TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengenaan tarif impor barang asal Tiongkok, termasuk impor tekstil, hingga 200 persen disebut membuat Cina waswas. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan kemudian memberikan penjelasan soal wacana kebijakan yang menimbulkan beragam spekulasi tersebut.

Sebelumnya pemerintah sempat dituding menyerang Tiongkok dengan kebijakan ini. Luhut membantah tuduhan tersebut. Pihaknya mengatakan upaya menerapkan tarif impor 200 persen adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Dia memastikan kebijakan itu tidak semata mengincar barang-barang impor asal Cina.

“Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Cina. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Adapun Amerika Serikat atau AS diketahui juga menaikkan tarif barang masuk. Indonesia, kata Luhut, tidak ingin sekadar “mengekor bebek” kepada negara-negara tertentu. Pemberlakuan kenaikan tarif impor tersebut dilakukan untuk kepentingan nasional yang harus diamankan. Bukan hanya kepada Cina, tapi juga untuk semua negara.

“Terkait penerapan tarif impor 200 persen dari Tiongkok, perlu diklarifikasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dari partner negara,” katanya.

Luhut mengungkapkan, keputusan melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku itu disepakati dalam dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 25 Juni 2024 lalu.

Salah satu langkah yang diambil, kata Luhut, adalah penerapan Safeguard Tariff atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. BMTP sudah diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

“Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan national interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat,” kata Luhut.

Sebelumnya, rencana pengenaan tarif impor 200 persen produk asal Cina itu diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kebijakan diambil dalam untuk menyikapi persoalan perang dagang Tiongkok-AS. Konflik dagang ini memicu Indonesia dibanjiri barang Cina seperti pakaian, baja, dan tekstil. Musababnya, pasar negara Barat menolak produk Cina tersebut.

“Maka satu-hari dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai Permendagnya,” kata Zulhas di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Bila aturan itu kemudian terbit, kata Zulhas, bea masuk akan menjadi jalan keluar untuk melindungi barang-barang impor membanjiri pasar Indonesia. Adapun bea masuk yang akan dikenakan pada barang-barang Cina itu, kata Zulhas, telah diputuskan antara 100 persen dari harga barang sampai 200 persen.

“Saya katakan kepada teman-teman jangan takut, jangan ragu Amerika bisa mengenakan tarif terhadap keramik, pakaian sampai dengan 200 persen. Kita juga bisa. Ini agar UMKM industri kita bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Zulhas.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPMBahlil Lahadalia mengajak seluruh Pemuda Katolik dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi wirausahawan. Ia yakin menjadi seorang wirausahawan bisa sebagai bentuk kontribusi meningkatkan ekonomi bangsa.

Bahlil menyampaikan hal tersebut ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Pemuda Katolik 2024 yang dipusatkan di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu, 6 Juli 2024.

"Sebab bagian ekonomi ini tidak dimanfaatkan oleh banyak orang, pemuda lebih cenderung ke politik. Padahal menjadi bupati harus siapkan dana begitu besar hingga Rp 40 miliar, mau jadi gubernur pun mencapai ratusan miliar demikian apalagi presiden," kata Bahlil, seperti dikutip dari Antara.

Bahlil menyatakan reformasi telah melahirkan dua gagasan besar yakni politik dan ekonomi. Adapun pada politik, telah terjadi perubahan berikut plus minus-nya.

"Presiden sudah berganti, menteri sudah berganti, gubernur hingga bupati dan DPR sudah berganti," kata Bahlil. "Yang tidak tergantikan adalah konglomerat. Mengapa? Karena organisasi kepemudaan itu selalu berpikir dan berorientasi kepada politik."

Oleh sebab itu, menurut Bahlil, tetap ada harapan dengan perspektif lain. Berkaca dari negara maju, kata dia, salah satu yang bisa dijadikan acuan adalah pertumbuhan dunia usaha harus dobel digit.

Ia mencontohkan, jumlah pengusaha di Indonesia hanya 3,8 persen, kemudian Singapura 11 persen, Malaysia tujuh persen, Thailand delapan persen dan Amerika sudah dobel digit.

"Rata-rata animo anak muda antara politisi dan pengusaha, lebih besar politisi daripada pengusahanya. Tapi mereka ada keinginan untuk kaya. Itu artinya antara keinginan dan cara, terjadi kontra produktif," kata Bahlil.

Khusus menyangkut investasi, menurut Bahlil, hal itu tak bisa dilepaskan karena merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia pun mengkritisi sejak Indonesia merdeka sampai 2020, pertumbuhan ekonomi lebih di wilayah Jawa karena nilai investasi lebih besar di wilayah Jawa ketimbang wilayah luar dari Pulau Jawa.

"Sejak saya masuk, atas perintah Pak Jokowi, 'jangan membangun Indonesia dengan Jawa sentris, harus Indonesia sentris'. Maka kita ubah kebijakannya sehingga investasi di luar Pulau Jawa jauh lebih besar," ucap Bahlil.

Oleh sebab itu, menurut dia, ada hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh para aktivis kepemudaan. "Jangan kemudian tamat kuliah, bawa ijazah untuk tunggu penerimaan PNS. Jangan kamu bermimpi jadi orang kaya jika memilih menjadi PNS. Itu kuncinya," kata Bahlil memotivasi para Pemuda Katolik.

Bahlil juga menyebut hal konkret yang bisa dilakukan ke depan adalah mendorong hilirisasi investasi. Sebab, menurut Bahlil, investasi tidak bisa seterusnya menggunakan gaya lama.

Kebijakan tersebut, kata Bahlil, mesti didukung dengan sebuah regulasi yang mewajibkan setiap investor yang masuk ke daerah harus mengakomodasi pengusaha daerah, misalnya. "Supaya agar investasi di daerah itu menjadikan pengusaha lokal menjadi tuan di atas negerinya sendiri, bukan menjadi penonton."

Di masa mendatang, Bahlil mengajak Pemuda Katolik dan organisasi kepemudaan lainnya agar mengambil peluang ini, kalau mau mengisi kemerdekaan ambil bagian ekonomi. Selain itu dia pun mengakui bahwa Pemuda Katolik adalah garda terdepan yang menjaga toleransi, NKRI, menjaga intelektualitas dengan kritikan konstruktif demi kemajuan kemajemukan NKRI.

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah untuk mendatangkan dokter asing menimbulkan kontroversi dan memicu pro-kontra. Polemik ini semakin mencuat setelah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Profesor Budi Santoso, diberhentikan mendadak karena menolak program tersebut.

Pemerintah Indonesia berencana membuka pintu bagi dokter asing untuk praktik di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur persyaratan bagi tenaga medis asing.

Namun, rencana ini ditolak oleh beberapa pihak, termasuk Dekan FK Unair, Profesor Budi Santoso, yang pada 27 Juni 2024 menyatakan bahwa dokter lokal masih mampu memenuhi kebutuhan pasien domestik.

Profesor Budi Santoso diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan FK Unair sejak Rabu, 3 Juli 2024, setelah menyatakan penolakannya terhadap kebijakan dokter asing di beberapa media. Informasi pemberhentiannya awalnya tersebar melalui pesan berantai di WhatsApp, yang kemudian dikonfirmasi oleh Budi saat dihubungi Tempo.

Menurutnya, ia diberhentikan setelah dipanggil oleh pimpinan Unair menyusul pernyataannya di media. "Risiko menyuarakan hati nurani," ujar Budi.

Penjelasan Menkes Budi Gunadi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa tujuan utama pemerintah mendatangkan dokter asing adalah untuk menyelamatkan sekitar 12 ribu nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan.

Ia menyebut bahwa kapasitas dokter dalam negeri hanya mampu melakukan 6 ribu operasi per tahun, sementara kelainan jantung bawaan memerlukan penanganan cepat. "Enam ribu bayi ini kalau tidak tertangani memiliki risiko tinggi untuk meninggal," ujarnya.

Budi juga mengakui bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya diterima oleh beberapa pihak, termasuk FK Unair, dan menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk merendahkan kemampuan dokter lokal.

Tanggapan Komisi IX DPR RI dan IDI

Sejak Kementerian Kesehatan membuka peluang masuknya dokter asing, beberapa pihak mengingatkan pemerintah agar tetap fokus pada tujuan program tersebut.

Pada Mei 2024, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dan meminta agar dokter asing yang praktik di Indonesia dievaluasi secara administratif dan kemampuan praktik.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mohammad Adib Khumaidi juga menyatakan bahwa kepentingan warga negara harus diutamakan dalam menghadirkan dokter spesialis asing di fasilitas kesehatan dalam negeri. Menurut Adib, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk mewujudkan rencana pemerintah.

"Dokter Indonesia tidak takut berkompetisi dengan dokter asing, tetapi kepentingan warga negara dan aturan yang dibuat harus diutamakan," kata Adib dalam diskusi daring pada 28 Mei 2024, seperti dikutip dari Antaranews.

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, Dewi Rahmawati tak habis pikir soal sejumlah transaksi janggal yang tercatat atas nama rekeningnya, bahkan ada yang berupa transaksi pinjaman online (pinjol) dengan nominal hingga Rp 10 juta. Hal itu baru diketahuinya setelah mengunduh dan menggunakan Wondr, aplikasi terbaru dari bank pelat merah tersebut.

Ia lalu menceritakan kronologi kejadian tersebut lewat cuitan di media sosial X. Lewat akun @deeewrahmawati , perempuan berusia 25 tahun itu menduga data pribadinya digunakan oleh HRD perusahaan, tempat ia sempat melamar kerja.

"Gais hati-hati ya, Data aku disalah gunakan sama HRD tempat aku ngelamar kerja. dibuatin akun @BNI sampe ada history transaksi pinjol 10Juta. dan aku baru tau hari ini karena baru buka apk wondr," tulis @deeewrahmawati , Jumat, 5 Juli 2024 pada pukul 23.08 WIB. Dewi telah mengizinkan Tempo mengutip cuitannya tersebut.

Ia mengaku baru mengunggah aplikasi Wondr di ponselnya pada Rabu lalu hingga akhirnya bisa menggunakan apliaksi pengganti BNI Moblie Banking tersebut. Pada dini hari itu, ia memasukkan semua data diri dan verifikasi wajah. Beberapa saat kemudian, Dewi sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut.

Namun saat itu ia terkejut ketika mendapati satu akun BNI lainnya yang mengatasnamakan dirinya. Akun itu memiliki saldo sebesar Rp 21.680.

Ketika akun itu diklik, Dewi menemukan riwayat transfer dan tarik tunai yang lebih mengejutkan lagi. “Ada history transaksi pinjol Rp 10 juta,” tuturnya.

Tercatat ada tujuh transaksi yang dilakukan melalui rekening itu. Transaksi pertama terjadi pada 7 April 2024 pukul 08.00 dari PT Sinar Digital Terdepan sebesar Rp 1.940.000. Kemudian pada 8 April 2024 pukul 21.00, uang itu ditransfer ke trf/topup/pay sebesar Rp 1.900.000.

Transaksi kedua terjadi pada 7 Mei 2024 pukul 14.07. Rekening itu menerima transfer dari PT Sinar Digital Terdepan sebesar Rp 1.940.000. Uang itu kemudian ditranfer kembali ke trf/topup/pay sebesar Rp 1.900.000 pada pukul 22.12.

Pada transaksi ketiga, ada uang masuk dari PT Sinar Digital Terdepan sebesar Rp 760.000 pada 16 Mei 2024 pukul 17.25. Keesokan harinya, ada uang masuk dari dari Fliptech sebesar Rp 3.500.000.

Transaksi selanjutnya terjadi pada 17 Mei 2024 pukul 21.00. Dengan rekening itu, seseorang menarik tunai di ATM Pasar Pucung sebesar Rp 50.000. Pada 17 Mei 2024 pukul 21.01, uang sebesar Rp 4.230.000 di transfer ke trf/topup/pay.

Kemudian pada 25 Mei 2024 pukul 09.10, ada transfer masuk dari PT Sinar Digital Terdepan sebesar Rp 427.500. Pada hari yang sama pukul 17.04, rekening itu mentransfer sebesar Rp 400.000 ke trf/topup/pay.

Transaksi masih terjadi pada 26 Mei 2024 pukul 15.50. Saat itu, ada uang masuk dari Fliptech sebesar Rp 1.000.000. Malamnya pukul 20.42, seseorang menarik tunai sebesar Rp 1.000.000 di ATM SPBU Pondok Rajeg.

Transaksi terakhir terjadi pada 9 Juni 2024 pukul 10.50. Ada uang masuk dari PT Sinar Digital Terdepan sebesar Rp 459.677. Setelah itu, kembali seseorang menarik tunai sebesar Rp 400.000.

Ia lantas menduga data dirinya digunakan oleh HRD tempatnya pernah melamar kerja untuk membuka rekening baru tanpa sepengetahuannya. Dewi juga menduga rekening itu pula yang digunakan perusahaan untuk melakukan transaksi pinjaman online (pinjol) PT Sinar Digital Terdepan atau Xendit dengan nominal hingga Rp 10 juta.

Pasalnya, setelah memblokir akun BNI melalui aplikasi Wondr dan menelepon customer service bank pelat merah itu, Dewi diminta untuk ke kantor cabang terdekat. Ketika sampai di kantor cabang terdekat pada siang pukul 13.00, petugas bank memberitahu bahwa ada perusahaan yang memasukkan datanya untuk membuka rekening atas nama Dewi.

Saat itu, Dewi menanyakan ke petugas teller soal prosedur pembukaan rekening di bank BUMN tersebut, apakah memang sangat mudah. Kala itu ia mendapat jawaban bahwa pembukaan rekening bisa dilakukan, bahkan tak perlu persetujuan pemilik rekening asalkan perusahaan tepercaya yang mengajukan pembukaan rekening tersebut. Berdasarkan laporan Dewi itu, BNI langsung menginvestigasi kasus ini.

Pada sore harinya, Dewi mengaku ditelepon staf HRD PT CAS tempatnya pernah beberapa kali melamar kerja, tapi tidak diterima. Staf HRD itu kemudian meminta bertemu dengan Dewi dan meminta maaf. Kepada Dewi, dia menjanjikan “ongkos” dan meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Tempo telah meminta konfirmasi kepada Sekretaris Perusahaan BNI, Okky Rushartono, mengenai pembukaan rekening ini. Tapi sampai berita ini ditulis, pesan yang dikirimkan oleh Tempo belum mendapatkan respons.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, biaya untuk proyek IKN dan makan bergizi gratis Prabowo aman bahkan sampai lima tahun ke depan.

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut dia, berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5 persen.

Anggaran itu, kata dia, dapat dialokasikan untuk program makan siang bergizi, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatera.

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ucap Luhut.

Untuk mendukung anggaran itu, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak.

Ia optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” katanya.

Waspada Utang Jatuh Tempo

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini dalam diskusi publik pada Kamis, 4 Juli 2024, mengungkapkan utang pemerintah jatuh tempo perlu diwaspadai khususnya untuk program pemerintah selanjutnya.

Ia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

Ada pun porsi utang jatuh tempo pada 2025 itu yakni dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28 persen dan pinjaman sebesar 11,72 persen.

Jumlah itu hampir dua kali lipat dibandingkan utang jatuh tempo pada 2024 yang mencapai Rp424,29 triliun.

“Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis menjalankan pembiayaan program itu ditambah dengan utang jatuh tempo,” katanya dalam sebuah diskusi daring.

Berdasarkan data APBN Kita per April 2024 yang dirilis pada Mei oleh Kementerian Keuangan, komposisi utang per 30 April 2024 mencapai Rp8.338 triliun.

Jumlah utang itu sebesar 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Porsi utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 87,94 persen atau mencapai Rp7,333 triliun dan pinjaman sebesar 12,06 persen atau Rp1.005 triliun.

Adapun mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi mencapai 71,18 persen.

IKN dan Makan Bergizi Gratis Sedot APBN

Majalah Tempo edisi 7 Juli 2024 menulis tentang Pembangunan IKN dan program makan siang gratis menelan biaya sangat besar. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam empat bulan pertama 2024, realisasi APBN untuk IKN telah mencapai Rp5,5 triliun atau sekitar 13,7 persen dari pagu yang ditetapkan.

Pada 2024, pemerintah mengalokasikan untuk IKN sebesar Rp40 triliun. Namun, bila dihitung secara keseluruhan, anggaran negara yang mengucur ke proyek IKN sudah mencapai Rp72,5 triliun.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum an Perumahan Rakyat mencatat total dana yang terpakai untuk IKN yang menjadi kewenangan mereka senilai Rp79,8 triliun hingga 31 Mei 2024.

Menteri PUPOR Basuki Hadimuljono mengatakan, dana terserap untuk 104 paket pekerjaan dengan 25 di antaranya telah selesai. “Ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan,” ujar Basuki beberapa waktu lalu.

Program makan bergizi, yang sebelumnya disebut makan siang gratis, juga membutuhkan anggaran besar. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menyiapkan Rp71 triliun untuk menjalankan program secara bertahap.

Prabowo menargetkan makan dan susu gratis untuk 82,9 juta untuk anak mulai pra-sekolah sampai siswa SMA, serta ibu hamil. Rencananya tidak orang akan menerima 200 mililiter susu.

ANTARA | TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, biaya untuk proyek IKN dan makan bergizi gratis Prabowo aman bahkan sampai lima tahun ke depan.

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut dia, berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5 persen.

Anggaran itu, kata dia, dapat dialokasikan untuk program makan siang bergizi, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatera.

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ucap Luhut.

Untuk mendukung anggaran itu, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak.

Ia optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” katanya.

Waspada Utang Jatuh Tempo

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini dalam diskusi publik pada Kamis, 4 Juli 2024, mengungkapkan utang pemerintah jatuh tempo perlu diwaspadai khususnya untuk program pemerintah selanjutnya.

Ia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

Ada pun porsi utang jatuh tempo pada 2025 itu yakni dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28 persen dan pinjaman sebesar 11,72 persen.

Jumlah itu hampir dua kali lipat dibandingkan utang jatuh tempo pada 2024 yang mencapai Rp424,29 triliun.

“Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis menjalankan pembiayaan program itu ditambah dengan utang jatuh tempo,” katanya dalam sebuah diskusi daring.

Berdasarkan data APBN Kita per April 2024 yang dirilis pada Mei oleh Kementerian Keuangan, komposisi utang per 30 April 2024 mencapai Rp8.338 triliun.

Jumlah utang itu sebesar 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Porsi utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 87,94 persen atau mencapai Rp7,333 triliun dan pinjaman sebesar 12,06 persen atau Rp1.005 triliun.

Adapun mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi mencapai 71,18 persen.

IKN dan Makan Bergizi Gratis Sedot APBN

Majalah Tempo edisi 7 Juli 2024 menulis tentang Pembangunan IKN dan program makan siang gratis menelan biaya sangat besar. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam empat bulan pertama 2024, realisasi APBN untuk IKN telah mencapai Rp5,5 triliun atau sekitar 13,7 persen dari pagu yang ditetapkan.

Pada 2024, pemerintah mengalokasikan untuk IKN sebesar Rp40 triliun. Namun, bila dihitung secara keseluruhan, anggaran negara yang mengucur ke proyek IKN sudah mencapai Rp72,5 triliun.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum an Perumahan Rakyat mencatat total dana yang terpakai untuk IKN yang menjadi kewenangan mereka senilai Rp79,8 triliun hingga 31 Mei 2024.

Menteri PUPOR Basuki Hadimuljono mengatakan, dana terserap untuk 104 paket pekerjaan dengan 25 di antaranya telah selesai. “Ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan,” ujar Basuki beberapa waktu lalu.

Program makan bergizi, yang sebelumnya disebut makan siang gratis, juga membutuhkan anggaran besar. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menyiapkan Rp71 triliun untuk menjalankan program secara bertahap.

Prabowo menargetkan makan dan susu gratis untuk 82,9 juta untuk anak mulai pra-sekolah sampai siswa SMA, serta ibu hamil. Rencananya tidak orang akan menerima 200 mililiter susu.

ANTARA | TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok anak muda kader Muhammadiyah membuat petisi yang meminta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menolak izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Saat berita ini ditulis, petisi yang dibuat di platform change.org itu telah ditandatangani oleh hampir seribu orang.

Parama, pegiat Kader Hijau Muhammadiyah, membenarkan petisi itu dibuat dari hasil diskuai sejumlah elemen organisasi otonom kepemudaan Muhammadiyah. Meski begitu, Parama mengaku petisi itu tak mengatasnamakan organisasi tertentu. “Kami mengatasnamakan individu pribadi masing-masing,” kata dia saat dihubungi, Sabtu, 6 Juli 2024.

Dalam tautan yang mengantarkan Tempo kepada petisi itu, tertulis dasar dari gerakan ini adalah perkembangan terakhir dari sikap PP Muhammadiyah. Para elite salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia itu belakangan disinyalir akan menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah.

Padahal, para pembuat petisi ini menilai pertambangan batu bara adalah mesin perusak iklim global. Emisi dari tambang dinilai akan memperparah krisis iklim yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Mereka menilai banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya akan semakin sering terjadi.

Tak hanya itu, mereka menilai konsesi tambang akan menjebak PP Muhammadiyah untuk terus melanggengkan industri ekstraktif dan melupakan upaya transisi ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Padahal, menurut mereka, Muhammadiyah adalah simbol perjuangan agama, nilai, dan norma yang luhur.

“Menerima tawaran tambang berarti mengkhianati jati diri kita sebagai pelopor gerakan filantropis dan kesehatan yang mulia,” bunyi petisi itu.

Sinyal penerimaan konsesi tambang itu antara lain muncul dari pernyataan pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung. Dia mengatakan Muhammadiyah belum menentukan sikap perihal menerima atau menolak izin usaha pertambangan (IUP) oleh organisasi kemaasyarakatan (ormas) keagamaan.

“Kalau dikasih, kan kami tidak boleh menolak, ya,” katanya usai diskusi di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024.

Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah sebelumnya juga menggelar Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan di Yogyakarta, Sabtu, 22 Juni lalu. Sarasehan ini disebut untuk mempertimbangkan sikap PP Muhammadiyah terhadap izin usaha pertambangan atau IUP untuk ormas keagamaan.

Sumber Tempo yang turut diundang dalam acara itu bercerita, sarasehan itu bertujuan mengkaji dua perspektif baik mendukung maupun menerima konsesi tambang dari pemerintah. Menurut dia, kedua opsi itu masih terbuka bagi PP Muhammadiyah. “Baik menerima atau menolak, dua-duanya harus punya basis kajian,” ujar dia saat dihubungi melalui sambungan telepon, dikutip Rabu, 26 Juni 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok anak muda kader Muhammadiyah membuat petisi yang meminta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menolak izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Saat berita ini ditulis, petisi yang dibuat di platform change.org itu telah ditandatangani oleh hampir seribu orang.

Parama, pegiat Kader Hijau Muhammadiyah, membenarkan petisi itu dibuat dari hasil diskuai sejumlah elemen organisasi otonom kepemudaan Muhammadiyah. Meski begitu, Parama mengaku petisi itu tak mengatasnamakan organisasi tertentu. “Kami mengatasnamakan individu pribadi masing-masing,” kata dia saat dihubungi, Sabtu, 6 Juli 2024.

Dalam tautan yang mengantarkan Tempo kepada petisi itu, tertulis dasar dari gerakan ini adalah perkembangan terakhir dari sikap PP Muhammadiyah. Para elite salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia itu belakangan disinyalir akan menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah.

Padahal, para pembuat petisi ini menilai pertambangan batu bara adalah mesin perusak iklim global. Emisi dari tambang dinilai akan memperparah krisis iklim yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Mereka menilai banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya akan semakin sering terjadi.

Tak hanya itu, mereka menilai konsesi tambang akan menjebak PP Muhammadiyah untuk terus melanggengkan industri ekstraktif dan melupakan upaya transisi ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Padahal, menurut mereka, Muhammadiyah adalah simbol perjuangan agama, nilai, dan norma yang luhur.

“Menerima tawaran tambang berarti mengkhianati jati diri kita sebagai pelopor gerakan filantropis dan kesehatan yang mulia,” bunyi petisi itu.

Sinyal penerimaan konsesi tambang itu antara lain muncul dari pernyataan pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung. Dia mengatakan Muhammadiyah belum menentukan sikap perihal menerima atau menolak izin usaha pertambangan (IUP) oleh organisasi kemaasyarakatan (ormas) keagamaan.

“Kalau dikasih, kan kami tidak boleh menolak, ya,” katanya usai diskusi di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024.

Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah sebelumnya juga menggelar Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan di Yogyakarta, Sabtu, 22 Juni lalu. Sarasehan ini disebut untuk mempertimbangkan sikap PP Muhammadiyah terhadap izin usaha pertambangan atau IUP untuk ormas keagamaan.

Sumber Tempo yang turut diundang dalam acara itu bercerita, sarasehan itu bertujuan mengkaji dua perspektif baik mendukung maupun menerima konsesi tambang dari pemerintah. Menurut dia, kedua opsi itu masih terbuka bagi PP Muhammadiyah. “Baik menerima atau menolak, dua-duanya harus punya basis kajian,” ujar dia saat dihubungi melalui sambungan telepon, dikutip Rabu, 26 Juni 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak hanya ditujukan ke perusahaan pelat merah yang sakit. Bahkan, kata Erick, mayoritas PMN diberikan ke BUMN yang diberi penugasan tertentu.

"Periksa dulu BUMN yang mana. Ingat, waktu saya ketemu dengan Komisi VI itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi," kata Erick di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pernyataan itu Erick sampaikan menanggapi banyak respons negatif saat 17 perusahaan BUMN mendapat suntikan dana PMN baik tunai dan nontunai tahun anggaran 2024. Tanggapan negatif itu karena sejumlah perusahaan terjerat masalah keuangan.

Lebih jauh, Erick mengatakan, pihaknya terus bersinergi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam membagi kewenangan pemberian modal BUMN. Sebab, tak semua perusahaan negara dikelola oleh Kementerian BUMN, salah satunya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Kemarin saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani, mana BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan," ujar Erick Thohir.

Ia pun maklum jika tiap perusahaan pelat merah selalu dikaitkan dengan Kementerian BUMN. Hal ini yang kemudian kelak menjadi masukan bagi pihaknya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan di masa mendatang.

"Kadang-kadang begitu bilang BUMN, langsung ke Kementerian BUMN. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," kata Erick.

Adapun dari 17 perusahaan yang akan mendapat PMN tahun anggaran 2024 ini, terdapat tiga BUMN yang memiliki masalah keuangan. Tiga perusahaan pelat merah yang dimaksud adalah PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Bio Farma (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang sedang diselidiki dalam kasus dugaan korupsi.

PT Varuna Tirta Prakasya dan PT Bio Farma masing-masing mendapat PMN non tunai berupa barang milik negara (BMN) sebesar Rp 24,12 miliar dan Rp 68 miliar. Sedangkan LPEI mendapat PMN tunai sebesar Rp 5 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak hanya ditujukan ke perusahaan pelat merah yang sakit. Bahkan, kata Erick, mayoritas PMN diberikan ke BUMN yang diberi penugasan tertentu.

"Periksa dulu BUMN yang mana. Ingat, waktu saya ketemu dengan Komisi VI itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi," kata Erick di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pernyataan itu Erick sampaikan menanggapi banyak respons negatif saat 17 perusahaan BUMN mendapat suntikan dana PMN baik tunai dan nontunai tahun anggaran 2024. Tanggapan negatif itu karena sejumlah perusahaan terjerat masalah keuangan.

Lebih jauh, Erick mengatakan, pihaknya terus bersinergi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam membagi kewenangan pemberian modal BUMN. Sebab, tak semua perusahaan negara dikelola oleh Kementerian BUMN, salah satunya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Kemarin saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani, mana BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan," ujar Erick Thohir.

Ia pun maklum jika tiap perusahaan pelat merah selalu dikaitkan dengan Kementerian BUMN. Hal ini yang kemudian kelak menjadi masukan bagi pihaknya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan di masa mendatang.

"Kadang-kadang begitu bilang BUMN, langsung ke Kementerian BUMN. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," kata Erick.

Adapun dari 17 perusahaan yang akan mendapat PMN tahun anggaran 2024 ini, terdapat tiga BUMN yang memiliki masalah keuangan. Tiga perusahaan pelat merah yang dimaksud adalah PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Bio Farma (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang sedang diselidiki dalam kasus dugaan korupsi.

PT Varuna Tirta Prakasya dan PT Bio Farma masing-masing mendapat PMN non tunai berupa barang milik negara (BMN) sebesar Rp 24,12 miliar dan Rp 68 miliar. Sedangkan LPEI mendapat PMN tunai sebesar Rp 5 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta -Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengklaim pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan sejalan dengan pemerataan aset di luar oligarki. Selain itu, mereka mengklaim konsesi tambang akan membantu beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendapat itu dinyatakan dalam Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan yang digelar Majelis Diktilibang PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada Sabtu, 22 Juni 2024. Dalam dokumen executive summary yang didapatkan Tempo, sarasehan itu bertujuan mengkaji pemberian IUP untuk badan usaha ormas keagamaan secara komprehensif. Sarasehan itu menghadirkan narasumber dari akademikus, praktisi tambang, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah.

“Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” bunyi dokumen itu.

Secara politik, Majelis Diktilibang mengakui ada kekhawatiran Muhammadiyah akan terkooptasi oleh pemerintah serta citra bersih dan independensinya berkurang. Namun, mereka menyebut pemberian IUP kepada badan usaha milik ormas keagamaan bukan berarti pemerintah memberi uang kepada ormas keagamaan seperti Muhammadiyah. “Akan tetapi, dengan menggarap lahan yang over capacity, berarti Muhammadiyah ikut membantu beban APBN melalui pajak pertambangan,” tulisnya.

Secara ekonomi, Majelis Diktilitbang mengklaim tambang untuk badan usaha milik ormas keagamaan sejalan dengan pemerataan aset untuk komunitas di luar oligarki. Kelompok ini, dalam dokumen itu, disebut menjadi sumber ketimpangan ekonomi. Diukur dengan internal rate of return (IRR), secara finansial, mereka mengatakan akan diperoleh angka 17 persen hingga 30 persen. Dengan catatan, IRR diterima jika di atas suku bunga.

Adapun secara hukum, Majelis Diktilibang mengklaim pemerintah memiliki landasan untuk memberikan tambang. Mereka tak merinci landasan yang dimaksud. Di awal dokumen, hanya disebutkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Meski begitu, mereka mengakui dalam perjalanannya, usaha tambang biasa menghadapi masalah hukum perdata karena tumpang tindih lahan.

Majelis Diktilibang juga mengusulkan bila menerima IUP, PP Muhammadiyah teaching industry dengan mengoptimalkan praktik lapangan sejumlah di kampus-kampusnya. Prodi-prodi yakni tambang untuk eksploitasi, prodi kehutanan dan pertanian, dan prodi lingkungan.

Hingga berita ini ditulis, Sekretaris Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Ahmad Muttaqien, tak merespons permintaan konfirmasi yang dikirimkan Tempo ke nomor selulernya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, memberi sejumlah catatan terkait asumsi dasar makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Faisal menyoroti pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,1 persen hingga 5,5 persen. Menurutnya target itu sulit tercapai bila pemerintahan selanjutnya masih menggunakan pendekatan yang sama dalam 10 tahun terakhir.

Menurut dia, pemerintah harus mendorong pertumbuhan industri manufaktur untuk berkontribusi lebih besar terhadap PDB. "Jadi artinya kalau ingin tumbuh ekonomi di atas 5 persen, apalagi pada 2025 dipatok hingga 5,5 persen, berarti harus ada pendekatan yang berubah. Jadi ada syaratnya, bukan berarti tidak realistis, tapi ada syaratnya, tidak bisa dengan pendekatan yang sudah-sudah," katanya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 6 Juni 2024.

Terkait laju inflasi yang ditetapkan 1,5 hingga 3,5 persen, menurut Faisal, masih dalam batas yang wajar. Kendati demikian, dia mengatakan kebijakan yang bisa memengaruhi harga-harga yang diatur pemerintah, seperti BBM dan LPG, harus diatur dengan teliti jika laju inflasi tidak ingin melebihi 3,5 persen.

"Kalau (harga) itu ada penyesuaian, ada kenaikan harga, efeknya bukan hanya first round efek, tapi juga second round efek yang berdampak juga ke harga-harga barang yang lain termasuk harga pangan," katanya.

Kemudian terkait target stabilitas nilai rupiah terhadap dolar ke level 15.300 hingga 15.900 dalam asumsi dasar makro, kata Faisal, terlalu ambisi. Menurutnya, capaian tertinggi nilai tukar rupiah per dolar hanya akan berada di level 15.900.

Dia menjelaskan nilai tukar rupiah sangat bergantung pada faktor eksternal, terutama kebijakan bank sentral Amerika Serikat. "Itu pun dengan asumsi memang di akhir tahun ini The Feed menurunkan tingkat suku bunganya, akhirnya seperti yang diprediksi memangkas tingkat suku bunganya, tidak lagi ditunda lagi sampai tahun depan," katanya.

Sedangkan terkait tingkat suku bunga SBN yang ditetapkan sebesar 6,9 persen hingga 7,2 persen masih bisa tercapai. "Demikian pula yang lain-lain, harga minyak mentah, lifting minyak bumi, dan gas bumi. Nah tapi kalau harga minyak mentah ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan geopolitik," ujarnya.

Dari sejumlah target-target di atas, Faisal memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2025 hanya berkisar 4,9 hingga 5 persen saja. " Artinya kalau berkaca pada 2024 ini dan pendekatannya masih sama saja, realisasi nanti di 2025 tidak akan jauh dari realisasi di 2024, kecuali ada pendekatannya yang berubah," kata Faisal.

Sebelumnya, pada Kamis, 4 Juli 2024, pemerintah menetapkan asumsi dasar makro dalam RAPBN 2025 sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi: 5,1 persen hingga 5,5 persen
Laju inflasi: 1,5 persen hingga 3,5 persen
Nilai tukar rupiah: Rp15.300 hingga RP15.900 per dolar AS
Tingkat suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen hingga 7,2 persen
Harga minyak mentah Indonesia: US$75 hingga US$85 per barel
Lifting minyak bumi: 580 ribu hingga 605 ribu barel per hari
Lifting gas bumi: 1.003 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari