TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atauJokowimelantik tiga anggota kabinet baru, masing-masing Wakil Menteri Keuangan IIThomas Djiwandono,Wakil Menteri PertanianSudaryono, dan Wakil Menteri InvestasiYuliot Tanjungdi Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Berikut peryataan pertama mereka setelah dilantik:

Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan tentang program presiden terpilih Prabowo Subianto yang menurut dia selaras dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025.

“Semua hal yang menyangkut program unggulan dari presiden terpilih itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,” kata Thomas saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Hal itu termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Prabowo.

Pria yang akrab disapa Tommy itu menyatakan bergabungnya dia dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Wakil Menteri Keuangan II merupakan cermin konsistensi prinsip keberlanjutan yang ditargetkan oleh pemerintahan mendatang.

“Kami di sini memastikan bahwa konsistensi itu menunjukkan keberlanjutan dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun presiden terpilih, terutama untuk menjaga instrumen fiskal,” tutur Bendahara Partai Gerindra sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Investasi di IKN

Wakil Menteri Investasi / Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung mengatakan, penunjukannya sebagai wakil menteri baru memiliki tujuan untuk memajukan iklim investasi secara menyeluruh di dalam negeri.

Ia mengatakan, guna mewujudkan hal tersebut ia akan melakukan konsolidasi secara intens dengan kementerian/lembaga terkait termasuk berencana mengubah aturan soal iklim investasi di Indonesia.

Selain itu ia mengatakan, perbaikan iklim investasi tersebut juga dilakukan melalui penyempurnaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS).

Yuliot mengatakan, dari pemajuan iklim investasi tersebut diharapkan target investasi Indonesia pada 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun bisa terwujud.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN TA 2025 sebesar 18,84 - 19,99 juta KL pada 2025. Usulan tersebut terdiri dari minyak tanah sebesar 0,51 - 0,55 juta KL dan minyak solar sebesar 18,33 - 19,44 juta KL.

"Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN TA 2025 sebesar 18,84 - 19,99 juta KL," ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dariesdm.go.id pada Rabu, 5 Juni 2024.

Dalam rapat tersebut, Arifin mengatakan pemerintah terus memberikan subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah, dengan pengendalian volume dan mengontrol kelompok atau sektor yang berhak mendapatkan manfaat. Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, terutama ICP dan nilai tukar Rupiah, saat menentukan besaran subsidi tetap Solar.

"Dalam RAPBN T.A. 2025, kami mengusulkan subsidi tetap untuk minyak solar sebesar Rp1.000 - Rp3.000 per liter dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah," kata Arifin.

Hal ini sebab harga keekonomian minyak solar mencapai Rp12.100/liter sedangkan harga jual eceran sebesar Rp6.800/liter. Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum, sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar.

Lebih lanjut, dinukil dariAntara, saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024, Arifin mengungkapkan bahwa, arah kebijakan subsidi BBM adalah pemberian subsidi tetap untuk minyak solar, dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah serta melanjutkan roadmap registrasi konsumen pengguna BBM.

Ia juga menjelaskan, kenaikan yang cukup tinggi pada volume BBM bersubsidi dibandingkan dengan outlook 2024 disebabkan oleh metode perhitungan regresi non-linear untuk konsumsi BBM terhadap perkiraan PDB tahun 2025. "Dan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penyaluran BBM dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen," imbuh Arifin.

ESDM I ANTARA NEWSVIDEO

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Investasi pada Kamis sore, 18 Juli 2024. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/N Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Yuliot dilantik bersama dua kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yaitu Sudaryono dan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono atau Thomas Djiwandono. Adapun Sudaryono ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertanian, sedangkan Thomas dikukuhkan sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Lantas, berapa harta kekayaan Yuliot?

Harta Kekayaan Yuliot Tanjung

Berdasarkan arsip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuliot pertama kali menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) ketika menjabat sebagai Direktur Promosi Dalam Negeri Pada Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal. Jumlah hartanya kala itu sebesar Rp 1.969.086.154 per 29 Desember 2006.

Kemudian, dia kembali menyerahkan LHKPN saat menjadi Direktur Deregulasi Penanaman Modal dengan total harta sebesar Rp 2.736.777.132 per 14 November 2014. Dia tetap menduduki posisi yang sama hingga 2019 dengan kepemilikan harta sebesar Rp 3.513.561.165 pada 2017, Rp 6.156.710.815 pada 2018, dan Rp 6.507.591.354 pada 2019.

Pada 2020, Yuliot terpilih menjadi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan total kepemilikan aset senilai Rp 8.116.865.832. Hartanya kemudian meningkat menjadi Rp 9.239.538.074 pada 2021.

Adapun kekayaan terakhir Yuliot Tanjung sebagaimana LHKPN periode 27 Februari 2023 sebesar Rp 11.080.242.713. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp 6.970.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 1.283.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 858.000.000.

- Surat berharga: Rp 1.000.000.000.

- Kas dan setara kas: Rp 954.242.713.

- Harta lainnya: Rp 15.000.000.

- Utang: -

Yuliot mengaku memiliki delapan bidang tanah dan bangunan yang berasal dari usaha sendiri. Aset properti tersebut tersebar di Jakarta Selatan, Bekasi, Bogor, Padang Pariaman, dan Padang Panjang dengan luas berkisar antara 108 hingga 44.000 meter persegi.

Dia juga mengoleksi empat unit kendaraan bermotor dengan nilai total mencapai Rp 1,2 miliar. Alat transportasi dan mesin tersebut meliputi Tran Long Tractor Roda 4 (2019), mobil Honda HRV (2021), mobil Toyota Fortuner (2022), dan mobil Toyota Raize (2022).

Berdasarkan struktur organisasi Kementerian Investasi yang dipublikasikan melalui laman resminya, nama Yuliot tidak tercantum sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Namun, posisi itu justru diduduki Riyatno yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada 2020 lalu.

Yuliot terakhir muncul ke publik saat membahas permohonan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diajukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk tambang batu bara di Kalimantan Timur. Dia menyebut izin pengelolaan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) berbasis keagamaan itu akan terbit dalam kurun waktu 15 hari bila memenuhi persyaratan.

“Setelah terpenuhi, 15 hari bisa terbit IUPK-nya,” kata Yuliot di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung optimistis momen Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 tidak berdampak terhadap investasi. Sebab, saat ini transisi pemerintahan di tingkat pusat sudah berjalan.

"Di daerah pun, itu juga aman-aman saja. Transisi pemerintahan itu hal yang biasa," kata Yuliot usai pelantikan dirinya sebagai Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Adapun Pilkada 2024 bakal diselenggarakan pada 27 November 2024. Pesta demokrasi ini dilaksanakan untuk memilih gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, serta wali kota-wakil wali kota. "Menurut hemat kami, (Pilkada) tidak terlalu berpengaruh terhadap iklim investasi," tutur Yuliot.

Pemerintah menargetkan investasi Rp1.650 triliun pada 2024. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yakin angka tersebut bsisa tercapai. Ia mengklaim pasar dan investor merespons positif hasil Pilpres 2024 yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"(Target investasi) itu bisa dicapai dengan syarat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, sekalipun ekonomi global tidak baik-baik saja," kata Bahlil di Istana negara, Senin, 26 Februari 2024.

Adapun sepanjang 2023, Kementerian Investasi merealisasikan investasi senilai Rp1.418,9 triliun. Bahlil mengatakan capaian itu 101,3 persen dari target Presiden Jokowi Rp 1.400 triliun dan target rencana strategis Rp1.099,8 triliun.

Dari total realisasi investasi tersebut, Bahlil mengatakan penanaman modal asing (PMA) tercatat sebanyak Rp744 triliun atau 52,4 persen. Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak Rp 674,9 triliun atau 47,6 persen.

Ihwal PMA, Bahlil mengatakan, Singapura masih menjadi investor dengan realisasi PMA tertinggi, yakni US$ 15,4 miliar. Di bawah Singapura, Cina menyusul dengan realisasi investasi US$ 7,4 miliar. Kemudian, ada Hongkong dengan investasi senilai US$ 6,5 miliar; Jepang senilai US$ 4,6 miliar; dan Malaysia senilai US$ 4,1 miliar.

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Semarang - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) telah menggelontorkan dana sekitar Rp4,6 triliun untuk merampungkan empat proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga awal Juli 2024. Proyek yang berjalan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) itu kini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum bagi masyarakat.

Sekretaris DJPPR Kemenkeu, Ubaidi Socheh Hamidi, menyebutkan keempat proyek tersebut. Ada proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, KPBU SPAM Semarang Barat dan KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

"(Proyek) Ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah (SR) dengan total 500 ribu SR," kata Ubaidi dalam agenda Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat, di Kantor Perumda Air Minum Tirta Moedal, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis, 18 Juli 2024.

Dia menjelaskan, keempat proyek KPBU SPAM tersebut mendapatkan dukungan pemerintah penuh. Mulai dari persiapan dan ditransaksikan menggunakan fasilitas project development facility senilai Rp115,6 miliar.

Kemudian, proyek tersebut juga mendapatkan fasilitas penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Lalu, ada fasilitas dukungan kelayakan senilai Rp1,19 triliun untuk tiga proyek SPAM.

Merujuk laman resmi Kemenkeu, KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Skema KPBU dibutuhkan karena adanya keterbatasan anggaran atau financing gap dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Oleh karena keterbatasan itu, diperlukan pembiayaan kreatif atau creative financing sebagai solusi selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui skema KPBU ini lah, pemerintah mengajak pihak swasta untuk berkontribusi dalam pembagunan infrastruktur.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik tiga wakil menteri (Wamen) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 Juli 2024. Mereka adalah Sudaryono dan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri. Sudaryono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap para pejabat mengikuti sumpah jabatan yang didiktekan Jokowi.

Tiga Wamen yang dilantik juga bersumpah untuk menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi etika jabatan. Lantas, berapa gaji yang bakal diterima Sudaryono,Thomas dan Yuliot sebagai wakil menteri?

Gaji Wakil Menteri Pertanian

Pemberian gaji bagi wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri. Besaran hak keuangan wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan jabatan menteri sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf e Keppres Nomor 68 Tahun 2001, menteri negara menerima tunjangan jabatan sebesar Rp 13.608.000 per bulan. Dengan demikian, wakil menteri akan mendapatkan hak keuangan sebesar Rp 11.566.800 per bulan.

Kemudian, melalui Permenkeu yang sama disebutkan bahwa hak keuangan bagi wakil menteri diberikan sebesar 135 persen dari tunjangan kinerja (tukin) pejabat struktural eselon I/a dengan peringkat jabatan tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tukin yang berlaku pada kementerian tempat wakil menteri bekerja.

Apabila mengacu pada Perpres Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka tukin tertinggi diraih oleh pegawai yang menduduki kelas jabatan 17, yaitu Rp 33.240.000. Dengan demikian, Wakil Menteri Pertanian menerima hak keuangan sebesar Rp 44.874.000 per bulan.

Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015 juga mengatur hak keuangan bagi wakil menteri yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS). Hak keuangan dibayarkan dengan memperhitungkan gaji pokok yang diterima sebagai PNS.

“Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 2 ayat (3) Permenkeu tersebut.

Selain itu, wakil menteri juga memperoleh fasilitas lainnya dalam bentuk kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan. Untuk kendaraan dinas diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan (SBM) pengadaan kendaraan dinas pejabat struktural eselon I/a.

Menurut Permenkeu Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I sebesar Rp 878.913.000 per unit.

Untuk rumah jabatan wakil menteri adalah rumah negara golongan I dengan standar di bawah menteri dan di atas pejabat struktural eselon I/a. Dalam hal kementerian belum dapat menyediakan rumah jabatan, maka wakil menteri mendapatkan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.

Sementara jaminan kesehatan bagi wakil menteri diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan pemeliharaan kesehatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), menteri, wakil menteri, dan pejabat tertentu.

“Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi wakil menteri dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian,” bunyi Pasal 7 Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menyatakan optimismenya bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Bahkan ia berani bertaruh dengan sejumlah menteri negara tetangga.

Pernyataan Prabowo ini langsung mengingatkan pada janji Jokowi ketika kampanye Pilpres 2014. Ia waktu itu, menjanjikan pertumbuhan meroket 7 persen.

Selama hampir sepuluh tahun Presiden Joko Widodo memimpin, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen per tahun. Angka itu diklaim lebih baik dibanding di negara-negara peers atau setara. Pada kuartal III 2023, misalnya, perekonomian nasional meningkat menjadi 5,05 persen, lebih tinggi dibanding Malaysia yang sebesar 3,9 persen dan Thailand 2,5 persen.

Janji menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen diungkapkan Prabowo saat kampanye Presiden. Sementara capres lain, Anies Baswedan manergetkan pertumbuhan 5,5-6,5 persen, sedangkan Ganjar Pranowo 7 persen.

"Banyak wartawan, semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya," katanya saat menyampaikan sambutan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di acara peluncuran kebijakan satu peta, yang dipantau dari YouTube Perekonomian RI, Kamis, 18 Juli

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen itu. Namun, ujarnya, untuk mencapai tujuan itu perlu adanya efisiensi dan pengelolaan yang lebih baik.

"Ambil kebijakan yang masuk akal," ujarnya. Ia mengungkapkan, pemerintah harus memiliki tekad untuk memitigasi kebocoran, penyelewengan, hingga kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional serta kepentingan rakyat.

Janji pertumbuhan tinggi yang diucapkan Jokowi di masa kampanye dan awal pemerintahannya meleset. Berbagai hal dituding sebagai penyebab, di antaranya pandemi Covid-19.

Karena itu, angka pertumbuhan 5 persen dinilai sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhan yang dicapai tak mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu indikasinya tampak dari anggaran bantuan sosial yang bertambah setiap tahun.

Pada 2024, anggaran perlindungan sosial naik Rp 20 triliun dibanding pada 2023 menjadi Rp 496 triliun, hanya sedikit di bawah anggaran perlindungan sosial pada masa puncak pandemi Covid-19 yang hampir Rp 500 triliun.

Tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi, yaitu sebesar 5,32 persen atau 7,86 juta orang per Agustus 2023. Tingkat serapan tenaga kerja pun terus turun, yang mengakibatkan jumlah pekerja informal per Agustus 2023 mencapai 59,11 persen dari total angkatan kerja. Belum lagi tanda-tanda deindustrialisasi yang kian nyata berupa penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ekonom pesimistis

Target 8 persen yang dicanangkan Prabowo dipertanyakan peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini. Ia mengaku pesimistis target yang disampaikan presiden terpilih itu dapat tercapai dengan kebijakan saat ini.

Pasalnya, menurut Didik, kinerja dan kebijakan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin dari masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi terbukti tak efektif mengerek pertumbuhan sektor industri.

“Janji kampanye Prabowo pertumbuhan ekonomi akan dipacu sampai 8 persen, suatu target yang hampir mustahil dengan kebijakan pada saat ini,” ujar Rektor Universitas Paramadina itu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 18 Juni 2024.

Didik menjelaskan, peran Kemenperin selama ini terbatas dan tak mampu membuat kebijakan yang signifikan memajukan sektor industri. Walhasil, sektor industri tumbuh rendah dan bergerak sangat lambat.

Bahkan, menurut Didik, sektor industri mandek dengan pertumbuhan hanya 3-4 persen. Sektor industri akhirnya tak memiliki daya dorong dan mengangkat pertumbuhan ekonomi tinggi.

TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang program wajib asuransi kendaraan bermotor. Setelah PP tersebut keluar, barulah kebijakan wajib asuransi kendaraan bermotor bisa diimplementasikan kepada masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk asuransi wajib. "Di antaranya termasuk wajib asuransi kendaraan," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Ogi menjelaskan, melalui kebijakan wajib asuransi kendaraan, nantinya pihak ketiga atau third party liability (TPL) bertanggung jawab secara hukum terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran dan terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan," kata Ogi.

Lebih lanjut, Ogi mengatakan ketentuan penyelenggaraan program asuransi wajib akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. "Peraturan pelaksana ini penetapannya paling lama sejak UU P2SK diundangkan," katanya.

Setelah PP wajib asuransi yang mencakup kendaraan bermotor terbit, kata Ogi, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut.

Adapun tujuan program asuransi wajib kendaraan bertujuan memberikan perlindungan finansial jika terjadi kecelakaan kendaraan bermotor. "Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," kata Ogi.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengklaim ada lebih dari 400 letter of intent (LOI) atau surat minat investasi untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berupaya memastikan para calon investor tersebut terfasilitasi dengan baik.

"Itu yang kami koordinasikan, diupayakan untuk bisa eksekusi segera," kata Yuliot kepada wartawan usai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Di sisi lain, Yuliot juga mengatakan, saat ini pemerintah masih memprioritaskan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Kawasan tersebut merupakan area pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN. "Setelah KIPP siap, kami akan mendorong investasi lebih tersebar lagi sesuai klaster yang ada," katanya.

Investasi, terutama dari investor asing, untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur hingga saat ini masih dipertanyakan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pernah mengakui belum ada penanaman modal asing (PMA) yang masuk IKN karena pembangunan tahap pertama belum rampung.

Namun, ia mengklaim investor asing sudah berkomunikasi dan mempertanyakan kapan bisa memulai menanam modal di IKN. “Tapi, kami katakan bahwa setelah 17 Agustus, baru kita lihat,” kata Bahlil saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa, 11 Juni 2024. Dalam rapat itu, Bahlil dicecar sejumlah pertanyaan oleh anggota Komisi VI ihwal kepastian investasi untuk IKN.

Belum adanya kepastian investasi asing untuk IKN bahkan masih terjadi usai Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab pada Rabu, 17 Juli 2024. Meski pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama bilateral antara pemerintah maupun antar pelaku bisnis, belum ada kepastian gelontoran dana untuk ibu kota baru.

Padahal sebelumnya, Jokowi mengatakan perusahaan dari Uni Emirat Arab, Emaar Properties, sudah berkomitmen menanam modal di IKN. Ia mengatakan hal ini ketika melaksanakan groundbreaking tahap 6 proyek. Namun saat itu, ia tidak membeberkan nilai investasi yang dimaksud.

"Saya enggak mau sebut karena belum tanda tangan, tapi gede banget (investasinya)," kata Jokowi dalam pidato saat melaksanakan groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, di IKN, Selasa, 4 Juni 2024. "Insya Allah nanti (tanda tangan) di bulan Juli di Abu Dhabi atau Dubai."

Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan pemerintah lebih baik memberi bukti ketimbang menyampaikan wacana-wacana investasi. Sebab jika ternyata investasi yang digembor-gemborkan tidak terealisasi, ada konsekuensi yang bakal ditanggung. "Kepercayaan investor lain bisa turun. Proyek bisa terlambat dan beri dampak negatif bagi wilayah tersebut," katanya kepada Tempo, Rabu, 18 Juli 2024.

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 18 Juli 2024, dimulai dari keponakan Prabowo yang diduga disiapkan menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.

Berikutnya ada berita tentang jenis dan besaran premi asuransi kendaraan serta daftar terbaru orang terkaya di Indonesia. Lalu ada berita tentang subsidi pupuk akan diubah jadi bantuan langsung tunai dan masa berlaku Satgas Impor Ilegal.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Keponakan Prabowo Menjadi Wakil Menteri Keuangan, Persiapan Menggantikan Sri Mulyani?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menduga pelantikan Thomas M. Djiwandono atau akrab disapa Tommy menjadi Wakil Menteri Keuangan adalah adalah persiapan sebagai kandidat Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Hari ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri keuangan. Ronny menduga setidaknya ada dua tujuan penunjukkan Bendahara Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu sebagai Wakil Menteri Keuangan.

"Pertama, tentu untuk mempermudah proses transisi anggaran, dari platform Jokowi-Sri Mulyani ke platform baru yang nanti akan digunakan pemerintahan baru," katanya kepada Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.

Kemudian, dia menduga pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri itu juga sebagai ajang magang dia sebelum menjadi menteri keuangan. "Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok yang akan menduduki bangku menteri keuangan nanti di pemerintahan baru, sebagai pengganti Sri Mulyani."

Simak lebih jauh tentang pengganti Sri Mulyani di sini.

<!--more-->

2. Asuransi Kendaraan Akan Wajib Tahun Depan?, Ini Jenis dan Besaran Preminya

Beredar kabar asuransi kendaraan baik mobil maupun sepeda motor akan diwajibkan tahun depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang disiarkan di kanal Youtube, pada Rabu, 17 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang asuransi kendaraan di sini.

3. 10 Orang Terkaya di Indonesia Juli 2024, Hermanto Tanoko Salip Hartono Bersaudara

Memasuki bulan ketujuh di tahun ini, saatnya memperbarui informasi mengenai daftar orang terkaya di Indonesia Juli 2024.

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki perekonomian dinamis. Perkembangan tersebut mempengaruhi kekayaan para konglomerat Tanah Air.

Melansir dari laman Forbes Real Time Billionaires, terdapat sejumlah perubahan signifikan dalam peringkat sepuluh orang paling tajir di Indonesia. Hermanto Tanoko menjadi nama baru yang sukses bertengger di posisi kedua orang terkaya di Indonesia Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang daftar orang terkaya di sini.

<!--more-->

4. Subsidi Pupuk akan Dialihkan Bantuan Langsung Petani

Pemerintah berencana mengubah pola penyaluran pupuk bersubsidi ke penyerahan Bantuan Langsung Petani (BLP) kepada individu petani. Hal itu sebagai respon untuk menciptakan pemerataan pupuk bersubsidi yang selama ini kerap bermasalah.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan rencana tersebut sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian. Vivi mengatakan Bantuan Langsung Petani ditargetkan bisa diterapkan secara nasional pada 2026 mendatang.

"Sebelumnya kita mensubsidi barangnya. Pemerintah menyerahkan kepada PT Pupuk Indonesia. Ke depannya kalau BLP sama seperti bantuan langsung yang lain, kita menyediakan harga sesuai market. Tentunya terdapat berbagai variasi harga tergantung daerah. Untuk itu kita mensubsidi petaninya, langsung kepada petani yang membutuhkan subsidi," kata Vivi.

Simak lebih jauh tentang subsidi pupuk di sini.

5. Satgas Impor Ilegal akan Berlaku Satu Tahun, Bisa Diperpanjang

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengatakan satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan berlaku satu tahun. Masa kerja itu bisa diperpanjang pemerintah bila masih diperlukan.

“Iya (cuma satu tahun). Nanti diperpanjang lagi. Produknya juga bisa ditambah lagi,” ujar Moga, ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.

Moga mengatakan, satgas akan beranggotakan kementerian dan lembaga terkait serta aparat penegak hukum. Satgas ini akan mendapat pengarahan langsung dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Dia mengklaim telah mengetahui titik-titik yang biasa digunakan untuk penyelundupan impor ilegal.

Simak lebih jauh tentang Satgas Impor Ilegal di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dan kiblat fesyen muslim dunia. Perintah disampaikan dalam acara peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu 17 Juli 2024.

“Ini menjadi program prioritas, perintah Presiden kepada kami agar Indonesia menjadi pusat (industri) halal dan kiblat fesyen muslim dunia,” ujar menteri yang akrab disapa Zulhas ini, ditemui usai acara itu.

Zulhas mengakui perintah itu tidak mudah. Karena itu, dia menggandeng berbagai pihak untuk mewujudkan produk fesyen dalam negeri menembus pasar dunia. Kerja sama itu antara lain dengan pelaku usaha, desainer, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, asosiasi, hingga media.

Langkah lain, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN itu mengaku rutin berdiplomasi dengan berbagai negara untuk mengatasi hambatan perdagangan. Menurut dia, syarat-syarat perdagangan dunia hari ini lebih pelik. “Kalau dulu dikenal free trade, sekarang tidak. Kalau enggak kenal, enggak boleh (dagang),” kata dia.

Tak hanya itu, Zulhas mengklaim berusaha melindungi industri dalam negeri. Ketika dikritik Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menjadi biang keladi banjir impor, dia berdalih tak terlibat dalam rapat terbatas (ratas) membahas itu. “Saya melaksanakan perintah ratas,” kata dia.

Upaya melindungi industri dalam negeri, Zulhas menuturkan, juga dilakukan melalui penegakan hukum dengan pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal. Dalam pembatasan tarif, dia akan memberlakukan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).

Dengan sejumlah negara, Indonesia juga meneken kerja sama Free Trade Agreement dan Comprehensive Economics Partnership Agreement. Dia mengaku sering mengunjungi India dan Timur Tengah, tapi jarang ke Barat. Zulhas tak menyebutkan alasannya.

TEMPO.CO, Jakarta - Platform TikTok dikabarkan akan merambah layanannya ke sektor pengiriman makanan, pembelian voucher restoran, hotel, dan pesawat. Informasi ini disampaikan yang dikutip dari laman South China Morning Post (SCMP) pada 12 Juli 2024. Platform video pendek populer global milik ByteDance itu disebut siap terjun ke sektor layanan lokal Asia Tenggara, yang akan dimulai dan diujikan lebih dulu ke pengguna di Indonesia dan Thailand.

Sumber anonim dari Indonesia memastikan layanan untuk menyediakan voucher pesawat dan hotel ini akan bekerja sama dengan layanan pihak ketiga di Indonesia. Kendati demikian, belum ada informasi lebih lanjut terkait siapa pihak ketiga yang akan diajak kerja sama oleh TikTok.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani menyambut baik kabar tersebut. Kendati pihak TikTok belum melakukan pembicaraan langsung terkait hal tersebut.

Hariyadi mengatakan kabar ini akan meningkatkan penjualan dan pengunjung untuk seluruh Industri Hotel dan Restoran di Indonesia. "Justru ini jadi memudahkan pihak konsumen untuk membeli produk atau jasanya. Bagus juga ya, jadi nambah channel untuk para pelaku usaha," Tukas Hariyadi kepada Tempo melalui Whatsapp pada Rabu, 17 Juli 2024.

Pihak TikTok Indonesia menurutnya memang belum menghubungi PHRI mengenai kerja sama penyediaan kupon untuk layanan makanan, pembelian voucher restoran, hotel dan pesawat tersebut. Hariyadi mengaku bakal menunggu kerja sama tersebut. "TikTok belum menghubungi PHRI. Tapi, kami tentu akan bertemu, mengenai kapan dan di mananya kami belum tahu," Jelas Ketua PHRI.

Ia yakin TikTok akan bertemu dengan pihak PHRI atau anggota PHRI, lantaran mereka perlu menawarkan produk atau jasanya ke PHRI. "Kan mereka yang ingin jualan, ditunggu saja," Tambah Hariyadi.

Dalam kesempatan terpisah, pihak TikTok Indonesia belum bisa mengomentari kabar tersebut. "Kami belum bisa share apapun karena informasinya memang belum pasti," ujar perwakilan TikTok Indonesia kepada Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO resmi bekerja sama dengan TikTok pada Desember 2023. Ekosistem digital terbesar Indonesia, GOTO mengatakan kerja sama tersebut untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dengan fokus pada pemberdayaan serta perluasan pasar bagi pelaku UMKM nasional.

Kerja sama tersebut, menghasilkan investasi Tiktok ke GoTo sebesar lebih dari US$1,5 miliar, yang menyepakati penggabungan TikTok Shop dengan Tokopedia milik GoTo Group. Tak ayal jika kerja sama baru layanan makanan, pembelian voucher restoran, hotel, dan pesawat tersebut akan dimulai ekspansinya ke negara Indonesia. Karena menurut data, jumlah pengguna TikTok di Indonesia dilaporkan menjadi pengguna terbesar ke-2 sedunia sejak Juli 2023.

Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, TikTok Shop akan mendekati pendapatan tahunan yang diproyeksikan sekitar US$ 4 miliar atau setara dengan Rp 64 triliun. Menurut Firma Analitik Yipit Data, mekanisme harga ini juga didorong oleh kontribusi pasar dari seluruh negara di Asia Tenggara. Sehingga kabar ini, akan menjadi ambisi besar bagi perusahaan populer global milik ByteDance nantinya.