TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah melemah 66 poin di level Rp 15.206 per dolar AS pada akhir perdagangan sore ini, Selasa, 1 Oktober 2024.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memprediksi pada perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif juga ditutup melemah dalam rentang Rp 15.130 - Rp 15.240 per dolar AS.

Ibrahim menyebut, kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi Indonesia pada September 2024 yang mencapai 1,84 persen secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu terjadi deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan (month to month/MtM). Hal tersebut menyebabkan indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut.

"Indeks harga konsumen (IHK) turun ke level 105,93 pada September 2024, dari 106,06 pada Agustus 2024," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis, Selasa.

Sementara itu, kelompok pengeluaran yang paling besar menyumbang deflasi adalah makanan, minuman dan tembakau. Tercatat, kelompok tersebut terjadi deflasi sebesar 0,59 persen dan memberikan andil deflasi 0,17 persen. Selanjutnya, komoditas lain yang mempengaruhi inflasi antara lain komponen ikan segar dan kopi bubuk, dengan andil masing-masing 0,02 persen.

"Komponen penyumbang inflasi lainnya adalah biaya kuliah akademi perguruan tinggi, juga sigaret kretek mesin," imbuhnya.

Sebelumnya, analis memperkirakan bahwa secara tahunan, inflasi di Indonesia akan mereda. Dari 29 ekonom, nilai tengah proyeksi inflasi September 2024 adalah 2,00 persen (YoY), turun dari posisi Agustus 2024 dengan inflasi 2,12 persen (YoY).

Selanjutnya: Proyeksi terendah inflasi tahunan....

<!--more-->

Proyeksi terendah inflasi tahunan pada September 2024 adalah 1,80 persen dan yang tertinggi 2,20 persen. Menurut Ibrahim tercatat 20 ekonom memproyeksikan bahwa inflasi tahunan pada bulan September 2024 akan lebih rendah dari bulan sebelumnya.

"Kondisinya berbeda apabila dilihat dari pergerakan IHK secara bulanan. Para ekonom memperkirakan masih akan terjadi deflasi bulanan pada September 2024," tutur Ibrahim.

Namun pada kondisi eksternal, Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, dalam pidatonya mengatakan bank sentral AS (The Fed)kemungkinan akan tetap mempertahankan pemotongan suku bunga seperempat poin persentase ke depan. Karena itu, Powell disebut menolak taruhan pada pemotongan suku bunga yang lebih besar.

Ibrahim memprediksi trader tetap yakin The Fed akan memangkas lagi pada pertemuan penetapan kebijakan berikutnya di bulan November. Namun, bank sentral AS tersebut kemungkinan memangkas ekspektasi untuk pengurangan 50 basis poin menjadi 35,4 persen dari 53,3 persen sehari sebelumnya, mengutip data FedWatch Tool milik CME Group.

Powell menyampaikan pidatonya menjelang rilis berbagai data penting AS minggu ini, termasuk indeks manufaktur Institute for Supply Management yang akan dirilis Selasa malam dan laporan non-manufaktur pada Kamis, diikuti oleh angka pekerjaan bulanan yang berpotensi krusial pada Jumat.

Sementara itu, ketegangan yang terjadi di Timur Tengah juga masih menjadi perhatian. Invasi darat Israel ke Lebanon mulai berlangsung pada hari Selasa. Militer Israel (IDF) mengatakan pasukan telah memulai serangan terbatas terhadap target Hizbullah di daerah perbatasan.

Serangan itu membuat pimpinan Hizbullah, Hassan Nasrallah, dibunuh oleh Israel pada hari Jumat, sehingga makin meningkatkan konflik di Timur Tengah antara Israel dan militan yang didukung Iran. Sekarang konflik mengancam untuk menyeret AS dan Iran.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Advokasi Tolak Tambang mengajukan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 soal pemberian izin tambang ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA). Menurut perwakilan kuasa hukum, Muhamad Raziv Barokah, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang sengaja dimiskinkan agar tidak punya kekuatan untuk melawan balik.

“Mereka sengaja dimiskinkan, dijebak dengan kemiskinan struktural, agar tidak bisa melakukan perlawanan,” ucap Raziv pada Selasa, 01 Oktober 2024 di depan Gedung MA, Jakarta Pusat.

Keuntungan dari bisnis tambang, klaim Raziv, hanya dinikmati oleh segelintir elit pengusaha dan penguasa. Sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah tambang justru harus hidup merana dan terjebak dalam kemiskinan struktural. Upaya untuk mencapai kekayaan ekonomi lewat eksplorasi dan eksploitasi di sektor pertambangan dianggap Raziv hanya akan membawa petaka kerugian bagi masyarakat.

“Akan semakin banyak masyarakat, utamanya teman-teman kita yang di wilayah tambang, yang semakin dirugikan. Karena data membuktikan bahwa ternyata, teman-teman kita yang ada di wilayah tambang, justru mereka tidak bisa lepas dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya.

Direktur Program Trend Asia, yang juga ikut menjadi pemohon, Ahmad Ashov Birry, menyebutkan bahwa tidak ada dalam sejarah pertambangan batu bara memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang. Keuntungan bisnis tambang menurutnya tidak terdistribusi ke masyarakat, tetapi malah lari ke luar.

“Sering dikenal kalau di ekonomi itu akhirnya terjadi enclave economy, seperti negara dalam negara. (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB-nya tinggi, tapi level kesejahteraannya yang salah satunya dihitung dari konsumsi warga di sekitar rendah, berarti (keuntungan) tidak terdistribusi ke sana (masyarakat) alias lari keluar keuntungannya,” ucap Ahmad.

Dengan sifat kapital insentif yang dimiliki oleh pertambangan batubara tersebut, Ahmad beranggapan bahwa sudah seharusnya pertambangan batubara dihentikan. Apalagi Ahmad melihat, ada permasalahan besar dalam distribusi manfaat tambang Batubara, apalagi ada kenyataan dimana konsentrasi kepemilikan korporasi atas konsesi atau lahan-lahan di Indonesia begitu besar.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara ihwal kinerja Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia September 2024 yang kembali mencatatkan kontraksi, yakni di angka 49,2. Kontraksi ini merupakan ketiga kalinya secara beruntun sejak Juli di angka 49,3 dan Agustus di angka 48,9.

Agus Gumiwang mengatakan, lesunya kinerja PMI disebabkan antara lain pasar Indonesia yang masih dibanjiri produk impor. Menurut dia, permintaan dalam negeri telah memadai. Namun, hal ini tak sebanding dengan pasokan barang yang kebanyakan dari luar negeri.

“Karenanya, kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan masuknya barang ke Indonesia amat diperlukan,” ucap Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Oktober 2024.

Agar bisa kembali ekspansif, Agus Gumiwang mengatakan sektor industri membutuhkan dukungan regulasi yang tepat dari berbagai kementerian/lembaga. Kebijakan-kebijakan yang dia maksud yakni revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

Selain itu, Agus Gumiwang mengatakan pemerintah perlu mendorong Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik, dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) ubin keramik impor, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) kain impor.

Ambang batas pertumbuhan PMI manufaktur adalah 50, di bawah itu tergolong level kontraksi. Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, mengatakan kinerja perekonomian sektor manufaktur Indonesia yang mengecewakan berkaitan dengan kondisi makro ekonomi global yang sedang lesu pada September.

“Dengan penurunan tercepat pada penjualan eksternal dalam waktu hampir dua tahun,” ujarnya dalam rilis berita yang dibagikan Selasa, 1 Oktober 2024.

Data S&P memaparkan penurunan lebih lanjut pada output dan permintaan baru kembali terjadi pada bulan ini. Inventaris gudang jadi sedikit naik, sementara perusahaan mengurangi aktivitas pembelian mereka menanggapi permintaan pasar yang turun. Akan tetapi, pertumbuhan lapangan kerja dan kepercayaan diri tentang masa depan tercatat membaik ke posisi tertinggi dalam tujuh bulan.

Selain itu, kondisi permintaan pasar masih lamban dan aktivitas klien secara umum lebih rendah dibandingkan sebelumnya pada tahun ini. Permintaan manufaktur global yang turun membebani penjualan eksternal. “Data terkini menunjukkan bahwa ekspor baru turun tajam sejak bulan November 2022 dan selama tujuh bulan berturut-turut,” demikian ditulis dalam rilis S&P.

Faktor nilai tukar yang buruk dan kenaikan harga bahan baku menyebabkan kenaikan biaya input pada bulan September. Tingkat inflasi tercatat masih cukup tinggi, meski kini berkurang hingga level terendah selama setahun. Sedikit pengurangan sempat menurunkan tekanan terhadap perusahaan untuk menaikkan biaya. Sebaliknya, menanggapi kondisi pasar yang lesu, perusahaan secara umum sedikit menurunkan harga output untuk pertama kali sejak bulan Juni 2023.

Meski demikian, perusahaan manufaktur mencatat kenaikan kecil pada lapangan kerja untuk pertama kali dalam tiga bulan. Sebagian hal ini berkaitan dengan kepercayaan diri yang meningkat, dengan perusahaan dilaporkan sangat mengharapkan keadaan pengoperasian pabrik lebih stabil.

IlonaEstherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, memaparkan pihaknya menunggu penerbitan pemerintah terkait pembubaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sebelum itu, OJK berkomitmen terus memonitor tanggungan-tanggungan perusahaan tersebut.

“Mengingat ini Persero maka perlu PP terkait pembubaran Jiwasraya. Ditindaklanjuti OJK jika PP pembubaran sudah diterbitkan,” kata dia pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Ogi menerangkan, OJK saat ini terus memonitor dan mendorong Jiwasraya mempersiapkan proses penyelesaian kewajiban pemegang polis sebaik mungkin. Hal itu, menurut Ogi, perlu dilaksanakan dengan Menyusun rencana aksi terkait beberapa permasalahan yang belum diselesaikan.

Per 31 Agustus 2024, OJK mencatat jumlah polis yang sudah setuju dengan keputusan restrukturisasi ke IFG Life sudah mencapai 99,7 persen. Dari jumlah tersebut dana yang telah dialihkan ke IFG Life mencapai Rp 37,9 triliun.

“Jadi tinggal finalisasi tahap akhir pengalihan kepada IFG Life,” tuturnya.

Kepada pihak yang menolak restrukturisasi, Ogi menawarkan agar Jiwasraya memberikan beberapa opsi. Pertama dengan menawarkan ulang opsi restrukturisasi. Kedua, tetap mengantisipasi proses penyelesaian kewajiban bagi pemegang polis yang tidak menyetujui restrukturisasi. Langkah itu, menurutnya, harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, OJK telah melayangkan pengumuman pembatasan kegiatan usaha (PKU) perusahaan PT Asuransi Jiwasraya pada 11 September 2024. Langkah itu dilakukan karena Jiwasraya dinilai melanggar sejumlah ketentuan perasuransian.

“Dengan dikenakannya PKU, Jiwasraya dilarang melakukan kegiatan untuk seluruh lini usaha dan tetap memenuhi kewajiban yang telah ada,” kata Ogi.

Ogi menambahkan, pengenaan sanksi PKU menjadi rangkaian bentuk pengawasan yang dilakukan OJK yang bertujuan melindungi pemegang polis dan masyarakat. Selain sanksi PKU, Jiwasraya juga dikenakan sanksi administratif karena belum membayarkan kewajiban kepada pemegang polis.

Sebagai informasi, saat ini 70 orang perwakilan dari 0,3 persen nasabah Jiwasraya yang menolak restrukturisasi mengajukan somasi kepada Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya sekaligus Direktur IFG Life, Hexana Tri Sasongko. Mereka menuntut pengembalian dana sebesar Rp 205,78 miliar dalam tujuh hari terhitung Senin, 30 September 2024.

70 nasabah tersebut merupakan bagian dari 0,3 persen korban Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Jiwasraya. Berdasarkan klaim dari Tim Pelaksana restrukturisasi Jiwasraya, perusahaan memiliki kewajiban kepada 0,3 persen nasabah atau 946 polis senilai Rp 196 miliar.

INFO BISNIS – Ni Made Suryani ingat betul sekitar tahun 2015 dirinya terpikir ide untuk memanfaatkan kearifan lokal melalui buah pisang. Kebetulan, buah pisang banyak ditemui di sekitar tempatnya di Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah.

“Buah pisang waktu itu terkesan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, bahkan seperti hanya dibuang-buang saja,” kata Ni Made yang juga Ketua Kelompok Pisang Sale Mades itu.

Dia mencontohkan, misalnya saja jika pisang tidak habis dikonsumsi, maka dibiarkan saja matang di pohon lalu menjadi makanan burung-burung. Di samping itu, jika pasokannya melimpah, maka buah pisang tersebut hanya dipotong-potong dijadikan makan untuk ternak masyarakat.

Dari situlah kemudian ia bersama beberapa warga lainnya mengobservasi untuk memanfaatkan pengolahan pisang agar lebih menambah nilai guna. “Setelah percobaan mengolahnya menjadi kue, keripik, kemudian saya dan warga lain juga mencoba mengolah pisangnya menjadi pisang sale.”

Olahan pisang dijadikan ragam produk cemilan lokal yang dapat menggerakkan perekonomian warga setempat. Produk dari klaster ini memiliki tiga varian utama, yakni keripik pisang sale, keripik ubi talas, dan keripik singkong. Klaster ini merupakan salah satu kelompok UMKM binaan BRI dalam program Klasterku Hidupku yang bergerak di industri pengolahan hasil pertanian khususnya buah pisang.

Ni Made mengatakan, pisang sale Mades memiliki keunikan, yakni rasa manis yang didapat dari hasil fermentasi pisang, yakni madunya sehingga terasa enak, gurih, dan lembut. Dengan omzet yang mencapai puluhan juta per bulan, produk dari Klaster Pisang Sale Mades tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga telah berhasil menembus pasar berbagai kota di Indonesia.

Keberhasilan ini pun tidak terlepas dari upaya kelompok dalam menjaga kualitas produk dan inovasi yang terus dilakukan. Selain itu, produk-produk mereka sering tampil dalam pameran-pameran, baik di tingkat regional maupun nasional. Partisipasi dalam pameran-pameran tersebut memberikan kesempatan bagi kelompok untuk memperluas jaringan pemasaran dan memperkenalkan produk mereka kepada khalayak yang lebih luas

Proses perkembangan ini tak terlepas dari dukungan BRI yang melakukan pemberdayaan terhadap kelompok UMKM. “Tentunya setelah saya dan pembuat pisang sale lainnya menjadi binaannya BRI, banyak ilmu yang saya dapatkan. Kami merasa diperjuangkan oleh BRI untuk membantu memasarkan produk. Misalnya ada event tertentu, BRI mengikutsertakan produk saya dalam pameran atau bahkan bingkisan suvernir,” kata Ni Made.

Menurutnya, banyak kemudahan didapatkan dan pengalaman pelatihan dari BRI sehingga pemasaran produk Pisang Sale semakin luas dikenal masyarakat. Ia pun berharap, penjualannya semakin besar hingga ekspor ke luar negeri.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, melalui program Klaster Usaha 'Klasterku Hidupku', perusahaan berkomitmen untuk selalu memberikan pendampingan maupun pemberdayaan. Dengan begitu, para pelaku UMKM pun mampu untuk lebih tangguh dan naik kelas. Hingga akhir Agustus 2024 tercatat BRI memiliki 32.449 klaster usaha yang diberdayakan di seluruh Indonesia.

“Tidak hanya berupa modal usaha saja, tapi juga berupa pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya sehingga UMKM dapat terus tumbuh. Usaha yang dijalankan Kelompok Petani di Tuban diharapkan bisa mendorong perputaran ekonomi di sektor pertanian dan tentunya jadi kisah inspiratif yang bisa direplika oleh pelaku usaha lainnya,” ungkapnya.

Strategi bisnis mikro BRI di 2024 pun fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi. Hal tersebut akan menjadi tulang punggung pelaksanaan program-program pemberdayaan yang digagas BRI, seperti Desa BRILiaN, KlasterkuHidupku, Figur Inspiratif Lokal (FIL), dan LinkUMKM (platform pemberdayaan online).(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Cucu presiden pertama RI Soekarno, Hendra Rahtomo Soekarno atau Romy Soekarno, resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 setelah dua calon anggota legislatif (caleg) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mundur. Romy ditetapkan sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Timur (Tulungagung, Kabupaten/Kota Blitar, dan Kabupaten/Kota Kediri).

Penggantian caleg itu terjadi karena Sri Rahayu mengundurkan diri, sedangkan penggantinya, Arteria Dahlan juga turut mundur. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas SK KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024.

“Menggantikan calon terpilih atas nama Sri Rahayu peringkat suara sah ke-II, karena yang bersangkutan mengundurkan diri, dan calon atas nama Arteria Dahlan peringkat suara sah ke-III, karena yang bersangkutan mengundurkan diri,” bunyi petikan keterangan SK KPU tersebut seperti dikutip dariAntara.Lantas, dari mana sajakah sumber kekayaan Romy Soekarno?

Harta Kekayaan Romy Soekarno

Romy pernah berprofesi sebagaidisc jockey(DJ) di sebuah grup musik bernama 1945MF. Bersama grup yang didirikannya pada 1997 tersebut, dia meluncurkan album keenam bertajuk Spiritual of Bliss di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu, 17 Januari 2010.

Dalam karier bermusiknya, dia tercatat beberapa kali masuk nominasi bergengsi. Dia juga menerima sejumlah penghargaan, di antaranya sebagai produser dan album terbaik untuk album kelimanya yang bertajuk When I See The Sun yang dirilis pada 2005.

Di bio instagram pribadinya, mantan suami dari artis Donna Harun itu menuliskan beberapa jabatan yang sedang diembannya, yaitu sebagai Presiden Komisaris Arga Surya Rahardja, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Dewan Pembina Yayasan Fatmawati, dan Dewan Penasihat KBM.

Pada 2018, Romy juga mengunggah foto pertemuannya sebagai CEO Mahadana Group dengan CEO Korea Western Power Co Ltd. Selain itu, berdasarkan unggahan pada Kamis, 22 Agustus 2019, Romy tampak bertemu dengan perwakilan Solid Inc, perusahaan yang memproduksi peralatan jaringan asal Korea Selatan dan melakukan penandatanganan dokumen.

Kerap Pamer Kemewahan

Berdasarkan pantauanTempo,Romy kerap kali memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial. Misalnya pada Kamis, 7 Maret 2018, dia terlihat menumpangi helikopter berwarna merah bersama sang anak, Muhammad Jihad Rahtomo Soekarnoputra atau Jeje Soekarno. “Goin to neighbour city,” tulis keterangan unggahan tersebut.

Kemudian, pada Rabu, 3 Januari 2018, dia juga terpantau menaiki pesawat jet pribadi dengan keterangan berada di Harry Reid International Airport, Las Vegas, negara bagian Nevada, Amerika Serikat. “C u (see you) again Vegas, Hello LA (Los Angeles),” kata Romy dalam keterangan unggahan di Instagramnya.

Selanjutnya pada Senin, 1 Januari 2018, Romy juga mengunggah aktivitasnya yang mengunjungi OMNIA Nightclub di Las Vegas, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, dia diketahui menonton konser penyanyi papan atas dunia, Celine Dion sebagai penontonvery important person(VIP) di The Colosseum Theater at Caesars Palace, Las Vegas, pada 2017.

Tak hanya itu, Romy juga sering membagikan foto mobil-mobil mewah, di antaranya Aston Martin DB11 yang ditaksir seharga Rp 2,8 miliar dan Aston Martin Vantage yang diperkirakan senilai Rp 4,5 miliar. Dia bahkan mengikuti ajang SilverHawk Sports Car Bali Drive 2018, komunitassports caryang menggelar balapan di sirkuit.

TEMPO.CO, Jakarta - Para pengguna media sosial beramai-ramai mengeluhkan gangguan layanan aplikasi Livin Mandiri tadi siang, Senin, 1 Oktober 2024. Berdasarkan pantauan di laman X, sebagian besar mengeluhkan tampilan baru di aplikasi milik PT Bank Mandiri Tbk. tersebut.

Seorang pemilik akun X misalnya, mengeluhkan masalah layanan setelah melakukan update aplikasi Livin Mandiri. “Livin error min, emang enggak punya quality control kah, kok enggak dicoba developer dulu sebelum diupdate ke public, ini penting. Kalau enggak ada kejelasan nasabah bakal kecewa,” ujar akun @Pac******s di laman X Senin siang.

Pengguna lain juga mempertanyakan perihal tampilan aplikasi yang berubah saat diperbaharui. “Percuma tampilan aplikasi berubah kalau performance-nya enggak stabil,” ujar @his***********s di platform X Senin siang.

Beberapa warganet juga terpantau mengeluhkan top up dan pembayaran di Livin yang terganggu.

Sementara itu, akun X resmi milik Bank Mandiri membalas beberapa keluhan dari para pengguna Livin by Mandiri. Manajemen mengatakan saat ini layanan terpantau normal. “Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini layanan Livin' by Mandiri terpantau normal, untuk kendala tersebut kami persilakan agar Sahabat mencoba kembali secara berkala dan dipastikan jaringan data yg digunakan stabil (tidak mengginakan wifi). Semoga proses kedepannya dapat berjalan dengan lancar,” demikian ditulis oleh @bankmandiri.

Tempo berusaha menghubungi Corporate Communication and Media PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk menanyakan keluhan dan perbaikan layanan Livin namun tidak direspons hingga berita ini diturunkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia kini tengah menggarap megaproyekfood estateatau lumbung pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Terdapat dua proyek lumbung pangan yang sedang digarap di wilayah paling timur Indonesia itu. Keduanya adalah cetak sawah yang diampu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan perkebunan tebu terpadu yang diawasi langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Tak tanggung-tanggung, dua megaproyek lumbung pangan itu digarap di atas lahan seluas 2,29 juta hektar atau 70 kali luas Jakarta. Dari jumlah itu, seluas 1,11 juta hektare lahan dimanfaatkan untuk membuka perkebunan tebu terpadu, mulai dari kebun tebu, pabrik gula, hingga pabrik bioetanol. Sedangkan, 1,18 juta hektare lahan lainnya digunakan untuk cetak sawah padi.

Sementara itu, klaim yang diberikan pemerintah untuk membangunfood estateini adalah guna mewujudkan swasembada beras pada 2027, serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian.

Sebenarnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan sejumlah kementerian untuk mengantisipasi ancaman krisi pangan, dengan membangun lumbung pangan sejak 2020 lalu. Namun, proyek food estate di Merauke untuk Kementerian Pertahanan, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, baru berjalan empat tahun kemudian, yakni pada 2024.

Penggarapan lumbung pangan itu seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 835 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan seluas 13.540 hektare pada 12 Juli 2024.

Berdasarkan laporanMajalah Tempoberjudul “Proyek Food Estate Merauke Belum Punya Amdal. Kok Bisa?,” bermodal keputusan itu konglomerat asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang akrab disapa Haji Isam, membuka hutan di Merauke untuk membuat sawah. Tetapi, pembukaan hutan itu ternyata menyisakan masalah.

Dua pejabat di KLHK bercerita, proyek lumbung pangan di Merauke belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Padahal, setiap kegiatan yang berada di dalam atau berbatasan dengan hutan lindung wajib memiliki amdal sebelum dimulai. Ketentuan itu tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

“Kami tak mungkin menolak karena bisa mengganggu kesinambungan investasi,” ucap Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq.

Meski begitu, Hanif menambahkan, kegiatan awal yang masih berada di hutan produksi cukup menggunakan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Dia pun mengatakan, sembari proyek berjalan, Kementerian Pertahanan menyusun dokumen amdal.

Tetapi, apabila menilik Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, disebutkan jika UKL-UPL hanya digunakan untuk kegiatan di perbatasan hutan lindung serta tak berdampak penting terhadap lingkungan. Sedangkan, pembukaan lahan untuk proyek food estate berarti akan membabat hutan untuk lahan baru.

Tak hanya di proyek food estate cetak sawah, tim Hanif juga terlibat dalam urusan swasembada gula di Merauke. Dipimpin PT Perkebunan Nusantara Group, rombongan KLHK bersama perwakilan Perhutani dan Sugar Co, anak usaha PT Perkebunan Nusantara Group, menggelar survei calon lokasi perkebunan tebu di eks Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFEE pada Oktober 2023.

Direktur Hubungan Kelembagaan dan Manajemen Risiko Sugar Co Aris Toharisman, yang ikut dalam rombongan, mengatakan iklim di area Merauke cukup cocok untuk budi daya tebu.Namun, dia menerangkan, tingkat kesuburan tanah di Merauke terbilang rendah. Selain itu, Aris mengatakan sistem pembuangan air bermasalah sehingga butuh investasi untuk memperbaikinya.

“Apabila tidak terdapat insentif dan intervensi pemerintah untuk penyediaan infrastruktur, dari sisi bisnis, kebun tebu di Merauke tidak layak.”

Berita lengkap bisa dibaca diProyek Food Estate Merauke Belum Punya Amdal, Kok Bisa?

Erwan Hermawan, Daniel A. Fajri, Avit Hidayat, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan proyek tanggul pantai dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di wilayah pesisir Jakarta rampung di tahun 2025. Pembangunan tanggul ini untuk mengatasi potensi naiknya air laut sebagai salah satu prasyarat pengembangan ekonomi berkelanjutan di Jakarta.

Sekretaris Jenderal PUPR, Zaenal Fatah, memaparkan proyek tanggul pantai dibangun untuk menghindari warga Jakarta terkena banjir rob atau banjir bandang. Terlebih warga yang tinggal di area sekitar pantai. “Nah, agar saudara-saudara kita yang di pinggir pantai ini tidak terus-menerus kena banjir atau macam-macam, PU itu sudah mengerjakan apa yang kita sebut tanggul pantai,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian PUPR pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Dari 13 sungai yang ada, Zaenal menerangkan, pengerjaan program tanggul pantai ini dibagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tanggung jawab Kementerian PUPR. Untuk area pengerjaan PUPR, Zaenal mengklaim akan selesai di tahun depan.

“PUPR sudah sedikit lagi sih, mudah-mudahan tahun depan sudah selesai. Itu targetnya. Tanggul pantai yang kewenangannya PUPR, yang ditugaskan kepada PUPR,” ujarnya. Sedangkan, untuk area pengerjaan di bawah Pemprov DKI Jakarta, Zaenal mengatakan sudah selesai separuhnya.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur pada Rabu, 10 Januari 2024 mengatakan, pembangunan infrastruktur berupa tanggul pantai dan muara sungai merupakan beberapa cara yang dilakukan dalam pelaksanaan konsep pengendalian banjir di pesisir Teluk Jakarta.

"Tanggul pantai dan muara sungai ini merupakan penyelesaian dari kesepakatan yang kami lakukan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan tersebut," katanya di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 1 Oktober 2024.

Berdasarkan Detail Desain National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) 2016, garis pantai dan muara sungai yang kritis di pesisir Teluk Jakarta dan reviewnya tercatat sepanjang 46,2 kilometer.

Hingga 2023, menurut Bob, Kementerian PUPR telah mengerjakan tanggul sepanjang 8,2 kilometer di Pantai Muara Baru, Pantai Kali Baru, Pantai Kamal Muara, Kali Ancol, Cakung Drain, Cengkareng Drain, dan Kali Dadap. Proyek tersebut ditambah dengan pembangunan tiga unit kolam retensi di Cilincing.

TEMPO.CO, Solo - Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) meminta perlindungan atas dampak yang akan timbul dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Pasal-pasal pengaturan penjualan produk tembakau dalam PP Nomor 28/2024 dan RPMK itu dinilai mengancam keberlangsungan mata pencaharian pedagang. Dalam RPMK tersebut memuat ketentuan seputar penjualan kemasan rokok polos tanpa merek.

Ketua Umum APARSI, Suhendro mengemukakan pihaknya telah menyerahkan permohonan perlindungan itu kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis, 29 September 2024.

Permohonan perlindungan itu diterima secara simbolis diterima oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang saat Musyawarah Nasional (Munas) I APARSI di Hotel Grand Candi Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Moga hadir mewakili Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan.

“Kami menitipkan petisi permohonan perlindungan dan surat rekomendasi kepada pemerintah. Bahwa ada 10 juta anggota APARSI yang terdiri dari 10 riby pasar tradisional, yang tentu di dalamnya menjual produk tembakau akan terimbas pelarangan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan," ungkap Suhendro saat dihubungi Tempo, Senin, 30 September 2024.

Selain terancam tergerus pendapatannya, ia mengatakan keberadaan usaha pedagang pasar juga terancam hilang. Ia menjelaskan dalam surat permohonan itu mencakup tiga hal.

Pertama, berkaitan dengan komitmen penuh APARSI dalam mendukung program pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah akses pembelian produk tembakau dan rokok elektronik kepada masyarakat dengan usia di bawah 21 tahun.

Kedua, pernyataan terkait Pasal 434 ayat (d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28) untuk tidak diimplementasikan karena setiap lokasi usaha memiliki karateristik yang berbeda-beda.

Selain itu disebutkan bahwa produk tembakau dan rokok elektronik hanya boleh diletakkan di area yang dapat dijangkau oleh penjaga toko dengan tujuan agar pembelian tidak dilakukan secara swalayan oleh pelanggan, khususnya mencegah pembelian oleh kalangan di bawah umur.

"Praktik yang berlaku saat ini, di mana produk diletakkan di area belakang kasir akan tetap dijalankan, sehingga pelanggan harus terlebih dahulu meminta kepada penjaga toko untuk membeli produk tembakau atau rokok elektronik," ungkap dia.

Ketiga, pada Pasal 434 Ayat (e) (PP 28) yang melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tidak berlaku surut, sehingga semua toko atau usaha ritel yang sudah berdiri tetap dapat menjual produk tembakau dan rokok elektronik demi keadilan berusaha.

Dokumen pernyataan tersebut juga mencakup penolakan sektor ritel terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan turunan PP 28 yang memuat ketentuan kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau dan rokok elektronik, karena merugikan sektor ritel nasional.

APARSI dan asosiasi sektor retail maupun pasar memohon perlindungan pemerintah, kata Suhendro, melalui Kemendag sebagai pembina sektor perdagangan agar pasal-pasal di dalam PP No 28 Tahun 2024 dan pembahasan aturan teknisnya yang ada di RPMK dihentikan.

"Agar tidak ada celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik-praktik yang merugikan pedagang kecil di lapangan,” tutur dia.

Sebagai penjelasan Pasal 434, ayat 1 huruf (d) dan (e) tidak dapat diimplementasikan. Pertama, terkait definisi dan ruang lingkup satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta cara dan metode pengukuran 200 meter tidak dijelaskan secara detil dan bersifat multitafsir.

Kedua, terkait larangan penjualan rokok 200 meter dari tempat satuan pendidikan dan tempat bermain anak merupakan bentuk diskriminatif terhadap pedagang dan peritel yang telah berada di lokasi tersebut terlebih dahulu sebelum PP No. 28 Tahun 2024 disahkan.

Di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat saat ini, Suhendro berharap pemerintah dapat melindungi para pelaku ekonomi kerakyatan dengan peraturan yang juga pro rakyat kecil. Selama ini produk tembakau dan rokok elektronik adalah barang legal yang berkontribusi terhadap pendapatan pedagang dan penerimaan negara.

Oleh sebab itu pengaturan yang berkaitan dengan sektor perdagangan, baik PP maupun RPMK diharapkan dapat melibatkan pedagang dan kementerian pembina sektor.

“Harapan kami pedagang dapat menjual produk tembakau dan rokok elektronik demi keadilan berusaha," kata dia.

Lebih lanjut ia menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dan bersinergi untuk melakukan langkah preventif menekan angka perokok pemula dan mencari jalan tengah agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari regulasi yang ada seperti dampak larangan zonasi 200 meter.

"Kami siap berkolaborasi untuk terus menurunkan angka prevalensi perokok anak," ucap dia.

Adapun Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan bahwa angka prevalensi perokok anak sudah turun dari 9,1 persen pada tahun 2018 menjadi 7,4 persen di tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,7 persen.

Menanggapi permohonan perlindungan itu, Moga Simatupang, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag menuturkan bahwa PP No 28 tahun 2024 yang memang dibuat dengan konsep Omnibus Law, tersebut menggabungkan semua pengaturan termasuk pengamanan zat adiktif yang di dalamnya terkait zonasi penjualan dengan radius 200m.

“Kami sudah menerima banyak pengaduan dari beberapa sektor bukan hanya ritel dan beberapa kementerian juga tengah membahas kondisi tersebut. Silakan disampaikan pada Kemenko Perekonomian untuk dibahas lebih lanjut, karena ini kan inisiatornya Kemenkes,” kata Moga, dikutip dari rilis yang diterima Tempo, Senin, 30 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan Blue Bird Nordic atau BBN Airlines Indonesia resmi mengudara pada Jumat, 27 September lalu. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, berharap adanya maskapai baru bisa menambah suplai dan memberikan alternatif kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan ya (bisa membantu menurunkan harga), karena apa pun alternatifnya kalau supply-nya semakin banyak bisa memberikan alternatif,” kata Nia saat ditanya wartawan di Gedung Kemenparekraf, Senin, 30 September 2024 lalu.

Nia menganggap kehadiran maskapai baru bisa menambah kompetisi di dunia penerbangan komersil tanah air. Kompetisi, kata dia, tidak selalu buruk dan bisa memberikan pilihan yang lebih banyak kepada masyarakat.

“Dan pastinya supplier akan memberikan sesuatu yang, gimmick-gimmick supaya orang memilih dia,” katanya.

Nia mengaku sudah mengundang BBN Airlines Indonesia untuk hadir ke Kantor Kemenparekraf. Namun, belum menemukan jadwal yang tepat. Nia mengatakan Kemenparekraf ingin berdiskusi lebih lanjut dengan perusahaan untuk mengetahui lebih lanjut positioning-nya di pasar.

Melansir laman resminya, BBN Airlines Indonesia adalah anak usaha dari penyedia layanan pesawat, kru, perawatan, dan asuransi atau aircraft, crew, maintenance, and insurance (ACMI), Avia Solutions Group. Avia Solutions Group merupakan perusahaan induk ACMI yang didirikan di Lithuania pada 2010 dan berpindah kantor pusat ke Dublin, Irlandia. Rute perdana BBN di Indonesia adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang menuju Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

Selain bicara soal maskapai baru, Nia juga mengapresasi beberapa perusahaan aviasi yang membuka rute penerbangan baru di Indonesia. Terbaru, ada Scoot dan AirAsia.

Scoot adalah maskapai penerbangan berbiaya rendah asal Singapura yang sebelumnya telah membuka beberapa rute penerbangan ke beberapa daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bali, dan juga Lombok. Baru-baru ini, Scoot menghadirkan penerbangan Singapura-Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Sementara maskapai penerbangan asal Malaysia, AirAsia, membuka rute penerbangan Hong Kong-Denpasar pada Selasa ini dan Hong Kong-Jakarta pada 8 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira setuju dengan rencana pemerintah memperluas bantuan sosial atau bansos untuk kelas menengah.

Menurut Bhima, perlindungan sosial ini akan lebih bermanfaat. Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah ke kelas lebih rendah, yakni dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

“Saya mendukung bansos untuk kelas menengah rentan dibanding insentif yang belum tentu jelas, seperti pengampunan pajak untuk orang kaya,” kata Bhima kepada Tempo, Selasa, 1 Oktober 2024. Justru, menurut dia, insentif untuk orang kaya sebenarnya adalah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Selain itu, Bhima mengatakan, penyaluran bansos untuk kelas menengah rentan akan berdampak panjang pada perekonomian nasional. Sebab, bansos akan menjaga daya beli masyarakat kelas menengah. “Toh, kalau kelas menengah diberi bansos, uangnya tidak lari ke luar negeri tapi beredar di domestik dan menambah permintaan secara agregat."

Hal yang terpenting, Bhima menambahkan, penyaluran bansos untuk kelas menengah rentan mesti tepat sasaran, by name by addres. Selain itu, mesti ada pengawasan berlapis.

“Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, harus dilibatkan. Juga semua aduan dari masyarakat,” kata Bhima. Pasalnya, sejumlah penyelewengan telah terjadi dalam penyaluran bansos selama ini. Apalagi pada momen kritis menjelang pemilihan umum.

Tak cuma soal pengawasn, Bhima mengingatkan pemerintah mesti memperhatikan kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah, kata dia, perlu melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk tahun depan.

Salah satunya, kata dia, bisa dengan mengurangi anggaran untuk program makan bergizi gratis, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan megaproyek infrastruktur lainnya. Ia berujar, presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto masih memiliki waktu untuk mengotak-atik anggaran dengan APBN perubahan pada kuartal 1 tahun 2025.

“Tambahan bansos tanpa realokasi signifikan di APBN akan memberatkan dari sisi ruang fiskal. Apalagi kalau bansos dibiayai utang baru, sementara rasio pajak masih rendah,” ujar Bhima.

Sebelumnya, rencana perluasan bansos untuk kelas menengah disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul. Menurut dia, hal ini sedang didiskusikan. “Kami lagi mendalami, meskipun APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) sudah diketok,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 september 2024.

Gus Ipul juga akan lebih dulu memastikan ketepatan sasaran penerima bansos. Hal ini mengingat data di lapangan yang sifatnya dinamis. Karenanya, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu berharap kerja sama dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi data penerima bansos.

“Apakah mungkin (penerima bansos) meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan,” ujarnya.

Adapun anggaran Kemensos untuk 2025 disepakati senilai Rp 79,6 triliun. Kesepakatan ini diketok dalam rapat kerja Komisi VII bersama Plt Menteri Sosial saat itu, Muhadjir Effendy, pada Rabu, 11 September 2024.

Mengutip rilis Parlementaria di laman resmi DPR RI, anggaran tahun depan yang disepakati itu mencakup tambahan dana Rp 2,4 triliun yang akan digunakan untuk program permakanan Lansia, Disabilitas Tunggal, dan Atensi Yatim Piatu.

Rincian anggaran ini dibagi ke beberapa unit kerja eselon I Kemensos, dengan alokasi terbesar diterima oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang mencapai Rp 44,4 triliun. Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Rehabilitasi Sosial, dan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial juga menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.