TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menanggapi soal dana pensiun senilai Rp 1 triliun PT Taspen (Persero) yang diduga dikorupsi. Kali ini penjelasan disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pengasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono.

Ogi menyebutkan bahwa OJK tak lagi mengawasi seluruh kinerja PT Taspen sejak pemberlakuan Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Awalnya, kata Ogi, sebelum OJK berdiri pada tahun 2011, pengawasan terhadap PT Taspen dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di bawah Kementerian Keuangan. Hal itu mengacu pada Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Di dalam beleid itu, menurut Ogi, objek pengaturan dan pengawasannya termasuk kepada lembaga yang menyelenggarakan program asuransi sosial. “Adapun pengawasan terbatas pada pengelolaan Program Tabungan Hari Tua (THT),” katanya.

Berikutnya, setelah OJK berdiri, kata Ogi, fungsi pengawasan perasuransian dengan lingkup yang sama dilanjutkan. Hal itu sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2013 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Eks Bapepam-LK.

“Oleh karena itu, pengawasan PT Taspen (Persero) merupakan penerusan kegiatan. Sehingga OJK tidak melakukan pengawasan terhadap seluruh program, hanya melakukan pengawasan terhadap program THT,” ujar Ogi.

Selanjutnya, per Oktober 2014, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terbit. Dengan adanya UU itu, artinya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tak lagi berlaku.

Dengan adanya beleid baru itu, kata Ogi, maka OJK tak lagi mengawasi PT Taspen. Sebab, di beleid terbaru itu, penyelenggaraan program asuransi sosial ditetapkan bukan lagi termasuk dalam lingkup pengawasan OJK.

Kalaupun ada keterlibatan OJK saat ini dengan PT Taspen saat ini, menurut Ogi, semata-mata karena menyanggupi permintaan bantuan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proses pemilihan direksi dan dewan komisaris perusahaan pengelola dana pensiun pegawai negeri dan pejabat negara tersebut.

“Saat ini, KBUMN meminta OJK membantu dalam proses seleksi direksi dan dewan komisaris PT Taspen (Persero) melalui mekanisme Fit and Proper Test (tapi tidak pengawasannya),” ucap Ogi.

Adapun Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, sebelumnya mengatakan, persoalan PT Taspen berada di ranah bidang pengawasan sektor industri keuangan nonbank (IKNB) di OJK. Ia juga memastikan bahwa OJK sedang melakukan penguatan dalam semua aspek.

“Tentu kita sedang (melakukan) penguatan dalam semua aspek, termasuk asuransi,” kata Dian saat ditemui usai acara peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024 – 2027 di Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Oktober 2024.

Kasus dugaan korupsi PT Taspen (Persero) dalam pengelolaan investasi senilai Rp 1 triliun kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerugian negara dalam hal ini ditengarai mencapai ratusan miliar rupiah.

KPK telah mencekal bekas Direktur Keuangan Taspen periode 2019-2020, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dan Direktur Utama PT Insights Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto, pada pertengahan Maret 2024 lalu. Keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka sebulan kemudian. Tak hanya itu, sejumlah petinggi Sinarmas Sekuritas sebagai broker juga diperiksa.

Adapun pemeriksaan KPK bermula saat mengetahui investasi yang ditempatkan Taspen dalam bentuk reksa dana senilai Rp 1 triliun pada Mei 2019 kemudian anjlok nilainya hampir 30 persen hingga tersisa Rp 703,74 miliar pada akhir Desember di tahun yang sama. Reksa dana itu bernama Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 atau I-Next G 2. Produk tersebut diluncurkan oleh PT Insights Investment Management akhir Oktober 2018.

Selain KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya pada 2022 juga menemukan pengelolaan portofolio investasi Taspen berupa saham pada emiten berkapitalisasi pasar kurang dari Rp 5 triliun. Akibatnya, timbul potensi kerugian Rp 762,82 miliar atau minus 64,19 persen dari harga perolehan. Selain itu BPK juga menemukan penempatan investasi PT Taspen di produk dengan rating rendah yakni BBB- senilai Rp 100 miliar.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Taspen, Henra, menuturkan, perseroan sudah menerapkan berbagai langkah strategis. Fokusnya adalah pada pengelolaan risiko keuangan, tata kelola perusahaan yang baik, serta diversifikasi investasi yang bijaksana.

Sejumlah upaya itu meliputi pengelolaan investasi yang hati-hati dan terukur, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko untuk memonitor potensi risiko pasar, mengantisipasi perubahan ekonomi yang bisa mempengaruhi dana pensiun, serta menjaga ketersediaan likuiditas. Taspen juga terus berupaya menjaga cadangan dana yang memadai untuk memastikan pembayaran pensiun tepat waktu dan tidak terjadi gagal bayar.

Khairul Anamdan Ghoida Rahmah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan 29 unit rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap digunakan. Ia menargetkan kesiapan seluruh rumah dinas tersebut tercapai pada akhir Oktober 2024.

“Tinggal 7 (rumah) lagi,” kata Iwan ketika ditemui di kantornya pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Kementerian PUPR membangun 36 rumah dinas menteri di ibu kota baru. Sebanyak 24 unit rumah terletak di lokasi persil 104 dan 12 unit lainnya di persil 105. Rumah dinas yang siap dihuni para pembantu presiden itu merupakan rumah yang full furnished atau sudah dilengkapi perabotan.

Rumah menteri di IKN dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 1.000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi. Anggaran pembangunan satu unit rumah di ibu kota baru ini mencapai Rp 14 miliar.

Tempo sempat menyambangi rumah dinas baru Basuki pada Selasa, 7 Mei 2024. Kunjungan ini berbarengan dengan agenda kerja Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau perkembangan proyek pembangunan IKN menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus lalu.

Rumah menteri di IKN dibangun dengan dua lantai yang dilengkapi ruangan semi basement untuk garasi dan ruangan asisten. Dinding depan rumah dicat coklat dan dilengkapi dekorasi tanaman hias daun hijau dan tanaman rambat yang menjuntai di bagian atas. Halaman luarnya berupa paving block persegi panjang berseling rumput dengan variasi paving block berlogo IKN di sejumlah titik.

Rumah menteri di IKN dilengkapi dengan teknologi smart home. Akses pintunya pun menggunakan smart lock door alias gagang pintu dibuka menggunakan kode pin atau sidik jari pemilik rumah. Rumah menteri di IKN juga dilengkapi pembangkit Listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 6,6 kilowatt peak (Kwp).

Pembangunan rumah menteri di IKN juga sempat menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan menilai rumah baru itu lebih kecil ketimbang rumah dinas menteri di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Basuki Hadimuljono merasa puas dengan rumah tersebut “Karena saya orang desa, ini sudah bagus. Sudah cukup buat saya,” kata Basuki ketika menyusuri rumah dinasnya di IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. “Tapi lain-lain, lho, menteri.”

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, menyatakan, saat ini Indonesia telah dijadikan negara tujuan utama basis produksi mobil listrik asal Cina, BYD. Putu menyebut, PT BYD Motor Indonesia telah merencanakan investasi sebesar Rp 11,7 triliun dengan kapasitas produksi kendaraan listrik mencapai 150 ribu unit per tahun.

“Investasi ini tidak hanya menjadi bukti kepercayaan BYD terhadap potensi pasar Indonesia. Lebih dari itu, investasi ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik di kawasan regional dan global,” ujar Putu dikutip melalui rilis tertulis, Selasa, 15 Oktober 2024.

Putu mengatakan, merek dari PT BYD Motor Indonesia mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, ia menyebut, BYD telah berhasil menjual dua ribu unit kendaraan sejak bulan Juni hingga September 2024.

Putu berharap, dengan masuknya investasi besar ke Indonesia dapat mendorong industri komponen dalam negeri untuk terus berkembang. Selain itu, momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan transfer teknologi dari BYD kepada industri komponen nasional.

“Transfer teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan industri komponen nasional, sehingga dapat naik kelas dan berdaya saing di Global Value Chain (GVC),” ucap dia.

Direktur Departemen Administrasi BYD, Andy Lyn, mengatakan, keputusan untuk berinvestasi di Indonesia merupakan bagian penting dari strategi global BYD. BYD berencana untuk menjadikan Indonesia sebagai kantor pusat regional di Asia Pasifik.

“Dengan fasilitas untuk penelitian dan pengembangan, produksi, penjualan, purna jual, serta pelatihan, Kami juga berharap agar capaian produksi 15 Juta BYD dapat dilakukan di Indonesia,” kata Andy.

Andy menyebut, ke depannya, BYD akan meluncurkan lebih banyak model kendaraan listrik (EV) di Indonesia, serta menghadirkan model plug-in hy brid (PHEV). BYD juga akan menggabungkan kemampuan manufaktur otomotif kelas satu di Indonesia dengan teknologi baru yang unggul. Hal ini bertujuan untuk mendukung transformasi dan peningkatan rantai industri otomotif di Indonesia.

Adapun Kemenperin telah melaksankaan kegiatan business matching antara industri perakitan kendaraan bermotor dan industri penyedia komponen kendaraan bermotor pada Selasa, 15 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional.

Putu mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menjembatani industri perakitan untuk menemukan supplier dalam negeri serta menjadikan industri kmponen Indonesia masuk dalam rantai pasok global.

Pada acara Business Matching tersebut, hadir sebanyak 79 perusahaan yang berpartisipasi menjadi peserta. Dalam sesi temu bisnis, digelar one on one meeting antara PT BYD Indonesia dengan grup-grup industri anggota asosisasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menanggapi rencana presiden terpilih Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR dan membentuk Kementerian Perumahan. Ia sekaligus merespons potensi calon Menteri Perumahan dari kalangan politikus.

"Kami berharap politikus yang dipilih itu memang profesional dan ahli di bidangnya," kata Iwan ketika ditemui wartawan di Kementerian PUPR, Selasa, 15 Oktober 2024. Sebab, ia berujar, menteri adalah sosok yang dengan kemampuannya bisa menerjemahkan harapan dan janji presiden.

Bila Menteri Perumahan bukan dari kalangan ahli, Iwan khawatir bakal menimbulkan masalah. Ia menganalogikan menteri sebagai sopir yang mesti lihai dalam mengemudi.

Tak hanya itu, menurut Iwan, sopir mesti hafal jalan agar tidak tersesat. Artinya, bila tidak memenuhi kriteria tersebut, sopir justru bisa merugikan penumpangnya.

"Penumpangnya bukan kami, tapi rakyat Indonesia. Mereka yang dirugikan. Kami, PNS, hanya kernet saja," kata Iwan. "Semoga dapat menteri yang terbaik, yang dapat menjalankan amanat ini."

Lebih lanjut ihwal pembentukan Kementerian Perumahan, Iwan mengatakan kementerian baru ini bakal membuat pemerintah lebih fokus menangani perumahan. Terlebih, ia mengklaim saat bidang perumahan rakyat masih di bawah Kementerian PUPR selama dua periode Presiden Jokowi, pemerintah sudah memiliki tata kelola yang baik.

"Banyak capaian yang berhasil dilakukan. Program sejuta rumah (program Presiden Jokowi) pun tetap mencapai target," kata Iwan.

Sinyal kursi Menteri Perumahan diisi politikus sempat disampaikan Hashim Djojohadikusumo. Adik Prabowo Subianto itu menyebut nama Fahri Hamzah ketika membicarakan soal perumahan.

Kabar tersebut juga telah direspons Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengaku mendengar kabar tersebut dari media daring. "Kalau saya lihat di media-media online, Pak Hashim ngomong bahwa tugasnya Fahri Hamzah itu akan sangat berat di perumahan," kata Dasco saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Akan tetapi, Dasco enggan menjawab ketika ditanya mengenai sinyal calon menteri, Dasco enggan menjawab. Dia hanya mengatakan omongan Hashim tersebut berkaitan dengan jabatan Fahri Hamzah sebagai anggota Satgas Perumahan. "Karena kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanyenya Pak Prabowo," ujarnya.

Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kabar perusahaan dompet digital atau e-wallet yang dicurigai memfasilitasi transaksi judi online. Isu tersebut menjadi sorotan setelah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegur perusahaan lima dompet digital tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan pihaknya punya satuan tugas khusus penanganan aktivitas keuangan ilegal. OJK dalam hal ini bekerja sama dengan 16 kementerian/lembaga termasuk kepolisian, kejaksaan, Kemenkominfo, hingga Bank Indonesia.

Adapun, aktivitas keuangan ilegal yang ditangani oleh satgas tersebut antara lain pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan gadai ilegal.

Ihwal aktivitas judi online, ia berkata OJK berperan sebagai anggota di dalam satgas. “Kami secara aktif menutup rekening-rekening tersebut, mungkin sudah sekitar 8.000-an kami tutup,” kata Friderica, yang akrab disapa Kiki, saat ditemui di Pondok Pesantren Modern PKP Jakarta Islamic School, Jakarta Timur pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Menurut dia, tindakan penutupan rekening tidak hanya berlaku untuk perbankan, tetapi juga bentuk usaha jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, ia berkata OJK akan berupaya memberi efek jera bagi para pelaku aktivitas keuangan ilegal.

“Jadi kalau dia punya delapan rekening, ya kami akan tutup semuanya. Jadi memberikan efek jera supaya orang itu berpikir 1.000 kali kalau mau melakukan aktivitas keuangan ilegal, mau itu pinjol ilegal, investasi bodong, atau judi online,” kata dia.

Sebelumnya, Budi Arie menyatakan telah memberikan peringatan terhadap beberapa perusahaan dompet digital yang dicurigai memfasilitasi transaksi judi online.

Ia menyebutkan, usai peringatan akan ada tindak lanjut yang diwacanakan dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap beberapa perusahaan dompet digital.

Selain itu, kata dia, lembaga pemerintah yang akan menindaklanjuti yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia atau BI. "Itu urusan PPATK nanti, sama OJK dan Bank Indonesia," tutur dia.

Berdasarkan data PPATK yang diterima Kemenkominfo, terdapat lima perusahaan dompet digital yang dicurigai memfasilitasi transaksi judi online. Lima Perusahaan tersebut yakni PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

Menurut Budi Arie, kecurigaan penggunaan dompet digital dalam transaksi judi online bermula dari melonjaknya catatan transaksi penambahan saldo (top-up) yang terjadi secara tiba-tiba. Terlebih, transaksi yang terjadi hanya satu arah, artinya transaksi yang tercatat hanya transaksi masuk tanpa adanya transaksi keluar.

Usai beredarnya berita itu, ShopeePay dan GoPay dalam keterangan masing-masing telah menyatakan komitmen mereka memberantas judi online. Sementara, OVO menegaskan bahwa perusahaannya tidak memfasilitasi judi online maupun bekerja sama dengan penyelenggaran judi online.

M. Raihan Muzzaki berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari lembaga riset Bright Institute, Awalil Rizky, memaparkan selama 10 tahun Presiden Jokowi memimpin, nilai utang pemerintah melonjak drastis.

Awalil menyebut presiden ketujuh RI itu buruk dalam mengelola utang pemerintah. Laju kenaikan utang selama satu dekade tercatat cukup pesat. “Enggak hanya nominalnya, tapi rasionya pun memburuk,” ujarnya dalam Webinar Evaluasi 10 Tahun Ekonomi Jokowi yang digelar daring, Selasa, 15 Oktober 2024.

Jokowi memulai masa jabatan pada 2014, dengan utang warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebesar Rp 2.608,7 triliun. Berdasarkan Laporan Kinerja APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan hingga akhir September, utang pemerintah telah menembus Rp 8.641 triliun.

Pada era SBY terjadi tren penurunan rasio utang terhadap PDB. Di 2004-2009, rasio utang terhadap PDB berkurang 28,23 persen poin dan pada periode kedua SBY 3,69 persen poin. Sementara era Jokowi yakni 2014-2019 justru bertambah 3,69 persen poin dan di periode kedua naik lagi 5,55 persen poin.

Pada 2014, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berada pada kisaran 24 persen. Saat ini rasio utang naik hampir 40 persen terhadap PDB.

Meski rasio utang kerap dianggap aman karena berada di bawah 60 persen, namun kenaikan pertanda keuangan negara makin renatan. Bunga utang akhirnya menjadi beban berat selain pembayaran cicilan pokok.

“Rapor merah untuk pengelolaan utangnya Presiden Jokowi ini adalah bayar bunga dan cicilannya makin besar dibandingkan dengan pendapatannya,” kata Awalil.

Debt service ratio atau beban utang pemerintah yang terdiri dari bunga dengan pokok sudah mencapai 40 persen jika dibandingkan dengan pendapatan negara. Angka ini jauh dibandingkan ketika Jokowi memulai masa pemerintahan, kala itu debt service ratio masih kurang dari 20 persen.

Masalah utang ini akhirnya ditanggung pula oleh pemerintahan selanjutanya. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, sempat menyebut bahwa tahun depan sekitar 45 persen pendapatan negara habis untuk untuk membiayai utang.

Pada 2025, penerimaan negara ditetapkan Rp 3.005 triliun. Dari angka tersebut Rp 1.353,2 triliun bakal dipakai untuk membayar utang. Terdiri dari Rp 800,3 cicilan pokok dan Rp 552,9 bunga. Karena itu pemerintah harus mencari cara menaikkan pendapatan.

Beban utang jatuh tempo Rp 800 triliun bakal ditanggung oleh pemerintahan era Prabowo Subianto tiap tahun sejak 2025-2027. Utang ini berasal dari pinjaman untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra diusulkan menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dia akan menggantikan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.

“Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi. Surpres (Surat Presiden) Pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Puan mengatakan bahwaHerindraakan mengikutifit and proper testatau uji kelayakan dan kepatutan oleh tim pemberian pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN di DPR RI, Rabu, 16 Oktober 2024.

“Insyaallah akan dilakukanfit and properatau pertimbangan dari DPR itu insyaallah besok pagi di DPR,” ucap Puan. Lantas, bagaimana rekam jejak Herindra?

Rekam Jejak Militer Muhammad Herindra

Herindra lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 30 November 1967. Dia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) pada 1987, satu angkatan dengan eks Panglima TNI Andika Perkasa.

Herindra adalah lulusan terbaik Akmil, sehingga memperoleh penghargaan Adhi Makayasa yang ahli dalam bidang infanteri sekaligus mendapatkan Tri Sakti Wiratama.

Adapun Adhi Makayasa adalah penghargaan tahunan yang dianugerahkan kepada lulusan terbaik dari setiap matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sebelum menjadi Wamen Pertahanan untuk mendampingi Menhan Prabowo Subianto, dia dipercaya sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak 21 Oktober 2020 hingga 22 Desember 2020. Jabatan tersebut diembannya setelah lebih dahulu menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI pada 2018-2020.

Karier militer Herindra dimulai dari komandan peleton, lalu naik ke komandan Resimen Sandi Yudha, dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) atau Korps “Baret Merah”.

Pada 2015, dia ditunjuk menjadi Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Siliwangi, lalu Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada 2015-2016, dan Panglima Kodam Siliwangi 2016-2017.

Daftar Jabatan Militer Muhammad Herindra

Berikut rincian jabatanmiliteryang pernah diemban Herindra:

-Pa Org Lat Sima Grup II.

-Komandan Peleton Grup 1/Para Komando.

-Komandan Unit 2 Grup 1/Para Komando.

-Komandan Subtim 1 Sat-81/Gufor.

-Komandan Tim 1 Sat-81 Gufor.

-Komandan Resimen 62 Yon 32 Grup 3/Sandhi Yudha.

-Perwira Seksi 2 Yon 2/1/Grup 2 Kopassus.

-Kepala Urusan Latihan Khusus Staf Operasi Kopassus.

-Perwira Pelatih Sat-81/Gultor.

-Komandan Detasemen Bannik Grup 5 Kopassus.

-Komandan Batalyon 52 Grup 5 Kopassus.

-Komandan Batalyon Bantuan Sat-81/Gultor.

-Perwira Pembantu Madya Pengamanan Staf Intelijen Kodam I/Bukit Barisan.

-Komandan Kodim 0303/Bengkalis.

-Wakil Komandan Resimen Taruna Akmil.

-Asintel Danjen Kopassus.

-Asintel Kasdam Jaya.

-Direktur Penelitian dan Pengembangan Pusintelad.

-Pamen Denma Mabesad (Dik LN).

-Kooorspri KSAD.

-Danrem 101/Antasari.

-Wadanjen Kopassus.

-Kasdam III/Siliwangi.

-Danjen Kopassus.

-Pangdam III/Siliwangi.

-Pa Sahli Tk III Bid Hubint Panglima TNI.

-Irjen TNI.

-Kepala Staf Umum TNI.

Herindra diketahui juga sedang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Len Industri (Persero) atau DEFEND ID. Adapun DEFEND ID adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri persinyalan kereta api.

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum dari 12 kreditur yang menagih ke empat perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie, Marx Andryan, menyatakan telah menerima tawaran soal pembayaran utang sebesar Rp 8,79 triliun. Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi VIVA, PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne).

“Sudah disampaikan, tapi masih tahap negosiasi,” kata Marx saat dihubungi pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Marx menyebut tawaran dari VIVA ialah membayar keseluruhan utang dengan tiga termin dengan batas waktu tertentu. Namun, semua tawaran itu belum ada yang disepakati oleh keduanya.

“Dibagi tiga termin. Tapi masih belum clear,” kata dia.

Dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) VIVA menyebut perseroan akan menempuh dua cara penyelesaian, yaitu secara tunai bertahap dan konversi utang menjadi ekuitas atau debt to equity swap.

“Dapat Perseroan sampaikan bahwa penyusunan dan proses negosiasi skema penyelesaian kewajiban dalam rencana perdamaian masih terus berlangsung sampai dengan saat ini,” kata VIVA, dikutip pada Ahad, 13 Oktober 2024.

VIVA menyebut skema kewajiban dengan konversi utang menjadi ekuitas besarannya masih berkisar 2 persen dari total tagihan yang diakui dan terverifikasi dalam PKPU. Sementara itu, untuk tagihan selebihnya sementara ini ditawarkan skema penyelesaiannya secara tunai bertahap.

“Besaran atau persentase tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil negosiasi dengan para kreditur,” kata VIVA.

Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberikan perpanjangan PKPU terhadap empat perusahaan tersebut selama 45 hari sejak 20 September hingga 4 November 2024. Selama rentang waktu tersebut, Majalah Tempo edisi 6 Oktober 2024 menyebut ada berbagai upaya VIVA untuk menghadapi PKPU Ini.

Pada April 2024, VIVA menggugat 12 kreditor asing yang memberi pinjaman sindikasi. VIVA juga menggugat Madison Pacific Trust Limited selaku agen fasilitas 12 kreditor dan BPC Lux 2 Sarl. Selain itu, VIVA menyertakan anak perusahaannya, yaitu Intermedia Capital atau MDIA, sebagai tergugat bersama PT Sinartama Gunita dan PT Bursa Efek Indonesia.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024 dengan nomor perkara 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. VIVA melalui kuasa hukumnya, David Surya, mendalilkan para tergugat telah melakukan perbutan melawan hukum.

Dalam pernyataannya pada Selasa, 25 September 2024, Direktur VIVA Neil Tobing berharap proses PKPU berjalan secara transparan sesuai dengan aturan. “Termasuk dikembalikannya saham MDIA ke rekening efek pada kustodian bank VIVA,” katanya. Ia mengatakan industri media saat ini penuh tantangan. Meski begitu, Neil optimistis sektor ini memiliki berbagai potensi pertumbuhan di masa depan.

Menurut Neil, VIVA akan berfokus melanjutkan transformasi bisnis dalam menghadapi tantangan persaingan media baik dari sisi media penyiaran maupun media digital. Penetrasi Internet yang terus meningkat mendorong VIVA terus memperkuat bisnis digitalnya yang ditargetkan dapat menjadi sumber pemasukan utama di samping bisnis televisi melalui ANTV dan tvOne di masa mendatang.

TEMPO.CO, Jakarta - Dompet digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di seluruh dunia, memungkinkan transaksi yang cepat, aman, dan tanpa uang tunai. Pada 2024, beberapa layanan dompet digital telah muncul sebagai pemain utama dalam industri keuangan digital, melayani jutaan pengguna di seluruh dunia.

Berikut 10 dompet digital terbesar dan paling berpengaruh di dunia, dilansir dari geniusee.com:

1. Apple Pay

Sebagai salah satu dompet digital terbesar, Apple Pay hanya beroperasi di perangkat Apple seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch. Layanan ini memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC), memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa kontak di berbagai terminal di seluruh dunia.

Dengan fitur keamanan yang ketat, termasuk chip Secure Element yang menyimpan data kartu secara terenkripsi, Apple Pay sangat diandalkan oleh pengguna perangkat Apple.

2. Google Pay

Google Pay, sebelumnya dikenal sebagai Android Pay, adalah layanan pembayaran digital yang mendukung hampir semua perangkat Android. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan kartu kredit dan debit, serta melakukan pembayaran di berbagai lokasi yang mendukung NFC. Salah satu kelebihan Google Pay adalah kemampuannya untuk digunakan di banyak negara dan terminal pembayaran, membuatnya sangat fleksibel.

3. PayPal

Sebagai salah satu dompet digital tertua dan paling dikenal, PayPal tetap menjadi pilihan utama untuk transaksi internasional. Diluncurkan pada 1998, PayPal memungkinkan pengguna untuk menautkan rekening bank atau kartu kredit mereka untuk melakukan pembayaran online dengan aman. PayPal mendukung transaksi di hampir seluruh negara di dunia dan terus memperluas fitur-fitur keuangannya, termasuk investasi dalam cryptocurrency.

4. Samsung Wallet

Samsung Wallet menggabungkan layanan Samsung Pay dan Samsung Pass dalam satu platform. Layanan ini memungkinkan pengguna perangkat Samsung untuk menyimpan dan mengelola kunci digital, tiket, ID, serta kartu kredit dan debit. Dengan fitur keamanan kelas militer melalui Samsung Knox, pengguna dapat melakukan pembayaran dan transaksi digital dengan cepat dan aman.

5. Cash App

Diluncurkan oleh Square Inc., Cash App adalah aplikasi pembayaran peer-to-peer yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima uang dengan mudah. Selain itu, pengguna juga dapat membeli dan menjual saham serta cryptocurrency seperti Bitcoin langsung dari saldo mereka di Cash App. Aplikasi ini populer di kalangan pengguna muda di Amerika Serikat, dengan lebih dari 65 juta pengguna.

6. Venmo

Sebagai bagian dari keluarga PayPal, Venmo menawarkan cara yang cepat dan mudah untuk mengirim uang kepada teman atau keluarga. Aplikasi ini populer di kalangan anak muda karena fitur sosialnya, di mana pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan transaksi yang dilakukan teman mereka. Venmo juga menyediakan kartu debit dan kredit bagi pengguna yang ingin melakukan transaksi di toko-toko fisik.

7. Alipay

Dikembangkan oleh Alibaba Group, Alipay adalah dompet digital terbesar di Tiongkok dan salah satu yang terbesar di dunia. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif, Alipay tidak hanya digunakan untuk pembayaran di e-commerce tetapi juga mendukung berbagai layanan keuangan lainnya, termasuk investasi, pembayaran tagihan, dan transfer uang. Alipay juga mendukung pembayaran internasional di lebih dari 110 negara.

8. WeChat Pay

WeChat Pay, yang terintegrasi dalam aplikasi WeChat, adalah salah satu platform pembayaran digital terbesar di dunia, terutama di Cina. Selain memungkinkan pembayaran peer-to-peer, WeChat Pay juga banyak digunakan di toko-toko fisik dan online. Aplikasi ini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di Tiongkok.

9. Zelle

Zelle adalah layanan transfer uang yang dirancang khusus untuk memudahkan transaksi antara rekening bank di Amerika Serikat. Zelle memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima uang dengan cepat dan aman hanya dengan menggunakan alamat email atau nomor telepon penerima. Layanan ini populer karena transfer yang instan dan tanpa biaya, serta integrasi dengan sebagian besar bank besar di AS.

10. Amazon Pay

Sebagai bagian dari ekosistem Amazon, Amazon Pay memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di berbagai situs web menggunakan akun Amazon mereka. Layanan ini sangat populer di kalangan pengguna Amazon karena memudahkan pembayaran tanpa perlu memasukkan detail kartu kredit berulang kali. Selain itu, dompet digital Amazon Pay mendukung pembayaran lintas negara, menjadikannya pilihan utama bagi pengguna yang sering berbelanja di situs e-commerce internasional.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan Singapura menjadi negara penanam modal asing terbesar di Indonesia. “Singapura sudah 10 tahun terakhir selalu menjadi investor nomor 1 di Indonesia,” ujar Rosan dalam dalam acara Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan III 2024 dan 10 Tahun Capaian Investasi di Era Presiden Joko Widodo, di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024. Dalam paparannya, Rosan mengatakan, investasi Singapura mencapai US$ 14,35 miliar atau setara Rp 215,25 triliun selama periode Januari hingga September 2024.

Rosan memaparkan, Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada kuartal III 2024 tumbuh 15,24 persen year on year (yoy) mencapai nilai sebesar Rp 431,48 triliun. Capaian ini lebih tinggi 0,72 persen dibanding kuartal sebelumnya.

Ia juga menyebutkan selain Singapura, ada beberapa negara lain yang menjadi penanam modal terbesar di Indonesia. Menurutnya, Hongkong menduduki posisi kedua dengan nilai investasi sebesar US$ 6 miliar, disusul Cina dengan nilai investasi sebesar US$ 5,78 miliar. Sementara Amerika Serikat dan Malaysia berada di urutan keempat dan kelima dengan nilai investasi sebesar US$ 2,82 miliar dan US$ 2,72 miliar.

Pengkategorian investasi ini, kata Rosan, dilakukan berdasarkan negara tempat penanam modal terdaftar. Ia mencontohkan, perusahaan Lotte asal Korea yang mendaftarkan investasi ke Indonesia melalui Malaysia. “Contohnya Lotte Malaysia ini (kami catat) investasinya masuknya dari Malaysia. Tapi sebenarnya dari Lotte, (perusahaan) asal Korea. Tapi karena mereka terdaftarnya melalui Malaysia, jadi kami mendatanya melalui Malaysia,” kata dia.

Lebih lanjut, Rosan memaparkan, mayoritas aliran investasi ini masuk ke sektor industri logam dasar beserta turunannya. Adapun total nilainya mencapai US$ 10,18 miliar atau setara 23,25 persen total penanaman modal asing selaman Januari hingga September 2024.

Adapun sektor lain seperti transportasi, gudang, dan telekomunikasi memiliki nilai investasi US$ 3,97 miliar. Kemudian, sektor pertambangan memiliki nilai investasi US$ 3,86 miliar. Disusul sektor kimia dan farmasi serta industri kertas dan percetakan mencatat nilai investasi masing-masing US$ 3,22 miliar dan US$2,65 miliar.

Total angka realisasi tersebut, kata Rosan, juga setara dengan 26,15 persen dari target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga akhir tahun 2024, yaitu sebesar Rp 1.650 triliun. Sedangkan, untuk capaian realisasi investasi sejak Januari hingga September 2024 tercatat tumbuh sebanyak sebesar 19,78 persen year on year (yoy). Pertumbuhannya menyentuh angka Rp 1.261,43 triliun.

Hanin Marwah berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengunggah video saat dirinya melayat mendiang Benny Laos, calon gubernur Maluku Utara yang meninggal dalam kecelakaan speeadboat. Bahlil membagikan momen ini melalui media sosial Instagram resminya, Selasa, 15 Oktober 2024.

Bahlil menuturkan, Benny Laos meerupakan merupakan sahabatnya. Mereka pernah bersama-sama dalam organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Benny Laos, kata Bahlil, pernah menjabat sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Utara tahun 2008. Sementara dirinya, pada periode tersebut, menjabat sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Papua pada waktu itu. "Beliau adalah salah satu putra terbaik Maluku Utara yang kita tahu juga sedang mengikuti kompetisi Pilkada di daerahnya," kata Bahlil, dikutip dari Instagram @bahlillahadalia. "Mari kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan."

Benny Laos meninggal dalam peristiwa kecelakaan speedboat Bela 72 pada Sabtu, 12 Oktober 2024, saat berlabuh di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Ternate Fathur Rahman mengatakan kapal cepat Bella 72 itu ditumpangi Benny Laos dan 34 orang lainnya. Dalam kecelakaan itu, dilaporkan 28 orang selamat, sedangkan enam orang dinyatakan meninggal.

Enam korban meninggal adalah Benny Laos, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara Ester Tantri, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Maluku Utara Mubin A. Wahid, anggota Polres Kepulauan Sula Bripka Hamdani Buamonabot (ajudan Benny Laos), dan operator kapal.

Budhy Nurgianto berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan Sri Mulyani menghapus insentif pajak bagi perusahaan penghiliran nikel bila kembali menjabat Menteri Keuangan. Ia mengatakan tax holiday dan tax allowance untuk perusahaan penghiliran nikel yang berinvestasi di Indonesia tidak perlu dilanjutkan.

"Selain menjadi potential loss pajak, juga tidak sejalan dengan global minimum tax," kata Bhima kepada Tempo, Selasa, 15 Oktober 2024.

Bhima mengatakan, belanja pajak pemerintah bisa tembus hingga Rp 350 per tahun. Namun, insentif ini tidak mampu mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, menurut Bhima, saat ini smelter nikel yang menggunakan teknologi pirometalurgi rotary klin-electric atau RKEF sudah oversupply. "Sehingga, tidak perlu menarik investor smelter baru melalui jor-joran insentif perpajakan," tutur Bhima.

Sebelumnya, Sri Mulyani memang menjadi salah satu tokoh yang dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya pada Senin, 14 Oktober 2024. Sri Mulyani hadir di sana pukul 19.29 WIB dan keluar pada pukul 20.28 WIB. Di sana, Sri Mulyani mengaku berdiskusi cukup lama dengan Prabowo ihwal penyusunan kabinet. Ia juga mengkonfirmasi permintaan Prabowo agar dirinya kembali menjadi Menteri Keuangan.

Menyoal permintaan Prabowo kepada Sri Mulyani, Bhima berpendapat bahwa Sri Mulyani memang sosok yang berpengalaman. Perempuan yang pernah menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sudah 13 tahun menjadi bendahara negara, terhitung sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bhima mengatakan reputasi internasional Sri Mulyani dengan lembaga kredit multilateral, seperti Bank Dunia, membuatnya mudah berkomunikasi dengan mitra keuangan global. "Defisit anggaran paska pandemi juga masih di bawah 3 persen, yang berarti Sri Mulyani memiliki komitmen disiplin fiskal," ujar Bhima.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.