TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia membantah tudingan bahwa Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI, yang meluluskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai doktor,bukanlah sekolah pascasarjana namun lebih mirip mesin pencari uang bagi UI.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI Amelita Lusia di Depok, Senin, 21 Oktober 2024, menanggapi berbagai reaksi negatif setelah Bahlil meraih gelar doktor dalam waktu 2 tahun.

Amelia mengatakan bahwa sejak didirikan, SKSG UI adalah program pascasarjana khusus yang bersifat multi disiplin ilmu dengan jenjang pendidikan magister dan doktoral.

Adapun Prodi Pascasarjana yang bersifat monodisplin berada pada lingkup fakultas-fakultas terkait dengan bidang ilmunya.

Bahlil baru saja menjalani sidang promosi doktornya pada Rabu, 16 Oktober 2024 dengan didampingi oleh tim ko-promotor yang terdiri dari Prof Chandra (Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI), Prof Teguh Dartanto (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI), serta Dr Athor (Direktur SKSG UI).

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia membantah tudingan bahwa Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI, yang meluluskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai doktor,bukanlah sekolah pascasarjana namun lebih mirip mesin pencari uang bagi UI.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI Amelita Lusia di Depok, Senin, 21 Oktober 2024, menanggapi berbagai reaksi negatif setelah Bahlil meraih gelar doktor dalam waktu 2 tahun.

Amelia mengatakan bahwa sejak didirikan, SKSG UI adalah program pascasarjana khusus yang bersifat multi disiplin ilmu dengan jenjang pendidikan magister dan doktoral.

Adapun Prodi Pascasarjana yang bersifat monodisplin berada pada lingkup fakultas-fakultas terkait dengan bidang ilmunya.

Bahlil baru saja menjalani sidang promosi doktornya pada Rabu, 16 Oktober 2024 dengan didampingi oleh tim ko-promotor yang terdiri dari Prof Chandra (Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI), Prof Teguh Dartanto (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI), serta Dr Athor (Direktur SKSG UI).

TEMPO.CO, Jakarta - Rachmat Pambudy resmi dilantik menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ia menggantikan menteri sebelumnya di pemerintahan Jokowi, Suharso Monoarfa.

Rachmat kemudian bercerita tawaran menjadi menteri tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya beberapa waktu lalu.

“Tiba-tiba, suatu malam saya dipanggil. Dan pada waktu memanggilnya tanggal enam Agustus persisnya, beliau (Prabowo) panggil, pak Rachmat mau kemana? Pilih kepala badan, pilih badan, atau pilih kementerian,” kata Rachmat menirukan percakapannya dengan Prabowo kala itu dalam sambutannya di acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Bappenas, Senin, 21 Oktober 2024.

Rachmat melanjutkan, saat itu dirinya sempat menanyakan soal di mana akan ditugaskan oleh Prabowo. Rachmat mengaku ingin mengetahui terlebih dahulu terkait tupoksi kerja ia nantinya bila menerima tawaran tersebut. Prabowo akhirnya memutuskan dirinya untuk menggantikan Suharso Monoarfa.

“Anda (Rachmat) saya perintahkan menjadi pengganti pak Suharso. Sejak itu, saya tidak berani ketemu Pak Suharso. Saya terus terang segan sekali,” ucapnya kembali menirukan dialog yang terjadi kala itu.

Bahkan, saat Prabowo kembali memanggil Rachmat pada 10 Agustus 2024. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin memastikan kesediaan Rachmat untuk menggantikan Suharso mengisi pos Menteri PPN/Bappenas. Rachmat mengaku, saat itu ia berterima kasih kepada Prabowo Subianto.

Menurut Rachmat, Kementerian PPN/Bappenas merupakan lembaga yang memiliki nilai historis yang cukup panjang. Ia menyebut, Bappenas tidak hanya menorehkan catatan emas di Indonesia, namun juga di dunia global. Oleh karena itu, Rachmat mengaku sangat terhormat bisa menjadi Menteri PPN/Bappenas.

“Di sini adalah tempatnya para pemikir, di sini adalah tempatnya intellectual power dari Indonesia. Dan pak Suharso dan para pengurus Bappenas telah memelihara intellectual power itu,” ujarnya.

Rachmat Pambudy menyebut ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ke depannya. Oleh karena itu, ia pun meminta kepada Suharso Monoarfa untuk bisa memberikan bantuan, khususnya soal saran dan masukan bagi Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam agenda serah terima jabatan itu sendiri, terlihat beberapa mantan Menteri PPN/Bappenas periode sebelumnya yang ikut hadir. Mereka di antaranya adalah Sofyan Djalil yang menjabat dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Serta penggantinya, Bambang Brodjonegoro yang menjabat dari 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019. Selain itu, Nampak pula hadir Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah ditutup melemah 22,5 poin di level Rp 15.503,5 per dolar AS pada penutupan perdagangan Senin, 21 Oktober 2024. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuabi, menilai pelemahan ini menjadi penanda memudarnya respons positif pasar terhadap pelantikan Presiden Prabowo Subianto.

Ibrahim menilai, jumlah kabinet yang terlalu gemuk membuat pasar merespons negatif. Terlebih, kata dia, ada nuansa balas budi dari nama-nama yang diumumkan menduduki kabinet pada Ahad, 20 Oktober 2024 malam kemarin.

“Aksi balas budi ini yang membuat pasar merespons negatif,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 21 Oktober 2024.

Padahal kemarin, Ibrahim memproyeksi pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto bakal membawa dampak positif ke pasar. Hal ini karena dalam pidatonya, Prabowo banyak menyinggung soal masalah perekonomian. Ibrahim juga memprediksi nilai tukar rupiah akan mengalami penguatan di minggu depan. Bahkan, menurutnya, rupiah bisa mencapai level 15 ribu pada bulan Oktober ini. Hal ini, kata Ibrahim, akan dapat mengerek perekonomian Indonesia ke arah yang lebih positif.

“Pidato ini kemungkinan besar akan membuat potensi hal positif bagi pasar,” kata Ibrahim dalam keterangannya pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Sementara itu, dari aspek eksternal pada Senin, Ibrahim melihat penguatan indeks dolar Amerika Serikat (AS) terjadi akibat meningkatnya peluang Donald Trump menjelang Pilpres AS yang digelar dua pekan lagi. Hal itu, kata dia, terlihat dari sejumlah jajak pendapat menunjukkan Trump unggul tipis dari rivalnya, Kamala Harris.

Selain itu, ia menyoroti Bank Rakyat Tiongkok yang memangkas suku bunga acuan pinjaman (LPR) lebih banyak dari perkiraan pasar. Ia memaparkan, pemotongan LPR terjadi di tengah serangkaian langkah stimulus dari Beijing, dan sebagian besar diharapkan oleh pasar. Beijing selama bulan lalu meluncurkan putaran langkah stimulus paling agresifnya, dengan mengibaratkan langkah moneter dan fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan periode 2016 hingga 2024, Budi Karya Sumadi telah resmi menyerahkan jabatannya kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Dudy Purwagandhi. Dalam sambutannya, Budi Karya berharap menteri baru dapat mengembangkan transportasi yang ramah lingkungan.

"Dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan," ujar Budi Karya dalam sambutan usai serah terima jabatan di Kementerian Perhubungan, Senin, 21 Oktober 2024.

Selain itu, Budi Karya berharap Dudy dapat mengimplementasikan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dengan baik. Menurut dia, hal tersebut bisa diraih dengan dukungan seluruh pegawai kementerian sehingga, tantangan yang ada di masa depan dapat dihadapi dengan lebih efektif.

"Dengan semangat baru dan komitmen kokoh kita dapat wujudkan sektor perhubungan yang lebih baik dan berkelanjutan," katanya.

Budi Karya juga optimistis Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Dudy Purwagandhi dapat membawa kemajuan yang lebih besar. "Kepada Bapak Menteri Perhubungan, saya pribadi selalu siap membantu dan mendukung segenap hari apabila diperlukan."

Usai penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh kedua pihak, Budi Karya menyerahkan memorandum kepada Dudy Purwagandhi sebagai panduan untuk melanjutkan kinerja Kementerian Perhubungan di periode yang akan datang.

"Pada berita acara serah terima jabatan ini dilampirkan memorandum serah terima jabatan Menteri Perhubungan. Pihak pertama yang menyerahkan, Budi Karya Sumadi. Pihak kedua yang menerima, Dudy Purwagandhi," tertulis dalam serah jabatan tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ketujuh RI, Jokowi, resmi membubarkan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN (Persero).

Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional yang diteken oleh Jokowi pada Kamis lalu, 17 Oktober 2024.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional dibubarkan," bunyi pasal 1 aturan itu dikutip Senin, 21 Oktober 2024.

Adapun pembubaran PT PANN dilakukan melalui berbagai kajian serta aspek kinerja perusahaan yang telah dipertimbangkan. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 2 PP Nomor 43 tahun 2024, yang mengatakan pelaksanaan likuidasi dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BUMN, Perseroan, hingga di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Tidak hanya itu, penyelesaian pembubaran PT PANN turut dilakukan paling lambat selama lima tahun. Artinya, sejak perusahaan itu mengajukan restrukturisasi atas utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) pada tahun 2019, maka proses penetapan likuidasi perusahaan itu telah berlangsung.

"Penyelesaian pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional termasuk likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini," bunyi pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2024.

Dikutip dari laman resmi milik PT PANN, awalnya perusahaan itu bernama PT PANN Multi Finance (Persero) yang berdiri pada tahun 1974, dengan tujuan sebagai wahana untuk menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional. Selama 20 tahun, perusahaan itu membeli delapan unit kapal niaga bekas dari eropa, dengan jenis bulk carrier sebanyak satu unit dan general kargo tujuh unit.

Namun, pada tahun 1995 sampai 2006 bisnis armada yang dikelola PT PANN Multi Finance justru mengalami kerugian. Hal itu dikarenakan sebanyak 10 unit pesawat jenis Boeing 737-200 yang disewakan ke empat perusahaan penerbangan tidak dapat membayar biaya sewa.

Selain kerugian unit pesawat, kerugian lainnya pun dialami PT PANN Multi Finance yang kala itu sedang membangun sebanyak 31 unit kapal ikan oleh PT Industri Kapal Indonesia (Persero). Namun, perusahaan itu hanya dapat menyelesaikan sebanyak 14 unit kapal ikan. PT PANN Multi Finance akhirnya menanggung biaya pembangunan sebesar Rp 120 miliar dan tidak dapat diserap pasar.

Lebih lanjut, pada tahun 2013, PT PANN Multi Finance mengajukan restrukturisasi usaha melalui spin off, yaitu kegiatan bisnis pembiayaan sektor maritim. Setelah pengajuan itu, PT PANN Multi Finance merubah nama perusahaannya menjadi PT PANN (Persero), yang merupakan induk perusahaan non operatif holding di bidang maritim.

Pada tahun 2019, PT PANN juga mengajukan restrukturisasi atas utang SLA ke Kementerian Keuangan RI. Pengajuan itu, telah disetujui oleh Menteri Keuangan dengan Nomor S-537/MK.05/2019 tentang persetujuan penyelesaian piutang negara terhadap PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero).

Di tahun yang sama, perusahaan yang mengelola di bidang maritim, turut meminta Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) non-tunai dari konversi utang SLA, yang tertuang dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan peran baru Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Berbicara dengan singkat, Airlangga mengatakan detail lebih lanjut tentang tugas DEN harus menunggu peraturan pemerintah yang baru.

“DEN harus lihat PP-nya,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024, usai dilantik sebagai Menko Perekonomian lagi bersama Kabinet Merah Putih di Istana Negara. “Kan itu kebijakan dan beliau lapornya ke Presiden langsung.”

Presiden Prabowo Subianto melantik Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional hari ini di Istana Negara. Sebelumnya, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.

Sejauh ini, belum ada penjelasan dari pemerintahan Prabowo tentang tugas pokok dan fungsi lembaga baru itu.

Ketika ditemui di Istana Negara, Airlangga berkata penugasan Prabowo untuk DEN “sudah jelas” dan akan ada rincian lebih lanjut. Ia berkata komunikasi antara kementeriannya dan DEN berjalan lancar selama ini.

“Terkait dengan DEN, akan dipimpin Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan sudah menjadi mitra kami di kabinet juga hampir satu dekade, jadi komunikasi lancar,” ujarnya.

Luhut sendiri mengatakan ia siap menerima amanat untuk bertugas sebagai ketua DEN “dengan penuh rasa tanggung jawab”. Menurut Luhut, tugas tersebut bukan sekadar posisi melainkan “panggilan untuk mengabdi kepada negara”.

“Lembaga ini akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih Presiden @prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya,” kata Luhut lewat akun Instagram-nya, @luhut.pandjaitan.

Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) itu berkata bahwa tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia ke depan tidaklah ringan. Hal itu disebabkan ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang, menurut dia kian kompleks, kini ada di depan mata.

“Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi,” tulis Luhut.

DEN pernah dibentuk di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada November 1999, sebelum akhirnya dibubarkan lewat Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2000 tentang Pembubaran Dewan Ekonomi Nasional.

Kala pembentukannya, Gus Dur mengeluarkan Keppres Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional. Di dalam aturan itu tercantum bahwa DEN bertugas memberi nasihat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi.

Tugas DEN pertama-tama adalah mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada presiden untuk saran tindakan lanjutnya. Kedua, menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden.

Ketiga, tugas DEN adalah melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Riri Rahayu dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Nadiem Anwar Makarim baru menyerahkan jabatannya ke 3 menteri baru Pasalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi oleh Presiden Prabowo-Gibran dipecah jadi 3 yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.

Serah terima dilakukan di Kantor Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Senin, 21 Oktober 2024. Nadiem Makarim menyerahkan jabatan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro; dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Nadiem, pendiri Gojek, mengatakan pensiun dari menteri iamengaku ingin lebih intensif bersama keluarga.

"Belum tahu. Mungkin sama keluarga saja, saya punya bayi baru," katanya.

Nadiem mundur dari posisi sebagai CEO Gojek ketika ditawari Jokowi menjadi Menteri Pendidikan pada Oktober 2019.

“Ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya. Saya merasa senang jadi orang Indonesia saat ini,” kata Nadiem waktu itu.

Terkait kesannya selama bekerja di kabinet Presiden Jokowi, Nadiem menekankan pada pentingnya dukungan Jokowi dalam berbagai transformasi pendidikan yang telah dilaksanakan.

"Tanpa dukungan beliau, saya tidak bisa melakukan begitu banyak transformasi, mulai dari kurikulum, Kampus Merdeka, hingga Asesmen Nasional. Semua itu tidak mungkin terwujud tanpa arahan dan dukungan dari Pak Jokowi," katanya.

Merdeka Belajar

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, ia ingin menitipkan Program Merdeka Belajar untuk terus dilanjutkan pada era kabinet 2024-2029.

Hal itu disampaikan Nadiem saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat lalu, untuk berpamitan kepada Presiden Joko Widodo jelang purnatugas per 20 Oktober 2024.

"Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan Merdeka Belajar, dan pasti sukses menteri berikutnya," katanya saat ditanya tentang kabinet baru.

Program Merdeka Belajar adalah inisiatif Kementerian Pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa dan guru dalam proses belajar mengajar.

Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang fleksibel dan relevan, dengan kurikulum yang dapat disesuaikan, pilihan pembelajaran sesuai minat, dan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan untuk tantangan dunia nyata.

Menanggapi permintaan Nadiem, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka yang digagas di era Nadiem.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kembali menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih pada Senin pagi, 21 Oktober 2024.

Mengemban tugas di era pemerintahan baru, Airlangga membeberkan targetnya selama 100 hari ke depan. "(Target) pertama tentu dari sifat ekonomi, jangka menengah-panjang, yang penting kami mendorong agar daya beli masyarakat terjaga," ungkap Airlangga dalam pernyataan pers usai pelantikan.

Sementara untuk target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Airlangga mengatakan hal tersebut masih akan dibahas bersama kementerian/lembaga terkait. "Termasuk tahapan-tahapannya, termasuk kebijakan fiskalnya," kata Airlangga.

Lebih lanjut, seiring perubahan dan penambahan struktur kementerian di era pemerintahan Prabowo, Airlangga berujar tugas pokok dan fungsi yang di periode Jokowi diemban Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan bergeser ke Kemenkterian Koordinator Bidang Perekonomian. Misalnya, penugasan di bidang energi, investasi, dan pariwisata.

Airlangga pun berjanji bakal menjalankan tugas dengan baik. "Amanat ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya," tutur eks Ketua Umum Partai Golkar itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kembali menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih pada Senin pagi, 21 Oktober 2024.

Mengemban tugas di era pemerintahan baru, Airlangga membeberkan targetnya selama 100 hari ke depan. "(Target) pertama tentu dari sifat ekonomi, jangka menengah-panjang, yang penting kami mendorong agar daya beli masyarakat terjaga," ungkap Airlangga dalam pernyataan pers usai pelantikan.

Sementara untuk target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Airlangga mengatakan hal tersebut masih akan dibahas bersama kementerian/lembaga terkait. "Termasuk tahapan-tahapannya, termasuk kebijakan fiskalnya," kata Airlangga.

Lebih lanjut, seiring perubahan dan penambahan struktur kementerian di era pemerintahan Prabowo, Airlangga berujar tugas pokok dan fungsi yang di periode Jokowi diemban Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan bergeser ke Kemenkterian Koordinator Bidang Perekonomian. Misalnya, penugasan di bidang energi, investasi, dan pariwisata.

Airlangga pun berjanji bakal menjalankan tugas dengan baik. "Amanat ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya," tutur eks Ketua Umum Partai Golkar itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Zulkifli Hasan alias Zulhas resmi menyerahkan jabatan Menteri Perdagangan kepada penerusnya, Budi Santoso. Serah-terima jabatan itu berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu bercerita, para petinggi partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusulkan nama-nama yang akan menjadi penerusnya di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Saat itu, ia meminta pertimbangan dari Analis Perdagangan Ahli Utama Kemendag, Suhanto.

Kepada eks Sekretaris Jenderal Kemendag itu, Zulhas menanyakan apakah ada pejabat karier Kemendag yang pernah diangkat menjadi menteri. Suhanto, yang juga hadir dalam acara serah-terima jabatan itu, menjawab belum pernah.

Karena itu, politikus yang baru ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan mengusulkan Budi Santoso meneruskan jabatannya sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Budi Santoso sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal di Kemendag.

Zulhas mengatakan, Budi Santoso telah berpengalaman sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal. “Masing-masing tergantung amal salehnya,” kata Zulhas saat berpidato dalam acara itu.

Kepada Prabowo, Zulhas mengatakan belum pernah ada pejabat karier Kemendag yang menjadi Menteri Perdagangan. “Padahal Menteri Perdagangan selau rapornya bagus,” katanya, mengklaim.

Zulhas telah menjabat Menteri Perdagangan sejak 15 Juni 2022. Di ujung masa jabatannya, ia dianugerahi penghargaan dari salah satu media nasional. Ia mengatakan, penghargaan itu merupakan hasil kerja seluruh staf Kemendag, baik eselon 1, 2, maupun 3. “Saya cuma ngatur-ngatur aja,” katanya.

“Tadi laporan saya sampaikan yang buat Pak Budi, cuma saya serahin ke Pak Budi lagi,” imbuhnya.

Budi Santoso memang bukan orang baru di Kemendag. Pria kelahiran 9 Februari 1968 itu pernah menjabat beberapa posisi di kementerian yang berkantor di Gambir itu, di antaranya Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, hingga Kepala Biro Keuangan.

Pejabat lulusan Universitas Sebelas Maret itu juga pernah menduduki jabatan sebagai Kasubdit Ekonomi Kreatif pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional hingga dipromosikan menjadi Atase Perdagangan India. Budi Santoso juga menjabat sebagai Komisaris Utama Holding BUMN pangan, ID FOOD.

TEMPO.CO, Jakarta - Zulkifli Hasan alias Zulhas resmi menyerahkan jabatan Menteri Perdagangan kepada penerusnya, Budi Santoso. Serah-terima jabatan itu berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu bercerita, para petinggi partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusulkan nama-nama yang akan menjadi penerusnya di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Saat itu, ia meminta pertimbangan dari Analis Perdagangan Ahli Utama Kemendag, Suhanto.

Kepada eks Sekretaris Jenderal Kemendag itu, Zulhas menanyakan apakah ada pejabat karier Kemendag yang pernah diangkat menjadi menteri. Suhanto, yang juga hadir dalam acara serah-terima jabatan itu, menjawab belum pernah.

Karena itu, politikus yang baru ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan mengusulkan Budi Santoso meneruskan jabatannya sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Budi Santoso sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal di Kemendag.

Zulhas mengatakan, Budi Santoso telah berpengalaman sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal. “Masing-masing tergantung amal salehnya,” kata Zulhas saat berpidato dalam acara itu.

Kepada Prabowo, Zulhas mengatakan belum pernah ada pejabat karier Kemendag yang menjadi Menteri Perdagangan. “Padahal Menteri Perdagangan selau rapornya bagus,” katanya, mengklaim.

Zulhas telah menjabat Menteri Perdagangan sejak 15 Juni 2022. Di ujung masa jabatannya, ia dianugerahi penghargaan dari salah satu media nasional. Ia mengatakan, penghargaan itu merupakan hasil kerja seluruh staf Kemendag, baik eselon 1, 2, maupun 3. “Saya cuma ngatur-ngatur aja,” katanya.

“Tadi laporan saya sampaikan yang buat Pak Budi, cuma saya serahin ke Pak Budi lagi,” imbuhnya.

Budi Santoso memang bukan orang baru di Kemendag. Pria kelahiran 9 Februari 1968 itu pernah menjabat beberapa posisi di kementerian yang berkantor di Gambir itu, di antaranya Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, hingga Kepala Biro Keuangan.

Pejabat lulusan Universitas Sebelas Maret itu juga pernah menduduki jabatan sebagai Kasubdit Ekonomi Kreatif pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional hingga dipromosikan menjadi Atase Perdagangan India. Budi Santoso juga menjabat sebagai Komisaris Utama Holding BUMN pangan, ID FOOD.