TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 19 Juli 2024 dimulai dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menilai pemilihan wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dari tim sinkronisasi sudah dipertimbangkan dengan matang.

Kemudian informasi mengenai Thomas Djiwandono yang menjadi bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, bidang ekonomi dan keuangan.

Selain itu berita tentang anggaran makan bergizi gratis per porsinya. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

Anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo - Gibran, Thomas Djiwandono telah resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan II. Thomas Djiwandono atau Tommy akan bertugas di kabinet pada sisa tiga bulan masa kepemimpinan presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani menilai pemilihan Wamen dari tim sinkronisasi sudah dipertimbangkan dengan matang. “Posisi Wakil Menteri Keuangan yang diisi oleh seorang Thomas Djowandono menunjukkan Prabowo Subianto ingin memitigasi semua risiko fiskal sejak dini,” kata dia lewat pernyataan resmi dikutip Jumat, 19 Juli 2024.

Tommy adalah sosok bendahara umum Partai Gerindra, posisi yang menurut Ajib sangat lekat dengan pengelolaan dana dan keuangan. Walaupun kebijakan fiskal mempunyai wilayah yang berbeda, tetapi keahlian dan pengalamannya dianggap akan bermanfaat dalam manajemen yang akuntabel.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Mengenal Lebih Dekat Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Dilantik Jadi Wamenkeu II

Thomas Djiwandono, yang akrab dipanggil Tommy, telah dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024 sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Dua anggota kabinet baru lainnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung.

Sejak 2014, Tommy menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Dia juga merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Thomas Djiwandono merupakan bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, bidang ekonomi dan keuangan. Tim ini dibentuk untuk melakukan sinkronisasi antara pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Makan Bergizi Gratis: Menko Muhadjir Sebut Rp7.500 Cukup, Gibran Nilai Rp15 Ribu Ideal

Masalah anggaran makan bergizi gratis per porsi menjadi topik perbincangan akhir-akhir ini, setelah tersiar kabar Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran mempertimbangkan memangkas anggaran dari rencana Rp15 ribu per porsi menjadi Rp9 ribu atau Rp7.500 per porsi.

Wacana itu menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yang mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah cukup, bahkan sangat besar di wilayah tertentu.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM) bekerja sama dengan Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) untuk Program Patriot Energi Angkatan 4 tahun penugasan 2024-2025.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dan Ketua Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni menandatangani perjanjian kerja sama Program Patriot Energi tersebut.

“Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, mudah-mudahan bisa mengidentifikasikan lokasi-lokasi yang memerlukan listrik. Tentunya berdasarkan resource yang ada di daerah tersebut,” ujar Eniya di acara penandatanganan perjanjian kerja sama Kementerian ESDM dan IBEKA di Kantor Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Kamis, 18 Juli 2024.

Eniya menyebutkan elektrifikasi daerah sudah mencapai 98,3 persen, tetapi masih ada 1,7 persen daerah yang belum memiliki listrik. Lewat Program Patriot Energi, Kementerian ESDM menargetkan adanya peningkatan rasio elektrifikasi daerah melalui penyediaan akses listrik di daerah 4T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan wilayah Transmigrasi) berbasis energi terbarukan.

Fokus utama energi terbarukan Patriot Energi tahun 2024-2025 meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLMTH), dan pendampingan di wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPb).

Eniya berharap program kerja sama Kementerian ESDM dan IBEKA ini akan terus berlanjut sehingga bisa menghadirkan faktor sustainability dari segi infrastruktur dan segi sumber daya manusia di sektor energi terbarukan.

Program ini akan mengirimkan para pesertanya untuk mendampingi dan menggali potensi energi di wilayah 4T Indonesia.

Di kesempatan yang sama, Tri Mumpuni mengatakan semua peserta memerlukan empat kompetensi dasar yang meliputi kompetensi keteknisan, kejuangan, kerakyatan, dan keikhlasan. “Mereka harus mampu dan berani tinggal di daerah-daerah yang tidak ada listrik, tidak ada air bersih, plus tidak ada sinyal,” ujarnya.

Hingga saat ini, 261 orang telah diterjunkan dengan sebaran penugasan di 267 desa di seluruh Indonesia. Pada 2022, Program Patriot Energi angkatan ke 3 telah menginventarisasi kondisi kelistrikan di 237 desa dan menghasilkan 106 dokumen prastudi kelayakan yang dijadikan dasar pembangunan energi terbarukan secara berkelanjutan.

Untuk tahun penugasan 2024-2025, total desa sasaran yang dijadikan desa dampingan Patriot Energi di wilayah 4T Indonesia sejumlah 80 desa.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM) bekerja sama dengan Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) untuk Program Patriot Energi Angkatan 4 tahun penugasan 2024-2025.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dan Ketua Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni menandatangani perjanjian kerja sama Program Patriot Energi tersebut.

“Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, mudah-mudahan bisa mengidentifikasikan lokasi-lokasi yang memerlukan listrik. Tentunya berdasarkan resource yang ada di daerah tersebut,” ujar Eniya di acara penandatanganan perjanjian kerja sama Kementerian ESDM dan IBEKA di Kantor Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Kamis, 18 Juli 2024.

Eniya menyebutkan elektrifikasi daerah sudah mencapai 98,3 persen, tetapi masih ada 1,7 persen daerah yang belum memiliki listrik. Lewat Program Patriot Energi, Kementerian ESDM menargetkan adanya peningkatan rasio elektrifikasi daerah melalui penyediaan akses listrik di daerah 4T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan wilayah Transmigrasi) berbasis energi terbarukan.

Fokus utama energi terbarukan Patriot Energi tahun 2024-2025 meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLMTH), dan pendampingan di wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPb).

Eniya berharap program kerja sama Kementerian ESDM dan IBEKA ini akan terus berlanjut sehingga bisa menghadirkan faktor sustainability dari segi infrastruktur dan segi sumber daya manusia di sektor energi terbarukan.

Program ini akan mengirimkan para pesertanya untuk mendampingi dan menggali potensi energi di wilayah 4T Indonesia.

Di kesempatan yang sama, Tri Mumpuni mengatakan semua peserta memerlukan empat kompetensi dasar yang meliputi kompetensi keteknisan, kejuangan, kerakyatan, dan keikhlasan. “Mereka harus mampu dan berani tinggal di daerah-daerah yang tidak ada listrik, tidak ada air bersih, plus tidak ada sinyal,” ujarnya.

Hingga saat ini, 261 orang telah diterjunkan dengan sebaran penugasan di 267 desa di seluruh Indonesia. Pada 2022, Program Patriot Energi angkatan ke 3 telah menginventarisasi kondisi kelistrikan di 237 desa dan menghasilkan 106 dokumen prastudi kelayakan yang dijadikan dasar pembangunan energi terbarukan secara berkelanjutan.

Untuk tahun penugasan 2024-2025, total desa sasaran yang dijadikan desa dampingan Patriot Energi di wilayah 4T Indonesia sejumlah 80 desa.

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) digelar pada pada 18 hingga 28 Juli 2024, Tak kurang dari 49 merek mobil dan sepeda motor mengikuti pameran otomotif terbesar setelah di Cina.

Yang menarik, muncul merek-merek baru dari Cina seperti BAIC, BYD, GAC Aion, dan Jetour. Ada juga Vinfast yang berasal dari Vietnam.

Sementara merek-merek lama sepertiBMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo dan Wuling, tetap berpartisipasi.

Ada juga 15 pabrikan sepeda motor yang tampil yakni Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, Ion Mobility, Keeway, Moto Guzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway dan Vespa.

Sejumlah pabrikan Cina mengandalkan mobil listrik berharga miring, seperti Chery yang memperkenalkan iCAR 03, mobil off-road listrik pertama di Indonesia.

“iCAR 03 dirancang untuk bisa melewati batas berkendara dengan bentuk yang maskulin untuk di segala medan, artinya mobil ini akan menjadi pionir mobil off-road EV pertama di Indonesia,” ujar Head of Brand Departement PT CSI, Rifkie Setiawan.

iCar 03 di GIIAS 2024. (Foto: Gooto/Erwan Hartawan)

Secara perawakan, iCAR 03 memiliki desain mengotak futuristik yang mereka sebut “Fashion Cube-box”.

Mobil off-road listrik ini memiliki panjang 4.338 mm dan tinggi 1.855 mm, dengan ground clearance 223 mm bila tanpa muatan, dan 195 mm dengan muatan.

Chery mengklaim, iCAR 03 memiliki kapasitas pendakian hingga 55 derajat, mampu melalui sudut tanjakan hingga 31,8 derajat, dan departure angle hingga 34 derajat.

Menggunakan baterai LFP dari CATL, mobil ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 500 km. Meski belum mengumumkan harga, Chery telah membuka pra-pemesanan untuk iCAR 03 selama ajang GIIAS 2024 dengan tanda jadi sebesar Rp10 juta.

Chery juga memamerkan Omoda E5 Pure, varian entry-level dari mobil listrik pertama mereka, dilego seharga Rp419,8 juta, atau Rp69 juta lebih murah dari varian sebelumnya.

Omoda E5 Pure tetap memiliki performa mesin yang sama dengan varian tertingginya, tetap memiliki jarak tempuh hingga 430 kilometer (WLTP) atau 505 km (NCDC), tetap mengakomodasi ventilated seat, dan fungsi ADAS komplit sebanyak 17 fitur.

Namun Omoda E5 Pure tidak dilengkapi electric sunroof, provacy glass, roof rail, electric tailgate (pintu bagasi elektrik), lampu sambut welcome fashion light, dan kamera HD 540 derajat.

Hyptec dari AION

AION melalui sub brandnya Hyptec resmi meluncurkan kendaraan elektrik terbarunya Hyptec HT dengan harga Rp685 juta.

CEO AION Indonesia, Andry Ciu mengatakan bahwa kendaraan yang hadir dengan varian Premium dan Ultra dengan desain Pintu Gullwing ini hadir dengan berbagai teknologi dan juga fitur canggih yang sesuai dengan konsumen Indonesia.

Dengan mengadopsi desain pintu Gullwing, kendaraan ini memiliki kemiripan dengan apa yang dihadirkan oleh pabrikan mobil listrik ternama asal Amerika Serikat (AS) yakni Tesla melalui Model X.

AION juga menghadirkan sedan listrik AION ES, yangdiklaim mampu menempuh jarak hingga 442Km.

AION ES juga mengutamakan kenyamanan pengguna dengan jok kulit mewah dan dilengkapi fitur-fitur canggih seperti sistem audio, telepon, cruise control, dan pengalihan informasi melalui setir, hingga Tire Pressure Monitoring System (TPMS).

Adapun desain eksterior dilengkapi dengan Skyline Through-type Taillight dan Headlight Adjuster yang bisa disesuaikan serta fitur Follow Me Home.

Dari sisi keamanan, teknologi isolasi modul hingga 1.400 derajat celcius diletakkan pada cangkang atas.

Sistem ini mengintegrasikan teknologi perlindungan keselamatan sel, modul, dan paket baterai.

Jetour X70 Plus. (Foto: GOOTO/Rafif Rahedian)

Pendatang baru Jetour tidak seperti merek Cina lain, mencoba masuk dengan mobil berbahan bakar bensin.

"Kami merupakan merek yang sangat fokus untuk produk SUV, termasuk juga kendaraan offroad. Rasanya di segmen ini kurang sesuai dengan penggunaan teknologi elektrifikasi murni," kata Kevin Xu Haifeng, Wakil Presiden Jetour International. "Lebih sesuai dengan kendaraan bermesin bensin terlebih dahulu, dan juga yang mengusung teknologi hybrid," ia menambahkan.

Jetour memamerkan dua model SUV ke pasar Indonesia, yakni Jetour X70 Plus dengan kapasitas tujuh penumpang dan Jetour Dashing dengan kapasitas lima penumpang.

Wuling kuasai 52 persen pasar mobil listrik

Vice President Wuling Motors Arif Pramadana mengatakan bahwa Wuling telah berhasil menguasai 52 persen pasar mobil listrik (electric vehicle) di Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2024.

Arif mengatakan, di Indonesia, mobil listrik Wuling telah berhasil terjual lebih dari 20.000 unit secara akumulasi.

Selain pasar domestik, Wuling juga telah melebarkan sayap dengan membukukan angka ekspor mendekati 5.500 unit dengan 14 negara tujuan.

Pendatang baru dari Cina lain adalah Neta, yang masuk pasar Indonesia dengan mobil listrik Neta X dengan harga mulai Rp460 juta.

Neta X yang masuk ke dalam segmen kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV) itu, hadir dengan dimensi yang cukup besar, yaitu 4.619 mm x 1.860 mm x 1.628 mm dengan kapasitas 5 penumpang serta desain ruang dalam yang cukup bersaing dengan kendaraan lainnya.

PT NETA Auto Indonesia sudah membuka keran pemesanan untuk Neta X dengan harga mulai dari Rp460.000.000 sampai dengan Rp490.000.000.

Neta X produksi Indonesia dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) hingga 44 persen. (Foto: Gooto/Kusnadi Chahyono)

TEMPO.CO, Jakarta - Thomas Djiwandono, yang akrab dipanggil Tommy, telah dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024 sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Dua anggota kabinet baru lainnya,Wakil Menteri PertanianSudaryono, dan Wakil Menteri InvestasiYuliot Tanjung.

Sejak 2014, Tommy menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Dia juga merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Thomas Djiwandono merupakan bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, bidang ekonomi dan keuangan. Tim ini dibentuk untuk melakukan sinkronisasi antara pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Profil Thomas Djiwandono

Pada 31 Mei 2024, tim ini telah menemui Sri Mulyani untuk pertama kalinya sekaligus diperkenalkan kepada publik. "Ini adalah Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih Indonesia untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah nanti beliau dilantik 20 Oktober,” kata politikus Gerindra Ahmad Muzani di Kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Jumat.

Dilansir dari laman resmi partai Gerindra, Thomas M. Djiwandono yang akrab disapa Tommy, merupakan salah satu tokoh terkemuka dengan karier yang mencakup bidang keuangan dan politik.

Lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972, Tommy adalah putra dari Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Keluarganya memiliki latar belakang yang kuat di sektor perbankan. Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya, Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto.

Tommy menempuh pendidikan menengah di SMP Kanisius, sebuah sekolah yang terkenal dengan kurikulumnya yang ketat dan lingkungan akademik yang mendukung. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Haverford College, sebuah institusi bergengsi di Amerika Serikat, di mana ia mempelajari sejarah.

Keinginannya untuk memperdalam pengetahuan membawa Tommy untuk meraih gelar master di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, salah satu universitas terkemuka di dunia.

Karirnya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada tahun 2006, karirnya terus meningkat saat pamannya Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group dan ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

Sementara di politik, ia terlibat dalam partai Gerindra, Tommy juga pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Kini dia menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra. Ia pengendali keuangan partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.

Selama Pilpres 2014, mengusung pasangan Prabowo-Hatta, peran Tommy sangat penting bagi Koalisi Merah-Putih (KMP) untuk kebutuhan logistik. Selama kariernya, Thomas Djiwandono telah meraih berbagai penghargaan atas kontribusinya di bidang keuangan dan politik.

TEMPO.CO, Jakarta - Thomas Djiwandono, yang akrab dipanggil Tommy, telah dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024 sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Dua anggota kabinet baru lainnya,Wakil Menteri PertanianSudaryono, dan Wakil Menteri InvestasiYuliot Tanjung.

Sejak 2014, Tommy menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Dia juga merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Thomas Djiwandono merupakan bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, bidang ekonomi dan keuangan. Tim ini dibentuk untuk melakukan sinkronisasi antara pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Profil Thomas Djiwandono

Pada 31 Mei 2024, tim ini telah menemui Sri Mulyani untuk pertama kalinya sekaligus diperkenalkan kepada publik. "Ini adalah Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih Indonesia untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah nanti beliau dilantik 20 Oktober,” kata politikus Gerindra Ahmad Muzani di Kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Jumat.

Dilansir dari laman resmi partai Gerindra, Thomas M. Djiwandono yang akrab disapa Tommy, merupakan salah satu tokoh terkemuka dengan karier yang mencakup bidang keuangan dan politik.

Lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972, Tommy adalah putra dari Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Keluarganya memiliki latar belakang yang kuat di sektor perbankan. Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya, Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto.

Tommy menempuh pendidikan menengah di SMP Kanisius, sebuah sekolah yang terkenal dengan kurikulumnya yang ketat dan lingkungan akademik yang mendukung. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Haverford College, sebuah institusi bergengsi di Amerika Serikat, di mana ia mempelajari sejarah.

Keinginannya untuk memperdalam pengetahuan membawa Tommy untuk meraih gelar master di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, salah satu universitas terkemuka di dunia.

Karirnya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada tahun 2006, karirnya terus meningkat saat pamannya Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group dan ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

Sementara di politik, ia terlibat dalam partai Gerindra, Tommy juga pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Kini dia menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra. Ia pengendali keuangan partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.

Selama Pilpres 2014, mengusung pasangan Prabowo-Hatta, peran Tommy sangat penting bagi Koalisi Merah-Putih (KMP) untuk kebutuhan logistik. Selama kariernya, Thomas Djiwandono telah meraih berbagai penghargaan atas kontribusinya di bidang keuangan dan politik.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mewajibkan setiap kendaraan bermotor, seperti motor dan mobil, untuk diikutsertakan asuransi third party liability (TPL) mulai awal tahun depan. Lantas, apa itu asuransi TPL?

Asuransi TPL atau asuransi tanggung jawab pihak ketiga adalah produk asuransi kendaraan yang memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang dirugikan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

Amanat ini berasal dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam Pasal 39A ayat (1) Bab VI mengenai Perasuransian, dinyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk program asuransi wajib sesuai kebutuhan.

Selain itu, ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah dapat mewajibkan kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar premi atau kontribusi sebagai salah satu sumber pendanaan.

Asuransi wajib yang dimaksud dalam undang-undang ini dapat mencakup program asuransi seperti asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa saat ini asuransi kendaraan bersifat sukarela.

Asuransi kendaraan bermotor menawarkan manfaat signifikan bagi pemilik kendaraan, termasuk rasa tenang karena kendaraan terlindungi dan ketersediaan dana untuk perbaikan atau penggantian saat terjadi kerugian.

Ada dua jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor, yaitu comprehensive (all risk) dan total loss only (TLO).

1. Comprehensive (All Risk)

Asuransi ini mencakup risiko kerugian secara keseluruhan, baik kecil maupun besar, termasuk kehilangan. Biaya polis asuransi ini biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan polis lainnya karena manfaat yang ditawarkan lebih lengkap.

Manfaat atau keuntungan dari asuransi mobil All Risk antara lain:

- Menanggung Segala Jenis Kerusakan: Meski tarifnya lebih mahal, asuransi ini menanggung semua jenis kerusakan, baik kecil maupun besar, termasuk kehilangan.

- Memberi Manfaat yang Besar: Dengan tarif yang lebih tinggi, manfaat pertanggungan yang didapatkan juga sangat besar.

2. Total Loss Only (TLO)

Asuransi ini hanya memberikan jaminan penggantian jika kendaraan mengalami kerusakan yang nilainya mencapai ≥ 75 persen dari nilai kendaraan atau hilang.

Asuransi kendaraan bermotor sangat penting dimiliki oleh pemilik kendaraan bermotor dan juga oleh bank atau perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepemilikan kendaraan bermotor.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita sebesar Rp15.700 sudah berlaku. Hal itu telah dibahas dan akan disahkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag).

“Edaran sudah berlaku di harga Rp15.700. nanti memang resminya Permendag ya, tapi sekarang sudah ada relaksasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (Isy Karim). Mulai minggu lalu sudah berlaku,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kemendag, Jumat, 19 Juli 2024.

Ia mengatakan Kemendag akan memberitahu para pengusaha karena masih ada yang belum tahu. Kata Zulhas, HET MinyaKita itu sudah paling sesuai diterapkan untuk masyarakat. “Kan ada hitungan dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), ada yang dari pengusaha, dollar dan pasar, ketemunya di tengah itu Rp15.700,” katanya.

Senada, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan telah mengharmonisasi HET MinyaKita seharga Rp15.700 untuk kemudian diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM.

“Sudah dibahas Permendag-nya, mudah-mudahan minggu depan ini. Kepada produsen sudah direlaksasi untuk menjual lebih tinggi,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah memberi sinyal harga MinyaKita akan naik sebesar Rp1.500 menjadi Rp15.500. Sementara, harga MinyaKita semulanya Rp14.000 per liter. Menurut Zulhas, kenaikan itu disebabkan harga minyak goreng rakyat itu harus menyesuaikan nilai tukar rupiah yang sudah merosot hingga Rp16.344 per dolar AS.

Pada Rabu, 6 Juli 2022, pemerintah Indonesia meluncurkan program terbaru mereka untuk mengatasi permasalahan seputar harga dan kelangkaan minyak goreng, yakni MinyaKita. Program ini memperkenalkan sebuah produk minyak goreng yang dijanjikan memiliki harga yang terjangkau untuk membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi terkini.

Produk MinyaKita akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dengan HET Rp14.000/liter. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam membeli minyak goreng dengan harga terjangkau.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo - Gibran, Thomas Djiwandono telah resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan II. Thomas Djiwandono atau Tommy akan bertugas di kabinet pada sisa tiga bulan masa kepemimpinan presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Analis Kebijakan Ekonomi asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani menilai pemilihan Wamen dari tim sinkronisasi sudah dipertimbangkan dengan matang. “Posisi Wakil Menteri Keuangan yang diisi oleh seorang Thomas Djowandono menunjukkan Prabowo Subianto ingin memitigasi semua risiko fiskal sejak dini,” kata dia lewat pernyataan resmi dikutip Jumat, 19 Juli 2024.

Tommy adalah sosok bendahara umum Partai Gerindra, posisi yang menurut Ajib sangat lekat dengan pengelolaan dana dan keuangan. Walaupun kebijakan fiskal mempunyai wilayah yang berbeda, tetapi keahlian dan pengalamannya dianggap akan bermanfaat dalam manajemen yang akuntabel.

Kementerian Keuangan pun menjadi posisi yang sangat disorot karena kebijakan fiskal yang tengah menghadapi tantangan cukup rumit. Sejak era pandemi, terjadi realokasi dan refocusing dana yang mengakibatkan perjalanan para kementerian tidak seideal seperti di awal pemerintahan. “Scaring effect ini masih terus berlanjut,” kata dia.

Bahkan tahun 2025 ada utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun yang harus ditanggung negara. Ini menurut Ajib membuat ruang fiskal semakin sempit. Ditambah lagi dengan program populis Prabowo berupa makan bergizi gratis yang memerlukan alokasi yang cukup signifikan menguras fiskal. Seperti diketahui, makan bergizi gratis ditetapkan menelan anggaran Rp 71 triliun per tahun.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Thomas sebagai wakil menteri baru akan bekerja sama dengan Wakil Menteri Keuangan lain, Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon 1. Mereka akan menjalankan tugas pengelolaan keuangan dan menggunakan instrumen keuangan negara untuk merespons gejolak perekonomian global dan nasional.

Sekaligus agar bisa memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi dan momentum pertumbuhan. “Untuk menjaga instrumen fiskal APBN agar terus sehat” ujar Sri Mulyani pada konfrensi pers perkenalan wamen baru di kantor kementerian keuangan, Kamis, 18 Juli 2024.

Thomas Djiwandono mengaku siap mengemban tugas mengelola keuangan negara. Ia bahkan mengaku akan mundur sebagai bendahara umum Partai Gerindra.

Keponakan Prabowo itu mengklaim sudah melakukan komunikasi intens dengan kementerian keuangan selama tiga bulan terakhir. Selain membahas keuangan negara juga terkait program-program prioritas presiden selanjutnya.

“Semua hal yang menyangkut presiden terpilih, apakah makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang disampaikan Bu Menteri keuangan,” ujar Thomas Djiwandono.

TEMPO.CO, Semarang - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) memberikan dukungan project development facility atau PDF senilai Rp146,7 miliar untuk menyiapkan tiga proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Proyek-proyek tersebut digarap melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.

Ketiganya adalah proyek KPBU SPAM Regional Jatigede, KPBU Kabupaten Kabanjahe dan KPBU SPAM Kota Denpasar. "Total perkiraan nilai fasilitas PDF sebesar Rp146,7 miliar, dalam rangka menarik investasi swasta yang totalnya diperkirakan sebesar Rp3,8 triliun," kata Sekretaris DJPPR Kemenkeu Ubaidi Socheh Hamidi dalam agenda Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis, 18 Juli 2024.

Sederhananya, PDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Kemenkeu untuk membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam menyiapkan proyek. Mulai dari menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU, hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan.

"Fokus fasilitas PDF ketiga proyek SPAM ini tidak hanya penyiapan di sisi hulu, melainkan juga sampai ke sisi hilir. Ketiga proyek SPAM ini diestimasikan dapat menambah kontribusi capaian sambungan rumah (SR) sebesar 191 ribu SR," kata Ubaidi.

Kemenkeu melalui DJPPR juga telah menginisiasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dukungan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peranan dukungan pemerintah pada proyek infrastruktur. RPMK tersebut, kata Ubaidi, telah selesai pada tahap harmonisasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atai OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer lending (fintech P2P) atau pinjaman online (pinjol). OJK berencana menaikkan batas pendanaan produktif lewat pinjol dengan nilai hingga di atas Rp 2 miliar.

Dalam keterangan resmi pada Kamis, 18 Juli kemarin, OJK mengatakan aturan itu saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan (rule making rule). “Termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan,” kata OJK.

Selain itu, OJK mengapresiasi masukan dan pandangan yang disampaikan pemangku kepentingan tersebut. Mereka menyebut saat ini sedang menyempurnakan pengaturan industri LPBBTI sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK mengatakan beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut meliputi penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif.

Tak hanya itu, OJK mengatakan dalam memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif melalui LPBBTI, OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif alias bukan untuk pendanaan konsumtif lebih tinggi dibanding batas maksimum sebelumnya sebesar Rp 2 miliar.

LPBBTI yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan dimaksud harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5 persen. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian Pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

TEMPO.CO, Jakarta - Masalah anggaran makan bergizi gratis per porsi menjadi topik perbincangan akhir-akhir ini, setelah tersiar kabar Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran mempertimbangkan memangkas anggaran dari rencana Rp15 ribu per porsi menjadi Rp9 ribu atau Rp7.500 per porsi.

Wacana itu menuai berbagai tanggapan, termasuk dariMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yang mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah cukup, bahkan sangat besar di wilayah tertentu.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah, karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya.

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak, dengan mengatakan besaran anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.

“Tentu setiap daerah berbeda dan teknis (program) akan dibahas ke depan,” kata Airlangga saat konferensi pers Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp71 triliun.

Untuk teknis implementasinya, pemerintah akan membahas lebih lanjut.

“Pertama program makan gratis sudah dianggarkan dalam RAPBN sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya akan dibahas lebih detail lagi,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis yang menjadi programnya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia juga meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti.

"Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucapnya

Mengenai anggaran, ia menilai besaran Rp15.000/porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat.

Dengan besaran anggaran tersebut, pihaknya juga sudah melibatkan banyak ahli gizi. Meski demikian, pihaknya terbuka jika ada masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.

Pemerintahan Jokowi memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Dengan harga per porsi Rp15 ribu dan asumsi makan bergizi dalam setahun diberikan sebanyak 264 hari, maka jumlah siswa yang terjangkau program hanya 17,9 juta.

Sedangkan dengan harga per porsi Rp9 ribu, maka program bisa dinikmati 29,8 juta murid, dan bisa menjangkau hampir 36 juta siswa jika per porsinya dihargai Rp7.500.