TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) I Gusti Ayu Dewi Hendriyani mengatakan satuan tugas atau Satgas penurunan harga tiket pesawat melalui komite supervisi harga tiket angkutan penerbangan akan mengakselerasi implementasi multiprovider sebagai upaya menurunkan harga bahan bakar pesawat atau avtur.

“Dengan implementasi multiprovider harga avtur diproyeksikan akan turun sehingga berdampak pada harga tiket pesawat menjadi terjangkau bagi wisatawan,” katanya kepada Tempo melalui pernyataan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Implementasi multiprovider, kata dia, akan mendorong meningkatnya perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Ia mengatakan, misalnya pada Maret 2024 yang lalu dalam rangka melakukan stimulasi, Pertamina menurunkan harga avtur di 3 bandara Lombok, Labuan Bajo, dan Silangit sebesar 13 persen, dampaknya dapat menurunkan harga tiket sebesar 2 persen.

Namun, Dewi Hendriyani juga tak menampik mahalnya harga tiket pesawat salah satunya karena disebabkan oleh harga avtur. Menurut dia, terbatasnya provider avtur menimbulkan tingginya harga avtur karena tidak adanya persaingan usaha yang sehat.

“Selain dari Avtur penyebab tingginya harga tiket adalah karena ada sederet pajak yang dikenakan ke lini usaha maskapai,” ujar Dewi Hendriyani.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) menerangkan biaya pajak ini masuk dalam komponen non operasional penerbangan. Namun, kata dia, jumlahnya sangat tinggi, ada berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda selama ini maskapai dibebankan pada pajak untuk avtur, pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya.

“Untuk suku cadang saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk membayar PPN dan PPNBM-nya,” kata dia.

Kemudian, Dewi Hendriyani menuturkan, PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat yang dijual ke masyarakat, di mana sederet pajak berganda ini hanya dirasakan pengusaha maskapai di Indonesia saja. “Untuk itu mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan. Sehingga beban yang akan timbul dari nilai tukar rupiah terhadap dollar akan bisa ditekan sedemikian rupa,” katanya.

Sebelumnya, Kemenparekraf bersama kementerian terkait lainnya terlibat dalam satgas penurunan harga tiket pesawat yang dikoordinasi oleh Kemenko Marves. Ada sembilan langkah yang dibahas untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket pesawat.

Sembilan langkah itu yakni evaluasi biaya operasional pesawat, penguatan kebijakan konektivitas dan persaingan usaha, dan penyesuaian kebijakan TBA berdasarkan kepadatan rute. Kemudian evaluasi peran pendapatan dari kargo terhadap pendapatan maskapai, pemberian insentif PPN DTP tiket penerbangan, multiprovider avtur untuk menurunkan harga avtur, akselerasi pembebasan bea masuk dan pembukaan larangan dan pembatasan, penghilangan double charge pada PPN Avtur dan tiket pesawat, penghilangan double charge pada tarif tiket pesawat.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas pernah menyampaikan bahwa pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditargetkan dibuka pada Juni atau Juli 2024.

“Untuk pelaksanaan seleksi CASN rencananya akan dilaksanakan mulai Juni atau Juli setelah instansi menerima Surat Keputusan (SK) Menpan RB mengenai penetapan kebutuhan ASN,” kata Anas saat konferensi pers di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.

Namun, hingga kini pendaftaran rekrutmen CASN belum juga dibuka. Apakah pendaftaran CPNS 2024 kembali diundur? Ini penjelasannya.

Pendaftaran CPNS 2024 Kembali Diundur?

MelansirAntara, Anas mengatakan pembukaan pengadaan CASN kemungkinan akan dimulai pada Juli-Agustus. Hal itu disampaikannya ketika membahas formasiCPNSkhusus untuk ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Sehingga tadi diputuskan untuk tahap pertama akan ada afirmasi 5 persen untuk putra dan putri terbaik Kalimantan, menjadi bagian dari 40 ribu formasi ASN yang akan dibuka Juli-Agustus. Artinya, terdapat 2.000 ruang afirmasi yang diberikan kepada putra dan putri terbaik Kalimantan di formasifresh graduate(lulusan baru) IKN,” ucap Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Formasi CPNS 2024

Melansir laman Kemenpan RB, total formasi CASN 2024 yang disetujui sebanyak 1.289.824 yang terdiri dari 427.650 formasi di instansi pusat dan 862.174 di instansi daerah, termasuk talenta digital yang akan ditugaskan di IKN dan pemerintah daerah (pemda).

Hingga Kamis, 2 Mei 2024 pukul 20.10 WIB, tercatat sebanyak 602 instansi yang telah menginput rincian formasi ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun sebanyak 1.289.824 formasi merupakan bagian dari pemenuhan secara bertahap kebutuhan 2,3 juta ASN.

Dari total usulan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh BKN, menghasilkan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) talenta digital untuk penempatan di IKN sebanyak 2.906.

Sementara pemenuhan talenta digital di pemda sebanyak 19.817 formasi. Untuk SDM aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) berjumlah 794 yang terdiri dari 491 auditor dan 301 pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD).

Sementara itu, pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.643 formasi. Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK.

Cara Daftar CPNS 2024

Terkait cara pendaftaran CPNS 2024, Kepala Biro Data, Komunikasi, danInformasiPublik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce menuturkan bahwa masyarakat nantinya dapat mengakses laman yang telah disediakan.

“Peserta CPNS 2024 akan menggunakanlink(tautan) dari Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola oleh BKN,” ujar Ave, Kamis, 9 Mei 2024, seperti dikutip dariindonesia.go.id.

Adapun langkah-langkah untuk mendaftar seleksi CASN 2024 sebagai berikut:

1. Kunjungi lamanhttps://sscasn.bkn.go.id.
2. Tekan ikon tiga garis horizontal.
3. Pilih menu SSCASN, lalu ‘Buat Akun’.
4. Masukkan nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor ponsel, serta alamat surel (email).
5. Masukkan kode captcha yang muncul pada layar.
6. Tekan tombol ‘Lanjutkan’.
7. Lengkapi data diri dan unggah beberapa dokumen yang dibutuhkan.
8. Pilih jenis formasi CPNS/PPPK dan instansi.
9. Simpan pengisian data pendaftaran, lalu cetak kartu informasi akun dan kartu peserta seleksi CASN 2024.
10. Tunggu hasil pengumuman seleksi administrasi untuk selanjutnya dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) I Gusti Ayu Dewi Hendriyani mengatakan Kemenparekraf dilibatkan dalam satuan tugas atau Satgas penurunan harga tiket pesawat. “Dilibatkan dalam sembilan langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket di mana kementerian atau lembaga akan dilibatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” katanya melalui pernyataan tertulis kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.

Ia mengatakan, adapun sembilan langkah yang akan dilakukan pemerintah lewat Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, yakni evaluasi biaya operasional pesawat, penguatan kebijakan konektivitas dan persaingan usaha, dan penyesuaian kebijakan TBA berdasarkan kepadatan rute.

“Kemudian evaluasi peran pendapatan dari kargo terhadap pendapatan maskapai, pemberian insentif PPN DTP tiket penerbangan, multiprovider avtur untuk menurunkan harga avtur, akselerasi pembebasan bea masuk dan pembukaan larangan dan pembatasan, penghilangan double charge pada PPN Avtur dan tiket pesawat, penghilangan double charge pada tarif tiket pesawat,” ujarnya.

Dewi Hendriyani mengatakan, Kemenparekraf bersama Kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya, serta biro perjalanan mendorong adanya tiket pesawat bundling dengan akomodasi dan trip. “Menyelenggarakan Wonderful Indonesia Travel Fair pada Oktober 2024 sebagai strategi promosi dan mitigasi saat low season,” ujarnya.

Ia juga menuturkan, pembentukan satgas penurunan harga tiket pesawat dilakukan setelah melalui tahap koordinasi antar kementerian/lembaga asosiasi terkait. Satgas tersebut, kata dia, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Eko). “Secara efektif akan mulai bekerja pada Agustus 2024,” ujarnya.

Satgas ini melibatkan beberapa kementerian atau lembaga dan asosiasi terkait, yakni; Kementerian Keuangan, Kemenparekraf, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama, BPKP, KPPU, dan IAMSA (Indonesia Aircraft Maintenance Service Association).

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan harga tiket penerbangan yang cukup tinggi sedang dikeluhkan banyak orang akhir-akhir ini. Kemenko Mrves, menurut Luhut, tengah menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket. “Misalnya evaluasi operasi biaya pesawat,” kata dia dalam instagram resminya @luhut.pandjaitan.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan RI itu memaparkan biaya operasi yang dimaksud adalah cost per block hour atau biaya rata-rata yang dikeluarkan maskapai dalam setiap jam penerbangan.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Otorita IKN tahun 2023. BPK menilai lembaga yang baru berusia dua tahun itu memenuhi kriteria sehingga patut diganjar opin WTP.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan pemberian opini WTP tidak bisa dipercaya. Ia mengingatkan publik agar tidak terkecoh dengan predikat tersebut karena tidak menjamin pengelolaan anggaran yang baik.

"Saya pribadi tidak percaya kepada BPK, sudah banyak kasusnya bahwa pemberian WTP ini transaksional. Apalagi di BPK isinya banyak politisi. Jadi WTP otorita IKN ini sulit dipercaya," kata dia saat dihubungi pada Rabu, 17 Juli 2024.

Dia menilai langkah BPK memberikan Opini WTP lebih kepada menyenangkan hati pemerintah di tengah rumitnya masa depan pembangunan IKN. Menurutnya, tidak ada indikator yang dibuka secara transparan apakah laporan keuangan Otorita IKN diaudit dan tidak ditemukan persoalan.

Menurut Agus, harus ada penjelasan lebih rinci terkait anggaran dari mana saja yang dikelola Otorita IKN selama ini. "Ini kan lembaga baru, baru keluar nomenklaturnya. Jadi anggarannya belum bisa dicairkan. Yang diaudit BPK ini yang mana," kata dia.

Plt Wakil Otorita IKN Raja Juli Antoni mengklaim raihan WTP dari BPK membuktikan Otorita IKN memenuhi standar dalam pelaporan keuangan.

“Opini WTP ini merupakan pencapaian yang membanggakan karena sebagai lembaga negara yang baru terbentuk pada tahun 2022, atau terbilang masih bayi, Otorita IKN langsung mendapatkan opini WTP dari BPK RI,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan bakal mengikuti regulasi pemerintah ihwal penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Hal ini seiring pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa pemerintah mempersiapkan skenario program subsidi BBM tepat sasaran.

Selama ini, Heppy mengklaim terus melakukan upaya paralel penyaluran subsidi BBM tepat sasaran. "Contohnya, kami data pengguna BBM subsidi melalui kode QR," kata Heppy melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.

Heppy berujar, saat ini pendaftaran kode QR untuk BBM subsidi jenis biosolar sudah mencapai 100 persen. Ia mengatakan ada lebih dari 4,6 juta pendaftar yang sudah terverifikasi. "Pertalite juga telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong dengan perluasan wilayah pendaftaran," ujarnya.

Penyaluran BBM bersubsidi akhir-akhir ini menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sinyal pembatasan pembelian mulai 17 Agustus 2024. Melalui unggahan di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, ia mengatakan pembatasan perlu dilakukan untuk menekan pemborosan anggaran negara.

Namun klaim itu kemudian dibantah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Presiden Jokowi. Ketiganya kompak menyatakan bahwa tidak ada pembatasan BBM bersubsidi mulai bulan depan.

Airlangga kemudian menggelar rapat tentang kebijakan BBM di Kemenko Perekonomian pada Selasa, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Ketika ditemui wartawan usai rapat, Airlangga kembali menyatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, ia mengatakan pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang bakal dilaporkan ke Presiden Jokowi.

Sementara ini, Airlangga meminta pemangku kebijakan melakukan sosialisasi program tersebut lebih dulu. "Agar tepat sasaran," kata Airlangga, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga mengatakan pemerintah ingin penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Namun, evisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak masih dibahas.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kalangan pelaku usaha penyedia barang dan jasa mendorong pemerintah segera mencantumkan kebutuhan barang dan jasa melalui e-katalog di tengah gencarnya pembangunan sarana infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.

Salah satunya pembangunan rumah sakit di IKN yang ditarget sudah rampung dan beroperasi 17 Agustus 2024 mendatang.

"Kalau kebutuhan sarana seperti rumah sakit dan sarana lain di IKN itu dapat lebih cepat terinformasi dan dicantumkan dalam rencana umum pengadaan lewat e-katalog, pelaku usaha bisa mulai bersiap-siap," kata mantan Deputi Lembaga Kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Ikak Gayuh Patriastomo saat menghadiri pameran The 9th Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2024 di Yogyakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Ikak, yang juga praktisi senior pengadaan Indonesia, itu menuturkan sampai saat ini, sejak pemerintah menggencarkan pembangunan sejumlah sarana di IKN, dia mengamati belum menemukan informasi kebutuhan barang dan jasa dicantumkan di e-katalog. Meskipun sejumlah sarana di sana ditargetkan sudah beroperasi tahun ini.

"Kalau kebutuhan barang dan jasa IKN itu sudah dicantumkan, seperti produk-produk yang akan dipakai, pelaku usaha bisa mengatur persiapannya, entah untuk produksi, menyiapkan bahan baku, dan perkiraan harga yang kompetitif," kata Ikak dalam pameran yang digelar 17-19 Juli 2024 di Jogja Expo Center (JEC) itu.

Dia menambahkan, bagi pelaku usaha, perencanaan sangat penting. Semakin pengusaha tahu lebih awal kebutuhan di IKN penyediaan barang dan jasa bisa dilakukan lebih maksimal. "Terlebih jika bahan bakunya harus impor, membuat pabrik, menyiapkan distribusi, itu semua kan perlu waktu," imbuh Ikak dalam forum yang diikuti lebih dari 70 perusahaan dari seluruh Indonesia di berbagai sektor itu.

Selanjutnya: Ikak mewanti-wanti, pemerintah tidak mendadak dalam mengumumkan....

<!--more-->

Ikak mewanti-wanti, pemerintah tidak mendadak dalam mengumumkan kebutuhan barang dan jasa IKN itu. "Kalau hari ini diumumkan, ditenderkan, tentu pelaku usaha tidak akan siap," urainya.

Ketua Penyelenggara GPFE 2024 Mochammad Ruslim menuturkan proyek IKN diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian kalangan pelaku usaha dalam negeri. Mengingat lokasi itu diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia di masa mendatang.

"Kami berharap pengadaan barang dan jasa di IKN tidak terlalu banyak menggunakan produk impor, tapi memberdayakan produsen dalam negeri," kata dia.

Menurut Ruslim, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN produk produk dalam negeri saat ini sudah bisa mencukupi kebutuhan IKN.

"Kalau terpaksa menggunakan produk impor untuk memenuhi kebutuhan barang jasa di IKN setidaknya tidak lebih dari 30 persen," kata Ruslin dalam forum yang juga berbarengan dengan gelaran 5th Hospital Procurement Forum and Expo (HPFE) 2024 itu.

Forum di Yogyakarta itu diikuti pelaku usaha barang dan jasa dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam event ini para produsen itu dipertemukan dengan buyer dan para pengguna jasa, baik kalangan swasta dan instansi pemerintah. Agenda ini telah menarik minat lebih dari 2.500 pengunjung tiap tahun.

TEMPO.CO, Jakarta - Anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, terpilih sebagai Wakil Presiden 2024-2029 mendampingi Prabowo Subianto, yang terpilih sebagai Presiden RI kedelapan dalam Pemilu 2024.

Berikut fakta seputar Gibran, mantan pengusaha katering yang kemudian banting setir masuk dunia politik dengan menjadi Wali Kota Solo dan kini terpilih sebagai Wapres.

1. Maju Pilpres setelah putusan MK yang kontroversial

Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin adik ipar Jokowi, mengabulkan gugatan terhadap batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun dengan memasukkan klausul atau "sedang menjabat kepala daerah”. Keputusan ini memungkinkan Gibran, yang belum berumur 40 tahun, maju pemilihan dan menang.

Ketua MK Anwar Usman kemudian dicopot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena melanggar etik.

2. Mundur sebagai Wali Kota Solo sebelum Pelantikan

Gibran mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo tiga bulan sebelum pelantikannya sebagai Wakil Presiden, Oktober mendatang. "Karena saya ada tugas-tugas lain yang harus saya selesaikan sebelum pelantikan," ujar Gibran setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya, 16 Juli 2024.

3. Keliling Indonesia sebelum Pelantikan

Setelah mundur sebagai wali kota, Gibran mengaku akan memanfaatkan waktu tiga bulan jelang pelantikan ini untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada di seluruh daerah di Indonesia.

Beberapa daerah yang akan diprioritaskan yakni di luar Jawa, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski demikian, ia tidak akan meninggalkan daerah di Jawa seperti Jakarta dan beberapa provinsi lain.

"Saya akan lebih banyak muter di seluruh Indonesia, belanja masalah, menyelesaikan masalah yang ada, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)," katanya.

4. Belum Tahu Akan Tinggal di IKN atau Jakarta

Saat ditanya wartawan apakah setelah resmi menjabat sebagai Wakil Presiden RI akan menempati rumah dinas di Jakarta atau di IKN, ia tidak memberikan jawaban dengan gamblang. Ia justru mengaku bisa tinggal, tidur, hingga kerja di mana saja.

"Saya bisa di mana saja, bisa kerja di mana saja," ucap dia.

Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan Istana Presiden di IKN, sedangkan Istana Wapres belum dibangun. Kabar terakhir, ada revisi desain sehingga pelaksanaan pembangunannya mundur.

5. Masih Cari Figur Calon Menteri

Gibran mengatakan, ia bersama presiden terpilih Prabowo Subianto hingga saat ini masih mencari figur terbaik untuk mengisi kabinet pada masa pemerintahan ke depan .

"Kami masih mencari orang-orang terbaik untuk mengisi pos-pos yang penting," katanya

Disinggung soal siapa saja figur yang sudah mulai dilirik, ia enggan menjelaskan secara detail.

"Belum ada yangfixed, masih dalam tahap pembicaraan," katanya.

Ia mengatakan nama-nama masih akan dipilah, mengingat waktu untuk pembentukan kabinet juga masih cukup lama."Nanti sambilnyusul, waktunya kan masih panjang," katanya.

ANTARA | TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, terpilih sebagai Wakil Presiden 2024-2029 mendampingi Prabowo Subianto, yang terpilih sebagai Presiden RI kedelapan dalam Pemilu 2024.

Berikut fakta seputar Gibran, mantan pengusaha katering yang kemudian banting setir masuk dunia politik dengan menjadi Wali Kota Solo dan kini terpilih sebagai Wapres.

1. Maju Pilpres setelah putusan MK yang kontroversial

Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin adik ipar Jokowi, mengabulkan gugatan terhadap batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun dengan memasukkan klausul atau "sedang menjabat kepala daerah”. Keputusan ini memungkinkan Gibran, yang belum berumur 40 tahun, maju pemilihan dan menang.

Ketua MK Anwar Usman kemudian dicopot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena melanggar etik.

2. Mundur sebagai Wali Kota Solo sebelum Pelantikan

Gibran mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo tiga bulan sebelum pelantikannya sebagai Wakil Presiden, Oktober mendatang. "Karena saya ada tugas-tugas lain yang harus saya selesaikan sebelum pelantikan," ujar Gibran setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya, 16 Juli 2024.

3. Keliling Indonesia sebelum Pelantikan

Setelah mundur sebagai wali kota, Gibran mengaku akan memanfaatkan waktu tiga bulan jelang pelantikan ini untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada di seluruh daerah di Indonesia.

Beberapa daerah yang akan diprioritaskan yakni di luar Jawa, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski demikian, ia tidak akan meninggalkan daerah di Jawa seperti Jakarta dan beberapa provinsi lain.

"Saya akan lebih banyak muter di seluruh Indonesia, belanja masalah, menyelesaikan masalah yang ada, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)," katanya.

4. Belum Tahu Akan Tinggal di IKN atau Jakarta

Saat ditanya wartawan apakah setelah resmi menjabat sebagai Wakil Presiden RI akan menempati rumah dinas di Jakarta atau di IKN, ia tidak memberikan jawaban dengan gamblang. Ia justru mengaku bisa tinggal, tidur, hingga kerja di mana saja.

"Saya bisa di mana saja, bisa kerja di mana saja," ucap dia.

Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan Istana Presiden di IKN, sedangkan Istana Wapres belum dibangun. Kabar terakhir, ada revisi desain sehingga pelaksanaan pembangunannya mundur.

5. Masih Cari Figur Calon Menteri

Gibran mengatakan, ia bersama presiden terpilih Prabowo Subianto hingga saat ini masih mencari figur terbaik untuk mengisi kabinet pada masa pemerintahan ke depan .

"Kami masih mencari orang-orang terbaik untuk mengisi pos-pos yang penting," katanya

Disinggung soal siapa saja figur yang sudah mulai dilirik, ia enggan menjelaskan secara detail.

"Belum ada yangfixed, masih dalam tahap pembicaraan," katanya.

Ia mengatakan nama-nama masih akan dipilah, mengingat waktu untuk pembentukan kabinet juga masih cukup lama."Nanti sambilnyusul, waktunya kan masih panjang," katanya.

ANTARA | TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Gerindra, Thomas Djiwandono, dikabarkan akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan hari ini. Masuknya keponakan presiden terpilih, Prabowo Subianto, ke kabinet telah dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Pimpinan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran tersebut membenarkan bahwa Thomas Djiwandono akan menjadi Wakil Menteri Keuangan. “Benar mereka masuk bursa Wamen. (Dilantik dalam waktu dekat) Mudah-mudahan benar. Senang dengarnya kalau benar,” kata Dasco kepada Tempo melalui pesan singkat pada Kamis, 18 Juli 2024.

Mengutip laman resmi Partai Gerindra, pria yang biasa dipanggil Tommy itu masih tercatat sebagai Bendahara Umum partai. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Soedradjad Djiwandono adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto. Thomas Djiwandono juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Saat ini Thomas Djiwandono sudah menikah dan dikaruniai tiga orang anak.

Dalam pendidikan, Thomas Djiwandono bersekolah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta. Sementara kuliahnya pada bidang studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat. Thomas Djiwandono juga mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Selanjutnya: Kariernya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993....

<!--more-->

Karier Thomas Djiwandono dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993. Tahun berikutnya, ia bekerja di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pernah berkerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, kariernya meningkat saat pamannya Hashim Djojohadikusumo memintanya untuk menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

Sementara di politik, ia terlibat dalam Partai Gerindra, Thomas Djiwandono juga pernah menjadi calon legislatif di Provinsi Kalimantan Barat. Kini, dia menjadi pengendali keuangan di Gerindra, partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.

Pada Pilpres 2014, saat mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, peran Thomas Djiwandono sangat penting bagi Koalisi Merah-Putih (KMP) untuk kebutuhan logistik. Ia disebut serius dan selalu mencatat aktivitas keuangan partai dengan sangat rapi.

Berkat kinerja Thomas Djiwandono, Partai Gerindra mendapatkan peringkat sebagai Partai Politik dengan laporan keuangan yang paling transparan, dengan mendapatkan penghargaan dari Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

ILONA ESTHERINA | DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Gerindra, Thomas Djiwandono, dikabarkan akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan hari ini. Masuknya keponakan presiden terpilih, Prabowo Subianto, ke kabinet telah dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Pimpinan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran tersebut membenarkan bahwa Thomas Djiwandono akan menjadi Wakil Menteri Keuangan. “Benar mereka masuk bursa Wamen. (Dilantik dalam waktu dekat) Mudah-mudahan benar. Senang dengarnya kalau benar,” kata Dasco kepada Tempo melalui pesan singkat pada Kamis, 18 Juli 2024.

Mengutip laman resmi Partai Gerindra, pria yang biasa dipanggil Tommy itu masih tercatat sebagai Bendahara Umum partai. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Soedradjad Djiwandono adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto. Thomas Djiwandono juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Saat ini Thomas Djiwandono sudah menikah dan dikaruniai tiga orang anak.

Dalam pendidikan, Thomas Djiwandono bersekolah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta. Sementara kuliahnya pada bidang studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat. Thomas Djiwandono juga mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Selanjutnya: Kariernya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993....

<!--more-->

Karier Thomas Djiwandono dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993. Tahun berikutnya, ia bekerja di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pernah berkerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, kariernya meningkat saat pamannya Hashim Djojohadikusumo memintanya untuk menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

Sementara di politik, ia terlibat dalam Partai Gerindra, Thomas Djiwandono juga pernah menjadi calon legislatif di Provinsi Kalimantan Barat. Kini, dia menjadi pengendali keuangan di Gerindra, partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.

Pada Pilpres 2014, saat mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, peran Thomas Djiwandono sangat penting bagi Koalisi Merah-Putih (KMP) untuk kebutuhan logistik. Ia disebut serius dan selalu mencatat aktivitas keuangan partai dengan sangat rapi.

Berkat kinerja Thomas Djiwandono, Partai Gerindra mendapatkan peringkat sebagai Partai Politik dengan laporan keuangan yang paling transparan, dengan mendapatkan penghargaan dari Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

ILONA ESTHERINA | DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengatakan satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan berlaku satu tahun. Masa kerja itu bisa diperpanjang pemerintah bila masih diperlukan.

“Iya (cuma satu tahun). Nanti diperpanjang lagi. Produknya juga bisa ditambah lagi,” ujar Moga, ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.

Moga mengatakan, satgas akan beranggotakan kementerian dan lembaga terkait serta aparat penegak hukum. Satgas ini akan mendapat pengarahan langsung dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Dia mengklaim telah mengetahui titik-titik yang biasa digunakan untuk penyelundupan impor ilegal.

Zulhas sebelumnya telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk meminta dukungan dalam pembentukan satgas. Dalam waktu dekat, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketika ditanya respons terhadap potensi tumpang-tindih peran dengan Ditjen PKTN Kemendag dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Moga mengatakan satgas akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga itu. Satgas akan bertugas menjalankan pengawasan berkala, khusus, dan terpadu.

Selanjutnya: Zulhas menargetkan satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal....

<!--more-->

Zulhas menargetkan satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal bisa terbentuk Jumat, 19 Juli 2024. Optimisme ini muncul setelah dia mendapatkan dukungan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Hati-hati yang ilegal, dagang impor enggak jelas, minggu-minggu ini kami terjang semua,” ujar Zulhas dalam acara peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri akan membantu Kemendag dalam penegakan hukum impor ilegal. Dia menyerahkan sanksi kepada para importir ilegal kepada aparat hukum. “Kami (Kemendag) enggak bisa menghukum orang,” kata dia, ditemui usai acara.

Zulhas mengklaim telah mengetahui titik-titik yang biasa digunakan sebagai jalur impor ilegal. Titik-titik itu antara lain Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Batam, dan Sulawesi Selatan. Dia juga mengklaim telah mengetahui modus-modus penyelundupan barang impor ilegal itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebutkan terlalu banyak regulasi yang mengatur kebijakan pupuk bersubsidi. Regulasi berlebihan membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi terhambat sehingga pada akhirnya berdampak langsung pada petani.

"Pupuk ini terlalu banyak aturan, terlalu banyak mengurusi. Padahal smallholders farmers ini dapatnya gak lebih dari Rp 1 juta," kata Rahmad dalam diskusi bertemakan Membangun Kebijakan Pupuk Bersubsidi di The Langham Hotel, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Saat ini, kata Rahmad, ada enam kementerian yang mengeluarkan regulasi terkait pupuk. Selain regulasi yang berbelit, juga ada aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga memperlambat penyaluran pupuk bersubsidi. Menurut dia, petani hanya ingin ketersediaan pupuk saat mereka membutuhkannya. "Sesederhana itu, ketika petani butuh, pupuk subsidi tersedia," ujarnya.

Rahmad mengatakan kerumitan regulasi itu mengakibatkan penyaluran pupuk subsidi ke sejumlah daerah yang akan kehabisan pada Juli ini menjadi terlambat. "Ini yang sempat jadi polemik, sudah membahasnya dengan Kementerian Dalam Negeri," kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah sudah jauh-jauh hari memutuskan untuk menambah alokasi pupuk subsidi dari 4,5 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Rahmad menyatakan keputusan tersebut sudah disahkan sejak Februari lalu.

Namun saat menggelar rapat bersama yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri pada 15 Juli 2024, Rahmad menyebut ternyata anggaran subsidi pupuk tambahan yang telah disepakati belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

Selanjutnya: Karena hal itu, Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia....

• 1
• 2
• Selanjutnya