TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi angkat bicara soal angka deflasi beruntun beberapa bulan terakhir ini. Kepala Negara menegaskan deflasi maupun inflasi sebaiknya harus sama-sama dikendalikan agar tidak merugikan semua pihak.

"Apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tetapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik," ujar Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Ahad, 6 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan soal deflasi 0,12 persen (month to month/mtm) per September 2024. Tren deflasi ini telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, dan 0,03 persen pada Agustus. Adapun, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,74 persen (year-to-date/ytd).

Presiden pun meminta agar perihal deflasi tersebut mesti dicek lebih lanjut lagi. Utamanya dari sisi pemicu deflasi tersebut, apakah karena penurunan harga barang atau memang daya beli masyarakat yang berkurang.

"Coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi tidak ada hambatan. Atau karena memang ada daya beli yang berkurang. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan," tutur Jokowi

Lebih jauh, Kepala Negara juga mengungkit soal inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2024 sebesar 1,84 persen yang dinilainya sudah baik.

"Kita saat ini kalau terakhir inflasi year-on-year itu kira-kira 1,8 persen baik. Tetapi jangan sampai itu terlalu rendah juga, supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan," ucap Jokowi. "Itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah dan kita akan berusaha terus."

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya optimistis angka deflasi yang telah terjadi selama lima bulan beruntun ini bukan sinyal negatif bagi perekonomian.

Pasalnya, kata bendahara negara itu, deflasi dipicu oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Dengan deflasi pangan, maka harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun.

"Deflasi lima bulan terakhir terutama dikontribusikan penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif, terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.

Sri Mulyani menyebutkan belanja masyarakat, utamanya kelompok menengah bawah, didominasi oleh belanja makanan. Artinya, kata dia, harga pangan di pasar yang menurun justru bisa membantu masyarakat menjangkau bahan-bahan makanan dengan lebih murah.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sudah menyampaikan rekomendasi keberlanjutan proyek infrastruktur kepada pemerintahan era presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Ia berujar, salah satu pekerjaan rumah atau PR yang ditargetkan selesai dalam lima tahun mendatang adalah proyek Tol Trans Sumatera.

“Kita harus selesaikan lima tahun ke depan, menyambungkan Tol Trans Sumatera. Insyaallah bisa. Tidak terlalu banyak,” kata Basuki ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024. Ia juga mengatakan pembangunan infrastruktur masih perlu dilakukan untuk wilayah Indonesia bagian timur.

Selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian PUPR telah merampungkan 2.432 kilometer jalan tol. Sehingga, nantinya aka nada 3.200 kilometer tol yang beroperasi. Meskipun terlihat besar angkanya, menurut Basuki, capaian pembanguan infrastruktur ini belum seberapa bila dibandingkan negara lain.

Basuki menuturkan, pemerintah selama 10 tahun terakhir memang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Namun, di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintah membangun infrastruktur hanya untuk mengejar ketertinggalan. “Bukan untuk menyediakan kebutuhan minimal infrastruktur dalam rangka investasi, menurunkan biaya logistik, bersaing di dunia global,” kata dia.

Menurutnya, Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara lain. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur bendungan. Meski membangun 61 bendungan terlihat banyak, kata Basuki, jumlah ini masih jauh di bawah Korea Selatan yang memiliki 19 ribu bendungan dan Cina yang memiliki 98 ribu bendungan.

“Jadi, saya kira apa yang kami lakukan 10 tahun ke belakang, untuk mengejar kebutuhan infrastruktur,” kata Basuki mengulangi pernyataannya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini akan dilakukan saat segala hal yang berhubungan dengan kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," kata Presiden Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Ahad, 6 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan tidak bisa lagi memutuskan keputusan-keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa beberapa pekan mendatang. Meski begitu, ihwal Keppres pemindahan ibu kota berhubungan erat dengan kesiapan segala sesuatu di ibu kota.

"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya. Itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi," kata Jokowi.

Lebih jauh, Kepala Negara mengungkapkan kepindahan ibu kota sebelumnya harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas. Selain itu perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.

"Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa," ucap Jokowi.

Oleh karena itu, kata Jokowi, Keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto nanti.

TEMPO.CO, Jakarta - Penasihat Center of Sharia Economic Development (CSED) Indef, Abdul Hakam Naja, mengungkapkan pemerintahan Prabowo - Gibran mendatang perlu memperhatikan potensi ekonomi syariah secara lebih serius. Pasalnya, sektor ini memiliki potensi hingga US$ 3 triliun atau hampir tiga kali PDB Indonesia.

“Kalau Prabowo sedang mencari resource untuk mendongkrak ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen setiap tahun, ini ada Mutiara namanya ekonomi syariah,” kata Abdul dalam diskusi Penguatan Ekosistem Halal untuk Masa Depan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jumat, 4 Oktober 2024.

Abdul berpendapat selama ini Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim hingga 240 juta jiwa cukup lambat memanfaatkan potensi ekonomi syariah. Ia menilai Indonesia bersama sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harus bersinergi untuk memaksimalkan potensi dari nilai konsumsi 2 miliar populasi muslim di dunia yang diperkirakan mencapai US$ 3 Triliun.

Ia menyitir data dari State of Global Islamic Economic yang menunjukkan penguasa industri makanan dan minuman halal justru negara seperti Brasil, India, AS, hingga Cina yang populasi muslinya tidak sebesar Indonesia. Indonesia, kata dia, menduduki peringkat teratas namun sebagai konsumen dari produk makanan dan minuman halal.

Selain itu, Abdul menilai inovasi di bidang ekonomi syariah juga jadi salah satu cara untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Sebelumnya, Bank Dunia merilis data yang menunjukkan Indonesia dan 108 negara lain berada di tengah ancaman middle income trap.

“Setidaknya ada tiga saran dari Bank Dunia untuk keluar dari jebakan itu, pertama dengan investasi, kedua infuse atau pengembangan tekonomi, dan ketiga inovasi,” kata Abdul.

Terdapat setidaknya enam sektor yang ada dalam ekonomi halal yakni keuangan, makanan dan minuman, pariwisata, fesyen, media dan hiburan, serta obat dan kosmetik. Menurut Abdul, inovasi di bidang-bidang tersebut bisa memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Indonesia setidaknya bisa fokus di keuangan, makanan dan minuman, pariwisata, dan fashion,” ujarnya.

Pada aspek fesyen, kata dia, juga bisa memantik pertumbuhan industri tekstil dan manufaktur Indonesia yang saat ini sedang lesu dan mengalami gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih, menurut Abdul, Indonesia mengalami fase deindustrialisasi di mana pada 2002 kontribusi sektor manufaktur mencapai 32 persen namun pada 2024 hanya 19 persen.

Pilhan Editor: Celios Sebut Ekspor Pasir Laut akan Rugikan PDB Rp 1,22 Triliun, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada persoalan pembiayaan dalam membangun infrastruktur selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab, pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas sejak Jokowi menjabat mulai 2014.

“Saya tidak pernah minta uang karena yang minta Presiden langsung kepada Menteri Keuangan,” kata Basuki ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.

Ihwal pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, Basuki menjelaskan, pemerintah ingin mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Karena itu, pembangunan yang sudah ada pun, seperti pembangungan bendungan, masih perlu terus dilakukan.

“Sekarang membangun 61 bendungan, itu belum apa-apanya dibanding negara lain,” kata Basuki. Ia mengambil contoh Korea Selatan yang memiliki 19 ribu bendungan dan Cina yang memiliki 98 ribu bendungan.

“Pembangunan yang kita lakukan selama ini, untuk mengejar ketertinggalan, bukan untuk menyediakan kebutuhan minimal infrastruktur dalam rangka investasi, menurunkan harga logistik, bersaing di dunia global,” ungkap Basuki.

Adapun sepanjang satu dekade pemerintahan Jokowi, sebelumnya Basuki menyampaikan Kementerian PUPR telah merampungkan 53 dari 61 proyek bendungan, 2.432 kilometer jalan tol, 5.999 kilometer jalan baru, 125.904 meter jembatan, 583 unit jembatan gantung, serta 27.673 meter flyover/underpass.

Kemudian, PUPR juga membangun 1.228.440 hektare jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 hektare jaringan irigasi. Selain itu, menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, serta 2.154 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai.

Pencapaian lainnya, PUPR menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter per detik, penanganan kawasan permukiman 94.321 hektare, serta penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta kepala keluarga.

Kemudian untuk bidang perumahan, Basuki mengklaim kementeriannya sudah membangun 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui program Sejuta Rumah. Selain itu, membangun 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Batuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta membangun 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

Terakhir, Basuki menuturkan, Kementerian PUPR sudah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu sebanyak 15 kawasan. “Kami juga merealisasikan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar sebanyak 5.939 unit,” kata Basuki melalui keterangan tertulis.

TEMPO.CO, Jakarta - Batas akhir pendaftaran izin Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) ditutup pada 16 Oktober 2024 mendatang. Namun, hingga kini baru ada lima perusahaan yang secara resmi mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti).

Kepala Bappebti, Kasan, mengungkapkan pelaku usaha kripto masih melakukan sejumlah penyesuaian. Pasalnya, kata dia, ada sejumlah aspek baru yang diatur dalam Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

“Pelaku usaha perlu melakukan beberapa penyesuaian seperti terkoneksi secara sistem dengan Dukcapil serta integrasi dengan sistem bursa, kriling, dan depository,” ujarnya kepada Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.

Selain itu, ia menegaskan bahwa koneksi dan integrasi sistem itu harus berlaku secara langsung. Artinya tidak boleh dengan sistem pass through.

Hingga Jumat, lima perusahaan yang sudah resmi mendapat izin yakni PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Bumi Santosa Cemerlang (PLUANG), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib Kripto), dan PT. Tiga Inti Utama (TRIV).

Selain itu, Kasan mengatakan 13 perusahaan lainnya telah memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) dan saat ini dalam proses menjadi PFAK. Sisanya, ada calon 19 calon pedagang yang baru dalam proses memperoleh SPAB maupun SPAK.

Kasan menambahkan, bagi perusahaan yang tidak mengajukan permohonan sebagai PFAK sampai batas waktu yang ditentukan, maka tanda daftar akan dibatalkan dan tidak berlaku. Namun, tidak menutup kesempatan bagi perusahaan untuk menyusul dengan mengajukan permohonan sebagai PFAK.

“Prosesnya didahului dengan mendapatkan SPAB dan SPAK di Bursa Kripto dan Lembaga Kliring Aset Kripto,” katanya.

OJK akan punya tugas tambahan, yaitu mengawasi transaksi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan perdagangan kripto.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memperbaiki tata kelola dan regulasi kegiatan usaha pertambangan. Salah satu aspek yang dievaluasi kementerian ini yakni soal perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal ini disampaikan Koordinator Pelayanan Usaha Mineral Ditjen Minerba, Satya Hadi Pamungkas dalam Sosialisasi Perpanjangan IUP sebagai Implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan itu menyoal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Adapun soalisasi digelar di Denpasar, Kamis, 3 Oktober 2024.

“Ketika kita berbicara perpanjangan, sebenarnya itu opsional. Bisa diberikan atau bisa saja tidak diberikan (izin), karena yang dinilai adalah kinerja perusahaan,” ucap Setya dikutip dari keterangan tertulis.

Alasannya, Satya mengatakan pemerintah telah memberikan masa operasi produksi pada IUP selama 20 tahun. Sebelum memutuskan akan memperpanjang IUP atau tidak, pemerintah menilai kinerja yang telah dihasilkan perusahaan. Hal ini sesuai Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

Peserta yang diundang dalam acara ini adalah perwakilan badan-badan usaha yang masa berlaku IUP Operasi Produksi-nya akan berakhir dalam waktu lima sampai satu setengah tahun. Satya berharap, para peserta dapat mengajukan perpanjangan lebih cepat atau tidak melebihi dari batas waktu yang ditentukan untuk pengajuan perpanjangan.

Sosialisasi yang dihadiri oleh 27 badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas proses perizinan, termasuk proses pengajuan dan penerbitan perpanjangan IUP Mineral Logam.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur akan melakoni debat perdana pada Ahad, 6 Oktober 2024 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, pukul 19.00 WIB. Calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno akan berdebat tentang Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global.

“Untuk debat pertama temanya ‘Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global’,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat dihubungi di Jakarta pada Rabu, 2 Oktober 2023 seperti dikutip dari Antara.

KPU bakal menggelar debat sebanyak tiga kali bekerja sama dengan televisi penyelenggara. Para pasangan calon baik dari pihak gubernur maupun wakil gubernur akan hadir bersama.

Durasi debat dijadwalkan berlangsung sekitar 150 menit dengan masing-masing pelaksanaan selama 120 menit dan 30 menit untuk jeda iklan.

Fahmi mengatakan panelis debat berjumlah tujuh orang, yang mewakili bidang masing-masing. “Ada tujuh panelis. Mewakili bidang masing-masing antara lain ahli hukum, komunikasi, pakar politik, otonomi daerah, kebudayaan, dan lainnya,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari, mengatakan debat dibagi menjadi enam segmen. “Jadi segmentasinya memang sama dengan debat Pilpres,” kata Astri di Kantor KPU Jakarta, Ahad, 22 September 2024.

Untuk mekanismenya, kata dia, debat di Pilgub Jakarta berbeda dengan pelaksanaan debat pemilihan presiden. Astri mengatakan baik dari calon gubernur dan wakil gubernur akan hadir bersama dalam debat.

“Kalau untuk pilkada, debatnya ini langsung, jadi dua-duanya akan langsung dihadirkan pada saat tiga kali debat itu,” ujar Astri.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari, mengatakan adu gagasan ini akan terbagi ke dalam enam segmen. "Debat dibagi menjadi enam segmen, kira-kira seperti itu. Jadi memang segmentasinya memang sama dengan debat Pilpres," kata Astri pada Sabtu, 5 Oktober 2024

Untuk segmen pertama, kata Astri, KPU akan melakukan pembukaan dan pembacaan tata tertib pelaksanaan debat. Pada kesempatan yang sama, setiap paslon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan program.

Kemudian, di segmen kedua dan ketiga, para paslon akan memberikan pendalaman visi, misi, dan program, dengan dipandu oleh moderator. Selanjutnya, segmen keempat dan kelima, para paslon akan diberikan kesempatan untuk menjawab dan saling lempar pertanyaan yang dilayangkan oleh lawan debatnya.

Seluruh rangkaian debat akan ditutup di segmen keenam. Pada segmen ini, para paslon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup mereka.

Setelah resmi ditetapkan sebagai cagub dan cawagub Jakarta dan mendapatkan nomor urut, paslon Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana telah memasuki masa kampanye yang dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024 atau empat hari sebelum pemungutan suara.

Alfitria Nefi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengaku bersyukur dirinya masih diakui oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua Umum Kadin.

“Alhamdulillah, saya tadi hadir di acara Pak Wapres, ternyata Ibu Sri Mulyani masih memanggil saya sebagai ketua umum, lalu Pak Wapres juga mengatakan bahwa Kadin ketua umumnya masih Arsjad,” ujarnya pada awak media pada Jumat, 4 Oktober 2024 di Jakarta Selatan.

Atas pengakuan tersebut, Arsjad mengucapkan terima kasih pada Mar'ruf Amin dan Sri Mulyani.

Di kesempatan yang sama, ia juga menanggapi kegiatan sarasehan yang dilakukan oleh Ketua Umum Kadin versi Musyawarah Internal Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie bersama sejumlah menteri. Ia mengakatan bahwa dirinya akan berpegang pada kesepakatan yang telah ia dan Anindya buat sebelumnya dalam pertemuuan mereka dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Jumat pekan lalu.

“Kesepakatan sudah jelas dikatakan kalau Munas itu akan terjadi setelah nanti pelantikan presiden. Sebelum Munas itu terjadi belum ada perubahan, belum ada pergantian (kepemimpinan),” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyapa Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dalam pidatonya di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Jum’at, 4 Oktober. Ma’ruf memanggil Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin di tengah dualisme di internal tubuh asosiasi pengusaha itu.

“Pak Arsjad masih ketua Kadin,” kata Ma’ruf dalam pidatonya yang Tempo pantau melalui Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia.

Adapun kisruh di tubuh Kadin Indonesia usai Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Setelah pertemuannya dengan Arsjad dan Anindya, Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa.

“Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan persiapan untuk melaksanakan tugas tambahan mengawasi transaksi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan perdagangan kripto mulai Januari 2025. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan pihaknya masih terus menyiapkan infrastruktur yang mendukung bagi pelaksanaan pengawasan terhadap kripto dan koperasi open loop. Salah satunya Penyiapan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai industri tersebut.

"Termasuk melalui pengembangan kompetensi baik pelatihan, safe learning dengan kedua industri tersebut. OJK juga menyiapkan sistem dan anggaran pengawasan yang memadai sehingga diharapkan terjadi kesinambungan pengawasan dari otoritas yang sebelumnya," kata Mirza dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 1 Oktober 2024.

Apa tugas pengawas koperasi open loop serta aset kripto?

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menjelaskan, OJK akan menerima kewenangan untuk mengawasi koperasi open loop serta aset kripto, serta mandat lain yang diberikan oleh UU P2SK untuk mengembangkan sektor jasa keuangan sekaligus melakukan pelindungan konsumen dan masyarakat.

Ia mengatakan setelah penerapan UU P2SK, OJK menjadi lembaga dengan tugas dan tanggung jawab yang terbesar di antara otoritas sektor keuangan lain di seluruh dunia, terutama dari segi kewenangan, tanggung jawab dan cakupan.

“Dalam konteks mandat pengawasan industri jasa keuangan yang baru, kita perlu bersiap agar transisi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak di sektor jasa keuangan," kata Mirza dalam keterangan resmi OJK, dikutip Minggu, 18 Agustus 2024.

Ia mengungkapkan beberapa hal telah disiapkan OJK dalam melakukan transformasi dan perubahan mendasar yang harus dilakukan merespons bertambahnya kewenangan tersebut. Salah satunya dari struktur organisasi dan pengembangan sumber daya manusia yang didesain untuk mempersiapkan infrastruktur organisasi OJK menjadi lebih terintegrasi dan adaptif.

"Kita mendorong transformasi agar OJK dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi industri jasa keuangan maupun konsumen, antara lain melalui efisiensi pelaporan, peningkatan layanan perizinan, maupun layanan konsumen," ujar dia.

YOLANDA AGNE | ERVANA TRIKARINAPUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi lembaga yang mengelola dana program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Program JKN-KIS dapat diikuti oleh peserta dari kalangan pekerja penerima upah (PPU), pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri, bukan pekerja (BP), dan penerima bantuan iuran (PBI).

Sebagai informasi, pembayaran iuran bagi PPU ditanggung oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase tertentu, sedangkan PBPU membayar iuran sendiri setiap bulan. Sementara iuran bulanan bagi PBI ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Bagi PBPU atau peserta mandiri yang merasa berhak menerima bantuan iuran program JKN-KIS dapat mengajukan diri menjadi peserta PBI. Lantas, bagaimana cara pindahBPJSKesehatan PBPU ke PBI?

Syarat Pindah BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, PBI program JKN-KIS BPJS Kesehatan harus memenuhi syarat:

-Warga negara Indonesia (WNI).

-Mempunyai nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

-Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Untuk peserta jaminan kesehatan pada segmen lain yang terdapat dalam berkas induk BPJS Kesehatan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan kesehatan, dapat dimutasi menjadi peserta PBI JKN sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” seperti dikutip dari Pasal 5 ayat (2) Permensos Nomor 21 Tahun 2019.

Syarat Dokumen Pindah BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI

Sementara itu, dirangkum dari laman Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung serta situs Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), berikut dokumen yang perlu disiapkan dalam proses pengalihan peserta PBPU BPJS Kesehatan ke PBI:

-Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) asli dan fotokopi.

-Kartu keluarga (KK) asli dan fotokopi.

-Kartu kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan asli dan fotokopi.

-Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa/kelurahan.

-Mengisi formulir verifikasi dan validasi pengalihan yang disahkan oleh desa/kelurahan.

-Meterai Rp10.000 sebanyak 2 lembar.

-Bukti pembayaran iuran terakhir asli dan fotokopi.

Cara Pindah BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI

Pengajuan peralihan kepesertaan PBPUBPJS Kesehatanke PBI dapat dilakukan secara daring dan luring. Berikut langkah-langkahnya:

Di Kantor BPJS Kesehatan

-Peserta datang ke kantor Dinas Sosial (Dinsos) sesuai dengan domisili di e-KTP sambil membawa persyaratan dokumen yang diperlukan.

-Mengisi formulir pengalihan.

-Petugas akan memverifikasi NIK dan memastikan keabsahan dokumen.

-Petugas akan melakukan koreksi.

-Petugas akan melakukan survei kelayakan.

-Kemudian, apabila memenuhi ketentuan, maka peserta akan diarahkan ke Dinkes atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Via Pandawa BPJS Kesehatan

-Kirim pesan ke nomor Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (Pandawa) BPJS Kesehatan 0811-8165-165.

-Tunggu balasan, lalu pilih menu Administrasi.

-Tekan tautan yang dikirimkan untuk mengarahkan peserta ke formulir pendaftaran daring. Sebagai informasi, tautan tersebut hanya dapat diakses selama 180 menit sejak dikirimkan.

-Pilih menu pengalihan segmen kepesertaan.

-Isi formulir dan unggah dokumen yang dipersyaratkan.

-Tunggu proses verifikasi dan validasi oleh petugas pada hari kerja Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

Via Aplikasi Mobile JKN

-Masuk (login) ke akun Mobile JKN menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS Kesehatan (Noka) dan kata sandi yang telah didaftarkan. Apabila peserta belum mempunyai akun, maka dapat mendaftar terlebih dahulu dengan menekan tombol Masuk/Daftar pada halaman awal aplikasi.

-Pilih menu Lainnya di halaman beranda.

-Pilih opsi Perubahan Data Peserta.

-Kemudian, pilih nama peserta yang akan diperbarui datanya.

-Tekan pada bagian segmen peserta, lalu klik Selanjutnya.

-Baca syarat dan ketentuan, lalu centang dan tekan tombol Selanjutnya.

-Ikuti instruksi selanjutnya untuk mengajukan pindah kepesertaan PBPU atau mandiri BPJS Kesehatan ke PBI.