TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengatakan para pengusaha muda berperan krusial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan target ambisius tapi dapat dicapai.

“Target yang ambisius, tetapi bukan tidak mungkin tercapai jika kita dapat bersinergi dengan baik antara pengusaha muda, pemerintah, dan sektor swasta,” kata Ketua Umum Repnas Anggawira dalam konferensi pers persiapan Rakornas pada Ahad, 13 Oktober 2024.

Repnas juga berencana menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta dengan tema Kolaborasi Pengusaha Muda Nasional untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Demi Tercapainya Indonesia Emas 2045 pada Senin, 14 Oktober 2024. Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara ini.

Anggawira mengatakan Repnas juga menyusun delapan aksi nyata yang dirancang untuk memberikan dampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah transformasi digital. Menurut Anggawira, percepatan pembangunan jaringan 5G dan pemberian subsidi bagi UKM yang beralih ke platform digital harus menjadi prioritas.

“Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal bagaimana pengusaha muda bisa berinovasi, memperluas pasar global, dan menciptakan daya saing internasional yang lebih kuat. Kami di Repnas siap mendorong hal ini bersama pemerintah dan perusahaan teknologi global,” kata dia.

Selain itu, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) itu juga menekankan skema kemitraan publik-swasta. Dia menyebut skema ini juga harus melibatkan pengusaha muda agar berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di luar Pulau Jawa.

“Melibatkan pengusaha muda dalam proyek-proyek infrastruktur ini, distribusi barang dan jasa akan semakin efisien, sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pemerintah harus mendukung dengan insentif pajak untuk investasi di wilayah tersebut,” kata dia.

Di sisi lain, peningkatan akses pembiayaan bagi UKM dan startup juga menjadi agenda utama yang diusulkan dalam forum ini. Pengusaha muda berharap adanya kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Indonesia untuk memperkuat mekanisme peer-to-peer lending yang lebih fleksibel.

"Di bidang energi, melalui kolaborasi dengan Kementerian ESDM dan PLN, REPNAS akan memfasilitasi proyek energi surya dan biofuel di wilayah-wilayah terpencil yang belum terjangkau listrik. Selain menciptakan ketahanan energi nasional, ini juga merupakan langkah penting untuk mencapai target emisi nol bersih dan menciptakan lapangan kerja di sektor energi bersih,” kata Anggawira.

Selain itu, Anggawira mengatakan pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia juga penting dilakukan. Langkah ini disebut adalah jalan menuju kemandirian ekonomi.

Anggawira menyebut Repnas menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sistem perizinan berbasis OSS dinilai perlu dipercepat agar lebih terintegrasi dan efisien.

“Sehingga pengusaha tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang lamban,” kata dia.

Rakornas Repnas besok akan dihadiri oleh hampir 1.000 pengusaha muda dari seluruh Indonesia serta tokoh-tokoh nasional yang mendukung agenda pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Pada har ini, Repnas akan menyelenggarakan Repnas National Conference & Awarding Night.

Selain Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sejumlah pejabat yang dijadwalkan hadir adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, serta pejabat lain.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Ahad, 13 Oktober 2024, dimulai dari profil Benny Laos, pengusaha yang tewas dalam kebakaran kapal usai kampanye Calon Gubernur Maluku Utara.

Berikutnya ada berita tentang skema penyelesaian kewajiban pembayaran utang yang disiapkan VIVA dan teguran Menkominfo Budi Arie ke lima pengelola dompet digital. Lalu ada berita tentang lowongan kerja Siloam Hospital Group dan korupsi tata kelola sawit di KLHK.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Profil Benny Laos, Pengusaha yang Tewas dalam Kebakaran Kapal usai Kampanye Cagub Maluku Utara

Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, setelah kapal yang dinaikinya bersama timnya terbakar ketika mengisi BBM di Pelabuhan Regional Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Seluruh penumpang speedboat Bela 72 berjumlah 33 orang, lima orang di antara meninggal termasuk Benny, 52 tahun.

Benny Laos cukup populer di Maluku Utara. Ia sebelumnya adalah Bupati Morotai (2017-2022), dan mencoba meraih posisi orang nomor satu Maluku Utara berpasangan dengan Sarbin Sehe, diusung koalisi 8 partai antara lain Nasdem, Demokrat, PKB, PAN, dan PPP.

Simak lebih jauh tentang profil Calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos di sini.

<!--more-->

2. Ditagih Rp 8,79 Triliun, VIVA Milik Keluarga Bakrie Siapkan Skema Bayar Tunai Bertahap dan Konversi Utang Jadi Ekuitas

PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA) akhirnya buka suara soal skema penyelesaian kewajiban penundaan utang (PKPU) terhadap 12 kreditur luar negeri sebesar Rp 8,79 triliun terhadap tiga perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie. Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk, (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk, (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne)

VIVA menyebut perseroan akan menempuh dua cara penyelesaian, yaitu secara tunai bertahap dan konversi utang menjadi ekuitas atau debt to equity swap.

“Dapat perseroan sampaikan bahwa penyusunan dan proses negosiasi skema penyelesaian kewajiban dalam rencana perdamaian masih terus berlangsung sampai dengan saat ini,” kata VIVA dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip pada Ahad, 13 Oktober 2024.

Simak lebih jauh tentang utang VIVA milik keluarga Bakrie di sini.

3. Menkominfo Budi Arie Tegur 5 Layanan Dompet Digital yang Dicurigai Fasilitasi Transaksi Judi Online

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menyatakan akan menindak tegas layanan dompet digital yang memfasilitasi praktik judi online. Sejauh ini, sudah ada lima perusahaan dompet digital yang kena teguran keras olehnya.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi Arie, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Kemenkominfo, kelima perusahaan dompet digital tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

Simak lebih jauh tentang Budi Arie tegur lima e-wallet di sini.

<!--more-->

4. Siloam Hospital Group Buka Lowongan Kerja untuk 4 Posisi, Cek Syarat dan Ketentuannya

Siloam Hospital tengah membuka lowongan kerja untuk penempatan di Tangerang, Banten. Adapun kesempatan yang tersedia adalah untuk posisi junior finance accounting, physician relation executive, senior key account management executive, dan document controller.

Untuk posisi junior finance accounting, Siloam Hospitals menyatakan pekerjaan ini dengan penawaran sistem kontrak. Kandidat yang terpilih nantinya akan ditempatkan di Lippo Village,Lippo Village, Gedung Fakultas Kedokteran UPH, Tangerang.

Tugas utama junior finance accounting ini meliputi membantu memproses penggantian biaya karyawan, kemajuan, dan realisasi. Selain itu, kandidat juga akan bertanggung jawab untuk membuat faktur untuk sponsorship serta menyiapkan PRF untuk pembayaran vendor, pembayaran medis, dan permintaan pembayaran lainnya.

Simak lebih jauh tentang lowongan kerja di Siloam Hospital Group di sini.

5. Korupsi Tata Kelola Sawit, Sawit Watch: Sudah Seharusnya Hukum Ditegakkan

Tiga organisasi masyarakat sipil yang meliputi Sawit Watch, Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA), Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS) angkat bicara menanggapi dugaan korupsi dalam tata kelola perkebunan sawit ilegal periode 20052-2024. Hal ini tak lepas dari Kejaksaan Agung yang pada Kamis, 3 Oktober 2024 telah menggeledah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kasus ini.

Direktur Sawit Watch Achmad Surambo mengatakan celah korupsi dalam proses pemutihan sawit itu terbuka karena proses ini tidak berjalan maksimal. Dia menuding hanya segelintir perusahaan saja yang dikenakan mekanisme ini.

Artinya, kata dia, kebijakan ini dipertanyakan efektifitasnya karena berjalan tidak sesuai harapan. “Sudah seharusnya proses penegakan hukum kembali ditegakkan bagi korporasi yang melakukan kegiatan ilegal sawit, alih-alih melakukan pemutihan,” kata Rambo.

Simak lebih jauh tentang korupsi tata kelola sawit di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga organisasi masyarakat sipil yang meliputi Sawit Watch, Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA), Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS) angkat bicara menanggapi dugaan korupsi dalam tata kelola perkebunan sawit ilegal periode 20052-2024. Hal ini tak lepas dari Kejaksaan Agung yang pada Kamis, 3 Oktober 2024 telah menggeledah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kasus ini.

Direktur Sawit Watch Achmad Surambo mengatakan celah korupsi dalam proses pemutihan sawit itu terbuka karena proses ini tidak berjalan maksimal. Dia menuding hanya segelintir perusahaan saja yang dikenakan mekanisme ini.

Artinya, kata dia, kebijakan ini dipertanyakan efektifitasnya karena berjalan tidak sesuai harapan. “Sudah seharusnya proses penegakan hukum kembali ditegakkan bagi korporasi yang melakukan kegiatan ilegal sawit, alih-alih melakukan pemutihan,” kata Rambo.

Rambo mengatakan organisasinya telah menyoroti aspek transparansi informasi soal proses pemutihan sawit ini. Dia menyebut KLHK justru menutup informasi tentang data dan perkembangan pemutihan sawit itu.

“Peran publik dalam mengawasi tidak dapat berjalan, lantaran data, informasi, dan perkembangan terkait pemutihan sawit tidak terbuka kepada publik,” kata Rambo dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 13 Oktober 2024.

Dia juga menyebut organisasi masyarakat sipil juga telah menyurati KLHK untuk meminta keterbukaan informasi. Dia menyebut Sawit Watch justru mendapat informasi perkembangan proses pemutihan sawit setelah usai uji materiil di Mahkamah Agung.

“Kami telah mencoba dengan bersurat resmi ke Kementerian LHK, namun tidak berbuah manis. Tertutupnya proses ini dikhawatirkan berpotensi besar menjadi celah tindak pidana korupsi,” kata Rambo

Pada September 2023 lalu, Sawit Watch melakukan Uji Materiil di MA atas peraturan teknis mekanisme pemutihan sawit yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan. MA telah memutuskan perkara ini pada 21 Desember 2023 dengan menolak permohonan uji materiil ini yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 P/HUM/2023.

“Melalui keputusan ini kami mendapatkan sejumlah fakta menarik terkait pemutihan sawit,” kata Rambo.

Berdasarkan keterangan pemerintah, terdapat sebanyak 3.690 subjek hukum pemutihan sawit yang tertuang pada 15 Surat Keputusan Menteri LHK yang telah dikeluarkan pada rentang Juni 2021 hingga Oktober 2023. Namun dari angka tersebut hanya terdapat 17 subjek hukum yang diberikan pelepasan kawasan hutan dan hanya 35 subjek hukum yang dikenakan sanksi administratif seperti Denda, Provisi Sumber Daya Hutan atau PSDH, dan Dana Reboisasi/DR).

Adapun rincian perkembangan sanksi administratif periode 1 Januari 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023 meliputi Denda Administratif berdasarkan PP 24/2021 yang telah terbayar berjumlah sebesar Rp 239 miliar, PSDH dari Keterlanjuran Tebang sebesar Rp. 61 M, dan DR dari Keterlanjuran Tebang sebesar Rp 13 juta,

“Atas fakta tersebut kami melihat ada keterhubungan antara proses pemutihan sawit dengan celah tindak pidana korupsi dalam tata kelola sawit di kawasan hutan,” kata dia.

Selanjutnya: KLHK Disebut Tak Transparan dalam ...

<!--more-->

KLHK Disebut Tak Transparan dalam Proses Pemutihan Sawit

Sementara itu, Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA) Ahmad Zazali mengatakan organisasinya juga telah menganalisis proses perkembangan penerapan sanksi administrasi bagi usaha di kawasan hutan tanpa izin ini sejak Agustus 2022. PURAKA mencatat kinerja KLHK dalam penyelesaian usaha dalam kawasan hutan tanpa izin masih sangat rendah dan lamban.

“Dari 1.192 subjek hukum yang sudah diminta kelengkapan data oleh KLHK, baru 240 subjek hukum yang telah melengkapi data,” kata Zali.

Kemudian, baru 65 subjek hukum yang sudah sampai tahap verifikasi lapangan dan 48 subjek hukum yang sudah sampai tahap penafsiran citra satelit resolusi tinggi. “Serta sedikitnya 15 subjek hukum yang telah membayar denda,” kata Zali.

Tak hanya itu, Zali menyebut sejak awal transparansi dan akuntabilitas KLHK memang telah dinantikan publik. Transparansi itu meliputi berapa besar denda yang sudah terkumpul, siapa saja pelaku usaha korporasi dan individu yang telah diloloskan atau diputihkan oleh KLHK.

Zali menyebut semua informasi itu harus dibuka secara transparan ke publik. “Karena informasi yang berkembang penyelesaian denda ini diduga banyak kongkalikong dalam pengurusannya. Penggeledahan oleh Kejaksaan Agung diyakini terkait dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penentuan besaran denda tersebut”, kata Zali.

Pendapat Penasehat Senior Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS) Gunawan setali tiga uang dengan Sawit Watch dan PURAKA. Sebagai kuasa hukum Sawit Watch, Gunawan mengatakan akan menindaklanjuti apa saja yang mendasari putusan MA.

“Utamanya bersandar dari keterangan pemerintah, Pertama, terkait tetap dijadikannya UU Cipta Kerja sebagai landasan,” kata dia.

Padahal, Gunawan mengatakan Undang-Undang Cipka Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dan telah diganti dengan Perpu yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang oleh DPR.

Selain itu, Gunawan mengatakan Sawit Watch juga menyoroti kesenjangan antara jumlah subjek hukum dengan jumlah yang ditangani oleh pemerintah. Menurut Gunawan kedua dasar itu menunjukan bahwa perubahan UU Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan melalui UU Cipta Kerja yang kemudian menjadi landasan hukum PP Nomor 24 Tahun 2021 tidak cukup bisa didayagunakan.

“Sehingga membuka peluang untuk diuji materikan di MK. Selain juga perlu perbaikan tata kelola penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan dan tata kelola kebun sawit itu sendiri sehingga tidak berwatak ekspansif,” kata Gunawan.

Sementara itu, Rambo mengatakan pemerintah harus segera membatasi pengembangan komoditas sawit. Dia menyebut hasil kajian Sawit Watch dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan batas atas luasan sawit di Indonesia sebesar 18,15 juta hektar.

“Kami menuntut pemerintah agar fokus pada luasan sawit yang ada dengan mengedepankan intensifikasi dan memperbaiki tata kelola sawit dengan mengedepankan prinsip keterbukaan,” kata dia.

Usai penggeledahan di KLHK, Rambo mengatakan proses selanjutnya akan lebih transparan sehingga ada titik terang atas kondisi yang sebenarnya terjadi. Dia menyebut perlu ada penggalian fakta yang lebih dalam dan menyeluruh.

“Jangan sampai proses pembenahan tata kelola sawit yang selama ini dijalankan menjadi tidak optimal. Upaya-upaya perbaikan tata kelola sawit menuju keberlanjutan masih harus menempuh jalan panjang serta dibutuhkan kesungguhan dan komitmen penuh dari banyak pihak,” kata Rambo.

INFO BISNIS - Dalam upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menggelar Program Pengusaha Muda BRILiaN (PMB) 2024. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, sekaligus mendorong pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia.

BRI memandang generasi muda sebagai kunci dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi di masa depan. Director Commercial, Small, and Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, menyatakan bahwa PMB 2024 hadir sebagai bagian dari strategi BRI untuk memberdayakan UKM muda yang inovatif. "Dengan program ini, kami berharap dapat mendukung generasi muda untuk terus berkarya, berinovasi, dan mengembangkan bisnis mereka," ujarnya.

PMB 2024 kali ini diadakan di 10 kota, dengan tambahan Palembang dan Balikpapan sebagai kota penyelenggaraan baru. Pemilihan kota ini bukan tanpa alasan; BRI melihat potensi besar di wilayah Sumatera Barat dan Kalimantan, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang semakin berkembang, khususnya di wilayah sekitar Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

Selain menyediakan pembinaan dan bimbingan bisnis, PMB 2024 juga memberikan penghargaan bagi lima pengusaha terbaik dari setiap kategori, dengan hadiah total mencapai Rp390 juta. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dan networking bagi para pengusaha muda dengan pasar ritel besar, yang diharapkan dapat memperluas pasar mereka.

Contoh sukses dari alumni PMB seperti Orlenalycious dari Bali, yang mengalami peningkatan omset hingga 30 persen setelah mengikuti program ini, menjadi bukti nyata bahwa inisiatif ini mampu mengubah masa depan pengusaha muda. Dengan semangat yang sama, BRI berharap semakin banyak generasi muda Indonesia yang terinspirasi untuk mengambil bagian dalam upaya memajukan ekonomi bangsa melalui wirausaha.(*)

INFO BISNIS - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menjalankan komitmennya untuk memperkuat sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Program Pengusaha Muda BRILiaN (PMB) 2024. Program yang kini memasuki tahun keempat ini, dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pengusaha muda di Indonesia, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

Tahun ini, sebanyak 2.196 UKM telah mendaftar untuk mengikuti program ini, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Director Commercial, Small, and Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, PMB 2024 memiliki misi untuk memberikan dampak positif yang lebih luas bagi pengembangan UKM di Indonesia. "Kami ingin mendukung pengusaha muda agar dapat terus berkembang dan meningkatkan kapasitas mereka," ujarnya.

Program ini diadakan di 10 kota, termasuk dua kota baru yakni Palembang dan Balikpapan, untuk menjangkau wilayah potensial di Sumatera dan Kalimantan. Pemilihan kota-kota ini merupakan strategi BRI untuk memperluas akses dan peluang bagi UKM di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Salah satu inovasi baru dalam PMB 2024 adalah penambahan kategori peserta yang kini berjumlah lima kategori, termasuk food & beverage, fashion & wastra, accessories & beauty, home décor & craft, dan healthcare/wellness. Pemenang dari tiap kategori akan mendapatkan hadiah total Rp390 juta serta peluang pinjaman dengan suku bunga subsidi 0 persen. Program ini juga menawarkan kesempatan kolaborasi dengan pasar ritel, yang akan membuka lebih banyak peluang bagi para pengusaha muda untuk memasarkan produk mereka.

Keberhasilan alumni PMB, seperti Orlenalycious dari Bali, menjadi contoh bagaimana program ini mampu meningkatkan omset usaha hingga 20-30 persen. Kisah inspiratif ini diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk terus mengembangkan usaha mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Trans Jabar Tol (TJT) memberlakukan tarif pada Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 2 ruas Cigombong Cibadak per Sabtu, 12 Oktober 2024.

Melalui unggahan akun Instagram resminya, PT-TJT menyatakan, “Pada tanggal 12 Oktober pukul 00.00 akan diberlakukan penyesuaian tarif Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 (Cigombong-Cibadak) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1661/KPTS/M/2024.”

Dengan adanya penerapan tarif ini, maka masa pengenalan dan sosialisasi yang dilakukan sejak 6 Agustus 2023 telah berakhir. Kini, masyarakat harus menyiapkan saldo e-toll untuk melintasi ruas tol sepanjang 11,9 kilometer tersebut.

Berikut merupakan rincian tarif tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) Seksi 2 ruas Cigombang-Cibadak.

1. Asal dari GT Caringin Utama

Asal dari GT Caringin Utama menuju GT Caringin

- Golongan I: Rp 19.000

- Golongan II: Rp 28.000

- Golongan III: Rp 28.000

- Golongan IV: Rp 37.500

- Golongan V: Rp 37.500

Asal dari GT Caringin Utama menuju GT Cigombong:

- Golongan I: Rp 19.000

- Golongan II: Rp 28.000

- Golongan III: Rp 28.000

- Golongan IV: Rp 37.500

- Golongan V: Rp 37.500

Asal dari GT Caringin Utama menuju GT Parungkuda:

- Golongan I: Rp 36.000

- Golongan II: Rp 53.000

- Golongan III: Rp 53.000

- Golongan IV: Rp 71.000

- Golongan V: Rp 71.000

2. Asal dari GT Caringin

Asal dari GT Caringin menuju GT Cigombong:

- Golongan I: Rp 19.000

- Golongan II: Rp 28.000

- Golongan III: Rp 28.000

- Golongan IV: Rp 37.500

- Golongan V: Rp 37.500

Asal dari GT Caringin menuju GT Caringin Utama:

- Golongan I: Rp 19.000

- Golongan II: Rp 28.000

- Golongan III: Rp 28.000

- Golongan IV: 37.500

- Golongan V: Rp 37.500

Asal dari GT Caringin menuju GT Parungkuda:

- Golongan I: Rp 36.000

- Golongan II: Rp 53.000

- Golongan III: Rp 53.000

- Golongan IV: 71.500

- Golongan V: Rp 71.500

3. Asal dari GT Cigombong

Asal dari GT Cigombong menuju GT Caringin Utama:

- Golongan I: Rp 19.000

- Golongan II: Rp 28.000

- Golongan III: Rp 28.000

- Golongan IV: Rp 37.500

- Golongan V: Rp 37.500

Asal dari GT Cigombong menuju GT Caringin:

- Golongan I: Rp 19.000

- Golongan II: Rp 28.000

- Golongan III: Rp 28.000

- Golongan IV: Rp 37.500

- Golongan V: Rp 37.500

Asal dari GT Cigombong menuju GT Parungkuda:

- Golongan I: Rp 17.000

- Golongan II: Rp 25.000

- Golongan III: Rp 25.000

- Golongan IV: Rp 33.500

- Golongan V: Rp 33.500

4. Asal dari GT Parungkuda

Asal dari GT Parungkuda menuju GT Caringin Utama:

- Golongan I: Rp 36.000

- Golongan II: Rp 53.000

- Golongan III: Rp 53.000

- Golongan IV: Rp 71.000

- Golongan V: Rp 71.000

Asal dari GT Parungkuda menuju GT Caringin:

- Golongan I: Rp 36.000

- Golongan II: Rp 53.000

- Golongan III: Rp 53.000

- Golongan IV: Rp 71.000

- Golongan V: Rp 71.000

Asal dari GT Parungkuda menuju GT Cigombong:

- Golongan I: Rp 17.000

- Golongan II: Rp 25.000

- Golongan III: Rp 25.000

- Golongan IV: Rp 33.500

- Golongan V: Rp 33.500

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevitalisasi Stasiun Klaten di Jawa Tengah untuk memperkuat sektor pariwisata di kawasan tersebut.

"Hari ini saya sengaja ke Stasiun Klaten. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi saat itu, stasiun ini harus direvitalisasi," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di sela meninjau Stasiun Klaten, Minggu, 13 oktober 2024 seperti dikutip Antara.

Menhub mengatakan revitalisasi tersebut merupakan beautifikasi untuk mendukung aglomerasi Solo-Klaten-Yogyakarta-Purworejo untuk menjadi satu kesatuan.

"Apalagi rute ini banyak orang laju atau pulang hari. Dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dari satu titik yang merupakan peninggalan sejarah perlu kami revitalisasi sesuai bentuk aslinya," kata Budi Karya.

Budi Karya mengatakan revitalisasi tersebut tetap memperhatikan tata arsitek yang cantik dengan mempertahankan bentuk asli bangunan lama.

"Kami juga merencanakan membangun stasiun di seberang arah terminal. Jadi stasiun ini akan untuk jarak jauh, sedangkan di sebelah selatan itu untuk perjalanan lokal yang sehari bisa 24 perjalanan," kata Menhub.

Stasiun Klaten merupakan bagian dari jalur kereta api pertama di Indonesia yang diresmikan pada 9 Juli 1871 dan juga stasiun pertama yang dibangun di antara Solo-Yogya. Menhub mengatakan beautifikasi Stasiun Klaten dilakukan untuk mengedepankan kenyamanan pelanggan.

Pada tinjauannya di Stasiun Klaten, Menhub sempat berinteraksi dengan sejumlah penumpang yang menunggu kereta api.

Selain itu, Budi Karya juga meninjau beberapa ruangan yang ada di dalam stasiun serta kawasan parkir di stasiun.

"Harapannya, Klaten memiliki titik-titik yang cantik untuk dikembangkan sebagai pariwisata, termasuk yang punya hobi kuliner, di sini bisa ada kuliner yang enak, seperti ayam atau garang asem," kata Budi Karya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kelima perusahaan dompet digital, yakni PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay) dicurigai memfasilitasi transaksi judi online.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie yang menyatakan akan menindak tegas layanan dompet digital yang memfasilitasi praktik judi online. Sejauh ini, sudah ada lima perusahaan dompet digital yang kena teguran keras olehnya.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi judi online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi Arie, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Fakta-fakta Kecurigaan

1. Lonjakan Catatan Transaksi Penambahan Saldo atau Top-up

Menurut Budi Arie, kecurigaan penggunaan dompet digital dalam transaksi judi online bermula dari melonjaknya catatan transaksi penambahan saldo (top-up) yang terjadi secara tiba-tiba. Terlebih, transaksi yang terjadi hanya satu arah, artinya transaksi yang tercatat hanya transaksi masuk tanpa adanya transaksi keluar.

Nilai yang tercatat dari transaksi-transaksi tersebut mencapai angka triliunan rupiah, dengan rincian sebagai berikut: PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DANA) dengan nominal transaksi Rp 5.371.936.767.944 dan jumlah transaksi sebanyak 5.24.337; PT Visionet Internasional (OVO) dengan nominal transaksi Rp 216.620.290.539 dan jumlah transaksi 836.095.

Kemudian, PT Dompet Anak Bangsa (Go Pay) dengan nominal transaksi Rp 89.240.919.624 dan jumlah transaksi 577.316; PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan nominal transaksi Rp 65.45.310.125 dan jumlah transaksi sebanyak 80.171; serta Airpay International Indonesia (Shopeepay) dengan nominal transaksi Rp 6.114.203.815 dengan jumlah transaksi 33.069.

2. Kemenkominfo Akan Lakukan Pemblokiran Akun

Budi Arie menjelaskan bahwa sasaran utama pemblokiran akun-akun dompet digital yang dilakukan pemerintah adalah para bandar judi online. Sedangkan, arus perputaran uang ke para pemain judi online akan menjadi sasaran selanjutnya.

Oleh karena itu, Budi Arie menekankan pentingnya tahap verifikasi bagi pengguna dompet digital saat pertama kali membuka akun. Hal ini untuk menghindari kemungkinan akun tersebut digunakan oleh para pelaku kejahatan seperti para pelaku judi online.

3. Penyedia Layanan Dompet Digital Harus Lakukan Pendataan eKYC

Sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi (PDP), Budi Arie juga menegaskan agar perusahaan penyedia dompet digital melakukan pendataan yang gamblang akan akun-akun pengguna atau menerapkan electronic Know Your Customer (eKYC).

4. Konfirmasi dari DANA Indonesia

Public Relations Lead DANA Indonesia, Diah Fanny Amalia, yang dimintai konfirmasi oleh Tempo terkait keterangan Kemenkominfo memberikan pernyataan resmi dari Head of Communications DANA Indonesia Sharon Issabella.

Sharon mengatakan, "Menanggapi pemberitaan terkait dugaan penyalahgunaan layanan e-wallet untuk kegiatan yang melanggar hukum, termasuk judi online, DANA ingin menegaskan kembali komitmen kami dalam menjaga keamanan dan integritas ekosistem keuangan digital di Indonesia," kata Sharon, dikutip Jumat, 11 Oktober 2024.

5. OVO Bantah Telah Fasilitasi Judi Online: Tindak Tegas dan Blokir Akun

Presiden Direktur PT Visionet Internasional (OVO) Karaniya Dharmasaputra buka suara usai platformnya dituding telah memfasilitasi judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Karaniya mengatakan OVO tidak memfasilitasi dan bekerja sama dengan penyelenggara atau bandar judi online.

“Kami tegaskan bahwa OVO tidak memfasilitasi kegiatan perjudian online dan tidak memiliki kerja sama apapun dengan penyelenggara atau pun bandar judi online,” kata Karaniya dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

Sampai 8 Oktober 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap 3,7 juta situs judi online. Termasuk bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) untuk mengeksekusi sekitar 52 ribu situs penyedia judi online dan menindaklanjuti masalah promosi laman judi online yang dilakukan oleh salah seorang pemengaruh di media sosial.

“Enggak ada ruang untuk judi online karena judi online adalah penghancur transformasi digital di Indonesia,” kata Budi Arie ketika ditemui di Kantor Kementerian Kominfo pada Rabu, 9 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran dan peragaan busana muslim internasional, Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 berhasil mencetak transaksi potensial senilai US$ 20,4 juta atau sekitar Rp 317,8 miliar (asumsi kurs Rp 15.580 per dolar AS).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Mardyana Listyowati menyatakan, jumlah transaksi tersebut melampaui target transaksi yang ditetapkan sebelumnya, yakni US$ 3 juta atau sekitar Rp 46,7 miliar.

“Transaksi tersebut dicapai dari penjajakan kesepakatan bisnis (business matching) yang merupakan bagian dari rangkaian JMFW 2025,” ujarnya dikutip melalui siaran tertulis, Ahad, 13 Oktober 2024.

Mardyana mengatakan, dengan diraihnya nilai kesepakatan sebesar itu, menjadi bukti bahwa industri modest fashion Indonesia berpotensi untuk terus berkembang.

Terdapat 239 merek dengan lebih dari 1.000 koleksi fesyen ikut serta dalam gelaran JMFW 2025 ini. Keberagaman desain yang memadukan kearifan lokal dengan tren global saat ini, menurutnya, menjadi salah satu daya tarik kuat dari gelaran fesyen muslim ini.

Mardyana menyatakan, JMFW 2025 telah mendatangkan puluhan ribu pengunjung yang terdiri dari pelaku industri, masyarakat hingga pembeli dari berbagai negara. Lebih lanjut, ia menyebut sebanyak 56 negara asing turut berpartisipasi dalam penjajakan kesepakatan bisnis dengan Indonesia. Negara-negara tersebut yakni Jepang, Paris, Belanda, dan lain sebagainya.

“Ini menunjukkan eksistensi industri modest fashion Indonesia yang semakin kokoh,” ungkapnya.

Adapun rangkaian JMFW 2025 ini dilaksanakan selama 4 hari bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) yang diselenggarakan mulai dari tanggal 9 hingga 12 Oktober 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten. Adapun rangkaian acaranya terdiri dari peragaan busana, pameran dagang, penjajakan kesepakatan bisns (business matching), gelar wicara, serta kompetisi desain tekstil.

Dalam acara penutupan yang diselenggarakan Sabtu, 12 Oktober 2024 itu, turut menampilkan berbagai jenama popular seperti Irmasari Joedawinara X Rumah Kreatif Sekomandi dari Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Barat, Wolbi dari KPw BI Jambi, dan Fenny Saptalia dari KPw BI DKI Jakarta. Selanjutnya, BI Present Dedensiswanto for Satoekultur, Gorgeus Indonesia dari KPw BI Jawa Barat, dan Ronald Moreno dari KPw BI Kepulauan Riau.

Selain itu, dilakukan pula penandatanganan pernyataan bersama (joint statement) antara L'adresse Paris Agency dengan Islamic Fashion Institute (IFI) dan delapan jenama dalam negeri. Adapun kedelapan jenama tersebut yaitu Shiroshima Indonesia, Jenna and Kaia, Artkea, Party, Khasoe, Adia Lavani, Varyan, dan Christin Wu. Penandatangan pernyataan bersama ini merupakan fasilitasi dari Atase Perdagangan Paris.

Serta penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kamar Dagang dan Industri Singapura (Singapore Malay Chamber of Commerce and Industry) dengan PT Kreasi Kriya Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membuat industri modest fashion Indonesia semakin dikenal secara global.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA) akhirnya buka suara soal skema penyelesaian kewajiban penundaan utang (PKPU) terhadap 12 kreditur luar negeri sebesar Rp 8,79 triliun terhadap tiga perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie. Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk, (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk, (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne)

VIVA menyebut perseroan akan menempuh dua cara penyelesaian, yaitu secara tunai bertahap dan konversi utang menjadi ekuitas atau debt to equity swap. “Dapat perseroan sampaikan bahwa penyusunan dan proses negosiasi skema penyelesaian kewajiban dalam rencana perdamaian masih terus berlangsung sampai dengan saat ini,” kata VIVA dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip pada Ahad, 13 Oktober 2024.

VIVA menyebut skema kewajiban dengan konversi utang menjadi ekuitas besarannya masih berkisar 2 persen dari total tagihan yang diakui dan terverifikasi dalam PKPU. Sementara itu, untuk tagihan selebihnya, sementara ini ditawarkan skema penyelesaiannya secara tunai bertahap.

“Besaran atau persentase tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil negosiasi dengan para kreditur,” kata VIVA.

VIVA juga menyinggung rincian tagihan 12 kreditur yang pernah Tempo terbitkan. VIVA mengakui kalau rincian tagihan sebesar Rp 8,79 triliun itu berdasarkan ketetapan Hakim Pengawas berdasarkan surat penetapan nomor 13/Pdt.Sus.PKPU/2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 22 Juli 2024.

“Pada prinsipnya, nilai tagihan tersebut di atas terkait dengan VIVA, ANTV, dan TVONE. Namun dalam Penetapan Hakim Pengawas hanya menyebutkan nilai tagihan dari masing-masing 12 kreditur tersebut tanpa menetapkan porsi tagihan kepada masing-masing VIVA, ANTV dan TVONE,” kata VIVA.

VIVA menyebut saat ini tidak ada informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. VIVA mengatakan akan menyampaikan kepada publik apabila ada fakta material lain yang mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan.

“Maka perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata VIVA.

Selanjutnya: Adapun, rincian tagihan dari 12 kreditur ke empat perusahaan milik keluarga Bakrie....

<!--more-->

Adapun, rincian tagihan dari 12 kreditur ke empat perusahaan milik keluarga Bakrie itu sebagai berikut.

1. Arkkan Opportunities Fund Ltd: Rp 1.278.843.139.042
2. Best Investments (Delaware) LLC: Rp 1.147.395.510.383
3. Credit Suisse AG, Singapore Branch: Rp 3.501.971.590.271
4. CVI AA Lux Securities Sarl: Rp 28.398.050.589
5. CVI CHVF Lux Securities Sarl: Rp 12.621.361.411
6. CVIC Lux Securities: Rp 425.970.584.568
7. CVIC EMCVF Lux Securities Trading Sarl: Rp 420.711.686.398
8. CVI CVF II Lux Securities Trading Sarl: Rp 37.864.045.022
9. CVIC Lux Securities Trading Sarl: Rp 126.213.491.144
10. EOC Lux Securities Sarl: Rp 286.848.905.123
11. The Varde Fund X (master), LP: Rp 764.930.351.967
12. TOR Asia Credit Master Fund LP: Rp 764.930.351.967

VIVA dan beberapa anak usahanya tersebut terancam pailit. Sebanyak 12 kreditur menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun kepada empat perusahaan itu. Jika tenggat penyelesaian utang melalui PKPU terlampaui, VIVA bakal dipailitkan. Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan waktu hingga 4 November kepada VIVA untuk bernegosiasi dengan para kreditur.

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim VIVA terakhir pada 30 September 2023, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 906 miliar alias turun dari periode sebelumnya, yaitu Rp 1,32 triliun. Dari Rp 906 miliar itu, beban usaha perusahaan pun lebih tinggi, yaitu Rp 1,14 triliun. Beban usaha terbesar VIVA berasal dari operasional perusahaan yang meliputi gaji karyawan, jasa profesional, transportasi, air, listrik, dan sejenisnya sebesar Rp 630,2 miliar. Walhasil, pada triwulan III atau 30 September 2024, VIVA mencatatkan rugi Rp 239 miliar.

Kondisi tersebut setali tiga pada 2022. Pada periode tersebut, VIVA malah membukukan rugi sebesar Rp 1,71 triliun. Jumlah ini membengkak sekitar 93,19 persen secara tahunan dari 2021 sebesar Rp 883,12 miliar. Pada periode ini, VIVA juga mencatatkan defisiensi ekuitas sebesar Rp 1,58 triliun atau meningkat dari total Rp 617,33 miliar di 2021.

Pendapatan VIVA pun juga menurun 6,26 persen pada 2022. Pada 2022, VIVA mencatatkan pendapatan usaha Rp 1,69 triliun, sedangkan di 2021 sebesar Rp 1,81 triliun. Penyebabnya ialah pendapatan dari sektor iklan yang turun 7,63 persen. Pada 2022, VIVA hanya mendapat Rp 1,65 triliun, sementara di 2021 sebesar Rp 1,79 triliun.

Padahal, beban usaha pada periode 2022 turun 0,44 persen atau Rp 1,65 triliun dari 2021 sebesar Rp 1,66 triliun. Beban usaha ini dihasilkan dari dua segmen, yaitu program dan penyiaran sebesar Rp 724,3 miliar dan operasional umum perusahaan Rp 933,7 miliar. Karena itu, VIVA pun akhirnya hanya bisa mencatatkan laba usaha Rp 40,48 miliar pada 2022. Angka ini anjlok 72,38 persen atau 146,6 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperkirakan nilai transaksi perdagangan digital pada 2023 mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Jumlah itu berdasarkan data dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang memiliki anggota dari 382 perusahaan fintech.

“Masifnya percepatan transformasi digital tidak terlepas dari perkembangan Financial Technology atau fintech yang selama ini menjadi jembatan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital (IAKD), Hasan Fawzi, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Ahad, 13 Oktober 2024.

Karena itu, OJK juga mendorong pengembangan dan penguatan industri Inovasi Keuangan Digital untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif, berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasan menjelaskan perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai perubahan signifikan, terutama di bidang keuangan. Pada saat ini telah memasuki Digital Transformation 5.0, yang tidak hanya berfokus pada adopsi teknologi canggih tetapi juga menempatkan kecerdasan manusia dan nilai sosial sebagai pusat dari inovasi teknologi.

“Transformasi digital ini diharapkan mampu menjawab tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menghubungkan inovasi teknologi dengan kebutuhan nyata masyarakat dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi semua lapisan," kata Hasan.

Tak hanya itu, Hasan mengatakan OJK mengambil langkah proaktif dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi terkait dengan pengembangan dan penguatan industri IAKD di tengah pesatnya transformasi digital.

Langkah itu di antaranya dengan menerbitkan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan menerbitkan Roadmap Pengembangan & Penguatan IAKD 2024- 2028. Peta jalanini bertujuan untuk meletakkan dasar atas rencana kerja strategis yang akan dilakukan oleh OJK dalam mengembangkan dan memperkuat sektor IAKD.

Sementara itu, Hasan juga menyampaikan konsep Pentahelix Innovation Hub yaitu pentingnya kolaborasi antara lima elemen utama dalam pengembangan inovasi, yaitu akademisi, pemerintah, pelaku industri, masyarakat, dan media. Setiap elemen memiliki peran penting dalam menciptakan inovasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Hasan, kolaborasi lintas sektor ini akan menjadi sinergi yang baik dalam mengembangkan teknologi keuangan. Pemerintah, kata dia, menyediakan regulasi untuk mendukung inovasi, akademisi berperan riset, dan industri menerapkan hasilnya ke layanan keuangan yang nyata.

“Masyarakat sebagai pengguna layanan ikut aktif berpartisipasi dalam pengembangan, dan media membantu menyebarluaskan informasi serta edukasi," kata Hasan.

Acara Digination Day 2024 merupakan upaya kolaboratif OJK dengan stakeholder untuk bersama-sama membangun Industri Jasa Keuangan yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan teknologi masa depan.

Sumsel Digination Day 2024 merupakan bagian dari pelaksanaan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2024. Rangkaian kegiatan berupa Exhibition and Career Day, Seminar ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Robotics Performance, Leader's Inspiring Talk, dan Youth Competition.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu sore, 13 Oktober 2024 dimulai dari calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, setelah kapal yang dinaikinya bersama timnya terbakar ketika mengisi BBM di Pelabuhan Regional Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Disusul, presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut berencana merombak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi seperti Temasek Holdings, badan usaha milik negara Singapura. Temasek merupakan perusahaan yang memegang dan berfokus terhadap investasi global yang dimiliki oleh Singapura.

Selanjutnya, adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, belakangan bicara mengenai peluang beasiswa pendidikan pelajar Indonesia yang ingin belajar di Rusia. Ia juga berbicara mengenai daun kelor sebagai salah satu pilihan pangan murah bergizi hingga menanggapi soal rasio pajak yang rendah.

Berikutnya, harga emas dunia pekan depan diperkirakan masih akan terus naik. Apalagi, menurut analis mata uang dan komoditas Lukman Leongarga, jika situasi di Timur Tengah kian memanas. Kenaikan harga emas dunia ini tentunya akan mempengaruhi pergerakan harga emas PT Aneka Tambang Tbk. atau harga emas Antam.

Terakhir, Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF untuk mengatasi persoalan ketersediaan rumah (backlog).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Profil Benny Laos, Pengusaha yang Tewas dalam Kebakaran Kapal....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya