatakan, itu merupakan perhatian pemerintah atas setiap perkembangan investasi di PT Lotte. "Kami harap dapat kembali mengundang pemerintah ke sini," ujar Yim Dong.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, investasi PT Lotte tercatat sebagai penanaman modal asing (PMA) asal Malaysia. Karena mayoritas pemegang saham 51 persen adalah Lotte Chemical Titan Holding Bhd, yang berbasis di Malaysia. Selama 10 tahun terakhir, negara itu menempati peringkat kelima sebagai negara asal Foreign Direct Investment (FDI) terbesar di Indonesia, dengan total investasi mencapai US$ 21,86 miliar.

Korea Selatan, sebagai negara asal pemegang saham minoritas di PT Lotte, menempati peringkat ketujuh dengan total investasi sebesar US$ 18,20 miliar. Kementerian Investasi menilai, kehadiran dua negara tersebut dalam proyek strategis petrokimia menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap potensi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaminkan penganggaran dana Rp 10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi tentang program makan bergizi gratis pada tahun 2025.

“Anggaran yang di DPR itu memang kami untuk mendukung sosialisasi. Soal bentuknya seperti apa ini (sosialisasi) nanti makan bergizi gratis kan perlu penyadaran pemahaman dari masyarakat mengenai guna dan fungsinya,” katanya di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024.

Program makan bergizi gratis awalnya adalah program makan siang gratis yang dijanjikan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Setelah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, Prabowo-Gibran bersiap untuk mewujudkan janji tersebut.

Budi mengatakan, dari program makan bergizi gratis itu, Kominfo mengharapkan partisipasi masyarakat kontrol dari masyarakat dan sebagainya. “Itu nanti soal metodenya kami rancang lagi bagaimana bentuk sosialisasi yang tepat dan efektif untuk masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, ia menyatakan menganggarkan dana Rp 10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi tentang program makan bergizi gratis pada tahun 2025. Program termasuk salah satu program unggulan Pemerintah Prabowo Subianto pada periode 2025-2029.

Pernyataan tersebut oleh Budi Arie dalam Rapat Kerja Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kominfo tahun 2025.

"Berdasarkan informasi banggar DPR RI yang kami terima pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, terdapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000.000 untuk Kemenkominfo sehingga pagu anggaran Kemenkominfo menjadi Rp 7.728.907.593.000. Diusulkan penambahan tersebut dialokasikan untuk pengelolaan dan diseminasi informasi tematik program makan bergizi," kata Budi Arie dalam rapat yang berlangsung di Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Nantinya, kata Budi Arie, pengelolaan diseminasi informasi tema untuk program makan bergizi akan masuk dalam bagian program kerja komunikasi publik yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik serta lembaga kuasi publik.

Untuk mengkomunikasikan program unggulan itu ke publik secara lebih luas, Kementerian Kominfo menyiapkan rencana untuk mendiseminasikan informasi publik program-program prioritas bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam).

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirim 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas dan tata kelola Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung pada 9-20 September 2024. Fokus utama para auditor adalah memonitorgame timesepanjang penyelenggaraan PON.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK), Iwan Taufiq, mengatakan, auditor dari BPKP Pusat berjumlah 14 orang. Sementara sisanya, berasal dari BPKP Aceh 41 orang dan Sumatera Utara 22 orang.

Iwan berharap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 dapat meraih empat sukses yakni sukses prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan sukses administrasi.

“Satu lagi tambahan yaitu sukses pemanfaatan aset pasca-PON," paparnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 10 September 2024.

Sebelumnya, pada seremonial pembukaan 9 September lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya PON sebagai ajang untuk melahirkan lebih banyak atlet terbaik bangsa, pemecah rekor dunia, calon peraih medali emas di Asian Games, Sea Games, bahkan Olimpiade. Ia mengajak semua peserta agar menjadikan PON tidak sekadar kompetisi, tapi juga ajang mempererat tali persaudaraan.

“Oleh sebab itu saya titip betul pegang teguh sportivitas danfair play. Mari kita semua merayakan pekan olahraga nasional ini dengan semangat kebersamaan, dengan semangat sportivitas dan kegembiraan untuk mengukir prestasi yang membanggakan negeri,” pesan Jokowi

Penyelenggaraan PON XXI, khusus di Aceh saja, menelan biaya hingga Rp 811 miliar. Presiden Jokowi meresmikan 18 venue baru di Aceh yang dibangun khusus untuk perhelatan olahraga nasional empat tahunan tersebut.

Sebagai informasi, penyelenggaraan PON XXI di Aceh 6.287 atlet dan 3.158 official. Sementara di Sumatera Utara diikuti 6.618 atlet dan 3.320 official.

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Belum usai kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah, kondisi internal PT Timah Tbk. kembali bergejolak dengan adanya konflik antar pengurus Ikatan Karyawan Timah (IKT).

Konflik tersebut berujung digelarnya Musyawarah Luar Biasa (Muslub) untuk mencabut mandat Irfan Yuliandi sebagai Ketua Umum IKT periode 2023-2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Rabu, 11 September 2024.

Muslub tersebut digelar atas ketidakpuasan karyawan PT Timah terhadap kepimpinan Irfan Yuliandi. Sembilan dari 10 ketua pengurus wilayah IKT sepakat menunjuk ketua pengurus wilayah IKT Kota Pangkalpinang Riki Febriansyah sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua umum IKT.

Dalam berita acara surat pernyataan pengurus wilayah IKT yang diterima Tempo, sembilan ketua wilayah IKT telah melakukan evaluasi kinerja terhadap Pengurus Pusat (PP) IKT dan menyimpulkan bahwa PP IKT telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT).

Dalam surat pernyataan tersebut, PP IKT dinilai telah bertentangan dengan tujuan didirikan IKT yakni menumbuhkan suasana terbuka, jujur dan ksatria di lingkungan anggota. PP IKT dalam melakukan perubahan pengurus tidak mendaftarkan dan melaporkan perubahan jajaran ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan Provinsi.

Selain itu, PP IKT dinilai melanggar ADRT karena tidak melibatkan pengurus wilayah secara keseluruhan dalam musyawarah strategis terutama menyangkut Penilaian Performa Individu (PPI) dan menyelesaikan perselisihan dengan manajemen.

Atas dasar itulah, sembilan pengurus wilayah IKT sepakat untuk mencabut mandat Irfan Yuliandi sebagai ketua umum IKT terhitung sejak 4 September 2024 dan menunjuk Riki Febriansyah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum IKT yang ditugaskan untuk menggelar Muslub.

Plh Ketua Umum IKT Riki Febriansyah membenarkan jika pihaknya telah melaksanakan muslub. Dia menyebutkan muslub yang digelar tersebut merupakan dinamika organisasi dan sudah sesuai dengan ADRT IKT.

"Kita juga menampakkan apresiasi kepada saudara Irfan Yuliandi yang telah memberikan dedikasinya selama menjabat sebagai Ketua Umum IKT," ujar dia.

Riki mengajak seluruh anggota IKT dan karyawan timah untuk bersatu memperjuangkan kesejahteraan serta selalu bersinergi dengan manajemen dalam menghadapi dinamika yang terjadi di pertambangan timah Indonesia.

"IKT harus menjadi garda terdepan dalam hal peningkatan produksi perusahaan dan anggota IKT sendiri. Sinergitas dan komunikasi yang baik antara management, pengurus wilayah dan pengurus pusat IKT harus diperkuat," ujar dia.

Irfan Yuliandi saat dikonfirmasi Tempo pada Rabu malam belum bersedia memberikan keterangan. Dia mengatakan untuk bertemu langsung menyampaikan klarifikasi.

Ada pun ketua pengurus wilayah yang sepakat digelarnya Muslub tersebut adalah Riki Febriansyah dari Pangkalpinang, Fany Septerian dari Belinyu, Vebi Quari dari Bangka Tengah, Chairul Fakar dari Belitung, Hasannazri dari Mentok, Budi Santoso dari Kundur, Elson Hadriansyah dari Jakarta, Riskorial dari Toboali dan Syahroni dari Jebus. Sementara ketua pengurus wilayah Sungailiat Yulianto B Junaidi tidak menandatangani surat pernyataan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa selama di bawah kepemimpinannya, Kementerian Komunikasi telah menutup 3 juta situs judi online. Hal itu dia sampaikan di acara “Ngopi (Ngobrol Pintar) Bareng Kominfo: Aksi & Strategi Fintech Hadapi Penipuan Judi Online” di Kantor Kementerian Kominfo, Rabu, 11 September 2024.

Budi Arie menyatakan bahwa praktik penipuan judi online telah menjadi perhatian khusus Kementerian Kominfo sejak ia dilantik pada 17 Juli 2023 lalu. “Pemberantasan judi online terus menjadi prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak periode 17 Juli 2023, sejak saya dilantik, hingga hari ini,” katanya.

Budi Arie memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Kementerian Kominfo terkait pemberantasan praktik judi online, salah satu capaiannya adalah menutup 3 juta lebih situs judi online. “Pemutusan akses judi online sebanyak 3.277.834 konten bermuatan judi online,” tutur Budi Arie dalam pemaparannya, menyebutkan detail capaian per 10 September 2024.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga melakukan penanganan terhadap 25.500 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan Dan 26.569 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan. “Selain itu, kita juga sudah menyampaikankeywordterkait judionlinekepada Google sejumlah 20.770keyword(judi online), sedangkan ke Meta sebanyak 5.031keyword(judionline),” ujar Budi lebih lanjut.

Berdasarkan pernyataan Budi Arie, Kementerian Kominfo juga telah mengajukan sebanyak 573 akun dompet digital (e-wallet) terkait judi online ke Bank Indonesia (BI) dan melakukan permohonan pemblokiran atas 7.499 rekening bank terkait judi online ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengenai hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah berencana melakukan blacklist terhadap pelaku (pemain) judi online beberapa waktu sebelumnya. Lewat kebijakan tersebut, para pelaku judi online tidak akan bisa mengakses Layanan Jasa Keuangan (LJK) yang tersedia di Indonesia.

OJK juga secara aktif melakukan edukasi dan literasi di sektor jasa keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat terkait bahaya judi online sebagai upaya pencegahan. Ini dilakukan sebagai wujud komitmen OJK sebagai Satgas Judi Online sekaligus sebagai otoritas pengawas di sektor keuangan negara.

Di samping itu, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menegaskan penolakan seluruh praktik yang berkaitan dengan judi online, termasuk dalam segala jenis layanan keuangan digital.

Di dalam kesempatan yang sama, ketua umum AFTECH, Pandu Sjahrir menyatakan kesepakatannya untuk berkomitmen penuh dalam kolaborasi bersama Kementerian Kominfo dalam menciptakan ekosistem keuangan yang bersih dari penipuan judi online.

Ni Made Sukmasariberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengatakan dalam mewujudkan pembangunan berorientasi transit atautransit oriented developmentdi Jakarta dan sekitarnya, pengembangan transportasi publik terus digencarkan. Menurut dia, pembangunan dilakukan demi memudahkan mobilitas warga.

"Hari Rabu, 11 September 2024, saya mendampingi Presiden Jokowi dalam pencanangan pembangunan jalur MRT Jakarta Lin Timur-Barat Fase I Tahap I," kata Heru Budi pada Rabu malam, 11 September 2024.

Menurut Heru Budi, pencanangan ini dilakukan di titik integrasi, yang nantinya menghubungkan antara Moda Raya Terpadu atau MRT Lintas Utara-Selatan, yakni Ancol Marina-Lebak Bulus dengan MRT Lintas Timur-Barat, yakni Cikarang-Balaraja.

Adapun pembangunan MRT Lintas Timur-Barat Fase I Tahap I akan dimulai dari rute Medan Satria hingga Tomang sepanjang 24,5 kilometer dengan 21 stasiun. Sebanyak 21 stasiun itu yang terdiri dari stasiun layang maupun stasiun bawah tanah.

Dia juga menyatakan berterima kasih kepada pemerintah pusat, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, serta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan MRT Lintas Timur-Barat. Dia berharap sinergi itu membawa manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

"Serta terus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta sebagai kota global dengan jaringan transportasi publik yang modern," ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Heru Budi, dan Duta Besar Jepang Masaki Yasushi meresmikan pembangunan MRT Lintas Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 di MH Thamrin, Jakarta Pusat, hari ini, 11 September 2024. Rute MRT ini melintasi 21 stasiun dari Tomang sampai ke Medan Satria. Proyek pembangunan dimulai September 2024 dan ditargetkan akan rampung pada 2031.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM – SPSI) Sudarto AS menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Hal ini dikarenakan industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu industri yang mampu menyerap lebih dari 6 juta pekerja sehingga hadirnya regulasi yang berpotensi merugikan industri ini akan berdampak pada jutaan pekerjanya. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers mengenai PP 28/2024 dan RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang diselenggarakan pada Rabu, 11 September 2024.

“Ada sekitar 6 juta pekerja yang hidup dari industri hasil tembakau. Anggaplah dari 6 juta itu, masing-masing memiliki 2 anak, maka sudah 24 juta orang yang bergantung pada sektor ini”, ujarnya.

Menurut Sudarto, meski penegakan PP ini menyasar pada distribusi hasil tembakau, tapi dampaknya tidak hanya akan dirasakan para pelaku usaha saja, melainkan meluas pada pekerja hingga petani tembakau.

“Memang aturan dalam PP Kesehatan ini menyasar pada hilir. Namun, kalau penjualan turun, industri akan turun, tenaga kerja juga akan turun”, lanjutnya.

Sejalan dengan pernyataan Sudarto, Franky Sibarani, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), juga menyatakan keberatannya akan pengesahan PP ini. Menurutnya, PP Kesehatan dan turunannya ini dapat berdampak lebih besar dari pada saat Pandemi Covid-19.

“Kalau pas Covid-19 pendapatan kita turun, tapi di berbagai perusahaan mungkin masih bisa mengatursheet-nya, atau mengatur dengan bekerja dari rumah. Pendapatan memang berkurang, ada juga PHK, tapi kalau ini tidak. Industrinya yang dihentikan”, keluhnya.

Dalam konferensi tersebut, Apindo bersama 20 asosiasi lintas sektor lainnya menolak pasal-pasal dalam PP Kesehatan dan RPMK yang dikhawatirkan akan memberikan dampak destruktif pada industri hasil tembakau. Ketentuan yang dimaksud tersebut berkaitan dengan standarisasi kemasan polos yang menghilangkan identitas merek produk tembakau, pemberlakuan batas tar dan nikotin pada produk tembakau, serta pemberlakuan larangan zonasi penjualan produk tembakau dalam radius tertentu.

Selain itu, mereka juga mendorong adanya partisipasi langsung dari pihak-pihak yang berpotensi terdampak dalam perumusan kebijakan ini. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil dapat merangkul dan menjamin kesejahteraan semua masyarakat, termasuk pelaku industri hasil tembakau dan industri terkait lainnya.

“Kami tidak anti dengan regulasi, tapi regulasi juga tidak boleh mengganggu kepastian pekerjaan dan kepastian berpenghasilan karena itu bagian dari hak pekerja sebagai warga negara yang harus dilindungi”, tutup Sudarto.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta arahan dari Menteri Keamanan sekaligus presiden terpilih periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto tentang program-program pemerintah selanjutnya ketika mereka bertemu di awal pekan ini. Sebelumnya, kedua menteri di kabinet Presiden Joko Widodo itu sempat berbeda pendapat, hingga Sri Mulyani diisukan bakal mundur.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, yang mendampingi Menkeu dalam pertemuan pada Senin, 9 September 2024 itu, mengatakan Sri Mulyani dan Prabowo berbicara sekitar dua jam, mendekati tiga jam. Ia mengatakan pertemuan itu dimulai dengan pembahasan ringan antara dua rekan kerja di dalam kabinet Jokowi.

Kemudian, kata keponakan Prabowo itu, kedua menteri membicarakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan Rancangan APBN 2025. Menurut dia, Sri Mulyani merasa perlu memberikan informasi terbaru kepada Prabowo mengenai posisi APBN dalam tiga bulan terakhir.

“Pembahasannya adalah meminta arahan-arahan dari presiden terpilih mengenai program-program tahun depan dan juga menginformasikan ke presiden terpilih mengenai dinamika ekonomi global. Pertemuan itu sangat baik, sangat hangat dan sangat substantif,” kata Thomas kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengunggah di media sosial Instagram foto pertemuannya dengan Prabowo dan Thomas, yang berlangsung pada Senin, 9 September 2024. Dalam keterangan fotonya, menteri keuangan itu berkata ia melaporkan perkembangan pelaksanaan APBN 2024 dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) APBN 2025 di DPR kepada Prabowo.

Ia juga menulis bahwa Prabowo memberi beberapa arahan mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan. “Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam Pemerintahan Baru 2024-2029,” kata dia.

Prabowo pun berterima kasih kepada Sri Mulyani atas pertemuan tersebut lewat unggahan di Instagram. “Terima kasih Ibu Menteri Keuangan @smindrawati dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sudah datang dan berdiskusi mendalam tentang ekonomi Indonesia ke depan,” tulisnya.

Sempat Berbeda Pendapat

Sri Mulyani dan Prabowo pernah perbedaan pendapat mengenai anggaran negara.Tempopernah menulis bahwa perselisihan dengan Prabowo menjadi salah satu pemicu eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu ingin hengkang dari kabinet Jokowi.

Kabar Sri Mulyani akan mengundurkan diri santer selama awal Januari 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah informasi yang beredar di media sosial itu dan mencapnya sebagai hoaks.

Menurut sumber Tempo, saat itu Sri Mulyani masih mempertimbangkan sejumlah hal sebelum mundur, salah satunya yakni sosok pengganti yang bisa menjaga kredibilitas APBN ke depan. Perbedaan pendapat dengan Prabowo menjadi salah satu pemicu munculnya keinginan dia untuk mundur, kata sumber tersebut.

Keduanya berselisih mengenai anggaran pertahanan kala itu. Kementerian Keuangan sempat tak mengabulkan anggaran untuk pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5.

Berbulan-bulan kemudian, Sri Mulyani mengingatkan Prabowo untuk menjaga APBN saat membentuk program-program mendatang. Hal itu ia sampaikan usai rapat Jokowi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, 20 Juni 2024.

“Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati karena ini adalah instrumen penting,” kata Sri Mulyani saat itu. “Mengenai program-program baru sampai hari ini kita akan berkoordinasi dengan tim Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme pelaksanaan program tersebut.”

DANIEL A. FAJRIdanVINDRY FLORENTINberkontribusi dalam penulisan artikel ini.