TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto membantah anggapan The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) soal pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik akan menaikkan harga komoditas di pasar Indonesia.

Edy menjelaskan, pasar industri keramik adalah pasar persaingan sempurna. Asaki tak bisa menentukan harga keramik secara sepihak, sebab ada 40 perusahaan dari skala kecil, menengah, dan besar yang berkompetisi dalam pasar ini. Harga keramik, menurut dia, dipengaruhi oleh mekanisme pasar—tergantung permintaan dan penawaran. "Kami tidak mungkin seenaknya menaikkan harga untuk keutungan tersendiri,” kata Edy saat dihubungi Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurutnya, harga keramik turut dipengaruhi impor dari negara-negara eksportir. Meski perusahaan-perusahaan asal Cina dikenai antidumping, Edy menyebut masih ada negara-negata eksportir lain, seperti Vietnam dan India. Selamai ini, negara-negara itu, menurutnya, menduduki posisi kedua dan ketiga ekspor terbesar ke Indonesia.

Soal impor keramik dari Vietnam dan India, Edy mengaku tak khawatir. Meski berpotensi menggantikan posisi eksportir yang ditinggalkan Cina pasca pengenaan BMAD, dia mengatakan industri dalam negeri cukup memiliki daya saing. “Yang kami lawan praktik kecurangan,” kata Edy.

Indef baru-baru ini menganalisis dampak pengenaan BMAD ubin keramik asal Cina. Dalam analisis itu, Indef memprediksi kebijakan antidumping ubin keramik akan menurunkan kesejahteraan masyarakat hingga US$ 433,3 juta atau Rp7,02 triliun.

Perhitungan ini menggunakan Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk melihat dampak goncangan dalam aspek perdagangan internasional terhadap kinerja ekonomi makro, mikro dan sektoral di setiap negara. Model ini biasa digunakan dalam penelitian akademik atau riset kebijakan untuk menghitung dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi ekonomi suatu negara.

Dalam analisis Indef, penurunan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga secara umum yang mencapai 0,03 persen. Dengan adanya kenaikan harga, Indef memprediksi konsumsi rumah tangga akan turun sebesar 0,06 persen.

“Pemerintah harus berhati-hati jika ingin menerapkan BMAD keramik asal Cina, karena masyarakat bukannya untung malah buntung," kata Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, menyoroti langkah Presiden Jokowi membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Suryadi menilai Satgas Percepatan Investasi di IKN dibentuk lantaran pemerintah sulit mendatangkan investor untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Padahal sebelumnya, Jokowi juga membentuk Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di IKN. Menurutnya, kedua Satgas itu memiliki tugas serupa.

"Kami melihat Satgas baru ini mengindikasikan kegagalan Satgas yang lama dalam mendatangkan investasi ke IKN," kata Suryadi melalui keterangan yang diterima Tempo pada Rabu, 5 Agustus 2024. "Orangnya terus berganti tapi investasi tak kunjung teratasi."

Adapun Satgas lama yang dimaksud Suryadi merupakan Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di IKN, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Satgas itu dibentuk Jokowi pada 2023. Sementara tahun ini, Jokowi membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN yang dipimpin Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

"Kalau Satgas yang dipimpin Luhut berhasil, mestinya tidak perlu membentuk Satgas baru. Cukup memperpanjang masa tugas," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Adapun Satgas yang dikomandoi Luhut hanya bertugas hingga 31 Desember 2023.

Suryadi lantas menyarankan agar pemerintah meninjau ulang rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Sebab saat ini, fasilitas di IKN masih sangat minim. Padahal, anggaran dari APBN yang dialokasikan pemerintah untuk mendanai proyek itu sudah hampir habis.

"Bila pembangunan IKN dipaksakan tanpa adanya investor besar, berpotensi membebani APBN. Ini tidak sesuai janji Jokowi pada awal perencanaan pembangunan ibu kota baru," kata Suryadi.

Pembangunan IKN disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.
Pemerintah sudah mengucurkan APBN senilai Rp 72,5 triliun untuk IKN sejak 2022 hingga 31 Mei 2024. Sementara, investasi yang dibukukan dari enam kali tahap groundbreaking baru mencapai Rp 51,3 triliun.

Jokowi kemudian membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN melalui Keppres Nomor 25 Tahun 2024 yang ditandatangani pada Senin, 5 Agustus 2024. Ada 9 tugas Satgas diatur dalam pasal 3 beleid tersebut.

Pertama, mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah mitra. Kedua, menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di IKN.

Ketiga, mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di IKN. Keempat, melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi, baik di dalam mauupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di IKN. Kelima, meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan bagi pengembangan financial center di IKN.

Tugas keenam, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di IKN. Ketujuh, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan fasilitas penanaman modal. Kedelapan, menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi. Terakhir, mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di IKN.

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto merespons pernyataan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang yang menyatakan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal bisa jadi bahan bakar.

Menurut dia, pernyataan itu merupakan blunder. “Tidak ada industri yang pakai produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Agustus 2024.

Kalaupun jadi bahan bakar, Agus mengatakan, industri pasti akan memanfaatkan sisa produksi atau olahannya sendiri karena alasan efisiensi. Dia meyakini, tekstil ilegal yang diambil oleh industri akan dijual kembali ke pasar. Jika begitu, dia menganggap kerja satgas impor ilegal sia-sia. “Sama aja bohong produk impor ilegal masuk ke pasar. Jadi penindakan ini kelihatannya cuma gimmick saja,” kata dia.

Soal alasan ketidaktersediaan anggaran, Agus menyarankan agar pemerintan mereekspor barang-barang impor ilegal itu dengan membebankan biaya kepada importirnya. Dia menyebut jika telah mengetahui importirnya, pemerintah tinggal membebankan biaya sekaligus mengadilinya. “Ya kalau alasannya karena tidak cukup anggaran sepertinya naif sekali. Ini kan yang membuat masyarakat banyak yang sudah di PHK,” kata dia.

Agus meminta satgas impor ilegal bekerja sama dengan instansi lain untuk mengungkap pelaku yang membebaskan produk impor ilegal. Kerja sama itu dilakukan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, kepolisian, dan Kejaksaan.

Tak hanya satgas, Agus juga meminta Bea Cukai buka-bukaan tentang insiator yang membebaskan produk itu. Musababnya, produk-produl ini masuk menggunakan kontainer, bukan dari kapal-kapal kecil. “Artinya, mereka masuk dari pelabuhan yang diawasi oleh Bea Cukai,” kata Agus. Dia menilai pelabuhan menjadi gerbang awal masuk produk asing ke Indonesia.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang sebelumnya mempersilakan industri memanfaatkan balpres atau pakaian bekas dan tekstil impor ilegal menjadi bahan bakar. Hal ini buntut minimnya dana operasional satgas impor ilegal untuk memusnahkan barang-barang itu.

“Kami enggak tersedia dana untuk mobilisasi dan untuk pemusnahan. Untuk itu, kami kerja sama dengan industri untuk pemusnahannya,” kata Moga saat ditemui di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memberikan tanggapan terkait maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran belakangan ini, termasuk yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, situasi tersebut tidak bisa digeneralisir untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Muhadjir sebagai respons terhadap data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 32.064 pekerja di Indonesia mengalami PHK dari Januari hingga Juni 2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas terjadi di Jakarta, dengan persentase sebesar 23,29 persen atau sebanyak 7.469 pekerja.

“Kalau dari datanya menurun. Secara nasional turun,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), TPT atau persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 5,32 persen atau 7,86 juta orang per Agustus 2023 dari total 147,71 juta angkatan kerja.

Muhadijr mengatakan adanya peningkatan pengangguran di salah satu kota tidak bisa digeneralisasi sebagai cerminan pengangguran di tingkat nasional.

Untuk mengatasi tingkat pengangguran di kota-kota besar, Menko Muhadjir menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja di perkotaan. Menurutnya, inisiatif ini diperlukan untuk mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah urban.

Sebelumnya, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia telah berjalan dengan cukup baik, sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Namun, ia juga mencatat bahwa tenaga kerja informal masih mendominasi di Indonesia.

Menurut Amalia, meskipun penurunan tingkat pengangguran terbuka adalah hal yang positif, fokus berikutnya harus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hal ini penting karena tenaga kerja informal biasanya memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan tenaga kerja formal. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja dan mempromosikan pekerjaan formal menjadi langkah penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito, dalam Seminar Nasional Orkestrasi Vokasi Era Revolusi Industri 4.0 di Jakarta, Selasa, mengungkapkan angka TPT di beberapa negara maju seperti di Amerika Serikat dengan 3,9 persen, Jerman di 3,2 persen, dan Singapura yang berada di bawah 2 persen.

"Ini menjadi catatan penting, bagaimana kita memberi respons terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka kita, mau tidak mau harus kita beri solusi," ujarnya.

Warsito juga menyoroti pentingnya memahami substansi dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia. Menurutnya, substansi TPT di Indonesia berbeda dengan yang terdapat di sejumlah negara maju.

Warsito menjelaskan bahwa tingginya angka TPT di Indonesia umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya masyarakat yang belum bekerja, mereka yang masih kuliah atau sekolah dan sedang mencari kerja, lulusan baru yang mulai mencari pekerjaan, serta mereka yang baru saja berhenti bekerja dan sedang mencari pekerjaan baru.

Di sisi lain, lanjut Warsito, di negara maju, angka TPT lebih dipengaruhi oleh dinamika perkembangan industri dan bisnis yang memerlukan keterampilan baru, reskilling, dan upskilling, sebagai indikator ekonomi yang berkembang.

Warsito menekankan bahwa pemerintah sedang berupaya menyiapkan strategi pendidikan vokasi yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Pemerintah Indonesia menyikapi berbagai isu dan tantangan tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi Perpres 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Latihan Vokasi," ujarnya.

Warsito mengajak kepada generasi muda untuk bersikap aktif, evolusif, serta tidak kaku dan jumud guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan kerja di masa depan, demi menurunkan angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

SUKMA KANTHI NURANI | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memberikan tanggapan terkait maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran belakangan ini, termasuk yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, situasi tersebut tidak bisa digeneralisir untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Muhadjir sebagai respons terhadap data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 32.064 pekerja di Indonesia mengalami PHK dari Januari hingga Juni 2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas terjadi di Jakarta, dengan persentase sebesar 23,29 persen atau sebanyak 7.469 pekerja.

“Kalau dari datanya menurun. Secara nasional turun,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), TPT atau persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 5,32 persen atau 7,86 juta orang per Agustus 2023 dari total 147,71 juta angkatan kerja.

Muhadijr mengatakan adanya peningkatan pengangguran di salah satu kota tidak bisa digeneralisasi sebagai cerminan pengangguran di tingkat nasional.

Untuk mengatasi tingkat pengangguran di kota-kota besar, Menko Muhadjir menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja di perkotaan. Menurutnya, inisiatif ini diperlukan untuk mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah urban.

Sebelumnya, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia telah berjalan dengan cukup baik, sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Namun, ia juga mencatat bahwa tenaga kerja informal masih mendominasi di Indonesia.

Menurut Amalia, meskipun penurunan tingkat pengangguran terbuka adalah hal yang positif, fokus berikutnya harus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hal ini penting karena tenaga kerja informal biasanya memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan tenaga kerja formal. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja dan mempromosikan pekerjaan formal menjadi langkah penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito, dalam Seminar Nasional Orkestrasi Vokasi Era Revolusi Industri 4.0 di Jakarta, Selasa, mengungkapkan angka TPT di beberapa negara maju seperti di Amerika Serikat dengan 3,9 persen, Jerman di 3,2 persen, dan Singapura yang berada di bawah 2 persen.

"Ini menjadi catatan penting, bagaimana kita memberi respons terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka kita, mau tidak mau harus kita beri solusi," ujarnya.

Warsito juga menyoroti pentingnya memahami substansi dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia. Menurutnya, substansi TPT di Indonesia berbeda dengan yang terdapat di sejumlah negara maju.

Warsito menjelaskan bahwa tingginya angka TPT di Indonesia umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya masyarakat yang belum bekerja, mereka yang masih kuliah atau sekolah dan sedang mencari kerja, lulusan baru yang mulai mencari pekerjaan, serta mereka yang baru saja berhenti bekerja dan sedang mencari pekerjaan baru.

Di sisi lain, lanjut Warsito, di negara maju, angka TPT lebih dipengaruhi oleh dinamika perkembangan industri dan bisnis yang memerlukan keterampilan baru, reskilling, dan upskilling, sebagai indikator ekonomi yang berkembang.

Warsito menekankan bahwa pemerintah sedang berupaya menyiapkan strategi pendidikan vokasi yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Pemerintah Indonesia menyikapi berbagai isu dan tantangan tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi Perpres 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Latihan Vokasi," ujarnya.

Warsito mengajak kepada generasi muda untuk bersikap aktif, evolusif, serta tidak kaku dan jumud guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan kerja di masa depan, demi menurunkan angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

SUKMA KANTHI NURANI | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas akan mengajukan Blok South Andaman yang dikelola Mubadala Energy menjadi proyek strategis nasional (PSN).

“Karena proyeknya besar,magnitude-nya besar,” ujar Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko dalam konferensi pers Supply Chain and National Capital di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

SKK Migas bersama Mubadala pada awal 2024 mengumumkan penemuan gas dari sumur eksplorasi laut dalam Tangkulo-1 yang dibor di Blok South Andaman sekitar 65 km lepas pantai bagian utara Pulau Sumatera.

Dengan memanfaatkan desain terbaru Drill Stem Test (DST), sumur Tangkulo-1 sukses mengalirkan 47 MMSCFD gas berkualitas dan 1.300 barel kondensat. Walaupun hasil pengujian terbatas karena fasilitas yang tersedia, namun kapasitas sumur diperkirakan mencapai 80–100 MMSCFD dan lebih dari 2.000 barel kondensat.

Temuan gas tersebut menjadi temuan kedua yang bersumber dari sumur laut dalam yang dioperasikan oleh Mubadala Energy. Adapun sumur Tangkulo-1 dibor hingga kedalaman 3.400 meter di kedalaman laut 1.200 meter, hanya beberapa bulan setelah penemuan besar di sumur Layaran-1, yang masih berada di Blok South Andaman.

Terkait hal tersebut, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro mengatakan, saat ini South Andaman masih dalam tahapappraisal, yakni fase dilakukannya evaluasi dan penilaian setelah penemuan awal cadangan migas.

Tujuan dari tahapan tersebut adalah untuk mengkonfirmasi ukuran, kualitas, dan potensi komersial dari cadangan yang ditemukan.

Setelah tahapanappraisal, kata Hudi, akan dilanjutkan dengan penentuan status eksplorasi atau PSE.

“Begitu PSE-nya selesai, baru akan dimulaihandoverke fase eksploitasi, kedevelopment-nya. Nah, baru kita akan mulai bicara terkait dengan PSN-nya itu,” kata Hudi.

Hudi memastikan bahwa SKK Migas akan mendorong South Andaman untuk menjadi PSN karena memiliki cadangan yang besar. Menurut Hudi, dengan menjadi PSN, pemerintah akan menaruh perhatian terhadap proyek tersebut dan membantu proses kelancaran proyek.

“Tetapi kami masih menunggu statusnya untuk jadi proyek dulu,” ucap Hudi.

Potensi migas nasional masih menjanjikan karena dari 128 cekungan, masih ada 68 yang belum dibor.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, capaian lifting gas pada kuartal I 2024 mencapai 5.075 MMSCFD, di bawah target APBN 5.784 MMSCFD.


Sumur Migas yang Sudah Jadi PSN

Sejumlah sumur migas lain telah menjadi PSN di antaranya Geng North di Kalimantan Timur dan Asap Kido Merah di Papua Barat.

Menurut data SKK Migas, Geng North yang dioperatori perusahaan migas Italia, ENI diperkirakan memiliki gas inplace sebesar 5,3 triliun kaki kubik (TCF) dan menjadi salah satu giant discovery.

Angka tersebut diharapkan dapat meningkatkan secara signifikan cadangan gas untuk mendukung peningkatan produksi migas nasional secara berkelanjutan. Selain itu, juga untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030.

Asap Kido Merah yang dioperatori oleh Genting Oil Kasuri Pte. LTd. Malaysia, memiliki kapasitas gas 330 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Sumur lain yang masuk PSN adalah Lapangan Gas Jambaran Tiung-Biru (JTB) di Bojonegoro, dan Tangguh Train 3 di Papua.

Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang skala proyeknya bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

PSN diatur melalui Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang terbit pada 8 Januari 2016 yang memuat jumlah, rincian, dan lokasi dari setiap Proyek Strategis Nasional.

Dengan masuk PSN, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa kemudahan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati, percepatan waktu penyediaan lahan, dan jaminan keamanan politik

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas akan mengajukan Blok South Andaman yang dikelola Mubadala Energy menjadi proyek strategis nasional (PSN).

“Karena proyeknya besar,magnitude-nya besar,” ujar Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko dalam konferensi pers Supply Chain and National Capital di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

SKK Migas bersama Mubadala pada awal 2024 mengumumkan penemuan gas dari sumur eksplorasi laut dalam Tangkulo-1 yang dibor di Blok South Andaman sekitar 65 km lepas pantai bagian utara Pulau Sumatera.

Dengan memanfaatkan desain terbaru Drill Stem Test (DST), sumur Tangkulo-1 sukses mengalirkan 47 MMSCFD gas berkualitas dan 1.300 barel kondensat. Walaupun hasil pengujian terbatas karena fasilitas yang tersedia, namun kapasitas sumur diperkirakan mencapai 80–100 MMSCFD dan lebih dari 2.000 barel kondensat.

Temuan gas tersebut menjadi temuan kedua yang bersumber dari sumur laut dalam yang dioperasikan oleh Mubadala Energy. Adapun sumur Tangkulo-1 dibor hingga kedalaman 3.400 meter di kedalaman laut 1.200 meter, hanya beberapa bulan setelah penemuan besar di sumur Layaran-1, yang masih berada di Blok South Andaman.

Terkait hal tersebut, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro mengatakan, saat ini South Andaman masih dalam tahapappraisal, yakni fase dilakukannya evaluasi dan penilaian setelah penemuan awal cadangan migas.

Tujuan dari tahapan tersebut adalah untuk mengkonfirmasi ukuran, kualitas, dan potensi komersial dari cadangan yang ditemukan.

Setelah tahapanappraisal, kata Hudi, akan dilanjutkan dengan penentuan status eksplorasi atau PSE.

“Begitu PSE-nya selesai, baru akan dimulaihandoverke fase eksploitasi, kedevelopment-nya. Nah, baru kita akan mulai bicara terkait dengan PSN-nya itu,” kata Hudi.

Hudi memastikan bahwa SKK Migas akan mendorong South Andaman untuk menjadi PSN karena memiliki cadangan yang besar. Menurut Hudi, dengan menjadi PSN, pemerintah akan menaruh perhatian terhadap proyek tersebut dan membantu proses kelancaran proyek.

“Tetapi kami masih menunggu statusnya untuk jadi proyek dulu,” ucap Hudi.

Potensi migas nasional masih menjanjikan karena dari 128 cekungan, masih ada 68 yang belum dibor.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, capaian lifting gas pada kuartal I 2024 mencapai 5.075 MMSCFD, di bawah target APBN 5.784 MMSCFD.


Sumur Migas yang Sudah Jadi PSN

Sejumlah sumur migas lain telah menjadi PSN di antaranya Geng North di Kalimantan Timur dan Asap Kido Merah di Papua Barat.

Menurut data SKK Migas, Geng North yang dioperatori perusahaan migas Italia, ENI diperkirakan memiliki gas inplace sebesar 5,3 triliun kaki kubik (TCF) dan menjadi salah satu giant discovery.

Angka tersebut diharapkan dapat meningkatkan secara signifikan cadangan gas untuk mendukung peningkatan produksi migas nasional secara berkelanjutan. Selain itu, juga untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030.

Asap Kido Merah yang dioperatori oleh Genting Oil Kasuri Pte. LTd. Malaysia, memiliki kapasitas gas 330 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Sumur lain yang masuk PSN adalah Lapangan Gas Jambaran Tiung-Biru (JTB) di Bojonegoro, dan Tangguh Train 3 di Papua.

Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang skala proyeknya bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

PSN diatur melalui Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang terbit pada 8 Januari 2016 yang memuat jumlah, rincian, dan lokasi dari setiap Proyek Strategis Nasional.

Dengan masuk PSN, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa kemudahan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati, percepatan waktu penyediaan lahan, dan jaminan keamanan politik

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menguat. Merujuk data RTI, hingga pukul 13:33 WIB, rupiah berada di level Rp 16.071 per dolar AS atau menguat 0,55 persen.

“Mata uang rupiah saat ini diperdagangkan di Rp 16.080, penguatan mata uang rupiah di minggu ini disebabkan oleh data ekonomi dalam negeri yang cukup bagus juga,” kata Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, melalui aplikasi perpesanan, Rabu siang, 7 Agustus 2024.

Ibrahim memproyeksikan rupiah bisa menguat ke level Rp 15.500 per dolar AS hingga akhir tahun 2024. ”Walaupun Bank Indonesia menganalisa bahwa prediksinya adalah di 15.700, tapi saya optimistis, dengan kondisi saat ini dan kemudian rupiah sudah kembali ke fundamentalnya, optimistis rupiah di 15.500 sampai akhir tahun ini,“ tutur dia.

Saat ini, menurut dia, cadangan devisa yang masih mumpuni di bulan Juli menjadi salah satu faktor penguatan rupiah. Kemudian, data eksternal pun juga terpantau cukup bagus. Melemahnya tenaga kerja di Amerika dan pengangguran yang kian bertambah memperkuat kemungkinan bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve atau The Fed) menurunkan suku bunga lebih besar lagi pada pertemuan di bulan September. Kemungkinan besar, kata Ibrahim, The Fed bukan lagi menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, tetapi bisa hingga 50 basis poin.

Sementara itu, hiruk pikuk perang di Timur Tengah yang digadang-gadang oleh pemimpin Iran serta penyerangan Israel terhadap Lebanon hingga saat ini belum terjadi sama sekali. Sementara Di Amerika Serikat, Wakil Presiden AS Kamala Harris, unggul dalam survei terbaru Pilpres AS. Kandidat dari Partai Demokrat ini memperoleh 44 persen suara atau unggul 2 persen di atas kandidat Partai Republik Donald Trump.

Menurut Ibrahim, beberapa faktor tersebut membuat pasar menjadi lebih tenang. “Konflik geopolitik sedikit berkurang memanasnya, ini yang membuat mata uang rupiah digdaya dalam minggu ini,” pungkas Ibrahim.

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menguat. Merujuk data RTI, hingga pukul 13:33 WIB, rupiah berada di level Rp 16.071 per dolar AS atau menguat 0,55 persen.

“Mata uang rupiah saat ini diperdagangkan di Rp 16.080, penguatan mata uang rupiah di minggu ini disebabkan oleh data ekonomi dalam negeri yang cukup bagus juga,” kata Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, melalui aplikasi perpesanan, Rabu siang, 7 Agustus 2024.

Ibrahim memproyeksikan rupiah bisa menguat ke level Rp 15.500 per dolar AS hingga akhir tahun 2024. ”Walaupun Bank Indonesia menganalisa bahwa prediksinya adalah di 15.700, tapi saya optimistis, dengan kondisi saat ini dan kemudian rupiah sudah kembali ke fundamentalnya, optimistis rupiah di 15.500 sampai akhir tahun ini,“ tutur dia.

Saat ini, menurut dia, cadangan devisa yang masih mumpuni di bulan Juli menjadi salah satu faktor penguatan rupiah. Kemudian, data eksternal pun juga terpantau cukup bagus. Melemahnya tenaga kerja di Amerika dan pengangguran yang kian bertambah memperkuat kemungkinan bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve atau The Fed) menurunkan suku bunga lebih besar lagi pada pertemuan di bulan September. Kemungkinan besar, kata Ibrahim, The Fed bukan lagi menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, tetapi bisa hingga 50 basis poin.

Sementara itu, hiruk pikuk perang di Timur Tengah yang digadang-gadang oleh pemimpin Iran serta penyerangan Israel terhadap Lebanon hingga saat ini belum terjadi sama sekali. Sementara Di Amerika Serikat, Wakil Presiden AS Kamala Harris, unggul dalam survei terbaru Pilpres AS. Kandidat dari Partai Demokrat ini memperoleh 44 persen suara atau unggul 2 persen di atas kandidat Partai Republik Donald Trump.

Menurut Ibrahim, beberapa faktor tersebut membuat pasar menjadi lebih tenang. “Konflik geopolitik sedikit berkurang memanasnya, ini yang membuat mata uang rupiah digdaya dalam minggu ini,” pungkas Ibrahim.

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak dunia anjlok di awal perdagangan Asia pada Rabu, 7 Agustus 2024. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun 21 sen atau 0,27 persen menjadi US$ 76,27 per barel. Sementara harga minyak West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 25 sen atau sebesar 0,34 persen menjadi US$ 72,95 per barel.

Dalam laporannya, sumber Reuters menyebut anjloknya harga ini terjadi karena naiknya persediaan minyak mentah, bensin, dan sulingan di Amerika Serikat. Mengutip angka-angka American Petrooleum Institute (API) pada Selasa, ia menyebut stok minyak mentah naik 176 ribu barel. Sementara analis yang disurvei Reuters memperkirakan stok minyak mentah turun 700 ribu barel.

Adapun persediaan bensin meningkat sebanyak 3,313 juta barel, bertentangan dengan ekspektasi analis untuk penarikan sebanyak 1 juta barel. Sementara itu, persediaan sulingan naik sebanyak 1,217 juta barel, meningkat lebih besar dari yang diantisipasi.

Sebelumnya, pada Senin, harga minyak mentah Brent anjlok ke titik terendah sejak awal Januari. Sedangkan harga minyak mentah WTI menyentuh titik terendah sejak Februari. Hal ini terjadi karena kemerosotan pasar saham global semakin dalam akibat meningkatnya kekhawatiran akan potensi resesi di AS, konsumen minyak bumi terbesar di dunia.

Adapun menurut analis dari Dupoin Indonesia Andrew Fischer, harga minyak mentah, terutama WTI, cenderung menurun dalam jangka pendek hingga menegah. Hal ini terjadi lantaran daya beli yang rendah. "Konsumen dan investor menunjukan minat yang berkurang pada minyak mentah ini," kata Fischer melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Faktor lain yang mempengaruhi harga minyak ini adalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, menurut dia, ada kecenderungan perubahan preferensi ke minyak Rusia. Sebab, harga minyak Rusia dinilai lebih murah.

Lebih lanjut, Fischer menyoroti stok minyak di Amerika Serikat yang cukup tinggi. Namun di sisi lain, penurunan nilai mata uang US$ saat ini dappat memberi peluang kenaikan harga minyak. "Stok minyak yang tinggi biasanya menekan harga, tapi dengan melemahnya dolar, harga minyak dapat menemukan dukungan," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Usulan membangun kasino di Bali sebagai bagian dari aktivitas pariwisata mengemuka belakangan ini. Namun, ide ini tidak mendapatkan dukungan dari Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, pariwisata di Bali berfokus pada pariwisata budaya, sehingga memasukkan judi kasino ke dalam kegiatan wisata di Bali belum bisa diterima.

Tjok Bagus Pemayun menegaskan bahwa basis utama pariwisata di Bali adalah pariwisata budaya. Oleh karena itu, kegiatan judi kasino tidak sesuai dengan konsep dan nilai-nilai yang ingin dijaga dan dipromosikan dalam industri pariwisata di Bali. Fokus pariwisata di Bali adalah menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya serta tradisi lokal kepada wisatawan.

"Bali pariwisatanya kan sudah sesuai dengan Perda adalah pariwisata budaya, terus dari usulan itu tentu di KBLI kita, memang belum memungkinkan untuk itu. Karena memang Undang-Undang untuk judi kan berlaku," kata Tjok Pemayun.

Ia mengatakan, sebelumnya dalam suatu sosialisasi dan diskusi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), ada juga pertanyaan terkait rencana pembangunan kasino, dan dinyatakan belum dimungkinkan untuk diwujudkan. "Yang jelas memang kita ini basic (dasarnya) budaya, sehingga pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata budaya. Bukan masalah tolak apa, ini pariwisata budaya," ujarnya dikutip dari Balipost mitra Teras.id.

Sebelumnya, ide untuk membangun kasino di Bali diusulkan oleh Ketua Hipmi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih. Dukungan terhadap gagasan ini juga datang dari beberapa Ketua Badan Hipmi, termasuk dari Buleleng.

Ketua Umum BPC Hipmi Buleleng, Putu Bayu Mandayana, mengungkapkan harapannya agar pembangunan kasino dapat direalisasikan di Bali Utara. Ia beralasan ini selaras dengan wacana pembangunan Bandara Bali Utara.

"Seperti yang kita tahu Buleleng pernah diberi label sebagai kabupaten termiskin di Bali, di mana salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya perputaran ekonomi di dalamnya," ujarnya.

Menurut Bayu, kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang terjadi di dalamnya. Untuk mencapai perputaran uang yang besar, ia berpendapat bahwa tidak cukup hanya mengandalkan sektor lokal saja.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) turut pula menepis kabar soal rencana pembangunan kasino bertaraf internasional di Bali. “Pertama yang kasino tidak ada itu, jadi langsung saja tegas tidak ada rencana seperti itu,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno dalam jumpa pers mingguan yang digelar, di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Senada, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya mengatakan, kegiatan judi yang ada dalam kasino merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dilarang keras dihadirkan di Indonesia yang merupakan negara hukum. “Judi kasino pasti tidak (dibangun) karena secara undang-undang juga jelas itu sesuatu yang dilarang. Kita negara hukum jadi itu tidak bisa,” ujar Nia menegaskan.

SUKMA KANTHI NURANI I AISHA SHAIDRA I ZULFIKAR EPRIYADI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri tekstil belum mengalami sunset industry alias belum redup. Airlangga mengatakan hal tersebut meski gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil menjadi menjadi isu akhir-akhir ini.

Airlangga beralasan, industri tekstil masih tumbuh. Salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah. "Ada empat yang masuk. Salah satunya masuk Fortune 500 company," kata Airlangga dalam pidatonya di acara peresmian pabrik bahan anoda baterai litium di KEK Kendal, Jawa Tengah pada Rabu, 7 Agustus 2024, dipantau Tempo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengklaim empat pabrik itu masing-masing mempekerjakan 4.000 hingga 7.000 orang. "Masih menarik," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan 60 persen industri tekstil dan produk tekstil (TPT) anggotanya, yang merupakan industri kecil menengah (IKM), kini tak lagi beroperasi. Penyebabnya, kata dia, banjir impor tekstil ke dalam negeri sepanjang dua tahun terakhir.

“Pasar dalam negeri kita, baik offline maupun online, disikat semua oleh produk impor yang harganya tidak masuk akal,” ujar Nandi melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Juni 2024.

Nandi menduga barang impor itu masuk secara ilegal. Sebab, menurut dia, harga barang-barang itu dipasarkan dengan sangat murah, bahkan di bawah harga bahan bakunya. Kalau impor garmen secara resmi, kata dia, seharusnya ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea masuk, dan bea safeguard-nya. “Jadi tidak mungkin per potongnya dijual di bawah harga Rp 50 ribu,” kata dia.

Dengan harga yang sangat murah ini, ia mengatakan, para pengusaha baik IKM maupun perusahaan besar tidak akan kuat menghadapi persaingan dengan produk-produk impor. Karena itu, dia mengaku tak heran banyak perusahaan kecil dan besar dari hulu sampai hilir melakukan PHK, bahkan menutup pabrik mereka.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kemudian membenarkan adanya situasi tersebut. Ia berujar, PHK di sektor industri disebabkan perpindahan pabrik maupun penutupan pabrik karena mesinnya tua dan tingginya biaya produksi.

Kendati begitu, Bahlil meminta masyarakat tidak sedih. Seperti yang dikatakan Airlangga hari ini, Bahlil mengatakan ada industri baru yang tumbuh karena ada investasi. Misalnya, kehadiran pabrik sepatu di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Ia mengklaim pabrik sepatu di kawasan industri yang diresmikan Presiden Jokowi pada Jumat, 26 Juli 2024, itu menyerap lebih dari 2.000 tenaga kerja.

"Tidak usah sedih," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024. "Ada (industri) yang pergi, ada yang datang."

HAN REVANDA PUTRA