TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (PPN / Bappenas) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia tengah menyusun indikator capaian transisi energi berkeadilan. Indkator tersebut nantinya akan digunakan Bappenas dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-20245 di sektor transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Country Director WRI Indonesia Nirata Samadhi menjelaskan indikator transisi energi berkeadilan akan menyasar percepatan dekarbonisasi di berbagai sektor. Salah satunya mendorong pembangunan berbasis analisis masalah dampak lingkungan.

"Indikator transisi energi berkeadilan akan menjadi pijakan dalam melakukan berbagai kajian ilmiah, membangun basis data dalam pembangunan dan rancangan kebijakan pemerintah," kata Samadhi di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Samadhi memaparkan ada lima topik bahasan dalam penyusunan indikator transisi energi berkeadilan. Pertama yaitu penerapan kajian akademik di sektor industri nikel. Kedua penyusunan rencana strategis pembangunan di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Kemudian ada pengembangan sistem pangan berkelanjutan, basis data dan kajian potensi sumber daya air dan kerangka kerja untuk memastikan terwujudunya transisi energi berkeadilan.

"Indikator ini akan memastikan manfaat dan risiko transisi energi menuju masa depan energi yang berkelanjutan dibagi secara merata di seluruh masyarakat yang terdampak," kata Samadhi.

Menurut dia selama ini kebijakan dalam peralihan menuju energi bersih masih menimbulkan sejumlah persoalan. Dalam industri nikel, misalnya, dampak sosial-ekonomi dan kerusakan lingkungan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Di lain sisi, Samadhi melihat kebijakan transisi energi juga berdampak terhadap perekonomian daerah yang selama ini bergantung pada industri batu bara. Dia mengatakan kebijakan transisi energi akan mengancam 1,9 juta pekerja tambang batu bara yang akan kehilangan lapangan pekerjaan.

"Misalnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang sangat bergantung pada batu bara akan terjadi penurunan PDB akibat percepatan transisi energi. Hal ini menegaskan perlunya diversifikasi ekonomi dan kebijakan yang ditargetkan untuk melindungi perekonomian masyarakat di daerah-daerah terdampak transisi energi," jelasnya.

"Untuk mendukung transisi berkeadilan, penting untuk memiliki kerangka kerja dalam menjaga dan memastikan prinsip-prinsip berkeadilan diterapkan dalam proses transisi."

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan ketersediaan indikator menuju transisi energi bersih akan bermanfaat untuk mendorong Indonesia keluar dari middle income trap.

Keberadaan kerangka kerja dalam konsumsi energi, kata dia, ditargetkan bisa mencapai dekarbonisasi di semua sektor, terutama transportasi dan industri. Selain itu Vivi menyebut keberhasilan transisi indikator energi berkeadilan akan melindungi sektor lain seperti ketahanan pangan dan pengurangan emisi karbon.

Kendati demikian, Vivi mengatakan saat ini Indonesia masih berfokus pada sektor nikel. Padahal, kata dia, potensi energi baru terbarukan seperti panas bumi yang jumlahnya berlimpah, belum tergarap maksimal. "Pembangunan kita sampai saat ini masih sangat tergantung pada energi fosil. Dan ini tentunya tidak saja menimbulkan peningkatan emisi gas rumah kaca," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Platform kesehatan preventif PT Fita Sehat Nusantara bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan paket proteksi kesehatan bernama ComboFit Jamsostek. Layanan ini bisa diakses untuk pekerja informal dengan membeli paket kuota Telkomsel senilai Rp 55 ribu di My Telkomsel.

“Bisa memberi manfaat kesehatan dengan cara membundling ke paket data,” kata CEO PT Fita Sehat Nusantara Reynazran Royono dalam konferensi pers di Telkom Landmark, Jakarta Selatan, pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Reynazran mengatakan dalam paket itu para pelanggan akan memperoleh paket Fita Premium selama 30 hari, kuota internet khusus Telkomsel sebesar 8 gb selama 30 hari. Selain itu, pelanggan juga akan mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), santunan untuk ahli waris Rp42 juta, beasiswa untuk dua anak minimal masa iuran tiga tahun, santunan cacat akibat kecelakaan kerja, santunan cacat total tetap akibat kecelakaan kerja mulai dari Rp56 juta, santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja Rp48 juta, dan beasiswa hingga Rp174 juta.

Reynazran mengatakan paket ComboFit Jamsostek ini sengaja diluncurkan di tengah kondisi pekerja informal yang tak terdaftar dalam Jamsostek. Dia mengatakan sekitar 78,3 persen masyarakat tak mengetahui kalau pekerja informal berhak atas perlindungan ini.

"Yang terdaftar hanya 11 persen dari total pekerja informal yang mencapai 59,17 persen,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan I Putu Wiradana mengatakan paket ComboFit Jamsostek ini tak hanya menawarkan perlindungan, tapi juga mendukung gaya hidup sehat. Dia mengatakan para pekerja informal kerap kurang akses mendapat layanan semacam ini.

"Juga mendukung gaya hidup sehat, yang sangat dibutuhkan oleh pekerja informal yang sering kali kekurangan akses ke layanan ini," kata dia.

Wiradana mengatakan para pelanggan juga bisa mengaktifkan perlindungan BPJS Kesehatan dalam paket ini. Oleh karena itu, dia berharap platform ini akan meningkatkan partisipasi para pekerja informal atau penerima upah (BPU) seperti pengemudi angkutan daring, pedagang, dan pekerja lain dalam mengakses Jamsostek.

Senyampang itu, Wiradana mengatakan BPJS Ketenagakerjaan dan Fita akan terus menggaungkan adanya platform ini. “Menggaung mindset bahwa paket tidak sekadar paket tapi kesehatan. Itu yang perlu kita gaungkan bersama,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC memberi diskon 17 persen bagi penumpang Whoosh. Promo potongan harga ini diberikan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI yang ke-79.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan diskon berlaku untuk kelas Premium Economy dari Jakarta (Halim) maupun Bandung (Padalarang atau Tegalluar), pada seluruh perjalanan Whoosh Keberangkatan Sabtu, 17 Agustus 2024.

“Pemesanan tiket untuk keberangkatan tanggal 17 Agustus 2024 sudah dapat dilakukan,” ujarnya lewat pernyataan resmi, Selasa 6 Agustus 2024.

Untuk mendapatkan potongan harga, masyarakat cukup mengakses kanal pembelian seperti aplikasi Whoosh, web ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine dan loket di stasiun, serta aplikasi mitra seperti Acces by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking. Tarif yang ditayangkan pada kelas Premium Economy pada 17 Agustus tersebut sudah langsung mendapatkan diskon sebesar 17 persen.

Terdapat 48 perjalanan Whoosh pada 17 Agustus 2024 yang akan mendapatkan diskon. Total ada 26.640 tempat duduk kelas Premium Ekonomi, atau sebanyak 555 tempat duduk dalam setiap perjalanannya.

Promosi diskon HUT RI 17 persen ini tidak bisa digabungkan dengan program Frequent Whooser Card maupun diskon lainnya. Adapun tiket yang sudah dibeli untuk perjalanan tanggal 17 Agustus tetap dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Eva mengatakan, pemotongan tarif ini diharap akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik yang ingin menjelajahi berbagai destinasi di Indonesia dengan lebih cepat.

“KCIC terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan inovasi. Melalui promo ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan kenyamanan dan kecepatan perjalanan dengan kereta cepat Whoosh,” tutur Eva.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC memberi diskon 17 persen bagi penumpang Whoosh. Promo potongan harga ini diberikan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI yang ke-79.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan diskon berlaku untuk kelas Premium Economy dari Jakarta (Halim) maupun Bandung (Padalarang atau Tegalluar), pada seluruh perjalanan Whoosh Keberangkatan Sabtu, 17 Agustus 2024.

“Pemesanan tiket untuk keberangkatan tanggal 17 Agustus 2024 sudah dapat dilakukan,” ujarnya lewat pernyataan resmi, Selasa 6 Agustus 2024.

Untuk mendapatkan potongan harga, masyarakat cukup mengakses kanal pembelian seperti aplikasi Whoosh, web ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine dan loket di stasiun, serta aplikasi mitra seperti Acces by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking. Tarif yang ditayangkan pada kelas Premium Economy pada 17 Agustus tersebut sudah langsung mendapatkan diskon sebesar 17 persen.

Terdapat 48 perjalanan Whoosh pada 17 Agustus 2024 yang akan mendapatkan diskon. Total ada 26.640 tempat duduk kelas Premium Ekonomi, atau sebanyak 555 tempat duduk dalam setiap perjalanannya.

Promosi diskon HUT RI 17 persen ini tidak bisa digabungkan dengan program Frequent Whooser Card maupun diskon lainnya. Adapun tiket yang sudah dibeli untuk perjalanan tanggal 17 Agustus tetap dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Eva mengatakan, pemotongan tarif ini diharap akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik yang ingin menjelajahi berbagai destinasi di Indonesia dengan lebih cepat.

“KCIC terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan inovasi. Melalui promo ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan kenyamanan dan kecepatan perjalanan dengan kereta cepat Whoosh,” tutur Eva.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyetujui usulan menu makan bergizi gratis pakai nasi jagung yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Gibran mengatakan menu makan bergizi gratis bagi siswa tidak harus selalu menggunakan nasi dari beras. Bisa juga diganti menjadi menu lain, seperti nasi yang terbuat dari jagung asalkan nutrisi gizinya tetap terpenuhi.

“Gak harus nasi setiap hari, bisa diganti mie dan yang terbuat dari jagung. Intinya harus terpenuhi nutrisi gizinya,” kata Gibran usai memantau uji coba makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Banten, Senin, 5 Agustus 2024.

Mantan Wali Kota Solo itu menekankan setiap menu yang disajikan harus sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat, yakni terpenuhinya gizi bagi anak-anak. Pasalnya, pemenuhan gizi inilah yang menjadi tujuan utama dari program makan bergizi gratis.

Gibran lalu mencontohkan dengan uji coba makan bergizi gratis di Kota Tangerang. Setiap jenis menu makanan sudah tertera hitungan gramasi, sehingga bisa juga menjadi acuan bagi yang lainnya. Selain itu, susu yang diberikan juga telah sesuai yakni untuk menekan diabetes pada anak.

“Semua ini adalah berkat dari aspirasi para ahli dan orang tua serta evaluasi simulasi uji coba sebelumnya,” ucap dia.

Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu menegaskan telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis dan siap dilaksanakan. “Untuk keuangan sudah aman dan sekarang fokus eksekusi di lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut nasi jagung bisa menjadi salah satu opsi bahan pokok menu dalam program makan bergizi gratis yang diusung Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Karena memang semestinya program makan siang gratis ini harus memberikan pendidikan generasi tentang diversifikasi pangan,” kata Muhadjir di Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, usai panen raya jagung varietas Hibrida 212, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Menurut mantan Menteri Pendidikan itu, karbohidrat tidak hanya ditemukan di beras. Terdapat banyak sumber makanan yang memiliki karbohidrat dan tidak kalah dengan beras. Adapun pilihan menu nasi jagung ini untuk mendukung sumber daya lokal.

“Nanti ditambahin sayur, vitamin, dan lain-lain. Pasti ketemunya tidak akan tinggi (anggarannya),” ucap Muhadjir.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menjelaskan opsi jagung bisa menjadi bagian dari pemerintah mendorong diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi dan keragaman sumber daya pangan lokal.

Menurut Nunung, ahli gizi dapat memperhitungkan opsi nasi jagung tersebut. “Produknya kan banyak, itu kalau kandungannya (bisa) karbohidrat, protein,” ujarnya di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Agustus 2024.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berencana melaporkan bekas Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun cs. ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri. Hendry bersama koleganya di PWI diduga menggarong dana hibah dari Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan uji kompetensi wartawan (UKW) senilai Rp 6 miliar.

“Organisasi wartawan yang harusnya melaksanakan kontrol, pengawasan terhadap kepentingan umum, eh kok malah terlibat dalam dugaan pusaran korupsi,” kata Penggagas dan Perumus Utama Kode Etik Perilaku Wartawan PWI, Wina Armada Sukardi, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Wina menilai dugaan korupsi Hendry dkk. merupakan perbuatan tercela bagi anggota PWI. Dari total Rp 6 miliar, Wina mengatakan para terduga pelaku menerima upah dan uang kembali sebesar Rp 1.771 miliar, sebanyak Rp 1.080 dikembalikan ke BUMN, dan Rp 691 juta mengalir ke orang dalam PWI.

“Cashback untuk pihak BUMN dibuat tanda terimanya tanggal 29 Desember 2023. Dalam kuitansi jelas tertera ‘Untuk pembayaran cashback UKW PWI - BUMN’,” kata dia.

Bukti ini, menurut Wina tak bisa disangkal. Dia mengatakan modus Hendry mengubah istilah kiriman uang itu tak bisa menutupi penyelewengan yang telah terjadi.

“Jika belakangan diubah oleh Hendry dengan istilah lain, itu untuk menutupi penyelewengan dan semata menyamarkan bukti yang ada. Tanda terima untuk cashback itu juga dilengkapi dengan tanda tangan,” kata dia.

Wina mengatakan audit yang dilakukan di Forum Humas BUMN memang terbukti tidak ada pengeluaran dan penerimaan cashback sebagaimana dimaksud dalam dokumen tanda terima karangan Hendry Bangun Cs. Forum Humas BUMN, kata dia, juga membantah adanya keharusan uang kembali ke mereka.

Oleh karena itu, Wina mengatakan fenomena ini telah menerangkan bahwa Hendry Bangun dan koleganya telah memenuhi unsur korupsi. “Dari sini saja sudah terang benderang unsur dugaan korupsinya sudah terpenuhi,” kata Wina.

Dia beralasan, predikat korupsi itu memang sudah semestinya disematkan pada Hendry Bangun cs. karena telah menggarong uang negara. Meski uang itu telah dikembalikan ke BUMN, Wina mengatakan Hendry tak bisa menyetip unsur tindak pidana korupsi.

Disinggung soal pemberhentiannya sebagai sekretaris Dewan Penasehat oleh Hendri Ch Bangun, Wina mengatakan dirinya tidak menggubrisnya karena tidak memberikan dampak apapun. Wina justru menyindir Hendry Bangun.

“Bagaimana mungkin orang yang sudah dipecat dari keanggotaan PWI, dan kartunya sudah dicabut oleh Pengurus Provinsi Jakarta, serta diduga ikut dalam persoalan korupsi uang negara, masih mau dan berani berkata menghentikan pengurus yang resmi dan sah. Tidak masuk logika!” kata Wina.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan ada sekitar 32.064 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada periode Januari hingga Juni 2024. Kasus pemecatan paling banyak terjadi di Pulau Jawa dengan jumlah tertinggi berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu 7.469 orang.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarto mengatakan badai PHK yang terjadi lantaran berbagai alasan. Dia mencontohkan dalam PHK di sektor industri padat karya seperti sepatu, perusahaan mengklaim karena adanya penurunan permintaan. Selain itu, perusahaan juga kerap menggunakan alasan efisiensi kerja.

“PHK buruh saat ini lebih mudah karena pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 turunanya, karena secara hitung-hitungan nilai pesangon saat ini makin kecil. Posisi bargaining pesangon buruh makin minim dan makin hilang. Artinya, pengusaha berani melakukan PHK buruh, karena dilegitimasi oleh Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Sunarto saat dihubungi pada Senin, 5 Agustus 2024.

Meski demikian, Sunarto bercerita kadang kala perusahaan justru membuka lowongan pekerjaan usai melakukan PHK karyawan mereka. “Perusahaan kembali membuka lowongan kerja dengan sistem kerja kontrak, outsourcing, harian lepas, bahkan sistem magang,” kata dia.

Dia mencontohkan dalam kasus yang didampingi KASBI, PT PWI di Serang usai melakukan PHK justru membuka pabrik baru di Jepara, Jawa Tengah. Kondisi itu juga terjadi di PT KMK Global yang membuka pabrik di Salatiga, Jawa Tengah dan di PT Unitama Sari Mas juga membuka pabrik di Tangerang.

“KASBI selalu melakukan pendampingan, pembelaan hukum, baik secara litigasi dan nonlitigasi, bahkan audiensi dan juga aksi-aksi di kantor pemerintahan terkait,” kata Sunarto.

Dalam kasus yang didampingi KASBI, Sunarto mengatakan, ada beberapa perusahaan yang tak membayar pesangon sesuai ketentuan. Dia mengatakan buruh yang kena PHK harus berbulan-bulan menunggu pesangon itu cair.

"Buruh harus berjuang dulu berbulan-bulan untuk mendapatkan hak pesangon secara maksimal. Tak jarang para buruh sambil bekerja sampingan menjadi driver online-ojek online, buruh bangunan, jualan jd pedagang kaki lima, dan lain-lain,” kata Sunarto.

Selanjutnya: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta tengah berupaya....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan ada sekitar 32.064 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada periode Januari hingga Juni 2024. Kasus pemecatan paling banyak terjadi di Pulau Jawa dengan jumlah tertinggi berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu 7.469 orang.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarto mengatakan badai PHK yang terjadi lantaran berbagai alasan. Dia mencontohkan dalam PHK di sektor industri padat karya seperti sepatu, perusahaan mengklaim karena adanya penurunan permintaan. Selain itu, perusahaan juga kerap menggunakan alasan efisiensi kerja.

“PHK buruh saat ini lebih mudah karena pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 turunanya, karena secara hitung-hitungan nilai pesangon saat ini makin kecil. Posisi bargaining pesangon buruh makin minim dan makin hilang. Artinya, pengusaha berani melakukan PHK buruh, karena dilegitimasi oleh Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Sunarto saat dihubungi pada Senin, 5 Agustus 2024.

Meski demikian, Sunarto bercerita kadang kala perusahaan justru membuka lowongan pekerjaan usai melakukan PHK karyawan mereka. “Perusahaan kembali membuka lowongan kerja dengan sistem kerja kontrak, outsourcing, harian lepas, bahkan sistem magang,” kata dia.

Dia mencontohkan dalam kasus yang didampingi KASBI, PT PWI di Serang usai melakukan PHK justru membuka pabrik baru di Jepara, Jawa Tengah. Kondisi itu juga terjadi di PT KMK Global yang membuka pabrik di Salatiga, Jawa Tengah dan di PT Unitama Sari Mas juga membuka pabrik di Tangerang.

“KASBI selalu melakukan pendampingan, pembelaan hukum, baik secara litigasi dan nonlitigasi, bahkan audiensi dan juga aksi-aksi di kantor pemerintahan terkait,” kata Sunarto.

Dalam kasus yang didampingi KASBI, Sunarto mengatakan, ada beberapa perusahaan yang tak membayar pesangon sesuai ketentuan. Dia mengatakan buruh yang kena PHK harus berbulan-bulan menunggu pesangon itu cair.

"Buruh harus berjuang dulu berbulan-bulan untuk mendapatkan hak pesangon secara maksimal. Tak jarang para buruh sambil bekerja sampingan menjadi driver online-ojek online, buruh bangunan, jualan jd pedagang kaki lima, dan lain-lain,” kata Sunarto.

Selanjutnya: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta tengah berupaya....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman mengatakan jumlah pembiayaan financial technology peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp 66,79 triliun per Juni 2024.

“Industri fintech P2P lending, pembiayaan Juni 2024 terus meningkat 26,73 persen year-on-year. Mei lalu naik 25,44 persen year-on-year dengan nilai Rp 66,79 triliun,” kata Agusman dalam konferensi pers virtual, pada Senin, 5 Agustus 2024.

Sementara tingkat wanprestasi pinjol di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau dikenal sebagai TWP90 tercatat mengalami penurunan. “Tingkat risiko kredit macet secara agregat dalam kondisi terjaga di angka 2,79 persen, pada Mei lalu 2,91 persen,” ucap Agusman.

Selain itu, OJK juga menyebut terdapat tujuh dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban modal minimum Rp 100 miliar.

Kemudian, ada 28 dari 98 penyelenggara fintechP2P lending yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp 7,5 miliar yang mulai berlaku sejak 4 Juli 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

“OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum. Langkah yang dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor yang kredibel, termasuk alternatif pengembalian izin usaha dalam rangka penegakan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML,” ujar Agusman.

Kemudian, Agusman mengklaim bahwa pihaknya telah memberikan sanksi administratif kepada satu perusahaan pembiayaan, dua perusahaan modal ventura, dan 40 penyelenggara fintech P2P lending atas pelanggaran terhadap Peraturan OJK yang berlaku.

Dia pun menyampaikan bahwa OJK menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan praktik pinjol yang di antaranya meminta sistem pengaturan dan pengawasan serta perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman online.

“OJK telah dan terus melakukan upaya penguatan fintech P2P lending dengan menerbitkan roadmap LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) 2023-2028,” kata Agusman.

OJK juga menegaskan akan terus melakukan penyempurnaan ketentuan fintech P2P lending melalui penguatan kelembagaan manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Selain itu, dalam rangka penguatan manajemen risiko sebagai amanat UU P2SK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), OJK sedang menyusun RPOJK (rancangan peraturan OJK) penerapan manajemen risiko bagi industri PVML,” ucap Agusman.

Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memperketat pengawasan industri hilirisasi nikel agar tidak kontradiktif dengan target transisi energi berkelanjutan, khususnya dalam penggunaan energi fosil dalam proses pengolahan nikel. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati mengatakan pembukaan PLTU batu bara baru untuk operasi pabrik nikel akan lebih selektif.

"Kita akan lebih selektif dalam hal ini. Pemerintah tidak ingin membuka PLTU batu bara yang akan menambah emisi. Tentunya kita juga mendorong energi baru dan terbarukan," kata Vivi saat ditemui di Ayana Hotel Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Vivi mengatakan pemerintah juga memproyeksikan untuk menutup PLTU batu bara pada 2050. Seiring dengan rencana tersebut, dia mengatakan industri hilirisasi nikel akan diperketat dengan penerapan teknologi carbon capture and storage atau CCS pada PLTU batu bara.

"Banyak teknologi yang mengarah kepada penerapan energi bersih. Seperti penerapan carbon capture storage, misalnya, kita tetap menggunakan batu bara tapi mencegah dampak emisi ke atmosfer, kita akan upayakan ini untuk mencapat net zero emission," ujar dia.

Dia menambahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), pemerintah berfokus dalam pengembangan hilirisasi energi baru dan terbarukan, salah satunya dengan pemanfaatan sumber panas bumi yang belum tergarap maksimal.

"Strategi ini akan kita maksimalkan sebelum infrastruktur energi terbarukan selesai. Jadi kita sekarang bicara transisi yang harus disiapkan sedetail mungkin," katanya.

Kendati demikian, ia mengakui hingga saat ini capaian untuk beralih dari energi fosil masih rendah. Dia menyebut industri masih sangat bergantung pada batu bara.

"Upaya untuk memperluas bauran ketenagalistrikan kita dari energi terbarukan masih sangat lambat programnya. Sampai saat ini masih belum mencapai target yang ditatapkan dalam RPJMN," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut terdapat 32.064 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Juni 2024. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat PHK tertinggi, yaitu 7.649 orang atau sekitar 23,49 persen dari total keseluruhan laporan kasus yang diterima Kemnaker.

Provinsi Penyumbang PHK Massal Tertinggi Juni 2024

Dilansir dari laporan Kemnaker yang dipublikasikan di portal Satu Data pada Kamis, 25 Juli 2024, berikut 10 provinsi dengan tingkat PHK tertinggi per Juni 2024:

- DKI Jakarta: 7.469 orang.

- Banten: 6.135 orang.

- Jawa Barat: 5.155 orang.

- Jawa Tengah: 4.275 orang.

- Sulawesi Tengah: 1.812 orang.

- Kepulauan Bangka Belitung: 1.527 orang.

- Riau: 833 orang.

- Jawa Timur: 819 orang.

- Kalimantan Barat: 785 orang.

- Sumatra Utara: 539 orang.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2024 sebesar 4,82 persen atau turun sebesar 0,63 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Hal itu menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang yang menganggur.

Adapun penduduk kelompok usia muda (15-24 tahun) merupakan penyumbang TPT tertinggi, yaitu mencapai 16,42 persen. Kemudian, berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi dibanding TPT perempuan, yaitu sebesar 4,96 persen.

Apabila dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka TPT tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) menduduki posisi teratas, yaitu sebesar 8,62 persen. Selain itu, TPT dari kalangan lulusan diploma empat (D4), sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3) mengalami kenaikan TPT sebesar 0,11 persen menjadi 5,63 persen pada Februari 2024.

Di sisi lain, menanggapi tingginya angka PHK di DKI, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tak semua pengangguran di wilayahnya merupakan warga Jakarta.

“Berdasarkan data memang PHK tinggi. Tapi data itu juga menunjukkan mereka yang kehilangan pekerjaan tidak murni warga Jakarta atau warga yang sudah lama tinggal,” kata Heru di Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan beberapa pekerja tersebut merupakan warga pendatang dan tinggal bersama keluarga atau kerabatnya dengan jaminan lainnya sesuai dengan aturan kependudukan. Sebagian dari mereka ada yang belum memperoleh pekerjaan. Mereka pun terdata dan masuk dalam daftar PHK di Jakarta.

Mengenai korban PHK di DKI, dia mengklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta nanti akan memfasilitasi pelatihan kerja kepada pekerja atau buruh yang terdampak. "Iya, kami fasilitasi (korban PHK)," ucap Heru.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menyatakan calon presiden terpilih Prabowo Subianto telah berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober 2024. Artinya, pengumuman susunan kabinet Prabowo dilakukan sehari usai dilantik sebagai Presiden RI periode 2024–2029.

Hal tersebut didengar Luhut dari Prabowo saat keduanya menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin, 5 Agustus 2024.

"Kemarin dia bilang, 'Bang, aku dilantik pada tanggal 20 Oktober, pada tanggal 21 Oktober aku umumkan kabinet, itu aku lantik, terus sidang kabinet pada tanggal 23 Oktober'," ujar Luhut mengungkap isi pembicaraannya dengan Prabowo di acara peluncuran buku di Wisma Elang Laut, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Lebih jauh, Luhut optimistis Prabowo akan langsung cepat bekerja menjalankan program-program kerjanya. Termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan dan tantangan yang dihadapi saat ini.

Luhut menyebutkan salah satu persoalan yang dihadapi saat ini berhubungan dengan database perkebunan sawit dan audit. "Jadi, sebenarnya negeri kita ini superkaya, dan saya senang sekali calon presiden terpilih paham itu. Dan keinginannya untuk menyelesaikan itu dengan cepat," ucapnya.

Ia pun yakin transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal berjalan tanpa hambatan. Sebab, Presiden Jokowi bakal langsung menginstruksikan ke jajarannya untuk membantu transisi itu berjalan lancar sehingga pemerintahan baru yang nantinya dipimpin Prabowo tak perlu memulai dari nol.

"Jadi, saya pikir budaya ini mesti kita terus bawa ke depan sehingga the next administration (pemerintahan selanjutnya) tidak mulai dari nol," tutur Luhut.

Selama ini, kata Luhut, komunikasi jajaran menteri Jokowi dan tim transisi Prabowo juga telah berjalan cukup baik. "Semuanya di-share. Tujuannya apa? Untuk kebaikan Republik. Jadi, dengan begitu dia bisa cepat."

Adapun KPU RI telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden/wakil presiden terpilih pada tanggal 24 April 2024 lalu. Keduanya dijadwalkan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 pada tanggal 20 Oktober 2024.