TEMPO.CO, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mewajibkan pengguna jasa membeli tiket online via Ferizy sehubungan dengan diluncurkan program "Say No to Calo" yang diberlakukan mulai Senin (1 Juli 2024) di empat pelabuhan utama yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan di Merak, Minggu, 7 Juli 2024, mengatakan pihaknya secara aktif dan berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket ferry secara online via Ferizy.

Pembelian tiket secara online via Ferizy memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrian di pelabuhan.

"Digitalisasi pembelian tiket penyeberangan feri ini merupakan bukti komitmen atas transformasi digital yang dilakukan ASDP dalam lima tahun terakhir untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa," ujarnya menjelaskan.

Ia mengatakan, ASDP semakin gencar dalam penerapan reservasi tiket online di Cabang melalui aplikasi maupun website trip.ferizy.com.

Saat ini terdapat 28 pelabuhan yang telah menerapkan pemesanan tiket online yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, Ambarita, Jangkar, Sape, Labuan Bajo, Lembar, Padangbai, Jepara, Karimun Jawa, Ujung, Kamal, Kayangan, Pototano, Tanjung Kalian, Pagimana, Gorontalo, Galala, Hunimua, Waipirit, Namlea, Batulicin, Tanjung Serdang, Bajoe, dan Kolaka.

Memperkuat reservasi tiket via Ferizy tersebut, manajemen pun merancang program "Say No to Calo" yang bertujuan melindungi pengguna jasa dari praktek percaloan.

"Kehadiran calo berdampak negatif terhadap pelayanan prima di pelabuhan diantaranya ketidaknyamanan penumpang karena mendapatkan tiket dengan harga yang melambung sangat tinggi dari harga resmi. Selain itu, banyak pengguna jasa melaporkan yang mengalami kerugian saat membeli tiket via calo karena boarding pass tidak dapat digunakan saat masuk ke pelabuhan," kata Shelvy.

Untuk itu, ASDP meningkatkan patroli di pelabuhan dan menerapkan sistem _geofencing_ yang memastikan pembelian tiket hanya bisa dilakukan melalui loket resmi dan aplikasi Ferizy.

Hanya penumpang dengan tiket resmi yang dapat masuk ke area pelabuhan, berkat filterisasi ketat di titik masuk.

ASDP juga mempermudah pembelian tiket melalui layanan tiket online Ferizy karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan.

Pemesanan tiket ferry pun sekarang bisa dilakukan hingga 60 hari sebelum keberangkatan lewat aplikasi Ferizy, dengan pembayaran via transfer bank, virtual account, atau e-wallet. Melalui mekanisme transfer bank dan virtual account tersedia layanan Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BCA, hingga layanan e-wallet seperti LinkAja, ShopeePay, OVO, dan Dana.

Hal ini, kata dia, memudahkan pengguna karena dapat memilih metode yang paling nyaman sesuai kebutuhan masing-masing.

"Dengan kemudahan ini, kami sangat mengharapkan kerjasama dan konsistensi pengguna jasa dan seluruh masyarakat agar tidak lagi membeli tiket melalui calo. Dengan komitmen kuat dari ASDP dan partisipasi aktif dari para pengguna jasa, mari bersama-sama ciptakan pelabuhan yang bebas calo, aman, dan nyaman bagi semua," tegas Shelvy.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelindo Regional 2 Lampung berkomitmen memberantas pungutan liar (pungli) dan suap di area pelabuhan di wilayah kerjanya melalui digitalisasi pelabuhan. "Transformasi digitalisasi yang telah diterapkan bertujuan untuk memangkas birokrasi serta mempermudah pengguna jasa dalam melakukan aktivitas kepelabuhan," ujar GM Pelindo Regional 2 Panjang Imam Rahmiyadi berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Minggu, 7 Juli 2024.

Ia mengatakan hal tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen dalam memberantas pungli serta suap. "Digitalisasi tidak hanya dilakukan pada layanan kapal, namun juga di lini layanan lainnya. Salah satunya yaitu penerapan Single Truck Identification Data (STID), yang merupakan program nasional Stranas PK," katanya.

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk menertibkan kendaraan yang berkegiatan di Pelabuhan Panjang, sehingga kegiatan bongkar muat dan kegiatan jasa kepelabuhanan lainnya dapat berjalan kondusif aman dan bebas dari pungli.

Aplikasi STID telah sudah diaplikasikan sejak 2022 untuk mendukung program Stranas PK. “Pelindo pun menyediakan aplikasi atau sistem untuk melaporkan tindakan curang, korupsi, dan pemerasan bagi seluruh pihak terkait yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang terindikasi melanggar aturan yang dilakukan oleh insan Pelindo melalui sistem independen yaituwhistleblowing systempada website pelindobersih.pelindo.co.id yang dapat diakses setiap hari," ucap dia.

Dia pun mengimbau kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat, bila menemukan tindakan yang berkaitan dengan pungli ataupun suap dapat melaporkan melaluiwhistleblowing system(WBS).

Adanya komitmen Pelindo dalam memberantas pungli serta suap melalui digitalisasi pelabuhan telah mendapatkan apresiasi dari Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA Lampung dan Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners Association (DPC INSA) Lampung.

"Saat ini permintaan atas layanan kapal kepada Pelindo dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, melalui aplikasi digital, sehingga prosedurnya menjadi lebih ringkas dan tidak lagi diperlukan kontak fisik di loket," ujar Ketua Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners Association (DPC INSA) Provinsi Lampung H. Yusirwan.

Ia melanjutkan dengan digitalisasi pelabuhan yang telah dilakukan di Pelabuhan Panjang, maka layanan kepada pengguna jasa di pelabuhan tersebut bebas pungli.

"Layanan atas aktivitas kapal di Pelabuhan Panjang saat ini dapat dilakukan dengan mudah dan transparan dengan penerapan teknologi digital," tambahnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelindo Regional 2 Lampung berkomitmen memberantas pungutan liar (pungli) dan suap di area pelabuhan di wilayah kerjanya melalui digitalisasi pelabuhan. "Transformasi digitalisasi yang telah diterapkan bertujuan untuk memangkas birokrasi serta mempermudah pengguna jasa dalam melakukan aktivitas kepelabuhan," ujar GM Pelindo Regional 2 Panjang Imam Rahmiyadi berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Minggu, 7 Juli 2024.

Ia mengatakan hal tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen dalam memberantas pungli serta suap. "Digitalisasi tidak hanya dilakukan pada layanan kapal, namun juga di lini layanan lainnya. Salah satunya yaitu penerapan Single Truck Identification Data (STID), yang merupakan program nasional Stranas PK," katanya.

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk menertibkan kendaraan yang berkegiatan di Pelabuhan Panjang, sehingga kegiatan bongkar muat dan kegiatan jasa kepelabuhanan lainnya dapat berjalan kondusif aman dan bebas dari pungli.

Aplikasi STID telah sudah diaplikasikan sejak 2022 untuk mendukung program Stranas PK. “Pelindo pun menyediakan aplikasi atau sistem untuk melaporkan tindakan curang, korupsi, dan pemerasan bagi seluruh pihak terkait yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang terindikasi melanggar aturan yang dilakukan oleh insan Pelindo melalui sistem independen yaituwhistleblowing systempada website pelindobersih.pelindo.co.id yang dapat diakses setiap hari," ucap dia.

Dia pun mengimbau kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat, bila menemukan tindakan yang berkaitan dengan pungli ataupun suap dapat melaporkan melaluiwhistleblowing system(WBS).

Adanya komitmen Pelindo dalam memberantas pungli serta suap melalui digitalisasi pelabuhan telah mendapatkan apresiasi dari Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA Lampung dan Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners Association (DPC INSA) Lampung.

"Saat ini permintaan atas layanan kapal kepada Pelindo dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, melalui aplikasi digital, sehingga prosedurnya menjadi lebih ringkas dan tidak lagi diperlukan kontak fisik di loket," ujar Ketua Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners Association (DPC INSA) Provinsi Lampung H. Yusirwan.

Ia melanjutkan dengan digitalisasi pelabuhan yang telah dilakukan di Pelabuhan Panjang, maka layanan kepada pengguna jasa di pelabuhan tersebut bebas pungli.

"Layanan atas aktivitas kapal di Pelabuhan Panjang saat ini dapat dilakukan dengan mudah dan transparan dengan penerapan teknologi digital," tambahnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menampung masukan dan keluhan dari sejumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Padang, Sumatera Barat untuk dicarikan solusi konkret.

"Ada beberapa masukan dan keluhan dari pelaku IKM di Padang. Ini kita tampung dan carikan solusi agar ke depan bisa terus berkembang dan bisa menembus pasar ekspor," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Padang, Minggu, 7 Juli 2024.

Ia mengatakan itu usai bertemu dan berdiskusi dengan sekitar 30 pelaku IKM terdiri dari IKM randang, makanan olahan lain, fashion dan cenderamata di Padang.

Zulkifli menyebut keluhan dari pelaku IKM itu diantaranya terkait sertifikasi produk IKM sebagai syarat ekspor, dan fasilitasi mekanisme ekspor retail bagi IKM skala kecil.

Para pelaku IKM juga mengeluhkan ketiadaan sarana display promosi di daerah, kurangnya agenda promosi produk unggulan, dan meminta dukungan jajaran Kemendag di luar negeri (Indonesian Trade Promotion Centre/ ITPC dan Atase Perdagangan KBRI) untuk promosi produk IKM unggulan.

Mendag Zulkifli Hasan menyebut pihaknya akan mengkaji dukungan lanjutan pengembangan SDM melalui Export Coaching Program (ECP) yang sudah terlaksana dua tahun ini di Sumbar.

"Kita juga akan coba fasilitasi promosi melalui event Trade Export Indonesia dan menjajaki kemungkinan kolaborasi display promosi dengan Dekranasda," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Novrial mengatakan program Export Coaching Program (ECP) merupakan program pendampingan untuk pelaku usaha berorientasi ekspor yang dilaksanakan dengan tujuh tahapan selama kurang lebih delapan bulan sampai dengan satu tahun.

Tujuan program pendampingan ini adalah agar para pelaku usaha mampu menjalankan bisnis ekspornya secara efektif sehingga dapat melakukan ekspor secara mandiri.

Ia mengatakan pada tahun 2023, program ECP di Sumbar diikuti oleh 30 peserta terpilih. Hasilnya, setelah mengikuti program, sebanyak 16 IKM peserta langsung mengeksekusi ekspornya tahun tersebut.

Menurutnya, tahun 2024 ini, 30 orang peserta terpilih tengah mengikuti program ECP. Diharapkan jumlah eksportir dari Sumbar itu nanti bisa bertambah.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, M. Fanshurullah Asa berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat mengalihkan penggunaan subsidiliquified petroleum gas(LPG) 3 kilogram ke pembangunan jaringan gas. Dia menilai, penggunaan jaringan gas bisa menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.

"Kami melihat terkait LPG 3 kilogram ini sesuatu hal yang menjadi problem kebangsaan ke depan," kata Fanshurullah saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Ahad, 7 Juli 2024. Menurut dia, jika masalah LPG 3 kilogram tidak diantisipasi akan terjadi problem fatal bagi bangsa.

Sebab, menurut hitungan KPPU, lebih dari Rp 837 triliun dihabiskan selama lima tahun. Atau sejak 2019-2024, triliunan duit itu dikucurkan hanya untuk subsidi LPG 3 kg. "Artinya kalau tidak diantisipasi tidak tertutup kemungkinan lima tahun ke depan, kalau modelnya masih seperti ini, lebih kurang Rp 1.500 triliun akan kita habiskan (untuk subsidi), dua kali lipat dengan pengeluaran hari ini," tutur dia.

Menurut dia, pada 2019 lebih dari Rp 51 triliun dihabiskan untuk subsidi LPG 3 kg. Ditambah pada 2023 meningkat menjadi Rp 117 triliun. Angka itu, kata dia, menunjukkan peningkatan biaya subsidi meningkat berkali lipat. "Artinya kelihatan itu berapa kali lipat? Itu fakta," tutur dia.

Dia menjelaskan, di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla atau SBY-JK, saat itu subsidi untuk minyak tanah mencapai triliunan rupiah. Namun di masa itu pemerintahan SBY-JK berhasil mengkonversi subsidi minyak tanah Rp 4 ribu per liter hampir dapat dihilangkan. "Hampir sedikit sekali subsidi BBM minyak tanah karena diganti dengan LPG, kan," tutur dia.

Dia menjelaskan, dengan cerita keberhasilan SBY-JK ini, bisa diikuti oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintahan mendatang harus bisa mengkonversi dari LPG menjadi jaringan gas. Padahal, kata dia, penggunaan jargas lumayan sukses yang berlangsung pada 2012-2019. "Hampir 600 ribu (sambungan rumah jaringan gas) dibangun. Mayoritas pakai APBN," kata dia.

Selanjutnya, dia menjelaskan, periode 2019-2024 skema APBN itu dihilangkan. Lucunya, kata dia, APBN itu digunakan untuk proyek pembangunan jaringan pipa transmisi gas. "Yang lelang biasanya pipa CISEM tipe I dari Semarang sampai ke Batang. Ini mau lelang lagi dari Batang sampai ke Kandanghaur," tutur dia.

Dia menilai pelelangan itu merupakan hal aneh. Uang yang bisa digunakan untuk kepentingan rakyat—pembangunan jaringan gas—dipakai untuk kepentingan pipa transmisi yang sebenarnya sejak 2006 dilelang oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas.

Dia menjelaskan, pelelangan yang dilakukan dari 2006-2024, itu hampir hampir 20 tahun lalu, saat itu ada perusahaan BUMN, seperti Pertamina maupun swasta berlomba-lomba untuk lelang. "Apa iya, 20 tahun kemudian, 2024, enggak ada yang minat (pelelangan)? Pipanya harus pakai pipa APBN? Akal sehat saya enggak tahu itu. Di mana logikanya?" tutur dia.

Padahal, dia menjelaskan, jika berbicara suplay side dan demand side, infrastruktur bisa dibangun jika ada sisisuplay side-demand side. Dahulu, kata dia, saat akan dililelang BPH Migas dalam rencana induk jaringan pipa transmisi dan deskripsi gas bumi nasional, ada alokasi gas di hulu, yang diambil dari Bontang, Kalimantan Timur. Sehingga dulu direncanakan pembangunan pipa transmisi Kalimantan-Jawa.

"Karena inkonsistensi kebijakan kita dari kementerian A kementerian B, kemudian dihilangkan alokasi gas di hulunya tadi. Lalu gas itu diekspor LNG ke Jepang, ke mana lagi itu. Akhirnya dari sisi suplai enggak berjalan," ata dia. "Artinya alokasinya enggak ada."

Sementara dari sisi demand, Jawa adalah daerah yang memiliki banyak industri. Misalnya dari Kandanghaur-Cikarang, pipa transmisi gas telah tersedia. Juga pipa dari Subang-Citeureup-Tegal Gede. Jika pipa itu dihubungkan, dia berujar,demand-nya adalah pembangunan di daerah industri, seperti Batang, Kendal, Balongan, serta Patimban, sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Fanshurullah mengatakan, sepanjang kawasan ini banyak sekali kawasan industri yang bisa menggunakan pipa transmisi proyek jaringan gas. "Jadi, seharusnya enggak perlu pakai pipa CISEM, (dibiayai) APBN," kata Fanshurullah. Sehingga pemerintah cukup mencari investasi dengan melelang proyek itu ke siapa pun.

Pengembangan jargas masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dengan menetapkan target penggunaan jaringan gas hingga 2024 mencapai 4 juta sambungan rumah. "Namun sayangnya realisasi jargas sampai tahun 2024 hanya mencapai 20 persen dari target APBN," kata dia dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan, hal itu disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT Pertamina Gas Negara Tbk. yang tidak membuka dan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dan swasta berinvestasi di jaringan gas kota. Data menunjukkan konsumsi LPG 3 kilogram terus meningkat tiap tahun. Sementara LPG nonsubsidi stagnan dan cenderung turun. Dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi.

Dalam catatan KPPU, tercatat tingkat konsumsi LPG 3 kilogram meningkat dari 6,8 juta metrik ton (MT) di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023—tumbuh rata-rata 3,3 persen dalam lima tahun terakhir. Sejalan dengan itu biaya subsidi LPG 3 kilogram terus meningkat rata-rata 16 persen selama lima tahun dari Rp 54,1 triliun pada 2019 menjadi Rp 117,8 triliun di 2023. Tahun ini, terdapat alokasi subsidi LPG sebesar Rp 87,5 trilliun.

Sehingga sejak 2019, total subsidi yang diberikan pemerintah untuk gas sudah mencapai Rp 460,8 trilliun. Dengan fakta, kata Fanshurullah, mayoritas LPG berasal dari impor. Maka bisa diperkirakan total nilai impor LPG selama periode 2019-2023 mencapai Rp 288 trilliun. Dengan membandingkan total biaya subsidi LPG dalam periode yang sama sebesar Rp 373 trilliun. Maka rasio biaya impor LPG mencapai 77 persen dari total subsidi LPG.

"Jika digabung dengan subsidi tahun ini, total biaya subsidi dan nilai impor tersebut mencapai Rp 833,8 triliun," ucap dia dalam keterangan tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan mampu menciptakan produk sawit yang berdaya saing serta memperkuat posisinya sebagai komoditas strategis bagi pasar dalam dan luar negeri. Oleh karena itulah, menurut Guru Besar IPB University Rachmat Pambudy dibutuhkan kebijakan proteksi maupun promosi bagi sawit yang dapat dijalankan.

“Kebijakan proteksi dapat dipilih pemerintah karena sawit seringkali dapat gangguan. Karena itulah banyak cara dapat dilakukan untuk melindungi sawit dengan cara aktif dan pasif,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut dia, kebijakan proteksi dan promosi sawit perlu secara aktif dilakukan melalui dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sebab sawit dapat menjadi senjata untuk menyerang dan bertahan lantaran dapat dimanfaatkan sebagai produk makanan.

Terkait usulan pembentukan Badan Sawit Indonesia, Rachmat Pambudy menegaskan hal itu haruslah memiliki dasar kuat secara argument dan data.

Sebaiknya, katanya lagi, pembentukan Badan Sawit Indonesia menjadi kebutuhan bersama pemangku kepentingan sawit.

"Saya merasa ini (badan sawit) menjadi kebutuhan dan bagian strategi menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing," ujarnya dalam diskusi "Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru".

Dia menyatakan pula, pembentukan badan sawit nasional harus memiliki dasar hukum apakah berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Pengurus Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fenny Sofyan mengungkapkan sawit Indonesia masih terus menghadapi kampanye negatif sawit.

Salah satu yang bisa menangkal kampanye negatif itu, katanya lagi, adalah menggencarkan Indonesia Sustainable Palm Oil atau disingkat ISPO.

Dia berharap, Pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya bisa menjadikan ISPO sebagai sertifikasi satu-satunya yang berlaku agar keberterimaan pasar terhadap sawit bisa terjadi.

"Keberterimaan sawit oleh masyarakat harus terjadi, makanya ISPO menjadi value edit bagi pelaku industri. Makanya dengan pemerintah selanjutnya kita berharap adanya advokasi mengenai hal ini. Nantinya saya berharap ada satu brand dengan hanya ISPO sebagai sebagai sertifikasi yang sustainable," ujarnya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung menilai, isi draf revisi Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun tidak memberikan perlindungan terhadap pekebun sawit mandiri atau pekebun sawit swadaya.

"Karena itu, kami meminta penundaan revisi permentan tersebut hingga Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi dilantik," katanya dalam kegiatan yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan).

Sedangkan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Ardi Praptono menjelaskan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan sawit rakyat, pemerintah terus berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dan Sarana dan Prasarana (Sarpras).

"Program PSR sangat penting karena berdampak langsung terhadap produktivitas. Sedangkan program Sarpras khususnya intensifikasi juga sebagai upaya peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat," katanya lagi.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta influencer Ahmad Rafif Raya (ARR) yang juga pendiri PT Waktunya Beli Saham menghentikan segala kegiatan dalam praktik melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin. OJK juga meminta Ahmad Rafif bertanggung jawab mengganti rugi seluruh dan yang telah dititipkan para investor.

“Sesuai dengan perjanjian antarpihak," kata Ketua SekretariatSatuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atauSatgas Pasti OJK Hudiyanto kepadaTempopada Minggu, 7 Juli 2024.

Ahmad Rafif Raya diduga melakukan praktik investasi ilegal dan gagal mengelola dana investasi sebesar Rp 71 miliar. Ahmad Rafif diindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada 4 Juli 2024, Satgas Pasti OJK telah memanggil Ahmad Rafif melalui pertemuan virtual untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait kasus yang membelitnya. Dalam pertemuan tersebut, Satgas Pasti meminta Ahmad Rafif untuk dapat bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas praktik penawaran investasi ilegal dan praktik penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat yang dilakukannya tanpa izin dari OJK.

"Ahmad Rafif Raya menyatakan kesediaannya dalam menerima keputusan rapat Satgas Pasti tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai tertanggal 4 Juli 2024," tulis Hudiyanto dalam keterangan resmi dikutip Sabtu, 6 Juli 2024.

Ahmad Rafif memang memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Kendati demikian, WMI dan WPPE memiliki izin untuk mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek. Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan. Sehingga ini yang menyebabkan Ahmad Rafif Raya dipanggil oleh Satgas PASTI OJK karena melakukan pelanggaran hak izin.

Terkait kasus praktik investasi ilegal ini, OJK mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan investasi di pasar modal agar selalu memastikan aspek legalitasnya dan selalu hindari penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan fantastis. Jika masyarakat mendapati praktik penawaran investasi ilegal tersebut, masyarakat segera melaporkan kepada Satgas Pasti dengan menghubungi di nomor telepon 157 atau melalui pesan Whatsapp di 081157157157 dan email satgaspasti@ojk.go.id

Hingga berita ini ditayangkan, Ahmad Rafif Raya belum bisa dikonfirmasi.Tempoberusaha menghubungi Ahmad Rafif melalui Media Linkedin namun belum berbalas.Tempojuga berupaya menghubungi Ahmad Rafif melalui sejumlah akun media sosial miliknya maupun Komunitas Waktunya Beli Saham namun akun tersebut telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah membuka pendaftaran anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI sejak tanggal 19 Juni 2024. Hingga batas akhir pendaftaran, 4 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, sebanyak 76 orang telah mengajukan diri sebagai calon auditor keuangan negara tersebut.

Para peminat berasal dari berbagai kalangan, ada akademikus, politikus, jaksa, hingga wiraswasta. Sesuai aturan yang ditetapkan, anggota BPK terdiri dari 9 orang. Sebelumnya telah dipilih untuk masa jabatan 2023-2028, namun ada 5 anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan penggantian.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyarankan pada pemilihan anggota kali ini diambil dari profesional dengan tes yang ketat termasuk dalam psikotes, agar mendapat calon yang punya integritas. “Kalau perlu tidak ada dari partai politik (yang terpilih sebagai anggota BPK),” ujarnya kepadaTempo, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia berharap DPR dapat mengambil contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengisyaratkan Jaksa Agung tidak boleh dari pengurus partai, atau minimal telah berhenti dari partai selama lima tahun. Menurut Boyamin, calon dari partai rawan kepentingan politik. Apa lagi BPK memiliki tugas penting dalam pengawasan keuangan negara.

Calon anggota BPK seharusnya bersih dari keanggotaan partai karena terbukti beberapa kasus menyeret anggota BPK dari parpol. Contohnya Achsanul Qosasi, mantan Anggota III BPK, yang baru-baru ini terbukti menerima suap Rp 40 miliar dalam proyek pembangunan Base Transceiver Station, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Achsanul dulunya merupakan politisi dan mantan anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat.

Saat ini KPK juga tengah mendalami kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota BPK dan Komisi XI DPR. “Rekrutmennya menjadi super jelek akhirnya, karena orang-orang yang profesional menjadi susah masuk,” ujar Boyamin.

Hal senada dipaparkan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang memaparkan bahwa pembenahan BPK perlu dimulai sejak tahapan seleksi pimpinan. Persyaratan dan metode seleksi anggota BPK terlalu memberi peluang besar bagi politisi menjadi pimpinan badan audit tersebut, tanpa batasan masa jeda atau cooling-off period. “Dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK juga tidak ada persyaratan calon anggota tidak berstatus anggota partai,” demikian dipaparkan Peneliti Divisi Hukum ICW Diky Anandya dikutip dari laman resmi ICW, 7 Juli 2024.

Sehubungan dengan momentum seleksi anggota BPK kali ini, ICW menyerukan pentingnya menjaga independensi BPK sejak pemilihan pimpinan. Kesempatan besar bagi politisi untuk menjadi pimpinan lembaga ini akan mengurangi independensi BPK atas kepentingan dan jejaring politik. Terlebih, anggota BPK diseleksi oleh Komisi XI DPR RI.

Tempo mencoba mengkonfirmasi beberapa nama anggota partai yang ikut mendaftar namun tidak direspons, ada pula yang enggan berkomentar. Sementara itu, Laode Muhamad Syarif, Dosen Fakultas Hukum UNHAS dan Direktur Eksekutif Kemitraan mengaku mengundurkan diri dari pendaftaran, meski demikian ia enggan menyebutkan alasan batal mendaftar.

TEMPO.CO, Jakarta - Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan konsumsi LPG di Indonesia mencapai 8,7 juta ton pada 2023. Dalam laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjudul “Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2023” yang dipublikasi 6 Juni 2024 menyebutkan bahwa angka tersebut merupakan konsumen tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pada 2013 konsumsi LPG sebanyak 5,6 juta ton.

Untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri, anak usaha pertamina yakni PT Pertamina International Shipping (PIS) kembali menandatangani kerja sama dengan BGN, perusahaan perdagangan energi dan komoditas internasional. Kerja sama ini untuk menambah armada kapal tanker LPG raksasa atauVery Large Gas Carrier(VLGC).

Penandatanganan digelar di Istanbul, Turkiye pada 1 Juli 2024. Chief Executive Officer Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi mengatakan tahun lalu, ke dua perusahaan telah menandatangani kesepakatan pertama di Abu Dhabi. “Kini, kami menandatangani kesepakatan lainnya untukco-owningdua unit VLGC yang akan dikirim pada 2027 nanti,” ujarnya lewat pernyataan resmi yang dikeluarkan Sabtu, 6 Juli 2024.

Dua kapal tanker LPG baru tersebut direncanakan memiliki kapasitas 88.000 meter kubik, berbahan bakar ganda atau dual-fuel yang dapat dioperasikan dengan bahan bakar minyak dan LPG. Masing-masing kapal ini berbobot mati atu deadweight tonnage (DWT) sekitar 55.000 MT dengan draft sekitar 12 meter, dan panjang sekitar 230 meter. Kapal tersebut akan dibangun oleh perusahaan pembuat kapal terbesar di dunia, HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd.

Untuk mewujudkan kolaborasi, kedua perusahaan tengah mengeksplorasi pendirian perusahaan joint venture baru atau menggunakan perusahaan yang sudah ada untuk kepemilikan VLGC bersama. Yoki meyakini kerja sama akan memperluas pasar baru dan portofolio kargo dari PIS. “Inisiatif ini sama pentingnya dengan ekspansi dan implementasi teknologi untuk mendukung program keberlanjutan lingkungan Pertamina Group,” kata dia.

PIS dan BGN sebelumnya juga telah berkolaborasi dalam pengadaan VLGC Tulip dan Bergenia pada Januari 2024. Kerja sama tersebut diklaim menjadikan PIS sebagai perusahaan pengangkut LPG terbesar di Asia Tenggara. Melalui kerja sama teranyar ini, PIS bertujuan dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas pengangkutan LPG.

Group Chief Executive Officer BGN, Rüya Bayegan mengatakan pihaknya senang dapat meningkatkan kerja sama kami yang saling menguntungkan dengan Pertamina. “Sebagai trader multi-komoditas yang terus tumbuh dengan mengembangkan dan menjaga kemitraan yang solid, BGN terus melanjutkan peran kunci dalam mengantarkan LPG dan komoditas energi lainnya yang dapat memenuhi permintaan global serta mendorong transisi energi,” ujarnya.

Sebelumnya, kolaborasi antara kedua perusahaan juga turut mengeksplorasi potensi kemitraan dalam era transisi energi, termasuk pengangkutan LPG dan petrokimia.

TEMPO.CO, Padang - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut kenaikan bea masuk antidumping yang akan diterapkan oleh pemerintah tidak hanya diperuntukkan produk impor asal Cina, namun berlaku untuk semua negara.

"Perlu saya luruskan, kebijakan antidumping ini tidak hanya untuk satu negara, namun semua negara," kata Zulhas kepada awak media, Ahad, 7 Juli 2024, saat mengunjungi Sentra Rendang Asese, Padang, Sumatera Barat.

Ia menjelaskan bea masuk antidumping dikenakan pada produk dengan nilai impornya terpantau tinggi. Adapun data impor produk-produk tersebut merujuk pada kinerja tiga tahun ke belakang.

"Barang apa saja, dari mana saja yang masuk 3 tahun ke belakang dan naik nilai impornya, maka boleh dikenakan bea antidumping," ucap Zulhas.

Zulhas melanjutkan, regulasi bea masuk antidumping ini juga sah dan diakui di seluruh dunia. Kebijakan ini juga untuk mempertahankan agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap hidup. "Aturan dunia menyebutkan, jika nilai impor naik, boleh menaikkan bea masuk antidumping."

Untuk menetapkan regulasi ini, kata Zulhas, akan dirumuskan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Lembaga ini yang akan mendata produk mana saja yang akan dikenakan Bea masuk Antidumping. "Nanti mereka akan cek, mana saja barulah dihitung naiknya berapa. Barangnya dari mana, ya dari mana saja. Tidak hanya negara tertentu," katanya.

Sebaliknya, menurut Zulhas, kebijakan serupa juga bisa diberlakukan oleh negara lain terhadap produk-produk asal Indonesia. Jika nilai ekspor barang dari Indonesia melonjak ke suatu negara, maka sah saja negara tersebut mengenakan bea masuk antidumping.

"Sah saja jika negara lain menaikan bea antidumping terhadap ekspor Indonesia, tetapi ada regulasinya," kata Zulhas.

Sebelumnya Zulhas menyatakan pemerintah akan mengenakan bea masuk dengan besaran hingga 200 persen pada produk impor asal Cina yang membanjiri pasar Indonesia. Kebijakan itu akan diterapkan oleh pihaknya dalam menyikapi persoalan perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan perang dagang Cina dan AS telah memicu kelebihan pasokan dan kelebihan kapasitas sehingga produk-produk asal Cina kemudian membanjiri Indonesia. Sejumlah produk impor itu di antaranya pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya, karena pasar negara-negara Barat menolak produk Cina tersebut.

"Maka satu-hari dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai Permendagnya," kata Zulhas di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Bila aturan itu kemudian terbit, kata Zulhas, bea masuk akan berfungsi sebagai jalan keluar untuk melindungi barang-barang impor membanjiri pasar Indonesia. Adapun bea masuk yang akan dikenakan pada barang-barang Cina itu, kata Zulhas, telah diputuskan antara 100 persen dari harga barang sampai 200 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan total aset yang diperoleh Satugas Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) hingga semester pertama tahun 2024 ini mencapai 44,7 juta meter persegi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 triliun.

“Sebanyak 34,59 persen dari total kewajiban,” ujar Sri Mulyani dikutip dari laman remi instagramnya @smindrawati, Ahad, 7 Juli 2024.

Sri Mulyani membeberkan jumlah total yang harus ditagih dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 110,45 triliun. Untuk melakukan penagihan Presiden Joko Widodo membentuk satuan tugas atau satgas BLBI melalui Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021.

BLBI adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia kepada bank umum pada saat krisis moneter tahun 1997-1998. Bendahara negara mengatakan saat itu negara harus melakukan penalangan atau bail out terhadap kondisi yang terjadi.

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, disebut penyelesaian dilakukan lewat pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan tersebut menyuntikkan dana atau menanggung kewajiban dari bank-bank yang terlilit krisis.

Akhirnya banyak dari utang yang ditanggung oleh BPPN tidak bisa direalisasikan sepenuhnya, meninggalkan beban utang besar kepada negara hingga pemerintah membentuk satgas untuk memastikan pengembalian hak tagih.

Hasil dari penarikan aset eks BLBI berupa tanah dan bangunan sebagian diserahkan kepada kementerian dan lembaga. 50 bidang aset dan bangunan dari penagihan BLBI diserahkan kepada Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelejen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statistik dan Ombudsman RI.

Penandatangan penyerahan dilakukan antara Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Poltik Hukum dan Keamanan pada Jumat 5 Juli 2024. Adapun, lahan yang dilakukan penetapan status penggunaan dan hibah tersebut diperuntukan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri hingga gedung penyimpanan.

Sri Mulyani berharap kementerian dan lembaga dapat menjaga fisik dan admistrasi aset tersebut dengan tertib. “Sehingga penataan aset sinkron dengan Kemenkeu demi menjaga akuntabilitas pengelolaan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh influencerAhmad Rafif Raya. Kegiatan yang dilakukan Ahmad Rafif tersebut meliputi penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari OJK.

"Pada 4 Juli 2024, Satgas Pasti telah memanggil Ahmad Rafif Raya melalui pertemuan virtual untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan permasalahannya dalam melakukan pengelolaan dana sebesar Rp 71 miliar," kata Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudiyanto dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Adapun permintaan keterangan tersebut dilakukan bersama dengan satuan kerja pengawasan pasar modal dan penyidikan OJK, untuk memastikan aspek legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya.

Dari permintaan keterangan itu diketahui sedikitnya ada lima hal, yakni:

1. Ahmad Rafif Raya adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham.

2.PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

3. Ahmad Rafif Raya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Adapun WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan perantara pedagang efek. Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

4. Ahmad Rafif Raya menyatakan bahwa telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

5. Ahmad Rafif Raya menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Setelah memperhatikan keterangan tersebut, Satgas Pasti OJK memutuskan memerintahkan Ahmad Rafif untuk menghentikan kegiatannya dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tak hanya itu, OJK meminta Ahmad Rafif bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak. "Ahmad diminta bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut," tulis Hudiyanto.

OJK juga menyatakan Ahmad Rafif telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas Pasti tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai pada 4 Juli 2024.

Adapun sebagai tindak lanjut, Satgas Pasti OJK merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kementerian Kominfo untuk memblokir situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang menawarkan kegiatan investasi.

Selain itu, OJK menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai. Terakhir, OJK akan melakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

OJK juga menegaskan bahwa pihaknya tengah mengembangkan pasar modal yang semakin kredibel dan terpercaya. Oleh sebab itu, OJK mengimbau masyarakat yang ingin melakukan investasi di pasar modal agar selalu memastikan aspek legalitasnya dan menghindari penawaran investasi dengan menitipkan dana serta menjanjikan keuntungan fantastis.

"Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat melakukan pengecekan kelengkapan perizinan yang dimiliki oleh orang perseorangan, maupun perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal. Kelengkapan perizinan tersebut meliputi, WMI, WPPE, penasihat investasi, manajer investasi, serta perusahaan efek. Daftar tersebut dapat ditanyakan dan dipastikan ke OJK," ujar Hudiyanto.

Hingga berita ini ditayangkan, Ahmad Rafif Raya belum bisa dihubungi Tempo usai keputusan Satgas Pasti OJK tersebut. Tim redaksi kesulitan menghubungi Ahmad Rafif Raya dan Komunitas Waktunya Beli Saham karena akun Instagram keduanya telah dikunci oleh Kementerian Kominfo.

RR ARIYANI