TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dikabarkan akan turut melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki, yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, mengaku sedang menunggu Keputusan Presiden ihwal pengangkatan dirinya menjadi Kepala Otorita IKN.

"Saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Sekneg, Pak Jokowi, saya masih diminta di (Otorita) IKN," kata Basuki di Kementerian PUPR usai melakukan serah terima jabatan pada Senin, 21 Oktober 2024.

Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai Basuki memang berpengalaman. Namun, bukan berarti ia menjamin pembangunan IKN berlanjut dan tetap berjalan sesuai rencana.

Di tengah tanda tanya keberlanjutan proyek, apalagi Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung IKN dalam pidato kenegaraannya, menurut Achmad pembangunan IKN masih menghadapi banyak tantangan besar.

“Anggaran terbatas, investasi lambat masuk,” ujar Achmad kepada Tempo, Senin malam, 21 Oktober 2024.

Di sisi lain, proyek pembangunan IKN di era pemerintahan Presiden Jokowi memiliki sejumlah catatan minus. Proyek ini sarat kritik karena dinilai terlalu buru-buru dan eksekusinya kurang matang. “Bila Basuki resmi diangkat menjadi Kepala Otorita IKN definitif, yang dikhawatirkan adalah memperpanjang permasalahan struktural,” ujar Achmad.

Basuki Hadimuljono mengungkapkan peluangnya kembali ke Otorita IKN usai pensiun dari jabatan Menteri PUPR pada Senin malam, 21 Oktober 2024, sebelum serah terima jabatan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Di era pemerintahan Jokowi kemarin, Basuki memang merangkap jabatan sebagai Menteri PUPR dan pelaksana tugas Kepala Otorita IKN. Hanya saja, kedua masa jabatan itu habis seiring lengsernya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, saat ini masih menunggu terbitnya Keputusan Presiden untuk melanjutkan kepemimpinannya di Otorita IKN.

"Sekarang sedang diurus Bapak Sekneg (Menteri Sekretaris Negara) yang lama maupun yang baru," kata Basuki.

Basuki pun memastikan pembangunan ibu kota baru berlanjut di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo telah menyampaikan kepastian ini kepadanya dalam pertemuan beberapa waktu lalu. "Beliau menyampaikan akan mempercepat (pembangunan IKN)" kata Basuki.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dikabarkan akan turut melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki, yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, mengaku sedang menunggu Keputusan Presiden ihwal pengangkatan dirinya menjadi Kepala Otorita IKN.

"Saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Sekneg, Pak Jokowi, saya masih diminta di (Otorita) IKN," kata Basuki di Kementerian PUPR usai melakukan serah terima jabatan pada Senin, 21 Oktober 2024.

Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai Basuki memang berpengalaman. Namun, bukan berarti ia menjamin pembangunan IKN berlanjut dan tetap berjalan sesuai rencana.

Di tengah tanda tanya keberlanjutan proyek, apalagi Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung IKN dalam pidato kenegaraannya, menurut Achmad pembangunan IKN masih menghadapi banyak tantangan besar.

“Anggaran terbatas, investasi lambat masuk,” ujar Achmad kepada Tempo, Senin malam, 21 Oktober 2024.

Di sisi lain, proyek pembangunan IKN di era pemerintahan Presiden Jokowi memiliki sejumlah catatan minus. Proyek ini sarat kritik karena dinilai terlalu buru-buru dan eksekusinya kurang matang. “Bila Basuki resmi diangkat menjadi Kepala Otorita IKN definitif, yang dikhawatirkan adalah memperpanjang permasalahan struktural,” ujar Achmad.

Basuki Hadimuljono mengungkapkan peluangnya kembali ke Otorita IKN usai pensiun dari jabatan Menteri PUPR pada Senin malam, 21 Oktober 2024, sebelum serah terima jabatan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Di era pemerintahan Jokowi kemarin, Basuki memang merangkap jabatan sebagai Menteri PUPR dan pelaksana tugas Kepala Otorita IKN. Hanya saja, kedua masa jabatan itu habis seiring lengsernya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, saat ini masih menunggu terbitnya Keputusan Presiden untuk melanjutkan kepemimpinannya di Otorita IKN.

"Sekarang sedang diurus Bapak Sekneg (Menteri Sekretaris Negara) yang lama maupun yang baru," kata Basuki.

Basuki pun memastikan pembangunan ibu kota baru berlanjut di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo telah menyampaikan kepastian ini kepadanya dalam pertemuan beberapa waktu lalu. "Beliau menyampaikan akan mempercepat (pembangunan IKN)" kata Basuki.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membentuk 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian dalam Kabinet Merah Putih, yang diumumkan Minggu, 20 Okotber 2024.

Namun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti pada pemerintahan sebelumnya, melainkan langsung berkoordinasi dengan presiden.

"Kemenkeu bertanggung jawab langsung kepada presiden,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Pasal 26 Ayat 1 beleid itu menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan tujuh kementerian teknis yakni Kementerian Ketenagakerjaan,Perindustrian,Perdagangan, ESDM, BUMN,Investasi dan Hilirisasi/BKPM,Pariwisata, daninstansi lain yang dianggap perlu. Kemenkeu tidak termasuk di dalamnya.

Menurut Deni, perubahan kedudukan Kemenkeu mempertimbangkan lingkup tugas dan fungsi kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati itu. “Serta kapasitas kewenangannya telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor,” ujarnya.

Aturan yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 itu,, sedikit berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo. Dalam Pasal 4 Perpres 37/2020, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional termasuk di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Di kabinet Prabowo, Kementerian Pertanian berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian ATR/BPN di bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, lalu Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sinyal pergeseran kedudukan kementerian teknis telah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ditemui di kantornya kemarin, dia mengatakan ada perubahan konsentrasi dari kementerian yang dinaunginya.

Salah satu perubahannya mencakup pergeseran kementerian di bidang energi, investasi, dan pariwisata yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) kini menjadi di bawah Kemenko Perekonomian.

Sidang Kabinet Pembagian Tugas

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut bakal ada sidang kabinet untuk pembagian tugas di Kementerian Koordinator.

"Karena ini ada reorganisasi, termasuk dalam Kemenkoan, dalam waktu singkat akan ada sidang kabinet mengenai ini," ujar Pratikno dalam acara pisah sambut di Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK, di Jakarta, Senin.

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo membagi Kemenko PMK menjadi dua kelembagaan yakni Kemenko PMK dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Kemenko PMK mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Karena kini muncul Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, maka kementerian teknis yang sebelumnya berada di Kemenko PMK akan dipecah atau dibagi-bagi. Praktino masih belum bisa menjelaskan mengenai pembagian kementerian teknis dan baru akan memaparkan secara rinci setelah sidang kabinet.

"Nanti, lah. Sidang kabinet pertama akan dilaksanakan dalam waktu cepat," kata dia.

Pembagian Koordinasi Kementerian

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan:
a. Kementerian Dalam Negeri;
b. Kementerian Luar Negeri;
c, Kementerian Pertahanan;
d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
f. Tentara Nasional Indonesia;
g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta
h. instansi lain yang dianggap perlu.

2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan:
a. Kementerian Hukum;
b. Kementerian Hak Asasi Manusia;
c. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
d. instansi lain yang dianggap perlu.

3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:
a. Kementerian Ketenagakerjaan;
b. Kementerian Perindustrian;
c. Kementerian Perdagangan;
d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
g. Kementerian Pariwisata; dan
h. instansi lain yang dianggap perlu.

4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
a. Kementerian Agama;
b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
d. Kementerian Kebudayaan;
e. Kementerian Kesehatan;
f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
i. instansi lain yang dianggap perlu.

5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan:
a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
b. Kementerian Pekerjaan Umum;
c. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Kementerian Transmigrasi;
e. Kementerian Perhubungan; dan
f. instansi lain yang dianggap perlu.

6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
a. Kementerian Sosial;
b. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
c. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
d. Kementerian Koperasi;
e. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
f. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif; dan
g. instansi lain yang dianggap perlu.

7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan:
a. Kementerian Pertanian;
b. Kementerian Kehutanan;
c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
d. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
e. Badan Pangan Nasional;
f. Badan Gizi Nasional; dan
g. instansi lain yang dianggap perlu.

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) memberikan bantuan dua ribu ekor ayam petelur kepada kelompok masyarakat Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bantuan ini merupakan bagian dari program Zero Stunting Eggcellent untuk menekan angka stunting sebagai salah satu program prioritas pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Bantuan ini diharapkan menghasilkan omzet hingga Rp 1,8 juta per hari bagi kelompok masyarakat yang mengelola ternak,” tutur Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 22 Oktober 2024. Pendapatan tersebut nantinya dapat digunakan untuk biaya pakan, pemeliharaan, dan keberlanjutan program.

Darmawan menyatakan pentingnya melakukan pendekatan holistik menangani stunting yang lebih dari sekadar edukasi gizi dan pemberian nutrisi tambahan. PLN juga bekerja sama dengan berbagai yayasan serta LSM untuk pemberdayaan masyarakat setempat melalui program ekonomi sirkular.

Program Zero Stunting Eggcellent merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN yang berfokus pada pemberdayaan komunitas peternak ayam petelur di desa. Program ini bertujuan menyediakan akses gizi yang lebih baik. Hasil telur dari ayam-ayam tersebut kemudian dibagikan secara gratis kepada 250 anak terindikasi stunting setiap harinya selama 6 bulan, sementara sisanya dijual untuk membantu kemandirian ekonomi kelompok pengelola ternak.

Berdasarkan paparan Darmawan, ada 1.533 anak telah menerima bantuan dari PLN melalui program penanganan stunting yang dilakukan di seluruh Indonesia di sepanjang 2024. Program-program yang telah dilakukan meliputi pemberian nutrisi makanan tambahan pada anak, pemeriksaan ibu hamil dan kesehatan anak, antropometri atau pemeriksaan fisik, serta edukasi kesehatan.

Sejak diluncurkan pada Juli 2024, Darmawan menambahkan, program Zero Stunting Eggcellent telah mencetak 40 kader desa yang diberikan tugas untuk mengawal keberlanjutan program. Di antaranya dengan memastikan distribusi telur berjalan lancar dan melakukan pemeriksaan kesehatan anak secara berkala.

Darmawan berharap program Zero Stunting Eggcellent dapat menjadi model yang berkelanjutan dan memberikan dampak signifikan dalam pengentasan stunting di berbagai daerah di Indonesia. Dengan evaluasi berkala, program ini dinilai dapat menjadi sarana untuk memastikan peningkatan pertumbuhan yang baik bagi anak-anak yang terlibat.

TEMPO.CO, Solo - Momentum pergantian Presiden dan Wakil Presiden RI yang ditandai dengan dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu, 20 Oktober 2024, disambut antusias oleh masyarakat. Tak terkecuali para pengrajin pigura di kawasan Sriwedari, Solo, Jawa Tengah.

Seorang pengrajin pigura di kawasan Sriwedari Solo, Hendra Priyanto membuat gambar sketsa wajah Presiden RI, Prabowo Subianto. Uniknya, gambar itu terbuat dari susunan uang logam atau koin perak senilai Rp 50.

Sketsa wajah Prabowo tersebut digambarkan memakai baret dan berkacamata. Selain itu, Prabowo digambarkan memakai jas, dan berdasi.

Ditemui wartawan di galerinya, Hendra menuturkan pembuatan gambar sketsa wajah Prabowo tersebut membutuhkan proses sekitar satu minggu lamanya.

"Untuk membuatnya butuh sekitar seminggu," ungkap dia, Senin, 21 Oktober 2024.

Ia mengatakan satu gambar sketsa wajah Prabowo itu menggunakan sekitar 430 koin Rp 50, dengan gambar burung garuda berada di depan. Saat ini uang logam Rp 50 ini sudah terbilang langka.

Hendra mengaku bahkan harus membeli uang logam itu dari kolektor sekitar empat tahun yang lalu. "Satu gambarnya butuh sekitar 430 koin," tutur dia.

Hendra mengungkapkan alasan menggunakan uang logam Rp 50 untuk membuat gambar sketsa itu karena unik dan hasilnya etnik.

"Alasannya karena etnik aja, jarang ada yang punya. Koin kuno itu yang gambar burung cendrawasih, tapi saya balik yang kelihatan garuda, di baliknya. Belinya di teman, dulu 500 koin Rp 200 ribu di tempat teman," tutur dia.

Di sisi lain, beberapa lapak pengrajin dan pedagang pigura itu juga telah sibuk melayani pemesanan. Seperti Ana Sulistyawati, yang mengaku telah menerima pesanan ratusan pigura bergambar Prabowo-Gibran.

Menurutnya pesanan bahkan sudah mulai berdatangan sejak Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hingga saat ini.

“Saya jual yang untuk ukuran standar harga sepasang mulai Rp 60 ribu untuk ukuran 24 x 34 cm hingga Rp 150 ribu ukuran 30 x 50 cm. Sedangkan untuk ukuran besar juga dilayaninya hanya tinggal mencetak foto saja,” kata Ana menjelaskan.

Ia mengaku cukup banyak dari paket foto tersebut dipesan hingga mencapai lebih dari 100 hingga 200 pasang dalam sehari. Pembeli utamanya dari pihak instansi sekolahan, dan perkantoran juga perorangan, di antaranya dari wilayah Solo Raya seperti Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. Ada juga dari luar pulau yakni Makasar.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan penataan tugas dan fungsi kementerian di pemerintahannya hari ini, Selasa, 22 Oktober 2024, dengan mengatur pembagian koordinasi antara 48 kementerian di dalam kabinetnya. Salah satu langkah yang ia ambil adalah mengeluarkan Kementerian Keuangan dari bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pembagian itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024. “Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf h dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang perekonomian,” demikian bunyi Pasal 26 Ayat (2) dalam beleid tersebut.

Di dalam perpres tersebut, Prabowo menetapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan bertanggung jawab mengoordinasikan 7 kementerian dengan tambahan instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian-kementerian yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Kementerian Ketenagakerjaan;
b. Kementerian Perindustrian;
c. Kementerian Perdagangan;
d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
g. Kementerian Pariwisata; dan
h. Instansi lain yang dianggap perlu.

Kemenkeu terlihat tidak lagi berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, maupun kemenko lainnya. Begitu juga dengan Kementan, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Koperasi dan UKM, yang tidak lagi berada di bawah koordinasi Airlangga.

Meski demikian, Kemenko Perekonomian kini membawahi Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Di pemerintahan sebelumnya, kementerian-kementerian tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Penataan organisasi kementerian dan lembaga di kabinet Prabowo akan diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024, seperti ditegaskan dalam perpres yang diundangkan di Jakarta itu.

Sebelumnya, penataan tugas dan fungsi kementerian diatur sesuai dengan Perpres Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Di dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya, Kemenko Perekonomian mengoordinasikan:

a. Kementerian Keuangan;
b. Kementerian Ketenagakerjaan;
c. Kementerian Perindustrian;
d. Kementerian Perdagangan;
e. Kementerian Pertanian;
f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
h. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
i. Instansi lain yang dianggap perlu.

TEMPO.CO, Jakarta - Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan alasan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ia mengaku telah menyampaikan proposal swasembada pangan yang diidam-idamkan Prabowo sejak sepuluh tahun silam.

Saat itu, Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin Zulhas mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bertarung melawan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Proposal kami waktu itu swasembada pangan,” katanya dalam acara serah-terima jabatan Menteri Perdagangan di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Dalam proposalnya, eks Menteri Perdagangan itu mengatakan swasembada pangan dapat dicapai dengan membagi klaster pertanian. Menurut dia, swasembada pangan tak dapat dicapai di Pulau Jawa karena lahan di pulau terpadat di dunia itu terus berkurang.

Karena itu, ia mengusulkan pembukaan lahan-lahan baru di Papua. “Sebagaimana dulu Eropa. Belanda sampai ke sini itu karena sempit,” kata Zulhas yang mengaku belum tahu di mana ia akan berkantor itu.

Zulhas menuturkan, saat ini pemerintah telah melaksanakan secara serius upaya pembukaan lahan pertanian di Papua. Ia berharap, dalam lima tahun pemerintahan baru dapat membuka lahan pertanian baru seluas 2 juta hektare dan perkebunan tebu 600 ribu hingga 1 juta hektare.

Kepada Prabowo, Zulhas mengatakan menyampaikan ulang proposalnya sepuluh tahun silam pada tiga bulan lalu. “Mungkin itu saya diminta mengkoordinasi bidang pangan,” ucapnya.

Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia di bawah pemerintahannya.

Untuk mencapai swasembada pangan, ia akan dibantu oleh para pakar. Ia optimistis swasembada pangan akan terwujud paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

"Saudara-saudara, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo.

Saat ini Indonesia sendiri merupakan salah satu pengimpor pangan terbesar di dunia. Hal tersebut tercermin dari indeks ketahanan pangan Indonesia yang masih rendah, yakni berada di posisi 63 dari 113 negara pada 2023.

Nandito Putraberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap tiga program utama yang akan dijalankan Kementerian Perdagangan (Kemendag) selama lima tahun mendatang. Hal ini dia sampaikan usah prosesi serah-terima jabatan dengan Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

“Menurut kami Kemendag program utamanya adalah bagaimana mengantarkan Indonesia menjadi negara maju tahun 2045,” ucap mantan Sekretaris Jenderal Kemendag itu.

Untuk mencapai tujuan itu, Budi Santoso mengatakan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM) BISA ekspor. Adapun BISA merupakan singkatan dari Berani Inovasi, Siap Adaptasi. “UKM kita harus go global,” kata lulusan Universitas Negeri Sebelas Maret itu.

Budi Santoso mengatakan, instrumen untuk mendukung program program-program itu telah tersedia di Kemendag. Karena itu, ia meminta dukungan dari para pelaku usaha, pemangku kebijakan, dan para anak buahnya di kementerian untuk menjalankan program-program itu.

“Sebuah kehormatan dan juga tanggung jawab yang berat yang kita semua, jadi tidak hanya saya, tapi kita semua harus bisa menjalankan tugas ini dengan baik,” kata Budi Santoso, yang juga menjabat Komisaris Utama Holding BUMN pangan ID FOOD itu.

Program-program ini disusun atas dasar capaian-capain yang telah diraih selama ini oleh Kemendag. Budi Santoso menuturkan, capaian-capaian itu di antaranya kinerja ekspor yang selalu surplus selama 53 bulan berturut-turut, inflasi yang terjaga, dan harga yang stabil. Selama bekerja mendampingi Zulhas, Budi Santoso mengaku telah banyak belajar kepemimpinan dan cara mengambil keputusan atau kebijakan.

Budi Santoso bukan orang baru di Kemendag. Pria kelahiran 9 Februari 1968 itu pernah menjabat beberapa posisi di kementerian yang berkantor di Gambir itu, di antaranya Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, hingga Kepala Biro Keuangan.

Pejabat lulusan Universitas Negeri Sebelas Maret itu juga pernah menduduki jabatan sebagai Kasubdit Ekonomi Kreatif pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional hingga dipromosikan menjadi Atase Perdagangan India.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabinet Merah Putih, Nusron Wahid, mengatakan akan menata ulang model pemberian konsesi lahan-lahan hak guna usaha (HGU) dengan mengedepankan prinsip keadilan. Namun dalam penataan tersebut, menurutnya, tidak boleh mengganggu jalannya investasi dan pembangunan.

"Jadi keadilan, pemerataan, tapi tidak mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan," ujarnya saat ditemui usai serah terima jabatan di Kementerian ATR/BPN pada Senin malam, 21 Oktober 2024.

Mantan Anggota DPR RI ini mengatakan, konsep penataan yang berkeadilan dilakukan dengan melakukan pemerataan hak atas tanah. Artinya, tak ada lagi kesenjangan luasan kepemilikan tanah yang saat ini terjadi antara korporasi besar dan masyarakat.

“Jadi pada satu sisi harus adil, jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Ada satu pengusaha atau sektor swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare tanah negara, tapi di sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah,” kata Nusron.

Selain itu, penataan ini juga akan dilakukan dengan menyelesaikan sengketa-sengketa tanah. Ia bertekad memberikan kepastian hukum agar tidak ada mafia tanah yang bisa menyerobot hak masyarakat. Menurutnya, ada tiga penyebab hadirnya mafia tanah, yaitu berasal dari pemerintah, pemborong tanah, dan pihak penegak, seperti notaris, kuasa hukum, dan calo-calo.

"Tiga itu, tapi di-capture mana bobotnya. Tapi menurut hemat saya, kata kunci pemberantasan mafia tanah itu dari dalam (pemerintah). Mau mafianya banyak pun, kalau di dalam nggak melayani, nggak jalan juga," ujarnya. Nusron juga berkomitmen melanjutkan program-program yang ditinggalkan oleh AHY. Menurut Nusron, mengurus tanah merupakan mandat yang sama untuk mengurus manusia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabinet Merah Putih, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan tiga arahan penting kepadanya. Nusron berencana mengimplementasikan arahan tersebut dalam program kerjanya sebagai Menteri ATR/BPN.

“Jadi pesan Pak Presiden Prabow kepada kami sebelum diangkat menjadi menteri, ada tiga yang harus kami amankan dalam mengamankan tanah ini,” ujarnya saat ditemui usai serah terima jabatan di Kementerian ATR/BPN pada Senin, 21 Oktober 2024.

Hal pertama adalah melakukan penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam Hak Guna Usaha. Menurutnya hal tersebut merupakan langkah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat di bidang tanah.

Secara penerapan, ia akan mengatasi kesenjangan luasan kepemilikan tanah yang saat ini terjadi antara korporasi besar dan masyarakat. “Jadi pada satu sisi harus adil, jangan sampai kayak yang sudah-sudah, ada satu pengusaha atau sektor swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektar tanah negara, tapi di sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah,” kata Nusron.

Program selanjutnya adalah memanfaatkan lahan-lahan pemerintah yang tidak terpakai agar lebih produktif. Menurutnya, tanah tersebut bisa digunakan untuk pembangunan perumahan, pertanian maupun kawasan perkebunan. “Karena kalau nggak produktif itu mubazir,” tuturnya.

Kemudian yang ketiga Nusron berjanji memberantas sengketa-sengketa tanah. Ia berujar akan memberikan kepastian hukum agar tidak ada mafia tanah yang bisa menyerobot hak masyarakat. Menurutnya, ada tiga penyebab hadirnya mafia tanah, yaitu berasal dari pemerintah, pemborong tanah, dan pihak penegak, seperti notaris, kuasa hukum, dan calo-calo.

"Tiga itu, tapi di-capture mana bobotnya. Tapi menurut hemat saya, kata kunci pemberantasan mafia tanah itu dari dalam (pemerintah)," ujarnya.

Nusron juga berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang ditinggalkan oleh AHY. Menurut Nusron, mengurus tanah merupakan mandat yang sama untuk mengurus manusia.

Politisi Partai Golkar itu telah menerima jabatan Menteri ATR/BPN yang sebelumnya dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Prosesi serah terima jabatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kedua pihak. Usai penandatanganan, AHY menyerahkan memorandum kepada Nusron Wahid sebagai panduan untuk melanjutkan kinerja Kementerian ATR/BPN di periode yang akan datang.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabinet Merah Putih, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan tiga arahan penting kepadanya. Nusron berencana mengimplementasikan arahan tersebut dalam program kerjanya sebagai Menteri ATR/BPN.

“Jadi pesan Pak Presiden Prabow kepada kami sebelum diangkat menjadi menteri, ada tiga yang harus kami amankan dalam mengamankan tanah ini,” ujarnya saat ditemui usai serah terima jabatan di Kementerian ATR/BPN pada Senin, 21 Oktober 2024.

Hal pertama adalah melakukan penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam Hak Guna Usaha. Menurutnya hal tersebut merupakan langkah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat di bidang tanah.

Secara penerapan, ia akan mengatasi kesenjangan luasan kepemilikan tanah yang saat ini terjadi antara korporasi besar dan masyarakat. “Jadi pada satu sisi harus adil, jangan sampai kayak yang sudah-sudah, ada satu pengusaha atau sektor swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektar tanah negara, tapi di sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah,” kata Nusron.

Program selanjutnya adalah memanfaatkan lahan-lahan pemerintah yang tidak terpakai agar lebih produktif. Menurutnya, tanah tersebut bisa digunakan untuk pembangunan perumahan, pertanian maupun kawasan perkebunan. “Karena kalau nggak produktif itu mubazir,” tuturnya.

Kemudian yang ketiga Nusron berjanji memberantas sengketa-sengketa tanah. Ia berujar akan memberikan kepastian hukum agar tidak ada mafia tanah yang bisa menyerobot hak masyarakat. Menurutnya, ada tiga penyebab hadirnya mafia tanah, yaitu berasal dari pemerintah, pemborong tanah, dan pihak penegak, seperti notaris, kuasa hukum, dan calo-calo.

"Tiga itu, tapi di-capture mana bobotnya. Tapi menurut hemat saya, kata kunci pemberantasan mafia tanah itu dari dalam (pemerintah)," ujarnya.

Nusron juga berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang ditinggalkan oleh AHY. Menurut Nusron, mengurus tanah merupakan mandat yang sama untuk mengurus manusia.

Politisi Partai Golkar itu telah menerima jabatan Menteri ATR/BPN yang sebelumnya dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Prosesi serah terima jabatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kedua pihak. Usai penandatanganan, AHY menyerahkan memorandum kepada Nusron Wahid sebagai panduan untuk melanjutkan kinerja Kementerian ATR/BPN di periode yang akan datang.

TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai setelah kepala negara itu melantik 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri serta 56 wakil menteri pada kemarin pagi.

Termasuk Sri Mulyani yang kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan. Lalu bagaimana kira-kira anggaran yang akan digunakan oleh kabinet gemuk tersebut?

Sebagai sosok yang sudah menjabat bendahara negara di dua era kepresidenan, Sri Mulyani selama ini terkenal ketat dalam menyetujui anggaran. Namun, Direktur kebijakan publik Celios, Media Wahyudi Askar, menilai bisa jadi di masa mendatang, akan ada perubahan arah kebijakan.

"Meski dikenal tegas, tapi itu bisa hilang atau bergeser ketika terdapat dorongan cukup kuat dari aktor politik dan kementerian lain," ujar Askar kepada Tempo lewat aplikasi perpesanan, Ahad, 20 Oktober 2024.

Ia mengatakan ada tantangan mendesak di kepemimpinan tahun depan, seperti pembiayaan proyek-proyek besar, termasuk Ibu Kota Nusantara atau IKN dan program Makan Bergizi Gratis.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pernah mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari atau ditaksir hingga Rp 400 triliun bila diimplementasikan secara penuh.
Hal tersebut akan mendorong menteri keuangan untuk mempertimbangkan perubahan pada APBN secara masif dengan menggeser pos anggaran lainnya.

Selain itu, salah satu masalah terbesar Sri Mulyani adalah risiko terlalu lama menjadi inkumben. Menjabat dalam waktu yang lama menurut Askar, cenderung menghilangkan daya inovatif dan bisa anti terhadap perubahan fundamental. "Ada risiko stagnansi dalam pemikiran dan pendekatan kebijakan khususnya di sektor penguatan penerimaan pajak," ujarnya.

Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran.

Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet gemuk yang diberi nama Kabinet Merah-Putih itu bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. “Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sementara gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios turut mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Menurutnya, angka tersebut mengalami pelonjakan sebesar Rp 389,4 milliar dari yang sebelumnya hanya Rp 387,6 miliar per tahun di era Kabinet Jokowi dengan komposisi 34 menteri ditambah dengan 17 wakil menteri.

Di sisi lain, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Muhammad Sirod mengatakan, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan menanggung beban anggaran yang besar karena warisan dari pemerintahan sebelumnya.

“Pak Prabowo harus pinter-pinter kelola keuangan, kalau mau utang juga harus pikir-pikir,” ujarnya saat ditemui Tempo usai acara Dialog Industri PSR dan Petani Plasma Katalisator Sawit Indonesia Emas 2045, Rabu, 16 Oktober 2024 di Hotel Oria, Jakarta.

Diketahui, mantan Presiden Jokowi meninggalkan warisan utang hingga lebih dari Rp 8.000 triliun untuk pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Jumlah itu setara dengan 39,13 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.