TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) atau BNI mencatat laba bersih selama sembilan bulan hingga September 2024 mencapai Rp 16,3 triliun. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan pertumbuhan ini didorong pulihnya pendapatan operasional dan kualitas aset yang terjaga dengan baik.

“Kinerja yang solid pada kuartal III 2024 mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi domestik maupun global,” kata Royke dalam konferensi pers paparan kinerja BNI triwulan III 2024, Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain itu, BNI mencatatkan recovery kinerja terutama pada kuartal III 2024. Pendapatan operasional sebelum pencadangan atau PPOP pada kuartal III 2024 ini mencapai Rp 8,8 triliun atau telah hampir menyentuh posisi tertingginya pada kuartal III tahun lalu sebesar Rp 8,9 triliun.

Pencapaian PPOP yang solid ini berasal dari kenaikan margin bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM) maupun pendapatan non bunga. NIM perseroan naik 40 bps secara kuartalan menjadi 4,4 persen ditopang oleh perbaikan yield kredit maupun penurunan biaya dana. Sedangkan pertumbuhan fee income didorong oleh pendapatan loan recovery, trade finance, dan transaksi pembayaran melalui aplikasi wondr by BNI yang terus meningkat.

Selanjutnya, penyaluran kredit naik 9,5 persen secara tahunan menjadi Rp 735 triliun ditopang oleh segmen berisiko rendah. Kredit korporasi blue chip, baik dari sektor swasta maupun BUMN serta institusi pemerintah, kredit konsumer, dan kontribusi dari perusahaan anak menjadi sumber pertumbuhan terbesar.

”Fokus transformasi kami tahun ini telah memperbaiki struktur dana pihak ketiga dan kami berharap diversifikasi sumber dana ini akan lebih baik lagi ke depan,” ujar Royke.

Wakil Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menjelaskan bahwa kinerja positif BNI tersebut tidak terlepas dari transformasi digital perbankan yang dilakukan perseroan tahun ini. Terbaru, BNI memperkenalkan New BNIdirect pada 9 Oktober 2024, setelah sebelumnya pada 5 Juli 2024 BNI meluncurkan aplikasi perbankan digital terbarunya wondr by BNI.

BNI menyediakan BNIdirect untuk memenuhi kebutuhan pelayanan segmen wholesale banking yang memfasilitasi transaksi bisnis nasabah dan debitur bisnis secara digital. Fitur terbaru single sign on untuk BNIdirect memungkinkan nasabah mengakses berbagai layanan perbankan segmen bisnis melalui satu platform terintegrasi.

Pada akhir kuartal III 2024, nilai transaksi melalui BNIdirect meningkat 15,3 persen yoy menjadi Rp 5.743 triliun, dengan jumlah transaksi naik 28,6 persen yoy mencapai 878 juta transaksi. “Penguatan digital banking ini menjadikan operasional layanan BNI semakin efisien dan efektif,” kata Putrama.

TEMPO.CO, Jakarta - Kecelakaan kerja kembali terjadi kawasan penghiliran nikel di PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah. Ledakan yang menyebabkan kebakaran itu terjadi di PT Dexin Steel Indonesia (DSI) pada Jumat, 25 Oktober 2024, pukul 16.30 WITA.

Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia mengatakan dua karyawan menjadi korban, satu meninggal dan satu lainnya terluka. Namun, perusahaan belum mengetahui penyebab pasti insiden maut tersebut.

“Penyebab kecelakaan masih dalam proses investigasi,” kata Dedy melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Jumat malam, 25 Oktober 2024.

Berdasarkan informasi di laman resminya, PT DSI merupakan perusahaan patungan antara produsen baja asal Cina, Delong Group, melalui anak usahanya, yaitu Delong Steel Singapore Projects dengan Shaghai Decent Investmen, Hanwa Singapore, dan PT IMIP. PT DSI menghasilkan produk berupa pig iron, steel slab, steel plate, steel bar, dan steel wire rod.

Kecelakaan kerja di pabrik milik PT DSI di kawasan PT IMIP sempat terekam kamera dan dipublikasikan di media sosial Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE) Morowali. Dalam video amatir itu tampak api berkobar dan menyebabkan asap mengepul. Dalam video pendek tersebut juga terdengar seseorang memanggil nama “Gunawan”, yang diketahui merupakan karyawan yang menjadi korban jiwa.

Unggahan di Instagram @sbipe_morowali itu pun menuai komentar dari para warganet.

“Turut berduka cita yg mendalam sesama op.crane,” komentar akun @marwahsb***.

“Prusahaan sbesar itu kmna pemadamnya, kacau mmg ini prusahaan tdk mementingkan keselamatan pekerjanya,” komentar akun @aswanto****.

“Harusnya perusahaan menyediakan damkar water tank,” komentar akun @jamalsit***.

Serikat Pekerja Mengecam

Ketua Harian Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) Komang mengecam kecelakaan kerja yang terjadi berulang di kawasan IMIP. Terlebih, lagi-lagi, insiden itu meregang nyawa pekerja.

“Ada dua korban, satu meninggal dan satu lagi luka berat,” kata Komang melalui keterangan tertulis, Jumat, 25 Oktober 2024.

Komang menilai insiden tadi sore terjadi lantaran perusahaan abai dan acuh terhadap keselamatan buruh. Walhasil, selalu buruh yang menjadi korban.

Lebih lanjut, Komang memastikan SPIM-KPBI bakal terus mengawal kasus ini. “Kami kawal sampai semua hak korban dapat diperoleh secara utuh dan seadil-adilnya,” kata Komang melalui keterangan tertulis, Jumat, 25 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan memutihkan utang enam juta petani dan nelayan kepada perbankan sejak krisis moneter 1998.

Hal itu dikatakan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang mengatakan Prabowo akan segera meneken Peraturan Presiden pemutihan terhadap utang petani dan nelayan. Perpres tersebut saat ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Masalah utang tak terbayar ini sebelumnya diungkap calon presiden Ganjar Pranowo ketika berkampanye. Ia mengatakan, akan menghapus utang macet dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang jumlahnya mencapai Rp600 miliar.

Menurut Hashim, para petani dan nelayan yang memiliki utang itu saat ini terpaksa tidak bisa meminjam uang lagi dari perbankan. Sebab, mereka selalu ditolak setiap kali datanya masuk di sistem layanan informasi keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Padahal, kata Hashim, sebenarnya utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Namun, hak tagih dari bank belum dihapus.

“Maka tidak bisa dapat kredit, mereka ke mana? Ke rentenir dan pinjol,” ucap Hashim. “So, waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah.”

Rencana ini disambut para petani dan nelayan. Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, mengatakan, kegagalan pelunasan utang atau kredit para petani ke bank tidak sepenuhnya kesalahan dari petani, namun ada pengaruh dari krisis moneter di era Orde Baru.

“Pada dasarnya, kami setuju diputihkan sekarang karena menurut kami (utang) tidak terbayarkan ataupun sebagian belum dibayarkan, itu tidak sepenuhnya letak kelemahannya di petani. Tetapi memang suasananya ketika itu (krisis),” kata Henry ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Namun, Henry mengatakan perlu dipastikan pemutihan utang ini apakah berlaku untuk seluruh utang petani atau hanya utang yang dikredit dalam jangka waktu tertentu, yaitu di sekitaran tahun 1998. Henry juga menambahkan, bagi para petani yang ingin kembali berutang setelah utang sebelumnya diputihkan, ada baiknya diberikan semacam catatan khusus.

“Kalau dia mau menerima kredit yang baru, dia mungkin perlu buat suatu pernyataan khususlah, supaya dia jangan berpikir, wah ini nanti nggak dibayar, juga sama kayak yang dulu bisa diputihkan,” ujar Henry.

Henry mengatakan, setelah pemutihan terhadap utang petani selama era Orde Baru bisa terlaksana, pemutihan terhadap beberapa utang petani lainnya yang terjadi setelah masa tersebut juga bisa ikut dikaji, perlu atau tidaknya untuk ikut diputihkan.

Tanggapan Pihak Bank

Direktur Keuangan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI, Ade Cahyo Nugroho, angkat bicara merespons rencana Presiden memutihkan utang enam juta orang petani dan nelayan.

Ade menyambut baik hal tersebut karena bisa jadi peluang perbankan untuk menambah jumlah nasabah. Pasalnya, nasabah yang memiliki permasalahan kredit di masa lalu bisa jadi telah mengalami perbaikan.

“Kita tahu kan, ada banyak nasabah yang di masa lalu, entah karena cerita apa mengalami kesulitan membayar. Ini niat baik Pak Presiden baru untuk membuka kesempatan bagi mereka,” kata Ade dalam Indonesia Industry Outlook 2025 yang digelar secara daring, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Ade, nasabah yang mengalami permasalahan pembayaran kredit di masa lalu umumnya masuk ke daftar hitam atau black list. Sehingga, kata dia, tidak bisa mengakses layanan perbankan selamanya.

Pada forum yang sama, SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN, Thomas Wahyudi, menilai hal tersebut sebagai rencana baik. Terutama, untuk keberlangsungan ekonomi sebagian kalangan masyarakat.

“Ini membuka peluang baru bagi perbankan untuk tap market,” kata Thomas.

Sebelumnya, kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden untuk pemutihan utang jutaan petani disebut oleh Hashim Djojohadikusumo pada Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Adik Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan temuannya, Hashim mengatakan, jutaan petani dan nelayan masih terbebani utang-utang lama akibat krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia. Ia menyebut, ada sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang memiliki utang.

Ade menambahkan, pihak perbankan tentunya telah memiliki mekanisme terperinci untuk mengetahui kemampuan bayar nasabah. Selain itu, menurutnya recovery rate nasabah yang mengalami permasalahan kredit di masa lalu ini sudah sangat kecil.

“Jadi sudah nggak bisa kita apa-apain,” katanya. Sehingga, ia menilai rencana itu jadi potensi untuk menjaring konsumen potensial baru bagi perbankan.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rendra Setiawan, mengatakan Kemnaker tidak lagi mengurusi persoalan pekerja migran. Fungsi seperti pembuatan kerja sama luar negeri, penempatan, dan perlindungan pekerja migran yang sebelumnya ada di Kemnaker, kini dipindah ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (PPMI)/Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI).

“Dengan terbentuknya kementerian baru tersebut, maka fungsi yang ada di direktorat kami (P3MI) berpindah ke Kementerian PPMI tersebut,” ujar Rendra ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Rendra juga memastikan, tidak ada transfer pegawai Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI. Ia menyebut, hanya fungsi terkait pekerja migran saja yang pindah ke Kementerian PPMI. Hal tersebut didasari pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

“Enggak (transfer pegawai), yang saya sampaikan tadi berdasarkan pertemuan kami dengan Kementerian (PPMI) kemarin, bahwa yang berpindah itu hanya fungsi,” ucapnya.

Namun, menurut Rendra, masih belum ada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang diimplementasikan di Kementerian PPMI. Sementara, Kementerian PPMI disebut akan menggunakan SOTK warisan dari BP2MI. Sedangkan SOTK yang baru masih dalam tahap penyusunan.

Pembentukan Kementerian PPMI ini, termasuk juga pemindahan Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI, disebabkan keinginan Prabowo yang ingin memfokuskan fungsi perlindungan terhadap para pekerja migran dalam satu kementerian tersendiri. Rendra sendiri memastikan tidak akan ada tumpang tindih kewenangan antara Kemnaker dengan Kementerian PPMI ke depan.

“Presiden memiliki kebijakan, khususnya memfokuskan perlindungan pekerja Indonesia pada suatu kementerian tersendiri,” kata Rendra.

Sementara itu, Rendra menyebut di Kemnaker akan dibentuk satu direktorat baru untuk mengisi pos Direktorat P3MI. Direktorat tersebut nantinya berasal dari direktorat yang sudah ada yang akan dipecah. Namun, terkait nomenklatur atau fungsi direktorat baru tersebut masih belum bisa ditentukan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan dengan penyesuaian timeline dan mempertimbangkan kondisi anggaran.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut hal itu memperkuat sinyal bahwa Presiden Prabowo tidak memprioritaskan megraproyek ini. Apalagi dalam pidato kenegaraannya, Prabowo tidak menyinggung soal IKN.

“Pemerintah baru akan memilih (memprioritaskan) program makan bergizi gratis,” kata Esther ketika dihubungi Tempo, Jumat, 25 Oktober 2024. “Dalam jangka pendek, multiplier effect perekonomiannya juga lebih berdampak dari program makan siang gratis.”

Esther menjelaskan, proyek IKN merupakan proyek jangka panjang. Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Ia menilai, Prabowo tidak menyebut IKN dalam pidato kenegarannya karena mempertimbangkan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Ruang fiskal sempit, utang meningkat. Membiayai IKN dari APBN hal yang terlalu memaksa,” kata Esther.

Di sisi lain, gelontoran dana dari investor belum bisa mencukupi kebutuhan. Karena itu, menurut Esther, mengubah timeline dan memperhatikan kemampuan anggaran menjadi langkah yang tepat untuk saat ini. “Pembangunan IKN harus bertahap. Tidak bisa massif dan cepat,” tutur Esther.

Keberlanjutan pembangunan IKN menjadi tanda tanya usai Presiden Jokowi lengser. Pasalnya, Prabowo tidak menyinggung IKN dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik menjadi pengganti Jokowi pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, mengklaim Prabowo ingin melanjutkan proyek warisan Jokowi itu. Hanya saja, timeline pembangunannya harus disesuaikan.

Pasalnya, kata AHY, pembangunan yang mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Ia berujar, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah yang perlu diperhatikan. Selain itu, pembangunan IKN mesti memperhitungkan budget atau anggaran. Terlebih, AHY mengatakan, Presiden Prabowo berpesan agar tidak terjadi pembangunan tidak efisien.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024. “Selebihnya, kita kawal.”

INFO BISNIS - Indonesia memiliki potensi pasar perbankan syariah yang besar. Menurut data Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024, sekitar 87 persen atau lebih dari 245 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. "Perlu edukasi dan sinergi yang kuat pada ekosistem keuangan syariah untuk membuka peluang pembiayaan baru dan memungkinkan penguatan akses keuangan, terutama pada sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, sampai bisnis berkelanjutan," kata Dian dalam workshop "Peran Perbankan Syariah terhadap Perekonomian Daerah” di Banda Aceh, Kamis, 24 Oktober 2024. Workshop tersebut merupakan rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2024 di Banda Aceh sepanjang 24-26 Oktober 2024.

Baca juga:
Pemicu OJK Buru Bos Pinjol Hingga ke Luar Negeri

Dian menjelaskan, pangsa pasar perbankan syariah saat ini terus meningkat menjadi 7,33 persen dalam industru perbankan nasional, dengan pertumbuhan aset mencapai 10,37 persen atau sebesar Rp 902,39 triliun. Namun demikian, menurut dia, angka tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang menekankan pentingnya sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. "Salah satu langkah penting pengembangannya adalah melalui ekspansi penggunaan layanan perbankan syariah dalam setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah," kata Dian. Terlebih, dia melanjutkan, industri perbankan syariah menunjukkan kinerja dan ketahanan yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, misalkan di masa krisis dan pandemi Covid.

OJK berharap dapat memperkuat fokus pengembangan perbankan syariah, termasuk penguatan peran di ekosistem syariah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perbankan syariah mampu menjadi industri yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. (*)

INFO BISNIS - Indonesia memiliki potensi pasar perbankan syariah yang besar. Menurut data Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024, sekitar 87 persen atau lebih dari 245 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. "Perlu edukasi dan sinergi yang kuat pada ekosistem keuangan syariah untuk membuka peluang pembiayaan baru dan memungkinkan penguatan akses keuangan, terutama pada sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, sampai bisnis berkelanjutan," kata Dian dalam workshop "Peran Perbankan Syariah terhadap Perekonomian Daerah” di Banda Aceh, Kamis, 24 Oktober 2024. Workshop tersebut merupakan rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2024 di Banda Aceh sepanjang 24-26 Oktober 2024.

Baca juga:
Pemicu OJK Buru Bos Pinjol Hingga ke Luar Negeri

Dian menjelaskan, pangsa pasar perbankan syariah saat ini terus meningkat menjadi 7,33 persen dalam industru perbankan nasional, dengan pertumbuhan aset mencapai 10,37 persen atau sebesar Rp 902,39 triliun. Namun demikian, menurut dia, angka tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang menekankan pentingnya sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. "Salah satu langkah penting pengembangannya adalah melalui ekspansi penggunaan layanan perbankan syariah dalam setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah," kata Dian. Terlebih, dia melanjutkan, industri perbankan syariah menunjukkan kinerja dan ketahanan yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, misalkan di masa krisis dan pandemi Covid.

OJK berharap dapat memperkuat fokus pengembangan perbankan syariah, termasuk penguatan peran di ekosistem syariah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perbankan syariah mampu menjadi industri yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai mencari kantor untuk kementerian baru di kabinet Presiden Prabowo. Hal ini diungkap dalam Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 – 2025.

Sri Mulyani memaparkan penggunaan kantor Barang Milik Negara (BMN) akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. “Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari kementerian dan lembaga. Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle (menganggur),” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.

Dalam arahannnya, bendahara negara juga mendorong percepatan penyelesaian struktur organisasi dan tata kelola bagi kementerian atau lembaga yang mengalami perubahan. Pejabat baru atau pelaksana tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama yang memiliki kewenangan di bidang penggunaan sumber daya di internal. Sri Mulyani mengatakan perubahan harus direspons dengan cepat untuk segera menerjemahkan visi dan misi presiden baru namun disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Prabowo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih. Di dalam beleid disebutkan bahwa jumlah kementerian negara pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 terdiri atas 48 kementerian. Terdiri dari tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Angka ini lebih banyak dibanding era Presiden Jokowi yang berjumlah 34 kementerian, terdiri dari empat Kemenko dan 30 Kementerian teknis.

Presiden RI ke delapan itu telah memecah beberapa kementerian teknis dan menambah kementerian koordinator. Karena itu perlu perubahan kembali struktur dan mengatur kembali kantor. Perubahan juga terjadi pada beberapa kementerian teknis di bawah Kemenko. Sementara Kementerian Keuangan sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Prabowo memberi waktu kementerian untuk membenahi struktur kelembagaan dalam waktu tiga bulan. Perubahan kedeputian di bawah Kemenko Perekonomian saat ini sedang berproses. “Karena ada masa transisi selama tiga bulan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan jumlah kelas menengah marak dibahas akhir-akhir ini setelah jutaan orang ditemukan turun kasta pada 2024. Tak hanya itu, survei terbaru menunjukkan masyarakat kelas menengah juga mengalami penurunan daya beli. Mereka mengaku tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak hingga omnibus law.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah.

Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menemukan adanya 49 persen kelas menengah yang mengalami penurunan daya beli, sedangkan 51 persen mengatakan tidak merasa menurun daya belinya.

Mereka merasa, tiga faktor utama yang membuat daya beli mereka turun adalah kenaikan harga kebutuhan pokok (85 persen), mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan (52 persen), serta pendapatan yang stagnan (45 persen).

Dalam survei yang sama, para responden mengaku merasa tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak hingga omnibus law atau Undan,g-Undang Cipta Kerja. Responden ditanyakan tentang apa saja kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang seharusnya dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tiga kebijakan yang paling ingin dibatalkan oleh kelas menengah yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen (menurut 43 persen responden), pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34 persen) dan penghapusan kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (32 persen).

Selanjutnya: Sementara, kebijakan yang paling banyak dianggap perlu direvisi....

<!--more-->

Sementara, kebijakan yang paling banyak dianggap perlu direvisi adalah kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi (66 persen) dan kebijakan tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) (64 persen).

Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), mengatakan kelas menengah telah lama dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik, investasi, dan inovasi.

“Jika tidak ditangani secara serius, masalah ini tidak hanya akan merugikan kelompok ini, tetapi juga seluruh perekonomian Indonesia,” kata Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, ada beberapa kebijakan pemerintah yang turut membebani kondisi kelas menengah. Di antaranya adalah pengalihan subsidi energi ke kelompok bawah, kebijakan pajak yang tidak inklusif, hingga kurangnya dukungan terhadap wirausaha kelas menengah.

Oleh karena itu, Achmad menyarankan pemerintah mempertimbangkan reformasi pajak yang lebih inklusif, contohnya dengan mengurangi pajak penghasilan bagi mereka yang berpendapatan menengah ke bawah. Ia juga menganjurkan agar pemerintah mengendalikan inflasi pangan dan energi serta memperluas program keterampilan dan tenaga kerja.

Survei Inventure 2024 melibatkan 450 responden yang berasal dari lima kota besar di Indonesia yang meliputi Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden berasal dari kelas menengah generasi milenial dan Gen Z dengan metode survei wawancara langsung pada September 2024.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 79 persen responden berasal dari middle class-A2 dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 2,1 juta-Rp 9,6 juta, sebanyak 14 persen responden dari aspiring middle class-B dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 900 ribu-Rp 2,1 juta, dan sebesar 7 persen responden berasal dari upper middle class-A1 dengan pengeluaran di atas Rp 9,6 juta.

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan jumlah kelas menengah marak dibahas akhir-akhir ini setelah jutaan orang ditemukan turun kasta pada 2024. Tak hanya itu, survei terbaru menunjukkan masyarakat kelas menengah juga mengalami penurunan daya beli. Mereka mengaku tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak hingga omnibus law.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah.

Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menemukan adanya 49 persen kelas menengah yang mengalami penurunan daya beli, sedangkan 51 persen mengatakan tidak merasa menurun daya belinya.

Mereka merasa, tiga faktor utama yang membuat daya beli mereka turun adalah kenaikan harga kebutuhan pokok (85 persen), mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan (52 persen), serta pendapatan yang stagnan (45 persen).

Dalam survei yang sama, para responden mengaku merasa tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak hingga omnibus law atau Undan,g-Undang Cipta Kerja. Responden ditanyakan tentang apa saja kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang seharusnya dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tiga kebijakan yang paling ingin dibatalkan oleh kelas menengah yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen (menurut 43 persen responden), pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34 persen) dan penghapusan kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (32 persen).

Selanjutnya: Sementara, kebijakan yang paling banyak dianggap perlu direvisi....

<!--more-->

Sementara, kebijakan yang paling banyak dianggap perlu direvisi adalah kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi (66 persen) dan kebijakan tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) (64 persen).

Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), mengatakan kelas menengah telah lama dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik, investasi, dan inovasi.

“Jika tidak ditangani secara serius, masalah ini tidak hanya akan merugikan kelompok ini, tetapi juga seluruh perekonomian Indonesia,” kata Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, ada beberapa kebijakan pemerintah yang turut membebani kondisi kelas menengah. Di antaranya adalah pengalihan subsidi energi ke kelompok bawah, kebijakan pajak yang tidak inklusif, hingga kurangnya dukungan terhadap wirausaha kelas menengah.

Oleh karena itu, Achmad menyarankan pemerintah mempertimbangkan reformasi pajak yang lebih inklusif, contohnya dengan mengurangi pajak penghasilan bagi mereka yang berpendapatan menengah ke bawah. Ia juga menganjurkan agar pemerintah mengendalikan inflasi pangan dan energi serta memperluas program keterampilan dan tenaga kerja.

Survei Inventure 2024 melibatkan 450 responden yang berasal dari lima kota besar di Indonesia yang meliputi Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden berasal dari kelas menengah generasi milenial dan Gen Z dengan metode survei wawancara langsung pada September 2024.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 79 persen responden berasal dari middle class-A2 dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 2,1 juta-Rp 9,6 juta, sebanyak 14 persen responden dari aspiring middle class-B dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 900 ribu-Rp 2,1 juta, dan sebesar 7 persen responden berasal dari upper middle class-A1 dengan pengeluaran di atas Rp 9,6 juta.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, mengatakan alasan dari pemerintah untuk menggerakkan program mencetak sawah baru atau food estate hingga 3 juta hektare. Kata Sudaryono, food estate untuk mewujudkan target swasembada pangan. Sudaryono mengatakan, kebutuhan pangan meningkat pesat seiring proyeksi pertumbuhan penduduk mencapai 330 juta jiwa pada 2050.

“Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia,” katanya, Kamis, 24 Oktober 2024.

1. Tanggapan Pengamat

Peneliti bidang pertanian dari Pusat Reformasi Ekonomi, Eliza Mardian, mengatakan bahwa program food estate tidak akan cukup mewujudkan target swasembada pangan. Menurut dia, program tersebut berisiko merusak lingkungan karena selama ini program tersebut tidak memenuhi kaidah ilmiah.

Eliza mencontohkan kegagalan program food estate di era Soeharto. Program lumbung pangan juga pernah dicanangkan di era SBY dan Jokowi. Eliza, mengingatkan, pemerintah saat ini agar tidak mengulangi masalah akibat penyusunan teknis yang tidak sesuai kajian ilmiah. “Jangan banyak trial dan error karena kapasitas fiskal kita terbatas. Pemerintah harus bijak dalam membelanjakan untuk menjalankan program,” ujarnya yang dikutip pada Kamis, 24 Oktober 2024.

2. Eksploitasi

Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik rencana pengembangan cetak sawah seluas 2 juta hektare, untuk swasembada pangan, yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Proyek lumbung pangan di Papua dianggap melanggengkan praktik ekstrativisme kolonial, eksploitasi kekayaan alam oleh perusahaan asing yang sempat terjadi di masa lalu.

"Papua sekali lagi diperlakukan sebagai objek eksploitasi untuk kepentingan pembangunan nasional, tanpa mempertimbangkan dampak besar yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan," katanya, Rabu, 23 Oktober 2024.

3. Kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, memastikan lembaganya akan tetap berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan untuk melanjutkan proyekfood estateatau lumbung pangan. Politikus Gerindra itu mengatakan komitmen tersebut juga sudah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Komitmen Syafrie yang dimaksud oleh Sudaryono melibatkan prajurit TNI dalam pengerjaan cetak sawah satu juta hektare di Merauke. "Kami optimalisasi lahan rawa. Kami optimalisasi dengan Dandim, Koramil, termasuk penyuluhan pertanian kita ada (yang) melibatkan Babinsa," kata Sudaryono, Selasa, 22 Oktober 2024.

4. Tidak Kayak Simsalabim

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyatakan bahwa ambisi, Prabowo, untuk mengejar target swasembada pangan melaluifood estatetidak bisa dinilai langsung dalam sekali panen. “Itu enggak mudah dan pasti buka dari lahan izin baru itu tidak kayak simsalabim, sekali tanam akan bisa berhasil,” katanya, Rabu, 23 Oktober 2024.

Khudori mengatakanfood estatememerlukan berkali-kali percobaan hingga lima atau enam musim tanam. Artinya, dengan asumsi setahun ada dua kali musim tanaman,food estatememerlukan waktu sedikitnya tiga hingga empat tahun sampai panen berhasil.

5. Swasembada Pangan

Menurut Prabowo, Indonesia harus bisa memproduksi kebutuhan pangan atau swasembada . “Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo dalam pidato perdananya sebagai Presiden di Kompleks DPR/MPR, Minggu, 20 Oktober 2024.

HAN REVANDA PUTRA I ANANDA RIDHO SULISTYA I ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, mengatakan alasan dari pemerintah untuk menggerakkan program mencetak sawah baru atau food estate hingga 3 juta hektare. Kata Sudaryono, food estate untuk mewujudkan target swasembada pangan. Sudaryono mengatakan, kebutuhan pangan meningkat pesat seiring proyeksi pertumbuhan penduduk mencapai 330 juta jiwa pada 2050.

“Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia,” katanya, Kamis, 24 Oktober 2024.

1. Tanggapan Pengamat

Peneliti bidang pertanian dari Pusat Reformasi Ekonomi, Eliza Mardian, mengatakan bahwa program food estate tidak akan cukup mewujudkan target swasembada pangan. Menurut dia, program tersebut berisiko merusak lingkungan karena selama ini program tersebut tidak memenuhi kaidah ilmiah.

Eliza mencontohkan kegagalan program food estate di era Soeharto. Program lumbung pangan juga pernah dicanangkan di era SBY dan Jokowi. Eliza, mengingatkan, pemerintah saat ini agar tidak mengulangi masalah akibat penyusunan teknis yang tidak sesuai kajian ilmiah. “Jangan banyak trial dan error karena kapasitas fiskal kita terbatas. Pemerintah harus bijak dalam membelanjakan untuk menjalankan program,” ujarnya yang dikutip pada Kamis, 24 Oktober 2024.

2. Eksploitasi

Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik rencana pengembangan cetak sawah seluas 2 juta hektare, untuk swasembada pangan, yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Proyek lumbung pangan di Papua dianggap melanggengkan praktik ekstrativisme kolonial, eksploitasi kekayaan alam oleh perusahaan asing yang sempat terjadi di masa lalu.

"Papua sekali lagi diperlakukan sebagai objek eksploitasi untuk kepentingan pembangunan nasional, tanpa mempertimbangkan dampak besar yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan," katanya, Rabu, 23 Oktober 2024.

3. Kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, memastikan lembaganya akan tetap berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan untuk melanjutkan proyekfood estateatau lumbung pangan. Politikus Gerindra itu mengatakan komitmen tersebut juga sudah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Komitmen Syafrie yang dimaksud oleh Sudaryono melibatkan prajurit TNI dalam pengerjaan cetak sawah satu juta hektare di Merauke. "Kami optimalisasi lahan rawa. Kami optimalisasi dengan Dandim, Koramil, termasuk penyuluhan pertanian kita ada (yang) melibatkan Babinsa," kata Sudaryono, Selasa, 22 Oktober 2024.

4. Tidak Kayak Simsalabim

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyatakan bahwa ambisi, Prabowo, untuk mengejar target swasembada pangan melaluifood estatetidak bisa dinilai langsung dalam sekali panen. “Itu enggak mudah dan pasti buka dari lahan izin baru itu tidak kayak simsalabim, sekali tanam akan bisa berhasil,” katanya, Rabu, 23 Oktober 2024.

Khudori mengatakanfood estatememerlukan berkali-kali percobaan hingga lima atau enam musim tanam. Artinya, dengan asumsi setahun ada dua kali musim tanaman,food estatememerlukan waktu sedikitnya tiga hingga empat tahun sampai panen berhasil.

5. Swasembada Pangan

Menurut Prabowo, Indonesia harus bisa memproduksi kebutuhan pangan atau swasembada . “Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo dalam pidato perdananya sebagai Presiden di Kompleks DPR/MPR, Minggu, 20 Oktober 2024.

HAN REVANDA PUTRA I ANANDA RIDHO SULISTYA I ILONA ESTHERINA