TEMPO.CO, Jakarta - Bisnis media massa di Indonesia berada dalam situasi rentan. Akademisi sekaligus pengamat media, Ignatius Haryanto menilai, ketergantungan media massa terhadap iklan cukup tinggi namun porsi iklan untuk media massa kian berkurang menjadikan bisnis media semakin lesu. “Ada kecenderungan besar media bergantung pada iklan sehingga sangat tergantung pada platform-platform raksasa,” kata Ignatius saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024.

Platform raksasa yang dimaksud Ignatius di antaranya Google dan Meta yang mendistribusikan mayoritas publikasi-publikasi media massa. Menurutnya, platform-platform tersebut melalui algoritmanya mendikte kerja-kerja media. Indonesia Digital Conference (IDC), forum tahunan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), yang digelar 29 Agustus 2024 lalu juga membahas tentang minimnya porsi iklan bagi media massa atau publisher. Dalam siaran pers AMSI disebut perkiraan proyeksi tren belanja iklan pada 2024 mencapai Rp71,5 triliun. Namun, 80 persen di antaranya diperkirakan masuk ke platform digital seperti Google dan Meta.

Mengenai kondisi tersebut, Ignatius berpendapat media massa perlu mencari model bisnis alternatif selain bergantung pada iklan. “Harus mencoba keluar dari jebakan platform,” kata dia. Ignatius menyebut salah satu alternatif yang bisa dilakukan dengan membuat kegiatan out of media yangmerujuk pada aktivitas bisnis seperti event organizer hingga menggelar kelas-kelas pelatihan.

Selain itu, model bisnis berlangganan juga patut jadi pertimbangan. Sejumlah media, terutama yang dulunya berbasis cetak telah menerapkan mekanisme semacam ini. “Semuanya perlu dicoba. Saya kira masih ada peluang untuk tidak terjebak pada algoritma yang disusun perusahaan platform,” ujarnya.

Menurutnya, dalam menerapkan sistem langganan atau subscribtion based, media perlu melakukan pendekatan intensif kepada para audiens. Namun, pertama-tama harus melakukan assessment untuk mengenal lebih jauh kalangan mana yang menjadi pembaca.

Model bisnis berlangganan sudah berkembang di beberapa negara, salah satunya Amerika Serikat. Laporan Forbes.com berjudul Why Future of Media Is Subscribtion-Based, menceritakan bagaimana model bisnis itu mampu mengembangkan The New York Times (NYT).

Pada 2012, tulis laporan tersebut, The NYT memiliki empat saluran pendapatan yakni langganan cetak, iklan cetak, iklan digital, dan langganan digital. Namun, tiga saluran awal perlahan mengalami penurunan pendapatan. Sementara lini keempat, yakni langganan digital, justru tumbuh.

Mantan CEO NYT, Mark Thompson, mengatakan bahwa kunci untuk membuat orang rela membayar langganan adalah menciptakan berita yang menarik. Ia menegaskan bahwa ada berita yang ditulis dan dilaporkan dengan baik dan ada berita yang buruk. “Berita yang lebih baik membuat pengguna yang cerdas akan membayarnya,” kata Thompson, seperti dikutip dari Forbes.

Tercatat, pada 2022 lalu NYT memperoleh pendapatan sebesar US$ 2.3 miliar. US$ 1,55 miliar di antaranya berasal dari langganan cetak dan digital. Sementara 63 persen dari pendapatan langganan itu berasal dari digital.

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menaikkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) secara mendadak. Namun menurut dia utang akan bertambah secara bertahap.

“Mungkin setiap tahun kami akan tambah (utang) 1 sampai 2 persen secara pelan-pelan,” ujar Hashim dalam diskusi ekonomi di Lantai 29 Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin, 7 Oktober 2024.

Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto itu mengatakan, peningkatan rasio utang secara bertahap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran program-program pemerintahan baru seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil serta pembangunan rumah yang ditargetkan berjumlah 3 juta unit tiap tahun. “Kami akan tetap prudent. Tapi, kami juga mungkin akan lebih agresif sedikit supaya bisa memenuhi janji-janji (kampanye),” ujar Hashim.

Adapun rasio utang yang akan ditambah pemerintahan Prabowo, menurut Hashim tidak akan melampaui batasan rasio utang terhadap PDB yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni sebesar 60 persen dari PDB. Ia pun menegaskan, batasan rasio utang dalam undang-undang ini tidak akan direvisi.

Lebih lanjut, Hashim memaparkan, penambahan rasio utang di masa depan ini akan diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk menaikkan rasio penerimaan negara terhadap PDB dari 12,7 persen menjadi 23 persen. "Kan revenue negara akan masuk, terus kita bisa tambah (utangnya)," kata Hashim.

Pada kesempatan yang sama, CEO Arsari Grup itu juga menyebut porsi utang pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat rendah karena tidak melampaui 40 persen dari PDB. "Kita dianggap under-leverage," ujarnya. "Oleh karena itu, kita harus berbangga. Ini merupakan prestasi dari Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani."

Hashim juga membandingkan utang terhadap PDB Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia yang memiliki utang terhadap PDB-nya mencapai 61 persen, Filipina 57 persen, dan Thailand 54 persen.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen, asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak, demikian dilaporkan Financial Times mengutip adik sekaligus salah satu penasihat terdekatnya, Hashim Djojohadikusumo.

Kala itu, Hashim mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia dapat mempertahankan peringkat kredit layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB naik hingga 50 persen. "Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim seperti dikutip Reuters dari artikel tersebut, Kamis, 11 Juli 2024.

Di kesempatan ini, pria yang baru didapuk menjad Ketua Dewan Penasihat Kadin hasil Musyawarah Nasional Luas Biasa (Munaslub) Jakarta ini, juga mengklarifikasi pernyataannya mengenai peningkatan rasio utang terhadap PDB tersebut. "Saya sering salah dikutip oleh media asing juga nasional," ujarnya.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang 2024 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah mengucurkan Rp 1,43 triliun untuk pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Total kebutuhan dana pengadaan tanah IKN dari APBN melalui lembaga di bawah Kementerian Keuangan ini ditargetkan Rp 5,9 triliun.

Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi, mengatakan lembaganya mulai mendanai pengadaan lahan untuk pusat pemerintahan baru sejak pertengahan 2023. “Kalau di total sejak pertengahan tahun lalu sampai dengan saat ini, kami sudah merealisasikan IKN saja Rp2,85 triliun,” ujar Basuki di Kantornya, Senin, 7 Oktober 2024.

Mulai awal tahun ini hingga 4 Oktober, lembaga tersebut sudah mengeluarkan Rp 10,57 triliun untuk pengadaan tanah seluruh Proyek Strategis Nasional atau PSN. IKN termasuk dalam tiga sektor terbesar pendanaan yang terbesar dari LMAN. Dua lainnya yakni proyek jalan tol dan Rp 7,91 dan sektor bendungan Rp 1,11 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan ada sekitar 15 PSN di IKN yang didanai dari jalan, hingga komplek kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Pengadaan tanah untuk proyek IKN bekerja sama dengan tiga Direktorat Jenderal Kementerian PUPR. Dirjen Bina Marga memakai porsi anggaran Rp 2,12 Triliun; Cipta Karya, Rp 692 miliar; dan Dirjen SDA Rp 36,19 miliar.

Sejak 2022 hingga saat ini, IKN telah menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp 76,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi total untuk pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 44 triliun. Hingga akhir Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 18,9 Triliun. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memaparkan, realisasi tersebut sebesar 43,1 persen dari pagu yang ditetapkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang 2024 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah mengucurkan Rp 1,43 triliun untuk pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Total kebutuhan dana pengadaan tanah IKN dari APBN melalui lembaga di bawah Kementerian Keuangan ini ditargetkan Rp 5,9 triliun.

Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi, mengatakan lembaganya mulai mendanai pengadaan lahan untuk pusat pemerintahan baru sejak pertengahan 2023. “Kalau di total sejak pertengahan tahun lalu sampai dengan saat ini, kami sudah merealisasikan IKN saja Rp2,85 triliun,” ujar Basuki di Kantornya, Senin, 7 Oktober 2024.

Mulai awal tahun ini hingga 4 Oktober, lembaga tersebut sudah mengeluarkan Rp 10,57 triliun untuk pengadaan tanah seluruh Proyek Strategis Nasional atau PSN. IKN termasuk dalam tiga sektor terbesar pendanaan yang terbesar dari LMAN. Dua lainnya yakni proyek jalan tol dan Rp 7,91 dan sektor bendungan Rp 1,11 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan ada sekitar 15 PSN di IKN yang didanai dari jalan, hingga komplek kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Pengadaan tanah untuk proyek IKN bekerja sama dengan tiga Direktorat Jenderal Kementerian PUPR. Dirjen Bina Marga memakai porsi anggaran Rp 2,12 Triliun; Cipta Karya, Rp 692 miliar; dan Dirjen SDA Rp 36,19 miliar.

Sejak 2022 hingga saat ini, IKN telah menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp 76,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi total untuk pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 44 triliun. Hingga akhir Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 18,9 Triliun. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memaparkan, realisasi tersebut sebesar 43,1 persen dari pagu yang ditetapkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah penduduk ekonomi kelas menengah di Indonesia mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang disertai dengan perubahan prioritas pengeluaran. Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani punya pandangan tersendiri ihwal penyebab sejumlah kelas menengah yang turun kasta tersebut.

“Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah,” ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu di Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.

Sri Mulyani menambahkan, meski sebagian kelas menengah turun, ada juga kelompok ekonomi bawah yang naik menjadi kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class. Dia mencontohkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memang terjadi di satu tempat, namun di tempat lain ada penciptaan lapangan kerja baru.

“Hal ini terlihat dalam data statistik di mana ada 11 juta lebih dalam tiga tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka, tetapi tetap ada PHK. Sehingga, semuanya harus dilihat secara keseluruhan,” katanya.

Perekonomian Indonesia, kata dia, mengalami perubahan karena adanya berbagai faktor. Perubahan itu antara lain karena teknologi maupun disebabkan perubahan struktur ekonomi. Pihaknya mengatakan pemerintah akan memperhatikan agar masyarakat yang paling rentan mendapatkan dukungan.

“Apakah itu dalam bentuk bantuan sosial atau pelatihan. Dan di sisi lain memperbaiki iklim investasi sehingga muncul lapangan kerja baru,” kata Bendahara Negara ini.

Sementara itu menurut Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, banyak kelas menengah di Indonesia yang turun kelas menjadi kelompok miskin atau rentan karena lesunya sektor industri manufaktur. Sektor sekunder ini tak mampu menopang arus peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor jasa.

Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat porsi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun sejak pandemi Covid-19 pada 2019 lalu. Dari 57,33 juta atau 21,45 persen pada 2019, jumlah kelas menengah kini tinggal 47,85 juta atau 17,13 persen pada 2024 –turun hampir 9,48 juta atau 16,5 persen.

Andri mengatakan, sektor industri manufaktur menopang kelas-kelas menengah baru yang sebelumnya di sektor primer atau agraris. Jika industrialisasi berjalan mumpuni, masyarakat di sektor ini bisa naik menjadi kelas menengah. Namun karena tren deindustrialisasi, masyarakat beralih dari sektor agraris ke sektor jasa. Padahal, sektor jasa belum memiliki nilai tambah yang mumpuni.

“Syarat sektor jasa yang bernilai tambah tinggi adalah sektor sekundernya harus mumpuni dan banyak, karena dari manufaktur akan banyak turunan jasa-jasa yang dikerjakan masyarakat,” kata Andri dalam diskusi yang disiarkan secara daring, Selasa, 1 Oktober 2024.

Akibat tren penurunan, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut fenomena “makan tabungan” bukan hanya dialami oleh masyarakat kelas bawah, tapi mulai menjalar ke kelas menengah. Kelas menengah disebutnya tampak beralih ke mode survival dan rentan menjadi miskin.

Menurut Achmad, kelas menengah semakin bergantung pada tabungan untuk bertahan hidup karena adanya tekanan inflasi pada kebutuhan pokok dan energi yang dibarengi gelombang PHK di berbagai sektor. Kendati demikian, kata dia, penurunan tabungan di kelas menengah belum sebesar kalangan bawah.

“Namun, dalam jangka panjang pola ini dapat menjadi sinyal awal bahwa kelas menengah sedang berjuang untuk mempertahankan gaya hidup mereka,” kata Achmad kepada Tempo, Jumat, 27 September 2024.

Selanjutnya, meski deflasi bisa terjadi dalam sektor tertentu, menurut Achmad kenaikan harga pada kebutuhan pokok seperti pangan dan energi tetap bisa menekan daya beli masyarakat. Hal itu, kata dia, menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan tabungan meskipun harga beberapa barang lainnya menurun.

Selain itu, Achmad juga menyebut ketidakpastian global seperti ketegangan geopolitik, krisis pangan, dan krisis energi global turut membebani kondisi ekonomi domestik. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat beralih ke mode bertahan dengan mengandalkan tabungan.

Achmad juga menyebut bahwa kelas menengah selama ini dianggap sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalangan ini menjadi penyokong utama dalam mendorong konsumsi barang dan jasa. Di sisi lain, kelompok ini mengalami tekanan ekonomi yang cukup berat.

Berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan dari indeks tingkat belanja dan tabungan per individu. Di awal 2023, indeks simpanan masyarakat kelas bawah masih lebih tinggi dibanding pengeluarannya. Namun, hingga Juli 2024, angka pengeluaran mencapai 110,6 sementara tabungan hanya 47,9.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengisian saldo atautop updompet digital (e-wallet) DANA dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran milik lembaga perbankan yang bekerja sama. Nasabah bank dapat mengirimkan saldo ke DANA melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM), situsinternet banking,dan aplikasimobile banking.

Namun, untuk mentransfer saldo ke DANA, diperlukan kodeDANAsesuai dengan ketentuan setiap bank. Kode virtual akun terdiri dari nomor ID pelanggan yang unik pada setiap pengguna, sehingga tidak ada yang benar-benar sama.

Virtual akun diperlukan untuk mengidentifikasi setiap pelanggan secara otomatis dalam melakukan berbagai transaksi keuangan di berbagai kanal pembayaran.

Daftar Kode Akun Virtual DANA untuk Semua Bank

Dirangkum dari aplikasi DANA, berikut daftar kodevirtual accountDANA untuk semua bank:

-PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI: 88810.

-PT Bank CIMB Niaga Tbk: 8059.

-PT Bank Central Asia Tbk (BCA): 3901.

-PT Bank Permata Tbk: 8528.

-PT Bank Pan Indonesia Tbk atau PaninBank: 8100.

-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: 89508.

-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI: 8810.

-PT Bank BTPN Tbk: 8000 009.

-PT Bank Maybank Indonesia Tbk: 8528.

-PT Bank Danamon Indonesia Tbk: 8528.

-PT Bank Sinarmas Tbk: 8528.

-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN: 8528.

-digibank by PT Bank DBS Indonesia: 8528.

-Bank lain: 8528.

Biaya Admin Top Up DANA

Selain mengetahui kode akun virtual DANA, salah satu langkah penting yang juga perlu dipahami adalah biaya admin dari proses pengisian saldo. Dilansir dari laman resminya, berikut biaya administrasitop upDANA:

Alfamart

Biaya adminpengisian saldo DANA di Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan DanDan adalah gratis untuk lima kali transaksi setiap bulan. Apabila kuota gratis telah habis, maka transaksi isi ulang akan dikenakan biaya sebesar Rp1.500 yang dipotong langsung dari saldo DANA.

Pengguna bisa melakukan pengisian saldo DANA di Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan DanDan dengan nominal minimum Rp50.000 dan maksimal Rp1.000.000 per transaksi. Untuk melakukantop up,pengguna hanya perlu menyampaikan nomor ponsel yang terhubung ke akun DANA dan nominal saldo kepada kasir.

Indomaret

Selain itu, pengguna DANA juga bisa melakukantop updi gerai Indomaret. Biaya admin yang dibebankan adalah Rp1.500 dengan minimal pengisian sebesar Rp10.000 dan maksimal Rp1.000.000 untuk setiap transaksi.

m-Banking BCA

Kemudian, untuk pengisian saldo DANA melalui layananmobile bankingBCA, yaitu BCA mobile dan myBCA tidak dikenakan biaya admin untuk 20 kali transaksi per bulan dengan minimal nominal Rp50.000. Apabila kuota gratis telah habis, maka pengguna akan dibebankan biaya admin sebesar Rp500 per transaksi.

Tak hanya itu, pengguna yang melakukantop updengan nominal di bawah Rp50.000 juga akan dibebankan biaya admin sebesar Rp500 per transaksi. Biaya admin tersebut berlaku sejak pertama kali transaksi dengan nominal kurang dari Rp50.000.

BRImo

Sementara itu,top upDANA melalui aplikasi BRImo dengan nominal di atas Rp50.000 tidak dikenakan biaya admin. Sedangkan untuk nominal kurang dari Rp50.000 akan dibebankan biaya admin sebesar Rp500 per transaksi.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengisian saldo atautop updompet digital (e-wallet) DANA dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Cara transfer BCA ke DANA bisa melalui ATM, Klik BCA hingga myBCA.

Namun, sebelum melakukan transfer saldoDANAke rekening bank, pastikan akun DANA yang digunakan harus terverifikasi dan berstatus premium. Untuk memverifikasi akun menjadi DANA Premium, pengguna harus mengunggah foto kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan melakukan verifikasi wajah di aplikasi.

Selain itu, untuk mempercepat proses transaksi, pastikan untuk mentransfer saldo DANA di jam kerja bank, karena transaksi yang dilakukan di luar jam kerja bank mungkin membutuhkan waktu lebih lama.

Perlu diketahui juga bahwa pengguna DANA tidak dikenakan biaya admin hingga 10 kali transfer per bulan dan selebihnya dikenakan tarif Rp2.500 per transaksi.

Lantas, bagaimana cara transfer BCA ke DANA dan sebaliknya? Berikut panduan lengkapnya yang perlu diketahui.

Cara Transfer BCA ke DANA

1. Via ATM

-Kunjungi mesin anjungan tunai mandiri (ATM) BCA.

-Masukkan kartu debit BCA ke mesin ATM.

-Masukkan 6 digit PIN kartu debit BCA.

-Pilih opsi Transaksi Lainnya.

-Tekan tombol Transfer, lalu pilih menu BCA Virtual Account.

-Masukkan kode nomor 3901 dan diikuti dengan nomor ponsel yang terhubung ke akun DANA, misalnya 39010813XXXXXXXX.

-Masukkan jumlah nominal saldo yang ingin ditransfer.

-Periksa kembali data isian, mulai dari nama penerima dan jumlah saldo yang akan ditransfer.

-Masukkan kembali 6 digit PIN kartu debit BCA.

2. Via KlikBCA

-Akses lamaninternet bankingBCA melalui tautan m.klik.bca.com/login.jsp.

-Masukkan USER ID dan PIN KlikBCA.

-Tekan tombol Login.

-Pilih menu Transfer Dana, lalu tekan menu “Ke BCA Virtual Account”.

-Masukkan kode bank 3901 dan nomor virtual akun DANA, seperti 3901XXXXXXXXX.

-Masukkan jumlah saldo yang ingin dikirimkan.

-Periksa kembali data penerima saldo.

-Isikan kembali PIN KlikBCA.

3. Via BCA mobile

-Buka aplikasimobile bankingBCA mobile.

-Pastikan sudah masuk akun (login)m-bankingBCA menggunakan USER ID dan PIN BCA mobile.

-Pilih menu m-Transfer, lalu klik BCA Virtual Account.

-Masukkan kode bank 3901, lalu diikuti dengan nomor ponsel penerima yang terhubung ke akun DANA.

-Masukkan nominal saldo yang ingin ditransfer.

-Periksa kembali data isian.

-Masukkan 6 digit PIN BCA mobile.

4. Via myBCA

-Loginke akun myBCA.

-Pilih menu Transfer.

-Tekan tombol Virtual Account.

-Isi kode bank 3901 dan nomor virtual akun DANA.

-Pilih rekening sumber dana bila memiliki beberapa rekening.

-Masukkan nominal saldo yang ingin dikirimkan.

-Periksa detail transaksi, apabila sudah yakin, maka masukkan 6 digit PIN aplikasi myBCA.

Cara Transfer DANA ke BCA

-Loginke aplikasi DANA.

-Tekan menu Send.

-Pilih opsi Send to Bank.

-Tekan tombol Add new bank account.

-Pilih bank tujuan, yaitu BCA.

-Masukkan nomor rekening BCA, lalu tekan tombol Save & Continue.

-Masukkan nominal transfer, minimal Rp10.000.

-Masukkan keterangan bila diperlukan, lalu tekan tombol Done.

-Periksa kembali data isian, bila sudah benar, maka tekan tombol Pay.

-Masukkan 6 digit PIN DANA.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menanggapi soal deflasi yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sudah berlangsung beruntun selama lima bulan. Jokowi menekankan pentingnya memahami penyebab deflasi untuk memastikan kondisi perekonomian tetap stabil dan terkendali.

“Yang pertama, coba dicek betul deflasi itu penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, distribusinya baik, transportasinya enggak ada hambatan atau memang ada daya beli yang berkurang,” kata Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Minggu, 6 Oktober 2024.

Jokowi menegaskan bahwa deflasi dan inflasi, keduanya harus dikendalikan dengan baik untuk menjaga stabilitas harga agar tidak merugikan berbagai pihak, mulai dari produsen hingga konsumen. Menurut Jokowi, keseimbangan antara harga yang stabil dengan kemampuan produsen untuk menghasilkan barang sangatlah penting.

“Apapun yang namanya deflasi maupun inflasi, dua-duanya memang harus dikendalikan, sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, nelayan, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), pabrikan, tetapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik,” ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan inflasi tahunan (year on year) masih berada di level yang cukup baik, yaitu sekitar 1,8 persen. Namun, Jokowi mengingatkan supaya angka tersebut tidak terlalu rendah, sehingga tidak merugikan produsen, terutama petani dan sektor-sektor lain yang berhubungan dengan produksi.

“Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan. Kita saat ini kalau terakhir inflasiyear on yearitu kira-kira 1,8 persen, baik, tetapi jangan sampai terlalu rendah juga, supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan,” ujar Jokowi.

Presiden pun mengungkapkanmenjaga keseimbangan itu tidaklah mudah. Kendati demikian, pemerintah mengklaim akan terus berupaya untuk memastikan stabilitas harga yang berkelanjutan demi melindungi produsen dan konsumen di seluruh sektor perekonomian.

“Menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah, dan kita akan terus berusaha,” ujar Jokowi.

Selanjutnya: Sebelumnya, BPS melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024....

<!--more-->

Sebelumnya, BPS melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 adalah minus 0,12 persen (MtM). Angka itu sekaligus menunjukkan tren deflasi yang terus berlangsung selama lima bulan terakhir sejak Mei 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa Indonesia juga pernah mengalami fase deflasi pada 1999 setelah krisis ekonomi Asia. Pada momen tersebut, deflasi terjadi selama tujuh bulan berturut-turut, yaitu Maret hingga September 1999.

“Indonesia pernah mengalami deflasi tujuh bulan berturut-turut selama Maret sampai September 1999 karena penurunan harga beberapa barang pada saat itu, setelah inflasi yang tinggi,” ucap Amalia di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2024.

Menurut dia, inflasi yang tinggi kala itu diakibatkan oleh depresiasi dari nilai tukar rupiah. Tekanan depresiasi yang menurun, lanjut dia, membuat harga-harga kembali ke kondisi semula.“Jadi, deflasi itu dibentuk karena adanya harga yang turun,” ujar Amalia.

Dia menyebut, deflasi selama beberapa bulan berturut-turut juga sempat terjadi pada Januari 2008 hingga 2009 yang disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia. Kemudian, selama masa pandemi Covid-19 pada 2020, deflasi juga berlangsung pada Juli hingga September 2020.

Amalia menjelaskan, turunnya harga bahan pangan menjadi faktor utama penyebab deflasi beruntun pada 2024. Penurunan harga tersebut dialami oleh produk tanaman hortikultura, seperti cabai rawit, cabai merah, daun bawang, dan wortel, serta produk peternakan, seperti telur ayam ras dan daging ayam ras yang beberapa bulan sebelumnya mengalami peningkatan harga.

Lebih lanjut, dia mengemukakan bahwa penurunan harga itu disebabkan oleh biaya produksi yang turun. “Karena biaya produksi turun, tentunya ini akan dicerminkan oleh harga di tingkat konsumen turun. Nah, inflasi maupun deflasi ini yang tertangkap di IHK,” kata Amalia.

Oyuk Ivani Sberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Besaran iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atauBPJS Kesehatanpada 2024 masih menggunakan skema yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Tarif iuran bulanan BPJS Kesehatan dapat berbeda-beda tergantung jenis kepesertaan dan kelas kamar rawat inap 1, 2, atau 3. Lantas, berapa iuran program JKN-KIS untuk peserta dari kelompok karyawan swasta?

Iuran BPJS Kesehatan 2024 untuk Karyawan Swasta

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Perpres Nomor 64 Tahun 2020, iuran bagi peserta pekerja penerima upah (PPU), yaitu sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan. Angka itu terdiri dari 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

“Iuran bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan,” bunyi Pasal 30 ayat (2) dalam Perpres yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2020 tersebut.

Adapun batas gaji atau upah paling rendah setiap bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU BPJS Kesehatan adalah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Sementara batas gaji atau upah paling tinggi adalah sebesar Rp12.000.000 per bulan.

“Dalam hal pemerintah daerah (pemda) tidak menetapkan UMK, maka yang menjadi dasar perhitungan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu sebesar upah minimum provinsi (UMP),” tulis Pasal 32 ayat (3) dalam beleid yang sama.

Kemudian, mengacu pada Pasal 50 Perpres 82 Tahun 2018, PPU dapat menerima manfaat pelayanan pada ruang perawatan kelas 1 atau kelas 2.

Sementara ruang perawatan kelas 3 berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI), penduduk yang didaftarkan oleh pemda, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) yang membayar iuran untuk pelayanan kelas III, serta PPU yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan keluarganya.

Cara Menghitung Iuran BPJS Kesehatan 2024 untuk Karyawan Swasta

Misalnya, A yang bekerja di sebuah perusahaan di Kota Bekasi, Jawa Barat mendapatkan gaji sebesar UMK pada 2024, yaitu Rp5.343.430 per bulan. Maka besaraniuranbulanan yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp267.171 yang berasal dari pemotongan gaji sebesar 1 persen (Rp53.434) dan 4 persen (Rp213.736) dan) dibayar oleh perusahaan.

Selanjutnya, sebagai contoh, B yang bekerja di Jakarta memiliki gaji sebesar Rp15.000.000 per bulan. Maka, dasar perhitungan iuran tetap menggunakan batas paling tinggi gaji atau upah, yaitu Rp12.000.000.

Dengan demikian, besaran iuran yang harus dibayarkan perusahaan ke BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp600.000 per bulan, yang berasal dari pemotongan gaji sebesar 1 persen (Rp120.000) dan 4 persen (Rp480.000) dan ditanggung oleh perusahaan.

TEMPO.CO, Jakarta - Raffi Ahmad bukan bintang biasa. Artis banyak bakat ini, sukses di panggung sebagai presenter di acara-cara hiburan diawali dari Dahsyat di RCTI. Namanya kemudian jadi perhatian ketika mendapat gelar doktor honoris causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), yang tidak diakui Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemendikubudristek.

Kejutan berikutnya ketika Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub secara resmi menetapkan aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad, 37 tahun, sebagai salah satu pengurus organisasi itu untuk periode 2024-2029.

Tidak tanggung-tanggung, Raffi didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyarankan agar pemerintah mengubah program bantuan sosial atau bansos. Menurutnya, pemerintah perlu mengubah mekanisme pembagian bansos agar tepat sasaran.

"Ya kalau bansos saya kira masih bisa (dilanjutkan) ya, tapi memang harus ada perubahan. Sasarannya harus disesuaikan lagi sesuai perkembangan kondisi lapangan," ujar Tauhid ketika dihubungi Tempo pada Senin, 7 Oktober 2024.

Menurut Tauhid, mekanisme pembagian bansos saat ini masih lemah. Tauhid menyarankan pemerintah bisa menambah anggaran untuk program bantuan sosial. "Mekanismenya saya kira masih cukup lemah dan besaran nilainya itu bisa ditambah sesuai dengan kondisi di lapangan," ucap dia. Namun menurut dia, perlu ada evaluasi terlebih dulu sebelum melakukan penambahan anggaran. "Tapi tadi syaratnya yang tidak tepat sasaran atau yang belum masuk sasaran itu harus mendasar, untuk melakukan evaluasi dulu ya sehingga itu bisa dilanjutkan," tutur Tauhid.

Menurut dia, apabila pemerintah saat ini tidak segera mengubah mekanisme pembagian bansos, hal tersebut bakal menyulitkan pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto saat melanjutkan program andalan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pemerintah Presiden terpilih, Prabowo Subianto, tetap mempertahankan program andalan Jokowi yakni bansos dan Kartu Prakerja. Walau dua program tersebut sempat diminta sejumlah ekonom untuk tidak dilanjutkan.

Pernyataan Sri Mulyani Sri Mulyani soal Prabowo bakal melanjutkan program perlindungan sosial dengan memperluas target termasuk menambah program baru itu dikutip dari Majalah Tempo, Strategi Prabowo Subianto Menebar Bantuan Sosial pada 2025, edisi Ahad, 25 Agustus 2024. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025, jatah anggaran subsidi mencapai Rp 309,1 triliun. Naik 8,1 persen dari anggaran tahun ini.

Anggaran subsidi di bidang energi mencapai Rp 204,5 triliun. Meningkat Rp 189.1 triliun dari angaran tahun ini. Menurut Sri Mulyani, subsidi energi dapat menutup sebagian biaya penyediaan solar, minyak tanah, gas elpiji tabung 3 kilogram, serta subsidi subsidi listrik.Menurutnya, pemerintah juga menambah alokasi anggaran untuk subsidi non-energi seperti penyediaan pupuk, transportasi publik, subsidi bunga kredit usaha rakyat, serta stimulus dunia usaha. "Subsidi diarahkan untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengklaim telah hampir merampungkan proses pembayaran utang rafaksi minyak goreng.

“Sudah hampir 90-an persen (utang dibayarkan),” tuturnya ketika ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2024.

Moga menerangkan, dari 54 pelaku usaha yang diutangi pemerintah, tersisa tujuh perusahaan yang belum dituntaskan proses pelunasannya. "Masih ada tujuh perusahaan lagi (yang belum dibayar) karena masih menyesuaikan hasil verifikasi dari Sucofindo," kata dia.

Lebih lanjut, Moga mengaku optimistis proses pelunasan utang tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. "Ya, selama produsennya itu menyepakati hasil verifikasi dari surveyor, itu selesai. Masalahnya, kan mereka masih ada selisih yang perlu disesuaikan kembali," ucapnya.

Ia merasa urusan utang-piutang tersebut tidak perlu dibawa hingga pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan secara resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang. Sebab, apabila terjadi ketidakpuasan atas hasil verifikasi dari rapat koordinasi, produsen dapat langsung mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebagai informasi, akar dari persoalan utang-piutang itu berawal dari usulan Kemendag akan program satu harga minyak goreng pada 2022. Saat itu Kemendag mengusulkan diberlakukannya program minyak goreng satu harga senilai Rp 14 ribu per liter dengan mempertimbangkan harga minyak sawit mentah yang sedang melambung akibat stoknya yang seret.

Kebijakan tersebut kemudian termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022, yang salah satunya mengatur minyak goreng satu harga. Di dalamnya, disebutkan bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang akan menanggung selisih biaya produksi dan penjualan alias rafaksi.

Meski begitu, tak lama setelahnya, aturan itu dicabut dan diganti dengan skema harga eceran tertinggi atau HET senilai Rp 11.500 per liter untuk minyak curah dan Rp 14 ribu per liter untuk minyak kemasan premium. Hal ini menyisakan utang pemerintah kepada produsen yang belum terbayarkan selama hampir dua tahun terakhir.

Berdasarkan hasil verifikasi Sucofindo, nominal utang yang harus dibayarkan pemerintah kepada produsen minyak goreng dan pengusaha yang terdiri dari ritel modern maupun tradisional adalah sebesar Rp 474 miliar.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini